RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 by KLNS4Q

VIEWS: 120 PAGES: 27

									BADAN LEGISLASI DPR RI
     MARET 2011
URGENSI KEBERADAAN ORMAS
 Pemenuhan kebutuhan sosial
 Sarana berserikat, berkumpul    dan   kebebasan
  berpendapat.
 Partisipasi masyarakat
 Pengoganisasian masyarakat
 Pengkaderan dan memperkuat identitas kebangsaan
 Penyalur aspirasi
 Pemberdayaan masyarakat (profesi/non profesi)
 Penyediaan jasa dan pelayanan
 Pelembagaan kontrol masyarakat
ORMAS DALAM LINTASAN SEJARAH
 Kesadaran berserikat dan berkumpul telah tumbuh
  sejak sebelum kemerdekaan.
 Lahir berbagai Organisasi seperti Budi Utomo (1908);
  Syarikat Dagang Islam (1911); Muhammdiyah (1912);
  Jong Java, jong Celebes, jong Ambon dll (1918);
  Nahdlatul Ulama (1926); Indonesia Muda (1931); dll
 Menumbuhkan benih-benih nasionalisme
 Memperkuat persatuan dan kesatuan
 Mampu memberdayakan masyarakat
 Sarana perjuangan kemerdekaan
 Tonggak kebangkitan nasional
   PENGATURAN ORMAS DALAM HUKUM
               POSITIF
 Diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang
  Organisasi Kemasyarakatan; dan PP Nomor 18 Tahun
  1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5
  Tahun 1985 tentang Keormasan.
 Masuk dalam Paket Undang-Undang Politik;
 Terdapat peraturan perundang-undangan lain yang
  terkait seperti Staatsblad 1870-64 tentang Perkumpulan,
  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
  jo. UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU
  Nomor 16 tahun 2001 ttg Yayasan, Undang-undang
  Nomor 40/2009 tentang Kepemudaan dll.
     IDENTIFIKASI KELEMAHAN UU
         ORMAS (UU 5/1985)
 Paradigma penyusunannya masih dengan pola pikir
    sentralistis.
   Tidak sesuai lagi dengan model pemerintahan
    desentralistis
   Terdapat sejumlah kekosongan hukum dalam pengaturan
    Ormas.
   Tidak mampu menciptakan tertib hukum secara optimal.
   Tidak harmonis dengan undang-undang lain;
   Struktur dan teknis penyusunan belum mengacu pada
    tehnis penyusunan undang-undang yang berlaku (UU
    Nomor 10 Tahun 2004).
           ARAH PERUBAHAN
1.   Memperkuat jaminan hak berserikat dan berkumpul
     bagi warga negara.
2.   Penguatan sumber kader dan integrasi bangsa.
3.   Penguatan partisipasi masyarakat.
4.   Pemberdayaan dan Penguatan Ormas.
5.   Transparansi dan akuntabiitas Ormas.
6.   Membangun relasi intra/antar/ Ormas yang sehat.
7.   Kemandirian dan profesionalisme.
8.   Penyediaan mekanisme Penyelesaian konflik
     kelembagaan.
9.   Menciptakan tertib hukum dalam bidang Ormas.
  DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN UU
               ORMAS
 Filosofis: Hak berserikat dan berkumpul dalam rangka partisipasi
  masyarakat dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara
 Sosiologis: Ormas telah memberikan sumbangan yang besar dalam
  melahirkan negara kesatuan dan upaya pencapaian kemerdekaan.
  Selain itu, dinamika mayarakat mengakibatkan pertumbuhan dan
  relasi antarOrmas semakin kompleks.
 Yuridis: undang-undang yang berlaku sebagai turunan Pasal 28
  UUD 1945 tidak sesuai lagi kebutuhan hukum dalam masyarakat.
 Berdasarkan Keputusan DPR Nomor /DPR RI/I/2010-2011 tentang
  Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas
  Tahun 2011, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas
  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
  Kemasyarakatan terdaftar dalam nomor urut 29 (duapuluh
  sembilan) dengan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-
  Undangnya disiapkan oleh Badan Legislasi.
          DASAR HUKUM
 Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal
 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar
 Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
     POKOK PIKIRAN RUU ORGANISASI
              MASYARAKAT
I.     KETENTUAN UMUM
     Memuat pengertian/definisi yang digunakan dalam
     Rancangan Undang-Undang ini, seperti definisi
     tentang    Organisasi   Masyarakat,     Organisasi
     Masyarakat Asing, AD, ART, Pemerintah, Pemerintah
     Daerah, Menteri.
II. ASAS, CIRI, DAN SIFAT
   Bab ini memuat tentang asas yang mendasari
   pendirian Ormas, yaitu Pancasila atau asas lain
   yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan
   UUD Tahun 1945. Kemudian Ormas dapat
   mencantumkan ciri tertentu dari Ormas yang tidak
   bertentangan dengan Peraturan perundang-
   undangan. Selanjutnya juga ditegaskan tentang
   sifat Ormas yang independen, mandiri, nirlaba,
   bukan lembaga pemerintah, dan tidak berafiliasi
   pada partai politik.
III. TUJUAN DAN FUNGSI
  Tujuan didirikannya Organisasi Masyarakat: untuk
  meningkatkan         keberdayaan        masyarakat,
  mengembangkan kehidupan yang demokratis dan
  harmoni,      meningkatkan partisipasi masyarakat
  dalam pembangunan nasional, menjaga kelestarian
  nilai budaya, sumber daya alam, dan lingkungan
  hidup, serta keutuhan sistem sosial kemasyarakatan.
  Fungsi Organisasi Masyarakat di antaranya sebagai
  wadah berkumpul dan menyalurkan aspirasi
  masyarakat, melakukan pendidikan politik, serta
  melakukan upaya penguatan masyarakat sipil.
IV. BENTUK ORGANISASI MASYARAKAT
 Bentuk Ormas dibedakan berdasarkan Ormas
 yang menghimpun organisasi-organisasi lain
 yang sejenis (federasi) atau Ormas tunggal,
 Ormas berdasarkan ruang lingkup kegiatan dan
 wilayah kerjanya, dan Ormas berdasarkan status
 berbadan hukum atau tidak berbadan hukum,
 memiliki massa atau tidak, dan terstruktur di
 tingkat nasional ke bawah atau tidak.
V. PENDIRIAN ORGANISASI MASYARAKAT
  Bab ini mengatur tentang syarat dan ketentuan
  dalam pendirian Ormas sesuai dengan jenis dan
  bentuknya. Kemudian mengenai tata cara dan
  prosedur pendirian yang meliputi: ketentuan
  pendaftaran,        perijinan,       kewenangan
  pejabat/lembaga yang memberi ijin, dan limitasi
  waktu yang dibutuhkan untuk pendaftaran atau
  perijinan. Di samping itu diatur keharusan bahwa
  Ormas didirikan atas dasar kesamaan tujuan dan
  kepentingan Ormas sendiri dan tidak terkait atau
  menjadi underbouw partai politik.
VI. HAK DAN KEWAJIBAN
Bab ini mengatur tentang hak Ormas untuk mengurus
organisasi secara berdaulat, mandiri, dan terbuka;
memperoleh       bantuan      pemerintah     untuk
meningkatkan fungsi dan tujuan organisasi;
mempertahankan hak hidup sesuai tujuan organisasi
dan peraturan perundang-undangan; dan melakukan
kerjasama dengan Ormas lain, pemerintah, swasta,
dan Omas Asing.
Kewajiban Organisasi Masyarakat di antaranya:
melakukan kegiatan organisasi sesuai tujuan Ormas;
memelihara kearifan lokal dan memberikan
kemanfaatan bagi masyarakat; menjaga keutuhan
NKRI, mendukung tercapainya tujuan pembangunan
nasional; dan melakukan pengelolaan keuangan secara
transparan dan akuntabel.
      VII. ORGANISASI DAN
           KEDUDUKAN
Bab ini mengatur tentang struktur atau hierarkhi
Ormas dan tempat kedudukannya dari tingkat
pusat yang berkedudukan di ibukota negara, tingkat
provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi,
tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di
ibukota kabupaten/kota, di tingkat kecamatan,
hingga di tingkat desa/kelurahan.
Diadiatur pula agar Ormas memiliki kantor atau
sekretariat organisasi.
VIII. KEANGGOTAAN
 Bab ini mengatur tentang syarat sebagai anggota
 Ormas; sifat keanggotaan yang sukarela, terbuka,
 setara, dan partisipatif; serta diatur juga mengenai
 mekanisme perekrutan dan pemberhentian
 anggota.
 Selanjutnya diatur hak dan kewajiban setiap
 anggota Ormas.
IX. KEPENGURUSAN DAN KEPUTUSAN ORGANISASI
  Bab ini mengatur tentang bentuk, susunan, dan
  komposisi kepengurusan Ormas dari tingkat pusat
  sampai tingkat desa/kelurahan; mekanisme pemilihan
  atau pergantian kepengurusan dan periodesasinya;
  mekanisme permusyawaratan dan pengambilan
  keputusan dalam organisasi.
X. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
         RUMAH TANGGA
Ormas harus memiliki AD/ART yang memuat
sekurang-kurangnya tentang: pendiri dan tanggal
Ormas didirikan, asas, visi misi, nama dan lambang
organisasi, tujuan dan fungsi, tempat kedudukan,
kepengurusan, mekanisme permusyawaratan, dan
keuangan, pengawasan internal dan mekanisme
penyelesaian konflik lembaga.
Kemudian diatur juga tentang tata cara perubahan
dan pengesahan AD/ART. AD/ART menjadi
peraturan Organisasi yang mengikat dan berlaku
efektif.
XI. KEUANGAN
 Bab ini mengatur tentang sumber keuangan
 Ormas, baik yang berasal dari iuran anggota,
 sumbangan yang sah menurut peraturan
 perundang-undangan, bantuan dari pemerintah
 (APBN) atau pemerintah daerah (APBD), dan
 bantuan lain dari lembaga asing (luar negeri).
  Selanjutnya,    diatur    tentang      mekanisme
 pengelolaan keuangan organisasi dan tanggung
 jawab pelaporan keuangan organisasi yang
 transparan dan akuntabel.
XII. PEMBERDAYAAN ORGANISASI MASYARAKAT
 Bab ini mengatur tentang peranan pemerintah dan
 pemerintah daerah memberikan bantuan materiil
 maupun teknis kepada Ormas; melibatkan Ormas
 dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 mengembangkan      komunikasi     terbuka   dan
 berkesinambungan; serta memnagun data base
 Ormas.
 Di samping itu untuk mendorong kemandirian dan
 diatur tentang dimungkikan Ormas mendirikan
 Badan Usaha untuk kelangsunagn dan mencapai
 tujuan organisasi.
XIII. ORGANISASI MASYARAKAT ASING
 Bab ini mengatur tentang dimungkinkannya
 keterlibatan  organisasi   masyarakat     asing
 melakukan kegiatan di Indonesia, ketentuan atau
 larangan yang harus dipatuhi, seperti: dilarang
 melakukan spionase, merongrong kedaulatan dan
 kesatuan NKRI, berkantor di dalam kantor
 lembaga negara, mencampuri kebijakan Negara.
 Dalam pelaksanaan kegiatan         diatur pula
 mengenai     mekanisme     keterlibatan     dan
 kerjasamanya dengan Ormas lokal maupun
 pemerintah/pemerintah daerah.
XIV. PENGAWASAN
  Untuk menjaga kredibilitas dan pencapaian visi dan
  misinya setiap Ormas didorong memiliki mekanisme
  pengawasan internal yang kuat dan efektif.
  Dalam rangka pengawasan, dimungkikan masyarakat
  dapat mengajukan keberatan apabila terdapat Ormas yang
  mengganggu ketertiban dengan mengajukan kepada
  pemerintah/pemerintah daerah.
  Pemerintah/Pemerintah daerah membentuk Tim untuk
  memverfikasi dan mencari penyelesain derngan
  pendekatan persuasi, mediasi, rekonsiliasi atau arbritase;
  pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan
  permohonan ke pengadilan (Mahkamah Konstitusi) dalam
  rangka pembekuan atau pembubaran Ormas.
XV. LARANGAN
 Bab ini mengatur hal-hal yang tidak boleh
 dilakukan oleh Ormas maupun organisasi
 masyarakat asing. Larangan antara lain melakukan
 kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan
 UUD Tahun 1945, menganggu ketertiban umum
 dan keutuhan NKRI, memaksakan kehendak,
 menodai keyakinan agama, dan melakukan
 kekerasan atas kelompok lain, serta melakukan
 kegiatan yang melanggar peraturan perundang-
 undangan.
XVI. PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI
 Bab ini mengatur tentang penyelesaian sengketa
 organisasi yang harus diselesaikan dengan
 musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian
 secara mufakat tidak tercapai, diupayakan
 penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase.
 Selanjutnya, jika penyelesaian secara mediasi atau
 arbitrase tidak tercapai ditempuh upaya hukum
 melalui pengadilan.
XVII. SANKSI
 Bab ini mengatur tentang sanksi administrasi
 yang dapat berupa teguran, denda/ganti kerugian,
 dan pembekuan atau pembubaran terhadap
 Ormas yang melanggar, serta ketentuan pidana
 terhadap setiap orang yang melakukan kekerasan
 dan menganggu ketertiban umum. Demikian juga
 sanksi kepada pejabat yang menyalagunakan
 kekuasaannya sehingga mengganggu masyarakat
 dalam mewujudkan hak kemerdekaan berserikat
 dan berkumpul.
XVIII. KETENTUAN PENUTUP
 Bab ini mengatur tentang pencabutan peraturan
 perundang-undangan yang ada sebelumnya dan
 pemberlakuan Undang-undang ini.
   SEKIAN
     &
TERIMA KASIH

								
To top