Sosialisasi BSBI BI

Document Sample
Sosialisasi BSBI BI Powered By Docstoc
					       Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH
       Dr. Widigdo Sukarman, MPA, MBA
     Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM
            Dr. Ir. Anny Ratnawati, MS
              Dr. Marsuki, SE, DEA


Materi Sosialisasi Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI)
                                              8 Mei 2008
                       UU RI NO. 23 TAHUN 1999
                     TENTANG BANK INDONESIA
                SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
                       UU RI NO. 3 TAHUN 2004



         BANK INDONESIA adalah BANK SENTRAL


 Bank Indonesia adalah Badan Hukum dan lembaga negara yang independen
 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan
 Pemerintah dan/atau pihak lain (kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur
 dalam Undang-undang Bank Indonesia).

 Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

 Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan
 moneter  secara   berkelanjutan,  konsisten,    transparan,  dan   harus
 mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

BSBI    Badan Supervisi Bank Indonesia
BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
LANDASAN HUKUM BSBI
PASAL 58A
UU RI NO. 3 TAHUN 2004
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UU RI NO. 23 TAHUN 1999
TENTANG BANK INDONESIA



BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
                                           PASAL 58A
1. Untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi
   pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dibentuk Badan Supervisi
   dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan
   kredibilitas Bank Indonesia.
2. Badan Supervisi terdiri 5 (lima) orang anggota terdiri dari seorang Ketua merangkap
   anggota, dan 4 (empat) orang anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
   dan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih
   kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
3. Keanggotaan Badan Supervisi dipilih dari orang-orang yang mempunyai integritas,
   moralitas, kemampuan/kapabilitas/keahlian, profesionalisme dan berpengalaman
   di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.
4. Seluruh biaya Badan Supervisi dibebankan pada anggaran operasional Bank
   Indonesia.
5. Badan Supervisi berkedudukan di Jakarta.
6. Badan Supervisi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan
   Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-
   waktu apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
BSBI      Badan Supervisi Bank Indonesia
           PENJELASAN PASAL 58A AYAT 1

          YANG DIMAKSUD DENGAN PENGAWASAN
                 DI BIDANG TERTENTU
              ADALAH MELAKUKAN TUGAS:
 (1)    Telaahan atas laporan keuangan tahunan Bank
        Indonesia.
 (2)    Telaahan atas anggaran operasional dan investasi Bank
        Indonesia.
 (3)    Telaahan atas prosedur pengambilan keputusan
        kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan
        pengelolaan aset Bank Indonesia.



BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
          PENJELASAN PASAL 58A AYAT 1
                                        (LANJUTAN)

 Badan Supervisi dalam menjalankan tugas sebagaimana
 dimaksud di atas:
  Tidak melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan
   Gubernur; dan
  Tidak ikut mengambil keputusan serta tidak ikut
   memberikan penilaian terhadap kebijakan di bidang
   sistem pembayaran, pengaturan dan pengawasan bank
   serta bidang-bidang yang merupakan penetapan dan
   pelaksanaan kebijakan moneter.


BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
          PENJELASAN PASAL 58A AYAT 1
                                        (LANJUTAN)

 BADAN SUPERVISI tidak dapat :
  Menghadiri Rapat Dewan Gubernur;
  Mencampuri dan menilai kebijakan Bank Indonesia;
  Mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur;
  Menyatakan pendapat untuk mewakili Bank Indonesia;
  Menyampaikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan
   tugasnya langsung kepada publik.



BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
                      PENJELASAN PASAL 58A*
                        AYAT 2 DAN AYAT 5

    Ayat 2.
    Keanggotaan Badan Supervisi diusulkan oleh
    Presiden sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
    Ketua Badan Supervisi dipilih dari dan oleh anggota
    Badan Supervisi.
    Ayat 5.
    Badan Supervisi bertempat yang disediakan oleh
    Bank Indonesia.
  * Ayat 3, 4 dan 6 cukup jelas


BSBI    Badan Supervisi Bank Indonesia
    Keputusan Presiden RI No. 147/M tanggal 4 Agustus 2005,
                     atas persetujuan DPR


Presiden telah mengangkat ke dalam jabatan Ketua dan Anggota Badan Supervisi
Bank Indonesia (BSBI), untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH      : sebagai ketua merangkap anggota
2. Dr. Widigdo Sukarman, MPA, MBA          : sebagai anggota
3. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM    : sebagai anggota
4. Dr. Marsuki, SE, DEA                    : sebagai anggota
5. Dr. Ir. Anny Ratnawati, MS              : sebagai anggota



Pengangkatan ke dalam Jabatan ketua dan anggota BSBI mulai berlaku efektif sejak
tanggal Keputusan Presiden tersebut. Namun, ketua dan para anggota BSBI telah
melakukan berbagai kegiatan sejak Juli 2005 setelah DPR memberikan persetujuan
kepada Presiden RI dengan surat Nomor KD.02/4634/DPR-RI/2005 tanggal 8 Juli
2005.
                Rapat Dengar Pendapat
             KOMISI XI DPR RI dengan BSBI



                      Selasa, 5 Desember 2006
       Ruang Rapat Komisi XI DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1
             Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta Pusat




                         MEKANISME KERJA
                  BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA


BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
    MEKANISME KERJA BSBI
1. Prinsip-Prinsip Dasar Pelaksanaan Tugas dan
   Wewenang BSBI
a. Tugas dan kewenangan BSBI sesuai dengan ruang lingkup yang diatur
   dalam pasal 58A UU BI No.23/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU
   No.3/2004. Peran dan obyek tugas BSBI ialah membantu DPR dalam
   melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap BI.
b. BSBI melaksanakan tugas yang berbeda dengan Badan Pemeriksa
   Keuangan (BPK), sehingga kegiatan audit ataupun investigasi terhadap
   Bank Indonesia bukan kegiatan yang menjadi cakupan tugasnya.
c. Antara BSBI dengan BI merupakan 2 (dua) entitas lembaga/badan hukum
   terpisah, dan masing-masing mempunyai struktur organisasi dan
   pertanggungjawaban kepada publik secara sendiri-sendiri.



BSBI    Badan Supervisi Bank Indonesia
1. Prinsip-Prinsip Dasar Pelaksanaan Tugas dan
   Wewenang BSBI (Lanjutan)

  d. Pelaksanaan tugas antara BSBI dengan BI didasari oleh prinsip saling
     percaya dan saling menghargai sesuai dengan ruang lingkup tugas dan
     kewenangan masing-masing, serta tanpa adanya intervensi/pengaruh
     mempengaruhi antara satu sama lainnya.
  e. BSBI tidak dapat menyampaikan data dan atau informasi secara langsung
     kepada publik, dan wajib menjaga kerahasiaan data dan atau informasi
     mengenai BI.
  f. Sistem penggajian dan fasilitas terkait lainnya untuk BSBI merupakan
     cakupan biaya menurut pasal 58A UU No.23/1999 sebagaimana telah
     diubah dengan UU No.3/2004 menjadi beban anggaran operasional Bank
     Indonesia, yang selanjutnya dalam mekanisme kerja diatur sebagai berikut :

     • Memerlukan persetujuan Komisi DPR RI yang membidangi BI (Komisi XI DPR RI)
       terlebih dahulu.
     • Pelaksanaannya ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur BI.




BSBI    Badan Supervisi Bank Indonesia
 2. Ruang Lingkup Tugas dan Wewenang BSBI


   Telaah atas Laporan Keuangan Tahunan BI
   Telaah atas Anggaran Operasional BI
   Telaah atas Investasi BI
   Telaah atas Prosedur Pengambilan Keputusan
    Kegiatan Operasional di luar Kebijakan Moneter
    dan Pengelolaan Aset BI




BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
                         PENJELASAN
               TERKAIT DENGAN
               TUGAS TELAAHAN
       DIVISI LAPORAN KEUANGAN BSBI




BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
I. Tugas Telaahan menurut Mekanisme Kerja
         BSBI melaksanakan telaahan atas :
         Laporan Keuangan BI yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa
         Keuangan (BPK) dan telah disampaikan kepada DPR RI (Komisi XI),
         meliputi Neraca, Laporan Surplus-Defisit, Perubahan Ekuitas dan Arus
         Kas BI.

        Produk Pokok :
               Pendapat atas Neraca BI (misalnya : Pendapat atas perubahan yang
                signifikan atas komposisi pos-pos neraca).
               Pendapat atas Laporan Surplus Defisit BI (misalnya : Pendapat atas
                penyebab utama timbulnya surplus-defisit)
               Pendapat atas Laporan Perubahan Ekuitas BI (misalnya : Pendapat
                atas penyebab utama terjadinya perubahan ekuitas)
               Pendapat atas Catatan atas Laporan Keuangan.



BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
II. Mekanisme dan Proses Telaahan

• Laporan Keuangan Tahunan BI yang ditelaah, disusun mengikuti
  ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI)
  Nomor 5/65/INTERN tanggal 30 Desember 2003.
• Laporan keuangan tersebut disusun atas dasar akrual dengan konsep
  nilai historis, kecuali akun tertentu didasarkan pada pengukuran yang
  diatur dalam kebijakan akuntansi BI (Pedoman Akuntansi Keuangan
  Bank Indonesia atau PAKBI).
• PAKBI telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, yang terakhir
  didasarkan pada SE-BI Nomor 8/50/INTERN tertanggal 28
  September 2006. PAKBI tersebut mengacu pada Standar Akuntansi
  Keuangan (SAK) dan International Accounting Standard (IAS),
  kesepakatan BI dengan BPK RI, dan Ikatan Akuntan Indonesia, serta
  peraturan-peraturan intern BI.



BSBI    Badan Supervisi Bank Indonesia
  II. Mekanisme dan Proses Telaahan (Lanjutan)

 • Kenyataannya, karena BI dalam melaksanakan tugasnya
   mempengaruhi kondisi perekonomian negara melalui pengelolaan
   dan penentuan jumlah uang beredar khususnya, maka sistem
   akuntansi atau pencatatan keuangan BI seharusnya tidak hanya
   berhenti pada makna akuntansi semata, jadi masih perlu memiliki
   makna yang lebih luas.

 • Dengan kedudukan BI yang spesifik dan strategis tersebut, maka
   Laporan Keuangan Tahunan BI tersebut seharusnya memiliki makna
   penting dan bermanfaat bagi penggunanya, misalnya :
   1) Baik sebagai salah satu indikator umum tentang keadaan
      keuangan dan perekonomian negara Republik Indonesia,
   2) Maupun     sebagai    salah    satu    bukti    atau  media
      pertanggungjawaban kinerja keuangan dari manajemen BI ke
   publik.


BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
  II. Mekanisme dan Proses Telaahan (Lanjutan)
• Dalam kaitan itu, maka telaahan dibuat untuk menganalisis dan
  menginterpretasi Laporan Keuangan Tahunan BI tersebut, baik dari
  sudut pandang mikro, dimana BI dianggap sebagai suatu entitas
  organisasi manajemen, maupun dari sudut pandang makro, dimana BI
  dianggap sebagai lembaga yang dapat mempengaruhi kondisi dan
  perkembangan perekonomian negara RI dengan uang yang
  diedarkannya dalam kaitannya dengan tugasnya menjaga stabilitas nilai
  rupiah dalam negeri (Inflasi) dan terhadap luar negeri (Nilai Tukar).

• Analisis dan intrepretasi dilakukan dengan menggunakan dua metode
  atau teknik analisis, yakni:
  1) analisis horisontal yang bersifat dinamis, di antaranya dengan teknik
  analisis perbandingan dan analisis trend (Indeksasi); 2) analisis vertikal
  yang bersifat statis, di antaranya dengan teknik analisis persentasi per
  komponen (Common-Size) dan dengan analisis rasio keuangan.


BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
  II. Mekanisme dan Proses Telaahan (Lanjutan)


• Untuk memperoleh hasil telaahan yang optimal, maka analisis terhadap
  Laporan Keuangan BI akan difokuskan pada lima area analisis, yaitu
  untuk menilai likuiditas, struktur modal, pemanfaatan aktiva, kinerja
  operasi dan kemampuan BI menghasilkan surplus.
• Dari telaahan tersebut akan dapat diperoleh dua informasi penting,
  yakni 1) mengetahui tingkat kemampuan manajemen BI dalam
  pengelolaan keuangannya, dan 2) dapat menjadi bahan informasi untuk
  pertimbangan atau masukan bagi pengguna utamanya, yakni DPR RI
  Komisi XI sebagai informasi penting yang dapat digunakan dalam
  memahami dan membantu BI mengambil keputusan manajemen dan
  keuangan yang lebih baik.




BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
                          PENJELASAN
           TERKAIT DENGAN
           TUGAS TELAAHAN
  DIVISI ANGGARAN OPERASIONAL BSBI




BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
 I. Tugas Telaahan menurut Mekanisme Kerja

            Anggaran Kegiatan Operasional Tahunan yang telah mendapatkan
            persetujuan DPR RI (Komisi XI DPR RI), dan Laporan Pelaksanaan
            Anggaran Operasional BI yang disampaikan kepada DPR RI
            (Komisi XI DPR RI) secara triwulanan.


            Produk Pokok :

             Evaluasi atas Laporan Triwulanan Realisasi Anggaran
              Operasional.
             Pendapat atas Pelaksanaan Anggaran Operasional.




BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
           II. Mekanisme dan Proses Telaahan




BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
 Rencana Kerja dan Anggaran

 • Pada masa lalu, anggaran (budgeting) lebih
   dipentingkan daripada rencana kerja (planning).

 • Pendapat yang mutakhir justru melihat pentingnya
   rencana kerja terlebih dahulu, baru kemudian
   menentukan       alokasi     sumberdaya. Anggaran
   sebenarnya hanya merupakan satuan-satuan finansial
   dari rencana kerja tersebut.




BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
                      Rencana Kerja dan Anggaran
                              (Lanjutan)
 • Dalam siklus rencana kerja dan anggaran, diperlukan
   analisis eksternal maupun internal, tujuan yang hendak
   dicapai, sumberdaya yang dimiliki maupun yang harus
   diperoleh (dipinjam), dan alokasi sumberdaya tersebut
   agar tujuan rencana kerja dan anggaran tercapai.

 • Dalam pelaksanaannya diperlukan arahan (direction) dari
   top management, dipadukan dengan usulan dari
   bawahan, dan perlu negosiasi antara top management dan
   bawahan (proses top-down dan bottom-up).



BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
                      Rencana Kerja dan Anggaran
                              (Lanjutan)
 • Hasil negosiasi merupakan hasil kesepakatan antara top
   management dan bawahan atas pemakaian sumberdaya
   beserta hasil usahanya.

 • Implementasi rencana kerja tersebut harus dipantau
   dengan cara membandingkan rencana kerja dengan
   realisasinya.

 • Perbedaan antara rencana dan realisasi dapat terjadi
   karena:
     Kesalahan perencanaan
     Kesalahan implementasi
     Faktor eksternal yang tidak terduga

BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
                    Rencana Kerja dan Anggaran
                            (Lanjutan)
 • Tugas BSBI dalam menganalisis anggaran BI bertujuan
   untuk:
   -   Memastikan agar proses dan prosedur anggaran telah
   sesuai dengan ketentuan internal dan tidak     melanggar
   peraturan perundang-undangan.
   -   Menentukan          sumber         deviasi       untuk
       menyempurnakan proses pembuatan anggaran dan
   rencana kerja berikutnya.

 • Dengan memiliki kemampuan proyeksi yang lebih baik
   dalam membuat anggaran dan rencana kerja, diharapkan
   implementasinya akan lebih efisien.

BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
                          PENJELASAN
                           TERKAIT DENGAN
                           TUGAS TELAAHAN
                          DIVISI INVESTASI BSBI




BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
I. Tugas Telaahan menurut Mekanisme Kerja

           Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Investasi BI dalam Aktiva
           Tetap, yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan
           telah dilaporkan kepada DPR RI secara triwulanan. Dalam hal ini, tidak
           termasuk pelaksanaan kegiatan kebijakan di bidang moneter, sistem
           pembayaran, dan perbankan yang menjadi tugas pokok BI.


           Produk Pokok :

            Evaluasi atas Laporan Triwulanan Realisasi Anggaran
             Investasi pada Aktiva Tetap.
            Pendapat atas Pelaksanaan Anggaran Investasi pada Aktiva
             Tetap.




BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
           II. Mekanisme dan Proses Telaahan




BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
             Definisi Investasi Pada Umumnya

  Board of Governors of the Federal Reserve System dalam Federal
  Register, Part IV, Federal Reserve System, 12 CFR Parts 211 and 265
  International Banking Operations; Rules Regarding Delegation of
  Authority; Proposed Rule, Vol. 62, No. 250/December 31, 1997, investasi
  (investment) didefinisikan sebagai berikut :


  (1) Kepemilikan atau kontrol atas ekuitas;
  (2) Suatu persetujuan untuk memperoleh ekuitas;
  (3) Kontribusi terhadap kapital dan surplus suatu organisasi; atau
  (4) Pemilikan subordinated debt suatu organisasi ketika investor dan
      afiliasi investor memegang lebih dari 5% ekuitas organisasi.




BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
 Definisi Investasi Pada Umumnya (Lanjutan)

  Halim (2005) dalam                    bukunya   “Analisis   Investasi,   Edisi   2”
  mengemukakan bahwa :

  investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada
  saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa
  mendatang.

  Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu : investasi pada aset-
  aset finansial (financial assets) dan investasi pada aset-aset riil (real assets).




BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
  Definisi Investasi Pada Umumnya (Lanjutan)

   Http://investorwords.com

   Investasi : Dari sisi finansial, pembelian suatu produk finansial atau
   bentuk lainnya dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di
   masa depan. Pada terminologi umum, investasi berarti penggunaan
   uang dengan harapan untuk menghasilkan uang yang lebih banyak.
   Dari sisi bisnis, suatu pembelian yang dilakukan oleh produsen atas
   barang-barang fisik, seperti peralatan tahan lama (durable
   equipment) atau inventaris (inventory), dengan harapan untuk
   meningkatkan usaha di masa yang akan datang.




BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
  Definisi Investasi Pada Umumnya (Lanjutan)

   Http://TheFreeDictionary.com

   Investasi : Suatu aset yang dibeli dengan harapan bahwa aset tersebut
   akan menghasilkan pendapatan atau terapresiasi di masa yang akan
   datang. Dari sisi ekonomi, suatu investasi adalah pembelian barang-
   barang yang tidak dikonsumsi saat ini tapi digunakan di masa yang
   akan datang untuk menghasilkan kekayaan. Dari sisi finansial, suatu
   investasi adalah suatu aset moneter yang dibeli dengan tujuan bahwa
   aset tersebut akan menyediakan pendapatan di masa yang akan
   datang atau terapresiasi dan dapat dijual dengan harga yang lebih
   tinggi.




BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
 •   Investasi pada umumnya tidak hanya mengacu pada
     pengadaan aktiva tetap.

 •   Investasi juga terkait dengan aset-aset lainnya.

 •   Sesuai dengan mekanisme kerja yang telah ditetapkan DPR
     RI, maka telaahan yang dilakukan divisi investasi hanya pada
     investasi BI dalam aktiva tetap. Sedangkan telaahan atas
     portofolio aset dan penyertaan BI dilakukan pada telaahan
     BSBI divisi laporan keuangan.




BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
 Telaahan atas divisi investasi BSBI menggunakan definisi
 investasi yang diterapkan BI :



 Investasi BI terbagi atas sembilan jenis, yaitu :
 1. Persil;
 2. Bangunan;
 3. Mesin;
 4. Perabot Kantor;
 5. Alat Pengamanan;
 6. Alat Komunikasi;
 7. Alat Angkut;
 8. Aktiva Tidak Berwujud;
 9. Aktiva Tetap Lainnya.

BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
 DIVISI INVESTASI BSBI TIDAK MENGAUDIT DAN TIDAK
 MENGINVESTIGASI PELAKSANAAN KEGIATAN INVESTASI BI




 TAPI BERTUJUAN : MEMBANTU BI UNTUK MENERAPKAN
 GOOD CORPORATE GOVERNANCE, melalui :
 1.   Analisa atas ketepatan anggaran dengan pencapaian realisasi.
 2.   Analisa atas ketepatan dalam mengalokasikan dana investasi tersebut.
 3.   Analisa atas ketepatan waktu pencairan anggaran investasi pada setiap
      triwulan.
 4.   Analisa mengenai pilihan yang paling efisien bagi BI, apakah dengan
      membeli sendiri aktiva tetap tersebut atau dengan menyewa?
 5.   Analisa atas deviasi pencapaian realisasi dengan anggaran yang
      ditetapkan beserta sumber-sumber penyebabnya.




BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
                          PENJELASAN
                        TERKAIT DENGAN
                        TUGAS TELAAHAN
                      DIVISI KEPATUHAN BSBI




BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
I. Tugas Telaahan menurut Mekanisme Kerja

 Telaah atas Prosedur Pengambilan Keputusan Kegiatan Operasional di
 luar Kebijakan Moneter dan Pengelolaan Aset BI

   Prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional yang tidak
    terkait dengan perumusan dan penetapan kebijakan moneter, sistem
    pembayaran, dan perbankan, termasuk pengelolaan aktiva BI (emas,
    valas, hak tarik khusus, giro, deposito, surat berharga, tagihan, dsb)
    yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan dimaksud.
   Prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional yang hanya
    terkait dengan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam
    ketentuan mengenai prosedur pengambilan keputusan kegiatan
    operasional.




BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
  Telaah atas Prosedur Pengambilan Keputusan Kegiatan Operasional di
  luar Kebijakan Moneter dan Pengelolaan Aset BI (Lanjutan)

        Produk Pokok :

         Evaluasi terhadap ketentuan prosedur pengambilan keputusan dalam
          rangka pengadaan barang dan jasa.
         Pendapat terhadap penerapan Good Governance atas prosedur
          pengambilan keputusan dalam rangka pengadaan barang dan jasa.




BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
       PERATURAN-PERATURAN
          TERKAIT DENGAN
          TUGAS TELAAHAN
        DIVISI KEPATUHAN BSBI



BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
  Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia
           Nomor 4/14/PDG/2002
       tentang Manajemen Logistik Bank Indonesia

                                        +
  Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia
           Nomor 6/10/PDG/2004
                  tentang Perubahan atas
        Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia
                 Nomor 4/14/PDG/2002
       tentang Manajemen Logistik Bank Indonesia


BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
                PERATURAN BANK INDONESIA
                    NOMOR 8/4/PBI/2006
                                           TENTANG
  PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
              BAGI BANK UMUM

                                             +
                PERATURAN BANK INDONESIA
                    NOMOR 8/14/PBI/2006
                  TENTANG
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
   NOMOR 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN
                   GOOD CORPORATE GOVERNANCE
                                        BAGI BANK UMUM

BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
  Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
     (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)

                                        Pasal 2
  1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
     memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
     merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara
     dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
     (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
     sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
     Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

  2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
     dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.




BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
    Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
       (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)

                                         Pasal 3
 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
 atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
 sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
 pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)
 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit
 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
 Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).




BSBI    Badan Supervisi Bank Indonesia
  Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
     (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
                                        Pasal 12B
  1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
     dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan
     yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan
     sebagai berikut:
     a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,
        pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap
        dilakukan oleh penerima gratifikasi;
     b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
        pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut
        umum.
  2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana
     dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana
     penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
     tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
     rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
       Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
                  (UU No. 15 Tahun 2002)
                                        Pasal 1
  Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan :
      Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi
       baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Ayat 2);

      Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang
       dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah
       yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang
       patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan
       transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa
       Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (Ayat 6);

      Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya
       disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam
       rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (Ayat
       8).

BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
       Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
                  (UU No. 15 Tahun 2002)
                                        Pasal 2
  Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang berjumlah
  Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara,
  yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan:


  a. korupsi; b. penyuapan; c. penyelundupan barang; d. penyelundupan tenaga
  kerja; e.penyelundupan imigran; f. perbankan; g. narkotika; h. psikotropika; i.
  perdagangan budak, wanita, dan anak; j. perdagangan senjata gelap; k.
  penculikan; l. terorisme; m. pencurian; n. penggelapan; o. penipuan,


  yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah
  Negara Republik Indonesia dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak
  pidana menurut hukum Indonesia.

BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
       Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
                  (UU No. 15 Tahun 2002)

                                         Pasal 13
1. Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK
   sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut :
   a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
   b. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif
      sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang
      nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa
      kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja .

2. Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana
   dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari
   kerja setelah diketahui oleh Penyedia Jasa Keuangan.

3. Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai
   sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 14
   (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.


BSBI    Badan Supervisi Bank Indonesia
        Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
                   (UU No. 15 Tahun 2002)

4. Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku
   untuk transaksi yang dikecualikan.

5. Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud
   dalam ayat (3) meliputi transaksi antarbank, transaksi dengan Pemerintah,
   transaksi dengan Bank Sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya
   atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK.

6. Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksi yang
   dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

7. Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan
   sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
   Kepala PPATK




BSBI    Badan Supervisi Bank Indonesia
                             STRUKTUR ORGANISASI BSBI

                                                         SUPERVISORY BOARD of BANK INDONESIA
                                                                       (BSBI)
                                                                                   CHAIRMAN
                                                                                                                                                                             COMMISSION XI
                                                                       Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.
                                                                                                                                                                                  of the
  BANK                                                                                                                                                                           House of
INDONESIA                                                                                                                                                                    Representatives
                                                                                                                                                                              of Republic of
                                MEMBER                     MEMBER                                             MEMBER                             MEMBER                         Indonesia
                           FINANCIAL DIVISION       OPERASIONAL DIVISION                              INVESTMENT DIVISION                 COMPLIANCE DIVISION
                       Dr. Marsuki, S.E., DEA   Dr. Widigdo Sukarman, MPA, MBA                       Dr. Ir. Anny Ratnawati, MS   Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.




                                                                              SECRETARIAT
                                                               HEAD          : Roekmyarko Laksmono Adi, S.E.
                                                               SECRETARY     : Sri Kustiah Widhiani
                                                               GENERAL STAFF : Nila Rumondang
                                                                               Wahid Faturrahman
                                                                               Neli Saputra




                               ANALYST                     ANALYST                                            ANALYST                            ANALYST
                            Dhani Irawan, S.E        Moch. Ary Priaga, S.E.                             Nova Mardianti, S.E.           Indra Lesmana Hertanto, S.H.




            Coordination
            Submit Report




BSBI               Badan Supervisi Bank Indonesia
3. Hubungan Kerja BSBI dengan DPR RI

  a. BSBI bertanggung jawab kepada Komisi DPR RI yang membidangi BI
     (Komisi XI DPR RI).

  b. BSBI menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPR sekurang-
     kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta
     oleh DPR.

  c. BSBI menyampaikan tembusan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
     BSBI kepada DPR RI yang membidangi BI.

  d. Media komunikasi yang dapat digunakan, diantaranya :
     • Surat menyurat antara ketua BSBI dengan pimpinan Komisi DPR RI
       yang membidangi BI.
     • Laporan tertulis pelaksanaan tugas BSBI yang disampaikan oleh BSBI
       kepada Komisi DPR RI yang membidangi BI.
     • Rapat Kerja Pimpinan dan atau seluruh anggota Komisi DPR RI yang
       membidangi BI (Komisi XI DPR RI) dengan anggota BSBI.
     Yang dapat dilakukan secara rutin (bulanan/triwulanan/semesteran) atau
     insidentil bilamana diperlukan.
4. Hubungan Kerja BSBI dengan BI

  a. Antara BSBI dengan BI merupakan 2 (dua) entitas lembaga/badan hukum
     terpisah, dan masing-masing mempunyai struktur organisasi dan
     pertanggungjawaban kepada publik secara sendiri-sendiri.

  b. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas BSBI, BI menetapkan
     satuan kerja penghubung (host) dalam rangka penerimaan/pengelolaan
     rencana kerja & anggaran BSBI maupun perolehan data/informasi.

  c. Pada prinsipnya BSBI dapat melakukan komunikasi secara langsung (BSBI
     ↔ BI) yang meliputi aspek-aspek perolehan data dan atau klarifikasi.

     Komunikasi antara BSBI dengan BI dilakukan dengan cara :
     BSBI menyampaikan surat untuk memperoleh penjelasan/klarifikasi dan atau
     pertemuan atas hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugasnya melalui Direktorat
     Perencanaan Strategis dan Humas (DPSHM sebagai host). Selanjutnya DPSHM akan
     meneruskan dan memfasilitasi tanggapan pertemuan kepada/dengan satker terkait di
     BI.



BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
4. Hubungan Kerja BSBI dengan BI (Lanjutan)

d. Media komunikasi yang dapat digunakan, diantaranya :

   • Surat menyurat dari BSBI kepada BI dan begitu sebaliknya, dengan
     tembusan ke pimpinan Komisi XI DPR RI.
   • Forum pertemuan anggota BSBI dengan satuan kerja terkait di BI.
   Yang dapat dilakukan secara rutin (bulanan/triwulanan/semesteran), dsb
   atau insidentil bilamana diperlukan.




BSBI   Badan Supervisi Bank Indonesia
KOMUNIKASI HUBUNGAN KERJA BSBI
DENGAN DPR-RI DAN BI

        DPR-RI
      (Komisi XI)




                                   BANK INDONESIA


                                   DEWAN GUBERNUR




          BSBI           DPSHM*)    Direktorat s   KBI s   KPw s




*) DPSHM sebagai host.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:77
posted:7/30/2012
language:
pages:56