Get documents about "PERANCANGAN DAN SIMULASI FLEET MANAGEMENT ITS BERBASIS GIS UNTUK
Shared by: HC12073015638
-
Stats
- views:
- 70
- posted:
- 7/30/2012
- language:
- German
- pages:
- 8
Document Sample
One day Seminar e-Gov 2007
MEMBANGUN ELECTRONIC - GOVERNMENT
Oleh:
DENNY CHARTER, ST
email : denny_charter@telkom.net, Websites : htttp://www.dennycharter.multiply.com
Abstract
E-Government dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang efisisen dan
efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk pencapaian tujuan yang diharapkan maka
diperlukan konsep pengembangan eGov yang diinginkan. Terkait dengan e-Gov maka kesiapan dari Pemerintah,
masyarakat dan bisnis sangat dibutuhkan. Kesiapan tersebut memiliki hubungan dengan tahapan pencapaian
pengembangan e-Government di daerah. Makalah ini akan memaparkan bagaimana membangun applikasi e-
Government di Kabupaten Labuhanbatu serta tahapan-tahapan sistematik yang dapat ditempuh.
Key word: Electronic Government, Good Government, Information Technology (IT), Information and
Communication Technology (ICT) .
1. Definisi E-Government lebih untuk partisipasi semua
Electronic Government (e-Gov) merupakan kalangan. [Zweer and Planque, 2001]
salah satu program pemerintah untuk
mengembangkan penyelenggaraan Dari definisi tersebut dapat diambil unsur-
pemerintahan berbasis elektronik untuk unsur dalam e-Gov yakni seperti berikut :
melakukan transformasi guna mewujudkan
perekonomian berbasis pengetahuan
(knowledge based economy). Pemerintah Penggunaan Teknologi
Informasi dan Komunikasi ALAT
Pusat telah mengeluarkan INPRES No.3
Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Untuk meningkatkan efisiensi,
efektivitas, transparansi, dan
Strategi Nasional Pengembangan E-Gov akuntabilitas
TUJUAN
yang diharapkan sistem kepemerintahan
melakukan penataan sistem manajemen. OBJEK
Layanan Perintah
Ada banyak definisi e-Gov diantaranya
adalah : Gambar-1. Unsur Definisi e-Government
e-Gov berhubungan dengan
penggunaan teknologi informasi oleh 2. Interaksi Pelaku e-Gov
organisasi pemerintah yang E-Gov bertujuan untuk meningkatkan
mempunyai kemampuan membentuk interaksi antar pelaku. Dari definisi tersebut
hubungan dengan warga negara, terdapat interaksi antar pelaku yakni sebagai
bisnis dan organisasi lain dalam berikut :
pemerintahan.[World Bank Group].
Berbuhungan dengan penyediaan
informasi, layanan atau produk yang
disiapkan secara elektronik, dengan
dan oleh pemerintah, tidak terbatas
tempat dan waktu, menawarkan nilai
Disampaikan pada Seminar Sehari e-Gov Kabupaten Labuhanbatu 1
Sabtu, 23 Juni 2007, Plasa Telkom Cabang Rantauprapat
One day Seminar e-Gov 2007
Antar Warga Government to Citizen
Antar Lembaga
Pemerintah
mempunyai kemampuan di teknologi
Warga Warga
G2C
Pemerintah Pemerintah informasi masih sangat sedikit itupun masih
Bussi Governm
pada tingkatan operator. Yang berlatar
ness ent to
to
Citize
Bussines
s
G2B
belakang S1 bidang Informatika sangat
langka hal ini mungkin terjadi karena 10 –
n
B2C
Bisnis G2C, G2G, G2B
20 tahun yang lalu pemkab jarang merekrut
Business to Business
lebih nyaman, pegawai baru dengan latar belakang
mudah, murah,
Bisnis transparan, akrap teknologi informasi. Kalaupun ada untuk
Gambar-2. Macam Interaksi dalam e-Gov posisi guru sekolah menengah. Pada saat ini
sebagai contoh di Kabupaten Labuhanbatu
2. Permasalahan e-Gov di Daerah terdapat 15 unit daerah, 13 Lembaga teknis
E-Gov mengubah pola penyelenggaraan daerah, 22 kecamatan, 43 cabang dinas, 42
kepemerintahan dari sistem otoriter dan Unit Pelaksana Teknis Dinas
sentralistik menjadi sistem yang demokratis [www.bappedalabuhanbatu.com] total
dengan diterapkannya otonomi daerah. instansi 135. Jika masing-masing instansi
Perubahan yang terjadi menuntut dirata-ratakan membutuhkan 3 orang staff
terbentuknya kepemerintahan yang bersih, ahli teknologi informasi maka berarti
transparan, dan mampu menjawab tuntunan dibutuhkan sekitar 405 sumber daya yang
perubahan efektif. Sistem manajemen mempunyai kompetensi dibidang teknologi
pemerintahan yang selama ini sistem hirarki informasi.
kewenangan dan komando sektoral harus Infrastruktur merupakan syarat utama
dikembangkan menjadi sistem manajemen penunjang e-government. Masih sedikit
organisasi jaringan yang dapat kantor dan instansi pemerintah di
memperpendek lini pengambilan keputusan. Labuhanbatu yang memiliki koneksi LAN
Namun perubahan ini mengalami banyak apalagi WAN. Pemerintah daerah juga tidak
masalah pada operasionalnya yakni : memiliki pilihan banyak untuk koneksi
1. Kuantitas dan kualitas sumberdaya internet hanya mengandalkan koneksi dial
manusia pada instansi pemerintah up Telkomnet Instant dengan kecepatan
sangat terbatas(belum siap menerima yang sangat terbatas.
kultur teknologi informasi).
2. Belum tersedianya sarana dan 3. Tahapan Pengembangan
prasarana yang memadai. Menurut Inpres No.3 tahun 2003 ada empat
3. Struktur Organisasi e-Gov yang tahapan sistematik yang realistik dan terukur
belum memadai (Konsekuensi PP yakni sebagai berikut :
No.8 Tahun 2003). Tahap 1 - Persiapan, yaitu pembuatan situs
4. Belum tersedia anggaran operasional web sebagai media informasi dan
yang memadai. komunikasi setiap lembaga.
5. Kurangnya kepedulian pejabat - Penyiapan SDM
pemerintah dalam membangun dan - Penyiapan Akses yang mudah
mengembangkan e-Gov. seperti Warnet, SME-Center, dll.
Dalam proses implementasi e-Gov, masalah - Sosialisasi Situs internal dan
sumberdaya manusia yang mempunyai publik.
kompetensi dibidang teknologi informasi Tahap 2 - Pematangan, yaitu pembuatan web
masih sangat terbatas sehingga SDM portal informasi publi yang
menjadi masalah yang lebih sulit bersifat interaktif.
dibandingkan dengan teknologi itu sendiri.
Di sejumlah Kantor pemerintahan, PNS yang
Disampaikan pada Seminar Sehari e-Gov Kabupaten Labuhanbatu 2
Sabtu, 23 Juni 2007, Plasa Telkom Cabang Rantauprapat
One day Seminar e-Gov 2007
- Pembuatan antar muka banking, e-commerce, distance education,
keterhubungan dengan lembaga dan lain sebagainya.
lain E-gov juga diartikan sebagai pemanfaatan
Tahap 3 – Pemantapan, yaitu pembuatan ICT (Information and Communication
web portal yang bersifat Technology) untuk mendukung
transaksi elektronis layanan pemerintahan yang baik (good governance).
publik. Lebih lanjut e-Gov dapat dikembangkan
- Pembuatan interoperabilitas dengan mencakup hal-hal seperti berikut :
aplikasi maupun data dengan 1. e-Administration : untuk
lembaga lain. memperbaiki proses pemerintah
Tahap 4 – Pemanfaatan, yaitu pembuatan dengan menghemat biaya, mengelola
aplikasi untuk layanan bersifat kinerja, membangun koneksi
G2G, G2C, G2B. strategis pemerintah sendiri, dan
Tapi awal dari semuanya pengembangan e- menciptakan pemberdayaan.
Gov adalah perlunya mempunyai visi/tujuan 2. e-Citizen & e-Service :
strategi yang jelas dan terkait dengan menghubungkan warga masyarakat
pembangunan daerah. Belum seluruh dengan pemerintah dengan cara
masyarakat mampu memanfaatkan teknologi berbicara dengan warga dan
komunikasi dan informasi, tapi tantangan mendukung akuntabilitas, dengan
global seperti pasar bebas, dan kebutuhan mendengarkan masyarakat dan
untuk menarik investor dan pengembangan mendukung demokrasi, dan
potensi daerah maka pemerintah daerah meningkatkan layanan publik.
perlu mengalokasikan anggaran untuk 3. e-Society : Membangun interaksi
pengembangan e-Gov. Pengembangan diluat pemerintah dengan bekerja
tersebut perlu disesuaikan dengan visi, misi, secara baik dengan pihak bisnis,
dan strategi program pembangunan wilayah dengan mengembangkan masyarakat,
atau dengan kata lain pengembangan e-gov dengan membangun kerjasama
haruslah dengan tujuan dan agenda yang dengan pemerintah, dan dengan
jelas. Seperti Singapura : :To be a leading membangun masyarakat madani.
eGovernment to better the nation in the Dengan demikian maka diperlukan cara
Digital Economy” dengan program yang potensial yang dapat dilkukan oleh
strateginya meliputi : pemerintah :
(a) Knowledge-base workplace 1. Otomasi : Mengganti proses
(b) electronic service delivery pengumpulan, penyimpanan,
(c) technology experimentation pengolahan, penyampaian hasil
(d) operational efficiency improvement atau informasi yang dilakukan
(e) adaptive and robust infocom oleh tenaga manusia dengan
infrastructure proses teknologi komunikasi dan
(f) infocomm education informasi.
Tanpa masuk ke teknologi e-Government 2. Informatisasi : mendukung
maka Pemerintahan Kabupaten akan proses yang kini dilakukan oleh
semakin tertinggal dengan dunia dengan manusia seperti mengambil
pembedaan digital (digital divide). Selain keputusan beserta
itu, perubahan yang didukung dengan pengkomunikasian dan
pesatnya perkembangan ICT juga telah implementasinya.
terjadi di luar bidang pemerintahan seperti e- 3. Transformasi : menciptakan
proses baru pengolahan informasi
Disampaikan pada Seminar Sehari e-Gov Kabupaten Labuhanbatu 3
Sabtu, 23 Juni 2007, Plasa Telkom Cabang Rantauprapat
One day Seminar e-Gov 2007
yang dijalankan dengan ICT atau menjadi beberapa modul yang disebut
mendukung proses baru dengan Kerangka Fungsional Sistem
pengolahan informasi yang Kepemerintahan (Government Function
dijalankan oleh tenaga manusia. Framework) seperti berikut :
Dalam jangka panjang e-Gov
akan mengubah cara kerja
pemerintah, menggeser cara kerja
tradisional dengan cara kerja
elektonis yang lebih efektif dan
efisien.
Gambar-4. Kerangka Fungsi Pemerintahan
4. Tema Strategis Pengembangan
Diperlukan waktu dan proses yang panjang
High untuk dapat mengimplementasikan e-Gov
Evolusi Transformasi sesuai dengan yang diinginkan. Tema
strategis yang dapat dijadikan ajuan dalam
membangan e-Gov Labuhanbatu adalah
sebagai berikut :
Konservasi Konsolidasi 1. Dalam satu tahun kedepan
Low membangun Websites bagi
Pemerintah Kabupaten,
Low High Dinas/Badan dan Instansi di
Kabupaten Labuhanbatu : DPRD,
Gambar-3. Alternatif Strategi
KPU, Bappeda, Dinas
Proses transformasi ini didapat dengan Pendidikan, Dinas Kesehatan, dll.
menerapkan IT dan dikelola dengan baik : Websites merupakan langkah
1. Pengembangan TI Sektoral : awal dalam strategi
terpadu, lintas sektoral. pengembangan e-Gov. Disini
2. Orientasi Pengembangan TI websites dapat dijadikan sebagai
Internal. media komunikasi dan informasi
3. Optimalisasi keikutsertaan Sektor antar lembaga pemerintah dengan
Swasta dalam TI. masyarakat. Dalam tahapan ini
4. Dukungan tersebar : dukungan juga diikuti dengan penyiapan
umum terpusat, dukungan khusus awal SDM dalam bentuk
tersebar. pelatihan-pelatihan dan
Pengembangan applikasi e-Government memasyarakatkan internet.
disusun berdasarkan pendekatan fungsional 2. Dalam 2 – 3 membangun
layanan dari sistem kepemerintahan yang infrastruktur telekomunikasi
harus diberikan oleh suatu Pemerintah untuk arsitektur GSI
Kabupaten kepada masyarakatnya, dan (Government Secure Intranet).
urusan administrasi serta fungsi lain yang Membangun infrastruktur berarti
berhubungan dengan kelembagaan daerah. membangun saluran fisik
Bagan fungsional dapat dikelompokan informasi. Saluran fisik dapat
Disampaikan pada Seminar Sehari e-Gov Kabupaten Labuhanbatu 4
Sabtu, 23 Juni 2007, Plasa Telkom Cabang Rantauprapat
One day Seminar e-Gov 2007
berupa jaringan kabel, frekuensi
radio atau pemenfaatan satelit.
GSI merupakan teknologi VPN
(Virtual Private Network).VPN
adalah teknologi komunikasi
yang memungkinkan koneksi
kejaringan publik dan
menggunakannya untuk
bergabung dalam jaringan lokal.
Teknologi VPN menyediakan
tiga fungsi utama yakni : Gambar-5. Arsitektur Teknologi VPN
Web Service
(a) Confidentiality (kerahasiaan) Single Sign On
Securities Policy Configuration /
customization
: VPN memiliki enkripsi and Standards Client
Computing Integration Web
Application Java
semua data yang lewat. Standardizatio
n
Walaupun ada pihak yang System
Managemen
Security
Services
Client Application
Development
dapat menyadap data namun t Middleware Environtment
belu tentu mereka bisa Server Service
membaca data karena sudah
Server Platform
diacak.
Networking
(b) Data Integrity (Keutuhan
data) : Ketika melewati
Centralized WAN
jaringan internet data telah System Management management
Linux & Java based Data
berjalan sangat jauh melintasi Sevice Automatic
Computing
Center
Standarization Utilization quick
berbagai negara. Ditengah wins
Gambar-6. Target Infrastruktur Teknologi Informasi
pejalanan data bisa rusak atau
hilang. VPN memiliki 3. 3 -5 Tahun kedepan membangun
teknologi yang dapat menjaga sistem TI terpadu terintegrasi
keutuhan data. lintas sektoral sesuai dengan
(c) Origin Auyhentication arsitektur GSI yang telah
(Authentifikasi Sumber) : dikembangkan. Desain dan
VPN memiliki kemampuan implementasi sistem lintas
authentifikasi terhadap sektoral akan menjadi paradigma
sumber-sumber pengirim data baru pada Pemkab Labuhanbatu.
yang akan diterimanya. VPN Usaha integrasi akan lebih mudah
memerikasa semua data yang jika mengadopsi sistem Open
masuk dan mengambil Source.
informasi source datanya. Ada tiga targer arsitektur
Alamat source ini akan applikasi untuk membangun
disetujui jika proses sistem IT terpadu terintegrasi
authentifikasi berhasil. yakni :
(a) Bisnis Intelligence :
merupakan perkembangan
dari applikasi Knowledge
Management dengan
menambahkan proses data
analytics yakni
memanfaatkan data yang ada
Disampaikan pada Seminar Sehari e-Gov Kabupaten Labuhanbatu 5
Sabtu, 23 Juni 2007, Plasa Telkom Cabang Rantauprapat
One day Seminar e-Gov 2007
untuk menghasilkan suatu
Repository
informasi baru yang Legacy
Systems
bermanfaat. Dalam BI sistem Data
Acquisition Database
Client
EIS/DSS Client
Data Mining dan Data software Server Server
Client
Warehousing. Data Mining External
Data
Data Warehouse
dilakukan dengan tools Multi dimensional Database
khusus yang mengeksekusi
operasi yang telah Gambar Arsitektur data warehouse
didefinisikan. Mirip dengan
analisis statistik tapi tidak
membutuhkan sebuah (b) GIS (Geographic Information
hipotesis. Ada beberapa System): merupakan sistem
teknik data mining yakni : informasi yang dirancang
i. Association : digunakan untuk bekerja dengan data-
untuk mengenali data yang tereferensi secara
kelakuan dari kejadian- parsial atau koordinat-
kejadian khusus. koordinat geografi.
ii. Sequence : Keistimewaan GIS adalah
Dihubungkan dengan kemampuan analisis geografi
kejadian-kejadian berbasis pada jarak antar
sepanjang waktu dan
layer (Proximity) dan
menentukan
keterhubungan antar Kemampuan analisis integrasi
item. data pada layer yang berbeda
iii. Classification: Melihat (Overlay).
kelakuan dan atribut (c) Enterprise Resource Planning
dari kelompok yang (ERP) : merupakan aplikasi
telah didefinisikan. yang mampu
iv. Cluster : digunakan mengintegrasikan berbagai
untuk analisa bagian berdasarkan proses
pengelompokan berbeda bisnis yang dikehendaki.
terhadap data. Tujuan ERP adalah
v. Regression : digunakan
terciptanya optimalisasi
untuk memperkirakan
nilai di masa depan. pengelolaan sumber daya
Data Warehouse merupakan yang dimiliki pemerintah
tempat penyimpanan untuk seperti informasi, biaya,
ringkasan dari data historis yang tenega kerja, material, bahan
seringkali diambil dari basisdata baku, dll. Sedangkan proses
terpisah dari departemen. Data bisnis yang dimaksud adalah
warehouse mendukung proses proses pengadaan,
pembuatan keputusan penyimpanan, distribusi,
manajemen, proses ini subject pemasaran, perencanaan dan
oriented, terintegrasi, waktu yang lain sebagainya.
bervariasi dan permanen. Data
Warehouse berfokus pada konsep 4. Organisasi Pengelolaan IT
bisnis daripada proses bisnis dan dilakukan secara terpusat oleh
menampung semua informasi. sebuah Komite TI. Pemusatan
pengelolaan terutama
Disampaikan pada Seminar Sehari e-Gov Kabupaten Labuhanbatu 6
Sabtu, 23 Juni 2007, Plasa Telkom Cabang Rantauprapat
One day Seminar e-Gov 2007
pengelolaan anggaran akan fungsi dan peran lembaga
menjadi kunci penerapan pemerintahan seperti yang tertuang
paradigma baru. Komite TI dalam Government Function
adalah penentu strategi TI secara Framework.
lintas sektoral. 4. Pengembangan sistem TI dilakukan
5. Sistem yang telah ada akan secara terintegrasi lintas sektoral
diteruskan jika masih sesuai dengan mengadopsi sistem open
dengan target arsitektur TI tapi source.
jika tidak sistem tetap dijalankan 5. Pengelolan TI akan lebih efektif jika
pada masa transisi namun dilakukan secara terpusat oleh sebuah
pengembangan dibekukan. Komite TI yang menentukan arah
SEKDA/
WKL SEKDA pengembangan dan penganggaran TI.
BAPPEDA BAWASDA
6. Diharapkan dari seminar ini dapat
STRATEGI T I RISK memberikan masukan kepada
KOMITE CONTROL
Ka. KPTI Ka. Unit Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
dalam merumuskan Strategi
IT MANAGEMENT KPTI TI UNIT Pengembangan e-Gov di Kabupaten
Labuhanbatu.
PROJECT
IT Program Management
Office
OPERATION IT
AUDIT
IT IMPLEMENTATION
Gambar-7. Struktur Organisasi Pengelolaan e-Gov
6. Outsourcing pengembangan TI
akan dilakukan secara selektif
berdasarkan manfaat jangka
panjang, waktu, biaya, kualitas
layanan, dan fleksibilitas.
5. Penutup
1. Dimasa otonomi daerah maka E-Gov
merupakan tools yang digunakan
untuk mengubah pola manajemen
pemerintahan menjadi pola
manajemen jaringan yang
demokratis.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam
implementasi e-Gov dapat diatasi
dengan pengembangan e-
Government yang harus dilakukan
secara bertahap untuk mendapatkan
sistem yang sesuai dengan
kebutuhan.
3. Pengembangan modul-modul
Applikasi e-Gov berpegang pada
6. Daftar Pustaka
Disampaikan pada Seminar Sehari e-Gov Kabupaten Labuhanbatu 7
Sabtu, 23 Juni 2007, Plasa Telkom Cabang Rantauprapat
One day Seminar e-Gov 2007
Denny Charter, ST, Lahir di Palembang 21
May 1980, SD sampai SMA di tempuh di
[1] Harijadi, Djokko Agung, Blueprint Aplikasi Palembang, Lulus dari STT Telkom
E-Gov Pemerintah Daerah, Bandung, 2005 Bandung tahun 2004. Pernah menulis buku-
[2] Charter, Denny, Irma Agtrisari, Desain dan
Applikasi GIS, PT. Elex Media Komputindo,
buku Komputer diantaranya : Membangun
Jakarta, 2003 WAP (Elex Media Komputindo, 2002
[3] Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang dengan GSM Team STT Telkom), Desain
Kebijakan dan Strategi Nasional dan Applikasi GIS (Elex Media
Pengembangan e-Government, Jakarta, 2003 Komputindo, 2003), dan Map Info
[4] Soendjojo, Hadwi, Implementasi e-Gov di
Sejumlah Pemerintah Daerah, Depkominfo,
Professional (Penerbit Informatika Bandung,
Bandung, 2005 2004). Skrg mengajar di beberapa perguruan
[5] Djunaedi, Achmad, Beberapa Pemikiran tinggi di Medan dan Sumut, Juga System
Penerapan E-Government dalam Pemerintah Administrator di salah satu ISP di Sumut.
Daerah di Indonesia, Yogyakarta, 2002 YM ID : denny_charter
[6] Nurcahyo, Bambang, Manajemen E-
Government, Yogyakarta, 2004
[7] Djumadal, J Surat, Penerapan e-Government
dan Kendala di Pemerintah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, Bandung, 2005
[8] Wisnu Wijaya, Stevanus, Kajian Teoritis :
Model e-Government Readiness Pemerintah
Kabupaten/Kotamadya dan kebehasilan E-
Government, Yogyakarta, 2005
[9] Arief, Muhammad, Penyusunan Rencana
Strategis Pengembangan e-Government
dengan menggunakan Konsep Circle of
Circles,Bandung, 2005
[10] Roes Setiyadi, Mas Wigrantoro, Faktor
Sukses Implementasi E-Government, Jakarta,
2001
[11] Eko Indrajit, Richardus, Membangun
Applikasi e-Government, PT. Elex Media
Komputindo, Jakarta, 2002
[12] http://www.ezgov.com
[13] http://www.ecitizen.gov.sg
[14] http://www.maxi.com.au
[15] http://egov.gov.sg
[16] http://kbizz.net
Biodata Penulis :
Disampaikan pada Seminar Sehari e-Gov Kabupaten Labuhanbatu 8
Sabtu, 23 Juni 2007, Plasa Telkom Cabang Rantauprapat
