PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH - PowerPoint by HC120730135813

VIEWS: 181 PAGES: 27

									PENILAIAN KUALIFIKASI
PENYEDIA BARANG/JASA
     PEMERINTAH


TIM SOSIALISASI KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003
                      PENGERTIAN

Penilaian Kualifikasi (Prakualifikasi/Pascakualifikasi) adalah
proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta
pemenuhan persyaratan lainnya dari penyedia barang/jasa
              dalam pengadaan barang/jasa


  BAGAIMANA DAN SIAPA YANG BERWENANG
    MELAKUKAN PENILAIAN KUALIFIKASI


    Penilaian Kualifikasi (Prakualifikasi/Pascakualifikasi)
   dilakukan pada setiap kali pengadaan, dilakukan oleh
  panitia/pejabat pengadaan dan disahkan oleh pengguna
                         barang/jasa
       PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ)
             PEMERINTAH
                  PROSES PENILAIAN KOMPETENSI DAN
                  KEMAMPUAN USAHA SERTA
KUALIFIKASI
                  PEMENUHAN PERSYARATAN
                  TERTENTU LAINNYA DARI PENYEDIA
                  BARANG/JASA




              PRAKUALIFIKASI            SEBELUM MEMASUKKAN
                                             PENAWARAN




              PASCAKUALIFIKASI          SETELAH MEMASUKKAN
                                             PENAWARAN
    JENIS DAN METODA PENGADAAN DAN KAIATANNYA
              DENGAN PENILAIAN KUALIFIKASI
     JENIS PENGADAAN               METODA PENGADAAN        KOMPLEKSITAS PEKERJAAN
                                                           Kompleks    Tidak Kompleks
1   Barang/Jasa Pemborongan
    /Jasa Lainnya

                              a. Pelelangan Umum         Pascakualifikasi/   Pascakualifikasi
                                                          Prakualifikasi
                              b. Pelelangan Terbatas      Prakualifikasi      Prakualifikasi
                              c. Pemilihan Langsung       Prakualifikasi      Prakualifikasi
                              d. Penunjukan Langsung      Prakualifikasi            -

2   Jasa Konsultansi

                              a.   Seleksi Umum           Prakualifikasi      Prakualifikasi
                              b.   Seleksi Terbatas       Prakualifikasi      Prakualifikasi
                              c.   Seleksi Langsung       Prakualifikasi      Prakualifikasi
                              d.   Penunjukan Langsung    Prakualifikasi      Prakualifikasi
  PENGGOLONGAN PENYEDIA BARANG/JASA NASIONAL
  JENIS PENGADAAN      NON KONSTRUKSI                   KONSTRUKSI


Jasa Pengadaan      1. Kecil   :<1M          1. Masa Transisi s.d 31 Des 2005:
Barang/Jasa                                     a. Kecil : < 1 M untuk K3, K2, K1
Pemborongan /Jasa                               b. Menengah : >1 - 3 M untuk M2
Lainnya             2. Bukan Kecil : > 1        c. Besar : > 3 m untuk M1 dan B
                    M
                                             2. Setelah Masa Transisi :
                                               a. Kecil     : <1 M
                                               b. Bukan kecil : >1M

Jasa Konsultansi    Tidak ada penggolongan   1. Masa Transisi s.d 31 Des 2005:
                    kecil dan bukan kecil       a. Kecil         : < 200 Jt
                    (bebas)
                                                b. Bukan Kecil : > 200 Jt

                                             2. Setelah Masa Transisi :
                                                Tidak ada penggolongan kecil
                                                dan bukan kecil (bebas)
     HAL-HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM
     MELAKUKAN PRAKUALIFIKASI DAN PASCAKUALIFIKASI

1.   Azas yang digunakan untuk pengklasifikasian bidang/sub
     bidang pekerjaan adalah same nature and complexity

2.   Dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pasca-
     kualifikasi yang sifatnya administratif (Psl 14 ayat [6]),
     kecuali untuk persyaratan teknis (Psl. 14 ayat [7])

3.   Pengguna barang/jasa wajib menyederhanakan proses
     prakualifikasi (tidak meminta seluruh dokumen yang
     disyaratkan), tetapi cukup dengan formulir isian kualifikasi

4.   Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat
     pernyataan diatas materai. Isinya : bahwa semua informasi
     yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah
     benar
                                             Lanjutan...Hal-hal Penting




5) Dalam proses pra/pasca kualifikasi panitia/pejabat pengadaan
   tidak boleh : melarang, menghambat, membatasi keikutsertaan
   peserta PBJ dari luar Prop/Kab/kota lokasi PBJ

6) Dep/Kementerian/Lembaga/TNI/Polri/Pemda/BI/BHMN/BUMN/
   BUM dilarang melakukan prakualifikasi massa untuk
   pengadaan dalam kurun waktu tertentu

7) Pada setiap tahapan proses pemilihan PBJ, pengguna
   barang/jasa/panitia/pejabat pengadaan dilarang membebani
   atau memungut biaya apapun, kepada penyedia barang/jasa.
   kecuali biaya penggandaan dokumen pengadaan.
PROSES PRAKUALIFIKASI DAN PASCAKUALIFIKASI

I.    Proses Prakualifkasi
      1)   Pengumuman prakualifikasi
      2)   Pengambilan dokumen prakualifikasi
      3)   Pemasukan dokumen prakualifikasi
      4)   Evaluasi dokumen prakualifikasi
      5)   Penetapan peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi (DRT)
      6)   Pengumuman hasil prakualifikasi

II.   Proses Pascakualifikasi
      1. Pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen
         penawaran.
      2. Terhadap peserta pelelangan yang diusulkan untuk menjadi
         pemenang serta cadangan pemenang (calon pemenang ke I,
         ke II dan ke III) dievaluasi dokumen kualifikasinya, yaitu
         terhadap 3 (tiga) penawaran yang responsif
         (memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen
         pelelangan)
                                                                           Lanjutan ...Persyaratan


        KEDUDUKAN DAN PERLAKUAN SERTIFIKASI BADAN USAHA

           TAHAPAN                                      BIDANG USAHA

                                    NON KONSTRUKSI                         KONSTRUKSI

I.    Pendirian      Badan     Peraturan ijin usaha :            Peraturan ijin usaha dan UU No.
      Usaha                                                      18/1999 jasa konstruksi:
                               1. Ijin usaha : SIUP, dll
                                                                 Ijin usaha : IUJK
                                                                 Syarat IUJK : Sertifikat badan
                                                                 Usaha (SBU)
II.   Tahap      Mengikuti     Syarat     menjadi    penyedia    Syarat menjadi penyedia :
                               barang/jasa sesuai Keppres No.    a. Keppres No. 80/2003 pasal 11
      Pengadaan                80/2003 pasal 11 (Tidak boleh        (Tidak boleh disyaratkan
      (Prakualifikasi/Pasc     disyaratkan Sertifikat Badan         Sertifikat Badan Usaha).
                               Usaha).
      akualifikasi) :                                            b. PP No. 29/2000
                                                                    (Penyelenggaraan Jasa
                                                                    Konstruksi) : disyaratakan
                                                                    Badan Usaha harus teregister di
                                                                    Lembaga (bukti register adalah
                                                                    SBU)

II. Penetapan calon pemenang   Dilakukan verifikasi atas dasar   Dilakukan verifikasi atas dasar asas
    Lelang :                   asas nyata                        nyata
                                                 Lanjutan ...Persyaratan

Untuk menghitung Kemampuan Dasar :

1) Pengalaman pekerjaan dapat dilakukan konversi dengan
  menggunakan rumus :
  NPt = Nilai paket tertinggi 7 tahun terakhir
  NPt = Dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang
   dengan Present Value, menggunakan perhitungan sebagai
   berikut :
             NPs = NPo x Is
                         Io
     NPs : Nilai Pekerjaan sekarang
     NPo : Nilai Pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (Bila
      ada) saat penyerahan I/provisional Hand Over (PHO)
     Io   : Indeks dari BPS pada Bulan PHO
     Is   : Indeks dari BPS pada bulan penilaian kualifikasi
                                                Lanjutan ...Persyaratan




Indeks yang digunakan :

   Jasa Pemborongan Konstruksi dari index perdagangan besar
    barang-barang konstruksi, diambil komponen terbesar

   Jasa Konsultansi dari index biaya hidup

   Barang/Jasa Lainnya dari index perdagangan besar
    barang/jasa yang sesuai
                                            Lanjutan ...Persyaratan


8) Memenuhi ketentuan peralatan khusus / tenaga spesialis
   bagi pekerjaan khusus / teknologi tinggi

9) Cukup memiliki surat keterangan dukungan permodalan
   dari Bank Umum (tidak termasuk BPR) dan tidak
   diperlukan lagi rekening koran bagi Badan Usaha
        10% untuk jasa pemborongan,
        5% untuk pemasokan barang/jasa lainnya
        Tidak dipersyaratakan untuk pengadaan jasa
         konsultansi

    Catatan :   ketentuan dukungan keuangan ini tidak
                dipersyaratkan bagi badan usaha kategori
                kecil

10) Memiliki kemampuan menyediakan peralatan dan personil

11) Termasuk dalam penyedia barang/jasa yang sesuai
    dengan nilai paket pekerjaan
                                            Lanjutan ...Persyaratan




12) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang
    dilaksanakan (khusus jasa pemborongan)

13) Tidak membuat pernyataan tidak benar / dokumen palsu

14) Memiliki Sisa Kemampuan Keuangan dan Sisa
    Kemampuan Paket yang cukup (untuk jasa pemborongan)
                                                         Lanjutan ...Persyaratan

II.    Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam pekerjaan jasa
       konsultansi, harus memenuhi syarat :
           Memiliki NPWP dan bukti penyelesaian kewajiban pajak.
           Lulusan PTN atau PTS yang telah diakreditasi instansi yang
            berwenang, atau lulus ujian negara atau PT luar negeri yang
            ijazahnya disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang
            berwenang di bidang pendidikan tinggi.
           Mempunyai pengalaman dibidangnya

III.   Pegawai Negeri, Pegawai BI, Pegawai BHMN/BUMN/BUMD
       dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang
       bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan
       Negara/BI/BHMN/BUMN/BUMD.

IV.    Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan
       pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia
       barang/jasa.

V.     Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai
       melalui proses pra/pasca kualifikasi oleh panitia/pejabat
       pengadaan.
PERSYARATAN LAIN UNTUK PENYEDIA
       JASA KONSTRUKSI
(KEPMEN KIMPRASWIL NOMOR:339/KPTS/M/2003 TANGGAL : 31 DESEMBER 2003)


 1)    Sertifikat Tenaga Ahli/Terampil yang diterbitkan oleh
       Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

 2)    Untuk pengerjaan khusus/spesifik/teknologi
       tinggi/kompleks, pejabat Eselon I dapat menambahkan
       persyaratan memiliki sertifikat mutu ISO.

       Persyaratan ini harus ditetapkan pada awal proses
                             pengadaan
         DOKUMEN PRA/PASCA KUALIFIKASI

Isi Dokumen :

1)   Formulir Isian yang memuat data administrasi, personil, peralatan
     dan pengalaman kerja, serta pakta integritas

2)   Ketentuan umum mengenai jadwal, pendaftaran, syarat
     kelulusan, penetapan nilai/scoring/nilai kelulusan dan ketentuan:
      a. FP : Faktor Perputaran Modal
      b. FL : Faktor Likuiditas
      c. KP : Kemampuan Menangani Paket
      d. KK : Kemampuan Keuangan
      e. SKK : Sisa Kemampuan Keuangan
      f. SKP : Sisa Kemampuan Paket
      g. KD : Kemampuan Dasar
      h. DB : Dukungan Bank
                                                       Lanjutan ...Dokumen




3)   Lembar pemeriksaan kelengkapan administrasi

4)   Lembar penilaian kelulusan pra/pasca kualifikasi yang isinya
     terdiri dari :
       a. Bidang Keuangan
       b. Bidang Teknik
       c. Bidang Pengalaman Kerja

5)   Penetapan Kelulusan
Formulir isian pasca/prakualifikasi
No            Uraian            JP   JK   B/L   KETERANGAN
1.   Surat pernyataan minat     √    √    √     JP = Jasa
     ikut pbj                                   Pemborongan
2.   Pakta integritas           √    √    √
3.   Surat pernyataan           √    √    √     JK = Jasa
     kapasitas menanda-                         Konsultansi
     tangani kontrak
4.   Data administrasi (umum)   √    √    √     B/L =
                                                Pemasokan
5.   Izin usaha                 √    √    √     Barang /Jasa
6.   Landasan HK.Pendirian      √    √    √     Lainnya
     BU
7.   Pengurus (komisaris &      √    √    √
     pengurus)
                                            Lanjutan...Formulir



No            Uraian            JP JK B/L   KET.

8.    Data keuangan
      • Pemilik saham & pajak   √   √   √
      • Neraca                  √   -   -
9.    Data personalia
      • Tenaga teknis           √   √   -
      • Peralatan
                                √   -   -
10.   Data pengalaman
                                √   √   √
11.   Data pekerjaan yang
      sedang dilaksanakan       √   √   -
12.   Dukungan bank             √   -   √
                                                           Lanjutan...Formulir


           Hal-hal yang dinilai untuk jenis usaha
                     Kuali
No    Jenis usaha             ADM   DB   SKK   SKP   KD     Keterangan
                     fikasi
                       K       √    -     √     √    -
1.   JP Konstruksi     M       √    √     √     √    √
                       B       √    √     √     √    √
                                                          JP = Jasa
                       K       √    -     -     -    -    Pemborongan
2.   JK Konstruksi
                     Non K     √    -     -     -    √    JK = Jasa
      JK Non           K       √    -     -     -    -    Konsultansi
3.
      Konstruksi     Non K     √    -     -     -    √    B/L = Pemasokan
                       K       √    -     √     √    -    Barang/Jasa
      JP Non
4.                                                        Lainnya
      Konstruksi     Non K     √    √     √     √    √
                       K       √    -     -     -    -
5.       B/L
                     Non K     √    √     -     -    √
                                   Lanjutan ...Tata Cara...Pemborongan Konstruksi



3.   Penilaian Pengalaman (max 60/min 30)

     a. Bidang dan sub biang pekerjaan (30)
           Bidang dan sub bidang sama (30)
           Bidang sama, sub bidang tidak sama (15)

     b. Nilai Kontrak pengalaman (20)
           NKP > nilai pek (20)
           NKP > 50% nilai pek < 100% nilai pek (10)
           NKP > 50% nilai pek (0)

     c. Bidang Status Badan Usaha (10)
           Kontraktor Utama/lead firm (10)
           Sebagai sub kontraktor (3)
                                   Lanjutan ...Tata Cara...Pemborongan Konstruksi
4.   Penilaian Kemampuan Teknis (max 30/min 15)
     a.   Peralatan (15)
              Yang dinilai kondisi > 70%
              Bila tidak ada bukti sewa/sewa beli, tidak dinilai
              Milik sendiri (100% = 15)
              Sewa beli (100% = 15)
              Sewa jangka panjang (90% = 13,5)
              Sewa jangka pendek (50% = 7,5)
              UK : Ditetapkan minimal kepemilikan peralatan
               Bukan UK : Kebutuhan alat disesuaikn dengan jenis
               pekerjaan

     b.   Personil (10)
              UK : Min personil ditetapkan sesuai jenis pekerjaan
              SKA dan SKT harus bersertifikat

     c.   Manajemen mutu (5)
             Yang meyampaikan manajemen mutu diberi nilai 5, yang
              tidak, tidak mendapatkan nilai
                                  Lanjutan ...Tata Cara...Pemborongan Konstruksi



5.   Ambang Lulus
        Minimum nilai kelulusan tiap kriteria (keuangan, pengalaman
         dan teknis) adalah 50% nilai bobot kriteria
        Nilai 60 untuk pekerjaan sederhana
        Nilai 75 untuk pekerjaan kompleks
  TATA CARA PENILAIAN KUALIFIKASI UNTUK
      PENGADAAN JASA KONSULTANSI

1. Tata cara kualifikasi seluruhnya sama dengan prakualifikasi jasa
   pemborongan dan barang/jasa lainnya.


2. Syarat kelulusan = Jasa pemborongan dan barang/jasa lainnya,
   kecuali :
   a. 4 (empat) tahun terakhir mempunyai pengalaman pekerjaan,
      kecuali Badan Usaha yang baru berdiri 2 tahun
   b. SKK dan SKP tidak diperlukan
   c. Tidak diperlukan surat dukungan permodalan dari bank
   d. Memiliki KD = 3 Npt (7 tahun terakhir)
                                        Lanjutan ...Tata Cara...Jasa Konsultansi



3. Cara penilaian
     Menyusun peringkat sesuai nilai prakualifikasi yang
       ditetapkan panitia pengadaan

4. Penetapan hasil prakualifikasi
    a. Ditetapkan daftar pendek konsultan, min 5 konsultan,
       maksimal 7 konsultan
    b. Bila yang lulus > 7, daftar pendek = 7
    c. Bila yang lulus < 5, dilakukan PQ ulang, dengan
       mengumumkan PQ kembali
    d. Bila setelah PQ ulang yang lulus
        Antara 2-4 konsultan, dilakukan seleksi umum
        Hanya 1 konsultan, dilakukan penunjukan langsung


5. Yang diundang konsultan peringkat terbaik yang masuk daftar
   pendek
         BUTIR PENTING LAIN YANG PERLU
                 DIPERHATIKAN :

1.   Penetapan sub bidang
2.   IUJK yang berlaku
3.   Legalisir SBU pada pelelangan
4.   Persyaratan kualifikasi yang diskriminatif
5.   Penetapan kemampuan paket :
       UK              : Kp = 3
       Bukan UK        : Kp = 5 atau Kp = 1,2 N
      (N = Jumlah paket terbanyak pada tahun yang bersamaan,
                          dalam 7 tahun terakhir)
SELESAI

								
To top