2 Kementerian Dalam Negeri

Document Sample
2 Kementerian Dalam Negeri Powered By Docstoc
					SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN
DAERAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN USAHA
      (INVESTASI) DI SEKTOR PANGAN




        DR. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS
             (DIRJEN BINA BANGDA)




          KEMENTERIAN DALAM NEGERI
                      2010
         PENDAHULUAN

       KONDISI PEREKONOMIAN

Sudah semakin membaik, namun demikian:

1. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran masih relatif
   tinggi;
2. Krisis energi (fuel), keuangan (financial) dan pangan
   (food), telah mendorong penurunan harga pangan.
3. Pertumbuhan Ekonomi melambat;
4. Tidak seimbangnya pengembangan sektor moneter &
   sektor riil;
5. Iklim Investasi belum kondusif.
KENDALA DAN FAKTOR DAYA TARIK
       INVESTASI DAERAH


                                      Tenaga Kerja
                                          dan
                                      Produktivitas
                                         (13%)
        Kelembagaan
        / Perda (31%)                                   Ekonomi
                                                      Daerah (17%)


                         Sosial,
                      PolitikBudaya           Infrastruktur
                          (26%)                Fisik (13%)




Sumber : KPPOD TAHUN 2006
 KELEMBAGAAN / PERDA
1. Kepastian Hukum (Konsistensi Peraturan,
   Penegakan Hukum, Pungli, Hubungan
   Eksekutif dan legislatif)
2. Pelayanan Birokrasi (Birokrasi Pelayanan dan
   Penyalahgunaan Wewenang)
3. Keuangan Daerah (Struktur Pungutan,
   Komitmen Pemda dalam Penyediaan
   Infrastruktur)
4. Peraturan Daerah (Pajak dan Retribusi)
Komitmen Pemerintah perlu mengeluarkan
paket kebijakan iklim investasi berupa :


 Inpres Nomor 3 Tahun 2006

           5K-36P-85T
         PERATURAN PEMERINTAH
           NOMOR 45 TAHUN 2008
               TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
     KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
              DI DAERAH
   ALUR PIKIR SUBSTANSI PP 45/06
     PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
     KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH



  UU No. 32/2004,
     (Psl 176)       PRINSIP
                                     PERDA

                                 Tata Cara                     TUJUAN
                                 Kriteria                     Mendorong
                                                               Percepatan
                     INSENTIF    Dasar penilaian
     Iklim                                                     Peningkatan
                                                    INVESTOR
   Investasi         dan/atau    Jenis usaha                  Penanaman
                    KEMUDAHAN     prioritas                      Modal di
Kurang kondusif
                                                                 Daerah
                                 Bentuk Insentif
                                  dan
                                  Kemudahan
                                 Binwas

                     BENTUK
                       &
                    KRITERIA
        BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN
               PENANAMAN MODAL
    Pemberian Insentif dapat berbentuk:
        pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
        pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi
        daerah;
        pemberian dana stimulan; dan/atau
        pemberian bantuan modal

   Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
       penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
       penyediaan sarana dan prasarana;
       penyediaan lahan atau lokasi;
       pemberian bantuan teknis; dan/atau
       percepatan pemberian perizinan.

                                                   (Pasal 3)
     Tugas Depdagri dalam Implementasi Paket Inpres 3/2006

                                     Tugas Depdagri                   Output


                               Merumuskan pembagian        Penyempurnaan PP 25/2000
                               tugas yang jelas antara     tentang Kewenangan
                               pusat dan daerah            Pemerintah dan Propinsi
                Umum
                                                           Tim bersama untuk mengawasi
                               Peninjauan Perda-Perda
                                                           penyusunan Raperda dan
                               yang menghambat investasi
                                                           Evaluasi Perda
              Kepabean &
                Cukai
                               Menurunkan tarif pajak
                               daerah yang berpotensi      Permendagri dengan
5K             Perpajakan      menyebabkan kenaikan        rekomendasi Menkeu
                               harga/jasa


             Ketenagakerjaan

                               Penyederhanaan peraturan    Permendagri tentang Pedoman
                               yang terkait dengan         Penyelenggaraan Pelayanan
             UKM & Koperasi    perijinan bagi UKMK         Terpadu Satu Pintu
KONDISI DAN HARAPAN                                      UP

PERIZINAN
   1.   waktu mulai                                     MINAT
        usaha panjang                                 INVESTOR
                              UU Dasar 1945
        (151 hari),
                            UU 32 Tahun 2004
   2.   persyaratan
                           Inpres 3 Tahun 2006
        terlalu banyak
   3.   kurang adanya
        kepastian                                  Pelayanan Publik
        hukum
   4.   banyaknya
                                                  Proses sederhana
        pungli                                     dan mudah.
        menimbulkan                               memulai        usaha
        biaya tinggi                               pendek (15 Hari).
   5.   proses berbelit-       PROSES             Kejelasan aturan,
        belit                DEREGULASI            akuntabilitas,
   6.   pengurusan izin
        parsial (banyak
                                                   transparan,
        pintu)                                     partisipatif,
   7.   terkesan rigid                             demokratis dan
        dan tidak ramah                            meminimalisasi
                                                   biaya tinggi.
                                                  Adanya SKPD
                                                   (OSS)
                             Iklim Investasi      SDM profesional.
          MINAT              GLOBALISASI
        INVESTASI             REFORMASI




          LOW
         MENTERI DALAM NEGERI
          REPUBLIK INDONESIA


PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
     NOMOR 24 TAHUN 2006
           TENTANG
  PEDOMAN PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
      (14 BAB – 30 PASAL)
                               ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN
                              PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

INPRES 3/ 2006                   (PERMENDAGRI NO 24/2006)
  (5K, 36P, 85 T)
                                                      DEPDAGRI
                                                     KELEMBAGAAN
                                                     TATA LAKSANA
                                                          SDM
 DEPDAGRI                                             KEWENANGAN
  (4 TINDAKAN)



                    PENYEDERHANAAN
PELAYANAN           - IZIN
                                          IZIN                                     MINAT
PERIZINAN           - WAKTU                           PPTSP           PELAYANAN
   SATU                                                                           INVESTOR
  PINTU/            - PROSEDUR          NON IZIN    KAB/KOTA           PUBLIK
SATU ATAP           - BIAYA
  UNTUK
   UKMK

                                                     DEP TEKNIS
                                                      JENIS IZIN
                                                   PERSYARATAN IZIN
                                                        WAKTU
                                                        BIAYA
MANFAAT PTSP TERHADAP
       PEMDA
• Mengurangi beban administratif;
• Menyumbang      peningkatan      pendapatan
  daerah;
• Memperbaiki    citra      pemerintah    dan
  meningkatkan partisipasi publik;
• Pencegahan KKN.
                   MANFAAT DARI PTSP
        • PENGURANGAN WAKTU DAN BIAYA
                                                         Rata-Rata
                              Jenis Izin
                                                  Sebelum       Sesudah
               1. Izin HO
                    a. Time (Days)                  50                5
                    b. Total Cost (thousand Rp)    282               191
               2. Izin Industri
                    a. Time (Days)                  45                5
                    b. Total Cost (thousand Rp)    336               239
               3. SIUP
                    a. Time (Days)                  25                5
                    b. Total Cost (thousand Rp)    300               249
               4. TDP
                    a. Time (Days)                  32                5
                    b. Total Cost (thousand Rp)    349               203
SUMBER : The Asia Foundation, 2006
Daerah Yang Telah Membentuk PTSP
        ( Per 20 Jan 2010 )


No   Pemerintah Daerah    Jumlah
1 Provinsi                    12
2 Kabupaten                  249
3 Kota                        80
             Total           341
       Bentuk Kelembagaan PTSP

       Lembaga /
No                  Prov. Kab. Kota Total
         Daerah
1    Badan             2    31   18    51
2    Dinas             0    12    5    17
3    Kantor            6   163   39   208
4    Unit              4    43   18    65
            Total     12   249   80   341
        KUNCI SUKSES

• PERSAMAAN PERSEPSI TENTANG PTSP
• KOMITMEN PIMPINAN DAERAH & SKPD
  TERKAIT
• DUKUNGAN STAKEHOLDER LAIN (DPRD,
  PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT)
• DUKUNGAN ANGGARAN
• ASSISTENSI TEKNIS DARI LEMBAGA
  PROFESSIONAL
        Peraturan Daerah Yang Bermasalah
                dan Terselesaikan

   No      Tahun      Jumlah           Ket.
    1       2007           773 Bermasalah
    2       2008         1.032 Bermasalah
    3       2009           715 Terselesaikan
Catatan Yang Bermasalah :
1. Sektor Transportasi 15%
2. Sektor Industri & Perdagangan 13%
3. Sektor Pertanian 12%
4. Sektor Kehutanan 10%
KESIMPULAN
  GOOD INVESMENT GOVERNANCE


     DEREGULASI                SUPREMASI HUKUM




                    KOMITMEN




     TRANSPARANSI               PARTISIPASI
        AGENDA 100 HARI MENDAGRI

a. Melalui Peraturan Bersama 5 Menteri yaitu
   Mendagri, Menhukham, Mendag, Menakertrans
   dan BKPM, Perizinan dan Non Perizinan
   ditetapkan dari 60 hari menjadi 17 hari.
b. Proses perizinan telah dilakukan dengan
   SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan
   Perijinan Secara Elektronik) dimulai di Kota
   Batam, untuk selanjutnya seluruh Indonesia.
c. Meningkatkan Binwasdal bagi      percepatan
   pemberian pelayanan perizinan.
    REFORMASI KELEMBAGAAN

•   Kebijakan Pemerintah Daerah (Perda);
•   Pelayanan publik dan prilaku aparatur;
•   Kepastian hukum;
•   Kepemimpinan Kepala Daerah.
TUJUAN PPTSP
 Meningkatkan kualitas layanan publik;
 Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat
  untuk memperoleh pelayanan publik.


SASARAN PPTSP
 Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah,
  mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
 Meningkatnya      hak-hak    masyarakat  terhadap
  pelayanan publik;
PENYEDERHANAAN :
PENYEDERHANAAN     PELAYANAN    ADALAH    UPAYA
PENYINGKATAN TERHADAP WAKTU, PROSEDUR, DAN
BIAYA PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU :
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ADALAH KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN YANG PROSES PENGELOLAANNYA MULAI
DARI TAHAP PERMOHONAN SAMPAI KE TAHAP
TERBITNYA DOKUMEN DILAKUKAN DALAM SATU TEMPAT.
           KEWAJIBAN PPTSP
       (Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu)


 Memberikan pelayanan atas semua bentuk pelayanan
  perizinan dan non perijinan yang menjadi kewenangan
  Kabupaten/Kota (Pasal 7 ayat 1).

 Mengelola administrasi perijinan dan non perizinan dengan
  mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
  dan keamanan perda (Pasal 7 ayat 2).

 Memiliki basis data (Pasal 15 ayat 1).

 Menyediakan dan menyebarkan informasi dengan
  melibatkan aparat pemerintah Kecamatan, Desa dan
  Kelurahan (Pasal 16 ayat 2).
     3. PRINSIP DASAR
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan PRINSIP :

a. Kepastian hukum adalah asas yang meletakkan hukum         dan     ketentuan
     peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap
     kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan
     penanaman modal.

b. Kesetaraan adalah perlakuan yang sama terhadap Penanam Modal tanpa
     memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha
     tertentu.

c.   Transparansi adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif
     dan kemudahan kepada Penanam Modal dan masyarakat luas;

d.   Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian
     insentif dan/atau pemberian kemudahan Penanaman Modal;

e.   Efektif dan efisien adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis
     serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta
     pelayanan publik.
                                                                  (Pasal 2)
5. KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN
   PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
•   memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
•   menyerap banyak tenaga kerja lokal;
•   menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
•   memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
•   memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional
    Bruto;
•   berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
•   termasuk skala prioritas tinggi;
•   termasuk pembangunan infrastruktur;
•   melakukan alih teknologi;
•   melakukan industri pionir;
•   berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
•   melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
•   bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
•   industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang
    diproduksi didalam negeri.

                                                                   (Pasal 5)
PERINGKAT KEMUDAHAN BERBISNIS (IFC 2006)
      SURVEY TERHADAP 175 NEGARA
         Negara         Rank
        Singapore        1
         Thailand        18
        Malaysia         25
          China          93
         Vietnam        104
          India         134
        Indonesia       135
                                  JENIS                TAX RATE
NO      NEGARA        RANKING              WAKTU
                                   IZIN               (% dari profit)
1    SINGAPURA            1         6       6 hari       28,8 %
2    THAILAND             18        8       33 hari      40,2 %
3    MALAYSIA             25        9       30 hari      35,2 %
4    VIETNAM             104        11      50 hari      42,6 %
5    PHILPINA            126        11      48 hari      53,0 %
6    INDONESIA           135        12      97 hari      37,2 %
7    KAMBOJA             143        10      86 hari      22,3 %
8    LAOS                159        8      163 hari      32,5 %
9    TIMOR LESTE         174        10      92 hari      59,2 %

     SUMBER : DOING BUISSNES 2006 (WORLD BANK)
                MEDIA INDONESIA, 7 SEPTEMBER 2006
            CONTENT

Bab I     Ketentuan Umum
Bab II    Tujuan dan Saran
Bab III   Penyederhanaan
          Pelayanan
Bab IV Perangkat Daerah
       PPTSP
Bab V     Proses, waktu dan
          biaya pelayanan
Bab VI Sumber Daya Manusia
Bab VII Keterbukaan Informasi
Bab VIII Penanganan
         Pengaduan
Bab IX Kepuasan Masyarakat
Bab X     Pembinaan dan
          Pengawasan
Bab XI Kerjasama
Bab XII Pelaporan
Bab XIII Ketentuan Peralihan
Bab XIV Ketentuan Penutup
 Lanjutan…

 Menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan
  media sesuai kondisi daerah (Pasal 18).

 Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat,
  cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya
  paling lama 10 (sepuluh) hari kerja (Pasal 19).

 Melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara
  berkala sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal
  20).

 Pegawai PPTSP diutamakan mempunyai kompetensi
  dibidangnya dan diberikan tunjangan khusus yang
  ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walilota sesuai
  dengan kemampuan daerah (Pasal 13 ayat 2).
 Kewajiban Bupati/Walikota
a. Membentuk perangkat daerah pengelola perizinan dan
   non perizinan paling lambat 1 (satu) tahun sejak
   Permendagri diterbitkan (Pasal 29).

b. Menyederhanakan penyelenggaraan pelayanan terpadu
   satu pintu meliputi proses, waktu dan biaya :
    - Proses penyelenggaraan perijinan dilakukan untuk
       satu jenis perijinan tertentu atau perijinan parallel.
       (Pasal 9 ayat 2);
    - Jangka waktu penyelesaian perijinan dan non
       perijinan ditetapkan paling lambat 15 (lima belas)
       hari    kerja     sejak   persyaratan     administrasi
       lengkap/terpenuhi. (Pasal 15);
    - Besarnya biaya dihitung sesuai tarif yang ditetapkan
       berdasarkan peraturan daerah. (Pasal 12 ayat 1);
Lanjutan…

c. Mendelegasikan kewenangan penandatanganan
   perijinan dan non perijinan kepada PPTSP
   (Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
   untuk mempercepat proses pelayanan. ( Pasal 6);

d. Melaporkan kepada Gubernur tentang pelaksanaan
   Permendagri. (Pasal 27).
     KEWAJIBAN GUBERNUR

a. Sosialisasi Permendagri kepada seluruh Bupati/Walikota
   dan Masyarakat di wilayahnya. (Pasal 23);

b. Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang
   perkembangan proses pembentukan PPTSP dan
   Penyelenggara    Pelayanan     Terpadu   Satu      Pintu
   diwilayahnya berdasarkan laporan Bupati/Walikota. (Pasal
   27 ayat 2);

c. Menetapkan 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota untuk
   daerah percontohan di wilayahnya (Pasal 22);
d. Gubernur sebagai wakil pemerintah melakukan pengawasan
   (Pasal 25 ayat 2) terhadap:
      Peraturan Daerah tentang pembentukan PPTSP;
      Pengintegrasian program PPTSP dalam dokumen
       perencanaan pembangunan dan penyediaan anggaran;
      Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan
       jumlah dan kualifikasi yang diperlukan;
      Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung
       PPTSP;dan
      Kinerja PPTSP berpedoman pada Standar Pelayanan
       Minimal (SPM) sesuai dengan peraturan perundang-
       undangan.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:72
posted:7/30/2012
language:
pages:35