kebijakan fiskal by 1ygrs3W6

VIEWS: 372 PAGES: 53

									                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


                                 BAB I
                            PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Laporan keuangan pemerintah disusun untuk tujuan umum dan tujuan
khusus. Laporan bertujuan umum karena laporan tersebut dimaksudkan
untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi
keuangan yang lazim. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pengguna
adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang
memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman,
serta
pemerintah. Adapun laporan keuangan pemerintah sendiri meliputi
laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan
keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan
tahunan.

Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat
mempunyai      potensi   kesalahpahaman    di   antara   pembacanya.
Kesalahpahaman ini dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca
laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran
mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi
akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial
cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan
keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan
referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca
laporan keuangan. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan
keuangan harus disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan yang
berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan
Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan
atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan
dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 04.


B. Tujuan Pembelajaran

Dengan mempelajari modul ini, diharapkan peserta pendidikan dan
pelatihan akan dapat memperoleh pemahaman umum dan pemahaman
khusus sekaitan dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

   Tujuan Umum

   Tujuan umum dari pembelajaran ini adalah             memberi     peserta
   pendidikan dan pelatihan pemahaman akan:

   1) Arti penting pelaporan yang memadai bagi pengambilan keputusan



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   1
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


   2) Relevansi Catatan atas Laporan Keuangan sebagai sumber
      informasi tambahan atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan
      Laporan Arus Kas


   Tujuan Khusus

   Tujuan umum dari pembelajaran ini adalah memberi peserta
   pendidikan dan pelatihan pemahaman tentang informasi yang
   berkaitan dengan:

   1) kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target
      Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan
      yang dihadapi dalam pencapaian target;
   2) ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
   3) dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan
      akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi
      dan kejadian-kejadian penting lainnya;
   4) informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
      Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
      keuangan;
   5) pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
      penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan
      rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
   6) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,
      yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.


C. Deskripsi Singkat

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan salah satu dari komponen
Laporan Keuangan di samping Laporan Arus Kas, Neraca, dan Laporan
Arus Kas. Secara awam, Catatan ini merupakan bentuk Laporan yang
paling tidak terstruktur, sehingga cara pembacaannya pun sangat akrab
dengan cara pembacaan yang dikuasai oleh kaum awam. Oleh karena itu,
jika Catatan atas laporan Keuangan ini dapat memuat aspek-aspek yang
memadai dan lengkap, bisa jadi ia akan menjadi suatu sumber informasi
yang sangat relevan bagi pengambilan keputusan bagi pengguna umum.

Mengingat sistem akuntansi pemerintah berkaitan dengan transaksi
keuangan pemerintah, maka cakupan isi Catatan ini sudah pasti akan
sangat berkaitan dengan seputar penganggaran dan realisasi anggaran.
Pada intinya, isi Catatan ini adalah menguraikan berbagai hal yang
dianggap penting yang telah memengaruhi penyajian Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas yang apabila tidak dijelaskan
akan dapat menyensatkan pembaca laporan keuangan pemerintah.


D. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran dalam pelatihan ini dilakukan dengan cara
pembelajran andragogi. Oleh karena itu, suatu sesi interaktif antara


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   2
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


instruktur dengan peserta pendidikan dan pelatihan            akan   sangat
membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Untuk itu, pada tahap awal, instruktur akan memberi pemaparan teori
yang terutama dikaitkan dengan PSAP 04 beserta ilustrasi yang terkait.
Pemaparan teori dan ilustrasi ini diharapkan dapat membuka pembahasan
aktif atas berbagai permasalahan aktual baik yang berasal dari instruktur
maupun yang berasal dari penglaman peserta pendidikan.

Diskusi topik Catatan atas Laporan Keuangan diupayakan tetap terfokus
pada pengertian berbagai aspek, cara penyajian, dan berbagai
permasalahan teoretis maupun praktis yang dihadapi guna mendapatkan
pemecahan secara bersama-sama.




Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   3
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


                       BAB III
      PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN YANG MEMADAI


A. Asimetri Informasi Keuangan Negara

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah entitas yang memunyai
aset yang signifikan dibandingkan dengan entitas ekonomi lain dalam
suatu negara. Oleh karena itu, dinamika ekonomi dalam suatu negara
pasti sangat dipengaruhi oleh dinamika perubahan dalam posisi keuangan,
operasi, dan arus kas suatu entitas pemerintahan. Seluruh perubahan ini
saat ini sudah dicoba digambarkan dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Laporan Arus Kas. Keberadaan standar akuntansi pemerintah
yang mengatur pengakuan, penilaian, pencatatan, dan pengungkapan
seluruh transaksi yang memengaruhi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
dan Laporan Arus Kas diharapkan sudah dapat menjembatani antara
persepsi para penyaji laporan keuangan dengan para pengguna yang
diandaikan berada dalam suatu asimetri informassi. Artinya, kompleksitas
permasalahan, kompleksitas semantika, dan kompleksitas struktur
informasi yang dicoba dikomunikasikan oleh pemerintah kepada para
investor, kreditor, dan masyarakat pada umumnya diharapkan sudah
dapat dijabarkan dalam standar akuntansi mengenai penyajian Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Akan tetapi, bagaimanapun komprehensifnya standar ini, kenyataan
bahwa para pengguna bervariasi dalam hal kemampuan memaknai
berbagai hal yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
dan Laporan Arus Kas tetap membuka kemungkinan adanya
kesalahpahaman. Struktur laporan dan semantika yang ada di dalam
laporan ini mungkin tidak sepenuhnya mampu ditanggapi secara
pragmatis oleh para pengguna yang pasti memenuhi ekstrim naif di satu
pihak dengan ekstrim canggih di lain pihak.

Di samping itu, kenyataan bahwa para pengguna laporan keuangan yang
tidak hadir dalam pengurusan transaksi dan pencatatan sehari-hari
memungkinkan asimetri informasi yang terjadi antara penyaji dan
pengguna berakibat pada dua kemungkinan negatif. Pertama,
kesempatan bagi sebagian pihak yang menguasai informasi untuk
mengambil keuntungan dari pihak lain yang kurang memperoleh
informasi. Kedua, aji mumpung bagi bagi sebagian pihak yang menguasai
informasi untuk bagi sebagian pihak yang menguasai informasi untuk
memantau atau mengupayakan informasi yang akan bermanfaat bagi
pencapaian tujuannya sendiri sementara pihak lain yang tidak menguasai
informasi tidak memilikin peluang yang sama untuk melakukannya Scott
(2006).

Kemungkinan adanya dua perilaku negatif dalam kaitannya dengan
pelaporan keuangan pemerintah mungkin dapat dikesampingkan jika
formalisme governance di sektor publik dapat dianggap keniscayaan yang
melekatkan pemerintah pada perilaku etis. Dalam asumsi begini,
penggunaan standar sebagai perangkat penghukum mungkin tidak
relevan.


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   4
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan




Akan tetapi, penggunaan standar sebagai perangkat insentif akan sangat
relevan bagi pemerintah untuk memberi sinyal yang tentang kebaikan
pengelolaan keuangannya. Bagaimanapun, saat ini untuk menambah
kapasitas fiskal negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah
semakin bebas memasuki pasar unang untuk menjual berbagai instrumen
keuangan. Berbagai jenis obligasi yang ditawarkan ke pasar uang,
bagaimanapun akan harus mengikuti segenap dinamika pengambilan
keputusan yang berlaku pada tataran komersial. Di sinilai pemberian
sinyal yang baik akan memungkinkan pemerintah mendapat kesempatan
melakukan penetrasi pasar yang efektif.

Salah satu praktik pemberian sinyal (signalling) yang baik ini adalah
dengan memberikan pengungkapan yang memadai (full disclosure).
Catatan atas laporan Keuangan menemui arti pentingnya di sini, karena
seperti pada pelaporan keuangan sektor komersial, ia adalah tak ubahnya
seperti Management Discussion Analysis. Pada bagian MDA inilah
manajemen dapat memaparkan segala hal menyangkut manajemennya
yang akan memengaruhi apresiasi pengguna laporan keuangan terhadap
informasi keuangan yang diberikan. Diharapkan, dengan pemaparan ini,
manajemen akan mendapat apresiasi yang lebih baik dari pengguna
laporan keuangans ebagai insentifnya.


B. Insentif bagi Penyajian Laporan Keuangan yang Memadai

Penganggaran pemerintah dewasa ini tidak lagi dapat dipisahkan dari
sistem kapitalisme yang bertumpu pada pasar modal dan pasar uang.
Dalam kasus Indonesia, tekanan defisit anggaran demi pembangunan
telah membuat skema pembaiayaan anggaran harus ditempuh dengan
berbagai cara, yang didominasi oleh penjualan berbagai surat berharga
kepada publik dalam bentuk berbagai macam obligasi dan surat utang
negara. Bagi investor, kelayakan harga pasar semua surat berharga ini
pasti sangat terkait dengan risiko sistematis maupun risiko yang tidak
sistematis.

Salah satu faktor yang memengaruhi risiko tidak sistematis ini adalah
struktur permodalan negara, pola manajemen keuangan negara, hingga
berbagai kebijakan fiskal dan moneter. Banyak hal dari faktor ini tidak
dapat dimuat secara semantik di dalam Laporan Keuangan konvensional
seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus KAs.

Oleh akrena itu, sebagai pengambil keputusan yang canggih, investor
diandaikan membutuhkan informasi yang lengkap. Tanpa informasi
tersebut, dikhawatirkan investor akan menghargai surat berharga negara
secara tidak efisien dalam artian harga yang ditetapkan jauh lebih rendah
daripada harga pasar wajarnya. Informasi yang memadai diharapkan akan
dapat memasok bahan pertimbangan bagi investor dalam mengambil
keputusannya.

Harga yang wajar yang diperoleh dari hasil pertimabngan informasional
oleh investor inilah yang menjadi insentif ekonomis utama yang dapat


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   5
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


diperoleh dari pemberian Catatan atas laporan Keuangan. Bagaimanapun,
ketika fundamental ekonomi, baik fiskal mupun moneter tidak dapat
diungkap dengan memadai hanya oleh Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Laporan Arus Kas, adalah logis jika pemerintah mengeliarkan
Catatan atas Laporan Keuangan. Manfaat yang diperoleh terlalu besar
untuk tidak diupayakan melalui pemberian informasi yang memadai.

Di samping itu, Catatan atas laporan Keuangan pun pasti lebih
bersesuaian dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi
sebagai bagian dari good governance. Berbagai informasi kualitatif akan
lebih    mungkin     mengungkapkan     kebijakan     pemerintah   dalam
penganggaran, pengelolaan aset dan kewajiban, dan bahkan penggunaan
ekuitas dana yang gtersedia secara terbuka. Selain itu, di dalam bagian
inilah juga kinerja dari realisasi kebijakan tersebut dapat dilaporkan
sebagai bagian dari akuntabilitas keuangan dalam bahasa yang lebih
mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan. Tentu,
dengan pemahaman yang semakin meluas ini, diharapkan masyarakat
dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keunagan neagra yang
dilaporkan secara lebih pragmatis.

C. Catatan atas Laporan Keuangan sebagai Wujud Penyajian
   Laporan Keuangan yang Memadai

Apa pun hasil dari realisasi anggaran, apa pun kondisi posisi keuangan
negara, dan bagaimanapun pola penerimaan dan pengeluaran kas negara
yang dilaporkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, satu hal adalah pasti,
semua itu merupakan hasil dari suatu sistem akuntansi pemerintah. Jika
sistem akuntansi pemerintah adalah black box, maka ada banyak hal di
dalam sistem tersebut dan di sekitar sistem tersebut yang masih
memerlukan klarifikasi. Klarifikasi inilah yang diupayakan untuk
diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa hal pokok yang seyogyanya dimuat dalam Catatan atas Laporan
Keuangan secara memadai adalah mencakup tetapi tidak terbatas pada
hal-hal berikut:


   1) Perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan
      dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh
      DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian
      target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap
      perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca
      laporan keuangan.
   2) Kinerja keuangan entitas pelaporan dalam Laporan Realisasi
      Anggaran dan ikhtisar indikator dan pencapaian kinerja kegiatan
      operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode
      pelaporan
   3) dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.
   4) Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari
      penyusunan laporan keuangan,



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   6
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


   5) Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi yang
      disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan yang dimaksudkan
      untuk menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara
      tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan. 38
   6) informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar
      Akuntansi     Pemerintahan    lainnya    serta    pengungkapan-
      pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas
      laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-
      komitmen lain.
   7) informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan
      keuangan. 14
   8) informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi
      pembaca laporan.

Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas
Laporan Keuangan dapat disajikan secara naratif, dilengkapi dengan
bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang
mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan
entitas pelaporan. Apapun caranya, Catatan atas Laporan Keuangan harus
dapat membantu pembacanya untuk dapat emahami:
kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan.




Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   7
                               Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


                            BAB III
                  LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN
                CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


A.      KETENTUAN UMUM

7. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan
atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan
dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk
pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu,
Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat
mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk
menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan
atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan
pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

     Pembaca tertentu seperti akademisi, praktisi bisnis, atau ahli keuangan
     apalagi akuntan dalam wacana akuntansi kerap diasosiasikan sebagai
     pengguna yang canggih (sophisticated user). Mereka boleh dianggap
     kalangan yang melek ’akuntansi’ sehingga dapat diyakini mampu
     memahami secara pragmatik, semantik dan bahkan logik, seluruh
     makna yang disampaikan lewat ’bahasa’ akuntansi dalam bentuknya
     yang terstruktur seperti dalam Laporan realisasi Anggaran, Neraca,
     dan Laporan Arus Kas baik seara sendiri-sendiri mapun dalam kaitan
     satu sama lain.

     Calon Investor, misalnya, akan dapat diharapkan memahami bahwa
     ketika Laporan Arus Kas suatu tahun menunjukkan penurunan karena
     pengeluaran pembiayaan membesar sementara porsi kewajiban jangka
     panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya juga membesar
     sedangkan pihutang pajak tidak bertambah secara material, kondisi
     fiskal tahun berikutnya akan cenderung tertekan oleh defisit. Maka ia
     akan segera dapat memahami posisi kewajiban, entah itu yang
     ditampilkan dalam Surat utang Negara atau Hedge Bonds sebagai
     suatu sinyal yang menunjukkan kapasitas fiskal negara. Kapasitas
     ini;lah yang akan menuntunnya untuk memeutuskan apakah akan
     menambah investasinya dalam SUN atau Bonds atau malah menjual
     investasinya yang sudah ada.

     Akan tetapi, ketika seorang ibu rumah tangga, atau insinyur
     perkapalan yang bekerja di pertambangan offshore, atau seorang
     dokter yang membaca Laporan Realisasi Anggaran, atau Neraca, atau
     Laporan Arus Kas, maka jangankan berharap bahwa mereka
     memahami ketiga Laporan secara komprehensif, bahkan memahami
     satu elemen Neraca saja mungkin mereka tidak mampu. Seandainya
     mereka ingin menjalankan haknya untuk menilai akuntabilitas
     pemerintah atas penggunaan pajak yang mereka bayar, dan ingin



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                           PSAP 04–   8
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


   mengetahui kekayaan negara, maka mereka mungkin akan tidak
   memahami apa yang dimaksud dengan investasi permanen atau
   mengapa nilai aset tetap harus berkurang oleh karena adanya
   penyusutan yang mungkin juga tidak diketahui apa esensinya. Ketika
   ia melihat realisasi anggaran menunjukkan pertambahan penghasilan
   pajak tetapi ia melihat kontradiksi penurunan nilai aset tetap, maka
   kesalahan pemahaman yang mungkin timbul dari pengguna awam
   seperti ini adalah bahwa ia menilai pemerintah tidak bijaksana dalam
   mengunakan penghasilan pajak.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca
laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran
mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi
akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial
cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan
keuangan perusahaan.

   Sumber kesalahpahaman utama yang berkaitan dengan orientasi ini
   mungkin dapat dilihat pada pemaknaan pendapatan atau belanja.
   Pengguna yang berorientasi anggaran dan mengethui bahwa anggaran
   sekarang adalah berbasis kas mungkin akan tidak mengerti mengapa
   di Neraca bisa timbul pihutang pajak atau hutang belanja. Ia mungkin
   tidak akan mengerti bahwa asas akuntansi pemerintah berupa asas
   kas menuju akrual memang diwujudkan dalam suatu penyesuaian
   periodikal, tepatnya di akhir tahun, yang berusaha mengakrualkan
   transaksi yang seharusnya hanya diakui, dicatat, dan dilaporkan ketika
   transaksi itu langsung memengaruhi kas negara atau kas daerah.
   Lebih jauh lagi, bisa jadi ia akan mengartikan pencatatan hutang
   belanja sebagai suatu justifikasi akuntansi secara diam-diam atas
   adanya Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP) yang boleh diluncurkan
   penggunaannya pada tahun setelah tahun pelaporan.

   Sebaliknya pihak yang berorientasi akrual akan merasakan bahwa
   Laporan Realisasi Anggaran kurang membukukan pendapatan atau
   belanja ketika mereka melihat bahwa pertambahan pihutang dan
   hutang yang tercatat di Neraca tidak diimbangi dengan pertambahan
   pendapatan dan belanja melainkan dengan pendapatan yang
   ditangguhkan dan Kas di Bendahara Pengeluaran. Mereka tidak dapat
   mengerti   bahwa    asas   kas    dalam   akuntansi   pemerintahan
   mengharuskan bahwa pendapatan dan belanja hanya dapat diakui jika
   sudah ada kas yang masuk ke atau keluar dari Kas Negara/Daerah.

Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos
laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang
diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari
kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.




Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   9
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


B. STRUKTUR ALTERNATIF CALK

11. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara
sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan
informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

12. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan
atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan
dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian
yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan
komitmen- komitmen lainnya.

   Penjelasan paragraf 11 dan 12 di atas lebih merupakan penekanan
   tentang isi pokok dari CaLK. Mengenai struktur penyajiannya sendiri
   sebenarnya PSAP 07 ini belum eksplisit mengaturnya. Oleh karena
   informasi yang dimuat dalam CaLK banyak yang bersifat kualitatif dan
   berkaitan dengan kejadian yang insidental, tentu subjektivitas dalam
   menentukan seberapa banyak informasi yang dianggap cukup atau
   memadai dan bagaimana pembabakan penyajiannya menjadi subjektif
   pula. Oleh karena itu, suatu penetapan kebijakan tentang struktur
   penyajian CaLK secara unik bagi suatu entitas pelaporan menjadi
   diperlukan.

   Saat ini, struktur penyajian CaLK di lingkungan entitas pelaporan
   berupa Pemerintah Daerah memang sudah ditetapkan dalam Peraturan
   Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
   Pengelolaan Keuangan Daerah. Di Pemerintah Pusat sendiri, walaupun
   tidak dituangkan dalam suatu ketetapan, praktik pelaporan keuangan
   pada tahun 2004 dan 2005 setidaknya sudah dapat dijadikan konvensi.

   Permendagri 13/2006 menetapkan bahwa daftar isi dari CaLK adalah
   sebagai berikut:

   Bab I          Pendahuluan
       1.1. Maksud dan Tujuan penyusunan laporan keuangan
       1.2. Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan
       1.3. Sistematika penyajian Catatan atas Llporan Keuangan

   Bab II     Ekonomi Makro
       2.1.   Ekonomi makro
       2.2.   Kebijakan keuangan
       2.3.   Indikator pencapaian kinerja fiskal dan moneter
       2.4.   Indikator pencapaian kinerja program entitas pelapor

   Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja fiskal dan moneter
       3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian sasaran kinerja fiskal dan
       moneter
       3.2. Faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   10
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan




   Bab IV   Ikhtisar pencapaian kinerja program entitas pelapor
       4.1. Ikhtisar realisasi pencapaian sasaran kinerja program entitas
       pelapor
       4.2. Faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja

   Bab V    Kebijakan Akuntansi
       5.1. Entitas pelaporan
       5.2. Basis Akuntansi yang mendasari peyusunan laporan
       keuangan
       5.3    Basis pengukuran yang mendasari peyusunan laporan
       keuangan
       5.4. Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan rekening-
       rekening akuntansi

   Bab VI. Penjelasan rekening-rekening Laporan Keuangan
       6.1 Rincian dan penjelasan masing-msing rekening Laporan
       Keuangan
           6.1.1 Pendapatan
           6.1.2 Belanja
           6.1.3 Pembiayaan
           6.1.4 Aset
           6.1.5 Kewajiban
           6.1.6 Ekuitas Dana
           6.1.7 Komponen-komponen Arus kas

        6.2. Pengungkapan atas pos-pos set dan kewajiban ang timbul
        sehubungan dengan penrapan basis akrual atas pendapatan dan
        belanja dan rekonsiliasinya dengan penerpaan basis kas, untuk
        entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual
        penuh.

   Bab VII   Penjelasan atas informasi non keuangan

   Bab VIII Penutup


   Berbeda dari struktur penyajian di atas, pada tahun 2005, misalnya,
   Pemerintah Pusat telah menyusun CaLK dengan struktur penyajian
   sebagai mana dituangkan dalam Daftar Isi sebagai berikut:

   I. Pendahuluan
      1.1 Dasar Hukum
      1.2 Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro
      1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
      1.4 Kebijakan Akuntansi

  II. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
      2.1 Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran
      2.2 Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran

 III. Penjelasan atas Pos-pos Neraca


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   11
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


     3.1   Posisi Keuangan Secara Umum
     3.2   Penjelasan Per Pos Neraca
     3.3   Kejadian Penting setelah Tanggal Neraac
     3.4   Catatan Penting Lainnya

 IV. Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya
     4.1 Ikhtisar Laporan Arus kas
     4.2 Penjelasan Per Pos Laporan Arus Kas

  V. Lampiran


   Tampak bahwa dari segi jumlah Bab saja kedua struktur CaLK di atas
   sudah berbeda. Perbedaan utamanya adalah bahwa pada CaLK versi
   Permendagri 13/2006, terdapat bab IV yang memuat Ikhtisar
   pencapaian kinerja program entitas pelapor, yang sejalan dengan
   Peraturan Pemerintah 8/2006 yang tidak terdapat dalam struktur CaLK
   versi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2005. Selain
   perbedaan antarBab di atas, pada masing-masing Bab yang
   bersesuaian pun pada tataran rincinya terdapat perbedaan. Misalnya,
   Bab I tentang Pendahuluan. Di dalam Bab ini Pemerintah Pusat
   memasukkan Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan sedangkan
   di Permendagri 13/2006 hal ini tidak dimasukkan. Dalam kekinian
   perkembangan Sistem Akuntansi Pemerintah, yang ditandai oleh
   kekurangmampuan para pelaksana penyusunan Laporan Keuangan,
   pendekatan tersebut akan sangat menolong memberi pengertian
   kepada pembaca laporan tentang arus data dan kaitan antarlembaga
   pemerintahan yang ada untuk menjadi suatu laporan pemerintah
   secara menyeluruh.

   Perbedaan-perbedaan lain juga terlihat dari kedua versi CaLK di atas.
   Oleh karena itu, suatu struktur CaLK minimal mestinya dapat
   ditetapkan dengan mengkombinasikan kelebihan-kelebihan masing-
   masing versi. Sebagai contoh, struktur CalK yang memakai Struktur
   versi Permendagri 13/2006 sebagai dasar yang ditambahi dengan
   aspek-aspek tertentu dari versi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
   tahun 2005 kiranya dapat dijadikan alternatif. Dengan alternatif ini, di
   samping memuat bab tentang uraian atas Ikhtisar pencapaian kinerja
   program entitas pelapor, CaLK pun tetap mempertahankan perlunya
   penjelasan tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan.
   Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan
   Laporan Arus kas yang disajikan dalam Bab tersendiri (II, III, dan IV)
   di dalam CaLK versi Pemerintah Pusat, tetap diakomodasi meskipun
   dipadatkan dalam satu bab, yaitu bab VI. Di samping itu, kemungkinan
   banyaknya hal-hal insidental yang tidak menyangkut keuangan juga
   diakomodasi dalam bab sebelum bab penutup. Untuk mengatasi
   penyajian yang panjang lebar dalam tubuh CaLK, maka pemuatan
   lampiran dalam CaLK versi Pemerintah pusat perlu ditambahkan juga
   ke    dalam     versi Permendagri    13/2006.    Dengan     demikian,
   pengungkapan memadai yang ingin dicapai dengan CaLK ini dapat
   lebih terjamin.



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   12
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


   Dengan struktur alternatif di atas, maka uraian rinci atas masing
   masing bab dalam CaLK dapat didekati dengan memperhatikan
   standar berikut.




   Bab I     Pendahuluan
   1.1Maksud dan Tujuan penyusunan laporan keuangan
   1.2Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan
   1.3Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
   1.4. Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

   Bab II    Ekonomi Makro
   2.1. Ekonomi makro
   2.2. Kebijakan keuangan
   2.3. Indikator pencapaian kinerja fiskal dan moneter
   2.4. Indikator pencapaian kinerja program entitas pelapor

   Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja fiskal dan moneter
   3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian sasaran kinerja fiskal dan moneter
   3.2. Faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja

   Bab IV    Ikhtisar pencapaian kinerja program entitas pelapor
   4.1. Ikhtisar realisasi pencapaian sasaran kinerja program entitas
   pelapor
   4.2. Faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja

   Bab V     Kebijakan Akuntansi
   5.1. Entitas pelaporan
   5.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
   5.3 Basis pengukuran yang mendasari peyusunan laporan keuangan
   5.4. Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan rekening-rekening
   akuntansi

   Bab VI. Penjelasan rekening-rekening Laporan Keuangan
   6.1 Rincian dan penjelasan masing-masing rekening               Laporan
   Keuangan
      6.1.1 Pendapatan
      6.1.2 Belanja
      6.1.3 Pembiayaan
      6.1.4 Aset
      6.1.5 Kewajiban
      6.1.6 Ekuitas Dana
      6.1.7 Komponen-komponen Arus kas

   6.2. Pengungkapan atas pos-pos set dan kewajiban yang timbul
   sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan
   belanja dan rekonsiliasinya dengan penerpaan basis kas, untuk entitas
   pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual penuh.

   Bab VII   Penjelasan atas informasi non keuangan


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–    13
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan




   Bab VIII Penutup

   Lampiran



C. Langkah Penyusunan CALK berdasarkan Pragaraf PSAP 04

13. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang
penjelasan    pos-pos    laporan  keuangan     dalam    rangka
pengungkapan yang memadai, antara lain:

(a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan,
   ekonomi     makro,   pencapaian   target  Undang-undang
   APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang
   dihadapi dalam pencapaian target;

   Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro ini,
   misalnya, dapat diisi dengan berbagai penjelasan mengenai faktor-
   faktor yang memengaruhi penyusunan APBN/APBD seperti asumsi
   makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah
   dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan dan hal yang
   paling memengaruhi anggaran pendapatan dan belanja secara
   material. Bagian ini juga dapat mencakup penjelasan mengenai
   perubahan-perubahan pada indikator ekonomi yang kemudian
   memengaruhi penyusunan APBN/APBD perubahan.

   Bagian kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro ini dapat
   dituangkan dalam Bab II Bagian 2.1. Pencapaian target Undang-
   undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang
   dihadapi dalam pencapaian targetdapat disajikan sebagai bagian 3.1
   dan 3.2 dari Bab III

(b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama
   tahun pelaporan;

   Ikhtisar keuangan selama setahun adalah ringkasan terpenting dan
   material dari realisasi APBN/D. Bagian ini bisa memakan halaman yang
   cukup banyak, mengingat berbagai pengungkapan berupa angka
   absolut atau grafik perkembangan pos-pos anggaran seperti
   penerimanan negara, belanja, defisit anggaran, pembiayaan yang
   mencakup penerimaan pembiayaan luar negeri atau pembayaran
   cicilan pokok utang Luar Negeri akan memerlukan pejelasan yang
   cukup panjang.

   Seluruh penjelasan rinci tentang ini dapat dimuat dalam Bab III juga.

(c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan
   keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih
   untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-
   kejadian penting lainnya;


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   14
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan




   Dasar penyusunan laporan keuangan diisi dengan berbagai rujukan
   berupa pasal-pasal dari atau seluruh peraturan perundang-undangan
   yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara pada umumnya dan
   akuntansi pemerintahan pada khususnya. Dengan demikian pembaca
   mengetahui bahwa secara formal Entitas Pelapor memang terikat pada
   peraturan perundangan tertentu yang berkaitan dengan penerapan
   sistem keuangan negara, terutama yang berkaitan dengan sistem
   akuntansi pemerintahan dan pelaporan akuntabilitas kinerja program
   pemerintah.

   Bagian rinci dari penjelasan ini dituangkan dalam Bab V.

   Selain memuat dasar hukum, standar ini juga dapat menjadi dasar
   bagi pemuatan uraian mengenai pendekatan penyusunan Laporan
   Keuangan. Bagaimanapun, prosedur dan arus data akuntansi di dalam
   lingkungan pemerintah pusat yang memiliki banyak entitas akuntansi
   dan entitas pelaporan seperti kementerian dan lembaga-lembaga
   pemerintah non departemen memang memerlukan penjelasan. Uraian
   mengenai pendekatan ini dapat dimuat dalam bagian pendahuluan Bab
   I sebagai Bagian 1.2.

   Adapun mengenai kebijakan akuntansi harus disajikan secara lebih
   rinci agar setiap kebijakan pada suatu elemen pelaporan tertentu
   dapat memberi konteks penerapannya masing-masing dalam ruang
   teoretis dan praktisnya. Kebijakan ini nantinya akan dirinci dalam Bab
   V.



(d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
   Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
   lembar muka laporan keuangan;

   Banyak hal tidak dapat diungkapkan dalam lembar muka lapaoran
   keuangan. Pertama, hal ini disebabkan lembar muka merupakan media
   bahasa akuntansi yang sangat terstruktur dengan simbol-simbol yang
   sangat kuantitatif. Akan tetapi, sebagian besar informasi keuangan lain
   nya yang relevan seringkali hanya bisa mengungkapkan makna
   pragmatis, semantik dan logiknya jika disimbolkan dalam bahasa yang
   naratif. Sebagai contoh, hutang obligasi secara kuantitatif mungkin
   sudah dimuat dalam Neraca tetapi bagaimana seluk-beluk jenis dan
   persyaratan hutang obligasi ini hanya mungkin diuraikan secara
   naratif.

   Penjelasan naratif serupa hal-hal di atas dijabarkan dalam penjelasan
   yang dapat dimuat dalam Bab V, VI, atau VII, tergantung pada aspek
   yang hendak diijelaskan.

(e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban
   yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   15
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


   pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan
   basis kas;

   Mengingat kerangka konseptual mengijinkan entitas pelaporan yang
   mampu untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual penuh, maka
   terdapat kemungkinan adanya pos-pos aset dan kewajiban yang
   diakui, dicatat dan dilaporkan secara akrual terkait dengan pengakuan
   dan pencatatn pendapatan dan belanja tertentu. Misalnya, suatu
   Pemda yang telah menerapkan pendapatan berbasis akrual penuh
   akan mungkin mencatat sejumlah pihutang atas ketetapan pajak yang
   belum menghasilkan kas bagi kas negara /daerah pada tahun berjalan.
   Praktik ini jelas tidak serupa dengan praktik yang mungkin akan dianut
   sebagian besar pengguna akuntansi pemerintah ini, yang mhanya
   mencatatkan pendapatan pajak saat SKP sudah disertai dengan Surat
   Setoran Pajak ke Kas Negara. Dengan demikian penyimpangan ini
   sebisa mungkin diungkapkan. Pengungkapan ini dapat dilakukan dalam
   Bab VI bagian 6.2.


(f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk
   penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka
   laporan keuangan.

14. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan
mengikuti standar berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk
pos-pos yang berhubungan. Misalnya, Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan    tentang    Persediaan  mengharuskan    pengungkapan
kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

   Paragraf ini sejalan dengan paragraf 13 c. Jadi, uraian mengani
   paragraf (f) dan 14 ini pun harus dirinci dalam BabV bagian 5.4.


15. Untuk memudahkan       pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan
atas Laporan Keuangan       dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik,
daftar dan skedul atau     bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan
secara ringkas dan padat   kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

   Contoh-contoh narasi dapat disajikan untuk menguraikan hal-hal yang
   dipandang perlu sepanjang tetap mengingat proporsi panjangnya
   narasi dengan keseluruhan CaLK. Grafik dapat disajikan dalam
   berbahai bentuk, untuk memperingkas perbandingan dan uraian data
   serial sehingga Laporan Keuangan dapat tampil lebih menarik.

   Selain menggantungkan kemudahan ini pada format penyajian, CaLK
   pun harus dapat secara sistematis menginformasikan kepada
   pengguna tentang pendekatan penyusunan Laporan Keuangan dan
   Sistematika penyajian CaLK sendiri. Penjelasan mengenai pendekatan
   penyusunan Laporan Keuangan dimuat dalam Bab I bagian 1.3 dan
   penjelasan mengenai Sistematika pada Bab I bagian 1.4.




Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   16
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


   Pada Bagian 1.3, Penjelasan mengenai pendekatan penyusunan
   Laporan Keuangan diawali dengan memperkenalkan Entitas Pelapor
   yang sedikitnya mengungkapkan kedudukan entitas secaraa legal
   disertai dengan lingkup kegiatan dan pencatatan yang menjadi lingkup
   pelaporan. Di daerah, ini berarti mengungkapkan kedudukan suatu
   Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota disertai dengan berbagai
   Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi entitas akuntansinya.
   Penjelasan entitas ini di pusat, dapat diungkapkan dalam contoh
   berikut:

   Pemerintah Pusat merupakan gabungan seluruh kementerian
   negar/lembaga beserta jenjang struktural di bawahnya seperti eselon
   I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas
   otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan
   Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), karenanya adalah laporan
   yangmencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh
   entitas terkait. Penjelasan ini dimuat dalam Bab I bagian 1.3 sebagai
   pengantar bagi penjelasan tentang Pendekatan Penyusunan Laporan
   Keuangan

   Selanjutnya Bagian 1.3 menjelaskan Pendekatan Penyusunan Laporan
   Keuangan. Pada pemerintah pusat, penjelasan ini mungkin dapat
   mengambil contoh berikut.

   LKPP disusun berdasarkan kompilasi dari laporan keuangan entitas
   pelaporan tingkat kementerian negara/lembaga, laporan keuangan
   Bendahara UmumNegara dan data lainnya dari unit-unit yang terkait.
   Unit-unit terkait ini sedapatnya dirinci secara lengkap.

   Setelah memperjelas entitas pelaporan terkait, bagian 1.3 ini
   kemudian dapat dilanjutkan dengan menjelaskan teknis penyusunan,
   misalnya tentang cara pengkompilasian data keuangan hingga
   menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat atau pemerintah
   daerah.

   Apabila secara teknis penyusunan laporan keuangan ini menggunakan
   berbagai sistem akuntansi maka bagian ini pun menguraikan kaitan
   antara sub-sub sistem akuntansi yang dipakai. Akhirnya dari sistem
   akuntansi yang dipakai, bagian ini menguraikan ringkasan pengertian
   akan komponen-komponen Laporan Keuangan yang mencakup
   Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah,
   Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

   Sebagai contoh, bagian ini mungkin berisi keterangan bahwa Laporan
   Keuangan Pemerintah Pusat dihasilkan melalui Sistem Akuntansi
   Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat
   (SiAP)   dan   Sistem   Akuntansi   Instansi    (SAI). Kementerian
   negara/lembaga membukukan melalui SAI baik transaksi anggaran
   (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA), pendapatan maupun
   belanja. Sedangkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
   membukukan transaksi melalui SIAP.



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   17
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


   Mengenai Neraca, pendekatan yang dijelaskan, bisa jadi bahwa Neraca
   Pemerintah Pusat disusun berdasarkan data yang dikelola oleh
   Departemen Keuangan, Kementerian Negara BUMN dan unit register.
   Data mengenai Kas Umum Negara dan Non Anggaran, investasi jangka
   panjang, dan kewajiban didasarkan pada data Departemen Keuangan,
   sedangkan data Penyertaan Modal Pemerintah berasal dari
   Kementerian Negara BUMN. Selain itu, Neraca pemerintah juga
   disusun berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga terutama
   untuk kas di Bendahara Penerimaan, Kas di bendahara Pengeluaran,
   Piutang, Persediaan, Aset tetap, dan Aset lainnya. Neraca kementerian
   negara/lembaga disusun melaluui Sistem Akuntansi Instansi.

   Beralih ke Bagian 1.4 tentang penjelasan mengenai Sistematika
   penyusunan CaLK, uraian akan lebih banyak menyoroti pembababkan
   seluruh CaLK. Berbeda dari Daftar Isi, bagian ini akan meringkas isi
   terpenting dari tiap-tiap bab sehingga dapat mengarahkan pengguna
   untuk menemukan di mana tempatnya dalam CaLK ini informasi
   tertentu yang paling dibutuhkannya.


Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/ Keuangan,
Ekonomi    Makro,    Pencapaian   Target Undang-  Undang
APBN/Peraturan Daerah APBD, Berikut Kendala dan Hambatan
yang Dihadapi dalam Pencapaian Target

16. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu
pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan
entitas pelaporan secara keseluruhan.

   Kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan
   sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan anggaran dan
   pencatatanya. Kondisi keuangan akan menunjukkan kualitas dalam
   bentuk surplus aatau defisit anggaran, likwiditas, solvabilitas, atau
   kelancaran arus kas. Adapun posisi keuangan lebih merupakan
   keadaan harta, hutang dan ekuitas dana suatu entitas pelaporan pada
   suatu titik waktu, yang lazim ditunjukkan dalam Neraca. Jadi, semua
   ini, walaupun secara implisit sudah dapat dianalisis dari dalam data
   Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, untuk
   lebih membantu pengguna umum sebaiknya dijelaskan lagi dalam
   CaLK dalam bahasa yang lebih naratif dan ilustratif.

17. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan
Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-
pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi
keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.

   Penjelasan naratif dan ilustratif yang dimaksud dalam Paragrapf 16 di
   atas, sebisanya mengeksplisitkan bagaimana perkembangan posisi dan
   kondisi keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut
   tercapai. Sebagai contoh, jika surplus anggaran dalam Laporan
   Realisasi Anggaran cukup besar, CaLK diharapkan dapat memberi
   penjelasan tentang apa yang membuat pendapatan menjadi jauh lebih


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   18
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


   besar daripada anggaran atau sebaliknya yang membuat belanja jauh
   lebih kecil daripada anggaran.

18. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas
pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting
posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan
dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan
rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam
penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang
digunakan     dalam  penyusunan    anggaran    dibandingkan   dengan
realisasinya.

   Jadi, jelaslah bahwa untuk dapat mengungkapkan perkembangan
   keadaan ekonomi makro dan keuangan pemerintah, diperlukan suatu
   kriteria. Kriteria ini dituangkan sebagai data mengenai kebijakan
   ekonomi makro dan kebijakan keuangan. Sebagai kriteria, kebijakan-
   kebijakan ini dituangkan dalam Bab II Bagian 2.1. dan Bagian 2.2.

   Bagian 2.1 yang memuat kriteria ekonomi makro, misalnya dapat
   ditunjukkan dengan uraian naratif mengenai kebijakan fiskal dan
   moneter serta prognosa kondisi ekonomi makro yang diharapkan.
   Dalam lingkungan Pemda, hal ini bisa disamakan dengan Kebijakan
   Umum Anggaran (KUA).

   Uraian berikut ini kiranya dapat menjadi contoh kebijakan ekonomi
   makro.

   APBN/D 2005 disusun dengan tujuan menjaga kelangsungan fiskal,
   namun tetap memberikan fleksibilitas yang cukup bagi pemerintahan
   baru untuk membuat kebijakan moneter dan prioritas anggaran dan
   fiskal yang baru. Adapaun penyusunan APBN /D 2005 diarahkan
   sejalan dengan agenda pembangunan, yaitu untuk mempercepat
   reformasi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkokoh
   persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI. Semua ini
   dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang mencegah gerak ekonomi
   yang terlampau cepat memanas yang berakibat pada kenaikan tingkat
   inflasi yang amat tinggi. Diupayakan tingkat inflasi ditekan hingga
   tidak mencapai dua digit sedangkan untuk menggalakkan investasi
   pelonggaran tingkat bunga SBI akan diupayak pada saat yang tepat.
   Tekanan terhadap kurs rupiah akan dicoba diatasi dengan
   memanfaatkan segenap dana yang masih terparkir dalam berbagai
   rekening pemerintah di Bank Indonesia.

19. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan
pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan
pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan
penyusunan APBN/APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran,
kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar
surat utang negara.




Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   19
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


   Bagian 2.2 misalnya dapat menguraikan kriteria peningkatan
   pendapatan seperti tercapainya rasio pajak tertentu. Efisiensi belanja
   misalnya dapat diuraikan dengan kriteria berupa tekad meminimalkan
   kebocoran    sedangkan    penentuan     sumber    dan     penggunaan
   pembaiayaan misalnya dapat dijabarkan dalam bentuk sasaran
   penjualan aset negara atau perolehan pinjaman luar dan dalam nageri.
   Contoh di bawah ini bisa dipertimbangkan sebagai uraian mengenai
   kebijakan keuangan yang menjadi isi Bagian 2.2.

   Untuk tahun 2005, upaya kesinambungan fiskal dimaksud antara lain
   meliputi langkah-langkah penurunan defisit APBN secara bertahap dan
   administrasi manajemen pembiayaan anggaran yang optimal, efisien
   dan efektif. Untuk menghadapi beban kewajiban pembayaran pokook
   uatng yang besar, baik utang dalam negeri maupun utang dalam
   negeri, diperlukan strategi kebijakan fiskal yang konsisten dalam
   upaya mendorong peningkatan penerimaan negara, pengendalian dan
   efisiensi belanja negara, serta optimaslisasi pemanfaatan siumber-
   sumber pembiayaan anggaran.

   Sedangkan penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan
   APBN/APBD, sasaran, program yang dipersyaratkan oleh paragraf ini
   dapat diungkapkan dalam bentuk komitmen untuk mengikuti anggaran
   berbasis kinerja. Adapun indikator kinerja programnya sendiri dapat
   dituangkan dalam Bagian tersendiri, yang dalam alternatif struktur
   CaLK ini adalah pada Bagian 2.4.

20. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang
digunakan dalam penyusunan APBN/APBD berikut tingkat capaiannya.
Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik
Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat
inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca
pembayaran.

   Paragraf ini mengharuskan CaLK memuat indikator kebijakan ekonomi
   makro baik dalam tataran fiskal maupun moneter yang perlu
   dituangkan dalam Bab II Bagian 2.3. Untuk itu, dua tabel di bawah ini
   diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengungkapan masing-masing
   indikator kinerja ekonomi makro dari sudut kebijakan moneter dan
   indikator kinerja ekonomi dari sudut kebijakan fiskal.
    Indikator Kebijakan Ekonomi Makro (Moneter)
                                                 (dalam jutaan rupiah)
    Uraian                                       APBN/D
                                                 (UU No/ tahun
                                                 Perda No/ tahun)
    Pertumbuhan Ekonomi (Persen)                 5,4
    Tingkat Inflasi (persen)                     5,5
    Nilai Tukar rupiah (Rp/US$)                  8.600
    Suku Bunga SBI-3 Bulan (Persen)              6,5
    Harga Minyak (US$ / barel)                   24,0
    Produksi Minyak (juta barel/hari)            1.125



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   20
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan




   Adapun Kriteria kebijakan keuangan dari sudut fiskal yang akan
   dimasukkan ke dalam Bagian 2.3, tabel data dengan berbagai variabel
   terkait sebagai berikut dapat dipertimbangkan.


    Indikator Kebijakan Keuangan (Fiskal)
                                            (dalam jutaan rupiah)
    Uraian                                  APBN/D
                                            (UU No/ tahun
                                            Perda No/ tahun)
    Penerimaan Perpajakan                   297,844,130
    Penerimaan Negara Bukan Pajak           81,783,001
    Penerimaan Hibah                        750,000
    Jumlah        Anggaran       Pendapatan 380,377,131
    Negara/Daerah dan Hibah
    Belanja Pemerintah Pusat/Daerah         266,220,255
    Belanja untuk Daerah                    131,549,055
    Jumah Anggaran Belanja Negara/Daerah    397,769,310
    Defisit Anggaran                        17,392,179

   Dengan adanya data pada tabel kebijakan keuangan di atas, pada
   saatnya, jika APBN/D berubah, perubahan tersebut dapat segera
   dibandingkan.

   Selanjutnya pada Bagian 2.4, CaLK sebisanya memuat ringkasan
   indikator kinerja program hingga ke sasarannya. Format seperti dalam
   Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang LKKIP dapat
   dipertimbangkan sebagai format yang komprehensif tetapi cukup
   ringkas dalam mengakomodasi rencana stratejik suatu entitas
   pelaporan.

   Sebagai contoh, Bagian 2.4 dapat ditampilkan sebagai berikut:

   Instansi: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
   Fungsi: Pelayanan Umum

    No   Program              Indikator                 Satuan     Sasaran
          - Kegiatan          Hasil
                              - Keluaran
    1    Peningkatan          Peningkatan    nilai      %          2%
         Pengawasan Aparatur temuan dari tahun
         Negara               lalu                      Instansi   10
                              Jumlah     Instansi
                              yang       Laporan
                              Keuangannya               Laporan    312
          - Audit Keuangan    sesuai SAP                Laporan    3.119
          - Audit Operasional - Laporan     Hasil       Laporan    112
          - Audit Kinerja         Audit                 Kejadian   27
          - Asistensi SAP     - Laporan     Hasil       Kejadian   5


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–    21
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


         -   Inventarisasi              Audit
             BMKN                 -     Laporan     Hasil
                                        Audit
                                  -     Jumlah Asistensi
                                  -     Jumlah
                                        Inventarisasi


21. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan
perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan
dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh
DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian
target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap
perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca
laporan keuangan.

22. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi
tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran
dengan persetujuan DPR/DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat
mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas
perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPR/DPRD,
dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu
pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas
pelaporan.

   Paragraf 21 dan 22 mempersyaratkan agar CaLK memuat penjelasan
   mengenai perubahan anggaran. Perubahan anggaran dimaksud dapat
   disajikan dalam CaLK pada Bab III Bagian 3.1 sebagaimana tertera
   dalam tabel berikut ini.

    Asumsi Penyusunan Perubahan Anggaran
                                          (dalam jutaan rupiah)
    Uraian                   APBN/D       APBN/D - P       Beda
                             (UU      No/ (UU        No/ (%)
                             tahun        tahun
                             Perda    No/ Perda      No/
                             tahun)       tahun)
    Penerimaan Perpajakan    297,844,130  351,973,630      18.17%
    Penerimaan        Negara 81,783,001   180,697,391      120.95%
    Bukan Pajak
    Penerimaan Hibah         750,000      7,455,088        894.01%
    Jumlah          Anggaran 380,377,131  540,126,109      42.00%
    Pendapatan
    Negara/Daerah        dan
    Hibah
    Belanja       Pemerintah 266,220,255  411,667,571      54.63%
    Pusat/Daerah
    Belanja untuk Daerah     131,549,055  153,402,251      16.61%
    Jumah Angagran Belanja 397,769,310    565,069,822      42.06%
    Negara/Daerah
    Defisit Anggaran         17,392,179   24,943,713       43.42%


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   22
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan




23. Dalam kondisi tertentu, entitas pelaporan belum dapat mencapai
target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan
bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala
yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

   Paragraf 23 di atas pada intinya menuntut penjelasan tentang kinerja
   pemerintah dalam merealisasi anggarannya.Dalam hal ini, yang
   disoroti untuk dijelaskan adalah varians realisasi jumlah uang sebagai
   input program yang dikeluarkan. Dalam contoh Paragraf 21 dan 22
   sebelumnya,walaupun Bagian 3.1 sudah menunjukkan tabel perubahan
   APBN, tetapi contoh tersebut belum menjelaskan alasan perubahan
   tersebut.

   Untuk menguraikan alasan perubahan anggaran, Bab III bagian 3.2
   dapat menguraikan faktor pendukung dan penghambat sebagai contoh
   berikut ini:

   Perubahan pada perkiraan pendapatan negara dan hibah didasarkan
   oleh adanya perubahan pada harga rata-rata minyak mentah
   Indonesia di pasar dunia yang membaik dan nilai tukar Rupiah
   terhadap Dollar Amerika Serikat yang melemah.Kedua faktor
   perubahan in diperkirakan akan meningkatkan pemnerimaan migas
   dalam jumlah yang signifikan. Namun pada saat yang sama, beban
   subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan membengkak

   Perubahan harga minyak dan nilai tukar juga akan memengaruhi
   penerimaan pajak. Di samping itu, adanya penetapan kebijakan
   perpajakan yang lebih baik serta perbaikan sistem dan prosedur
   administrasi perpajakan, kepabeanan dan cukai akan mendorong
   peningkatan pada penerimaan perpajakan.


24. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas
pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan
lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya
kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode
mendatang.

   Keadaan darurat seperti bencana di Nias dan Aceh, dapat menjadi
   contoh bagi penjelasan paragraf 24 ini. Uraian selengkapnya tentang
   hal ini misalnya adalah:
   Bencana alam yang melanda Nias dan Aceh juga memengaruhi pos
   pembiayaan dengan cukup signifikan dengan diperolehnya tawaran
   penundaan pembayaran hutang luar negeri Indonesia yang jatuh
   tempo dalam tahun 2005 (debt moratorium) dari negara-negara yang
   bergabung dalam Paris Club, dan diberikannya pinjaman proyek dalam
   rangka rehabilitasi dan rekonstruksi Nias dan Aceh.




Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   23
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selama Tahun
Pelaporan

25. Kinerja keuangan entitas pelaporan dalam Laporan Realisasi
Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja
kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu
periode pelaporan.

26. Kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah berbeda dengan
pengguna laporan keuangan nonpemerintah. Kebutuhan pengguna
laporan keuangan pemerintah tidak hanya melihat entitas pelaporan dari
sisi perubahan aset bersih saja, namun lebih dari itu, pengguna laporan
keuangan pemerintah sangat tertarik dengan kinerja pemerintah bila
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

27. Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan secara
obyektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan pencapaian
kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu
program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran
(output) dengan masukan (input). Sedangkan efektivitas diukur dengan
membandingkan hasil (outcome) dengan target yang ditetapkan.

28. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan
dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan
indikator sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang
berlaku. Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan harus:
(a) Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk
   mencapai tujuan;
(b) Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana
   kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan; dan
(c) Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh
   manajemen untuk       dapat  memberikan     keyakinan yang
   beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan
   adalah relevan dan andal;

   Seluruh paragraf 25 sampai dengan 28 adalah penjelasan yang sangat
   terkait dengan sistem akuntabilits kinerja sebagaimana dulu dikenal
   dalam pelaporan Laporan Akuntabilits Kinerja Instansi Pemerintah
   (LAKIP) yang dikenal dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999. Hal ini
   terutama ditafsirkand ari kenyataan bahwa pada paragraf 27, CaLK
   dituntut untuk mengukur efisiensi dengan membandingkan keluaran
   (output) dengan masukan (input). Sedangkan efektivitas diukur
   dengan membandingkan hasil (outcome) dengan target yang
   ditetapkan. Jelas output dan ooutcome yang dimaksud di sini adalah
   keluaran dan hasil yang dimuat dalam Rencana Stratejik. Keterkaitan
   pelaporan CaLK ini dengan Renstra pun tegas terlihat pada paragaraf
   28 yang menyatakan bahwa pembahasan mengenai kinerja keuangan
   harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis
   pemerintah dan indikator.




Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   24
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


   Dengan demikian, uraian mengenai pencapaian kinerja ouput dan
   outcome program ini, menurut Struktur CaLK alternatif ini, dapat
   dituangkan dalam Bab IV, Bagian 4.1. Lalu, dengan diberlakukannya
   Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
   dan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh uraian yang diminta oleh
   paragaraf 25 sampai dengan 28 dapat dituangkan dalam tabel yang
   dipersyaratkan oleh PP 8/2006 ini. Intinya tabel ini harus dapat
   memuat secara ringkas Program dan kegiatan serta indikator output
   dan outcome yang diminta dikaitkan dengan realisasi belanjanya. Hal
   ini hampir sama dengan penyiapan LAKIP yang diminta oleh Inpres 7
   tahun 1999.

   Instansi: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
   Fungsi: Pelayanan Umum

    N   Program        Indikator        Satuan     Sasaran        Belanja
    o    - Kegiatan    Hasil                                      (Rp juta)
                       - Keluaran
                                                   Ren-   Real    Ren    Real
                                                   cana   -       -      -
                                                          isasi   can    isasi
                                                                  a
    1   Peningkatan    Peningkatan   %             2%     3%
        Pengawasan     nilai temuan
        Aparatur       dari    tahun
        Negara         lalu          Instansi      10     2
                       Jumlah
                       Instansi yang
                       Laporan
                       Keuanganny
                       a sesuai SAP
        - Audit                      Laporan       312    221     2.87   1.88
          Keuangan                                                6      7
        - Audit        - Laporan        Laporan    3.11   3.20
          Operasion      Hasil Audit               9      0       1.99   2.22
          al           - Laporan        Laporan                   2      1
        - Audit          Hasil Audit               112    112
          Kinerja      - Laporan        Kejadian                  900    877
        - Asistensi      Hasil Audit               27     40
          SAP          - Jumlah         Kejadian                  450    435
        - Inventaris     Asistensi                 5      3
          asi BMKN     - Jumlah                                   3.12   2.99
                         Inventaris                               2      8
                         asi


   Selain tabel, seluruh perbedaaan signifikan dari capaian per program
   dapat diuraikan secara naratif untuk menjelaskan faktor pendukung
   dan penghambat. Uraian ini dimuat dalam Bab IV Bagian 4.2. Sebagai
   contoh, atas pencapaian kinerja di atas, dapat diuraikan penjelasan
   sebagai berikut.



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                             PSAP 04–    25
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


   Pada tahun 2005 BPKP dapat menghasilkan temuan dari pemeriksaan
   sebesar 3% dari nilai temuan tahun lalu tetapi dari 10 instansi yang
   disasar untuk menyajikan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi
   Pemerintah, hanya dua yang sudah berhasil. Pencapaian 3% nilai
   temuan disebabakna bahwa risiko salah urus dalam manajemen
   keuangan pemerintahan masih cukup besar sedangkan jumlah instansi
   yang mampu menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP karena
   sebagian besar asistensi masih berlangsung dan hasilnya baru terukur
   pada tahun-tahun berikutnya.

   Output dari lima kegiatan sebagian tercapai sebagaian lagi tidak.
   Demikian pula realisasi belanja pun ada yang melebihi anggaran ada
   yang kurang. Perbedaan ini hampir berlansgung linear dalam artian
   bahwa ketika output yang dicapai rendah maka realisasi belanjanya
   pun rendah.

29. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus:
(a) Meliputi baik hasil yang positif maupun negatif;
(b) Menyajikan data historis yang relevan;
(c) Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana
   yang telah ditetapkan;
(d) Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh
   manajemen akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan
   untuk dapat memahami indikator, hasil, dan perbedaan yang
   ada dengan tujuan atau rencana.

30. Untuk lebih meningkatkan kegunaan informasi, penjelasan entitas
pelaporan harus juga meliputi penjelasan mengenai apa yang semestinya
dilakukan dan rencana untuk meningkatkan kinerja program.
31. Keterbatasan dan kesulitan yang penting sehubungan dengan
pengukuran dan pelaporan kinerja keuangan harus diungkapkan sesuai
dengan relevansinya atas indikator kinerja yang diuraikan pada Catatan
atas Laporan Keuangan. Keterbatasan yang relevan akan beragam dari
satu program ke program lainnya, namun biasanya faktor yang dibahas
termasuk, antara lain:
(a) Kinerja biasanya tidak dapat diungkapkan secara utuh dengan hanya
    menggunakan satu indikator saja;
(b) Indikator kinerja tidak dapat memperlihatkan alasan mengapa kinerja
    berada pada tingkat yang dilaporkan; dan
(c) Melihat indikator kuantitatif secara eksklusif sering kali menghasilkan
    konsekuensi yang tidak diinginkan.
32. Oleh karena itu, indikator kinerja harus dilengkapi dengan informasi
penjelasan yang sesuai. Informasi penjelasan ini akan membantu
pengguna memahami indikator yang dilaporkan, mendapat gambaran
mengenai kinerja keuangan entitas pelaporan, dan mengevaluasi
pentingnya faktor yang mendasari yang mungkin mempengaruhi kinerja
keuangan yang
dilaporkan.
33. Informasi penjelasan mungkin termasuk, sebagai contoh, informasi
mengenai faktor yang substansial yang berada di luar kendali entitas, dan
informasi mengenai faktor-faktor yang membuat entitas mempunyai
pengaruh penting.


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   26
                                                          Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan




   Kinerja keuangan yang dimaksud dalam paragraf 29 sampai dengan 33
   di atas, selain berupa posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana juga
   berupa berbagai kinerja lain yang berdimensi keuangan seperti
   realisasi penerimaan dan belanja. Dalam struktur CaLK alternatif,
   penjelasan kinerja keuangan seperti ini dimasukkan dalam tambahan
   Bab III, Bagian 3.1.

   Sebagai contoh, penerimaan dapat dijelaskan dalam grafik di bawah
   ini.


                          Grafik 1: Perkembangan Realisasi
                        Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA
                                      2001-2005

                       600.0
                       500.0
      Triliun Rupiah




                       400.0                                                           146.2
                                                                           122.5
                       300.0                                  98.9
                                   115.1       88.4
                       200.0                                                           347.0
                                                             242.0         280.6
                       100.0       185.5       210.3
                         0.0
                                    2001       2002          2003          2004        2005
                                                             Tahun

                                                  Perpajakan          PNBP



   Selain penerimaan, ikhtisar kinerja keuangan dapat pula menguraikan
   realisasi belanja negara/daerah. Penjelasan ini dapat berupa uraian
   varians realisasi per jenis belanja pegawai, barang, modal dan lain-lain
   dibandingkan dengan anggaran atau porsi penggunaan anggaran
   terbesar oleh berbagai Pengguna Anggaran seperti Satuan Kerja
   Pemerintah Daerah atau Kementerian/Lembaga. Uraian realisasi
   belanja juga dapat menyoroti realisasi belanja per fungsi atau jenis
   belanjdalam bentuk grafik berikut.


                               Realisasi Belanja per Jenis Belanja

                         140
                         120
      Triliun Rupiah




                         100
                            80
                            60
                            40
                            20
                               0
                                                                                                       l
                                                              al



                                                                           ga




                                                                                                                  in
                                                                                            di
                                                  g




                                                                                                    ia
                                    ai


                                               an



                                                           od




                                                                                                              -la
                                                                                       si
                                   aw




                                                                                                  os
                                                                       un


                                                                                    ub
                                             ar



                                                          M




                                                                                                             in
                                                                                                 S
                             eg




                                                                      B
                                            B




                                                                                                           La
                                                                                   S


                                                                                               an
                                                       lj.



                                                                     lj.
                            P



                                         lj.




                                                                                lj.
                                                      B



                                                                 B




                                                                                             tu



                                                                                                       lj.
                         lj.



                                        B




                                                                              B




                                                                                                       B
                                                                                        an
                        B




                                                                                       B
                                                                                      lj.
                                                                                   B




                                                                      Jenis Belanja
                                                                                                                        .


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                                                                        PSAP 04–   27
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan




   Untuk melengkapi ikhtisar yang disajikan dalam Bab III bagian 3.1. ini,
   analisis atas pencapaian kinerja dituangkan dalam Bagian 3.2. Analisis
   ini   dapat diisi dengan uraian mengenai faktor pendukung dan
   penghambat pencapaian kinerja.

   Atas realisasi belanja, misalnya, Bagian 3.2 CaLK dapat menguraikan
   faktor penghambat yang menyebabkan pencairan anggaran lambat.
   Sebagai contoh, dapat diuraikan di sini bahwa pada tahun anggaran
   2005 merupakan tahun anggaran pertama pelaksanaan sistem
   anggaran terpadu (unified budget), di mana belanja pemerintah pusat
   tidak dibedakan lagi menjadi belanhja rutin dan belanja pembangunan.
   Pelaksanaan sistem baru ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian,
   dan salah satu akibatnya adalah terlambatnya pengesahan Daftar Isian
   Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Terlambatnya pengesahan DIPA ini
   mengakibatkan realisasi belanja negara jauh di bawah yang
   dianggarkan dalam APBN TA 2005.

   Contoh lain dari pengungkapan kendala adalah sebagai berikut.

   Dari target yang telah ditentukan disebabkan, antara lain: (berikut
   adalah contoh penyebab tidak tercapainya target penerimaan
   perpajakan)
   - tertundanya implementasi dari beberapa kebijakan perpajakan
   - musibah banjir dan bencana alam lainnya di beberapa wilayah
   - rendahnya tingkat transaksi perekonomian pada periode ini

   Tidak tercapainya sasaran Pendapatan Negara Bukan Pajak pada
   periode ini antara lain disebabkan:
    terdapat beberapa pihak yang belum/tidak menyetor angsuran
      tuntutan ganti rugi sebagaimana seharusnya,
    realisasi pada jenis pendapatan penjualan, sewa, jasa dan bunga
      pada periode ini tidak sesuai dengan target pada anggarannya.


   Dari contoh yang sudah diberikan di atas, misalnya belum tampak
   uraian mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan
   pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan
   pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan
   penyusunan APBN/APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran,
   kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar
   surat utang negara.

   Hambatan dan Kendala mengenai realiasi belanja misalnya dapat
   diuraikan dengan menjelaskan dan menguraikan penyebab realisasi
   belanja melebihi/jauh dibawah anggaran dan hambatan-hambatan
   yang terjadi dalam pelaksanaan realisasi belanja baik berupa
   hambatan dari internal maupun dari eksternal. Misalnya, terlambatnya
   pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung disebabkan proses lelang
   yang lama dan baru mulai dilaksanakan pada akhir tahun anggaran
   sehingga dana yang terserap baru Rp. xxx.xxx.xxx      atau xx% dari
   anggaran.


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   28
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan
Akuntansi Keuangan

   Seluruh paragraf 34 hingga 54 adalah penjelasan yang perlu dimuat
   dalam CaLK Bab V


34. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas
pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan
keuangan dan kebijakan akuntansi.

   Beberapa rujukan yang paling umum dan karenanya paling mengikat
   sebagai dasar hukum penyajian laporan keuangan adalah, antara lain
   tetapi tidak terbatas pada:
   1) Pasal 23 ayat (1) UUD 1945
   2) Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17
      tahun 2003 tentang Keuangan Negara
   3) Pasal yang mengangkut pertanggungjawaban dari Undang-undang
      tentang APBN dan Perda APBD
   4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
      Akuntansi Pemerintahan
   5) Peraturan     Menteri    Keuangan Republik  Indonesia   Nomor
      59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
      Keuangan Pemerintah Pusat
   6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang

   Penjelasan ini dimuat dalam Bab I bagian 1.2 dari struktur CaLK
   alternatif.

Asumsi Dasar Akuntansi
35. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari
penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan
secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti
asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.
36. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi
dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah
anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan
agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
(a) Asumsi kemandirian entitas;
(b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
(c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).
37. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi
dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk
menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit
instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi
terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk
menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab
penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber
daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya,
termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya
dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta
terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   29
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


38. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan
akan    berlanjut  keberadaannya.  Dengan     demikian,    pemerintah
diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan
dalam jangka pendek.
39. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap
kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini
diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran
dalam akuntansi.

   Dengan mencantumkan secara eksplisit ketiga asumsi dalam paragaraf
   36 sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 37 sampai dengan 39 maka
   diharapkan para pembaca akan dapat melihat seluruh informasi
   keuangan dalam bingkai konseptual yangmendasarinya.


Pengguna Laporan Keuangan

40. Laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang
berbeda-beda, seperti anggota legislatif, kreditor dan karyawan. Pemakai
penting lain meliputi pemasok, pelanggan, organisasi perdagangan, analis
keuangan, calon investor, penjamin, ahli statistik, ahli ekonomi, dan pihak
yang berwenang membuat peraturan.
41. Terkait pada paragraf 34 di atas, para pemakai laporan keuangan
membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian
dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan
keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian
secara andal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas
kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam penyusunan laporan
keuangan.

42. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan
dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti.
Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pemakai
laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat
atau salah digunakan untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran,
neraca, laporan arus kas, atau laporan lainnya terbias dari pengungkapan
kebijakan terpilih.

Kebijakan Akuntansi
43. Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu
disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan
kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas
ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan
keuangan dan kegiatan.

   Tidak perlu ada suatu kebijakan akuntansi yang seragam di antara
   entitas pelaporan. Hal ini memang bukan suatu keadaan yang
   konsekuen dengan maksud utama pelaporan yang terstandarkan, yaitu
   adanya lapoan keuangan yang memunyai daya banding yang kuat.
   Akan tetapi, kenyataan bahwa realitas ekonomi dan kondisi entitas
   pelaporan berbeda satu sama lain sedangkan standar akuntansi sendiri


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   30
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


   memang tidak mampu memecahkan berbagai konsep yang dikotomis
   seperti antara relevan dengan terpercaya, nilai pasar dengan nilai
   historis, pengungkapan yang dapat dimengerti dengan yang hemat,
   pemilihan kebijakan menjadi tak terhindarkan. Kegunaan standar lebih
   merupakan suatu kerangka acuan yang mewajibkan entitas untuk
   mengungkapkan pilihan kebijakannya secara transparan dan
   menerapkannya sekonsisten mungkin.

44. Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi
yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:
(a) Pertimbangan Sehat
    Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya
    diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak
    membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.
(b) Substansi Mengungguli Bentuk Formal
    Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan
    disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak
    semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.
(c) Materialitas
    Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang
    cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-
    keputusan.

   Kondisi dan realitas ekonomi entitas pelaporan seperti Departemen
   Perhubungan, misalnya, tentu berbeda dari entitas seperti Kabupaten
   Serdang Bedagei. Yang pertama sebagai regulator pusat memiliki aset
   teap berupa kendaraan yang mungkin lebih banyak daripada entitas
   kedua. Selain itu, entitas pertama mungkin lebih mengorientasikan
   penggunaan kendaraannya sebagai alat eksploitasi guna menghasilkan
   pendapatan sedangkan yang kedua lebih sebagai fasilitas transportasi
   operasional. Akibatnya, dengan mempertimbangkan materialitas
   penurunan nilai kendaraan sebagai akibat pengeksploitasian,
   Departemen     Perhubungan     mungkin     akan   memilih    kebijakan
   penyusutan berdasarkan metode unit produksi dengan anggapan jika
   jam kerja alat transportasi dipakai lebih banyak pada awal masa awal
   manfaat alat transportasi, hal itu akan sesuai dengan kemungkinan
   penurunan kapasitas teknis alat transportasi. Akan tetapi, jika Pemda
   menggunakan kendaraan alat transportasi operasional secara merata
   selama masa manfaatnya, Pemda mungkin akan memilih kebijakan
   penyusutan berdasarkan metode penyusutan garis lurus yang
   dianggap secara proporsional dan material menunjukkan penurunan
   nilai bersama berlalunya waktu.

Isi Kebijakan Akuntansi
45. Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasikan
dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh
entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara
material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Laporan Arus Kas. Pengungkapan juga harus meliputi
pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih
prinsip-prinsip yang sesuai.



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   31
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


   Isi kebijakan akuntansi ini merupakan hal-hal yang harus dimuat
   dalam Bab V Struktur CaLK alternatif ini.

46. Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan
Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
(a) Entitas pelaporan;
(b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan;
(c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan
   keuangan;
(d) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang
   berkaitan    dengan    ketentuan-ketentuan  masa     transisi
   Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh
   suatu entitas pelaporan;
(e) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk
   memahami laporan keuangan.

47. Pengungkapan entitas pelaporan yang membentuk suatu laporan
keuangan untuk tujuan umum akan sangat membantu pembaca laporan
untuk dapat memahami informasi keuangan yang disajikan pada laporan
keuangan. Pembaca laporan akan mempunyai kerangka dalam
menganalisis informasi yang ada. Ketiadaan informasi mengenai entitas
pelaporan dan komponennya mempunyai potensi kesalahpahaman
pembaca dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada.

   Walaupun sudah disinggung dalam Bagian 1.3, uraian ringkas
   mengenai entitas pelaporan dapat diulang pada Bagian awal dari Bab V
   ini. Dengan bagian 5.1 akan lebih memperjelas domisili dan bentuk
   hukum suatu entitas dan jurisdiksi tempat entitas tersebut berada
   serta seluruh unit kerja yang terkait dalam penyajian laporan
   keuangan yang diuraikan dalam CaLK ini.


48. Walaupun Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan telah
menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk
penyusunan     laporan    keuangan     pemerintah,    pernyataan
penggunaan basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan
pemerintah semestinya diungkapkan pada Catatan atas Laporan
Keuangan. Pernyataan tersebut juga termasuk pernyataan
kesesuaiannya     dengan     Kerangka    Konseptual    Akuntansi
Pemerintahan. Hal ini akan memudahkan pembaca laporan tanpa
harus melihat kembali basis akuntansi yang tertera pada Kerangka
Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

   Khusus mengenai basis akuntansi, Struktur CaLK alternatif ini memberi
   ruang bagi penjelasannya di dalam Bab V bagian 5.2. Mengingat
   secara umum PP 24 tahun 2005 menganjurkan pemakaian basis
   akuntansi kas menuju akrual maka bagian ini akan berisi uraian
   mengenai penerapan basis kas dan basis akrual. Akan tetapi, bagian
   ini pun akan menjadi tempat bagi penjelasan tentang pemakaian basis
   akrual penuh, jika memang hal itu sudah diterapkan.



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   32
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


   Sebagai contoh, penjelasan mengenai basis akuntansi ini adalah
   sebagai berikut.

   a) Basis akuntansi dalam pencatatan realisasi APBN/D yaitu basis kas,
   b) Basis akuntansi dalam pencatatan dan penyajian Neraca, dalam hal
      ini aset, kewajiban, dan ekuitas dana, yaitu basis akrual.

49. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis–basis
pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan
keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus
cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang
menggunakan basis pengukuran tersebut.

   Mengenai basis pengukuran ini dijelaskan dalam Bagian 5.3 dari Bab V
   Struktur CaLK alternatif ini. Isinya lebih merupakan sorotan-sorotan
   tertentu atas berbagai pengukuran yang mungkin tidak lazim karena
   berbagai keadaan yang terkait atas elemen Laporan Akuntansi.

   Sebagai contoh, kenyataan bahwa pemerintah Indonesia baru memulai
   penertiban sistem akuntansinya sementara aset yang dikuasai
   pemerintah ada yang sudah diperoleh sejak zaman penjajahan
   memungkinkan hilangnya referensi mengenai nilai aset. Oleh karena
   itu, akan terdapat kemungkinan pada bab ini penjelasan mengenai
   berbagai metode pengukuran nilai aset yang dilaporkan. Penjelasan
   berikut in mungkin akan dapat dijadikan contoh tentang basis
   pengukuran:

   Aset tetap yang sudah tidak terdapat bukti pendukung perolehannya
   diukur dengan nilai wajar sedangkan aset tetap yang masih terdapat
   bukti pendukung perolehannya diukur dengan nilai perolehannya.
   Sementara penetapan nilai ini masih berlangsung, terhadap aset-aset
   yang sudah teridinetifikasi tetapi belum selesai dinilai, untuk
   kepentingan pelaporan keberadaan aset tersebut, nilainya ditetapkan
   sebesar Rp1.

50. Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi
diungkapkan,       manajemen     harus     mempertimbangkan   manfaat
pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami
setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Pertimbangan
dalam paragraf 44 dapat dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan
kebijakan akuntasi yang perlu diungkapkan. Kebijakan-kebijakan
akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi
tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
(a) Pengakuan pendapatan;
(b) Pengakuan belanja;
(c) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
(d) investasi;
(e) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak
    berwujud; 21
(f) Kontrak-kontrak konstruksi;
(g) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   33
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


(h) Kemitraan dengan pihak ketiga;
(i) Biaya penelitian dan pengembangan;
(j) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;

   Dalam hal menguraikan kebijakan akuntansi tentang aset lancar,
   khususnya Pesediaan, misalnya, bagian ini dapat berisikan uraian
   sebagai berikut:

   Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang ataui
   perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
   oeprasional pemerintah, dan barang-barang dimaksdukan untuk dijual
   dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

   Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:
   - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
   - harga standar apabila diperoleh dengan memprodukdsi sendiri,
   - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh
      dengan cara lain seperti donasi/rampasan.

(k) Pembentukan dana cadangan;
(l) Pembentukan dana kesejahteraan pegawai;
(m) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

   Pada dasarnya seluruh kebijakan akuntansi dijelaskan dalam bagian
   5.2 dari Bab V Struktur CaLK alternatif ini. Penjelasannya pun tidak
   dapat dipisahkan dari persyaratan yang diatur dalam paragraf 51 dan
   52 di bawah ini.

51. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan- kegiatan dan
kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan
pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib,
Kurs.

52. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai
pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya
tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan
akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam
Pernyataan Standar ini.

   Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang penting, sedapat mungkin
   menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi atas elemen-elemen utama
   laporan keuangan seperti pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan
   ekuitas dana. Dimuat dalam bagian 5.4 dari CaLK alternatif, kebijakan
   akuntansi yang hendak dijelaskan pada intinya adalah penjelasan
   mengenai basis dan kebijakan akuntansi yang mendasari pelaksanaan
   akuntansi pemerintahan yang menghasilkan Laporan Keuangan.
   Kebijakan akuntansi yang perlu dijelaskan adalah kebijakan-kebijakan
   yang diterapkan dalam mengakui, mencatat dan melaporkan seluruh
   hal yang terkait dalam Laporan Keuangan.




Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   34
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


   Contoh     penjelasan      mengenai     kebijakan    akuntansi     yang
   mencakuppendapatan, belanja, pembiayaan,          aset, kewajiban dan
   ekuitas dana adalah sebagai berikut:
   a) Pengakuan Pendapatan pada saat kas diterima pada Kas Umum
      Negara/Daerah
   b) Pengakuan Belanja pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum
      Negara/Daerah
   c) Pengakuan Pembiayaan pada saat kas diterima pada/ keluar dari
      Kas Umum Negara/Daerah
   d) Jenis-jenis sumber daya/kekayaan yang dapat dikelompokkan
      sebagai aset secara umum dan aset secara khusus yang terdiri dari
      aset lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan. Selain itu, dalam
      bagian ini pun diuraikan cara penilaiannya.

      Tentang Aset Tetap misalnya, bagian ini menguraikan bahwa Aset
      tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah
      maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat
      lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca
      kementerian negara/lembaga per 31 Desember tahun 200x pada
      harga perolehan.

      Pengakuan aset tetap yang perolehannya setelah tanggal 1 Januari
      tahun 200x didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi,
      yaitu:
      (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan
          peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari
          Rp300.000 (tiga ratus rupiah), dan
      (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
          dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

      Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
      kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
      pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap
      lainnya. Seluruh aset tidak didepresiasi.

   e) Jenis-jenis kewajiban yang dapat dikelompokkan kewajiban jangka
      pendek dan kewajiban jangka panjang. Mengingat instrumen
      keuangan yang berkaitan dengan kewajiban jangka panjang
      mengandung kompleksitas yang masih belum banyak diketahui
      awam, bagian ini perlu ditambahi dengan penjelasan mengenai
      aspek-aspek khusus yang berkaitan dengan berbagai instrumen
      hutang jangka panjang seperti obligasi dan lain-lain.

      Penjelasan mengenai Kewajiban jangka panjang , misalnya, dapat
      mengulas tentang Fixed rate Bonds-FR, atau Hedge bonds-HB, atau
      surat utang.

      Fixed rate bonds-FR adalah obligasi yangmemeiliki tongkat kupon
      yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara
      periodik setiap enam bulan. Tingkat kupon obligasi jenis FR berkisar
      antara 10 persen sampai 16,5 persen, yang terdiri dari 23 seri,



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   35
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


      dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2005 sampai 2014
      (posisi per akhir tahun 200x

      Hedge bonds-HB adalah obligasi lindung nilai yang berbunga
      mengambang, dan terdiri dari enam seri. Tingkat bunga per tahun
      obligasi jenis ini adalahs ebesar SIBOR (Singapore Interbank
      Offered rate) ditambah dua persen, dihitung atas jumlah nominal
      yang telah disesuaikan terhadap perubahan kurs rupiah terhadap
      USD, dan dibayarkan empat kali dalam setahun (quarterly). Pada
      saat jatuh tempo, sebagimana terms and condition-nya, HB dapat
      diganti dengan obligasi lain.

      SRB-1/MK/2003 adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah
      pada tanggal 7 Agustus 200x sebagai pengganti SU-001 dan SU-
      003, dalam rangka penyelesaian likuuiditas BI (BLBI).

   f) Penjelasan mengenai Ekuitas Dana harus meyakinkan bahwa
      ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih
      antara aset dengan utang pemerintah. Selanjutnya dijelaskan
      bahwa Ekuitas Dana lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan ekuitas
      Dana Cadangan.


53. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka
dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi
berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan
secara kuantitatif harus diungkapkan.

   Penjelasan yang dituntut oleh paragraf 53 ini harus dipenuhi jika
   misalnya entitas pelaporan mengubah metode penyusutan dari garis
   lurus ke menurun berganda. Jelas, dalam metode garis lurus, jumlah
   akumulasi penyusutan sampai pada suatu tahun akan lebih sedikit
   daripada jika menggunakan metode menurun berganda. Selish
   perhitungan ini, jika cukup, material harus diungkapkan sehingga
   diharapkan pengguna akan tahun alasan mengapa saldo pos
   ”Diinevastasikan dalam Aset Tetap” dikurangi secara material sebagai
   akibat pengubahan metode penyusutan ini dan sebaliknya pos
   ”Akumulasi Penyusutan” ditambah sejumlah yang sama.

54. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai
pengaruh   material   dalam   tahun  perubahan    juga  harus
diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-
tahun yang akan datang. Pengungkapan Informasi yang
diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

   Sekiranya entitas pelapor yakin bahwa pada akhirsuatu tahun seluruh
   penilaian aset tetap yang tidak disertai dengan bukti pendukung akan
   selesai, maka CaLK dapat mengingatkan pengguna bahwa ketika
   revaluasi dilaksanakan maka nilai aset pemerintah akan bertambahs
   secara material dari sekedar sejumlah aset yang bernilai Rp1 menjadi
   aset yang cukup bernilai. Dalam tahun-tahun berikutnya, hal ini akan


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   36
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


   membawa akibat adanya perhitungan penyusutan dalam jumlah
   material pula.

55. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi
yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi    Pemerintahan     lainnya    serta   pengungkapan-
pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas
laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-
komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas
Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang
belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.

   Pengungkapan-pengungkapan lain yang paling perlu diuraikan dalam
   CaLK adalah penjelasan mengenai rekening-rekening atau pos-pos
   akuntansi. Penjelasan ini bisa jadi merupakan bagian yang paling
   panjang dibandingkan dengan yang lain. Dalam Struktur CaLK
   alternatif, pengungkapan penjelasan-penjelasan per pos atau rekening
   akuntansi ini dimuat dalam Bab VI.

   Selengkapnya, contoh pengungkapan penjelasan per pos tersebut
   adalah sebagai berikut:

    I.   PENJELASAN      ATAS     POS-POS       LAPORAN       REALISASI
           ANGGARAN

    A. PENDAPATAN
    A.1. Realisasi Pendapatan

    (Pada bagian ini diuraikan jenis pendapatan yang masuk ke kas
    negara melalui satke-satker Kementerian Negara/Lembaga, berikut
    penyebab terlampuinya anggaran atau tidak tercapainya target, jika
    ada. Berikut adalah contoh pengungkapan pendapatan pada
    Kementerian    yang   menerima    pendapatan    perpajakan    dan
    pendapatan nonpajak).

    Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan
    negara bukan pajak.
    - Penerimaan pajak selama periode ini adalah sebesar Rp <total
       capaian penerimaan perpajakan selama periode pelaporan> atau
       <persentase capaian>% dari anggarannya. Realisasi penerimaan
       pajak yang berada <di atas/di bawah>(pilih salah satu sesuai
       dengan kondisi yang ada).

    -    Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga memberikan
         kontribusi bagi pendapatan negara. Realisasi PNBP pada
         <semester/tahun> (periode laporan) sebesar Rp<total capaian
         PNBP> atau <persentase capaian>% dari anggarannya. (Berikut
         adalah contoh penyebab tidak tercapainya target PNBP yang
         dianggarkan).

    -    Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga            berasal dari



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   37
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


       pengembalian belanja atas belanja-yang-terjadi-pada-tahun-
       anggaran-yang-lalu sebesar Rp<nilai pengembalian atas belanja-
       yang-terjadi-pada-tahun-anggaran-yang-lalu> dibukukan sebagai
       pendapatan lain-lain.

    Selain pendapatan pajak dan PNBP, juga terdapat pendapatan yang
    berasal dari hibah, dengan realisasi sebesar Rp<total nilai capaian
    penerimaan hibah selama periode pelaporan> atau <persentase
    capaian>% dari anggarannya yang berjumlah Rp <total pagu
    penerimaan hibah untuk periode pelaporan>.

    Dari total pendapatan yang telah dijelaskan di atas, terdapat
    pengembalian pendapatan sebesar Rp<total nilai pengembalian
    pendapatan> dimana sebesar Rp<total nilai pengembalian atas
    pendapatan-tahun-anggaran-sebelumnya> merupakan pengembalian
    atas pendapatan tahun anggaran tahun anggaran yang lalu, dan
    sisanya sebesar Rp<total nilai pengembalian atas pendapatan-tahun-
    anggaran-berjalan>     merupakan pengembalian atas pendapatan-
    yang-diterima-pada-tahun-anggaran berjalan. Karena kedua jenis
    pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang
    (recurring), maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada
    periode terjadinya pengembalian.


    B. BELANJA
    B.1. Pelaksanan Realisasi Belanja

    Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip
    penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya
    kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
    Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja <Nama
    Kementerian Negara/Lembaga> meliputi belanja pegawai, belanja
    barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial (disebutkan sesuai
    dengan jenis belanja yang ada di satuan kerja yang ada dalam
    lingkup Kementerian Negara/Lembaga).           Perincian Anggaran dan
    realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :

    Tabel.1
    Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Satuan Kerja
    <Nama Kementerian Negara/Lembaga>
    <Tahun Anggaran>

                      Anggaran     Anggaran         Realisasi
   Uraian                                                         Persentase
                      Semula       Setelah Revisi   Belanja
                      2            3                4             5=(4/3)x1
   1
                                                                  00%
   Satuan    Kerja Rp.             Rp.              Rp.           ………….%
   Pusat       dan
   Daerah
   Dekonsentrasi   Rp.             Rp.              Rp.           ………….%



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                           PSAP 04–   38
                                 Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


   Tugas                 Rp.             Rp.          Rp.            ………….%
   Pembantuan
   Jumlah                Rp              Rp           Rp             ………….%


    Tabel.2
    Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja


     Kode                                 Anggaran
                 Uraian          Jenis                Realisasi
     Jenis                                Setelah                   Persentase
                 Belanja                              Belanja
     Bel.                                 Revisi
                 2                        3           4             5=(4/3)x1
     1
                                                                    00%
     51          Belanja Pegawai          Rp.         Rp.           ………….%
     52          Belanja Barang           Rp.         Rp.           ………….%
     53          Belanja Modal            Rp.         Rp.           ………….%
     57          Belanja   Bantuan        Rp.         Rp.           ………….%
                 Sosial
     Dst         Dst                      Rp.         Rp.           ………….%
                 Jumlah                   Rp          Rp            ………….%

    <Format seperti di atas disesuaikan dengan jenis belanja yang
    terdapat pada kementerian negara/lembaga>



     Dari realisasi anggaran tersebut di atas, untuk realisasi DIPA
     Luncuran adalah sebagai berikut :

     Tabel.3
     Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja DIPA
     Luncuran

         Kode                                   Anggaran
                                                             Realisasi   Persenta
         Jenis       Uraian Jenis Belanja       Setelah
                                                             Belanja     se
         Bel.                                   Revisi
                     2                          3            4           5=(4/3)x
         1
                                                                         100%
         XX          <Isi   dengan       uraian Rp.          Rp.         ………….%
                     jenis bel.>

                     Jumlah                     Rp           Rp          ………….%


     Realisasi tersebut berasal dari......<angka jumlah> satuan kerja
     dalam lingkup UAPA yang tersebar di .......Eselon 1.



     Tabel.4
     Rincian Realisasi Belanja Modal


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                              PSAP 04–   39
                                Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan




                                             Anggaran
      Kode      Uraian             Belanja                  Realisasi      Persentas
                                             Setelah
      MAK.      Modal(BM)                                   Belanja        e
                                             Revisi
                2                            3              4              5=(4/3)x
      1
                                                                           100%
      53111     BM Tanah                     Rp.            Rp.            ………….%
      1
      53211     BM Peralatan dan Mesin       Rp.            Rp.            ………….%
      1
      53311     BM     Gedung     dan Rp.                   Rp.            ………….%
      1         Bangunan
      53411     BM Jalan dan Jembatan Rp.                   Rp.            ………….%
      1
      53411     BM Irigasi                   Rp.            Rp.            ………….%
      2
      53411     BM Jaringan                  Rp.            Rp.            ………….%
      3
      53511     BM Fisik Lainnya             Rp.            Rp.            ………….%
      1
                Jumlah                       Rp             Rp             ………….%



     Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja-
     yang-terjadi-pada-tahun-anggaran-berjalan     sebesar    Rp<nilai
     pengembalian     atas  belanja-yang-terjadi-pada-tahun-anggaran-
     berjalan>dibukukan sebagai kontra pos belanja pada periode
     pelaporan. Sedangkan pengembalian belanja atas belanja-yang-
     terjadi-pada-tahun-anggaran-yang-lalu       sebesar      Rp<nilai
     pengembalian     atas  belanja-yang-terjadi-pada-tahun-anggaran-
     yang-lalu> dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.


     Tabel.5
     Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Jenis Belanja

      Kode                                        Realisasi Pengembalian
                    Uraian Jenis Belanja
      Jenis Bel.                                  Belanja
      1             2                             4
      51            Belanja   Pegawai             Rp.
      52            Belanja   Barang              Rp.
      53            Belanja   Modal               Rp.
      57            Belanja   Bantuan Sosial      Rp.
      Dst           Dst                           Rp.
                    Jumlah                        Rp


     II. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

     A. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                             PSAP 04–    40
                                  Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan




           Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada <Nama Kementerian
           Negara/Lembaga> per <tanggal neraca> sebesar Rp<nilai kas di
           bendaharawan pembayar> merupakan saldo kas pada
           bendahara pengeluaran. Jumlah di atas merupakan saldo
           kas/bank dari penerimaan uang persediaan yang belum
           dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Negara pada
           tanggal neraca. Terdiri dari :


     Tabel. 6
     Daftar Kas Bendahara Pengeluaran

           No.       Uraian Eselon I                              Jumlah

           1                                                      Rp.
           2
                                                          Rp.
               Jumlah
     (rincian seperti di atas diuraikan secara lengkap terutama untuk
     periode akhir tahun anggaran, jika setelah tanggal 31 Desember
     200x saldo kas di bendaharawan telah disetorkan, diungkapkan
     Eselon I yang telah melakukan penyetoran).

     B. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

     Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada <Nama Kementerian
     Negara/Lembaga>per <tanggal neraca> sebesar Rp<nilai kas di
     bendaharawan penerimaan> merupakan saldo kas pada bendahara
     penerimaan.
     Kas di Bendahara Penerimaan adalah penerimaan Pendapatan
     Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke Kas Negara
     pada tanggal neraca. Terdiri dari :

     Tabel. 7
     Daftar Kas Bendahara Penerimaan


       No.       Uraian Eselon I                            Jumlah

       1         2                                          3
       1                                                    Rp
       2
       3
                                                            Rp.
                 Jumlah

     Tabel.8
     Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan




Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                              PSAP 04–   41
                                       Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


         No.
                   Kode MAP       Uraian                         Jumlah Rupiah
         1         2              3                              4
                                                                 Rp.

       Jumlah                                    Rp.
         *) kode MAP diisi berdasarkan perkiraan pendapatan yang
     belum disetorkan ke kas negara.
     (Diungkapkan juga alasan mengapa pendapatan tersebut belum
     disetor.)

    C. PIUTANG

   Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang,
   barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan
   pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka
   waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

    (data-data piutang di bawah ini merupakan hasil rekapitulasi dari
    eselon I).

    C.1. Piutang Pajak

   Piutang Pajak sebesar Rp.<jumlah rupiah> merupakan tagihan pajak
   yang telah telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan
   kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan
   dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.
   Dengan rincian sebagai berikut :

    Tabel.9
    Rincian Piutang Pajak menurut Wilayah

               Kode
     No.                   Uraian Wilayah                 Jumlah Rupiah
               Wilayah
     1         2           3                              4
                                                          Rp.


     Jumlah                                            Rp.
    (Diisi untuk         kanwil       yang   mempunyai Piutang      Pajak   beserta
    jumlahnya).

    C.2. Piutang PNBP

    Piutang Bukan Pajak sebesar Rp.<jumlah rupiah> merupakan
    piutang penerimaan negara bukan pajak, yaitu semua hak atau klaim
    terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan
    kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan
    dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.




Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                                   PSAP 04–   42
                                Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


         Piutang tersebut terdiri dari :

    Tabel.10
    Rincian Piutang PNBP menurut Eselon I

            Kode
     No.                Uraian Eselon I                     Jumlah Rupiah
            Eselon I
     1      2           3                                   4
                                                            Rp.


     Jumlah                                                 Rp.

    Tabel.11
    Rincian Piutang PNBP

            Kode
            Perkiraa
     No.                Uraian Piutang                      Jumlah Rupiah
            n
            Piutang
     1      2           3                                   4
                                                            Rp.


     Jumlah                                        Rp.
    (Kode perkiraan piutang dapat dilihat dari PMK No.13/PML.06/2005
    yang diisi berdasarkan perkiraan pendapatan)

    C.3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
    Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) sebesar
    Rp.<jumlah rupiah> merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo
    dalam tahun anggaran 2007 yang berasal dari penjualan <uraikan jenis
    penjualan angsuran>.


    C.4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
    Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar
    Rp<jumlah rupiah> merupakan saldo Tagihan TGR yang akan jatuh
    tempo dalam tahun anggaran 2007.

    C.5. Piutang Bukan Pajak Lainnya
    Piutang Lain-lain sebesar Rp<jumlah rupiah> merupakan piutang
    yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori
    piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas yang diharapkan
    diterima pada tahun 2007.

    D. PERSEDIAAN

    Persediaan    merupakan     jenis      aset   dalam   bentuk   barang   atau


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                               PSAP 04–   43
                                Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


      perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan
      maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan
      barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
      dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.


      Terdapat Persediaan pada tanggal <tanggal neraca> sebesar Rp
      <nilai persediaan pada tanggal neraca> yang diperoleh dari hasil
      inventarisasi, yang terdiri dari <uraian jenis persediaan sesui dengan
      klasifikasi pada bagan perkiraan standar dan nilai rupiah masing-
      masing>.


      E. ASET TETAP

      Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
      lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan
      atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
      Nilai aset tetap per <tanggal neraca> sebesar Rp <nilai total aset
      tetap> dengan perincian sebagai berikut:

      Tabel.12
      Daftar Aset Tetap

                                            Mutasi                   Saldo
                                  Saldo
       Nama Aset Tetap                                               Akhir
                                  Awal      Tambah       Kurang

  1                               2         3            4           5
    Tanah
  - Peralatan dan Mesin
  - Gedung dan Bangunan
  - Jalan,    Irigasi   dan
    Jaringan
  - Aset Tetap Lainnya
  Jumlah

      Mutasi tambah aset tetap terdiri dari:
          Pembelian                              Rp.
          Penyelesaian Pembangunan             Rp.
          Transfer dari unit lain                Rp.
          Hibah (masuk)                           Rp.
          dst
      < ungkapkan penyebab mutasi tambah lainnya beserta jumlahnya>

      Mutasi kurang aset tetap terdiri dari :
         Penghapusan                                 Rp.
         Transfer ke unit lain                        Rp
         Koreksi Pencatatan                          Rp
         Hibah (keluar)                               Rp.
         dst



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                             PSAP 04–   44
                               Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


    < ungkapkan penyebab mutasi kurang lainnya beserta jumlahnya>

    Pada periode semester/tahunan 200x (pilih salah satu sesuai
    cakupan laporan keuangan yang disajikan), realisasi belanja untuk
    pengadaan aset tetap melalui pembangunan yang belum selesai
    pengerjaannya           pada     <tanggal    neraca>     adalah    sebesar
    Rp........................ Konstruksi dalam Pengerjaan tersebut terdiri dari
    :
         Tanah                                      Rp.
         Peralatan dan Mesin                      Rp.
         Gedung dan Bangunan                      Rp.


         Jalan                              Rp.
         Irigasi dan Jaringan              Rp.
         Aset Tetap Lainnya                Rp.
    < ungkapkan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan KDP>

    (Pada sesi ini diungkapkan pula aset-aset pada satuan kerja yang
    masih mengalami permasalahan sehingga belum bisa dimasukkan
    dalam Neraca. Contoh aset seperti ini adalah tanah-tanah yang
    dikuasai Kementerian Negara/Lembaga tetapi dalam status sengketa,
    aset-aset yang secara faktual diperoleh dari hibah namun belum
    dapat dibukukan karena belum ada berita acara serah terimanya,
    penambahan nilai gedung tempat kerja bukan milik sendiri yang
    nilainya memenuhi syarat kapitalisasi dsb.)


    F. ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)
    (Hanya diungkapkan jika Kementerian Negara/Lembaga menguasai
    aset bersejarah)
    Aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun
    aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
    Keuangan. Aset bersejarah diharapkan untuk dipertahankan dalam
    waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan
    peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    Pada semester/tahun 200x realisasi belanja untuk Aset Bersejerah
    berupa belanja untuk     < jelaskan penggunaan belanja tersebut
    misalnya untuk perolehan/ konstruksi/ peningkatan/ rekonstruksi>
    yang berasal dari belanja <barang/modal> adalah sebesar
    Rp.<jumlah total belanja>.


    Tabel.13
    DAFTAR ASET BERSEJARAH


                   Saldo Awal      Mutasi          Mutasi          Saldo Akhir
                   Periode         Bertambah       Berkurang       Periode
     Nama Aset
                   (dalam          (dalam          (dalam          (dalam
                   satuan          satuan          satuan          satuan


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                             PSAP 04–    45
                               Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


                  kuantitas)      kuantitas)     kuantitas)     kuantitas)




    G. ASET LAINNYA

    (Diungkapkan jika Kementerian Negara/Lembaga memiliki aset
    dengan jenis ini)
    Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
    aset lancar, investasi permanen dan aset tetap pada tanggal neraca.
    Aset Lainnya terdiri atas:

    - Tagihan Penjualan Angsuran     Rp<nilai TPA yang jatuh temponya
                                     lebih dari 12 bulan setelah tanggal
                                     neraca>

    - Tagihan Tuntutan Ganti Rugi    Rp<nilai TGR yang jatuh temponya
                                     lebih dari 12 bulan setelah tanggal
                                     neraca>

     Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp. <nilai kemitraan dgn pihak
      ketiga>
       Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa <uraian bentuk kemitraan
    tersebut>

    H. UANG MUKA DARI KPPN

    Uang muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas
    di   Bendahara    Pengeluaran.  Nilai  rupiah  pada    akun    ini
    merepresentasikan    uang persediaan yang belum dipergunakan
    dan/atau yang belum dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran
    definitif.
    (Dapat diungkapkan nilai Uang Muka dari KPPN untuk setiap wilayah
    dan diakhir tahun diungkapkan alasan mengapa uang persediaan ini
    masih ada nilainya).

    I. PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN

    Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun penyeimbang dari
    akun Kas di Bendahara Penerimaan. Nilai rupiah pada akun ini
    merepresentasikan pendapatan negara bukan pajak yang sudah
    dipungut tetapi belum disetor ke kas negara pada tanggal pelaporan.

   J. EKUITAS DANA LANCAR

    Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang
    merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar /



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                           PSAP 04–   46
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


    jangka pendek, yang terdiri atas:
    - Cadangan Piutang                    Rp<nilai rupiah akun Piutang>
    - Cadangan Persediaan           Rp<nilai rupiah akun Persediaan>

    (Cadangan Piutang merupakan akun penyeimbang dari akun Piutang,
    sedangkan Cadangan Persediaan adalah akun penyeimbang dari akun
    Persediaan).


    K. EKUITAS DANA INVESTASI

    Ekuitas dana investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam aset
    tetap dan aset lainnya. Ekuitas dana investasi pada tanggal <tanggal
    neraca>, terdiri atas:
    - Diinvestasikan dalam Aset Tetap      Rp<jumlah nilai rupiah total
                                           pos Aset Tetap>
    - Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp<jumlah nilai rupiah total
                                           pos Aset Lainnya>
    (Diinvestasikan Dalam Aset Tetap merupakan akun penyeimbang
    dari pos Aset Tetap, sedangkan Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
    adalah akun penyeimbang dari pos Aset Tetap Lainnya)

    III.   INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

    A. Informasi Tambahan
    (Sesi ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal lain yang terkait
    dengan laporan keuangan tetapi belum terungkapkan pada sesi-sesi
    sebelumnya, misalnya bila kementerian negara/lembaga memiliki
    Badan Layanan Umum agar dijelaskan pada sesi ini. Berikut adalah
    contohnya:)
    Bersama ini kami lampirkan laporan keuangan Badan Layanan Umum
    yang berada lingkup <Nama Kementerian Negara/Lembaga> :
       Badan X
       Unit Y
       Rumah Sakit Z
       Dst.


    B. Pengungkapan Lainnya
    (Sesi ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal lain yang terkait
    dengan laporan keuangan tetapi belum terungkapkan pada sesi-sesi
    sebelumnya, contoh yaitu :)

        1. Domisili tempat satuan kerja tersebut berada;
        2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan
       pokoknya;
        3. Ketentuan   perundang-undangan       yang   menjadi    landasan
           kegiatan operasionalnya.
        4. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan
           kejadian-kejadian penting selama periode pelaporan, seperti:
           a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   47
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


              berjalan;
           b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh
              manajemen baru;
           c. Piutang yang tidak dapat tertagih,
           d. Peristiwa yang sedang terjadi yang akan dapat
              berpengaruhi terhadap Neraca pada masa yang akan
              datang yang tidak dapat disajikan pada Neraca, contohnya
              adanya proses pengadilan yang akan dapat mempengaruhi
              nilai neraca;
           e. Penggabungan/pemecahan entitas tahun berjalan.
           f. Satuan Kerja/wilayah yang realisasi anggarannya belum
              diterima.
       5. Hambatan dan kendala lainnya dalam penyusunan laporan
          Keuangan Tahun Anggaran 200x termasuk dalam penyusunan
          Laporan Barang baik yang disebabkan oleh masalah intern
          maupun ekstern. Transaksi-transaksi yang belum/tidak dapat
          terinput dalam Sistem Akuntansi Instansi (keuangan dan
          barang).


56. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang
digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan
mempunyai dampak penting bagi entitas pelaporan tidak dapat disajikan
dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi.
Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan
perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peritiwa yang dapat
mempengaruhi kondisi keuangan entitas pelaporan pada periode yang
akan datang.

57. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus
menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian
persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari
seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat
meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang
disajikan pada tempat lain di laporan keuangan.

Pengungkapan Informasi untuk Pos-pos aset dan kewajiban yang
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas
pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan
basis kas

   Seluruh penjelasan yang dituntut oleh Paragraf 58 sampai dengan 61
   ini dituangkan dalam Struktur CaLK alternatif dalam Bab VI bagian 6.2.

58. Entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis
akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan pos-
pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas.



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   48
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan




   Pada entitas pelaporan yang sudah menggunakan asas akrual murni,
   suatu proses pengadaan yang belum tuntas sampai pada pengeluaran
   seluruh belanja dari kas negara dan penerimaan Berita Acara Serah
   Terima Barang mungkin sudah membukukan komitmen kontrak yang
   ditandatangani sebagai dasar pencatatan aset tetap dengan nilai
   sebesar nilai kontrak. Di pihak lain, entitas yang menggunakan asas
   kas menuju akrual mungkin baru mencatat aset tetap dalam pos
   Konstruksi dalam Pengerjaan dengan nilai sebesar nilai yang
   tercantum dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan. Perbedaan ini
   akan dapat lebih dimaklumi jika entitas yang menggunakan asas
   akrual murni menyajikan rekonsiliasinya dengan basis kas menuju
   akrual.

59. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan pada paragraf 26 dan
76 memungkinkan entitas pelaporan menyusun laporan keuangannya
dengan basis akrual untuk pendapatan dan belanja. Entitas pelaporan
tersebut harus menyediakan informasi tambahan termasuk rincian
mengenai output entitas dan outcome dalam bentuk indikator kinerja
keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain
mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.
Hal ini dimaksudkan agar pembaca laporan dapat memahami pos-pos aset
dan kewajiban yang timbul dikarenakan penerapan basis akrual pada pos-
pos pendapatan dan belanja, seperti pendapatan yang diterima di muka,
biaya dibayar di muka, dan biaya penyusutan/depresiasi. Pos-pos aset
dan kewajiban tersebut merupakan akibat dari penerapan basis akrual
atas pos-pos pendapatan dan belanja.

   Dengan kasus yang diuraikan alam paragraf 58 maka rekonsiliasi yang
   diharapkan akan dapat menunjukkan bahwa pengguna basis akrual
   murni akan mencatatkan kewajiban dan akumulasi penyusutan yang
   lebih besar daripada yang menggunakan basis kas menuju akrual,
   terutama jika rekonsiliasi terjadi pada tahun berjalan jika aset sudah
   dicatat sebagai aset tetap.

60. Tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk menyajikan hubungan antara
Laporan Kinerja Keuangan dengan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan
rekonsiliasi dimulai dari penambahan/penurunan ekuitas yang berasal dari
Laporan Kinerja Keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual. Nilai
tersebut selanjutnya disesuaikan dengan transaksi penambahan dan
pengurangan aset bersih dikarenakan penggunaan basis akrual yang
kemudian menghasilkan nilai yang sama dengan nilai akhir pada Laporan
Realisasi Anggaran.

   Oleh karena pada akuntansi berbasis akrual penuh digunakan Laporan
   Kinerja Keuangan sebagai laporan yang menunjukkan hasil operasi
   anggaran, maka rekonsiliasi dapat dimulai dari catatan yang tercantum
   pada Laporan Kinerja Keuangan. Dengan kasus pada paragraf 58,
   rekonsiliasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi
   data keuangan sebagai berikut:




Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   49
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


    Transaksi             Catatan dengan Basis      Catatan dengan Basis
                          Akrual Penuh              Kas Menuju Akrual
    Tanggal 31 Des:       Laporan       Kinerja     Laporan      Realisasi
    Kontrak               Keuangan:                 Anggaran:
    pengerjaan
    bangunan    senilai   (Db) Belanja     Modal (Db) Belanja         Modal
    Rp3         milyar,   Rp3 M                  Rp1,5 M
    menurut      Berita
    Acara    Kemajuan     Neraca:                   Neraca:
    Pekerjaan     baru
    selesai 60% dan       (Kr) Kas Rp 1,5 M         (Kr) Kas Rp 1,5 M
    baru dibayar Rp1,5    (Kr) Hutang Rp1,5 M       (Db) Konstruksi dalam
    milyar                (Db) Bangunan Rp 3 M      Pengerjaan Rp1,8 M
                          (Kr)     Diinvestasikan   (Kr) Hutang Rp300 juta
                          dalam Aset Tetap Rp3      (Kr)     Diinvestasikan
                          M                         dalam     Aset    Tetap
                                                    Rp1,5 M

   Dengan data di atas, maka rekonsiliasi antara kedua basis adalah
   sebagaimana jurnal rekonsiliasi berikut:

   Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap Rp 1,500 juta
   Hutang                                1,200 juta
   Konstruksi dalam Pengerjaan           1,800 juta
             Bangunan                                      Rp3,000 juta
             Belanja Modal                                    1,500 juta

   Dengan jurnal di atas, maka catatan di dalam Laporan Kinerja
   Keuangan dan neraca entitas berbasis akrual penuh akan sama dengan
   catatan seandainya ia mencatat dengan basis kas menuju akrual.

61. Untuk memudahkan pengguna daftar rekonsiliasi dan penjelasan atas
kondisi yang ada pada paragraf 59 dan 60, harus disajikan sebagai bagian
dari Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

   Seluruh pengungkapan yang dituntut oleh paragraf 62 sampai dengan
   65 ini dimuat dalam Struktur CaLK alternatif ini dalam Bab VII.


62. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan
informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi
pembaca laporan.
63. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila
belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan,
yaitu:
 (a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat
    entitas tersebut berada;
(b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
(c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan
    operasionalnya.


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–    50
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan




64. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-
kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
(a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
(b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh
   manajemen baru;
(c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
dan
(d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.
(e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya
   pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

   Komitmen atau kejadian kontinjensi yang perlu disajikan adalah
   berbagai kejadian, yang umumnya berkaitan dengan litigasi atau
   penuntutan atau penggugatan yang menjadikan pemerintah sebagai
   pihak tergugat. Keberatan atas ketetapan pajak, tuntutan restitusi
   pajak, atau aksi masal untuk menuntut ganti rugi, adalah contoh-
   contoh populer untuk kejadian kontinjensi. Sepanjang tuntutan ini
   belum mampu menghasilkan kemungkinan nilai restitusi atau ganti
   rugi yang harus dibayar oleh negara secara meyakinkan maka kejadian
   ini cukup diungkapkan secara naratif dengan atau tanpa menyebut
   potensi kerugian yang ditimbulkan.

   Kejadian kontinjensi yang berkemungkinan mendatangkan keuntungan
   bagi pemerintah, atas dasar kehati-hatian tidak perlu dicatatkan dalam
   Catatan atas Laporan Keuangan.

65. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap standar berlaku sebagai
pelengkap standar ini.

SUSUNAN 1
66. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan
membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan
atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai
berikut:
(a) Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target
    Undang- Undang APBN/Perda APBD;
(b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
(c) Kebijakan akuntansi yang penting:
    i. Entitas pelaporan;
    ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
    iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan
         keuangan;
    iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan
         ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
         oleh suatu entitas pelaporan;
    v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk
         memahami laporan keuangan.
(d) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
    i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;




Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   51
                              Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


    ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
        Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka
        Laporan Keuangan.
(e) Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan
    dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan
    rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan
    yang menggunakan basis akrual;
(f) Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum
    daerah.

   Sebagaimana sudah diuraikan pada bagian awal, Susunan atau
   Struktur CaLK yang dimaksud dalam Bagian Susunan ini sudah dicoba
   dilengkapi secara lebih rinci dengan memakai Struktur atau Susunan
   alternatif. Selain untuk mencoba lebih menyesuaikannya dengan
   aturan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Struktur alternatif ini juga
   diharapkan akan dapat lebih lengkap dan sistematis.

   Apabila masih ada informasi yang dianggap perlu dikemukakan demi
   memenuhi suatu prinsip pengungkapan yang memadai, tetapi belum
   termuat dalam Bab I sampai dengan VI, maka informasi tersebut
   dapat dimuat dalam Lampiran

   Sebagai contoh, Lamppiran dapat memuat antara lain hal-hal sebagai
   berikut:
   1)    Laporan realisasi anggaran pendapatan negara dan hibah
         menurut unit kerja dan kode rekening serta belanja pemerintah
         menurut unit kerja dan kode program
   2)    Laporan realisasi belanja pemerintah menurut fungsi dan
         subfungsi
   3)    Laporan realisasi belanja pemerintah menurut jenis belanja
   4)    DIPA/DPA Luncuran tahun anggaran per bagian anggaran
   5)    Laporan realisasi dana perimbangan
   6)    Laporan realisasi dana otonomi khusus dan penyesuaian
   7)    Laporan realisasi pengembalian belanja
   8)    Saldo kas di KPPN per daerah
   9)    Saldo rekening pemerintah di bank-bank
   10)   Saldo kas di bendahara pengeluaran
   11)   Dan lain lain




Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                          PSAP 04–   52
                                 Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan


                             DAFTAR BACAAN

1.    UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
2.    UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.    UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
      Keuangan Negara;
4.    UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.    UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6.    UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
      Pemerintahan Daerah;
7.    PP No. 14/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah,
      sebagaimana telah diubah dengan PP No. 33/2006;
8.    PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9.    PP No. 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
      Kementerian Negara/ Lembaga;
10.   PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU;
11.   PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12.   PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah;
13.   PP No. 55/2005 tentang Perimbangan Daerah;
14.   PP No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15.   PP No. 57/2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
16.   PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.   PP No. 65/2005 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan
      dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18.   PP No. 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan
      Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
19.   PP No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
20.   PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
21.   PP No. 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
      Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
      Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
      Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
22.   PP No. 8/2007 tentang Investasi Pemerintah;
PP No. 39/2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;




Komite Standar Akuntansi Pemerintahan                              PSAP 04–   53

								
To top