Get documents about "PERAN PARTI-PARTI POLITIK ISLAM
Document Sample
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM MEREK DI INDONESIA
oleh : Nurwidiatmo, SH., MH., MM.
Abstract
The violation of the trade mark of any product was based on a personal interest.
Economically, it has inflicted financial loss for the owner or the producers. From the legal perspective,
the writer seeks to analyze how the Act concerned, such as the Act No 19/1999 and the Act No.
15/2001 could be able to protected the producers from the plagiarism of their products. Through the
normative-descriptive approach, he concludes that, theoretically, the Act concerned has been
protected the producers, but in realities violation for personal interest. Acoording to the writers, the
main problem is how the apparatus should apply the Act without any vested interest. The other is how
low sanction given by the judge to the law breakers.
Keywords : violation the trade mark, plagiarism of product, vested interest of the apparatus, law
breakers.
A. Latar Belakang Masalah 110 Tahun 2001 sebagai penyempurnaan
Dalam rangka menghadapi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang
perdagangan bebas, merek dagang dipandang tidak sesuai lagi dalam menghadapi
merupakan objek yang sangat penting, hal ini era perdagangan global. Pada intinya
karena adanya aspek ekonomi yang melekat penyempurnaan tersebut menyangkut aspek
pada merek-merek tersebut, contoh di dunia pemidanaan, yaitu pidana denda antara 200
perdagangan internasional seperti merek Lea, juta s.d. 1 milyar, kemudian delik biasa pada
Honda, Yamaha, Philips, Gudang Garam dan UU No. 15 Tahun 2001 menjadi delik aduan.
sebagainya, merupakan merek yang Merek adalah suatu tanda, yaitu
meningkatkan nilai jual. menunjukkan siapa yang bertanggungjawab
Merek yang melekat pada suatu terhadap barang-barang dari merek dagang
produk dapat menggambarkan mutu baik tersebut yang dijual kepada masyarakat. Merek
tidaknya suatu produk dari sisi barang atau dapat dipakai untuk membedakan antara
jasa. Oleh karena itu keberadaan merek barang yang satu dengan barang yang lain
tersebut di tengah aktivitas perekonomian yang sejenis yang dikeluarkan oleh pembuat,
masyarakat, perlu diatur dan ditertibkan dalam pabrik atau penjual. Setiap merek yang
suatu peraturan yang mengikat untuk digunakan harus mempunyai daya pembeda
menjamin terhindarnya pemakaian atau dan harus orsinil. Artinya merek tersebut belum
penggunaan merek oleh orang atau badan pernah digunakan oleh perusahaan lain.
yang tidak berhak. Masyarakat yang sudah menentukan
Banyak terjadi aktivitas masyarakat pilihan terhadap barang dengan merek
pemakaian merek orang lain secara tanpa hak, tertentu, umumnya cenderung untuk memakai
konsekuensi dari perbuatan tersebut barang dengan merek tersebut. Merek yang
mengakibatkan kerugian bagi para konsumen. sudah dikenal masyarakat dan tetap dapat
Adapun perbuatan dimaksud seperti mempertahankan kualitas barangnya
membonceng reputasi merek terkenal yang merupakan pilihan dan garansi bagi
bermutu baik, tentu akan merugikan si pemilik masyarakat (konsumen).
merek dan sekaligus mengecoh konsumen. Dalam perkembangan lebih jauh,
Perbuatan menggunakan merek yang sama merek lebih difungsikan sebagai jaminan
sebahagian atau seluruhnya atau pada kualitas produk barang yang semakin nyata,
pokoknya sama dengan merek orang lain.
Diberlakukan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 secara definitif tanggal 2
Agustus 2001 dan telah dimuat dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 102
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
khususnya dalam kaitan dengan produk- mengenalnya. Hal inilah yang menjadi
1
produk bergengsi. penyebab banyaknya merek-merek yang
Dalam hal ini, konsumen yang sudah berhasil menembus pasar, ditiru oleh
membeli suatu produk bukan lagi karena perusahaan lain.
dikaitkan dengan kualitas barang saja, tetapi Masalah merek, jika ditinjau dari aspek
lebih penting karena kekuatan simbolik dari hukum mempunyai faktor penting yang
produk yang memakai merek tertentu itu. berhubungan dengan kepentingan masyarakat
Ketika sistem perdagangan menjadi secara umum, dan kepentingan pemilik merek.
semakin terbuka dan persaingan usaha Dari sudut kepentingan masyarakat, merek
menjadi semakin bebas, merek memiliki arti yang dicantumkan pada suatu produk, di
yang sangat penting baik bagi produsen samping merupakan jaminan kualitas atas
maupun konsumen. Bagi pihak produsen, barang yang dibeli, juga merupakan
pemberian merek atas hasil produksinya, perlindungan hukum terhadap masyarakat
selain untuk membedakan dengan produk konsumen agar mereka tidak terkecoh atas
perusahaan lain yang sejenis, dimaksudkan barang yang dibelinya melalui merek yang
juga untuk membangun citra perusahaan merupakan tanda pengenal, konsumen dapat
khususnya dalam pemasaran. Bagi pihak membedakan barang dari perusahaan yang
konsumen sendiri, merek memiliki penafsiran satu dengan barang dari perusahaan lainnya
2
arti yang berbeda-beda. Selain untuk yang sejenis.
mempermudah proses pembelian, penggunaan Dari sudut kepentingan pemilik merek,
barang dengan merek juga merupakan suatu pencantuman merek pada barang yang
status harga diri. produksinya pada barang yang
Keadaan yang demikian ini menjadikan diperdagangkan menjamin adanya suatu
merek mempunyai nilai ganda. Pertama, merek kepastian hukum, bahwa dialah yang
berperan sebagai alat kompetisi, yang sebenarnya sebagai pemegang hak atas
memungkinkan pemegangnya memiliki kinerja merek tersebut. Berdasarkan ketentuan
lebih baik dalam kegiatan pemasaran untuk Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, hak
dinikmati sendiri hasil kegiatannya. Kedua, atas merek diberikan kepada pemilik yang
merek tersebut berfungsi sebagai alat pertama kali mendaftarkan mereknya pada
monopoli, yaitu berdasar atas pemakai yang kantor merek.
berdasarkan ketentuan Undang-undang diberi Hak atas merek adalah hak khusus
hak untuk mempergunakannya dan melarang yang diberikan oleh Pemerintah atau negara
pemakaian merek tersebut oleh pelaku pasar kepada pemilik merek untuk menggunakan
yang lain tanpa seizin pemiliknya. merek tersebut atau memberi izin pihak lain
Terhadap suatu produk yang untuk menggunakannya karena itu merek
mempunyai merek dan telah berhasil harus didaftarkan di kantor umum pendaftaran
menembus pasar dengan sukses, biasanya merek. Pihak lain tidak dapat menggunakan
perusahaan pesaing akan mencoba untuk merek yang sudah terdaftar tanpa izin
membuat copy produk yang sejenis, baik pemiliknya. Jika ada pihak ingin
dengan cara mengubah nama yang sedikit mempergunakan merek yang telah terdaftar,
berbeda, atau kemasan yang tak jauh berbeda haruslah mengadakan perjanjian lisensi dan
dengan aslinya, dengan harga serta kualitas mendaftarkannya di kantor merek.
yang jauh lebih rendah dari produk aslinya. Apabila suatu merek yang terdaftar,
Perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan tanpa izin dari pemiliknya ditiru oleh pihak lain,
pesaing ini dimaksudkan untuk menembus baik yang sama pada pokoknya maupun pada
pasar. Dasar pertimbangannya ialah karena keseluruhannya maka hal ini merupakan
jika perusahaan ingin membuat produk yang pelanggaran hak atas merek. Adanya
sama dengan yang sebelumnya telah beredar pelanggaran hak atas merek ini menimbulkan
di masyarakat, meskipun mungkin kualitas kerugian bagi pemilik merek terdaftar. Produk
produk tersebut prima, namun bila dilakukan yang dijual dengan merek tiruan itu lambat laun
dengan menggunakan bentuk (kostum) baru, akan mengurangi omzet penjualan produk
masyarakat konsumen sama sekali belum
2
Cita Citrawinda Priapantja, “Beberapa Masalah
1
Suyud Margono dan Longgus Hadi, Pembaharuan Pendaftaran dan Perlindungan Merek
Perlindungan Hukum Merek, CV. Norindo Indonesia”, makalah seminar BPHN, Jakarta,
Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002. hal. 28 1997/1998
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 103
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
pemilik merek yang asli. Masyarakat yang lain untuk barang dan/atau jasa
membeli produk tersebut mengira bahwa sejenis yang diproduksi dan/atau
barang atau jasa yang dibeli berasal dari diperdagangkan, dipidana dengan
pemilik merek terdaftar. Keadaan ini akan lebih pidana penjara paling lama 5 (lima)
merugikan pemilik merek terdaftar kalau tahun dan/atau denda paling banyak
kualitas dari barang yang memakai merek Rp 1.000.000.000.00,- (satu miliar
tiruan yang kurang baik. rupiah).
Pada umumnya, pelanggaran hak atas
merek yang sering terjadi adalah pemalsuan Lebih lanjut Pasal 91 yang berbunyi :
merek dan peniruan merek. Perusahaan atau
pihak yang melakukan perbuatan yang Barangsiapa dengan sengaja dan
merugikan masyarakat konsumen dan pemilik tanpa hak menggunakan merek
merek ini dapat disebut melakukan persaingan yang sama pada pada pokoknya
yang tidak wajar (curang), sehingga dengan merek terdaftar milik pihak
menimbulkan kerugian bagi pihak lain. lain untuk barang dan/atau jasa
Persaingan curang yang menyangkut sejenis yang diproduksi dan/atau
hak milik intelektual, dalam hal ini merek, juga diperdagangkan, dipidana dengan
harus diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pidana penjara paling lama 4
yang berhubungan dengan pelanggaran hak di (empat) tahun dan/atau denda paling
bidang merek. banyak Rp 800.000.000.00,-
Sebagaimana diketahui, Undang- (Delapan ratus juta rupiah).
undang merek yang lama (UU No. 21 Tahun
1961) sama sekali tidak mengatur mengenai Ketentuan ini mengatur proses
persaingan curang dan pemalsuan merek pidana pihak-pihak yang dengan sengaja dan
dagang. Beberapa kelemahan dari UU No. 21 tanpa hak menawarkan kepada konsumen
Tahun 1961 karena tidak memberi jaminan atau memperdagangkan barang-barang atau
kepastian hukum. Selain itu kelemahan lain jasa yang sejenis dengan merek yang sama
dari UU merek yang lama tidak melarang orang pada pokoknya ataupun keseluruhannya
atau badan hukum memakai merek yang sama dengan merek terdaftar milik orang atau badan
pada pokoknya, pada waktu yang bersamaan, hukum lain.
asalkan untuk barang yang tidak sejenis. Untuk memperoleh kedudukan
UU No. 15 Tahun 2001 yang hukum sebagai pemegang hak atas merek,
menganut sistem konstitutif, memberikan angin seseorang atau badan hukum harus
segar bagi pemilik merek karena adanya mengajukan permohonan pendaftaran merek.
kepastian hukum dan perlindungan hukum atas Undang-undang merek yang baru ini
merek. menekankan pada prosedur pemeriksaan yang
Adanya kepastian hukum hak atas intensif, baik menyangkut persyaratan formal
merek itu tercermin dalam proses pemeriksaan maupun materil, sebelum akhirnya suatu
permohonan pendaftaran yang intensif. merek dapat diterima pendaftarannya atau
Pemeriksaan permohonan pendaftaran merek ditolak.
terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pengumuman Apabila secara hukum telah disetujui
pendaftaran merek, dan tahap pemeriksaan permohonan pendaftaran merek, maka
3
oleh kantor merek. petugas pendaftaran akan mendaftarkan
merek yang bersangkutan, dan dengan
Dengan adanya ketentuan pidana didaftarkannya merek tersebut dengan bukti
yang diatur dalam Undang-undang No.15 pemberian sertifikat merek, maka hak atas
Tahun 2001, yaitu dalam Pasal 90 yang merek secara hukum diberikan kepada pemilik
berbunyi : merek terdaftar.
Adanya kepastian hukum hak atas
Barangsiapa dengan sengaja dan merek itu tercermin dalam proses pemeriksaan
tanpa hak menggunakan merek permohonan pendaftaran yang intensif.
yang sama pada keseluruhannya Pemeriksaan permohonan pendaftaran merek
dengan merek terdaftar milik pihak terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pengumuman
3
C.S.T. Kansil, Hak Milik Intelektual, Sinar
Grafika, Jakarta, 1992, hal. 154
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 104
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
pendaftaran merek dan tahap pemeriksaan merek terdaftar. Demikian pula pemilik merek
4
oleh kantor merek. terkenal yang belum terdaftar, tidak dapat
Secara yuridis, dengan diberikannya mengajukan gugatan pembatalan merek
hak kepada seseorang atau badan hukum atas sebelum yang bersangkutan mengajukan
suatu merek, maka mereknya dapat digunakan permohonan pendaftaran pada kantor merek.
dalam industri atau perdagangan, dan dengan Berkenaan dengan hak milik
pihak lain dilarang untuk menggunakan merek intelektual, khususnya peraturan di bidang
yang bersangkutan tanpa izin dari pemilik merek telah beberapa kali mengalami
merek. Pendaftaran merek ini merupakan perubahan mulai dari UU No. 21 Tahun 1961,
perlindungan hukum bagi pemilik merek untuk kemudian UU No. 19 Tahun 1992, UU No. 14
mencegah pelaku pasar lainnya memperoleh Tahu 1997 dan terakhir UU No. 15 Tahun
akses langsung atas pasarnya. 2001. diberlakukannya UU No. 15 Tahun 2001
Pendaftaran merek memberikan hak telah memberikan perlindungan hukum dan
kepada si pemilik merek untuk memonopoli kepastian hukum terhadap pemilik merek
pemakaian merek dan melarang pemakaian dengan mengancam pelaku pelanggaran hak
merek tersebut oleh pelaku pasar yang lain. atas merek dengan ancaman pidana penjara
Menurut Djoko Prakoso : selama 1-5 tahun dan denda 200 juta sampai
satu miliar, aturan ini dimaksudkan untuk
Undang-undang merek memberi hak menekan pelanggaran hak atas merek melalui
monopoli kepada pengusaha yang ancaman pidana, namun demikian
mendaftarkan mereknya. pelanggaran masih saja terjadi, berikut ini
Keuntungan dari monopoli tersebut pelanggaran hak atas merek yang penulis kutip
merupakan perangsang bagi dari Dirjen Haki Departemen Kehakiman dan
pengusaha untuk memelihara HAM RI. Pada tahun 2003 terdapat 24 perkara
barang-barang yang diproduksi merek, tahun 2002 terdapat 29 perkara, tahun
maupun yang diperdagangkan, 2001 terdapat 56 perkara, tahun 2000 terdapat
tetapi pemberian hak monopoli harus 59, tahun 1999 terdapat 102 perkara.
diatur tidak hanya memberi Pelanggaran hak atas merek dari tahun 1999
keuntungan kepada pengusaha, s.d. 2003 menunjukkan intensitas yang cukup
5
tetapi juga kepada konsumen. tinggi.
Pelanggaran hak atas merek terjadi
Pemberian hak monopoli kepada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi
pemilik merek oleh Undang-undang pada berawal pada tahun 1996, pelanggaran Merek
dasarnya tidak saja untuk kepentingan pemilik Dagang pada produk bermerek Kings Sofa
merek, tetapi juga untuk kepentingan Ekspor Quality dalam putusan Pengadilan
perlindungan kepada konsumen, hal mana Negeri Jambi tanggal 20 Maret 1997 No.
telah dijelaskan oleh Djoko Prakoso bahwa 83/Pil.B/1996/PN Jambi jo Putusan Mahkamah
perundang-undangan harus memperhatikan Agung RI tanggal 29 Juli 1998 Reg. No.
tidak hanya kepentingan dunia usaha tetapi 549K/Pid/1997, dimana pelanggar hanya
juga kepentingan konsumen. dijatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dan
Sistem konstitutif yang dianut oleh tahun 2001 pelanggar kasus Cuka Getah cap
Undang-undang merek yang baru ini Gentong dalam putusan Pengadilan Muara
dimaksudkan untuk memberikan kepastian Bungo 25 September 2000, No :
hukum kepada pemilik merek terdaftar, di 170/Pid/B/2000/PN Mab. Dengan menghukum
samping itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun terdakwa dengan pidana penjara selama 10
2001 juga memberikan hak kepada pihak yang bulan, denda Rp 750.000.00,-. Terakhir pada
berkepentingan untuk menggugat pembatalan tahun 2002 terjadi perselisihan antara anggota
GAPEKNAS Jambi tentang penggunaan Logo
dan Merek jasa GAPEKNAS, dimana kedua
4
Rodjino, Pendaftaran merek sebagai salah satu belah pihak yang bersengketa merasa lebih
cara untuk mencegah perbuatan curang, makalah berhak menggunakan merek jasa tersebut.
disampaikan pada temu wicara nasional Dari fakta ini menunjukkan bahwa persoalan
penanggulangan perbuatan curang, Jakarta, 6-7 merek tidak hanya menyangkut masalah
Oktober 1994, hal. 168 pelaku bisnis tetapi telah dan mempengaruhi
5
DJoko Prakoso, Perselisihan hak atas merek di kondisi ketenangan, ketentraman dan
Indonesia cetakan I, Liberty, Jogjakarta, 1987, hal. kenyamanan masyarakat dalam melakukan
5 transaksi.
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 105
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
Berdasarkan uraian di atas, penulis merek terdaftar milik pihak lain, berarti pelaku
tertarik untuk mengkaji bagaimana penerapan telah melakukan perbuatan melawan hukum
hukum merek menurut UU No. 19 Tahun 1992, secara perdata.
UU No. 14 Tahun 1997 dan UU No. 15 Tahun Dari aspek hukum pidana, akan
2001 dilihat dari aspek hukum ekonomi. dilihat apakah perbuatan dengan sengaja
menggunakan merek yang sama pada
keseluruhannya atau yang sama pada
B. Identifikasi Masalah pokoknya saja dengan merek terdaftar milik
Berbagai kebijakan hukum telah pihak lain merupakan Onrechts atau Onwet.
dilakukan khususnya pembaharuan UU Merek Suatu perbuatan dapat dikatakan onrechts
mulai dari UU No. 21 Tahun 1961 sampai (melawan hukum) dalam hukum pidana, jika
dengan UU No.15 Tahun 2001, salah satu perbuatan tersebut menusuk rasa keadilan
masalah yang perlu mendapat perhatian masyarakat perbuatan mana menimbulkan
adalah penerapan hukum terhadap kejahatan kerugian bagi kepentingan umum. Keadaan ini
atau pelanggaran kepemilikan hak kekayaan akan lebih merugikan pemilik merek terdaftar,
intelektual khususnya di bidang merek, kalau kualitas dari barang yang memakai
sehingga pemilik yang bersangkutan terjamin merek tiruan kurang baik dan cenderung
pemakaiannya atau penggunaan merek menipu konsumen, karena ada kesamaan atau
terhindar dari peniruan dan pemalsuan oleh kemiripan, sehingga menyebabkan
orang atau badan yang tidak berhak. kebingungan bagi konsumen sampai pada
Untuk mengidentifikasi masalah batas dimana mereka kemungkinan keliru
merek ini, akan dilihat dari dua aspek, yaitu : membeli produk tergugat, sehingga merasa
1. Aspek perlindungan hukum merek dalam dirugikan.
penerapan UU merek Perusahaan/pihak yang melakukan
2. Aspek penegakan hukum perbuatan yang merugikan masyarakat
konsumen dan pemilik hak atas merek
Dari aspek hukum perdata, dilihat dianggap melakukan persaingan curang.
dari perbuatan melawan hukum Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
(onrechtsmatigedaad), yang unsur-unsurnya perbuatan dengan sengaja menggunakan
sebagai berikut : merek yang sama pada keseluruhan atau pada
Menurut Setiawan, ada 4 (empat) kriteria pokoknya adalah tindakan melawan hukum
perbuatan melanggar hukum, yaitu : dalam hukum pidana dan merupakan tindak
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pidana di bidang merek.
pelaku; Dilihat dari ancaman pidananya,
2. Melanggar hak subjektif orang lain; apakah ancaman yang telah dirumuskan dalam
3. Melanggar kaedah tatasusila; UU merek telah sesuai dengan idealnya,
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, artinya apakah ancaman pidana yang telah
ketelitian serta sikap hati-hati yang dirumuskan dalam UU merek yaitu pidana
seharusnya dimiliki seseorang dalam penjara 1-5 tahun dan pidana denda 200 juta-1
pergaulan dengan sesama warga miliar adalah setara atau sebanding dengan
masyarakat atau terhadap harta benda kerugian yang diderita oleh pihak yang merasa
6
orang lain. dirugikan. Kasus Domain Name Mustika Ratu,
tetapi yang keluar justru produk sari ayu,
Untuk adanya suatu perbuatan transaksi melalui internet tidak dapat dilakukan,
melanggar hukum tidak disyaratkan adanya sehingga mengakibatkan Mustika Ratu
empat kriteria itu secara kumulatif. Dengan menderita kerugian miliaran rupiah. Penerapan
dipenuhinya satu kriteria saja, secara alternatif, hukum di bidang merek oleh hakim tentunya
berarti telah terpenuhi syarat suatu perbuatan akan dilihat kasus per kasus, antara kasus
melanggar hukum. Demikian pula dengan yang satu mungkin berbeda karakteristiknya
merek, jika seseorang melanggar hak subjektif dengan kasus yang lainnya.
orang lain dengan sengaja dan tanpa hak Dilihat dari aspek perlindungan
menggunakan merek yang sama baik secara hukum merek dalam penerapan UU merek,
keseluruhan atau pada pokoknya dengan maraknya pelanggaran hak atas merek yang
dilakukan dengan cara meniru, membonceng,
menjiplak reputasi merek milik orang lain,
6
Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum menunjukkan indikasi bahwa penerapan
Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992, hal.251 hukum merek, baik dari aspek perdata maupun
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 106
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
aspek pidana belum memperlihatkan atau bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim
belum memberikan perlindungan hukum dalam menjatuhkan putusan dan aparat
kepada pemilik merek dagang terdaftar. petugas kantor pendaftaran merek. Dari
Dilihat dari aspek penegakan hukum, sisi akademis hasil penelitian ini dapat
maraknya pelanggaran hak atas merek dijadikan sumbangan pemikiran bagi
menunjukkan indikasi bahwa penegakan pengembangan ilmu hukum dan dapat
hukum merek belum terlaksana secara optimal. dijadikan sebagai titik tolak bagi penelitian lebih
Oleh karena itu perlu dikaji dari faktor-faktor lanjut.
yang mempengaruhi penegakan hukum
tersebut melalui putusan pengadilan dalam E. Kerangka Konseptual
kasus merek. Untuk memahami tulisan ini, perlu
dikemukakan istilah-istilah yang terkandung
pada judul penelitian, sebagai berikut :
C. Perumusan Masalah Menurut Kamus Besar Bahasa
Bertitik tolak dari uraian yang telah Indonesia, analisis adalah penguraian suatu
dikemukakan pada latar belakang masalah di pokok atas berbagai bagiannya dan
atas, maka permasalahan dalam penelitian ini penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan
dapat dirumuskan sebagai berikut : antara bagian untuk memperoleh pengertian
7
1. Bagaimana prinsip perlindungan hukum yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
merek terhadap pemilik merek dagang Menurut Kamus Besar Bahasa
dilihat dari jenis perlindungan hukum, Indonesia, penerapan adalah pengenaan atau
8
bobot perlindungan hukum, dan cara perihal mempraktekkan Penerapan hukum
perlindungan hukum, melalui : adalah bagaimana mempraktekkan hukum itu
Penerapan UU No. 19 Tahun 1992 sendiri dari yang seharusnya (das sollen) dan
Penerapan UU No. 14 Tahun 1997 hukum yang senyatanya (das sein) dalam hal
Penerapan UU No. 15 Tahun 2001 ini adalah Undang-undang merek.
2. Apakah penegakan hukum merek yang Merek menurut Pasal 1 angka 1 UU
telah diterapkan sesuai dengan Undang- No. 15 Tahun 2001 adalah tanda yang berupa
undang Merek yang berlaku ? gambar, angka-angka, susunan warna atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang
memiliki daya pembeda dan digunakan dalam
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Merek Dagang Pasal 1 angka 2 UU
1. Tujuan Penelitian No. 15 Tahun 2001 adalah merek yang
Berdasarkan pokok permasalahan digunakan pada barang yang diperdagangkan
yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang oleh seseorang atau beberapa orang secara
akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai bersama-sama atau badan hukum untuk
berikut : membedakan dengan barang-barang sejenis
a) Untuk mengetahui prinsip perlindungan lainnya. Untuk selanjutnya pemilik merek yang
hukum merek terhadap pemilik merek dimaksudkan dalam penulisan ini adalah
dagang dilihat dari : jenis perlindungan Pemilik Merek Dagang. Indonesia adalah
hukum, bobot perlindungan hukum dan menunjuk pada yurisdiksi berlakunya UU
cara perlindungan hukum, melalui : merek.
Penerapan UU No. 19 Tahun 1992 Analisis yuridis penerapan hukum
Penerapan UU No. 14 Tahun 1997 merek di Indonesia yang penulis maksudkan
Penerapan UU No. 15 Tahun 2001 pada judul ini adalah untuk menguraikan
b) Untuk mengetahui penegakan hukum bagaimana mempraktekkan atau menerapkan
merek apakah telah diterapkan sesuai UU merek dari yang seharusnya (das sollen)
dengan Undang-undang Merek yang kemudian akan melihat bagaimana prakteknya
berlaku (das sein) dari UU merek yang berlaku dan
pernah berlaku di Indonesia, putusan
2. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat 7
dimanfaatkan, baik dari sisi praktis maupun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus
dari sisi akademis. Dari sisi praktis hasil Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan 1990, hal. 32
8
Ibid, 935
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 107
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
pengadilan tentang kasus merek yang akan 1. Memiliki persamaan pada pokoknya
dikaji adalah kasus merek yang pernah diputus terhadap merek yang dimiliki penggugat;
berdasarkan UU No.19 Tahun 1992, UU No. atau
14 Tahun 1997 dan UU No. 15 Tahun 2001. 2. Persamaan yang menyesatkan konsumen
pada saat membeli produk atau jasa
F. Kerangka Pemikiran tergugat.
Mengacu pada pendapat R.M. Untuk memutuskan bahwa suatu
Suryodiningrat yang menyatakan ada 2 (dua) merek memiliki persamaan pada pokoknya
perlindungan hukum yang dapat diberikan dengan merek yang lain adalah dengan cara
terhadap pemakai merek terdaftar, yaitu (1) membandingkan kedua merek, melihat
perlindungan berdasarkan hukum perdata dan persamaan-persamaan dan perbedaan-
9
(2) perlindungan berdasarkan hukum pidana. perbedaan, memperhatikan ciri-ciri penting dan
Perlindungan secara perdata kasus kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul.
pelanggaran merek dapat digugat berdasarkan Jika merek tersebut sama atau hampir sama,
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum pelanggaran merek telah terjadi. Dalam
Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) yaitu : kasus merek, walaupun sidang perdata telah
tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan, negara masih dapat
membawa kerugian kepada orang lain, melaksanakan sidang pidana. Ancaman pidana
mewajibkan orang yang karena salahnya atas pelanggaran merek sangat berat. Denda
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian dan pidana penjara berkisar antara Rp 200
tersebut. juta-1 miliar dan 1-5 tahun penjara (Pasal 90-
Menurut Setiawan, ada 4 (empat) 95). Perbandingan ancaman hukuman dalam 3
kriteria perbuatan melanggar hukum,yaitu: (tiga) UU merek, yaitu UU No.19 Tahun 1992,
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si UU No.14 Tahun 1997, dan UU No.15 Tahun
pelaku; 2001 akan penulis bahas pada bab II.
2. Melanggar hak subjektif orang lain; Penerapan hukum
3. Melanggar kaedah tatasusila; (rechtstoepassing), menurut Soedjono
11
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, Dirdjosisworo dapat dilihat dari 3 (tiga) aliran :
ketelitian serta sikap hati-hati yang 1. Aliran Legisme, pokok ajarannya adalah
seharusnya dimiliki seseorang dalam hukum adalah undang-undang, dalam
pergaulan dengan sesama warga menerapkan hukum hakim terikat dengan
masyarakat atau terhadap harta benda undang-undang yang sudah ada,
10
orang lain. yurisprudensi tidak penting. Cara
Bagi pemilik hak atas merek atau menerapkan UU melalui silogisme hukum.
penerima lisensi merek dapat menuntut pihak Contoh silogisme hukum; premis mayor,
yang tanpa izin telah menggunakan merek barangsiapa meniru merek orang lain
yang memiliki persamaan pada pokoknya secara keseluruhan dipidana penjara
dengan merek orang lain yang bergerak dalam selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Premis
bidang perdagangan atau jasa yang sama minor, A meniru merek orang lain secara
(Pasal 76 ayat 1 jo Pasal 77). Pengadilan keseluruhan. Kesimpulan A di Pidana
Niaga akan menyidangkan kasus tersebut selama 5 tahun dan denda 1 miliar.
(Pasal 76 ayat 2). Putusan Pengadilan Niaga Kebaikannya, adanya kepastian hukum.
dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di Kelemahannya, UU menjadi kaku.
samping penyelesaian gugatan, para pihak 2. Aliran Freirechtsbewegung, pokok
dapat menyelesaikan sengketa merek melalui ajarannya hakim tidak terikat pada undang-
arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, undang. UU tidak begitu penting, yang
sebagaimana diatur pada Pasal 84 UU No.15 penting adalah yurisprudensi.
Tahun 2001. Kebaikannya, UU senantiasa mengikuti
Ada dua macam pemeriksaan kasus zaman. Kelemahannya adalah hakim
pelanggaran hak atas merek. Salah satu dalam terlalu bebas.
gugatannya harus dapat membuktikan bahwa 3. Aliran Rechtsvinding, pokok ajarannya
merek tergugat: bahwa hakim dalam menerapkan hukum
terikat pada UU, tetapi tidak
9
R.M. Suryodiningrat, Pengantar Ilmu Hukum
11
Merk, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, hal. 28 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum,
10
Setiawan, Op.Cit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.159-161
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 108
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
menyampingkan yurisprudensi. Hakim 3. Alat Pengumpulan Data
12
dalam melaksanakan tugasnya Menurut Soerjono Soekanto di dalam
mempunyai kebebasan yang terikat. penelitian hukum pada umumnya dikenal
tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu
studi dokumen, pengamatan atau
G. Metode Penelitian observasi, dan wawancara atau interview.
Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan
1. Spesifikasi dan Pendekatan Penelitian secara masing-masing atau secara
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersama-sama.
bersifat deskritif dengan meneliti hukum Dalam penelitian ini pengumpulan data
sebagai norma secara teoritis. Oleh karena dilakukan dengan cara :
itu pendekatan yang digunakan adalah b. Studi dokumen yaitu meneliti semua
pendekatan yuridis normatif, didukung dokumen berupa putusan pengadilan
dengan data empiris sebagai pelengkap. yang berhubungan dengan kasus
Pendekatan yuridis normatif terutama pelanggaran hak atas merek.
ditujukan guna mendapatkan hal-hal yang Terhadap kasus ini yang akan
bersifat teoritis : asas, konsepsi, doktrin dianalisis adalah substansi putusan
hukum, serta isi kaedah hukum yang pengadilan, berdasarkan UU No.19
berhubungan dengan penjatuhan hukuman Tahun 1992, UU No.14 Tahu 1997 dan
melalui putusan pengadilan dalam kasus UU No.15 Tahun 2001.
pelanggaran merek. c. Wawancara terhadap : 1) Hakim yang
pernah memutus perkara pelanggaran
hak atas merek, 2) Petugas
2. Jenis Data pendaftaran merek pada Dirjen Hak
a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan Kekayaan Intelektual Departemen
hukum yang mengikat, berupa peraturan Kehakiman dan HAM RI.
perundang-undangan yang berhubungan
dengan masalah yang akan diteliti, yaitu : 4. Teknik Penarikan Sampel
UU No.19 Tahun 1992, UU No.14 Tahun Kasus yang akan diteliti berjumlah 5 (lima)
1997, UU No.15 Tahun 2001 tentang kasus pelanggaran hak atas merek,
Merek dan Putusan Pengadilan kasus dengan teknik penarikan sampel menurut
pelanggaran hak atas merek yang diputus Soerjono Soekanto dalam bukunya
berdasarkan ketiga undang-undang “Pengantar Penelitian Hukum” dapat
tersebut. dilakukan secara, purposive sampling
13
b. Bahan hukum sekunder yang memberikan design yang didasarkan pada kriteria
penjelasan atas bahan hukum primer, sebagai berikut:
berupa hasil-hasil penelitian, literature a. Dapat menjadi barometer putusan
hukum, dan jurnal hukum serta tulisan- pengadilan kasus pelanggaran hak
tulisan lain yang berhubungan dengan atas merek di Indonesia;
masalah yang akan diteliti. b. Dapat menjadi barometer terhadap
c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan kasus pelanggaran hak atas merek di
yang memberikan penjelasan terhadap wilayah hukum Pengadilan Negeri dan
bahan hukum primer maupun sekunder, dapat menjadi acuan bagi
berupa dan kamus besar bahasa penyelesaian pelanggaran hak atas
Indonesia dan majalah hukum. merek;
Data sekunder yang termasuk bahan- c. Variasi keanekaragaman dalam
bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum penyelesaian kasus pelanggaran hak
primer, bahan hukum sekunder dan bahan atas merek oleh hakim peradilan
hukum tertier. Untuk mendapatkan data umum yang sekarang peradilan niaga;
tersebut dilakukan dengan cara penelitian
kepustakaan.
12
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,
UI Press, Jakarta, 1986, hal. 21
13
Ibid., hal 31-193. bandingkan dengan James E.
Mauch & Jack W. Bierth, Guide to the succesfull
dissertasions and these. Marcel Dekker, Inc, New
York, 1993, hal. 112
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 109
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
d. Putusan pengadilan umum/niaga transportasi semakin baik/lancar, juga dengan
menjadi proses penyelesaian kasus dilakukannya promosi maka wilayah
merek yang dapat dijadikan barometer pemasaran barangpun menjadi lebih luas lagi.
bagi hakim dalam memutus kasus Keadaan seperti inilah menambah semakin
pelanggaran hak atas merek; pentingnya merek itu yakni perlu untuk
e. Kelima kasus yang diteliti mewakili membedakan asal-usul dan kualitasnya, juga
dalam penerapan UU Merek No.19 suatu upaya untuk menghindarkan peniruan.
Tahun 1992, UU No.14 Tahun 1997, Pada gilirannya perluasan pasar seperti itu
dan UU No.15 Tahun 2001 juga memerlukan pengertian dalam sistem
perlindungan hukum terhadap merek yang
5. Analisis Data . digunakan pada produk yang diperdagangkan.
Terhadap data yang telah terkumpul Peraturan merek yang pertama dibuat
dilakukan pengolahan data dengan melakukan ialah Merchandise Mark Act pada tahun 1862,
editing. Analisis data dilakukan secara sebelumnya Inggris pada tahun 1857 telah
kualitatif, selanjutnya analisis data ini akan menghadapi sistem pendaftaran merek dari
dipaparkan secara deskritif-analitis. Kemudian hukum Perancis.
dari analisis ini akan ditarik suatu kesimpulan Undang-undang yang dikenal
dengan menggunakan metode induktif. Merchandise Mark Act ini mendasarkan cara
perlindungan dalam bentuk hukuman pidana.
Undang-undang tersebut kemudian dilengkapi
A. Perkembangan Hukum Merek Di dan diperbaharui pada tahun 1887.
Indonesia Selanjutnya terus diperbaharui dan terus
Dalam sejarah perundang-undangan berlaku sampai dibuatnya undang-undang baru
merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pada yang dikenal dengan The Trade Description
masa kolonial Belanda berlaku Reglement Act tahun 1968.
Industriele Eigendom (RIE) yang dibuat dalam Inggris selain memiliki Merchandise
Stb. 1912 No. 245 jo Stb 1913 No.214. Mark, juga mempunyai undang-undang merek
Setelah Indonesia merdeka peraturan lainnya yaitu Merchandise Mark Regritation Act
ini juga dinyatakan terus berlaku, oleh karena 1875, yang diperbaharui pada tahun 1876 dan
sampai dengan tanggal 17 Agustus 1945, 1877 digabungkan ke dalam Patent Design
Indonesia masih memberlakukan ketentuan itu, Trade Mark 1883, selain itu pada tahun 1938
hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 dikeluarkan Trade Mark Act yang pada tahun
ketentuan itu diganti dengan UU No.21 Tahun 1984 atas rekomendasi The Mathys
1961 tentang merek perusahaan dan merek Departementall Committe, undang-undang itu
peniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 diperbaharui dan memasukkan sistem
Oktober 1961 dan dimuat dalam Lembaran pendaftaran merek jasa.
Negara RI No. 290 dan penjelasannya dimuat Berkembangnya perdagangan
dalam tambahan Lembaran Negara RI No. internasional, dibutuhkan sekali peraturan
2341 yang mulai berlaku pada bulan November merek yang luwes dan sederhana serasi
1961. dengan posisi merek yang merupakan bagian
Merek telah digunakan sejak ratusan strategi dari pemasaran. Pada tahun 1973 di
tahun untuk membuktikan tanda produk yang Wina ditandatangani oleh Amerika Serikat dan
dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal Inggris sebagai pemimpin negara-negara
usul barang (indication of origin) merek dan perjanjian Madrid (Madrid Agrement) yaitu
sejenisnya dikembangkan oleh pedagang sebuah perjanjian internasional yang dikenal
sebelum adanya industrialisasi. Bentuk sejenis dengan Trade Mark Registration Treaty.
mulai dikenal dari bentuk tanda resuni Indonesia mengenal hak merek
(Hallmark) di Inggris bagi tukang emas, tukang pertama kali pada saat dikeluarkannya
perak, dan alat-alat pemotong, sistem tanda undang-undang hak milik perindustrian dalam
resuni itu terus dipakai karena bisa Reglement Industriele Eigendom Kolonien
membedakan dari penghasil barang sejenis tersebut 545 tahun 1912. Undang-undang
lainnya. Merek kolonial tahun 1912 ini tetap berlaku
Kebutuhan akan adanya perlindungan sebagai akibat dari penerapan pasal-pasal
hukum atas merek semakin berkembang peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945,
dengan pesatnya. Orang-orang yang UUD RIS 1949 serta UUD Sementara 1950
melakukan peniruan terlebih pula setelah dunia yang kemudian diganti dengan UU Merek
perdagangan telah maju, serta alat-alat No.21 Tahun 1961, UU 1961 tersebut
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 110
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
sebenarnya hanya merupakan ulangan dari UU 3. Tirta Amidjaya yang mensetir pendapat
sebelumnya. Tahun 1992 UU Merek baru Fallmar, memberikan rumusan bahwa
No.19 dan mulai berlaku tanggal 1 April 1993 suatu merek pabrik atau merek perniagaan
menggantikan UU merek tahun 1961. Dengan adalah suatu tanda yang dibtuhkan di atas
adanya undang-undang baru tersebut surat barang atau di atas bungkusannya
keputusan administratif yang terkait dengan gunanya membedakan barang-barang itu
prosedur pendaftaran merekpun dibuat. Dalam dengan barang-barang yang sejenis
16
reformasi pasal-pasal UU tentang merek, lainnya.
Indonesia turut serta dalam meratifikasi 4. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya
perjanjian Internasional merek WIPO. dengan meninjau merek dari aspek
Tahun 1997 dengan Undang-Undang fungsinya, yaitu, suatu merek
No.14 Tahun 1997, UU merek tahun 1992 dipergunakan untuk membedakan barang
diubah dengan mempertimbangkan pasal- yang bersangkutan dengan diberi merek
pasal dari perjanjian Internasional tentang tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan
aspek-aspek yang terkaitkan dengan terhadap mutunya.
perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual 5. Harsono Adi Sumarto, merumuskan bahwa
(TRIPs)-GATT. Pasal-pasal tersebut memuat merek adalah tanda pengenal yang
perlindungan atas indikasi asal dan geografis. membedakan milik seseorang dengan milik
UU tersebut juga mengubah ketentuan dalam orang lain, seperti pada pemilikan ternak
UU sebelumnya dimana pengguna merek dengan memberi tanda cap pada
pertama di Indonesia berhak untuk punggung sapi yang kemudian dilepaskan
mendaftarkan merek tersebut sebagai merek. pada tempat pengembalaan bersama yang
Pada tahun 2001 UU merek baru berhasil luas. Cap seperti itu memang merupakan
dicanangkan oleh pemerintah dengan Undang- tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa
Undang No.15 Tahun 2001, UU tersebut berisi hewan yang bersangkutan adalah milik
tentang berbagai hal yang sebagian besar orang tertentu. Biasanya untuk
sudah diatur dalam UU terdahulu. Beberapa membedakan tanda atau merek digunakan
perubahan penutup yang tercantum dalam UU inisial dari nama pemilik sendiri sebagai
17
No.15 Tahun 2001, adalah penetapan tanda pembedaan.
sementara pengadilan perubahan delik biasa
menjadi delik aduan, Pengadilan Niaga dalam Dengenai arti dari merek juga
memutuskan sengketa merek kemungkinan dijelaskan bab ketentuan umum Pasal 1 butir
menggunakan alternatif penyelesaian sengketa ke 1, Undang-undang No.15 Tahun 2001 yang
dalam Pidana yang diperbuat. berbunyi “merek adalah tanda yang berupa
Berikut ini beberapa pendapat sarjana gambar, nama, kata huruf, angka-angka,
tentang merek : rumusan kombinasi dari unsur-unsur tersebut
1. H.M.N Purwo Sutjipto, memberikan yang memiliki daya pembedaan dan digunakan
rumusan bahwa merek adalah suatu dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
tanda, dengan suatu benda tertentu Telah menjadi kebiasaan pengusaha
dipribadikan, sehingga dapat dibedakan untuk menjual barang-barang yang dihasilkan
14
dengan benda lain yang sejenis. oleh pabrik dengan dibungkus dan pada
2. R. Soekardono, memberikan rumusan pembungkusnya dari barang-barang sejenis
bahwa merek adalah sebuah tanda (ciri) hasil pabrik pengusaha lain tanda itu disebut
dengan mana dipribadikan sebuah barang merek akan tetapi ada juga pengusaha yang
tertentu, dimana perlu juga dipribadikan beranggapan tidak perlu mendirikan pabrik
asalnya barang atau menjamin kualitasnya sendiri, dan merasa puas dengan memesan
barang dalam perbandingan dengan kepada pemilik pengusaha lain.
barang-barang sejenis yang dibuat atau Dalam Undang-undang merek dikenal
diperdagangkan oleh orang-orang atau 2 (dua) pengertian merek :
15
badan perusahaan lain. 1. Merek dagang adalah Merek yang
digunakan pada barang yang
14
H.M.N Purwo Sutjipto, Pengertian Pokok Hukum
16
Dagang Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta, Tirta Amidjaya, Pokok-Pokok Hukum
1984, hal. 82 Perniagaan, Djambatan, Jakarta, 1962, hal.82
15 17
R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid I, Harsono Adi Sumarto, Hak Milik Perindustrian,
Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hal.149 Akademika Presindo, Jakarta, 1990, hal. 94
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 111
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
diperdagangkan oleh seseorang, atau No.15 Tahun 2001. Berikut ini akan diuraikan
beberapa orang secara bersama-sama perbandingan secara normatif tentang pidana
atau badan hukum untuk membedakan dan sistem pemidanaan dari ketiga Undang-
dengan barang-barang sejenis lainnya. undang merek tersebut :
2. Merek jasa adalah Merek yang digunakan
pada jasa yang diperdagangkan pada 1. Pidana dan Sistem Pemidanaan
seseorang atau beberapa orang secara Menurut UU No.19 Tahun 1992 Pidana
bersama-sama, atau badan hukum untuk Pokok
membedakan dengan jasa-jasa sejenis Undang-undang No.19 Tahun 1992
lainnya. (Pasal 81 s.d. Pasal 84) mengatur pidana
Misalnya : PT. Dunlop Indonesia pokok, yaitu : (1) Pidana Penjara lamanya 5-7
memesan kepada PT. Good Year Indonesia tahun; (2) Pidana kurungan lamanya 1 (satu)
untuk membuatkan ban kendaraan bermotor tahun; dan (3) Pidana denda 10-100 juta. Pada
dan ban sepeda dengan dibubuhi merek UU ini tidak diatur pidana tambahan. Pidana
Dunlop. Melihat arti kata merek dan objek yang pokok pidana penjara dan denda dijatuhkan
dilindunginya maka merek digunakan untuk secara kumulasi, sedangkan pidana kurungan
membedakan barang atau produksi satu dan pidana denda dijatuhkan secara alternatif.
perusahaan dengan barang atau jasa produksi Untuk lebih jelasnya pidana dan sistem
perusahaan lain yang sejenis. pemidanaan UU No.19 Tahun 1992 dapat
Dengan demikian dapat dikatakan dilihat pada tabel 1 berikut ini :
merek adalah suatu tanda pengenal asal
barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi
menghubungkan barang dan jasa yang Tabel-1
Pidana dan Sistem Pemidanaan Dalam
bersangkutan dengan produsennya, maka hal UU No.19 Tahun 1992
itu menggambarkan jaminan kepribadian dan
reputasi barang dan jasa hasil usahanya Pas Pidana Pokok
tersebut sewaktu diperdagangkan. No al Sistem
Penjara Denda Pemidanaan
81 100
B. Perbandingan Ancaman Hukuman 1 7 tahun
juta
Kumulasi
(Pidana dan Perdata) Menurut UU No.19 2 82 5 tahun 50 juta Kumulasi
Tahun 1992, UU No.14 Tahun 1997, dan 84 1 tahun
3 10 juta Alternatif
UU No.15 Tahun 2001 (kurungan)
Sistem pemidanaan jika diartikan
secara luas mencakup keseluruhan ketentuan Secara perdata, pemilik merek
perundang-undangan yang mengatur terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi
bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau terhadap orang atau badan hukum yang
dioperasionalkan secara konkrit sehingga menggunakan mereknya sebagaimana diatur
seseorang yang bersalah dijatuhi pidana. pada Pasal 72 UU No.19 Tahun 1992 yaitu :
18
Menurut Adi Hamzah, Pemidanaan adalah
merupakan konkretisasi peraturan pidana “Pemilik merek terdaftar dapat
dalam Undang-undang yang merupakan mengajukan gugatan terhadap orang
sesuatu yang abstrak menjadi sanksi atau badan hukum yang menggunakan
konkrit/individual pada kasus merek tertentu. mereknya, yang mempunyai
Pemidanaan harus jelas manfaatnya bagi persamaan baik pada pokonya atau
perbaikan mental dan proses pembalasan atas pada keseluruhannya secara tanpa
perbuatan yang terintegrasi di dalamnya serta hak, berupa permintaan ganti rugi dan
memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. penghentian pemakaian merek
Mengingat tindak pidana dibidang tersebut“
merek merupakan tindak pidana khusus, maka
sistem pemidanaanpun mengacu pada Lebih lanjut gugatan ganti rugi diatur
Undang-undang khusus, yaitu UU No.19 pada Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal
Tahun 1992, UU No.14 Tahun 1997, dan UU 76, sedangkan untuk gugatan pembatalan
merek diatur pada Pasal 86 dan Pasal 87 UU
No.19 Tahun 1992.
18
Adi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan
dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita,
Jakarta, 1986, hal. 73
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 112
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
2. Pidana dan Sistem Pemidanaan 3. Pidana dan Sistem Pemidanaan
Menurut UU No.14 Tahun 1997 Pidana Menurut UU No.15 Tahun 2001 Pidana
Pokok Pokok
UU No.14 Tahun 1997 mengatur Undang-undang No.15 Tahun 2001
pidana pokok (Pasal 81 s.d. Pasal 84), yaitu : mengatur pidana pokok (Pasal 90 s.d. Pasal
(1) Pidana penjara lamanya 5-7 tahun; (2) 94), yaitu : (1) Pidana penjara lamanya 4-5
Pidana kurungan lamanya 1 tahun; (3) Pidana tahun; (2) Pidana kurungan lamanya 1 tahun;
denda besarnya 10-100 juta. Pada UU ini tidak (3) Pidana denda besarnya 200 juta-1 miliar.
diatur pidana tambahan. Pidana pokok pidana Pada UU ini tidak diatur pidana tambahan.
penjara dan denda dijatuhkan secara kumulasi, Pidana pokok pidana penjara dan denda
sedangkan pidana kurungan dan pidana denda dijatuhkan secara secara alternatif atau
dijatuhkan secara alternatif. Pasal 81, Pasal kumulasi, sedangkan pidana kurungan dan
82, Pasal 82 A, Pasal 82 B, adalah kejahatan pidana denda dijatuhkan secara alternatif.
sedangkan Pasal 84 adalah pelanggaran. Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, adalah
Untuk lebih jelasnya pidana dan delik aduan sedangkan Pasal 94 adalah
sistem pemidanaan dalam UU No.14 Tahun pelanggaran.
1997 dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini : Untuk lebih jelasnya pidana dan sistem
pemidanaan UU No.15 Tahun 2001 dapat
dilihat pada tabel 3 berikut ini :
Tabel-2
Pidana dan Sistem Pemidanaan Dalam
UU No.14 Tahun 1997
Tabel-3
Pidana dan Sistem Pemidanaan Dalam
No Pasal Pidana Pokok Sistem
UU No.15 Tahun 2001
Penjara Denda Pemidanaan
81 100 No Pasal Pidana Pokok Sistem
1 7 tahun kumulasi
juta Penjara Denda Pemidanaa
2 82 5 tahun 50 juta idem
90 alternatif/ku
82 A (1) 100 1 5 tahun 1 miliar
3 7 tahun idem mulasi
juta
2 91 4 tahun 800 juta idem
4 82 A (2) 5 tahun 50 juta idem
3 92 (1) 5 tahun 1 miliar Idem
5 82 B 5 tahun 50 juta idem
4 92 (2) 4 tahun 800 juta Idem
84 1 tahun
6 10 juta alternatif 5 93 4 tahun 800 juta Idem
kurungan
94 1 tahun
6 200 juta alternatif
kurungan
Secara perdata, pemilik merek
terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap Secara perdata, penyelesaian
orang atau badan hukum yang menggunakan sengketa merek berupa gugatan atas
mereknya sebagaimana diatur pada Pasal 72 pelanggaran merek diatur pada Pasal 76 UU
UU No.14 Tahun 1997 yaitu : No.15 Tahun 2001 yaitu :
“Pemilik merek terdaftar dapat “Pemilik merek terdaftar dapat
mengajukan gugatan terhadap orang mengajukan gugatan terhadap pihak
atau badan hukum yang menggunakan lain yang secara tanpa hak
mereknya, yang mempunyai menggunakan Merek yang mempunyai
persamaan baik pada pokonya atau persamaan pada pokonya atau
pada keseluruhannya secara tanpa keseluruhannya untuk barang atau
hak, berupa permintaan ganti rugi dan jasa yang sejenis berupa : a. gugatan
penghentian pemakaian merek ganti rugi, dan/atau; b. penghentian
tersebut“ semua perbuatan yang berkaitan
dengan penggunaan Merek tersebut“
Lebih lanjut gugatan ganti rugi diatur
pada Pasal 73, Pasal 79 B (pemegang hak Lebih lanjut diatur pada Pasal 77,
atas indikasi geografis). Pasal 78, Pasal 79. Penghapusan merek
kolektif dapat diajukan pihak ketiga dalam
bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga
yang diatur dalam Pasal 67. Gugatan
pembatalan merek sebagaimana diatur pada
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 113
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70. Pemegang hak kepada pihak yang berhak atas merek. Untuk
atas indikasi—geografis yang tanpa hak yang memperoleh hak atas merek, undang-undang
diatur pada Pasal 57 ayat 1 dan 2. selain menentukan persyaratan-persyaratan tertentu
penyelesaian gugatan, para pihak dapat yang harus dipenuhi, tergantung dari sistem
menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau yang dianut oleh suatu negara. Sistem tersebut
Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaiman biasanya dibedakan antara sistem konstitutif
diatur pada Pasal 84 UU No.15 Tahun 2001. dan sistem deklaratif.
Di negara Indonesia, sistem yang
A. Hak Atas Merek dianut pada saat ini adalah sistem konstitutif,
Perlindungan hukum terhadap Hak yaitu diman hak atas merek diperoleh karena
Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah pendaftarannya. Hal ini tercantum dalam Pasal
semakin penting sebagai dampak dari 3 undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang
globalisasi pengaturan mengenai merek sesuai Merek yang berbunyi : “Hak atas merek adalah
dengan ketentuan hukum internasional juga hak khusus yang diberikan kepada pemilik
menjadi penting bahkan tidak dapat dihindari. merek yang terdaftar dalam daftar umum
Globalisasi ditandai antara lain dengan merek untuk jangka waktu tertentu
masuknya merek-merek produk luar negeri menggunakan sendiri merek tersebut atau
yang sebagian besar diantaranya adalah memberi ijin kepada seseorang atau badan
merek-merek terkenal. Keadaan yang demikian hukum untuk menggunakannya”.
menuntut pengaturan pemberian perlindungan Mengenai arti dari merek itu sendiri,
hukum yang lebih tepat baik kepentingan dijelaskan dalam bab ketentuan umum Pasal 1
konsumen, maupun kepada pemilik atau butir kesatu yang berbunyi : “Merek adalah
pemegang hak atas merek, sebagaimana tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf,
halnya dengan undang-undang telah angka-angka rumusan, atau kombinasi dari
mengalami beberapa kali perubahan yaitu unsur-unsur tersebut yang memiliki daya
dengan berlaku Regliment Indutrial Eigendom pembedaan dan digunakan dalam kegiatan
19
(RIE) yang dimuat dalam stb. 1912 No.545 jo perdagangan barang atau jasa”.
stb.1913 No.214 kemudian setelah proklamasi Dalam sistem konstitutif, hak atas
RI, dibentuklah Undang-undang No.21 Tahun merek yang dimiliki lebih terjamin kepastian
1961 yang diganti dengan UU No.19 Tahun hukumnya. Artinya, siapa yang mereknya
1992 undang-undang ini disempurnakan lagi terdaftar dalam daftar umum merek, maka
dengan UU No.14 Tahun 1997, selanjutnya orang tersebut yang berhak atas merek untuk
karena dianggap sudah tidak lagi memadai barang yang sejenis. Dengan sistem ini, jika
untuk pengaturan perdagangan yang semakin terjadi sengketa, maka pembuktiannya lebih
intensif UU tersebut disempurnakan dengan mudah, karena pemilik merek cukup
UU No.15 Tahun 2001. menunjukkan sertifikat pendaftaran merek
Namun demikian meskipun telah yang dikeluarkan kantor merek. Sertifikat
mengalami beberapa kali perubahan dalam merek tersebut merupakan bukti bahwa orang
kenyataan masih banyak pemakai merek atau badan hukum tersebut adalah pemilik hak
belum mengetahui secara benar tentang atas merek yang bersangkutan.
sistem pengaturan merek yang diberlakukan Penggunaan merek oleh pemilik merek
sekarang, keadaan yang demikian ini adalah yang sudah terdaftar berarti bahwa ia
dikarenakan oleh beberapa faktor sebagai menggunakan merek dengan hak, sehingga
akibat belum memasyarakatnya undang- tidak mungkin dikenakan tuntutan pidana
20
undang merek itu dikalangan masyarakat maupun ganti rugi.
khususnya pemakai merek, kurangnya
penyuluhan hukum yang dilakukan oleh
kalangan pihak aparatur yang berkompeten
19
dan belum adanya kesadaran hukum pada Pada hakekatnya Merk adalah tanda yang
masyarakat, bahwa pelanggaran hukum memiliki daya pembeda. Yaitu daya pembeda
dibidang merek merupakan tindak pidana yang yang mampu membedakan dari hasil produksi
dapat dikenakan sanksi penjara dan denda perusahaan lain. Tanda yang memiliki daya
sebagaimana menurut Pasal 90 sampai pembeda ini hanya dapat dipakai sebagai merek
dengan Pasal 94 Undang-undang No.15 Tahun apabila dipergunakan pada kegiatan lalu-lintas
2001. perdagangan barang dan jasa.
20
Menurut ketentuan hukum merek Baca Pasal 91 dan Pasal 92 dari Undang-Undang
perlindungan hukum atas merek diberikan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 114
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
Sistem konstitutif yang dianut oleh syarat mutlak daripadanya ialah bahwa mereka
undang-undang merek, berakibat bahwa orang tersebut harus mempunyai daya pembedaan
atau badan hukum yang mempergunakan cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai itu
merek yang terdaftar milik pihak lain telah haruslah sedemikian rupa, sehingga
dianggap melakukan persaingan curang mempunyai cukup kekuatan untuk
dibidang merek. Sistem konstitutif ini juga membedakan barang hasil produksi suatu
memberikan jaminan kepada pemilik merek perusahaan atau barang perdagangan dari
terdaftar, bahwa dia satu-satunya yang berhak seseorang daripada barang-barang orang lain.
atas merek tersebut, sehingga tidak Barang-barang yang dibubuhi tanda/merek itu
memungkinkan terjadinya gugat menggugat harus dapat dibedakan daripada barang-
sesama pemilik merek terdaftar mengenai barang orang lain karena adanya merek itu.
siapa yang lebih berhak atas merek tersebut. Jadi daya pembedaan (distinctiviness)
Kelebihan dari sistem konstitutif ini merupakan unsur yang pertama.
adalah memberi kepastian hukum sehingga Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No.15
lebih memudahkan pembuktian. Tahun 2001 dikatakan, “Merek adalah tanda
Pada dasarnya, persaingan dalam yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf,
bidang perdagangan sebatas berlangsung angka-angka, susunan warna atau kombinasi
wajar adalah sah. Melalui mekanisme dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya
persaingan yang sehat perdagangan akan pembeda dan digunakan dalam kegiatan
berkembang dengan baik. Dalam persiangan perdagangan barang dan jasa, “selanjutnya
yang sehat, berbagai cara dapat dilakukan, atas persyaratan-persyaratan untuk dapat
misalnya peningkatan kemajuan teknologi dan dilakukan pendaftaran sebagai merek menurut
riset, peningkatan promosi, memberikan UU No.15 Tahun 2001 adalah sebagaimana
insentif, dan pelayanan yang baik. tercantum pada Pasal 5 undang-undang
Kesemuanya itu diharapkan dapat tersebut, yaitu bahwa merek tidak dapat
meningkatkan antara lain kualitas barang didaftarkan apabila mengandung salah satu
produksinya yang pada gilirannya akan unusr seperti :
menaikkan omzet penjualannya. a. Bertentangan dengan kesusilaan dan
Berlainan halnya jika dibandingkan ketertiban umum;
dengan “sistem deklaratif”, dimana untuk b. Tidak memiliki pembedaan sebagai merek
menentukan siapakah yang oleh hukum diakui Misalnya, jika hanya berupa singkatan dan
sebagai pihak yang berhak atas merek huruf-huruf atau angka-angka, dianggap
dikaitkan dengan pemakaian pertama, kurang memiliki daya pembeda termasuk
walaupun tidak didaftarkan. indikasi geografis yang sudah dikenal.
Sistem deklaratif ini merupakan sistem Yang perlu ditegaskan adalah bahwa
yang dianut dalam UU No.21 Tahun 1961 yang indikasi geografis hanyalah sekedar tanda.
secara tegas dicantumkan dalam Pasal 2 ayat Sama halnya dengan merek, tanda
(1). Sistem ini dalam kenyataan banyak tersebut diartikan sebagai identitas, tetapi
menimbulkan pelanggaran-pelanggaran sekaligus merujuk pada asal barang.
dibidang merek, serta banyak mengalami Nama daerah tersebut sengaja digunakan
kesulitan jika terjadi sengketa di Pengadilan sebagai tanda karena ciri-ciri dan kualitas
mengenai pembuktian pemakaian pertama. Di barang yang dihasilkan dipengaruhi oleh
samping itu, apabila terbukti sebaliknya di faktor-faktor geografis yang hanya ada di
21
pengadilan bahwa pemilik merek terdaftar daerah tersebut.
bukan sebagai pemakai pertama, maka c. Yang merupakan keterangan atau
anggapan pemakai pertama berlaku dan berkaitan dengan barang atau jasa yang
pendaftarannya dapat dibatalkan, berdasarkan dimintakan pendaftaran. Contoh, kata
ketentuan Pasal 10 UU No.21 Tahun 1961. “Kopi”atau “Gambar Kopi”untuk produksi
Sistem Deklaratif ini kurang dapat menjamin kopi;
adanya kepastian hukum, karena sewaktu- d. Telah menjadi milik umum. Contoh dalam
waktu pendaftaran merek dapat dibatalkan penjelasan UU No.15 Tahun 2001 Pasal 5
berdasarkan alasan yang diajukan oleh pihak
lain sebagai pemakai pertama.
21
Hendro Soelistyo Budi, Perlindungan Hukum
B. Syarat-Syarat Merek Terhadap Kekayaan Intelektual Pengetahuan dan
Agar supaya suatu merek dapat Teknologi Tradisional (makalah Hotel Cemara,
diterima sebagai merek atau cap dagang, 31 Oktober 2002)
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 115
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
yaitu tengkorak di atas dua tulang Kriteria-kriteria di atas harus
bersilang yang secara umum telah dihubungkan sesuai dengan keadaan apakah
diketahui sebagai tanda bahaya. Oleh merek bersangkutan akan menimbulkan
karena itu dapat digunakan sebagai merek. persaingan curang atau penyesatan merek
Suatu merek meskipun tidak memiliki pada khalayak ramai jika dipakai pada barang
unsur-unsur seperti di atas, namun apabila atau jasa sejenis, hal ini yang menjadi
mereka tersebut memiliki persamaan pada pertimbangan ataupun dengan hukumnya.
pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Era perdagangan global hanya dapat
pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu, dipertahankan jika terdapat iklim persaingan
maka permintaan pendaftarannya akan ditahan usaha yang sehat. Di sini merek memegang
oleh Direktorat berdasarkan Pasal 6 Undang- peranan yang sangat penting yang
undang No.15 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (1) memerlukan sistem pengaturan yang lebih
menentukan : Permintaan pendaftaran merek memadai. Sistem administrasi merek begitu
ditolak oleh kantor merek apabila merek penting karena hak atas merek adalah hak
tersebut : khusus yang diberikan oleh pemerintah atau
1. Mempunyai persamaan pada pokoknya negara kepada pemilik merek untuk
atau keseluruhannya dengan merek milik menggunakan merek tersebut untuk memberi
orang lain yang sudah terdaftar lebih ijin pihak lain untuk menggunakannya karena
dahulu untuk barang atau jasa sejenis; itu merek harus didaftarkan di Kantor Umum
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya pendaftaran merek. Dengan pendaftaran
atau keseluruhannya dengan merek yang sangat penting artinya bagi pihak konsumen,
sudah terkenal (well—known mark) milik karena konsumen akan membeli merek (cap,
pihak lain untuk barang dan/atau jasa simbol, lambang, dan sebagainya) yang
sejenis; tentunya memiliki kualitas dan aman
3. Mempunyai persamaan pada pokok atau dikonsumsi.
keseluruhannya dengan indikasi geografis
yang sudah dikenal. C. Permohonan Pendaftaran Merek
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2001, 1. Syarat-Syarat Permohonan Pendaftaran
permintaan pendaftaran merek juga harus Sebagaimana telah diuraikan
ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila terdahulu, Undang-undang Nomor 15 Tahun
sebagai berikut : 2001 menganut sistem konstitutif, yaitu hak
a. Merupakan atau menyerupai nama orang atas merek diberikan kepada pemilik merek
terkenal, foto merek dan nama benda, terdaftar. Permohonan pendaftaran merek
hukum yang dimiliki orang lain yang sudah diajukan secara tertulis dalam bahasa
terkenal kecuali atas persetujuan tertulis Indonesia yang ditandatangani pemohon
dari yang berhak; (pemohon dapat terdiri dari satu orang atau
b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama beberapa secara bersama atau badan hukum)
atau singkatan nama, bendera, lambang atau kuasanya dengan mencantumkan
atau simbol atau emblem dari negara atau persyaratan sebagai berikut :
lembaga nasional maupun internasional, a)Tanggal, bulan, tahun;
kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak b)Nama lengkap, kewarganegaraan dan
yang berwenang; alamat pemohon;
c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda c) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila
atau cap atau stempel resmi yang permohonan diajukan melalui kuasa;
digunakan oleh negara atau lembaga d)Warna-warna apabila merek yang
pemerintah, kecuali atas persetujuan dimohonkan pendaftarannya menggunakan
tertulis dari pihak yang berwenang. unsur warna;
Yang dimaksud dengan persamaan e)Nama negara dan tanggal permintaan merek
pada pokoknya atau pada keseluruhan adalah yang pertama kali dalam hal permohonan
adanya kesan yang sama antara lain : diajukan dengan hak prioritas.
1) Baik mengenai bentuk;
2) Cara penempatan; Lampiran-lampiran yang biasanya dimintakan
3) Kombinasi atau unsur; dalam teknis praktek, terdiri antara lain :
4) Maupun persamaan bunyi ucapan dalam 1. Dua pulu helai tiket yang dimintakan
merek-merek yang bersangkutan. pendaftaran dengan ukuran maksimal 9 x
9 cm minimal 2 x 2;
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 116
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
2. Akte pendirian badan hukum apabila 2. Permohonan Hak Prioritas
pemohon diajukan melalui kuasa; Hak prioritas hak pemohon untuk
3. Biaya pendaftaran; mengajukan permohonan yang berasal dari
4. Surat kuasa khusus apabila permintaan negara yang tergabung dalam Persetujuan
diajukan melalui kuasa (kuasa disini Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia,
adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal
yang terdaftar di Direktorat Jenderal HAKI); penerimaan (filling date) di negara asal
5. Bukti permintaan pertama kali yang merupakan tanggal prioritas (priority date) di
menimbulkan hak prioritas dengan disertai negara tujuan yang juga anggota salah satu
terjemahannya dalam bahasa Indonesia dari kedua perjanjian tersebut.
apabila permintaan pendaftaran merek Permohonan dengan menggunakan
diajukan dengan menggunakan hak Hak Prioritas harus diajukan dalam kurun
prioritas; waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung
6. Salinan peraturan penggunaan merek sejak tanggal penerimaan permohonan
kolektif, apabila permintaan pendaftaran pendaftaran merek yang pertama kali diterima
merek dagang atau jasa akan digunakan di negara lain, yang merupakan anggota Paris
sebagai merek kolektif. Convention for the Protection of Industrial
Dalam hal permohonan diajukan oleh Property atau Agreement Establishing the
22
lebih dari satu pemohon secara bersama World Trade Organization. Permohonan
berhak atas merek tersebut, semua nama dengan menggunakan hak prioritas wajib
pemohon dicantumkan dengan memilih salah dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan
satu alamat sebagai alamat mereka. Prinsip permohonan pendaftaran merek yang pertama
yang sama juga dikenakan dalam hal kali menimbulkan hak prioritas tersebut.
permohonan itu ditandatangani oleh salah satu Teknisnya bukti hak prioritas ini dapat berupa
dari pemohon yang berhak atas merek tersebut surat permohonan pendaftaran beserta tanda
dengan melampirkan persetujuan tertulis dari penerima permohonan tersebut yang juga
para pemohon yang mewakilkan. memberikan penegasan tentang tanggal
Pada prinsipnya prinsipnya penerimaan permohonan. Dalam hal ini
permohonan merek dapat dilakukan untuk disampaikan berupa salinan atau fotocopy
lebih dari satu kelas barang dan/atau jasa surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan
sesuai dengan ketentuan Trade Mark Law oleh Direktorat Jenderal apabila permohonan
Treaty yang telah diratifikasi dengan keputusan diajukan untuk pertama kali. Dan bukti Hak
Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Dalam Pasal Prioritas tersebut harus diterjemahkan dalam
8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun bahasa Indonesia dilakukan oleh penerjemah
2001 mengatur bahwa permohonan untuk 2 tersumpah.
(dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa Dalam hal terdapat beberapa
dapat diajukan dalam satu permohonan dan kekurangan yang diisyaratkan tapi belum
permohonan tersebut harus pula menyebutkan dipenuhi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
jenis barang dan/atau jasa yang termasuk setelah berakhirnya hak mengajukan
dalam kelas barang yang dimohonkan permohonan dengan hak prioritas,
pendaftarannya. Dalam penjelasan Pasal 8 ini, permohonan tersebut tetap diproses tanpa
ditegaskan maksud dari model permohonan ini menggunakan hak prioritas.
untuk memudahkan pemilik merek yang akan
menggunakan mereknya untuk beberapa 3. Pemeriksaan Normatif (Administrative
barang dan/atau jasa yang termasuk dalam Examination)
beberapa kelas yang semestinya tidak perlu Direktorat Jenderal akan melakukan
direpotkan dengan prosedur administrasi yang pemeriksaan terhadap kelengkapan
mengharuskan pengajuan permohonan secara persyaratan pendaftaran permohonan merek.
terpisah bagi setiap kelas barang dan jasa Dalam hal terdapat kekurangan dalam hal
tersebut. Dalam hal permohonan diajukan pemenuhan persyaratan, maka Direktorat akan
oleh pemohon yang bertempat tinggal atau meminta agar kelengkapan persyaratan
berkedudukan tetap di luar Wilayah Indonesia tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2
dalam permohonan pendaftaran mereknya (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman
wajib mendaftarkan melalui domisili hukumnya
di Indonesia.
22
Suyud Margono dan Longginos Hadi, Op. Cit.,
hal.55
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 117
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
surat (stempel pos) permintaan untuk ditetapkan Direktorat Jenderal tanggal
memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. penerimaan (filling date), selanjutnya dalam 30
Terhadap kekurangan-kelengkapan (tiga puluh) terhitung sejak filling date tersebut
persyaratan mengenai pendaftaran dengan Direktorat Jenderal akan melakukan
hak prioritas jangka waktu pemenuhan pemeriksaan substantif. Jangka waktu
kekurangan dokumen kelengkapan tersebut pemeriksaan substantif tersebut paling lambat
diberi waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung 9 (sembilan) bulan.
sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Terhadap pemeriksaan substantif
permohonan dengan menggunakan hak tersebut dilaksanakan oleh pemeriksaan pada
prioritas. kantor Merek Direktorat Jenderal. Atas
Apabila ada kelengkapan tersebut pemeriksaan, (Trademark Examiner)
tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu melaporkan hasil pemeriksaan substantif
tersebut di atas Direktorat Jenderal akan bahwa permohonan tersebut dapat disetujui
memberitahukan secara tertulis kepada untuk didaftarkan atas persetujuan Direktorat
pemohon atau kuasanya bahwa permohonan Jenderal yang selanjutnya akan diumumkan
dianggap telah ditarik kembali dan segala dalam Berita Resmi Merek.
biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Dalam hal pemeriksaan melaporkan
Jenderal tidak dapat ditarik kembali. hasil pemeriksaan substantif bahwa
Apabila seluruh persyaratan permohonan tidak dapat didaftarkan atau
administrasi telah dipenuhi oleh pemohon, ditolak atas persetujuan Direktorat Jenderal,
terhadap permohonan tersebut diberikan hal tersebut diberitahukan secara tertulis
tanggal penerimaan (filling date) yang dicatat di kepada pemohon atau kuasanya dengan
Direktorat Jenderal. Tanggal penerimaan menyebutkan alasannya.
mungkin terjadi sama dengan tanggal
pengajuan permohonan. Apabila pemenuhan 5. Pengumuman Pendaftaran Merek
persyaratan baru terjadi pada tanggal lain Terhadap permintaan merek yang
sesudah tanggal penerimaan. Terhadap telah memenuhi kelengkapan persyaratan,
perubahan atas permohonan merek tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
oleh undang-undang hanya diperbolehkan hari sejak tanggal disetujuinya permohonan
terhadap penggantian nama/alamat pemohon merek untuk didaftarkan Direktorat Jenderal
atau kuasanya. Selama belum mendapatkan akan mengumumkan permohonan merek
keputusan dari Direktorat Jenderal, tersebut dalam Berita Resmi Merek.
permohonan dapat ditarik kembali oleh Pengumuman permintaan pendaftaran
pemohon atau kuasanya. Artinya bahwa merek tersebut berlangsung selama 3 (tiga)
sebelum adanya keputusan dari pihak bulan dan dilakukan dengan :
Direktorat Jenderal atas permohonan tersebut a. Menempatkan dalam Berita Resmi Merek
belum terdapat akibat hukum yang signifikan (BRM) yang diterbitkan secara berkala
bagi pemohon, di samping itu juga tidak oleh Direktorat Jenderal. Berita Resmi
mempersulit proses administrasi yang Merek ini dapat pula dilihat di Kanwil
menimbulkan akibat hukum tertentu jika Departemen Kehakiman dan HAM RI di
pengajuan penarikan permohonan dilakukan seluruh Indonesia;
setelah terdapat putusan atas permohonan b. Menempatkannya pada sarana khusus
merek tersebut dilakukan berdasarkan surat (papan pengumuman, mikrofilm, CD-Rom,
kuasanya, penarikan tersebut harus dilakukan Internet, dan media lainnya) sehingga
berdasarkan surat kuasa khusus untuk mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat
keperluan penarikan kembali permohonan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
merek tersebut. Dengan dilakukannya Tanggal mulai diumumkannya
penarikan permohonan merek segala biaya permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal
yang telah dikeluarkan atau dibayarkan kepada dalam Berita Resmi Merek. Maksud
pihak Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik dilakukannya pengumuman permintaan
kembali. pendaftaran merek adalah untuk memberikan
kesempatan kepada setiap orang untuk
mengajukan keberatan secara tertulis kepada
4. Pemeriksaan Substantif (Subtantive Direktorat Jenderal/Kantor Merek atas
Examination) permintaan pendaftaran merek yang
Setelah dipenuhi seluruh syarat bersangkutan dengan disertai salinan dan bukti
permohonan pendaftaran merek dan telah yang cukup bahwa merek tersebut menurut UU
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 118
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
No.15 Tahun 2001 tidak dapat didaftar atau dengan pemeriksaan substantif adalah
harus ditolak. Selama jangka waktu pemeriksaan dengan cara yang dalam
pengumuman selama 3 (tiga) bulan tersebut, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001
setiap pihak dapat mengajukan keberatan ditentukan sebagai berikut :
secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas a. Merek dapat didaftarkan dengan itikad baik
permohonan merek tersebut dengan dipungut pemohonan (Pasal 4 Undang-Undang
biaya. Keberatan-keberatan tersebut dapat Nomor 15 Tahun 2001). Ketentuan ini
diajukan apabila terdapat alasan yang cukup sangat penting sebagaimana juga
disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan ditunjukkan dalam penjelasan bahwa
pendaftarannya tersebut adalah yang tidak pemohon yang beritikad baik adalah
dapat didaftarkan atau ditolak karena tidak pemohon yang mendaftarkan mereknya
sesuai dengan ketentuan Undang-undang secara layak dan jujur tanpa ada niat
Nomor 15 Tahun 2001. apapun untuk meniru, membonceng,
Kemudian Kantor Merek/Direktorat menjiplak reputasi merek orang lain demi
Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari kepentingan usahanya. Tindakan
terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan pendaftaran seperti ini diduga dapat
akan mengirimkan salinan surat berisikan merugikan pihak lain yang memiliki merek
keberatan tersebut kepada pemohon atau tersebut atau menyesatkan konsumen atau
kuasanya yang mengajukan permintaan menimbulkan kondisi persingan tidak
pendaftaran. Pemohon permintaan sehat. Dalam kaitan ini itikad tidak baik
pendaftaran merek atau kuasanya berhak terlebih karena adanya unsur kesengajaan
mengajukan sanggahan secara tertulis dalam meniru merek yang sudah dikenal
terhadapa keberatan kepada Direktorat atau diketahui tersebut.
Jenderal dalam waktu paling lama 2 (dua) b. Pemeriksaan mengenai merek yang
bulan terhitung sejak tanggal penerimaan dimintakan pendaftaran apakah termasuk
salinan surat keberatan tersebut. Selanjutnya merek yang dapat didaftarkan atau tidak.
kantor Merek menggunakan keberatan dan Merek tidak dapat dimohonkan
sanggahan tersebut sebagai bahan dalam pendaftarannya karena mengandung
pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran unsur-unsur, sebagimana ditentukan
merek, apakah merek tersebut ditolak atau dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15
didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Tahun 2001, antara lain :
Dalam hal tidak terdapat 1) Bertentangan dengan
sanggahan atau keberatan pada masa peraturan perundang-undangan yang
pengumuman dalam waktu 3 (tiga) bulan berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau
tersebut Direktorat Jenderal akan menerbitkan ketertiban umum;
dan memberikan sertifikat merek kepada 2) Tidak memiliki daya pembeda
pemohon atau kuasanya dalam waktu paling (dictinctiveness)
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 3) Telah menjadi milik umum
tanggal berakhirnya jangka waktu (publik domain);
pengumuman. 4) Merupakan keterangan atau
berkaitan dengan barang atau jasa yang
dimohonkan pendaftarannya.
D. Merek Ditolak dan Merek Didaftar c. Pemeriksaan Merek yang dimohonkan
pendaftaran apakah mempunyai
1. Merek Ditolak persamaan pada pokoknya maupun pada
Dalam pemeriksa melaporkan hasil keseluruhannya dengan merek orang lain
pemeriksaan substantif bahwa permohonan yang sudah didaftarkan lebih dulu untuk
tidak dapat didaftarkan atau ditolak atas barang dan/atau jasa yang sejenis (Pasal 6
persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 15
diberitahukan secara tertulis pada pemohon Tahun 2001)
atau kuasanya dengan menyebut alasannya. d. Pemeriksaan merek yang dimohonkan
Terhadap permintaan pendaftaran pendaftaran apakah mempunyai
merek yang sudah memenuhi kelengkapan persamaan pada pokoknya maupun pada
persyaratan dan dalam jangka waktu paling keseluruhannya dengan merek yang sudah
lama 30 (tiga puluh) hari maka Kantor terkenal (well—known trademark) pihak
Merek/Direktorat Jenderal akan melakukan lain untuk barang dan/atau jasa
pemeriksaan substantif. Yang dimaksud sejenisnya;
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 119
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
e. Pemeriksaan merek yang dimohonkan persetujuan Direktur Jenderal yang selanjutnya
pendaftaran apakah mempunyai akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
persamaan pada pokoknya maupun pada Dalam hal pemeriksa melaporkan
keseluruhannya dengan indikasi- geografis hasil pemeriksaan substantif bahwa
yang sudah dikenal; permohonan tidak dapat didaftarkan atau
f. Pemeriksaan merek yang dimohonkan ditolak atas persetujuan Direktur Jenderal, hal
pendaftaran apakah mempunyai tersebut diberitahukan secara tertulis kepada
persamaan pada pokoknya maupun pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan
keseluruhannya dengan merek yang sudah alasannya. Dalam hal ini Direktorat
terkenal (well—known trademark) pihak Jenderal/Kantor Merek berkesimpulan bahwa
lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak permohonan pendaftaran ditolak karena salah
sejenis yang telah memenuhi persyaratan satu alasan sebagaimana yang dimaksud
tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Pasal 4,5, dan Pasal 6.
dengan Peraturan Pemerintah; Merek-merek yang ditolak
g. Pemeriksaan merek yang telah dimintakan pendaftarannya, baik dengan alasan Pasal 4, 5
pendaftarannya apakah milik orang lain maupun Pasal 6, pemohon atau kuasanya
berdasarkan surat keberatan atau oposisi dapat mengajukan keberatan atau tanggapan
yang diajukan oleh pemilik merek selama dengan menyebutkan alasannya dalam jangka
masa pengumuman (adanya oposisi pihak waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
lain). Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan
Nomor 19 Tahun 1992. Dalam Pasal 6 penolakan pendaftaran merek tersebut.
ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon
2001 : “Permohonan pendaftaran merek atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan
juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal atau tanggapan, Direktorat Jenderal
Cq. Kantor Merek,”apabila merek tersebut : menetapkan keputusan penolakan
1) Merupakan tiruan atau menyerupai permohonan tersebut.
orang terkenal, foto, dan nama badan Keputusan terhadap penolakan
hukum yang dimiliki orang lain, kecuali keberatan atau tanggapan atas hasil
atas persetujuan tertulis dari yang pemeriksaan substantif diberitahukan secara
berhak; tertulis kepada pemohon atau kuasanya
2) Merupakan tiruan atau menyerupai dengan disebutkan alasannya. Terhadap
nama atau singkatan nama, bendera putusan penolakan tersebut, segala biaya yang
lambang atau simbol atau emblem, telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal
dari negara atau lembaga nasional tidak dapat ditarik kembali.
maupun lembaga internasional, kecuali
atas persetujuan tertulis dari pihak 2. Pemeriksaan Kembali
berwenang; Dalam hal terjadi pada masa atau
3) Merupakan tiruan atau menyerupai jangka waktu pengumuman terdapat keberatan
tanda atau cap atau stempel resmi dan/atau sanggahan terhadap merek tersebut,
yang digunakan oleh negara atau Direktorat Jenderal menggunakan keberatan
lembaga pemerintah, kecuali atas dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan
persetujuan tertulis dari yang pertimbangan dalam proses pemeriksaan
berwenang. kembali terhadap permohonan yang telah
selesai diumumkan. Selanjutnya Direktorat
Kantor Merek dalam melakukan akan memberitahukan secara tertulis kepada
pemeriksaan substantif tersebut harus pihak yang mengajukan keberatan mengenai
menyelesaikannya dalam waktu paling lama 9 hasil pemeriksaan kembali tersebut.
(sembilan) bulan sejak tanggal penerimaan Dalam hal pemeriksa dalam
(filling date). Sebagaimana telah pemeriksaan kembali tersebut melaporkan
penulis uraikan di atas bahwa terhadap hasil pemeriksaannya bahwa keberatan tidak
pemeriksaan substantif tersebut dilaksanakan dapat diterima, maka atas persetujuan Direktur
oleh pemeriksa pada Kantor Merek Direktorat Jenderal, permohonan dinyatakan dapat
Jenderal. Atas hasil pemeriksaan, pemeriksa disetujui untuk didaftar sebagai merek dalam
(Trademark Examiner) melaporkan hasil Daftar Umum Merek. Direktorat Jenderal akan
pemeriksaan substantif bahwa permohonan menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek
tersebut dapat disetujui untuk didaftar atas kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 120
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
tanggal permohonan tersebut disetujui untuk h) Hasil pemeriksaan merek yang
didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. dimohonkan pendaftaran apakah
Apabila pemeriksa melaporkan hasil mempunyai persamaan pada pokoknya
pemeriksaan kembali tersebut bahwa maupun keseluruhannya dengan merek
keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal yang sudah terkenal (well—known
memberitahukan secara tertulis kepada trademark) pihak lain untuk barang
pemohon bahwa permohonan tidak dapat dan/atau jasa yang tidak sejenis yang telah
didaftarkan atau ditolak. Terhadap peristiwa ini, memenuhi persyaratan tertentu;
pemohon atau kuasanya dapat mengajukan i) Dalam permohonan pendaftaran merek
upaya Banding kepada Komisi Banding ditolak oleh Direktorat Jenderal Merek
23
Merek. tersebut merupakan atau menyerupai
Pemohonan banding dapat diajukan orang terkenal, foto, dan nama badan
terhadap penolakan permohonan dari hukum yang dimiliki orang lain, kecuali
Direktorat Jenderal HAKI, yang berkaitan atas persetujuan tertulis dari yang berhak,
dengan alasan dan dasar pertimbangan merupakan tiruan atau menyerupai nama,
mengenai hal-hal yang bersifat substantif, bendera lembaga atau simbol atau
antara lain : pertimbangan mengenai emblem, dari negara atau lembaga
permohonan dilakukan dengan tidak itikad baik nasional maupun internasional, kecuali
: atas persetujuan tertulis dari yang
a) Pertimbangan pemeriksa bertentangan berwenang
dengan peraturan perundang-undangan Permohonan banding ini hanya
yang berlaku, moralitas agama, terbatas pada alasan atau pertimbangan dasar
kesusilaan, atau ketertiban umum; penolakan permohonan merek yang bersifat
b) Tidak memiliki daya pembeda substantif, dengan kata lain banding disini tidak
(dictinctiveness); dapat diminta karena alasan lain selain alasan
c) Telah menjadi milik umum (publik domain); hasil substantif.
d) Permohonan hanya merupakan Permohonan banding ditujukan
keterangan atau berkaitan dengan barang secara tertulis dengan menguraikan secara
atau jasa yang dimohonkan lengkap keberatan serta alasan terhadap
pendaftarannya. penolakan permohonan sebagai hasil
e) Atas pemeriksaan merek yang pemeriksaan substantif oleh kuasanya kepada
dimohonkan pendaftaran apakah Komis Banding Merek dengan tembusan yang
mempunyai persamaan pada pokoknya disampaikan kepada Direktorat Jenderal.
maupun pada keseluruhannya dengan Alasan berupa penjelasan, bukti yang
merek orang lain yang sudah didaftarkan merupakan pedalaman atas permohonan
lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang banding dan bukan merupakan bukti atau
sejenis; penjelasan yang merupakan alat pelengkap
f) Atas pemeriksaan merek yang pada seharusnya disampaikan pada saat
dimohonkan pendaftaran apakah permohonan tahap awal.
mempunyai persamaan pada pokoknya Permohonan banding diajukan
maupun pada keseluruhannya dengan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan
merek yang sudah terkenal (well—known terhitung sejak tanggal pemberitahuan
trademark) pihak lain untuk barang penolakan permohonan. Jika dalam jangka
dan/atau jasa sejenisnya; waktu tersebut tidak terdapat upaya banding
g) Dalam pemeriksaan merek yang yang pemohon mereknya ditolak pihak
dimohonkan pendaftaran apakah Direktorat Jenderal, maka penolakan
mempunyai persamaan pada pokoknya permohonan pendaftaran Merek tersebut
maupun pada keseluruhannya dengan dianggap diterima oleh pemohon, dan
indikasi- geografis yang sudah dikenal; selanjutnya Direktorat Jenderal akan mencatat
dan mengumumkan penolakn tersebut.
Terhitung sejak tanggal penerimaan
23
Komisi Banding Merek adalah badan yang secara permohonan banding, komisi banding merek
khusus untuk memeriksa permohonan banding harus memberikan keputusan jangka waktu
atas penolakan permohonan merek oleh Kantor paling lama 3 (tiga) bulan. Apabila komisi
Direktorat Jenderal HAKI yang berada di banding merek mengabulkan permohonan
lingkungan Departemen yang membidangi hak banding tersebut, Direktorat Jenderal
kekayaan intelektual. melaksanakan pengumuman paling lama 10
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 121
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
(sepuluh) hari terhitung sejak dikabulkannya Merek terdaftar mendapat
permohonan banding, kecuali terhadap perlindungan hukum berjangka waktu 10
permohonan yang telah diumumkan dalam (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak
Berita Resmi Merek. tanggal penerimaan permohonan (filling date)
Apabila komisi banding merek pendaftaran merek yang bersangkutan dan
menolak permohonan banding, pemohon atau jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.
kuasa banding merek tersebut kepada Dalam sertifikat merek berisi, antara
Pengadilan Niaga menguatkan keputusan lain :
komisi banding merek atau menolak keputusan a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek
komisi banding merek (sebagian dan yang terdaftar;
seluruhnya) dan memberikan keputusan b. Nama dan alamat lengkap kuasa (dalam
sendiri yang pada pokoknya pemohon merasa hal permohonan diajukan melalui kuasa);
keberatan atas putusan Pengadilan Niaga c. Tanggal pengajuan dan tanggal
tersebut, maka pemohon atau kuasanya dapat penerimaan;
melakukan upaya hukum kasasi. d. Nama negara dan tanggal permohonan
Mengingat putusan Direktorat yang pertama kali apabila permohonan
Jenderal HAKI terhadap penolakan tersebut diajukan dengan menggunakan
permohonan pendaftaran merek dan komisi hak prioritas;
banding merek merupakan keputusan Pejabat e. Etiket merek yang ( termaksud
Tata Usaha Negara (keputusan Pejabat TUN), keterangannya, terjemahannya dalam
dalam praktek penyelesaian sengketa ini bahasa Indonesia bila huruf atau bahasa
kebiasaan-kebiasaan serta praktek hukum yang digunakan bukan bahasa Indonesia);
acara sepanjang keputusan tersebut f. Nomor dan tanggal pendaftaran;
memenuhi alasan Pasal 53 ayat (2) Undang- g. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang mereknya di daftar;
Peradilan Tata Usaha Negara, pihak yang h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran
dirugikan kepentingannya dapat mengajukan merek.
gugatan kepada Pengadilan Tinggi Usaha
Negara. E. Perpanjangan Jangka Waktu Per-
lindungan
3. Merek Didaftar Atas permohonan pemilik merek
Terhadap pemeriksaan substantif terdaftar atau kuasanya kepada Direktorat
tersebut dilaksanakan oleh pemeriksa pada Jenderal, jangka waktu perlindungan merek
Kantor Merek Direktorat Jenderal. Atas hasil tersebut dapat diperpanjang untuk jangka
pemeriksaan, pemeriksa (Trademark waktu yang sama, yaitu 10 (sepuluh) tahun.
Examiner) melaporkan hasil pemeriksaan Tenggang waktu untuk mengajukan
substantif bahwa permohonan tersebut dapat permintaan perpanjangan pendaftaran merek
disetujui untuk didaftarkan atas persetujuan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan belum
Direktur Jenderal yang selanjutnya akan berakhirnya jangka waktu perlindungan merek
diumumkan dalam Daftar Umum Merek dalam tersebut.
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Permintaan perpanjangan
berakhirnya jangka waktu pengumuman. pendaftaran merek dilakukan dengan mengisi
Terhadap permintaan pendaftaran formulir permohonan perpanjangan
merek yang sudah memenuhi kelengkapan pendaftaran merek dengan disertai penyertaan
persyaratan pendaftaran dan tidak dari pemilik merek, bahwa merek yang
bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 bersangkutan adalah pemilik hak atau
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, kantor pemegang hak merek terdaftar masih
merek akan mendaftarkan merek tersebut menggunakan barang atau jasa sebagaimana
dalam daftar umum merek. Direktorat Jenderal disebut dalam sertifikat merek, barang dan jasa
dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari tersebut masih diproduksikan dan
terhitung sejak didaftarkan dalam Daftar Umum diperdagangkan.
Merek akan menerbitkan dan memberikan Permohonan perpanjangan merek
sertifikat merek kepada pemohon atau terdaftar dapat ditolak oleh Kantor Direktorat
kuasanya. Akibat hukum dari sertifikat merek Jenderal apabila, sebagai berikut :
sebagai bukti kepemilikan hak atau sebagai 1. Merek atas barang dan/atau jasa
pemegang merek yang sah diseluruh wilayah sebagaimana disebut dalam sertifikat
teritorial Indonesia.
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 122
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
merek sudah tidak digunakan, tidak permohonan pihak ketiga yang berkepentingan
diproduksikan dan tidak diperdagangkan; atas merek terdaftar tersebut.
2. Apabila merek tersebut mempunyai
persamaan pada pokoknya atau a. Penghapusan Atas Prakarsa Direktorat
keseluruhannya dengan merek terkenal Jenderal
(well—known trademark) milik orang lain. Alasan Direktorat melakukan
Penolakan perpanjangan merek penghapusan pendaftaran merek, adalah :
terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada Merek tidak digunakan berturut-turut selama
pemilik merek atau kuasanya dengan tiga tahun atau lebih dalam perdagangan dan
menyebutkan alasannya. Pemohon atau atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau
kuasanya dapat mengajukan keberatan pemakaian berakhir, kecuali apabila ada
terhadap putusan penolakan perpanjangan alasan yang dapat diterima oleh Direktorat
merek terdaftar pada Pengadilan Niaga. Jenderal. Alasan tersebut antara lain, sebagai
Terhadap Putusan Pengadilan Niaga dapat berikut :
diajukan upaya hukum kasasi. Permohonan 1)Larangan impor;
perpanjangan yang disetujui perpanjangannya 2)Larangan yang berkaitan dengan izin bagi
oleh Direktorat Jenderal diberitahukan secara peredaran barang yang menggunakan merek
tertulis kepada pemohon atau kuasanya dan yang bersangkutan atau keputusan dari
perpanjangan jangka waktu tersebut dicatat pihak yang berwenang yang bersifat
dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan sementara; atau;
dalam Berita Resmi Merek. 3)Larangan serupa lainnya;
Atas perubahan nama dan/atau 4)Merek digunakan untuk jenis barang atau
alamat pemilik merek terdaftar harus diajukan jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang
permohonan kepada Direktorat Jenderal. atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya,
Pencatatan perubahan nama dan/atau alamat termasuk pemakaian merek yang tidak
pemilik merek terdaftar dikenai biaya sesuai dengan merek yang terdaftar.
pencatatan untuk dicatat dalam Daftar Umum Penghapusan merek terdaftar
Merek dengan disertai salinan yang sah selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum Merek
mengenai bukti pencatatan yang untuk dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Keberatan dapat diajukan kepada Pengadilan
Merek. Niaga untuk memberikan keputusan
penghapusan pendaftaran merek oleh pihak
Direktorat Jenderal.
F. Penghapusan dan Pembatalan
Pendaftaran b. Penghapusan Oleh Pemilik dan/atau
Kuasa
1. Penghapusan Merek Terdaftar Penghapusan pendaftaran merek
Penghapusan dan pembatalan dapat dilakukan oleh pemilik merek atau
merek terdaftar pada hakekatnya sama yaitu kuasanya kepada Direktorat Jenderal, baik
untuk mencoret merek terdaftar tersebut dalam untuk sebagian atau seluruh jenis barang
Daftar Umum Merek. Perbedaan penghapusan dan/atau jasa. Terhadap permohonan
dan pembatalan merek terdaftar terletak pada penghapusan ini, apabila merek yang
alasan yang harus dikemukakan agar merek bersangkutan masih terikat dalam perjanjian
terdaftar tersebut dapat dinyatakan hapus atau lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan
dinyatakan batal dan penghapusan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis
pendaftaran merek tersebut mengakibatkan oleh penerima lisensi, kecuali telah terdapat
berakhirnya perlindungan hukum atas kesepakatan tertulis dalam perjanjian lisensi
merek yang bersangkutan. dari penerima lisensi. Penghapusan
Undang-undang tentang Merek ( UU pendaftaran merek dicatat dalam Daftar Umum
No.15 Tahun 2001), menganut sistem Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi
konstitutif masih memungkinkan merek Merek.
terdaftar dinyatakan dihapus maupun
dinyatakan batal. Adapun pihak-pihak yang c. Penghapusan Karena Putusan
dapat mengajukan penghapusan pendaftaran Pengadilan
merek terdaftar, yaitu : atas prakarsa Direktorat Penghapusan pendaftaran merek
Jenderal; pemohonan pemilik merek dan/atau dapat dilakukan oleh pemilik merek atau
kuasanya; putusan pengadilan atas kuasanya kepada Direktorat Jenderal, baik
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 123
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
untuk sebagian atau seluruh jenis barang a)Pihak yang berkepentingan atas merek
dan/atau jasa. Terhadap permohonan tersebut (Jaksa, lembaga bidang konsumen,
penghapusan ini, apabila yang menjadi alasan lembaga bidang keagamaan).
penghapusan pendaftaran merek oleh Pihak b)Pemilik merek yang tidak terdaftar, setelah
Ketiga melakukan gugatan. Penghapusan mengajukan permohonan kepada pihak
merek terdaftar tersebut, yaitu apabila : merek Direktorat Jenderal.
tidak digunakan berturut-turut selama 3 (tiga) Ketegasan dalam Undang-Undang
tahun atau lebih dalam perdagangan barang Nomor 15 Tahun 2001 ini terdapat
dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau kewenangan mengadili pembatalan merek
pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan kepada Pengadilan Niaga ini dimaksud untuk
yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal. memberikan kemudahan pelayanan hukum
Alasan tersebut antara lain : kepada pencari keadilan di bidang Hak
1)Larangan impor; Kekayaan Intelektual khususnya bidang merek.
2)Larangan yang berkaitan dengan izin bagi Tenggang waktu untuk mengajukan
peredaran barang yang menggunakan merek gugatan pembatalan merek terdaftar dalam
yang bersangkutan atau keputusan dari Undang-Undang Merek (Undang-Undang
pihak yang berwenang yang bersifat Nomor 15 Tahun 2001), seperti juga dianut
sementara; atau; dalam Undang-Undang Merek lama, yang
3)Larangan serupa lainnya; diatur secara bervariasi tergantung dari merek
4)Merek digunakan untuk jenis barang atau yang dituntut pembatalannya yaitu :
jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang a)Tanpa Batas Waktu
atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, Gugatan pembatalan merek tanpa batas
termasuk pemakaian merek yang tidak waktu apabila merek yang dituntut
sesuai dengan merek yang terdaftar. pembatalannya seharusnya tidak dapat
Terdapat putusan Pengadilan Niaga didaftarkan, yaitu merek yang bertentangan
tersebut dapat diajukan upaya kasasi. Isi dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
putusan yang telah mempunyai kekuatan Termasuk pula pengertian unsur-unsur yang
hukum tetap (hal mana putusan berkekuatan bertentangan dengan ketertiban umum.
hukum tetap tersebut diperoleh melalui b)Dalam Jangka Waktu 5 (lima) Tahun
putusan kasasi). Gugatan pembatalan merek harus diajukan
Isi putusan segera disampaikan oleh dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
Panitera Pengadilan yang bersangkutan tanggal pendaftaran merek tersebut.
kepada pihak Direktorat Jenderal setelah Selanjutnya perlu diketahui pula
tanggal putusan diucapkan. Selanjutnya pihak bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan
Direktorat Jenderal melaksanakan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar dalam
penghapusan merek dari Daftar Umum Merek Daftar Umum Merek. Ketentuan ini sebenarnya
dengan memberikan catatan tentang alasan bertentangan dengan konsepsi perlindungan
dan tanggal penghapusan dan mengumumkan merek dengan sistem konstitutif, yaitu hak atas
dalam Berita Resmi Merek. merek diberikan kepada pemilik merek
Penghapusan pendaftaran merek terdaftar.
tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Adanya keterikatan Indonesia dalam
pemilik merek atau kuasanya dengan beberapa perjanjian perdagangan internasional
menyebutkan alasan; penghapusan dan bidang HAKI terutama TRIPs Agreement harus
penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan ada penyesuaian perlindungan dengan
dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang Undang-Undang Merek Nasional salah satunya
dipegangnya tersebut sudaj tidak berlaku lagi. adalah perlindungan merek terkenal (well—
known trademark). Perlindungan merek
2. Pembatalan Merek terkenal dalam kaitan dengan pasal ini adalah
Pembatalan dan pencoretan adanya kesempatan atau upaya hukum bagi
pendaftaran merek memberikan akibat hukum, siapa saja atau pihak lain yang berkepentingan
yaitu berakhirnya perlindungan hukum atas terhadap merek atau sebagai pemilik merek
merek tersebut. Pengajuan pembatalan Merek tersebut, walaupun merek miliknya itu belum
dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan terdaftar dalam Kantor Direktorat Jenderal
kepada Pengadilan Niaga, (dalam hal gugatan yang memberikan hak eksklusif pada juridiksi
atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah hukum Indonesia.
Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengecualian dari prinsip di atas,
Pengadilan Niaga di Jakarta), oleh : yaitu bahwasannya pemilik merek terkenal
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 124
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan 1) Penerapan UU No.19 Tahun 1992
pembatalan merek terdaftar, asal saja (Kasus Sengketa Merek Dagang Dalam
penggugat terlebih dahulu telah mengajukan Perkara Pidana)
permohonan pendaftaran mereknya pada Dalam upaya pelaksanaan
kantor Merek Cq. Direktorat Jenderal, dalam penegakan hukum di bidang merek,
praktek sebelumnya (dalam ketentuan penyelesaian dan penanganannya
Undang-Undang Merek Lama), permohonan memerlukan penegakan hukum yang dilakukan
pendaftaran merek tersebut baru diproses oleh oleh mereka yang mengerti dan memahami
kantor merek setelah gugatan pembatalan tentang hak milik intelektual, mengingat sampai
memperoleh keputusan hukum yang telah sekarang sangat banyak kasus-kasus
berkekuatan hukum tetap. pelanggaran hak atas merek. Pembahasan ini
Terhadap putusan Pengadilan Niaga lebih dititikberatkan pada pembahasan proses
atas gugatan pembatalan merek terdaftar, penanganan kasus-kasus di bidang merek.
hanya dapat diajukan upaya kasasi. Setelah Maraknya kasus pelanggaran hak atas merek,
putusan oleh Pengadilan telah mempunyai karena timbulnya persaingan yang merupakan
kekuatan hukum tetap, segera disampaikan suatu bagian dari perilaku ekonomi yang tidak
oleh Panitera yang bersangkutan kepada dapat terpisahkan dari kehidupan komersial,
Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan para pelaku dalam persaingan di bidang
diucapkan. pemakaian atau penggunaan merek.
Pembatalan pendaftaran merek Pengusaha biasanya berusaha mencegah
tersebut dilakukan oleh Kantor Direktorat orang lain menggunakan merek mereka karena
Jenderal dengan mencoret merek yang dengan menggunakan merek, para pedagang
bersangkutan dari daftar umum merek dengan memperoleh reputasi baik dan kepercayaan
memberi catatan tentang alasan dan tanggal dari konsumen serta dapat membangun
pembatalan merek tersebut. hubungan antara reputasi tersebut dengan
Direktorat Jenderal melaksanakan merek yang telah digunakan perusahaan
pembatalan merek yang bersangkutan dari secara reguler. Semua hal tersebut tentunya
daftar umum merek dan mengumumkannya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan
dalam berita acara resmi merek setelah uang. Hak atas merek adalah hak khusus yang
putusan lembaga peradilan telah diterima telah diberikan pemerintah kepada mereka
sebagai putusan yang mempunyai kekuatan untuk menggunakan merek tersebut atau
hukum tetap. memberi izin untuk menggunakannya kepada
Pembatalan merek terdaftar tersebut orang lain. Berbeda dengan hak cipta, merek
selanjutnya diberitahukan secara tertulis harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam
kepada pemilik merek atau kuasanya dengan daftar umum merek. Merek sangat penting di
menyebutkan alasan pembatalan dan dalam dunia periklanan dan pemasaran,
penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan karena publik sering mengaitkan suatu image,
dari daftar umum merek, dan sertifikat merek kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan
yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku merek tertentu. Terjadinya pelanggaran hak
lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari atas merek secara konkrit apabila dilakukan
daftar umum merek, selanjutnya diumumkan dengan cara meniru atau dengan itikad tidak
dalam berita resmi merek. baik, menjiplak merek orang lain demi
keuntungan diri sendiri dan merugikan pihak
lain.
A. Prinsip Perlindungan Hukum Merek Berikut ini penulis akan memaparkan
terhadap Pemilik Merek Dagang beberapa kasus sengketa merek. Sengketa
Dilihat dari : Jenis Perlindungan Merek Dagang COMMAL dan COMAL antar
Hukum, Bobot Perlindungan Hukum Eddie Purwanto dengan Tangkas Marwoto
dan Cara Perlindungan Hukum Salim.
Untuk membahas prinsip
perlindungan hukum merek pemilik merek KASUS POSISI :
dagang dilihat dari : jenis perlindungan hukum, Eddie Purwanto, pengusaha di kota
bobot perlindungan hukum dan cara Semarang melakukan usaha menjual spiritus
perlindungan hukum, akan penulis kaji dari yang berasal dari sumbernya : COMAL.
penerapan ketiga UU merek. Eddie melakukan pengepakna/kemasan
(packing) spiritus tersebut dalam kantong-
kantong plastik yang berisi satu liter spiritus.
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 125
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
Usaha pengepakan spiritus dalam kantong- tentang merek COMAL yang dimiliki oleh UD.
kantong plastik tersebut dimulai semenjak COMAL SENTOSA yang dinilai merugikan
tahun 1984 dengan memakai merek dagang Eddie, karena merek COMAL tersebut ada
“COMMAL”terdaftar No.85327 yang berlaku persamaan dengan merek COMMAL
selama 10 tahun sejak 14 September 1984 miliknya Eddie Purwanto.
sampai dengan 14 September 1994 yang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam
kemudian diperpanjang dengan No.338616 putusannya No.130/pdt.G/1997 tanggal 16
sertifikat A.0938 tanggal 10 Oktober oleh Juni 1998 menyatakan bahwa Eddie
Direktorat Merek Departemen Kehakiman RI. Purwanto adalah pemilik satu-satunya dari
Ciri “merek dagang”spiritus yang dijual Eddie merek dagang COMMAL Reg. No.185327
No.85327 tersebut sebagai berikut : untuk barang spiritus dalam kemasan plastik.
Tiap kemasan spiritus berisi Putusan ini masih dalam pemeriksaan kasasi
satu liter; di Mahkamah Agung dengan No.110
Tiap kemasan kantong plastik K/pdt/1999.
dibungkus lagi dengan kantong plastik Di samping mengajukan gugat perdata, pada
luarnya tercantum merek “COMMAL”ada tahun 1996, Eddie melaporkan pula
pegangan berbentuk hati warna biru dengan kepolisian tentang adanya peniruan merek
tulisan merek COMMAL No.185327. COMMAL yang dilakukan oleh Tangkas
Logo bersegi empat dengan lambang merah Marwoto tersebut.
putih dan ditengah ada garis dasar merah Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan
dan putih bertuliskan COMMAL dengan kata- Tangkas Marwoto Salimin, sebagai
kata : “Pilihlah selalu spiritus Asli 94 persen”. Terdakwa di Pengadilan Negeri Semarang
Di kota Semarang, tahun 1996 berdiri toko dengan Surat Dakwaan dimana terdakwa
“U.D. COMAL SENTOSA”, miliknya Tangkas tersebut di dakwa melakukan Tindak Pidana
Marwoto Salimin, dengan izin usaha dari ex Pasal 82 UU No.19 Tahun 1992 tentang
kantor Perindustrian dan Perdagangan Jawa Merek yaitu; dengan sengaja dan tanpa hak
Tengah tanggal 18 Juli 1996 menggunakan merek COMAL pada kemasan
No.01/II.01/PMG/G/VII/1996, atas nama spiritus hasil produksinya, yang sama pada
pemiliknya Tangkas Marwoto Salimin. pokoknya dengan merek terdaftar COMMAL
“U.D. COMAL SENTOSA”, ini melakukan pada kemasan spiritus miliknya Eddie
usaha pengepakan/kemasan (packing) Purwanto.
spiritus dan menjual spiritus dan menjual Kemasan spiritus dalam plastik yang
spiritus tersebut yang diperoleh dari sumber diproduksi oleh terdakwa, Tangkas Marwoto
COMAL. dengan Merek COMAL—HC.015777
Mulyono, mendaftarkan ciptaannya logo mempunyai persamaan pada pokoknya
“COMAL”pada Direktorat Hak Cipta dengan kemasan spiritus yang diproduksi
Departemen Kehakiman RI, dengan oleh Eddie Purwanto merek COMMAL-
memperoleh No.015777 tanggal 20 Maret terdaftar pada Direktorat Hak Cipta dan
1996 tambahan Berita Negara tanggal 30 Merek Departemen Kehakiman RI dengan
April 1996 No.35. No.185327 tanggal 14 September 1984
Mulyono memberi izin UD.COMAL diperpanjang izinnya 10 tahun sampai 14
SENTOSA (Tangkas Marwoto) untuk September 1994.
memakai logo COMAL tersebut untuk merek
spiritus yang dijualnya. Di samping itu PENGADILAN NEGERI :
berdasarkan surat dari Direktur Hak Cipta Majelis Hakim persidangan setelah
Departemen Kehakiman tanggal 31 Oktober mendengar para saksi, surat bukti, saksi
1996 No.H2-HC.03.10-04, dinyatakan bahwa ahli dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
COMAL UD. SENTOSA (Tangkas Marwoto) serta pledoi Penasehat Hukum Terdakwa,
diizinkan memakai logo COMAL sebagai memberi putusan dengan pertimbangan
merek. hukum yang inti pokoknya sebagai berikut :
Pada tahun 1997, Tangkas Marwoto Terdakwa melanggar Pasal 82 dari UU
memakai merek dagang MEBEL, dengan No.19 Tahun 1992 tentang merek yang
etiket Meja, Kursi, dan Almari, merek “C.M.L. unsurnya :
No. 375526, untuk barang spiritus dalam 1)Setiap orang;
kemasan kantong plastik. 2)Dengan sengaja dan tanpa hak;
Eddie Purwanto mengajukan gugatan 3)Menggunakan merek;
perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 126
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
4)Yang sama pada pokoknya dengan 3) Memulihkan hak terdakwa,
merek terdaftar milik orang lain/Badan kemampuan, kedudukan dan
hukum lain harkat serta martabatnya.
Meskipun UU No.19 Tahun 1992 telah 4) Membebankan ongkos perkara
diubah dengan UU No.14 Tahun 1997, kepada Negara
namun majelis mempertimbangkannya 5) Memerintahkan barang bukti
sesuai dari Pasal 82 dari UU No.19 Tahun berupa :.......dst......dst.......dst.
1992 yang didakwakan Jaksa kepada
terdakwa, sebab UU No.14 Tahun 1997 MAHKAMAH AGUNG RI :
tidak mengatur dengan tegas tentang hal Terhadap putusan Pengadilan Negeri
tersebut. tersebut di atas yang membebaskan
Unsur pertama : barangsiapa, telah terdakwa Tangkas Marwoto dari segi
terbukti, pelakunya adalah Terdakwa. dakwaan jaksa, maka Jaksa Penuntut
Unsur Kedua : dengan sengaja dan tanpa Umum menolak putusan tersebut dan
hak dalam persidangan adalah tidak mengajukan pemeriksaan kasasi ke
terbukti dengan alasan : Terdakwa Mahkamah Agung dengan mengemukakan
memakai logo COMAL telah terdaftar pada beberapa keberatan dalam memori kasasi.
Direktorat Hak Cipta dengan No.015777 Majelis Mahkamah Agung yang mengadili
atas izin penciptanya “LOGO COMAL” perkara kasasi ini dalam putusannya
yaitu Mulyono dan telah memperoleh izin mempertimbangkan lebih dulu tentang
dari Dirjen Hak Cipta sesuai dengan permasalahan dapat atau tidaknya
suratnya No.H2.HC.03.10.40 tanggal 30 permohonan kasasi ini diterima oleh
Oktober 1996 yang isinya : boleh saja Mahkamah Agung sehubungan dengan
ciptaan “Logo COMAL”tersebut dipakai putusan Pengadilan Negeri amarnya
sebagai merek dagang dan ditempelkan bersifat membebaskan terdakaw dari
pada bungkus barangnya. segala tuduhan Jaksa berkaitan dengan
Di samping itu keterangan saksi ahli Basri Pasal 244 KUHAP.
Ismail, S.H. dari Dirjen Hak Cipta Terhadap permasalahan di atas, Majelis
Departemen Kehakiman, kedua merek berpendirian bahwa mengacu pada
COMAL tersebut tidak mengandung putusan Mahkamah Agung No.110
persamaan pada pokoknya. K/pdt/1999 yang telah berkekuatan hukum
Dari hal tersebut di atas, Majelis Hakim tetap, dinyatakan bahwa Eddie Purwanto
Pengadilan Negeri berpendapat bahwa sebagai satu-satunya pemilik merek
unsur sengaja dan melawan hak adalah dagang COMMAL dan terdakaw (Tangkas
tidak terbukti. Marwoto) dinyatakan telah tanpa hak
Oleh karena salah satu unsur dari menggunakan merek dagang COMMAL
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut miliknya orang lain (Eddie Purwanto).
tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak Berdasarkan atas putusan kasasi perdata
perlu dibuktikan lagi. Mahkamah Agung di atas, maka Jaksa
Dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim Penuntut Umum telah dapat membuktikan
Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa bahwa Putusan Pengadilan Negeri
perbuatan pidana yang didakwakan, tidak tersebut adalah “Putusan Bebas tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan, murni”, sehingga permohonan kasasi
sehingga terdakwa harus dibebaskan dari pidana yang diajukan oleh Jaksa atas
dakwaan Jaksa tersebut. putusan Pengadilan Negeri Semarang
Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri No.234/Pid.B/1999/Pn.Smg, tanggal 16
memberi putusan yang amarnya sebagai Maret 1999 dapat diterima oleh Mahkamah
berikut : Agung dan selanjutnya putusan
Mengadili : Pengadilan Negeri Semarang tersebut
1) Menyatakan terdakwa Tangkas tidak dapat dipertahankan lagi dan harus
Marwoto Salimin tersebut tidak dibatalkan serta Majelis Mahkamah
terbukti secara sah dan Agung akan mengadili sendiri perkara ini.
meyakinkan bersalah melakukan Dengan telah terbuktinya terdakwa,
Tindak Pidana yang didakwakan Tangkas Marwoto telah menggunakan
Jaksa Penuntut Umum tanpa hak merek dagang “COMMAL”, milik
2) Membebaskan terdakwa dari Eddie Purwanto untuk barang jenis spiritus
segala dakwaan. yang mempunyai persamaan pada
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 127
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
pokoknya dengan merek dagang milik Putusan perkara gugatan perdata
orang lain, maka terdakwa Tangkas yang telah berkekuatan hukum tetap dapat
Marwoto harus dinyatakan terbukti secara digunakan sebagai bukti di dalam perkara
sah dan meyakinkan bersalah telah pidana, vide Pasal 1916 ayat 2 No.3 dari B.W.
melakukan tindak pidana, ex pasal 82 dari dan H.R. 30 Juni 1938—NJ.1938-1055, yang
UU No.19 Tahun 1992, dan harus dijatuhi intinya : kekuatan pembuktian dari putusan
pidana yang setelah dipertimbangkan oleh perkara perdata dapat digunakan sebagai bukti
Majelis Mahkamah Agung, hal-hal yang di dalam putusan perkara pidana, hal itu
memberatkan dan hal yang meringankan, diserahkan kepada kebijaksanaan dan
maka akhirnya diberikan putusan yang pertimbangan hakim. Penulis berpendapat
amarnya pada pokoknya sebagai berikut : bahwa putusan hakim dalam kasus perdata
Mengadili : pada kasus yang sama seharusnya dapat
Mengabulkan permohonan kasasi dari dijadikan alat bukti yang dapat memperkuat
pemohon Jaksa Penuntut keyakinan hakim untuk mengambil keputusan
Umum......dst. dalam perkara pidana, yaitu putusan gugatan
Membatalkan Putusan Pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan
Negeri Semarang hukum yang tetap, tetapi justru putusan
No.234/Pid.B/1999/PN.Smg tersebut tidak dijadikan sebagai dasar
pertimbangan bagi hakim dalam memutus
Mengadili Sendiri : perkara pidana Tangkas Marwoto Salimin.
1) Menyatakan terdakwa Tangkas Marwoto Berdasarkan pemaparan kasus di
Salimin terbukti secara sah dan atas, dapat penulis analisis dari prinsip
meyakinkan melakukan Tindak Pidana : perlindungan hukum merek kepada pemilik
“Dengan sengaja dan tanpa hak merek dagang terdaftar dilihat dari : jenis
menggunakan merek yang sama pada perlindungan hukum, bobot perlindungan
pokoknya dengan merek terdaftar milik hukum dan cara perlindungan hukum, sebagai
orang lain untuk barang sejenis”. berikut :
2) Menghukum Terdakwa tersebut dengan Dilihat dari kepemilikan merek
hukuman pidana 1 (satu) tahun dan denda melalui pendaftaran merek, merek COMMAL
Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). milik Eddie sejak tahun 1984 terdaftar dengan
3) Memerintahkan pidana penjara tersebut No.85327, kemudian diperpanjang dengan
tidak usah dijalani, kecuali kalau kemudian No.338616 sertifikat A.0938 tanggal 10
hari dengan putusan Oktober 1996, sedangkan Tangkas Marwoto
hakim..............dst...dst...dst. Salimin baru terdaftar pada tahun 1996 dengan
4) Menyatakan barang bukti No.01/II.01/PM/G/VII/1996. Dengan demikian
berupa..............dst...dst...dst. Eddie merupakan pemilik sah yang terdaftar
Mengacu pada putusan perdata dari dan berhak mendapatkan perlindungan hukum.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dilihat dari jenis perlindungan
No.130/pdt.G/1997/PN. Jkt.Pst tanggal 16 Juni hukum, kepada pemilik merek terdaftar secara
1998 yang dikuatkan oleh putusa kasasi normatif Pasal 7 UU No.19 Tahun 1992 telah
perdata dari mahkamah Agung menjamin perlindungan hukum yang berlaku
No.110/K/Pdt/1999 yang menyatakan bahwa selama 10 tahun dan dapat diperpanjang
dalam amar, tergugat (Tangkas Marwoto sebagaimana diatur pada Pasal 36 UU No.19
Salimin) tanpa hak telah menggunakan merek Tahun 1992. Akibat dari pemegang sertifikat
dagang COMMAL untuk sejenis barang spiritus merek adalah sebagai bukti kepemilikan hak
yang mempunyai persamaan pokoknya atau sebagai pemegang merek yang sah
dengan merek dagang orang lain (Eddie diseluruh wilayah teritorial Indonesia.
Purwanto), maka putusan perdata tersebut Kenyataannya, meskipun UU telah
secara yuridis menjadi dasar dan bukti bagi memberikan perlindungan hukum, tetapi tidak
Pengadilan Pidana untuk menyatakan bahwa semua masyarakat taat dan patuh pada
terdakwa, Tangkas Marwoto Salimin, terbukti hukum, oleh karena itu timbullah perilaku
secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar hak atas merek yaitu dengan
melakukan tindak pidana ex Pasal 82 UU beredarnya merek yang sama pada pokoknya
No.19 Tahun 1992 tentang Merek, seperti yang dengan merek terdaftar milik orang lain,
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sebagaimana dilakukan oleh Tangkas Marwoto
dakwaannya. Salimin terhadap milik COMMAL. Dengan
demikian dapat dikatakan Pasal 7 UU No.19
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 128
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
Tahun 1992 itu sendiri tidak mempunyai No.19 Tahun 1992, Pasal 6 ayat (1) yaitu
bobot perlindungan hukum terhadap pemilik mempunyai persamaan pada pokoknya
merek terdaftar, dalam hal ini merek COMMAL dengan merek yang sudah didaftarkan terlebih
milik Eddie Purwanto, karena terdaftarnya dahulu untuk barang dan/atau jasa yang
merek COMAL yang lain yaitu milik Tangkas sejenis, yaitu merek COMMAL milik Eddie
Marwoto Salimin. Hal ini sebagai akibat kinerja Purwanto. Kemudian ada indikasi melanggar
aparat petugas kantor merek yang tidak Pasal 5 UU No.19 Tahun 1992, yaitu tidak
melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa memiliki daya pembeda, lebih lanjut melanggar
tanggungjawab. Pasal 4 UU No.19 Tahun 1992 yang secara
Secara Pidana, Tangkas Marwoto tegas menyatakan, “merek tidak dapat didaftar
Salimin melanggar Pasal 82 UU No.19 Tahun atas permohonan yang diajukan oleh pemohon
1992, “Dengan sengaja dan tanpa hak yang beritikad tidak baik”, itikad tidak baik yaitu
menggunakan merek yang sama pada meniru, membonceng, menjiplak, reputasi
pokoknya dengan merek terdaftar milik orang merek milik orang lain, yaitu Merek COMMAL
lain untuk barang yang sejenis dengan yang sah demi kepentingan usahanya. Akibat
ancaman penjara selama 5 tahun dan denda kinerja aparat petugas kantor merek yang tidak
sebesar 50 juta rupiah”. Penerapan hukum melaksanakan tugas dengan penuh rasa
oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran hak tanggungjawab, menimbulkan terdaftarnya
atas merek, dilihat dari kasus COMMAL merek ganda pada produk sejenis. Dengan
putusan berupa pidana penjara dan denda demikian, secara preventif, sebagai upaya
sangat ringan, meskipun masih dalam batas pencegahan terdaftarnya merek ganda pada
aturan yang ditentukan UU No.19 Tahun 1992. produk sejenis, dapat disimpulkan tidak
Oleh karena itu putusan tersebut tidak mempunyai bobot perlindungan hukum
mempunyai bobot perlindungan hukum, kepada merek terdaftar.
sehingga tidak dapat dijadikan pedoman bagi Cara Perlindungan hukum secara
kasus merek yang lain, lebih lanjut dapat dilihat represif, sebagai upaya menekan atau
pembahasan secara represif. menindak pelaku pelanggaran hak atas merek.
Secara Perdata, dapat dikatakan Penjatuhan pidana penjara dan pidana denda
tidak mempunyai bobot perlindungan oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran hak
hukum, karena meskipun secara pidana atas merek pada kasus COMMAL yaitu pidana
maupun perdata dalam kasus merek COMMAL penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana
milik Eddie Purwanto dinyatakan berhak atas denda satu juta rupiah. Putusan yang
merek tersebut, tetapi upaya hukum gugatan dijatuhkan hakim sangat ringan jika
ganti rugi ke Pengadilan Niaga sebagaimana dibandingkan dengan ancaman Pasal 82 UU
diatur pada Pasal 76 UU No.15 Tahun 2001 No.19 Tahun 1992 yaitu penjara 5 tahun dan
tidak pernah ditempuh oleh pemilik merek denda 50 juta rupiah sebagaimana dijelaskan
terdaftar yaitu Eddie Purwanto sebagai pada Tabel 1 hal.30. Putusan demikian tidak
pengganti kerugian yang diderita selama menimbulkan efek jera terhadap pelaku.
merek COMMAL digunakan oleh yang tidak Dengan demikian, secara represif, sebagai
berhak yaitu Tangkas Marwoto Salimin. cara penanggulangan atau penindakan pelaku
Cara Perlindungan Hukum, secara pelanggaran hak atas merek tidak
preventif dimaksudkan untuk mencegah atau mempunyai bobot perlindungan hukum
menghindari timbulnya pendaftaran merek kepada merek terdaftar.
ganda pada produk sejenis dalam satu kelas. Dilihat dari UU No.19 Tahun 1992,
Kenyataannya, pada kasus COMMAL yang terutama pasal-pasal yang mengatur tentang
diteliti merupakan kasus merek dagang pada pemidanaan yaitu Pasal 81, 82, dan Pasal 84
produk sejenis dalam satu kelas. Hal ini belum merumuskan batas minimal khusus
menunjukkan bahwa kinerja aparat petugas pidana penjara dan denda. Hal tersebut
kantor merek tidak optimal dalam memberikan kebebasan yang sangat luas
melaksanakan tugasnya, karena pemeriksaan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan,
substantif tidak dilakukan secara cermat, teliti, sehingga putusan itu tidak menimbulkan efek
dan intensif, bahkan tidak berpedoman pada jera bagi si pelaku. Akibatnya putusan tersebut
persyaratan pendaftaran merek dan UU tidak mempunyai bobot perlindungan
terutama Pasal 4, 5, dan Pasal 6 UU No.15 hukum khususnya kepada merek terdaftar,
Tahun 2001. Merek COMAL atas nama tetapi justru merangsang masyarakat untuk
Tangkas Marwoto Salimin ada indikasi meniru, membonceng dan menjiplak reputasi
bertentangan dengan Pasal 4,5, dan 6 UU merek milik orang lain.
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 129
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
Berdasarkan uraian-uraian yang Untuk merealisasikan rencana tersebut,
telah dikemukakan dapat penulis simpulkan maka terdakwa sekitar awal bulan Juli
pada kasus COMMAL, bahwa prinsip 1998 sewaktu ada urusan ke Jakarta, yaitu
perlindungan hukum merek dilihat dari jenis akan membeli barang/pakaian jadi di
perlindungan hukum, bobot perlindungan Tanah Abang, kesempatan tersebut
hukum dan cara perlindungan hukum, tidak terdakwa pergunakan untuk mencetak
mempunyai bobot perlindungan hukum kepada merek cuka getah Cap Gentong yang
merek terdaftar yaitu COMMAL milik Eddie contohnya berupa merek cuka getah Cap
Purwanto. Gentong milik Likin Liga yang masih
lengket dibotol yang terdakwa bawa dari
Muara Tebo;
2) Penerapan UU No.14 Tahun 1997 Bahwa setelah sampai di Jakarta,
(Kasus Sengketa Merek Dagang Dalam selanjutnya terdakwa mencari Sablon di
Perkara Pidana) depan Toko Gunung Agung Proyek Senen
Sengketa Merek Dagang cuka getah Jakarta dengan membawa contoh merek
merek Gentong Tiruan oleh Alexander Z. cuka getah Cap Gentong milik Likin Liga
Agung dengan cuka getah cap gentong milik yang masih lengket di botol;
Likin Liga. Bahwa diantara sablon-sablon yang ada
didepan Toko Gunung Agung tersebut,
Dakwaan : ternyata ada satu sablon yang bisa
Primair : Bahwa ia terdakwa mencetak merek cuka getah Cap Gentong
Alexander Z. Agung pada hari dan tanggal yang contohnya telah terdakwa bawa dan
yang tidak dapat ditentukan lagi dari awal saat itu disepakati untuk mencetak merek
bulan Juli 1998 sampai dengan bulan Oktober tersebut per lembarnya Rp 100,- dan
1998, di rumah terdakwa yang terletak di terdakwa mencetak sebanyak 1500 lembar
simpang lima RT.01 RW.06 Kelurahan Pasar dengan harga keseluruhannya sebesar Rp
Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah, 150.000,- yang selesai dalam waktu dua
Kabupaten Muara Tebo atau setidak-tidaknya hari;
di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Bahwa setelah merek cuka getah Cap
hukum pengadilan Negeri Muara Bungo yang Gnetong sebanyak 1500 lembar selesai
berwenang memeriksa dan mengadili dicetak, maka selanjutnya terdakwa bawa
perkaranya, dengan sengaja tanpa hak pulang ke Muara Tebo, yaitu ke rumah
menggunakan merek yang sama pada terdakwa yang terletak di Simpang Lima
keseluruhannya dengan merek terdaftar milik RT.01 RW.06 Kelurahan Pasar Muara
orang lain atau badan hukum lain untuk barang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah;
dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau Bahwa selanjutnya setelah merek cuka
diperdagangkan; getah Cap Gentong sebanyak 1500 lembar
Terdakwa Alexander Z. Agung yang terdakwa cetak di sablon yang
dengan sengaja tanpa hak menggunakan terdapat di depan Toko Gunung Agung
merek yang sama pada keseluruhannya Jakarta berada ditangan terdakwa, maka
dengan merek cuka getah Cap gentong milik sekita bulan Agustus 1998 dengan
Likin Liga yang terdaftar di Direktorat Jenderal mempergunakan alat-alat dan bahan-
Hak Cipta, Paten, dan Merek Departemen bahan antara lain : press tutup botol, lem
Kehakiman RI, dengan daftar umum merek terbuat dari tepung, tutup botol cat pilok
nomor 229434 untuk barang berupa cuka warna putih, tali rafia, botol kosong, sarung
getah yang diproduksi dan diperdagangkan tangan, masker/sapu tangan, pompa
dengan cara-cara sebagai berikut : warna merah, ember tempat cuka getah
Bahwa sebelum bulan juli 1998, terdakwa dan cuka getah dalam jerigen, terdakwa
yang pekerjaan sehari-hari sebagai melakukan pencampuran cuka getah cap
pedagang di Pasar Muara Tebo, telah gentong yang asli dengan air secukupnya,
melihat dan mengamati pemasaran cuka dimana di dalam satu jerigen menjadi 9
getah merek/cap gentong sangat laris lusin botol, memasukkan cuka getah yang
sekali, sehingga timbul niat terdakwa untuk dicampur dengan air ke dalam botol yang
memproduksi pembotolan cuka getah selanjutnya menempelkan merek cuka
dengan mencontoh merek dan cuka getah getah yang telah dicetaknya ke dalam
yang asli milik Likin Liga; botol yang berisi cuka getah yang telah
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 130
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
dicampur dengan air dengan Menimbang, bahwa yang dimaksud
mempergunakan lem yang telah disiapkan; dengan “Unsur barang siapa”adalah orang
Bahwa setelah botol-botol diisi dengan atau subjek hukum yang melakukan tindak
cuka getah yang telah dicampur dengan air pidana dan yang dapat dikenai pidana sebagai
dan ditempelkan merek cuka getah Cap akibat dari perbuatannya.
Gentong yang telah dicetak di Jakarta, Bahwa dengan dihadapkannya
maka selanjutnya botol-botol tersebut terdakwa di persidangan yang identitasnya
diikat dengan tali rafia yang untuk masing- adalah sama dengan terdakwa dimana
masing ikatan sebanyak 12 botol atau terdakwa telah membuat cuka getah cap
sebanyak satu lusin; gentong yang meniru merek cuka gentong
Bahwa kemudian cuka getah tersebut oleh yang asli milik Likin Liga dan kemudian
terdakwa dipasarkan ke Sungai Bengkal memperdagangkannya, sehingga unsur
pada saksi Ade bin H. Umar dan Herman “barang siapa”dalam hal ini adalah terdakwa
bin Herman, yang untuk setiap lusinya sendiri dan bukan orang lain dengan demikian
terdakwa jual dengan harga Rp 34.000,-; maka unsur “barang siapa” telah terbukti.
Bahwa sejak bulan Agustus 1998 dengan Menimbang, bahwa unsur “dengan
bulan Oktober 1998, terdakwa telah sengaja”maksudnya adalah dilakukan
membeli cuka getah Cap Gentong terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
sebanyak 66 jerigen dari Likin Liga, yaitu Bahwa terdakwa mengetahui merek
sebanyak 37 jerigen dari toko Gentong dan cuka getah yang diperdagangkan di pasar
sebanyak 29 jerigen dari Gudang dan telah adalah merek gentong dan merek “61” tetapi
mempergunakan atau menempel merek yang paling laris adalah merek gentong;
cuka getah Cap Gentong yang dicetak di Bahwa terdakwa kemudian berniat
Jakarta sebanyak 1300 lembar, sedangkan untuk menirunya yang diwujudkan terdakwa
sisanya 200 lembar telah terdakwa bakar; dengan mencetak 1500 lembar merek gentong
Bahwa terdakwa di dalam melakukan pada tukang sablon di Jakarta dan selanjutnya
kegiatan tersebut di atas dibantu anak- terdakwa membeli botol bekas limun sebanyak
anak dan isterinya serta saksi Sofyan lebih kurang 1200 buah botol dan membeli 3
Effendi dan untuk itu terdakwa telah jerigen cuka getah;
mendapat untung yang jumlahnya tidak Bahwa terdakwa lalu mengisi air dan
dapat ditentukan lagi. cuka getah pada botol bekas limun serta
Perbuatan tersebut adalah merupakan menempel merek gentong pada bagian luar,
kejahatan dan dapat diancam dengan pidana seolah-olah cuka getah buatan terdakwa
seperti diatur dalam Pasal 81 UU No.14 Tahun tersebut sama dengan cuka getah merek cuka
1997 sebagai perubahan atas UU No.19 Tahun getah yang diproduksi Likin Liga;
1992 tentang merek. Bahwa perbuatan terdakwa yang
meniru cuka getah merek gentong sampai
Subsidair : akhirnya siap untuk dijual adalah merupakan
Bahwa terdakwa Alexander Z. Agung tujuan yang dikehendaki oleh terdakwa
pada waktu dan tempat seperti tercantum sehingga dengan demikian unsur “dengan
dalam dakwaan primair dengan sengaja dan sengaja”telah terbukti;
tanpa hak menggunakan merek sama pada Menimbang, bahwa mengenai unsur
pokoknya dengan merek terdaftar milik orang “tanpa hak” adalah sebagai berikut :
lain atau badan hukum lain, untuk barang atau Bahwa cuka getah merek gentong
jasa sejenis yang diproduksi dan atau tersebut telah terdaftar di Dirjen Hak Cipta,
diperdagangkan. Paten dan Merek Departemen Kehakiman RI.
Terdakwa dengan sengaja dan tanpa Dengan daftar umum merek nomor 22943 dan
hak menggunakan merek cuka getah Cap diperpanjang dengan nomor D971209 tanggal
Gentong milik Likin Liga yang telah terdaftar di 10 Januari 1997;
Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Bahwa berdasarkan keterangan
Merek Departemen Kehakiman RI dengan saksi Likin Liga yaitu sebagai pemilik cuka
daftar umum merek nomor 229434 untuk getah merek gentong, bahwa ia tidak pernah
barang berupa cuka getah yang diproduksi dan memberi izin ataupun lisensi kepada terdakwa
diperdagangkan dengan cara-cara seperti telah untuk memproduksi cuka getah merek
diuraikan dalam dakwaan primair. gentong, sehingga jelaslah bahwa perbuatan
terdakwa tersebut adalah dilakukan tanpa
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 131
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
seizin si pemilik merek dan karenanya unsur Menimbang, bahwa sebelum
“tanpa hak”telah terbukti; menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa
Menimbang, bahwa unsur terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal
“menggunakan merek yang sama pada sebagai berikut :
keseluruhannya dengan merek terdaftar milik Hal-hal yang memberatkan :
orang lain atau badan hukum lain”adalah 1) Perbuatan terdakwa telah merugikan
sebagai berikut : pemilik merek dan masyarakat pemakai
Bahwa berdasarkan keterangan cuka getah;
saksi yang dihubungkan dengan barang bukti 2) Terdakwa telah menikmati hasil
yang diajukan dipersidangkan bahwa terdakwa perbuatannya.
telah mencetak sebanyak 1500 lembar merek Hal-hal yang meringankan :
gentong untuk cuka getah yang jika dilihat 1) Terdakwa mengaku terus terang dan
gambar dan tulisannya adalah sama pada berjanji tidak mengulangi lagi;
keseluruhannya dengan merek dagang milik 2) Terdakwa mempunyai tanggungan
Likin Liga yang terdaftar di Dirjen Hak Cipta, keluarga yang membutuhkan nafkah dari
Paten dan Merek Departemen Kehakiman RI.; terdakwa.
Bahwa terdakwa telah menggunakan Menimbang, bahwa berdasarkan hal-
sebanyak 1200 lembar merek gentong tiruan hal yang memberatkan dan meringankan di
tersebut dengan cara menempelkan pada botol atas serta mengingat perbuatan tersebut
yang berisi cuka getah yang dibuat atau dilakukan oleh terdakwa tidak secara
diproduksi terdakwa sendiri, sehingga unsur terorganisir dan hanya berupa industri rumah
“menggunakan merek yang sama pada tangga, maka pidana yang dijatuhkan nantinya
keseluruhannya dengan merek milik orang lain dipandang telah cukup tepat dan adil;
atau badan lain” telah terbukti; Menimbang, bahwa di samping pidana
Menimbang, bahwa unsur “untuk badan terdakwa juga dihukum membayar
barang dan atau jasa yang sejenis yang denda dan bila denda tersebut tidak dibayar
diproduksi atau diperdagangkan”adalah maka diganti dengan pidana kurungan;
sebagai berikut : Menimbang, bahwa karena dalam
Bahwa terdakwa menempelkan perkara ini terdakwa ditahan, maka penahanan
merek gentong pada botol berisi cuka getah yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah
yang diproduksinya sendiri dan telah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan
menjualnya sebanyak 300 lusin; dijatuhkan;
Bahwa cuka getah produk terdakwa Menimbang bahwa tidak ada alasan
adalah sama dan sejenis dengan cuka getah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan,
merek gentong produksi Likin Liga yaitu sama- maka adalah tepat dan berdasarkan hukum
sama sejenis cuka getah; jika terdakwa tetap ditahan;
Bahwa terdakwa menjual produk Menimbang, bahwa mengenai barang
cuka getahnya di Sungai Rengas, Sungai bukti sebagaimana akan disebutkan dalam
Bengkal dan Muara Tebo yang juga adalah amar putusan;
daerah pemasaran cuka getah produk milik Menimbang, bahwa karena tidak ada
Likin Liga, sehingga unsur ”untuk barang dan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari
atau jasa yang sejenis yang diproduksi atau tahanan, maka adalah tepat dan berdasarkan
diperdagangkan”telah terbukti; hukum jika terdakwa tetap ditahan;
Menimbang, bahwa karena semua Menimbang, bahwa karena terdakwa
unsur dalam Pasal 81 Undang-Undang No.14 dihukum maka harus pula dibebani membayar
Tahun 1997 telah terbukti maka terdakwa biaya perkara;
harus dipersalahkan melanggar Pasal tersebut; Mengingat Pasal 81 Undang-Undang
Menimbang, bahwa karena No.14 Tahun 1997 dan peraturan lain yang
dakwaan primai telah terbukti maka dakwaan bersangkutan :
subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;
Menimbang, bahwa dalam MENGADILI :
pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan Menyatakan terdakwa ALEXANDER Z.
adanya alasan pemaaf maupun alasan AGUNG, telah terbukti secara sah dan
pembenar yang dapat menghilangkan sifat meyakinkan bersalah melakukan tindak
melawan hukum dari perbuatan terdakwa, pidana “TANPA HAK MENGGUNAKAN
sehingga haruslah dihukum setimpal dengan MEREK YANG SAMA PADA
kesalahannya; KESELURUHANNYA DENGAN MEREK
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 132
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
TERDAFTAR MEREK ORANG LAIN” sebagaimana dilakukan oleh Alexander Z.
sebagaimana dalam dakwaan Primer Agung. Dengan demikian dapat dikatakan
Penuntut Umum; Pasal 7 UU No.14 Tahun 1997 itu sendiri tidak
Menghukum terdakwa oleh karena itu mempunyai bobot perlindungan hukum
dengan pidana penjara selama 10 terhadap pemilik merek terdaftar.
(sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp Secara Pidana, Alexander Z. Agung
750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu melanggar Pasal 81 UU No.14 Tahun 1997,
rupiah); “Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan
Menetapkan jika denda tersebut tidak merek yang sama pada keseluruhannya
dibayar maka diganti dengan pidana dengan merek terdaftar milik orang lain untuk
kurungan selama 1 (satu) bulan; barang yang sejenis dengan ancaman penjara
Menetapkan masa penahanan dari selama 7 tahun dan denda sebesar 100 juta
lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut; rupiah”. Penerapan hukum oleh hakim
Menetapkan terdakwa tetap ditahan; terhadap pelaku pelanggaran hak atas merek,
Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) dilihat dari kasus cuka getah cap gentong,
lusin cuka getah merek gentong tiruan putusan berupa pidana penjara dan denda
yang dirampas untuk dimusnahkan; sangat ringan, meskipun masih dalam batas
Membebani terdakwa membayar biaya aturan yang ditentukan UU No.14 Tahun 1997.
perkara sebesar Rp 1000 (seribu rupiah). Oleh karena itu putusan tersebut tidak
Kasus peniruan merek dagang Cuka mempunyai bobot perlindungan hukum,
Getah Cap Gentong, yang dilakukan oleh sehingga tidak dapat dijadikan pedoman bagi
Alexander Z. Agung, karena cuka getah kasus merek yang lain, lebih lanjut dapat dilihat
gentong adalah yang paling laris di daerah pembahasan secara represif.
tersebut. Peniruan merek ini diwujudkan pelaku Secara Perdata, dapat dikatakan
dengan mengcopy cetak merek tersebut tidak mempunyai bobot perlindungan
sebanyak 1500 lembar pada tukang sablon. hukum, karena meskipun secara pidana
Berdasarkan pemaparan kasus di Alexander Z. Agung dinyatakan bersalah
atas, dapat penulis analisis dari perlindungan melanggar Pasal 81 UU No.14 Tahun 1997,
hukum merek terhadap pemilik merek dagang tetapi upaya hukum gugatan ganti rugi ke
terdaftar dilihat dari : jenis perlindungan Pengadilan Niaga sebagaimana diatur pada
hukum, bobot perlindungan hukum dan cara Pasal 76 UU No.14 Tahun 1997 tidak pernah
perlindungan hukum, sebagai berikut : ditempuh oleh pemilik merek terdaftar yaitu
Dilihat dari kepemilikan merek Likin Liga guna mengembalikan kerugian yang
melalui pendaftaran merek, merek cuka getah diderita selama merek cuka getah cap
cap gentong milik Likin Liga adalah pemilik gentong, digunakan oleh pihak yang tidak
merek yang sah terdaftar dengan No.229434, berhak yaitu Alexander Z. Agung.
kemudian diperpanjang dengan No.D.971209 Cara Perlindungan hukum secara
tanggal 10 Januari 1997. Dengan demikian represif, sebagai upaya menekan atau
Likin Liga sebagai pemilik sah yang terdaftar menindak pelaku pelanggaran hak atas merek.
dan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Penjatuhan pidana penjara dan pidana denda
Dilihat dari jenis perlindungan oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran hak
hukum, kepada pemilik merek terdaftar. atas merek pada kasus cuka getah cap
Secara normatif Pasal 7 UU No.14 Tahun 1997 gentong terdakwa Alexander Z. Agungtelah
telah menjamin perlindungan hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar
berlaku selama 10 tahun dan dapat Pasal 81 UU No.14 Tahun 1997 yaitu dengan
diperpanjang sebagaimana diatur pada Pasal pidana penjara 10 bulan dan denda 750 ribu
36 UU No.14 Tahun 1997. Akibat hukum dari rupiah. Putusan yang dijatuhkan hakim sangat
pemegang sertifikat merek adalah sebagai ringan jika dibandingkan dengan ancaman
bukti kepemilikan hak atau sebagai pemegang Pasal 81 UU No.14 Tahun 1997 yaitu Pidana
merek yang sah diseluruh wilayah teritorial penjara selama 7 tahun dan denda 100 juta
Indonesia. Kenyataannya, meskipun UU telah rupiah sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2
memberikan perlindungan hukum, tetapi tidak hal.31. Putusan demikian tidak menimbulkan
semua masyarakat taat dan patuh pada efek jera terhadap pelaku. Dengan demikian,
hukum, oleh karena itu timbullah perilaku secara represif, sebagai cara
melanggar hak atas merek yaitu dengan penanggulangan atau penindakan pelaku
beredarnya merek yang sama pada pelanggaran hak atas merek, dapat dikatakan
keseluruhannya dengan merek milik orang lain,
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 133
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
putusan tersebut tidak mempunyai bobot HAKI-Dit. Merek dari Departemen
perlindungan hukum kepada merek terdaftar. Kehakiman-RI dengan Nomor 317184
Dilihat dari UU No.14 Tahun 1997, untuk melindungi jenis barang Alat
terutama pasal-pasal yang mengatur tentang Pendingin Udara (AC)-Alat Pembersih
pemidanaan yaitu Pasal 81, 82, 82 (A,B) dan Udara, Alat Penguap Kamar dan suku
Pasal 84 belum merumuskan batas minimal cadangnya;
khusus pidana penjara dan denda. Hal ini Pada tahun 1999 di Indonesia berdiri
memberikan kebebasan yang sangat luas Perseroan “PT. Tehnika Perkasa
kepada hakim dalam menjatuhkan putusan, Lestari”, yang memproduksi alat
sehingga putusan itu tidak menimbulkan efek pendingin udara (AC) dengan merek
jera bagi si pelaku. Akibatnya putusan tersebut “Sinko”namun merek dagang tersebut
tidak mempunyai bobot perlindungan telah terdaftar di Ditjen Merek
hukum khususnya kepada merek terdaftar, Departemen Kehakiman dengan
tetapi justru merangsang masyarakat untuk No.317184 atas nama Sinko Kogyo
meniru, membonceng dan menjiplak reputasi Ltd-Japan;
merek milik orang lain. Diberikan informasi kepada Ditjen
Berdasarkan uraian-uraian yang telah HAKI Dep. Kehakiman bahwa merek
dikemukakan dapat penulis simpulkan pada “Sinko” Nomor daftar 317184 tersebut
kasus Cuka Getah Cap Gentong, bahwa adalah merek dagang yang “no-use”,
prinsip perlindungan hukum merek dilihat dari artinya merek dagang ini telah
jenis perlindungan hukum, bobot perlindungan didaftarkan, namun sejak didaftarkan
hukum dan cara perlindungan hukum, tidak sampai waktu 3 tahun tidak pernah
mempunyai bobot perlindungan hukum kepada digunakan untuk barang yang
merek terdaftar yaitu merek Cuka Getah Cap diproduksinya dan pernah ada
Gentong. dipasaran Indonesia barang A.C.
bermerek “Sinko”.
3) Penerapan UU No. 15 Tahun 2001 Berdasarkan atas informasi ini, maka
(Kasus Sengketa Merek Dagang Dalam Ditjen Merek Dep. Kehakiman
Perkara Perdata) membentuk suatu team Penyelidikan
tentang merek dagang Sinko No.
a. Penghapusan Merek Dagang/Mencoret 317184 yang tak pernah dipakai
dari Daftar Umum Merek yaitu Merek tersebut (no-use);
Dagang Sinko, terdaftar atas nama “Team Penyidik”ini menghubungi
Perseroan “Sinko” Kogyo Co. Ltd- Instansi Pemerintah RI antara lain :
Japan 1) Departemen Perindustrian dan
KASUS POSISI : Perdagangan Jakarta Timur;
Sinko Kogyo Kabushiki Kaisha atau 2) Dit. Jen Perdagangan Dalam
dengan nama lain Sinko Kogyo Ltd, Negeri;
suatu Perseroan yang didirikan di 3) Dit.Jen Luar Negeri;
negeri Japan berdasarkan UU Negara 4) Badan Koordinasi Penanaman
Japan berkedudukan di 4-5 Modal
Minamorimachi-Chome-Kitaku-Osaka 5) Dit. Jen Industri Logam Mesin
Shi-Japan. Elektronika (Departemen
Di negara Japan, Perseroan Sinko Perindustrian dan Perdagangan
Kogyo Co. Ltd ini memproduksi RI);
elektronik berupa : AC (pendingin 6) Mengirim surat ke Sinko Kogya
udara); AC Pendingin Kamar, Alat Co.Ltd di Japan
Pembersih Udara; Alat Penguap Udara Hasil dari penelitian Ditjen Merek
dan suku cadangnya dengan merek Departemen Kehakiman dan HAM
dagang “Sinko” RI menunjukkan tidak ada bukti
Merek dagang “Sinko”tersebut oleh yang akurat tentang merek dagang
Produsennya telah didaftarkan Sinko daftar No. 317184 di
diberbagai negara Asia : Korea-China- Indonesia oleh pendaftarannya
Taiwan-Thailand-Vietnam-Kamboja- Sinko Kogya Co.Ltd Tokyo Japan
Malaysia dan Australia; Dari hasil “Survey Team” telah
Dan pada tahun 1996, “Merek Dagang ditemukan benar bahwa Sinko Kogyo
Sinko”tersebut didaftarkan pada Ditjen Co. Ltd daftar No. 317184 dalam waktu
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 134
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
3 (tiga) tahun sejak pendaftarannya 3 atas merek dagang “SINKO” di
(tiga) tahun sejak produksi terakhir; Indonesia;
Dengan adanya fakta tersebut, maka 3. Menyatakan batal atau tidak sah
“Direktorat Merek”Departemen “Surat Keputusan” tergugat SK
Kehakiman dan HAM RI sesuai No.H4.HC.UM.02.02.1717 tanggal
dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) 29 Agustus 2001, perihal
huruf “a” UU No.19 Tahun 1992 jo UU penghapusan pendaftaran merek
No.14 Tahun 1997 jo SK. daftar No. 317184 dengan segala
No.H4.HC.UM.02.02.1717 tertanggal akibatnya;
29 Agustus 2001 yang isinya : 4. Menghukum penggugat untuk
Menghapuskan/mencoret dari Daftar mendaftar kembali merek dagang
Umum Merek yaitu Merek Dagang “SINKO” daftar No. 317184 dalam
Sinko, terdaftar atas nama perseroan Daftar Umum Merek;
“Sinko Kogya Co.Ltd-Japan”. 5. Menghukum tergugat membayar
Pemilik “Merek Sinko”-Sinko Kogyo biaya perkara.
Co. Ltd menolak
penghapusan/pencoretan merek
miliknya dengan alasan merek Sinko PENGADILAN NIAGA :
sejak didaftarkannya tetap digunakan Setelah mendengar kedua belah pihak,
sampai sekrang. Info yang diberikan penggugat dan tergugat beserta Surat
oleh pihak tertentu bahwa merek sinko buktinya masing-masing dipersidangan,
tidak pernah digunakan atau tidak ada maka majelis hakim dalam putusannya
barangnya di pasaran Indonesia memberikan pertimbangan hukum yang
adalah informasi tidak benar. dalam inti pokoknya sebagai berikut : yang
Sinko Kogyo Co. Ltd Mohon Ditjen menjadi pokok masalah dalam
HAKI Departemen Kehakiman RI untuk persidangan ini adalah apakah benar
membatalkan SK tindakan hukum penghapusan merek milik
No.H4.HC.UM.02.02.1717 tanggal 29 Penggugat yang dilakukan oleh tergugat
Agustus 2001. telah sesuai dengan Pasal 51 UU No.19
Karena tidak ada penyelesaian Tahun 1992 jo UU No.14 Tahun 1997.
masalah di atas, akhirnya “Sinko Pasal 51 jo Pasal 61 (2) UU tersebut di
Kogyo Co. Ltd Tokyo Japan”, melalui atas, menentukan bahwa Ditjen HAKI
penasehat hukumnya di Indonesia (tergugat) diberi wewenang untuk
mengajukan gugatan perdata di menghapus pendaftaran merek dagang
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dalam Daftar Umum terbatas pada dua
terhadap tergugat : Pemerintah RI Cq. alasan :
Dep. Kehakiman dan HAM RI cq. 1. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga)
Dit.jen HAKI cq. Direktorat Merek di tahun berturut-turut sejak tanggal
Jakarta. pendaftarannya atau pemakai terakhir
Gugatan perdata yang diajukan Sinko dalam perdagangan barang atau jasa;
Kogyo Co. Ltd tersebut berdasarkan 2. Merek yang digunakan untuk jenis
pada Pasal 61 ayat (5) UU No.19 barang atau jasa yang tidak sesuai
Tahun 1992 jo UU No.14 Tahun 1997 dengan jenis barang atau jasa yang
jo UU No.15 Tahun 2001 tentang terdaftar.
merek yang menyebutkan : bahwa Merek yang digunakan (non-use) selama 3
keberatan terhadap putusa (tiga) tahun berturut-turut berarti merek ini
penghapusan pendaftaran merek yang tidak pernah dipakai selama 3 tahun
dimaksud Pasal 2 dapat diajukan secara terus menerus sejak terdaftar atau
kepada Pengadilan Niaga. pemakai terakhir.
Dalam surat gugatan tersebut, oleh Data yang diminta tergugat dari instansi
penggugat diajukan tuntutan (petitum) terkait, ternyata tidak menyangkut
yang pada pokoknya sebagai berikut : penggunaan merek Sinko, melainkan izin
1. Mengabulkan seluruh gugatan usaha penggugat dan kedudukan PT.
penggugat; Shinko Kogyo Indonesia sebagai importir
2. Menyatakan penggugat sebagai barang merek Sinko di Indonesia hal ini
pemilik dan pendaftar pertama tidak tepat.
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 135
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
Berdasarkan surat bukti T.16-P.13-P.15- Bahwa “Memori Kasasi”dari Pemohon
P.22-P.23-P.24-P.25-P.27A=P.27B dapat kasasi diterima di Kepaniteraan
dismpulkan dalam kurun waktu antara Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat pada
tahun 1996 sampai dengan tahun 2001, tanggal 4 Maret 2002, sedangkan
pihak Penggugat masih tetap memasarkan permohonan kasasi diterima Kepaniteraan
barang-barang produksi merek “Sinko”di tanggal 21 Pebruari 2002, dengan
Indonesia. demikian penerimaan “Memori Kasasi”itu,
Terbukti, bahwa penggugat masih telah melampaui tenggang waktu yang
menggunakan merek “Sinko”untuk ditentukan dalam Pasal 83 ayat (3) UU
produksinya dalam perdagangan di No.15 Tahun 2001 tentang Merek.
Indonesia dan terbukti barang merek Sinko Dengan fakta tersebut, maka permohonan
masih diproduksi di negara Jepang. kasasi yang diajukan oleh pemohon
Dengan demikian penghapusan kasasi—Pemerintah RI cq. Dep.
pendaftaran merek “Sinko”milik Penggugat Kehakiman dan HAM RI cq. Dit.jen HAKI
yang dilakukan oleh tergugat, terbukti tidak cq. Direktorat Merek tersebut dinyatakan
didukung oleh bukti yang cukup, sehingga tidak dapat diterima.
penghapusan pendaftaran merek Sinko Akhirnya Majelis Mahkamah Agung
tersebut, secara juridis tidak sah dan tidak memberi amarnya sebagai berikut :
berkekuatan hukum. Mengadili :
Berdasar atas pertimbangan di atas, Menyatakan permohonan kasasi dari
akhirnya majelis hakim memberi putusan Permohonan kasasi—Pemerintah RI
amarnya : cq. Dep. Kehakiman dan HAM RI cq.
Mengadili : Dit.jen HAKI cq. Direktorat Merek—
1) Mengabulkan gugatan penggugat; tidak dapat diterima.
2) Menyatakan penggugat sebagai Menghukum Pemohon kasasi—dulu
pemilik dan pendaftar pertama atas tergugat membayar biaya perkara
merek dagang “Sinko” terdaftar dalam tingkat kasasi : Rp 5.000.000,-
No.317184 di Indonesia;
3) Menyatakan “Surat Keputusan” Dit.Jen
HAKI (tergugat) MAHKAMAH AGUNG RI (Pemeriksa
No.H4.HC.UM.02.02.1717 tanggal 29 Peninjauan Kembali) :
Agustus 2001, tidak sah dan tidak Pemerintah RI cq. Dep. Kehakiman dan
mempunyai kekuatan hukum; HAM RI cq. Dit.jen HAKI cq. Direktorat
4) Menghukum tergugat untuk Merek mengajukan pemeriksaan
mendaftarkan kembali merek dagang “Peninjauan Kembali”(PK) ke Mahkamah
Sinko terdaftar No.317184 dalam Agung dengan mengemukakan “beberapa
Daftar Umum Merek; alasan P.K.”antara lain :
5) Menghukum tergugat membayar Pertimbangan Judex Facti yang
perkara Rp 5.000.000,-. menyimpulkan bahwa “Termohon PK”
Penggugat Pemerintah RI cq. Dep. masih aktif memperdagangkan AC Sinko
Kehakiman dan HAM RI cq. Dit.jen HAKI hanya atas dasar “P-35” berupa AC dan
cq. Direktorat Merek, menolak putusan sparepartsnya adalah pendapat yang
Majelis Hakim Pengadilan Niaga tersebut keliru, karena pada saat upaya penyidik
di atas dan mengajukan pemeriksaan oleh “Pemohon PK” dilakukan barang bukti
kasasi ke Mahkamah Agung dengan tersebut tidak ada dan tidak diketemukan
mengemukakan beberap keberatan dalam di pasaran. Seandainya barang bukti itu
“Memori Kasasi”nya. ada pada saat itu, maka “Pemohon
PK”tidak akan melakukan penghapusan
merek Sinko yang terdaftar No.317184 dari
MAHKAMAH AGUNG RI (Pemeriksa Kasasi) Daftar Umum.
: Pertimbangan Judex Facti saling
Majelis Mahkamah Agung yang memeriksa bertentang khususnya mengenai
perkara yang dimohonkan pemeriksaan keberadaan PT. Shinriyo Indonesia. Di
kasasi ini, dalam putusannya memberikan satu pihak, keberadaannya tidak dapat
pertimbangan hukum yang inti pokoknya dijadikan ukuran pengguna merek Sinko
sebagai berikut : untuk jenis barang jenis AC, namun di lain
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 136
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
pihak dinyatakan dapat dijadikan ukuran— pemeriksaan “PK” ini ditetapkan Rp
periksa putusan halaman 18 alinea 4 10.000.000,-
dengan halaman 19 alinea 2. Menurut
bukti T-12, membuktikan bahwa PT. Berdasarkan pemaparan kasus di
Shinriyo Indonesia telah menyangkal tidak atas, dapat penulis analisis dari perlindungan
pernah memesan barang dari “Pemohon hukum merek terhadap pemilik merek dagang
PK”. terdaftar dilihat dari : jenis perlindungan
Sesuai bukti P-14, “Termohon PK”telah hukum, bobot perlindungan hukum dan cara
mengaku bahwa produksi terakhir pada perlindungan hukum, sebagai berikut :
tahun 1997, sedangkan tindakan Dilihat dari kepemilikan merek
penghapusan merek sinko, baru melalui pendaftaran merek, pada tahun 1996,
dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus “Merek Dagang Sinko”didaftarkan pada Dit.
2001. Hal ini membuktikan penghapusan Merek Depkeh dengan No.317184, untuk
merek Sinko untuk jenis barang AC, telah melindungi jenis barang Alat Pendingin Udara
dilakukan nyata setelah merek tersebut (AC), alat pembersih udara, alat penguap
tidak digunakan lagi selama 3 (tiga) tahun kamar, dan suku cadangnya. Dengan demikian
berturut-turut sejak tanggal produksi atau Perseroan Sinko Kogya Ltd merupakan pemilik
pemakaian terakhir. sah yang terdaftar dan berhak mendapatkan
Seharusnya bukti pengakuan “Termohon perlindungan hukum.
PK” tersebut di atas dapat dijadikan “bukti Dilihat dari jenis perlindungan
sempurna” vide Pasal 1914 B.W. Namun hukum, kepada pemilik merek terdaftar secara
justru Judex Facti telah mengabaikannya. normatif Pasal 28 UU No.15 Tahun 2001 telah
Judex facti dalam putusannya tidak menjamin perlindungan hukum yang berlaku
mempertimbangkan pengakuan dari selama 10 tahun dan dapat diperpanjang
“Termohon PK” tersebut. sebagaimana diatur pada Pasal 36 UU No.15
Dst.........................dst....................dst......... Tahun 2001. Akibat hukum dari pemegang
......................... sertifikat merek adalah sebagai bukti
Majelis Mahkamah Agung dalam kepemilikan hak atau sebagai pemegang
putusannya memberikan pertimbangan merek yang sah diseluruh wilayah teritorial
hukum intisarinya sebagai berikut : Indonesia.
“Keberatan PK”yang tercantum dalam ad.1 Hasil tim penyelidikan dan tim
dan ad.8, tidak dapat dibenarkan, karena penyidik yang dibentuk Dit. Merek Depkeh,
keberatan tersebut tidak termasuk dalam bahwa merek dagang tersebut “no-use”,
salah satu alasan untuk “Permohonan PK” artinya merek dagang telah didaftarkan sampai
yang dimaksudkan dalam Pasal 67 huruf waktu 3 tahun tidak pernah digunakan untuk
“a”sampai huruf “f” UU No.14 tahun 1985. barang yang diproduksinya. Akibatnya
“Keberatan PK”yang tercantum dalam ad.2 dilakukan penghapusan pendaftaran merek
sampai ad.7, juga tidak dapat dibenarkan, Sinko yang diprakarsai oleh Dit. Depkeh
karena dalam putusan yang dimohonkan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU No.15
pemeriksaan “PK” tersebut tidak terdapat Tahun 2001. Penghapusan pendaftaran merek
kekhilaf yang menyimpulkan bahwa “Tan Sinko mengakibatkan berakhirnya
atau kekeliruan yang nyata dari Hakim, perlindungan hukum atas merek Sinko
yang dimaksudkan dalam Pasal 67 huruf sebagaimana di atur pada Pasal 71 UU No.15
“f” UU No.14 Tahun 1985 Tahun 2001. Kenyataannya, merek Sinko sejak
berdasarkan atas pertimbangan hukum didaftarkan masih tetap digunakan sampai
tersebut di atas, akhirnya Majelis sekarang meskipun UU telah memberikan
Mahkamah Agung memberi putusan yang perlindungan hukum, dengan demikian dapat
amarnya demikian : dikatakan Pasal 28 UU No.15 Tahun 2001
tidak mempunyai bobot perlindungan
Mengadili :
hukum atas terhadap pemilik merek terdaftar
Menolak Permohonan “Peninjauan
yaitu merek sinko, karena akibat kinerja tim
Kembali”dari “Pemohon PK”
penyelidik dan tim penyidik yang dibentuk Dit.
Pemerintah RI cq. Dep. Kehakiman
Depkeh yang memberikan informasi yang telah
dan HAM RI cq. Dit.jen HAKI cq.
tidak benar.
Direktorat Merek.
Secara Perdata, dapat dikatakan
Menghukum “Pemohon PK”untuk
tidak mempunyai bobot perlindungan
membayar biaya perkara dalam
hukum, karena secara perdata dalam kasus
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 137
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
penghapusan merek Sinko milik Perseroan 2. Pendaftaran merek No.509566 tanggal 21
Sinko Kogyo Ltd. Jepang, meskipun gugatan Mei 2001 seharusnya ditolak tidak dapat
pihak Sinko Kogyo Jepang dikabulkan didaftar karena bertentangan dengan
Pengadilan, tetapi upaya hukum gugatan ganti ketentuan yang berlaku pada saat merek
rugi ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur terdaftar (Bandingkan dengan Pasal 6 ayat
pada Pasal 76 UU No.15 Tahun 2001 tidak 1 UU No.19 Tahun 1992 sebagaimana
pernah ditempuh oleh pemilik merek Sinko diubah dengan UU No.14 Tahun 1997)
sebagai pengganti kerugian yang diderita berdasarkan Pasal 6 ayat 1 UU No.14
selama selama merek Sinko dinyatakan hapus Tahun 1997 yang berbunyi : “Permintaan
atau dicoret dari daftar umum merek. pendaftaran merek harus ditolak oleh
Cara Perlindungan hukum secara kantor merek apabila mempunyai
represif, gugatan perdata diajukan Sinko persamaan pada pokoknya atau
Kogyo L.td didasarkan pada Pasal 61 ayat 5 keseluruhannya dengan merek orang lain
yang menyebutkan, “keberatan terhadap yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk
putusan penghapusan pendaftaran merek barang dan jasa sejenis;
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat 3. Bahwa penggugat sangat keberatan atas
diajukan ke Pengadilan Niaga”. Dalam pendaftaran merek tergugat tersebut
pembuktian dinyatakan terbukti penggugat dengan menampilkan Angka 100 lebih
masih menggunakan merek “Sinko”untuk besar dan lebih dominan pada merek
produksinya dalam perdagangan di Indonesia. Alhami 100 daftar No.509566 di atas
Selanjutnya penghapusan merek Sinko oleh karena mempunyai persamaan pada
tergugat Dit. Merek Depkeh terbukti tidak pokoknya dan keseluruhannya dan sama-
didukung oleh bukti yang cukup, sehingga sama melindungi jenis barang yang sama
penghapusan merek tersebut secara juridis dalam waktu satu kelas yaitu kelas 30
tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. dengan merek penggugat yang terdaftar
Pengadilan akhirnya mengabulkan gugatan terlebih dahulu pada Direktorat Jenderal
merek Sinko, dan menyatakan sebagai pemilik Hak Kekayaan Intelektual;
dab pendaftar pertama atas merek dagang 4. Bahwa merek tergugat tersebut
Sinko. Menghukum tergugat untuk mempunyai persamaan pada pokoknya
mendaftarkan kembali merek dagang terdaftar dan keseluruhannya dengan merek
No.317184 dalam Daftar Umum Merek. penggugat karena sama-sama tertulis dan
Seyogyanya pihak “Sinko Kogyo L.td, mempunyai persamaan bunyi “seratus”
mengajukan upaya hukum gugatan ganti rugi (100) serta untuk melindungi jenis barang
ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur pada yang sama yaitu : sedian-sedian yang
Pasal 76 UU No.15 Tahun 2001, guna terbuat dari tepung yaitu : Mie, sehingga
mengembalikan kerugian yang diderita selama dapat menimbulkan kesan pada khalayak
penghapusan merek dagang Sinko dari Daftar ramai seakan-akan mempunyai hubungan
Umum Merek. erat dalam perdagangan dengan
Berdasarkan uraian-uraian yang telah penggugat, sehingga penggugat
dikemukakan dapat penulis simpulkan pada mempunyai kepentingan mengajukan
kasus Sinko, bahwa prinsip perlindungan gugatan pembatalan berdasarkan Pasal 68
hukum merek dilihat dari jenis perlindungan ayat 1 UU No.15 Tahun 2001.
hukum, bobot perlindungan hukum dan cara 5. Bahwa penggugat dalam penjelasan Pasal
perlindungan hukum, tidak mempunyai bobot 6 ayat 1 huruf (a) UU No.15 Tahun 2001
perlindungan hukum kepada merek terdaftar tentang persamaan pada pokoknya
yaitu merek Sinko, milik Perusahaan Sinko dijelaskan : “yang dimaksud persamaan
Kogyo L.td Japan. pada pokoknya adalah kemiripan yang
disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang
b. Sengketa Merek Dagang Alhami 100 menonjol antara merek yang satu dengan
antara Drs. Harry Sanusi dengan Ir. merek yang lain yang dapat menimbulkan
Djosianto No. Reg. 01/MEREK/2002/PN. kesan adanya persamaan baik bentuk,
NIAGA/PN. Medan. cara penempatan, cara penulisan atau
Duduk Perkara : kombinasi antara unsur-unsur ataupun
1. Bahwa penggugat adalah pendaftar merek persamaan bunyi ucapan yang terdapat
pertama dan pemilik yang sah atas merek dalam merek-merek tersebut”.
100 dan lukisan; 6. Bahwa selain itu berdasarkan bukti-bukti
yang akan kami sampaikan pada acara
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 138
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
pembuktian, tergugat dalam mendaftarkan Menimbang, bahwa setelah
mereknya tidak patut mendapatkan Majelis Hakim memperhatikan dengan
perlindungan hukum, karena seksama dalil-dalil gugatan penggugat
pendaftarannya nyata-nyata telah dalam rekonpensi, maupun sangkalan
melanggar Pasal 6 ayat 1 (a) dan dilandasi tergugat dalam rekonpensi, ternyat pokok
itikad tidak baik yang jelas bertentangan permasalahan gugatan dalam rekonpensi
dengan Pasal 4 UU No.15 Tahun 2001 adalah pendaftaran merek yang
yang secara tegas menyebutkan, “merek dipersengketakan sebagaimana di dalam
tidak dapat didaftar atas permohonan yang gugatan konpensi yang telah
diajukan oleh pemohon yang beritikad dipertimbangkan secara lengkap dalam
tidak baik”. pertimbangan hukum dalam bagian
Berdasarkan alasan-alasan konpensi.
yang telah dikemukakan, penggugat Menimbang, bahwa oleh
mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga karena itu keseluruhan pertimbangan-
Negeri Medan Cq. Majelis Hakim, agar pertimbangan hukum dalam bagian
berkenan kiranya menerima, memeriksa konpensi, dipergunakan kembali dan
dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya dipakai dalam bagian rekonpensi ini.
memutus sebagai berikut : III. Dalam Kopensi dan Rekonpensi
1) Mengabulkan gugatan penggugat Menimbang, bahwa
seluruhnya; berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
2) Menyatakan penggugat sebagai pemilik hukum tersebut di atas, maka tergugat
dan pendaftar pertama dari merek 100 dan dalam konpensi/penggugat dalam
lukisan untuk jenis barang dalam kelas 30 rekonpensi adalah pihak yang kalah,
daftar di bawah No. 452499 tanggal 4 sehingga patut untuk membayar biaya
Desember 1998 dan daftar No. 491390 perkara sehubungan dengan adanya
tanggal 20 Nopember 2000; gugatan ini, sejumlah sebagaimana akan
3) Menyatakan bahwa diantara merek 100 ditentukan dalam amar putusan ini
dan lukisan daftar No. 452499 tanggal 4 nantinya :
Desember 1998 dan daftar No. 491390 MENGADILI :
tanggal 20 Nopember 2000 penggugat I. Dalam Konpensi
dengan merek Alhami 100 daftar 1. Dalam Eksepsi
No.509566 tanggal 21 Mei 2001 atas nama Menolak Eksepsi tergugat untuk
tergugat mempunyai persamaan pada seluruhnya
pokoknya dan keduanya digunakan untuk 2. Dalam Pokok Perkara
barang sejenis dalam kelas 30; Mengabulkan gugatan pengugat
4) Menyatakan bahwa perolehan hak merek untuk sebahagian;
Alhami 100 daftar No.509566 tanggal 21 Menyatakan Penggugat adalah
Mei 2001 milik tergugat dilandasi itikad pemilik dan pendaftar pertama dari
tidak baik; merek 100 dan lukisan sejenis
5) Menyatakan batal atau membatalkan barang dalam kelas 30 daftar di
MEREK Alhami 100 daftar No.509566 bawah No.452499 tanggal 4
tanggal 21 Mei 2001 milik tergugat Desember 1998 dan No.491390
dilandasi itikad tidak baik; tanggal 20 Nopember 2000;
6) Menghukum tergugat membayar segala Menyatakan batal atau
biaya perkara. membatalkan merek Alhami 100
daftar No.509566 milik tergugat
I. Dalam Konpensi : Tergugat mengajukan dalam Daftar Umum Merek
eksepsi, dalam pokok perkara, tentang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
hukumnya baik dalam kopensi, dalam Intelektual (HAKI), dengan segala
eksepsi, dalam pokok perkara berhubung akibat hukumnya;
terlalu banyak penulis lampirkan pada Memerintahkan Panitera
lampiran Pengadilan Niaga pada
II. Dalam Rekopensi Pengadilan Negeri Medan untuk
Menimbang, bahwa maksud segera menyampaikan putusan ini
dan tujuan gugatan dalam rekonpensi kepada Direktorat Jenderal Hak
adalah seperti tersebut di atas : Kekayaan Intelektual Departemen
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 139
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
Kehakiman dan Hak Asasi sebagai akibat kinerja aparat petugas kantor
Manusia; merek yang tidak melaksanakan tugasnya
Menolak gugatan penggugat untuk dengan penuh rasa tanggungjawab.
yang selebihnya. Secara Perdata, dapat dikatakan
II. Dalam Rekonpensi tidak mempunyai bobot perlindungan
Menolak gugatan penggugat dalam hukum, karena secara perdata dalam kasus
rekonpensi untuk seluruhnya. merek 100 dan lukisan, meskipun gugatan
III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi pembatalan merek Alhami dikabulkan
Menghukum tergugat dalam pengadilan, tetapi upaya hukum gugatan ganti
konpensi/penggugat dalam rekonpensi rugi ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur
untuk membayar seluruh biaya perkara pada Pasal 76 UU No.15 Tahun 2001 tidak
ini, yang diperhitungkan sampai hari ini pernah ditempuh oleh pemilik merek 100 dan
sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta lukisan untuk mengganti kerugian yang diderita
rupiah). selama merek 100 dan lukisan digunakan oleh
Berdasarkan pemaparan kasus di atas, pihak yang tidak berhak yaitu merek Alhami
dapat penulis analisis dari perlindungan hukum 100.
merek terhadap pemilik merek dagang Cara Perlindungan Hukum, secara
terdaftar dilihat dari : jenis perlindungan preventif dimaksudkan untuk mencegah atau
hukum, bobot perlindungan hukum dan cara menghindari timbulnya pendaftaran merek
perlindungan hukum. ganda pada produk sejenis dalam satu kelas.
Dilihat dari kepemilikan merek Kenyataannya, pada kasus 100 dan lukisan
melalui pendaftaran merek, merek 100 dan yang diteliti merupakan kasus merek dagang
lukisan untuk jenis barang dalam kelas 30 pada produk sejenis dalam satu kelas. Hal ini
terdaftar dengan No.452499 tanggal 4 menunjukkan bahwa kinerja aparat petugas
Desember 1998 dan daftar No.491390 tanggal kantor merek tidak optimal dalam
20 Nopember 2000. Dengan demikian merek melaksanakan tugasnya, karena pemeriksaan
100 dan lukisan merupakan pemilik sah yang substantif tidak dilakukan secara cermat, teliti,
terdaftar dan berhak mendapatkan dan intensif, bahkan tidak berpedoman pada
perlindungan hukum. persyaratan pendaftaran merek dan UU
Dilihat dari jenis perlindungan terutama Pasal 4, 5, dan Pasal 6 UU No.15
hukum, kepada pemilik merek terdaftar secara Tahun 2001. Merek Alhami 100 ada indikasi
normatif Pasal 28 UU No.15 Tahun 2001 telah bertentangan dengan Pasal 4, 5, dan 6 UU
menjamin perlindungan hukum yang berlaku No.15 Tahun 2001, Pasal 6 ayat (1) yaitu
selama 10 tahun dan dapat diperpanjang mempunyai persamaan pada pokoknya
sebagaimana diatur pada Pasal 36 UU No.15 dengan merek yang sudah didaftarkan terlebih
Tahun 2001. Akibat hukum dari pemegang dahulu untuk barang dan/atau jasa yang
sertifikat merek adalah sebagai bukti sejenis, yaitu merek 100 dan lukisan.
kepemilikan hak atau sebagai pemegang Kemudian ada indikasi melanggar Pasal 5 UU
merek yang sah diseluruh wilayah teritorial No. 15 Tahun 2001, yaitu tidak memiliki daya
Indonesia. pembeda, lebih lanjut melanggar Pasal 4 UU
Kenyataannya, meskipun UU telah No. 15 Tahun 2001 yang secara tegas
memberikan perlindungan hukum, tetapi tidak menyatakan, “merek tidak dapat didaftar atas
semua masyarakat taat dan patuh pada permohonan yang diajukan oleh pemohon
hukum, oleh karena itu timbullah perilaku yang beritikad tidak baik”, itikad tidak baik yaitu
melanggar hak atas merek yaitu dengan meniru, membonceng, menjiplak, reputasi
beredarnya merek yang sama pada pokoknya merek milik orang lain, yaitu Merek 100 dan
dengan merek terdaftar milik orang lain, lukisan yang sah demi kepentingan usahanya.
sebagaimana dilakukan oleh pemilik merek Akibat kinerja aparat petugas kantor merek
Alhami 100 terhadap merek 100 dan lukisan. yang tidak melaksanakan tugas dengan penuh
Dengan demikian dapat dikatakan Pasal 28 UU rasa tanggungjawab, menimbulkan
No.15 Tahun 2001 itu sendiri tidak terdaftarnya merek ganda pada produk sejenis.
mempunyai bobot perlindungan hukum Dengan demikian, secara preventif, sebagai
terhadap pemilik merek terdaftar, dalam hal ini upaya pencegahan terdaftarnya merek ganda
merek 100 dan lukisan, karena terdaftarnya pada produk sejenis, dapat disimpulkan tidak
merek ganda pada produk sejenis dalam satu mempunyai bobot perlindungan hukum
kelas yaitu merek Alhami 100. Hal ini adalah kepada merek terdaftar
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 140
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
Cara Perlindungan hukum secara menurut hukum setiap warga negara
represif, gugatan pembatalan merek Alhami dianggap telah mengetahui bahwa merek
100, secara perdata diajukan oleh pemilik dagang Mustamin adalah milik penggugat
merek 100 dan lukisan. Gugatan pembatalan dan pemakai pertama oleh karenanya
merek didasarkan pada Pasal 4, 5, dan 6 UU layak jika penggugat mendapatkan
No. 15 Tahun 2001. Pengadilan akhirnya perlindungan hukum atas merek
mengabulkan gugatan pembatalan merek dagangnya tersebut;
Alhami 100, dan menyatakan merek 100 dan Bahwa penggugat dalam memproduksi
lukisan sebagai pemilik dan pendaftar pertama sarung dengan merek mustamin selalu
atas merek dagang 100 dan lukisan. menggunakan standar/kualitet yang baik
Seyogyanya pemilik merek 100 dan lukisan karena produksi penggugat sudah
mengajukan upaya hukum gugatan ganti rugi mempunyai nama dan dikenal para
ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur pada konsumen di Indonesia maupun di luar
Pasal 76 UU No.15 Tahun 2001, guna negeri ( Timur Tengah, sehingga demi
mengembalikan kerugian yang diderita selama menjaga nama baik produksi penggugat
merek dagangnya digunakan oleh yang tidak selalu mengontrol kualitet hasil-hasil
berhak. produksinya tersebut;
Berdasarkan uraian-uraian yang Bahwa berhubung merek mustamin milik
telah dikemukakan dapat penulis simpulkan penggugat telah memperoleh pasaran dan
pada kasus 100 dan lukisan, bahwa prinsip kepercayaan dari masyarakat luas, timbul
perlindungan hukum merek dilihat dari jenis itikad tidak baik dari tergugat yang
perlindungan hukum dan bobot perlindungan bermaksud mendompleng ketenaran
hukum serta cara perlindungan hukum, tidak sarung produksi penggugat dengan
mempunyai bobot perlindungan hukum kepada mengajukan merek dagang sarungnya
merek terdaftar yaitu merek 100 dan lukisan. sama seperti merek dagang milik
penggugat;
Bahwa dengan adanya niat tergugat
tersebut di atas, penggugat telah
melakukan peneguran secara tertulis,
c. Sengketa Merek Dagang Mustamin bahwa apa yang telah dilakukan oleh
dengan Halmustamin dan Saleh tergugat adalah tidak benar dan
Almuchdar Almustamin (Surabaya) bertentangan dengan hukum, akan tetapi
teguran penggugat tersebut ditanggapi
Duduk Perkara : oleh tergugat bahkan tergugat tetap
Bahwa penggugat adalah pengusaha, mengajukan permohonan Pendaftaran
untuk melindungi merek dagangnya, mereknya dengan nama Halmustamin dan
penggugat telah mendaftarkan Saleh Almuchdar Almustamin ke kantor
produksinya berupa sarung tenun, sarung turut tergugat untuk barang dagangan
batik, kain tenun, kain celana, tekstil kain dengan kategori 24 berupa sarung dan
sprei, kain selimut, kain kasur, tilam-tilam lain-lain sama seperti milik penggugat;
tempat tidur dan meja miliknya dengan Bahwa untuk merealisir maksudnya
mereknya Mustamin ke Kantor turut tergugat dengan segala rekayasa berhasil
tergugat, sekarang disebut Dirjen HAKI memperoleh sertifikat merek Halmustamin
Departemen Kehakiman dan HAM dengan No.388789 dan merek Saleh Almuchdar
No. 33498 tanggal 4 Mei 1994 dan berlaku Almustamin dengan No.391175 pada
selama 10 tahun s.d. tahun 2004; tanggal 12 September 1997 dan tanggal
Bahwa dengan demikian secara yuridis 18 September 1997 dari kantor turut
penggugat adalah pemilik sah dan tergugat;
pemakai pertama dari merek Mustamin Bahwa dalam penjelasan arti merek
untuk produksi sarung dan barang lainnya Almustamin dan Saleh Almuchdar
yang masuk dalam kategori barang-barang Almstamin diterangkan dalam sertfikatnya
kelas 24, sesuai sertifikat yang diterbitkan sebagai berikut :
oleh turut tergugat dan telah diumumkan a. Halmustamin adalah penamaan merek
dalam berita negara RI; dan;
Bahwa telah diumumkan merek dagang
penggugat oleh turut tergugat, maka
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 141
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
b. Saleh Almuchdar Almustamin adalah pembatalan pendaftaran merek-merek
nama pemilik (Saleh Almuchdar) dan tersebut;
nama merek (Almustamin). 6) Menyatakan tidak dapat diterima petitum
Bahwa dengan adanya penjelasan di atas, nomor 7 dari gugatan penggugat;
maka terbukti kalau kedua merek milik 7) Menolak gugatan yang selebihnya.
tergugat pada pokoknya sama dengan Dalam Rekonpensi :
merek dengan milik penggugat yang telah Menyatakan tidak dapat diterima
diperoleh lebih dahulu dan pemakai gugatan penggugat
pertama dari produksi sarungnya; Dalam Konpensi dan Rekonpensi :
Bahwa setelah memperoleh sertifikat Menghukum tergugat dalam
dengan merek Halmustamin dan Saleh konpensi/penggugat dalam rekonpensi
Almustamin tergugat memproduksi sarung untuk membayar biaya perkara
dengan kualitet yang jelek dan dikemas sebesar Rp 5.300.000,- (Lima juta tiga
dengan kemasan sama milik penggugat ratus ribu rupiah)
dengan maksud agar masyarakat pembeli Menghukum pemohon kasasi/tergugat
sulit membedakan mana hasil produksi asal untuk membayar biaya perkara
penggugat dan mana hasil produksi dalam tingkat kasasi sebesar Rp
tergugat karena dalam kemasan, tulisan, 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
warna dan benang sulaman selalu dibuat Berdasarkan pemaparan kasus di atas,
sama persis dengan merek dagang dapat penulis analisis dari perlindungan hukum
penggugat, sehingga sepintas selalu tidak merek terhadap pemilik merek dagang
ada daya pembeda dan masyarakat dalam terdaftar dilihat dari : jenis perlindungan
hal ini konsumen selalu terkecoh dengan hukum, bobot perlindungan hukum dan cara
hasil produksi tergugat yang seakan-akan perlindungan hukum sebagai berikut :
milik/hasil produksi penggugat. Dan Dilihat dari kepemilikan merek
seterusnya. pemilik merek MUSTAMIN merupakan pemilik
MENGADILI : merek yang sah untuk jenis barang dalam
Dalam Konpensi kelas 24 berdasarkan register No.339408
Dalam Eksepsi tanggal 5 Mei 1994, sedangkan merek
Menolak Eksepsi turut tergugat Halmustamin terdaftar No.388789 dan merek
Dalam Provisi Saleh Almuchdar Almustamin terdaftar
Menolak tuntutan provisi tergugat No.391175 tanggal 12 September 1977.
Dalam pokok perkara Dengan demikian merek MUSTAMIN adalah
merupakan pemilik merek pertama dan pemilik
1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk merek yang sah yang terdaftar, oleh karena itu
sebagian; berhak mendapatkan perlindungan hukum.
2) Menyatakan penggugat adalah pemilik sah Dilihat dari jenis perlindungan
dari merek dagang mustamin untuk barang hukum, kepada pemilik merek terdaftar secara
kelas 24 berdasarkan register No.339408 normatif Pasal 28 UU No.15 Tahun 2001 telah
tanggal 12 Juli 1995; menjamin perlindungan hukum yang berlaku
3) Menyatakan merek penggugat (mustamin) selama 10 tahun dan dapat diperpanjang
daftar No.339408 dan merek-merek sebagaimana diatur pada Pasal 36 UU No.15
tergugat (Halmustamin dan Saleh Tahun 2001. Akibat hukum dari pemegang
Almuchdar Almustamin) daftar No.388789 sertifikat merek adalah sebagai bukti
dan 391175 mempunyai persamaan dan kepemilikan hak atau sebagai pemegang
pada pokoknya untuk barang sejenis merek yang sah diseluruh wilayah teritorial
dalam kelas 24; Indonesia.
4) Membatalkan pendaftaran merek Kenyataannya, meskipun UU telah
Halmustamin dan Saleh Almuchdar memberikan perlindungan hukum, tetapi tidak
Almustamin atas nama tergugat dengan semua masyarakat taat dan patuh pada
segala akibat hukumnya; hukum, oleh karena itu timbullah perilaku
5) Memerintah Panitera Pengadilan melanggar hak atas merek yaitu dengan
Negeri/Niaga Surabaya untuk segera beredarnya merek yang sama pada pokoknya
menyampaikan salinan putusan ini kepada dengan merek terdaftar milik orang lain,
turut tergugat agar melaksanakan sebagaimana dilakukan oleh pemilik merek
Halmustamin dan Saleh Almuchdar
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 142
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
Almustamin terhadap merek Mustamin. kinerja aparat petugas kantor merek yang tidak
Dengan demikian dapat dikatakan Pasal 28 UU melaksanakan tugas dengan penuh rasa
No.15 Tahun 2001 itu sendiri tidak tanggungjawab, menimbulkan terdaftarnya
mempunyai bobot perlindungan hukum merek ganda pada produk sejenis. Dengan
terhadap pemilik merek terdaftar, dalam hal ini demikian, secara preventif, sebagai upaya
merek Mustamin, karena terdaftarnya merek pencegahan terdaftarnya merek ganda pada
ganda pada produk sejenis dalam satu kelas produk sejenis, dapat disimpulkan tidak
yaitu merek Halmustamin dan Saleh mempunyai bobot perlindungan hukum
Almuchdar Almustamin. Hal ini adalah sebagai kepada merek terdaftar
akibat kinerja aparat petugas kantor merek Cara Perlindungan hukum secara
yang tidak melaksanakan tugasnya dengan represif, gugatan pembatalan merek
penuh rasa tanggungjawab. Halmustamin dan Saleh Almuchdar
Secara Perdata, dapat dikatakan Almustamin, secara perdata diajukan oleh
tidak mempunyai bobot perlindungan pemilik merek Mustamin. Gugatan pembatalan
hukum, karena secara perdata, meskipun merek didasarkan pada Pasal 4, 5, dan 6 UU
gugatan pembatalan merek yang ditempuh No. 15 Tahun 2001. Pengadilan akhirnya
oleh pemilik merek Mustamin dikabulkan mengabulkan gugatan pembatalan merek
pengadilan, tetapi upaya hukum gugatan ganti Halmustamin dan Saleh Almuchdar
rugi ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur Almustamin, dan menyatakan merek Mustamin
pada Pasal 76 UU No.15 Tahun 2001 tidak sebagai pemilik dan pendaftar pertama atas
pernah ditempuh oleh pemilik merek Mustamin merek dagang Mustamin. Seyogyanya pemilik
untuk mengganti kerugian yang diderita selama merek Mustamin mengajukan upaya hukum
Mustamin digunakan oleh pihak yang tidak gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga
berhak yaitu Halmustamin dan Saleh sebagaimana diatur pada Pasal 76 UU No.15
Almuchdar Almustamin. Tahun 2001, guna mengembalikan kerugian
Cara Perlindungan Hukum, secara yang diderita selama merek dagangnya
preventif dimaksudkan untuk mencegah atau digunakan oleh yang tidak berhak.
menghindari timbulnya pendaftaran merek Berdasarkan uraian-uraian yang
ganda pada produk sejenis dalam satu kelas. telah dikemukakan dapat penulis simpulkan
Kenyataannya, pada kasus Mustamin yang pada kasus Mustamin, bahwa prinsip
diteliti merupakan kasus merek dagang pada perlindungan hukum merek dilihat dari jenis
produk sejenis dalam satu kelas. Hal ini perlindungan hukum dan bobot perlindungan
menunjukkan bahwa kinerja aparat petugas hukum serta cara perlindungan hukum, tidak
kantor merek tidak optimal dalam mempunyai bobot perlindungan hukum kepada
melaksanakan tugasnya, karena pemeriksaan merek terdaftar yaitu merek Mustamin.
substantif tidak dilakukan secara cermat, teliti, Dari pemaparan kelima kasus yang
dan intensif, bahkan tidak berpedoman pada dianalisis berdasarkan prinsip perlindungan
persyaratan pendaftaran merek dan UU hukum merek terhadap pemilik merek dagang
terutama Pasal 4, 5, dan Pasal 6 UU No.15 terdaftar dilihat dari jenis perlindungan
Tahun 2001. Merek Halmustamin dan Saleh hukum, bobot perlindungan hukum, dan
Almuchdar Almustamin ada indikasi cara perlindungan hukum, dapat diambil
bertentangan dengan Pasal 4, 5, dan 6 UU intisari sebagai berikut :
No.15 Tahun 2001, Pasal 6 ayat (1) yaitu
mempunyai persamaan pada pokoknya 1. Prinsip perlindungan hukum merek
dengan merek yang sudah didaftarkan terlebih terhadap pemilik merek dagang terdaftar,
dahulu untuk barang dan/atau jasa yang dilihat dari :
sejenis, yaitu merek 100 dan lukisan. a) Jenis Perlindungan Hukum
Kemudian ada indikasi melanggar Pasal 5 UU Pada prinsipnya UU merek secara
No. 15 Tahun 2001, yaitu tidak memiliki daya tegas telah memberikan
pembeda, lebih lanjut melanggar Pasal 4 UU perlindungan kepada merek terdaftar
No. 15 Tahun 2001 yang secara tegas untuk jangka waktu 10 (sepuluh)
menyatakan, “merek tidak dapat didaftar atas tahun, sejak tanggal penerimaan
permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaiman diatur pada Pasal 28
yang beritikad tidak baik”, itikad tidak baik yaitu UU No.15 Tahun 2001 dan jangka
meniru, membonceng, menjiplak, reputasi waktu itu dapat diperpanjang
merek milik orang lain, yaitu Merek Mustamin sebagaimana diatur dalam Pasal 36
yang sah demi kepentingan usahanya. Akibat UU No.15 Tahun 2001;
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 143
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
UU merek telah memberikan dagang terhadap produk sejenis
perlindungan baik secara pidana dalam satu kelas. Hal ini
maupun perdata. Secara pidana, menunjukkan bahwa kinerja aparat
kepada pelaku pelanggaran hak atas petugas kantor merek tidak optimal
merek diancam dengan pidana dalam melaksanakan tugasnya,
penjara dan denda terhadap karena pemeriksaan substantif tidak
perbuatan dengan sengaja dan dilakukan secara cermat, teliti, dan
tanpa hak menggunakan merek yang intensif bahkan tidak berpedoman
sama pada pokoknya atau pada pada persyaratan pendaftaran merek
keseluruhannya dengan merek dan UU terutama Pasal 4, 5, dan 6
terdaftar milik orang lain. Secara UU No.15 Tahun 2001, sehingga
perdata, pemilik merek terdaftar terdaftarnya merek ganda pada
diberikan hak untuk mengajukan produk sejenis dalam satu kelas.
gugatan ganti rugi ke Pengadilan Secara preventif, sebagai upaya
Niaga guna mengembalikan pencegahan terdaftarnya merek
kerugian yang diderita selama merek ganda pada produk sejenis. Secara
digunakan oleh pihak lain yang tidak preventif dapat dikatakan tidak
berhak, sebagaiman diatur pada mempunyai bobot perlindungan
Pasal 76 UU No.15 Tahun 2001. hukum kepada merek terdaftar.
Cara represif, merupakan upaya
b) Bobot Perlindungan Hukum menekan atau menindak pelaku
Penerapan hukum oleh hakim pelanggaran hak atas merek.
terhadap pelaku pelanggaran hak Penjatuhan pidana penjara
atas merek, dilihat dari 5 (lima) maupun pidana denda oleh Hakim terhadap
kasus merek yang diteliti terutama pelaku pelanggaran hak atas merek sangat
kasus COMMAL dan kasus ringan. Dari 5 (lima) kasus merek yang diteliti
Alexander ZA putusan yang terutama kasus COMMAL dan kasus Cuka
dijatuhkan sangat ringan, meskipun Getah Cap Gentong. Putusan yang dijatuhkan
masih dalam batas aturan yang hakim tidak menimbulkan efek jera terhadap
ditentukan UU Merek. Oleh karena pelaku. Secara represif, sebagai upaya
itu putusan tersebut tidak penanggulangan atau penindakan terhadap
mempunyai bobot perlindungan pelaku pelanggaran hak atas merek tidak
hukum, sehingga tidak dapat mempunyai bobot perlindungan hukum
dijadikan pedoman bagi kasus merek kepada merek terdaftar.
yang lain;
Secara perdata dapat dikatakan 2. Penegakan hukum merek belum dapat
bahwa tidak mempunyai bobot diterapkan sesuai dengan UU merek yang
perlindungan hukum, karena upaya telah ada, karena beberapa faktor :
hukum gugatan ganti rugi yang dapat a) Faktor Undang-Undang
diajukan ke Pengadilan Niaga Salah satu kelemahan dari ketiga UU
sebagaimana diatur dalam Pasal 76 merek adalah belum dirumuskan
UU No.15 Tahun 2001 tidak pernah batas minimal khusus pidana
ditempuh oleh pemilik merek penjara maupun denda dalam
terdaftar guna mengganti kerugian undang-undang. Hal tersebut
yang diderita selama mereknya memberikan kebebasan yang sangat
digunakan oleh pihak yang tidak luas kepada hakim dalam mengambil
berhak. keputusan sehingga putusan itu tidak
menimbulkan efek jera bagi si pelaku.
Akibatnya keputusan hakim dalam
c) Cara Perlindungan Hukum kasus merek tidak mempunyai bobot
Cara Preventif, merupakan upaya perlindungan hukum, khususnya untuk
pencegahan terdaftarnya merek melindungi merek terdaftar, tetapi
ganda pada produk sejenis dalam justru merangsang masyarakat untuk
satu kelas. meniru, membonceng, dan menjiplak
Kenyataannya, dari 5 (lima) kasus merek orang lain.
yang diteliti adalah kasus merek
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 144
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
b) Faktor Penegak Hukum Penegak Hukum; (3) Faktor Sarana dan
Kinerja aparat petugas kantor merek Prasarana; (4) Faktor Masyarakat; (5)
tidak optimal dalam melaksanakan Faktor Budaya. Beberapa faktor tersebut
tugasnya, bahkan dapat dikatakan selanjutnya akan penulis uraikan berikut ini
tidak bertanggungjawab, karena :
tidak berpedoman pada persyaratan
pendaftaran merek terutama Pasal 4, 1) Peraturan Perundangan-undangan
5, dan 6 UU No.15 Tahun 2001, Dari sisi peraturan
sehingga terdaftarnya merek ganda perundang-undangan yang mengatur
pada produk sejenis dalam satu tentang merek, telah mengalami
kelas. Secara preventif, sebagai beberapa kali revisi untuk
upaya pencegahan terdaftarnya penyempurnaan undang-undang,
merek ganda dalam produk sejenis mulai dari UU No.21 Tahun 1961,
tidak memberikan perlindungan kemudian dirubah dengan UU No.19
hukum kepada merek terdaftar; Tahun 1992, selanjutnya direvisi
Putusan yang dijatuhkan hakim tidak kembali melalui UU No.14 Tahun
menimbulkan efek jera terhadap si 1997, karena di pandang tidak sesuai
pelaku. Secara represif, sebagai lagi dalam menghadapi era
cara penanggulangan atau perdagangan global, penyempurnaan
penindakan terhadap pelaku terakhir dengan berlakunya UU No.15
pelanggaran hak atas merek tidak Tahun 2001.
memberikan perlindungan hukum Dilihat dari
kepada merek terdaftar, bahkan perkembangan perundang-undangan
dapat merangsang masyarakat untuk di bidang merek sudah sangat maju
melakukan perbuatan meniru, dan telah mengacu kepada konvensi-
membonceng, dan menjiplak konvensi internasional. Dari segi
reputasi merek milik orang lain. perangkat yuridis sebenarnya telah
ditemui banyak kemajuan untuk
memberikan perlindungan hukum
c) Faktor Masyarakat kepada pemilik merek terdaftar.
Dari kelima kasus yang diteliti, upaya Namun disisi lain masih terdapat
hukum gugatan ganti rugi ke kelemahan, yaitu belum
Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dirumuskannya batas minimal khusus
dalam UU Merek pada Pasal 76 UU pidana penjara maupun denda dalam
No.15 Tahun 2001, tidak pernah undang-undang, sehingga memberikan
ditempuh oleh pemilik merek terdaftar kebebasan yang sangat luas kepada
sebagai pengganti kerugian yang hakim dalam mengambil keputusan,
diderita selama mereknya digunakan akibatnya putusan tersebut tidak
oleh yang tidak berhak. memberikan perlindungan hukum
kepada pemilik merek terdaftar. Oleh
B. Penegakan Hukum Merek Apakah telah sebab itu hakim dalam menjatuhkan
Diterapkan sesuai dengan Undang- putusan hendaknya membuat putusan
Undang Merek yang Belaku. yang dapat menimbulkan efek jera
Sehubungan dengan penegakan kepada si pelaku.
24
hukum ini, Soerjono Soekanto
menyatakan bahwa masalah pokok dalam 2) Kelemahan Penegak Hukum
penegakan hukum sebenarnya terletak Aparat penegak hukum
pada faktor-faktor yang mempengaruhi. yang berkaitan dengan penegakan
Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang hukum merek, tentunya adalah pihak
netral, sehingga dampak positif maupun kepolisian, PPNS, Kejaksaan, Hakim,
negatif terletak dari isi faktor-faktor Petugas Pendaftaran Merek.
tersebut : (1) Faktor Hukum; (2) Faktor Kelemahan yang dimaksud disini lebih
banyak menyangkut kesiapan sumber
daya manusia (SDM) aparat penegak
24
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang hukum berkaitan atas Hak Kekayaan
Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Intelektual (HAKI). Kemampuan aparat
Jakarta, 1986
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 145
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
penegak hukum masih perlu penulis dengan hakim Pengadilan
ditingkatkan. Negeri Jambi yang pernah memutus
Berikut ini wawancara perkara pelanggaran hak atas merek
penulis dengan petugas pendaftaran Bapak Suwis Dachlan dapat penulis
merek Dirjen Hak Kekayaan Intelektual simpulkan sebagai berikut :
Departemen Kehakiman dan HAM RI Hakim dalam menjatuhkan
bahwa : pidana adalah melihat unsur-
unsur dalam tindak pidana itu
Selama ini permohonan sendiri terbukti atau tidak,
pendaftaran merek masih di kemudian ada pertimbangan hal-
Kantor Merek yang berada di hal yang memberatkan dan
Tangerang. Meskipun sekarang meringankan terdakwa, dalam
sudah ada perwakilan kantor perkara perdata hakim tidak
merek di daerah yaitu Kanwil boleh menjatuhkan putusan
Departemen Kehakiman dan yang tidak digugat, putusan
HAM, akan tetapi sampai didasarkan atas beban
sekarang belum berjalan secara pembuktian yang diajukan oleh
27
efektif, oleh karena itu para pihak dipersidangan .
masyarakat umumnya lebih Berdasarkan kelima
memilih untuk mengajukan putusan hakim yang diteliti, tidak
permohonan pendaftaran memberikan bobot perlindungan
mereknya langsung ke Dirjen hukum, khususnya untuk melindungi
HAKI di Jakarta, sehingga hal ini pemilik merek dagang terdaftar, akan
mengakibatkan menumpuknya tetapi justru merangsang masyarakat
berkas permohonan untuk melakukan meniru, menjiplak
pendaftaran. Banyaknya berkas reputasi merek milik orang lain.
permohonan pendaftaran yang
diajukan tidak sebanding dengan 3) Faktor Masyarakat
petugas yang akan Masyarakat dalam
melaksanakan pekerjaan penegakan hukum memiliki peran
25
tersebut . penting, dalam kasus pelanggaran hak
atas merek masyarakat yang
Dalam laporan reportase dimaksudkan adalah pihak yang
Harian Kompas, 26 Februari 1997, merasa dirugikan yaitu pemilik merek
Dirjen Hak Cipta, Paten, dan Merek dagang terdaftar yang sah yang
sempat mengatakan bahwa kantor berhak mendapatkan perlindungan
merek dalam keadaan “sakit”. Di sini hukum baik dari aspek pidana maupun
katanya “tidak ada proses”ibarat orang aspek perdata. Umumnya pemilik
makan nasi keluarnya nasi. Sebuah merek dagang terdaftar hanya
permohonan merek yang salah dapat menggugat pembatalan merek
diterima begitu saja. Tidak ada koreksi, tergugat yang pada pokoknya atau
padahal sudah melewati eselon IV dan pada keseluruhannya sama dengan
II. Bahkan ada merek yang sama, milik penggugat. Walaupun gugatan
hanya berbeda logo, dapat dikeluarkan pembatalan merek yang digugat oleh
26
sertifikatnya hanya selisih sehari. pemilik merek yang sah dikabulkan
Sehubungan dengan oleh pengadilan. Demikian pula dalam
penjatuhan hukuman oleh hakim kasus pidana terdakwa terbukti
dalam kasus pelanggaran hak atas bersalah memenuhi unsur-unsur
merek, berikut ini hasil wawancara pidana yang didakwakan. Hal ini
memberikan kesempatan kepada
pemilik merek terdaftar untuk
25
Wawancara, petugas pendaftaran merek di mengajukan upaya hukum gugatan
Jakarta, Agustus 2003 ganti rugi sebagaimana diatur pada
26
Ridwan Khairandy, Perlindungan Hukum Merek
dan Problematika Penegakan Hukumnya, dikutip
27
dari Jurnal Magister Hukum Vol.1, 1 September wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Jambi,
1999, hal.52 September 2003
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 146
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
Pasal 76 UU No.15 Tahun 2001, guna para pihak. UU Merek No.15 Tahun
mengembalikan kerugian secara 2001 perlu ditinjau kembali, agar
ekonomis yang diderita oleh pemilik mengatur batas minimal khusus pidana
merek terdaftar selama pemakaian penjara maupun denda dalam
merek oleh yang tidak berhak, tetapi ketentuan pidananya.
berdasarkan kelima kasus yang diteliti 2. Diharapkan aparat petugas kantor
upaya tersebut tidak pernah ditempuh merek dapat melaksanakan tugasnya
oleh pemilik merek terdaftar. Oleh dengan penuh rasa tanggungjawab,
sebab itu penulis berpendapat, bahwa cermat, dan teliti, sehingga tidak
penegakan hukum di bidang merek menimbulkan pendaftaran merek
belum terlaksana secara optimal, ganda pada produk sejenis dalam satu
terutama dilihat faktor Undang-undang, kelas.
penegak hukum dan faktor
masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
A. Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah Abdullah, Mustafa, Sosiologi Hukum Dalam
dikemukakan pada bab terdahulu, penulis Masyarakat, Rajawali, Jakarta,
dapat mengambil beberapa kesimpulan, 1996.
sebagai berikut :
1. Pada prinsipnya UU Merek telah Adisumarto, Harsono, Hak Milik Perindustrian,
mengalami kemajuan, karena telah Penerbit Akademika Pressindo,
mengacu pada konvensi internasional, Jakarta, 1990.
kelemahannya UU belum mengatur
batas minimal khusus pidana penjara Badudu, J.S., Inilah Bahasa Indonesia Yang
dan denda. Putusan yang dijatuhkan Benar, Gramedia, Jakarta, 1986
oleh hakim sangat ringan, meskipun
masih dalam batas yang diatur dalam Background Reading Material On Intellectual
UU. Akibatnya putusan tersebut tidak Property, Penerbit World
menimbulkan efek jera bagi si pelaku Intellectual Property
untuk meniru, membonceng, dan Organization (WIPO), 1998.
menjiplak reputasi merek milik orang
lain. Sehingga secara ekonomis hal ini BPHN, Seminar Hukum Atas Merek, Cetakan
merugikan pemilik merek terdaftar. Pertama, Bina Cipta, Bandung,
2. Kinerja aparat petugas kantor merek 1978.
yang tidak melaksanakan tugasnya
secara bertanggungjawab, karena Citrawida Priapantja, Cita, Beberapa Masalah
pemeriksaan substantif tidak dilakukan Pendaftaran dan Perlindungan
secara cermat, teliti, dan intensif, Merek Indonesia, Makalah
bahkan tidak berpedoman pada UU Seminar BPHN, Jakarta,
Merek dan persyaratan pendaftaran 1997/1998.
merek, sehingga terdaftarnya merek
ganda pada produk sejenis dalam satu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
kelas. Akibatnya secara ekonomis, hal Kamus Besar Bahasa Indonesia,
ini merugikan pemilik merek terdaftar. Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
B. S a r a n Dirdjosisworo, Soedjono, Pengantar Ilmu
1. Diharapkan kepada hakim dalam Hukum, Raja Grafindo Persada,
menjatuhkan putusan hendaknya Jakarta, 2001.
bersikap objektif, meskipun UU Merek
belum mengatur batas minimal khusus Djumhana Muhammad dan R. Djubaedillah,
pidana penjara dan denda, putusan Hak Milik Intelektual, Penerbit
yang dijatuhkan terhadap pelaku PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
pelanggaran hak atas merek 1993.
hendaknya setimpal dengan perbuatan
yang dilakukan, sehingga putusan Gautama, Sudargo, Hukum Merek Indonesia,
dapat memenuhi rasa keadilan bagi Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 147
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum
............................., Himpunan Keputusan Pidana, Penerbit Bumi Aksara,
Merek Dagang, Penerbit Alumni, Jakarta, 1985.
Bandung, 1986
Prakorso, Djoko, Perselisihan Hak Atas Merek
............................., Hak Milik Intelektual di Indonesia, Cetakan I, Penerbit
Indonesia dan Perjanjian Liberty, Djogjakarta, 1987.
Internasional, Penerbit PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1994. Purba, Zein Umar, Pokok-Pokok Pikiran
Mengenai Pengaturan
............................., Hak Milik Intelektual Persaingan Sehat, Makalah
Indonesia dan Perjanjian disampaikan dalam panel diskusi
Internasional, Trips, Gatt terbatas rapat kerja Departemen
Putaran Uruguay (1994), Perdagangan, Jakarta, 9
Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, September 1994.
Bandung, 1997.
Purwo Sutjipto, HMN, Pengertian Pokok
............................., Segi-segi Hukum Hukum Dagang Indonesia,
Perdagangan Internasional Penerbit Djambatan, Jakarta,
GATT dan GSP, Penerbit PT. 1984.
Citra Aditya Bakti, Bandung,
1994. Rajaguguk, Erman, Penelitian Mengenai
Peraturan Persaingan Bisnis di
Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Indonesia, Makalah disampaikan
Pemidanaan dari Retribusi pada seminar mengenai hukum
Reformasi, Pradnya Paramita, persaingan, Aspek dan Ekonomi,
Jakarta, 1986. Jakarta, 27 Juli 1996.
Hadikusuma, Hilman, Bahasa Hukum Soekardono, R, Hukum Dagang Indonesia Jilid
Indonesia, Penerbit Alumni, I, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta,
Bandung, 1992. 1983.
Jayabaya, Buku Monitoring Kemajuan Studi Saleh, Ismail, Hukum dan Ekonomi, Penerbit
Mahasiswa Program Magister PT. Gramedia Pustaka Utama,
Ilmu dan Pedoman Penyusunan Jakarta, 1990.
Proposal Penelitian dan
Penulisan Tesis, Program Saleh, Roeslan, Seluk Beluk Praktis Lisensi,
Pascasarjana, Jakarta, 2003. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,
1987.
Kansil, C.S.T., Hak Milik Intelektual Paten
Merek Perusahaan Merek Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum
Perniagaan Hak Cipta, Penerbit Acara Perdata, Alumni,
Bumi Aksara, Jakarta. Bandung, 1992.
Mahadi, Hak Milik Imateriil, BPHN, Jakarta, Soemodirejo Soegondo, Merek Perusahaan
1985. dan Perniagaan, Penerbit
Lembaga Administrasi Negara,
Keraf, Gorys, Komposisi, Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 1963.
Jakarta, 1993.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian
Khairandy, Ridwan, Perlindungan Hukum Hukum, Universitas Indonesia
Merek dan Problematika Press, Jakarta, 1986.
Penegakan Hukumnya, Dalam
Jurnal Magister Hukum Vol.1, ..................., Tata Cara Penyusunan Karya
Penerbit PPS Magister Ilmu Ilmiah Bidang Hukum, Ghalia
Hukum UII, Yogyakarta, 1999. Indonesia, Jakarta, 1986.
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 148
J L E G A L I T A S Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 1 Januari – Juni 2003 : 102 - 149
..................., Faktor-Faktor Yang Varia Peradilan No. 216 Tahun 2003.
Mempengaruhi Penegakan
Hukum, Rajawali, Jakarta, 1986. Peraturan :
..................., dan Sri Mamudji, Penelitian Perundingan-Perundingan Perdagangan
Hukum Normatif Suatu Tinjauan Multilateral Putaran Uruguay, Komite
Singkat, Penerbit Rajawali, Perundingan-Perundingan Perdagangan,
Jakarta, 1985. Marrakesh, 15 April 1994.
Republik Indonesia, Undang-Undang No.19
Soemodirejo Soegondo, Merek Dagang Tahun 1992 tentang Merek.
Indonesia, Penerbit Pradnya Republik Indonesia, Undang-Undang No.14
Paramita, Jakarta, 1979. Tahun 1997 tentang Merek.
Republik Indonesia, Undang-Undang No.15
Suryodiningrat, Pengantar Ilmu Hukum Merek, Tahun 2001 tentang Merek.
Penerbit Pradnya Paramita, Republik Indonesia, Undang-Undang No.30
Jakarta, 1984. Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
Republik Indonesia, Undang-Undang No.31
Soenandar Taryana, Perlindungan Hak Milik Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Intelektual di Negara Negara
ASEAN, Penerbit Sinar Grafika,
Jakarta, 1996.
Sumida Yoshihiro dan Budimaulana Insan,
Perlindungan Bisnis Merek
Indonesia-Jepang, Penerbit
Pustaka Sinar Harapan Jakarta,
1994.
Saidin, Aspek Hukum Hak Milik Intelektual,
Penerbit PT. Raja Grafindo
Persada , Jakarta, 1997.
Suryatin, Hukum Dagang I dan II, Penerbit
Pradnya Paramita, Jakarta,
1980.
Simanjuntak, Emy Pangaribuan, Suatu
Tinjauan Singkat, Rajawali
Press, Jakarta, 1990.
Soetijarsa, N.A, Hukum Milik
Perindustrian,Liberty,
Yogyakarta, 1981.
Suryodiningrat, R.M., Pengantar Ilmu Hukum
Merek, Penerbit Pradnya
Paramita, Jakarta, 1975.
Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dagang
Praktek, Penerbit Sinar Grafika,
Jakarta, 1991.
Yusril Ihza Mahendra Prof, Mewujudkan
Supremasi Hukum di Indonesia,
Intelectuall Property Right
Elemantri, Tahun 2002, Ausaid.
Analisis Yuridis Penerapan….…. (Nurwidiatmo, SH., MH., MM) 149
