Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Badan Layanan Umum Sebagai Organisasi Nirlaba

VIEWS: 262 PAGES: 21

Badan Layanan Umum Sebagai Organisasi Nirlaba

More Info
									                  BADAN LAYANAN UMUM
                          SEBAGAI
                    ORGANISASI NIRLABA
 (Suatu Tinjauan Dari Aspek Regulasi Administrasi Keuangan
                           Publik,
             Konteks Hukum Administrasi Publik)

                             By
              PROF.DR.SJAMSIAR SJAMSUDDIN
                NIP.: 19450817 197412 2 100




PENDAHULUAN
Badan Layanan Umum adalah organisasi Nirlaba yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005, namun pada saat tulisan
ini dibuat, ( September tahun 2010) implementasi dari
Peraturan Pemerintah ini belum maksimal, walaupun dalam
Ketentuan penutup tertulis: Peraturan pelaksanaan dari PP ini
harus diselesaikan paling lambat 1(satu) tahun terhitung sejak
PP ini diundangkan(pasal 40) dan mulai berlaku pada tanggal
diundangkan(pasal 41)
Universitas Brawijaya telah memilih Badan Layanan Umum
sebagai organisasinya, tadinya sementara menunggu status
Badan Hukum Pendidikan, namun setelah BHP dinyatakan tidak
sesuai dengan UUD.RI 1945, dan dinyatakan tidak berlaku oleh
Mahkamah Konstitusi, maka status BLU dipertahankan. Warga
Universitas Brawijaya, dan pihak-pihak yang terkait, para
pengguna, pengelola keuangan, baik para dosen dan
mahasiswa harus mengetahui dan mempelajari, bagaimana
Pola Pengelolaan Keuangan BLU. Khususnya para anggauta
Senat Universitas, sebagai lembaga pembuat dan pengawas
kebijakan-kebijakan Universitas, seyogyanya menguasai
peraturan2 yang berkaitan dengan BLU.
KEADAAN DI INDONESIA
     Paket undang-undang bidang keuangan negara di
Indonesia merupakan paket reformasi yang signifikan di bidang
keuangan negara yang kita alami sejak kemerdekaan. Salah satu
dari reformasi yang paling menonjol adalah pergeseran dari
penganggaran tradisional ke penganggaran berbasis kinerja.
Dengan basis kinerja ini, mulai dirintis arah yang jelas bagi
penggunaan dana pemerintah, berpindah dari sekedar
membiayai masukan(inputs) atau proses ke pembayaran
terhadap apa yang akan dihasilkan(outputs)(lihat Penjelasan
PP23/2005)
     Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran
yang lebih rasional untuk mempergunakan sumber daya yang
dimiliki pemerintah mengingat tingkat kebutuhan dana yang
makin tinggi, sementara sumber dana yang tersedia tetap
terbatas. Hal ini semakin mendesak lagi dengan kenyataan
bahwa beban pembiayaan pemerintahan yang bergantung
pada peminjaman semakin dituntut pengurangannya demi
keadilan antar generasi.Dengan demikian, pilihan rasional oleh
publik sudah seyogyanya menyeimbangkan prioritas dengan
kendala dana yang tersedia.
     Orientasi pada outputs semakin menjadi praktik yang
dianut luas oleh pemerintah modern di berbagai negara.
Mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government)
adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi
keuangan sektor publik (lihat juga hasil Seminar Nasional
Mewirausahakan Birokrasi di Universitas Brawijaya),(Sjamsiar,
2006) Dalam kaitan ini, Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam
penganggaran, memberi landasan yang penting bagi orientasi
baru tersebut di Indonesia.
     Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi
penerapan basis kinerja ini di lingkungan pemerintah. Dengan
Pasal 68 dan Pasal 69 dari undang-undang tersebut, instansi
pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi
pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola
pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan
produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian,
dengan sebutan Badan Layanan Umum(BLU), diharapkan
menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan
manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja).
       Peluang ini secara khusus disediakan kesempatannya bagi
satuan-satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas
operasional pelayanan publik (seperti layanan kesehatan,
pendidikan, pengelolaan         kawasan dan lisensi), untuk
membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan
penentu kebijakan. Praktik ini telah berkembang luas di manca
negara berupa upaya pengagenan (agencification) aktivitas
yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi
diselenggarakan oleh instansi yang dikelola a la bisnis (business
like) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi
lebih efisien dan efektif.
     Di lingkungan pemerintahan di Indonesia, terdapat banyak
satuan kegiatan yang berpotensi untuk dikelola lebih efektif
melalui pola Badan Layanan Umum. Di antara mereka ada yang
memperoleh imbalan dari masyarakat dalam proporsi signifikan
sehubungan dengan layanan yang diberikan, dan ada pula yang
bergantung sebagian besar pada dana yang disediakan oleh
APBN/APBD. Kepada mereka, terutama yang selama ini
mendapatkan hasil pendapatan dari layanannya dalam porsi
signifikan, dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola
sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan.
    Dengan pola pengelolaan keuangan BLU, fleksibilitas
diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk
pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan
pengadaan barang/jasa.Kepada BLU juga diberikan kesempatan
untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta
kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai
dengan kontribusinya. Tetapi sebagai pengimbang, BLU
dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan
penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya. Dalam
PP ini BLU wajib menghitung harga pokok dari layanannya
dengan kualitas dan kuantitas yang distandardkan oleh Menteri
Teknis Pembina. Demikian pula dalam pertanggungjawabannya,
BLU harus mampu menghitung dan menyajikan anggaran yang
digunakannya dalam kaitannya dengan layanan yang
direalisasikan. Oleh karena itu, BLU berperan sebagai agen dari
Menteri/pimpinan lembaga induknya. Kedua belah pihak
menandatangani kontrak kinerja(a contractual performance
agreement),di mana menteri/pimpinan lembaga induk
bertanggungjawab atas kebijakan layanan yang dihasilkan, dan
BLU bertanggung jawab untuk menyajikan layanan yang
diminta.
     Dengan sifat-sifat tersebut, BLU tetap menjadi instansi
pemerintah yang tidak dipisahkan. Dan karenanya, seluruh
pendapatan yang diperolehnya dari non APBN/APBD dilaporkan
dan dikonsolidasikan dalam pertanggungjawaban APBN/APBD.
     Sehubungan dengan privilese yang diberikan dan tuntutan
khusus yang diharapkan dari BLU, keberadaannya harus
diseleksi dengan tata kelola khusus. Untuk itu,
menteri/pimpinan lembaga/satuan kerja dinas terkait diberi
kewajiban untuk membina aspek teknis BLU, sementara
Menteri Keuangan/PPKD berfungsi sebagai pembina di bidang
pengelolaan keuangan.
     Pola BLU tersedia untuk diterapkan oleh setiap instansi
pemerintah yang secara fungsional menye-lenggarakan
kegiatan yang bersifat operasional. Instansi dimaksud dapat
berasal dari dan berkedudukan pada berbagai jenjang eselon
atau non eselon. Sehubungan dengan itu, organisasi dan
struktur instansi pemerintah yang berkehendak menerapkan
PPK-BLU kemungkinan memerlukan penyesuaian dengan
memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini.
     Dengan demikian, BLU diharapkan tidak sekedar sebagai
format baru dalam pengelolaan APBN/APBD, tetapi BLU
diharapkan untuk menyuburkan perwadahan baru bagi
pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi
meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat (lihat
Penjelasan PP 23/2005).


KEADAAN DI NEGARA LAIN.
Di negara-negara lain, seperti China, Badan seperti BLU di
Indonesia, belum saya temukan, yang ada organisasi Non
Government Organization, seperti China’s Non Profit
Organization(NPO) seperti kutipan berikut:
“China’s Non Profit Organization(NPO) were integrated
into the government after the establishment of People’s
Republic of China in 1999. Civilian organizations
literally disappeared. After 1978, China.s landmark
reform date non profit organizations started to emerge.
In more recent years, with rapid economic development
and multifications of social demands, particularly the
push of the Olympic Games and the Sichuang
Earthquake, nonprofit organizations have grown
exponentially. They are starting to play more and more
important roles in fulfilling the social services gaps left
by the government and business. However, the current
NPO registration system and dual management system
have constrained the development of NPO.s and many
newly emerged grassroots NPO.s do not have legal
personality.Up to date, the government has passed
relevant laws and regulations relaxing its traditionally
tight control over civilian organization, and the NPO.s
are also joining hands to promote the change of
governmental regulations in favor of NPO development.
Presumably, the ever encreating NPO,s will lead to the
change of China,s NPO Governance rules and
regulations, help with China,s NPO growth, and
eventually, strengthen China,s civil society.( Nala, 2010)
(China – NPO. Non profit organization, telah diintegrasikan
kedalam pemerintah sesudah dibentuk Republik Rakyat China
pada tahun 1999. Organisasi-organisasi sipil benar-benar
menghilang. Sesudah tahun 1978, Hal yang menonjol ttg China
direformasi waktunya dan organisasi yang tidak mencari
untung mulai bangkit. Dalam beberapa tahun akhir-akhir ini,
dengan pengembangan ekonomi yang cepat dan multifikasi dari
permintaan sosial, sesungguhnya dorongan dari Permainan
Olympic dan Gempa bumi Sichuang, organisasi nonprofit telah
tumbuh secara exponen. Mereka mulai bermain lebih dan lebih
penting peranannya dalam memenuhi gap pelayanan publik,
meninggalkan pemerintah dan bisnis. Meskipun, sistem
pendaftaran NPO sekarang dan sistem management yang
mendua telah menghalangi perkembangan dari NPO dan
banyak kebangkitan yang baru dari tingkat grassroots NPO
tidak mempunyai personalia yang legal. Paling akhir
pemerintah telah menetapkan aturan2 yang relevan dan
regulasi-regulasi mengurangi kontrol ketat yang tradisional atas
organisasi sipil, dan NPO’s juga kerjasama mempromosikan
perubahan regulasi2 pemerintahan dalam persetujuan ttg
pengembangan NPO. Kiranya/barangkali NPO yang pernah
tidak kreatip akan memimpin perubahan Chine, Aturan2
pemerintahan dan regulasi2 NPO, membantu NPO China
tumbuh dan bahkan, memperkuat masyarakat sipil China:
tejemahan bebas, Sjamsiar)
    Di Hongkong, Organisasi Nirlaba seperti BLU (tidak
sama persis) tetapi mirip dalam upaya peningkatan
kompetensi dalam wirausaha, dan dapat meningkatkan
tingkat pertumbuhan ekonomi disana. Utamanya ketika
Hongkong diterpa krisis tahun 1997-1998, pola
pengelolaan keuangan yang diterapkan sebenarnya
sesuai     dengan     prinsip-prinsip   management,
pengawasan dan perencanaan yang ketat. Hal ini
dilakukan terhadap kalangan pengusaha tingkat
menengah kebawah dan diiringi disiplin yang tinggi
dalam pengembalian pinjaman, disiplin anggaran, dan
sesuai dengan rencana (King Kwun Tsao, 2010)

     Saturninus Kasogi-Mulindwa(2010), dari Uganda
mengungkapkan suatu pola pengelolaan keuangan
:Participative Budgeting     dalam local economic
development in Lower Government. Hanya saja pola ini
dilakukan untuk pemerintah tingkat bawah(seperti
desa di Indonesia)

Diuraikan tentang keberhasilan pola ini, karena ketika
seorang diberi kepercayaan dalam berpartisipasi pada
proses penganggaran, ada rasa tanggung jawab untuk
menjaga keberhasilan proses ini, sehingga akan berlaku
jujur dan akuntabel.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.08/PMK.02/2006 TTG
KEWENANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLU
  ………………………………………………….09/PMK.02/2006          TTG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA BLU
………………………………………………………..10/PMK.02/2006     TTG
PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT
PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BLU
…………………………………………………………..66/PMK.02/2006     TTG
TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BLU
……………………………………………………………….73/PMK.02/2006 TTG
PERUBAHAN ATAS PP 10
………………………………………………………………99/PMK.01/2007 TTG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI
NEGARA
……………………………………………………………….119/PMK.05/2007
TTG PERSYARATAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA
PENGUSULAN DAN PENETAPAN SATUAN KERJA INSTANSI
PEMERITAH UNTUK MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BLU.
……………………………………………………………….12/PMK.02/2008 TTG
SISTEM AKUNTANSI PUSAT INVESTASI PEMERINTAH.
………………………………………………………………..34/PMK.01/2008 TTG
TARIF LAYANAN BLU LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN USAHA MAKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA
KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.61 TAHUN 2007
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BLU DAERAH
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA    NO.PER/02/M.PAN/1/2007 TTG PEDOMAN
ORGANISASI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN INSTANSI
PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BLU
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-66/PB/2005
TTG MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBN
………………………………………………………………………PER-50/PB/2007
TTG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK (PNPB) OLEH……………………………..
……………………………………………………………………PER-62/PB/2007
TTG PEDOMAN PENILAIAN USULAN PENERAPAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BLU
………………………………………………………………….PER-67/PB/2007
TTG TATACARA PENGINTEGRASIAN LAPORAN KEUANGAN BLU
KE    DALAM    LAPORAN    KEUANGAN    KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA




                         BAB I
                PEDOMAN PENGELOLAAN
              BADAN LAYANAN UMUM(BLU)




       Dalam buku ini kami batasi hanya Pedoman
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum saja, jadi tidak
termasuk Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan
Layanan Umum.
Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi
pedoman, yaitu:
  1. Peraturan Pemerintah R.I. No.23 Tahun 2005 tentang
     Pengelolaan Keuangan BLU
  2. Peraturan Menteri Keuangan No.08/PMK.02/2006 tentang
     Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU.
  3. 18 Peraturan Menteri Keuangan
  4. 12 Keputusan Menteri Keuangan
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61/2007 tentang
     Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLU.
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
     Negara No.PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman
     Organisasi Satuan Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah
     yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU
  7. 4 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
  Amanah yang harus dilaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat(7)
  Undang-Undang Nomor 1 tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum.
Namun         ada       dorongan       terhadap        Reformasi
Administrasi/Manajemen Keuangan Negara yang telah
dicanangkan di Indonesia melalui satu paket Undang-Undang di
bidang keuangan negara, termasuk UU tersebut diatas dan UU
17/2003 tentang Keuangan Negara , UU 15/2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara. Reformasi ini mencakup perencanaan dan
penganggaran, perbendaharaan, akuntansig, dan auditing.
Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik telah
diperkenalkan, antara lain akuntabilitas yang berorientasi pada
hasil, proporsional,transparansi, dan profesionalitas.
    Pedoman/dasar hukum tersebut diatas akan memberikan
landasan kepada instansi pemerintah untuk menerapkan
administrasi/manajemen keuangan pemerintah yang efisien
dan efektif, dan memberikan peluang kepada instansi
pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan
pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan pola
pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan
produktivitas, efisiensi, dan efektivitas, sehingga instansi yang
demikian disebut Badan Layanan Umum(BLU). Dengan
demikian, dengan adanya BLU dapat terwujud peningkatan
pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan
memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan
berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan
praktek bisnis yang sehat
Namun dapat dievaluasi bagaimana pelaksanaan/implementasi
evaluasi dari UB sebagai BLU ? Tentu saja harus ada
keterbukaan (transparansi) dari pihak pengelola keuangan dari
UB, mulai dari Rektor, PR II kebawah, tent ang hal ini.




                           BAB II
                   BADAN LAYANAN UMUM
II.1. Pengertian
     Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan
Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas(PP23/2005 pasal 1 angka 1) . Akan jelas
pengertian tersebut diatas kalau kita melihat tujuan dan
asasnya, yaitu:
II.2. Tujuan: untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangs dengan memberikan
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip
ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang
sehat(Pasal 2).
II.3. Asas: a. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian
negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian
layanan umum yang pengelolanya berdasarkan kewenangan
yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.
b. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan
kementerian    negara/lembaga/pemerintah     daerah      dan
karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian
negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.
c. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota
bertanggungjawab        atas      pelaksanaan        kebijakan
penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya
kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
d. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggungjawab atas
pelaksanan kegiatan pemberian layanan umum yang
didelegasikan kepadanya.
e.BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan
pencarian keuntungan.
f. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan
kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan
keuangan           dan          kinerja        kementerian
negara/lembaga/pemerintah daerah.
g. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan
dengan praktek bisnis yang sehat. (Pasal 3 ayat 1-7)
Persayaratan, Penetapan dan Pencabutan sebagai BLU telah
diatur sebagai berikut:


II.4. Persayaratan:
  1. Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan
     mengelola keuangan dengan PPK-BLU (Pola Pengelolaan
     Keuangan –BLU), apabila memenuhi persyaratan
     substantif, teknis, dan adminsitratif.
  2. Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat
     (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang
     bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang
     berhubungan dengan:
     a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum
   b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan
      meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan
      umum; dan/atau
   c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan
      ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
3. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
   terpenuhi apabila:
   a. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya
      layak dikelola dan ditingktkan pencapaiannya melalui
      BLU       sebagaimana      direkomendasikan      oleh
      menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai
      kewenangannya; dan
   b. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang
      bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan
      dalam dokumen usulan penetapan BLU.
4. Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada
   ayat(1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang
   bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:
   a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja
      pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
   b. Pola tata kelola;
   c. Rencana strategis bisnis;
   d. Laporan keuangan poko;
   e. Stantard pelayanan minimum; dan
     f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk
        diaudit secara independent.
  5. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
     disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala
     SKPD untuk mendapatkan persetujuan sebelum
     disampaikan                 kepada               Menteri
     Keuangan/gubernur/bupati/walikota,      sesuai   dengan
     kewenangannya.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif
     sebagaimana dimasud pada ayat (4) diatur dengan
     Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota
     sesuai dengan kewenangannya.


II.5. Penetapan
  1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala SKPD mengusulkan
     instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan
     substantif, teknis dan administratif untuk menerapkan
     PKK-BLU kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota,
     sesuai dengan kewenangannya.
  2. Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota menetapkan
     instansi pemerintah yang telah memenuhi persyaratan
     sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menerapkan
     PPK-BLU.
3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat
   berupa pemberian status BLU secara penuh atau status
   BLU bertahap.
4. Status BLU secara penuh diberikan apabila seluruh
   persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipenuhi
   secara memuaskan.
5. Status BLU bertahap diberikan apabila persyaratan
   substantif dan teknis terpenuhi namun persyaratan
   administratip belum terpenuhi secara memuaskan.
6. Status BLU-bertahap berlaku paling lama 3(tiga) tahun
7. Menteri     Keuangan/gubernur/bupati/walikota,      sesuai
   dengan kewenangannya, memberi keputusan penetapan
   atau surat penolakan terhadap usulan BLU paling lama
   3(tiga) bulan sejak diterima dari menteri/pimpinan
   lembaga/kepala SKPD.

								
To top