Get documents about "masyarakat mendemokrasikan daerah1
Document Sample
Masyarakat Sipil Mendemokrasikan Daerah
Pembelajaran Program Penguatan
Kapasitas Organisasi Masyarakat Civil di Aceh
Acehnesse Civil Society Organization Strengthening -ANCORS
Penulis
Sutoro Eko
Ferry Yuniver
Noer Hiqmah
2009
Prawacana
Dulu “Negara Membangun Daerah”, Kini
“Masyarakat Sipil Mendemokrasikan Daerah”
Sutoro Eko
Kelahiran setiap karya keilmuan mempunyai cerita dan rute yang berbeda-beda. Ada
banyak buku, terutama buku yang ditulis oleh para politisi, mengungkapkan ketidakpuasan
dan kemarahan mereka terhadap republik Indonesia. Ada sejumlah buku buah karya
presiden, jenderal, gubernur maupun bupati/walikota yang mempertunjukkan kehebatan
mereka dan serangkaian serita sukses yang mereka bangun selama mereka memimpin.
Kalangan akademisi menulis buku karena gelisah dengan kondisi empirik, atau sebagian
besar dari mereka menulis buku karena tidak puas dengan karya-karya sebelumnya, seraya
hendak menelorkan argumen-argumen baru dalam buku yang ditulisnya.
Buku ini tidak berangkat dari ketidakpuasan, bukan juga karena ingin memamerkan cerita-
cerita sukses, tetapi karena dilandasi oleh keinginan menceritakan pelajaran berharga
YAPPIKA bersama para mitra organisasi masyarakat sipil (OMS) di Aceh dalam belajar,
bergerak dan bersenyawa dalam konteks tata pemerintahan lokal di Aceh selama 2 tahun
(2006-2008). Di dalam pelajaran berharga mungkin terdapat makna-makna penting yang
bernilai, tetapi tentu juga terdapat kesulitan dan tantangan yang serius.
Narasi tentang pelajaran berharga itu kami kerangkai dengan tema “masyarakat sipil
mendemokrasikan daerah”. Apa makna tema ini? Apa relevansi tema ini bagi Aceh dan
daerah-daerah lain di Indonesia? Apakah tema ini juga mempunyai relevansi secara
keilmuan?
*****
Pekerjaan penting di Aceh pasca tsunami tentu bukan hanya membangun kembali
(rehabilitasi dan rekonstruksi), tetapi juga merawat perdamaian secara berkelanjutan,
membangun daerah untuk kesejahteraan rakyat dan juga mendemokrasikan daerah.
Pemerintah Aceh memiliki dana otonomi khusus yang tidak kecil untuk membangun daerah,
dan dukungan dari Jakarta pun tetap mengalir untuk membangun Aceh. Pada saat yang
sama, organisasi-organisasi masyarakat sipil tengah mengalami pembiakan, yang
mempromosikan demokrasi dan menantang pemerintah daerah untuk mengelola dana
publik secara transparan, akuntabel dan responsif kepada rakyat. Lembaga-lembaga donor
dan jaringan NGOs nasional mempunyai kontribusi besar menanam investasi sosial ke ranah
masyarakat sipil di Aceh itu, termasuk karya YAPPIKA melalui ANCORS.
Pembangunan dan demokratisasi daerah bagaimanapun merupakan medan interaksi,
bahkan medan tempur, antara negara dan masyarakat sipil. Meskipun tidak memberikan
gambaran yang nyata secara keseluruhan, tetapi tampak ada pergeseran locus politik dari
“politisasi pembangunan” dan “negara membangun daerah” di masa lalu menjadi “politisasi
demokrasi” dan “masyarakat sipil mendemokrasikan daerah”. Dengan bahasa yang lain,
dalam konteks ini terjadi lokalisasi politik, sebagai sebuah “politik baru” (new politics),
sebuah keyakinan dan praktik politik yang antara lain ditandai dengan pergeseran dari
konsolidasi demokrasi ke pendalaman demokrasi, dari depolitisasi pembangunan ke
politisasi demokrasi, dari dominasi negara-negaradalam pembangunan ke kebangkitan
masyarakat sipil, dari pembangunan negara yang sentralistik ke desentralisasi dan
partisipasi lokal (R. Abrahamsen, 2000; J. Harriss, 2002, J. Harriss, K. Stokke, dan O.
Törnquist, 2004),
Di masa lalu, negara sangat kuat, negara membangun daerah sehingga membuahkan model
pembangunan yang digerakkan oleh negara (state driven development). Tetapi negara
Indonesia menampilkan dua wajah yang kontradiktif. Di satu sisi negara mempunyai formasi
yang besar dan hirarkhi yang ketat, mulai dari istana negara sampai ke pelosok desa. Negara
mempunyai stuktur birokrasi yang gemuk dan pegawai yang mengontrol dan melayani
segenap sektor kehidupan rakyat, mulai dari mengurus agama, masuk ke perut perempuan
sampai membagi-bagi uang kepada fakir miskin. Tetapi negara Indonesia belum bersifat
modern, canggih dan impersonal sebagaimana dituturkan oleh Max Weber. Negara, apalagi
di aras lokal, menampilkan wajah negara semu (pseudo state), yang dikuasai secara
tradisional-personal oleh orang-orang atau keluarga/dinasti kuat, atau sering disebut
dengan negara patrimonial yang diwariskan dari kerajaan masa lalu.
Sejumlah ilmuwan sosial mulai dari Harry J. Benda (1964), Yahya Muhaimin (1990) hingga
Tony Adam (2002) mengdepankan argumen bahwa bentuk politik Indonesia modern
mempunyai akar sejarah di masa lalu, yakni karakter patrimonial. Jaringan-jaringan patron
klien dan kekeluargaan (kekerabatan) yang berbasis etnisitas tradisional menjadi cirikhas
sistem politik prakolonial terus-menerus berlanjut sejak masa kolonial hingga abad modern
sekarang ini. Karakter patrimonial ini membuat negara dikelola secara personal seperti
dalam keluarga, baik dalam penempatan jabatan-jabatan publik maupun distribusi
sumberdaya keuangan. Sejauh ini tatanan patrimonial telah menjadi kerangka kerja
hubungan internal dalam pemerintahan maupun hubungan antara pejabat pusat dan elite
daerah.
Pada akhir periode kolonial, pejabat pusat bersekutu dengan elite bangsawan di daerah
dengan membangun pemerintahan tidak langsung dengan biaya relatif murah namun
berhasil menciptakan stabilitas politik. Karena memperoleh perlindungan pemerintah
kolonial, elite-elite daerah cenderung menguat. Jika ke atas elite daerah menunjukkan
loyalitas, maka ke bawah mereka memperoleh kekuasaan dengan basis etnisitas dan tradisi
adat. Di masa kolonial, hukum adat menjadi seperangkat penting pemerintah dalam
mengatur hubungan-hubungan setempat dengan membiarkan rakyat terbelenggu dalam
tata aturan yang berbasis etnis (Henk Schulte Nordholt, 2005). Politik identitas etnik betul-
betul menjadi alat untuk representasi politik dan teritorialisasi politik. Di seluruh nusantara,
kelompok dan batas-batas etnis ditetapkan sebagai hasil dari komunitas cair dengan tapal
batas sangat mudah berubah yang kemudian diberi garis pembatas jelas dengan istilah-
istilah ketat serta diletakkan di dalam struktur wilayah (Henk Schulte Nordholt, 1994 dan
Smith Kipp, 1996).
Burhan Magenda (1994), misalnya, menunjukkan kesinambungan kekuasaan bangsawan di
daerah-daerah luar Jawa setelah Indonesia meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Dia
memperlihatkan bahwa korps pegawai negeri sipil Departemen Dalam Negeri awal tahun
1950-an dikuasai oleh para birokrat Jawa yang bersekutu dengan bangsawan-bangsawan
luar Jawa. Birokrat membutuhkan bangsawan untuk mengatur negeri, dan bangsawan
membutuhkan perlindungan birokrat untuk menghadapi perlawanan lokal. Pola hubungan
ini semakin menguat di zaman Orde Baru. Dengan memasuki negara dan menyesuaikan diri
secara halus dengan aturan baru permainan politik dan administrasi, banyak elite daerah
yang berhasil menciptakan kekuatan baru bagi kepentingan sendiri mereka sendiri untuk
memperluas kekuasaan, status dan kekayaan (Magenda, 1994; Michael Malley, 2001).
Dengan strategi ganda, mereka sangat loyal pada pusat dengan cara memobilisasi dukungan
rakyat untuk kemenangan Golkar, mereka juga berupaya masuk dan mengendalikan
cabang-cabang partai penguasa itu. Para elite daerah memperoleh akses jabatan-jabatan
penting dan jaringan patronase ekonomi yang sangat menguntungkan.
Pandangan serupa terhadap kesinambungan patrimonial di tingkat daerah memperlihatkan
bahwa banyaknya masalah dalam hubungan antara desentralisasi dan demokrasi lokal
berurat-berakar dalam tubuh elite daerah di Indonesia. Posisi mereka di masa kolonial
diperkuat oleh sistem pemerintahan tidak langsung (indirect rule) yang lebih
mengutamakan pembedaan etnis dan adat tradisional. Wacana identitas etnis dan
kekeluargaan warisan masa lalu yang memantapkan posisi elite dimunculkan di arahkan
pada masa Orde Baru. Mereka memiliki akses pada lembaga-lembaga pusat dan
mengandalkan konstituen lokal yang digalang dengan loyalitas etnis. Proses desentralisasi
memberikan mereka kesempatan memperluas dan mempertahankan jaringan patron-klien
daerah, bergabung dengan ketergantungan fiskal pada Jakarta, menghasilkan persaingan
sengit untuk berebut posisi-posisi strategis dalam pemerintahan daerah. Jabatan-jabatan
tersebut memungkinkan mereka memperoleh akses eksklusif pada dana-dana pusat dan
sumber-sumber daerah (Henk Schulte Nordholt, 2005). Di era desentralisasi dan otonomi
daerah, karakter patrimonial berpindah dan menguat di daerah. Delegitimasi sentralisme
dan kebangkitan daerah menjadi cirikhas paling menonjol dalam konteks desentralisasi
selama satu dekade terakhir. Kebangkitan daerah ditandai dengan bangkitnya politik
identitas (entah agama atau etnis), menyoloknya politik kekerabatan dalam birokrasi daerah
dan bangkitnya orang-orang kuat yang mempunyai keleluasaan untuk mengendalikan sum-
berdaya ekonomi politik lokal. Berbeda dengan kondisi masa lalu, kontrol pemerintah pusat
atas daerah semakin melemah, sehingga pusat semakin berang terhadap munculnya raja-
raja kecil di daerah.
*****
Warisan masa lalu itu sampai sekarang masih berakar, tetapi masyarakat sipil secara
inkremental hadir menjadi kekuatan oposisi atas kekuatan lama. Modernisasi maupun
pembangunan yang berjalan selama ini tentu menghasilkan begitu banyak ragam generasi:
ada generasi yang hedonis tetapi juga ada generasi transformatif. Gererasi baru yang
transformatif ini adalah kekuatan masyarakat sipil, mereka adalah kalangan terdidik baik di
dunia pendidikan maupun organisasi masyarakat, yang mempunyai integritas moral, kritis,
beradab dan berpandangan visioner. Mereka menaruh perhatian pada isu-isu publik,
antikemapanan, antilokalisme, antikorupsi dan tentu juga kritis terhadap pemerintahan
daerah, sehingga mereka menjadi kekuatan kontrol sosial yang memberi makna terhadap
daerah.
Masyarakat sipil tentu bukanlah malaikat sempurna, yang tidak luput dari masalah-masalah
yang serius. Masyarakat sipil menampakkan dua sisi yang paradoks, ada yang civil tetapi
juga da yang uncivil. Di satu ada gerakan sosial yang hendak menuntut perubahan, tetapi di
sisi lain ada kelompok masyarakat yang berburu money politics pada perhelatan pemilihan
umum maupun pilkada. Ada juga organisasi berbasis primordial yang menebar kekerasan
dan konflik horizontal.
Potret masyarakat sipil yang mendua, bahkan heterogen, telah terpetakan dengan baik oleh
YAPPIKA bersama ACCESS dan CIDA melalui Indeks Masyarakat Sipil (sebuah alat yang
dikembangkan oleh CIVICUS) Indonesia, tahun 2006. Studi ini membuat sepuluh kesimpulan
tentang potret masyarakat sipil: rakyat Indonesia itu dermawan (filantropis) dan aktif
berorganisasi; sumberdaya masyarakat sipil sangat terbatas; lingkungan eksternal belum
kondusif; hubungan OMS-negara: bagaimana meningkatkan dialog dan kerjasama; Perlu ada
insentif perpajakan untuk OMS sebagai sektor nirlaba; sswasta masih kurang peduli dengan
OMS; terdapat kekuatan-kekuatan yang tidak toleran, menggunakan kekerasan dan
diskriminatif; kepercayaan terhadap LSM dan serikat buruh masih rendah; masyarakat sipil
belum transparan dan tidak bebas dari korupsi; OMS Indonesia aktif dan sukses dalam
mempromosikan demokrasi, HAM dan memberdayakan warga negara
Hasil studi Demos, Menjadikan Demokrasi Bermakna (2005), yang berbeda dengan cara
pandang Indeks Masyarakat Sipil, secara gamblang telah menunjukkan titik-titik lemah
masyarakat masyarakat sipil di Indonesia. Demos menyimpulkan bahwa pemerintahan
demokrasi di Indonesia saat ini pada dasarnya merupakan rejim demokrasi oligarkis yang
dibangun di atas jaringan intra-elite dan juga jalur KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
Para elit oligarkh secara umum dan merata menguasai negara, memonopoli instrumen-
instrumen demokrasi, menyesuaikan diri dengan mekanisme prosedural demokrasi liberal,
dan memanfaatkannya demi kepentingan mereka sendiri. Pada saat bersamaan, di sisi lain,
para aktor pro-demokrasi yang bekerja di civil society secara umum mengalami
marginalisasi kecuali di wilayah tradisionalnya selama ini, yakni di instrumen-instrumen
masyarakat sipil, serta di wilayah kebebasan sipil dan politik. Ada beberapa persoalan
berkaitan yang cukup akut dari aktor prodemokrasi yang berada di civil society. Pertama,
masih luas dan kuatnya suasana antipolitik di kalangan organisasi masyarakat sipil.
Kekurangpedulian, keengganan, dan bahkan trauma dari banyak warga negara terhadap
politik, terutama akibat praktik represi negara para era Orde Baru. Kedua, terisolasinya para
aktor pro-demokrasi yang ada di civil society sedikit banyak berkaitan dengan warisan yang
sulit ditinggalkan dari “politik massa mengambang” (floating mass politics). Ketiga,
berkaitan dengan pemikiran dan cara mereka berorganisasi yang tidak kondusif untuk
memperbaiki kualitas gerakan untuk mendorong proses demokratisasi. Seperti misalnya
minimnya pemikiran yang jelas mengenai akar masalah dan solusinya, serta kemampuan
mereka dalam mengidentifikasi peluang di tengah berbagai tantangan yang ada. Secara
umum, mereka terisolasi dari wilayah politik, karakternya yang “mengambang” (floating)
dan “terfragmentasi” (fragmented). Sementara, para aktor pro-demokrasi progresif yang
diharapkan untuk tetap meneruskan kiprah mereka di wilayah civil society ternyata hanya
sekadar menjalankan fungsi kontrol (watchdog) sebagai kelompok lobi atau kelompok
penekan.
Karya Demos tentu bukan bermaksud melemahkan tekad, karya dan gerakan OMS yang
selama satu dekade terakhir tumbuh di Indonesia, dan lima tahun terakhir tengah booming
di Aceh. Dalam pandangan saya, Demos mempunyai pandangan yang maksimal dan
“radikal” tetapi juga normatif, sebagai kritik atas mainstream demokrasi liberal, seraya
memprovokasi kalangan OMS untuk melakukan reklaim terhadap kekuasaan. Argumen ini
memperlihatkan “ketidaksabaran” akan masyarakat sipil yang terlalu soft dan inkremental
di satu sisi, dan sekaligus jengkel terhadap oligarkhi yang berkuasa dengan bingkai
demokrasi liberal. Seandainya aktivis cepat berkuasa, sementara basis kebajikan sosialnya
masih lemah, jangan-jangan mereka juga masuk ke lobang yang sama, yakni lobang
oliharkhi, yang tidak mampu melakukan transformasi menuju demokrasi bermakna.
Di Indonesia, secara empirik, pertumbuhan masyarakat sipil lebih bersifat soft dan
evolusioner ketimbang revolusioner, sesuai dengan kultur politik dan formasi kelas yang
telah terbangun selama ratusan tahun. Trend satu dekade terakhir dan tahun-tahun yang
akan datang memperlihatkan bahwa pertumbuhan masyarakat sipil di Indonesia lebih
memungkinkan di aras lokal bersamaan dengan pembiakan demokrasi lokal. Bagaimanapun
demokrasi lokal menyediakan arena politik yang lebih dekat dan dapat dijangkau oleh
organisasi maupun komunitas lokal. Trend ini juga paralel dengan semakin maraknya inovasi
dan reformasi yang justru muncul di level daerah, sebagaimana ditunjukkan oleh
Kalimantan Tengah, Jembrana, Surakarta, Yogyakarta, Purbalingga, Solok, Tanah Datar,
Belitung Timur, Sragen, Tanah Bumbu, Blitar, Tarakan, Lamongan, Gorontalo, Kebumen,
Bantul, Sukoharjo, Luwu Utara, dan lain-lain. Inovasi ini sebagian besar digerakkan oleh
komitmen pemimpin lokal, tetapi suara dan tuntutan masyarakat juga menantang daya
tanggap pemimpin daerah. Rintisan inovasi lokal itu jelas-jelas memberikan makna dan
manfaat otonomi daerah bagi warga.
Sebaliknya basis ekonomi yang lemah, kelangkaan logistik dan rentang geografis yang tidak
mudah, membuat gerakan masyarakat sipil pada skala nasional mengalami kesulitan yang
serius. Meskipun Jakarta selalu menyajikan aneka ragam perturungan politik dan aksi
kolektif organisasi masyarakat sipil, hal itu lebih menampakkan fenomena Jakarta, yang
terlalu jauh dijangkau oleh jutaan rakyat dan komunitas yang hidup di pelosok daerah dan
desa. Tentu pemerintah pusat telah menelorkan banyak cerita sukses, termasuk
memperbaiki angka-angka statistik yang buruk, tetapi rakyat di pelosok nusantara lebih
mengetahui secara jelas wacana dan pentas politik dari media daripada merasakan langsung
manfaat kebijakan makro yang ditelorkan pemerintah.
Berbeda dengan pemilihan umum yang dalam tempo singkat memperlihatkan “hasil siapa
memperoleh apa”, pertumbuhan masyarakat sipil beserta hasil dan manfaatnya tidak bisa
dirasakan secara langsung saat ini. Ralp Dahrendorf (1990) pernah menyampaikan petuah
berharga: “Sebuah negara bisa membangun demokrasi politik selama 6 bulan, bisa
menciptakan ekonomi pasar selama 6 tahun, tetapi tumbuhnya masyarakat sipil yang kuat
di Eropa Timur membutuhkan waktu selama 60 tahun”. Jika tidak percaya pada petuah
Dahrendorf, kita bisa melihat dan menghayati lebih dekat pada Yogyakarta, sebuah daerah
yang paling kaya akan masyarakat sipil dan modal sosial. Pertumbuhan masyarakat sipil di
Yogyakarta membutuhkan waktu panjang, yang sudah berlangsung lama bersamaan dengan
evolusi dan kemajuan pendidikan. Komunitas-komunitas (seni, budaya, intelektual,
antarumat beriman, mahasiswa, pecinta lingkungan, peduli heritage, peduli ruang publik,
dan sebagainya) baik besar dan kecil tumbuh subur di setiap tempat, di setiap gang
kampung. Yogyakarta juga melahirkan ilmu pengetahuan dan aktor-aktor NGOs yang
tersebar di antero Indonesia; dan sebagian besar aktivis NGOs dari Aceh sampai Papua juga
mengenyam pembelajaran di Yogyakarta. Berbagai bentuk, aktor dan arena masyarakat sipil
tumbuh subur sebagai wadah untuk membangun jaringan sosial, pembalajaran,
menumbuhkan etika sosial, sekaligus sebagai kekuatan kontrol sosial dan penyeimbang
masyarakat politik dan pemerintah daerah (negara). Kekayaan masyarakat sipil inilah yang
membuat Yogyakarta menjadi sehat, nyaman, mempunyai Indeks Pembangunan Manusia
yang tinggi, dan peringkat antikorupsi tertinggi di Indonesia. Berbagai kalangan dari luar
Yogyakarta memberikan pujian seraya mengatakan bahwa Yogyakarta menyajikan otonomi
masyarakat yang sejati dan bermakna.
Pengalaman Yogyakarta yang adhem ayem tentu berbeda dengan pengalaman Aceh yang
konfliktual selama puluhan tahun. Pengalaman masyarakat sipil Aceh juga berbeda dengan
pengalaman masyarakat sipil pada skala nasional. Gelombang demokratisasi di Eropa Timur,
Eropa Selatan, Amerika Latin dan sebagian di Asia pada tahun 1980-an, ditambah dengan
kaitan-kaitan transnasional, telah memberikan inspirasi bagi masyarakat sipil untuk
menyerukan demokratisasi dan menantang rezim otoritarian Orde Baru (Ander Uhlin, 1997;
Bob Sugeng Hadiwinata, 2003; dan Suharko, 2005). Setelah Orde Baru berakhir terjadilah
booming NGOs yang luar biasa. Proyek JPS di masa krisis secara instan melahirkan LSM-LSM
baru yang tidak jelas, termasuk LSM Plat Merah, di setiap daerah meskipun pada tahun-
tahun berikutnya mereka hilang dari peredaran. Pada saat yang sama, muncul ribuan NGOs
generasi baru yang tidak hanya mengusung isu-isu HAM dan lingkungan seperti generasi
sebelumnya, tetapi mengusung banyak isu yang beragam di bawah payung desentralisasi
dan demokratisasi.
Ketika secara nasional NGOs mengalami booming dan merayakan demokratisasi, Aceh
masih dalam situasi konflik. Kalangan NGOs sebenarnya telah tumbuh lama seperti hanya di
daerah-daerah lain, tetapi mereka belum bisa bergerak bebas, dan lebih banyak menangani
isu-isu HAM dan kekerasan. Aceh mengalami booming NGOs setelah bencana tsunami dan
dimulainya perdamaian. Berakhirnya konflik, situasi politik yang kondusif, proyek yang
bertaburan, kehadiran lembaga-lembaga donor dan NGOs nasional memberikan
sumbangan besar terhadap pertumbuhan NGOs di Aceh beberapa tahun terakhir. Ada
NGOs yang baru lahir pada 3 tahun terakhir, ada pula NGOs lama yang aktif kembali keran
dorongan dari luar. Ada juga RTA Singkil, yang membuka haluan baru, dari sebuah dayah
(pesantren) tradisional menjadi OMS semacam NGOs yang terlibat aktif mendidik warga,
mengorganisir komunitas dan melakukan advokasi kebijakan publik di sektor pendidikan.
Pengalaman masyarakat sipil Aceh mendemokrasikan daerah tentu tertinggal beberapa
tahun bila dibandingkan dengan pengalaman OMS di daerah-daerah lain. Sebagian besar
OMS di Aceh tidak tumbuh karena evolusi yang panjang bersamaan dengan evolusi
pendidikan, melainkan tumbuh karena disokong oleh jaringan dan investasi sosial dari luar.
Saat ini OMS Aceh sedang tumbuh, belajar, bergerak dan bersenyawa dengan pemerintah
daerah, sekaligus tengah dalam pencarian karakter dan posisi. Karena tengah belajar, maka
standar dan petuah Demos mungkin relevan untuk dibaca tetapi belum relevan untuk
diterapkan. Seperti halnya pengalaman di daerah-daerah lain, pembelajaran OMS di Aceh
secara evolusioner dan inkremental bakal memberikan sumbangan terhadap pembiakan
demokrasi lokal.
*****
Buku ini hendak menuturkan pengalaman OMS di Aceh dalam belajar, bergerak dan
bersenyawa mendemokrasikan daerah. Narasi yang disampaikan seputar siapa OMS, apa
yang mereka lakukan, bagaimana mereka lakukan, apa dan siapa kekuatan pendukungnya,
apa yang mereka peroleh, apa kendala yang mereka hadapi dan seterusnya. Pembaca
mungkin kecewa karena buku ini tidak berangkat dari sebuah penelitian terstruktur yang
panjang dan mendalam, melainkan buku ini dikemas dari catatan pengalaman ANCORS
selama 2-3 tahun terakhir. Buku ini tentu bukan sekadar laporan proyek yang miskin
pembelajaran, meskipun bercerita tentang pengalaman sebuah program. Kami berupaya
membangun dialog antara narasi kecil (pengalaman empirik) dengan narasi besar (teori atau
perspektif), sehingga buku ini diharapkan lebih dari sekadar catatan pengalaman. Di bab
terakhir, kami juga menyuguhkan dimensi pembaruan teori dan praksis masyarakat sipil di
Indonesia, sebagai pelajaran bagi banyak pihak yang bersentuhan dengan dunia OMS.
Saya, secara pribadi, tidak mengikuti pengalaman ANCORS dari awal. Tetapi saya
mempunyai pengalaman dan banyak pelajaran berharga berkat kunjungan rutin ke Aceh
dari tahun 2006 hingga 2009. Pada kunjungan-kunjungan awal, saya mempunyai banyak
kesan pertama yang baik, mulai dari kopi Aceh yang khas dan gurihnya emping melinjo yang
membikin ketagihan, sampai dengan kesan bawah OMS di Aceh begitu bergairah dan
menyenangkan. Tetapi pengetahuan dan pengalaman pertama saya yang lebih mendalam
tertuju pada mukim dan gampong, yang kemudian melahirkan sebuah buku bertitel
“Bergerak Menuju Mukim dan Gampong”, dipublikasikan secara bersama oleh AIPRD-
LOGICA, IRE dan JKMA pada tahun 2007. Pengetahuan saya yang lebih banyak tentang OMS
di Aceh setelah belakangan bergaul dengan YAPPIKA, ketika saya melakukan evaluasi
ANCORS dan kemudian evaluasi IMPACT. Pengalaman dan pengetahuan di penguhujung
perjalanan ANCORS inilah yang kemudian saya sumbangkan untuk menulis buku ini,
bersama dua teman dari YAPPIKA.
Buku yang saya tulis bersama Riawan Tjandra dan M. Umar (EMTAS), Bergerak Menuju
Mukim dan Gampong, memperoleh sambutan baik tetapi juga kritik dan kekecewaan. Ada
pemuka adat yang meragukan kebenaran buku itu karena ditulis orang yang jauh dari Aceh.
Ada pula seorang guru besar Unsyiah yang merasa tidak nyaman dengan kahadiran buku itu.
Bagi saya, semua ini tidak menjadi masalah. Kritik dan ketidakpuasan terhadap sebuah buku
merupakan sesuatu yang baik, yang membuat buku itu lebih berharga. Mudah-mudahan
buku “Masyarakat Sipil Membangun Daerah” ini juga disambut dengan kritik dan
ketidakpuasan, sehingga bakal melahirkan buku-buku lain yang bersifat novelty, sehingga
bisa memperkaya khazanah pembelajaran dan sekaligus memberikan sumbangan terhadap
pertumbuhan masyarakat sipil di Indonesia.
Bab 1
Inisiatif ANCORS:
Mengutamakan Masyarakat Sipil
Tantangan utama Abad 21 adalah membangun
tatanan hubungan yang baru antara rakyat
kebanyakan dengan lembaga-lembaga –
khususnya lembaga-lembaga kepemerintahan –
yang mempengaruhi kehidupan mereka.
(John Gaventa, 2004)
Tema besar “masyarakat sipil mendemokrasikan daerah” yang disuguhkan buku ini
sebenarnya berangkat dari inisiatif YAPPIKA dalam menabur investasi penguatan
masyarakat sipil di Aceh pasca tsunami, melalui sebuah program yang bertitel Acehnese Civil
Society Organization Strengthening (ANCORS). Jika pengantar dan prawacana sebelumnya
berbicara kerangka dan posisi argumen besar buku ini, bab 1 ini hendak menceritakan
inisiatif ANCORS. Di dalamnya berbicara tentang konteks dan relevansi inisiatif, sekaligus
akan menjawab beberapa pertanyaan: mengapa mengutamakan masyarakat sipil, apa yang
diutamakan, bagaimana menjalankannya, dan apa yang membedakan inisiatif ANCORS
dibandingkan dengan inisiatif-inisiatif lainnya?
Konteks Masyarakat Sipil Aceh
Masyarakat sipil Aceh telah memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan demokrasi
dan hak asasi manusia di bumi Serambi Mekah. Berbagai peran telah dijalankan oleh
masyarakat sipil Aceh dari peran-peran konvensional seperti advokasi hak asasi manusia,
pengembangan komunitas terutama dalam bidang ekonomi dan penghidupan (livelihood)
sampai peran sebagai pendamai yang merupakan tuntutan kondisi lingkungan Aceh yang
mendorong seluruh komponen masyarakat sipil Aceh terjun langsung dalam kancah
perdamaian dalam konflik bersenjata RI-GAM. Dalam menjalankan perannya, masyarakat
sipil Aceh seringkali mendapatkan teror, intimidasi, penjara bahkan beberapa aktivis juga
pernah pengalami penculikan, dan pembunuhan.
Sejarah masyarakat sipil Aceh seiring sejarah konflik di Aceh. Konflik menyebabkan
pertumpahan darah yang menimbulkan jatuhnya korban sipil. Perang bukan saja berupaya
menghancurkan infrastruktur gerakan bersenjata, namun nyaris menghabisi seluruh
bangunan kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya Aceh. Bahkan lebih jauh, perang
telah menyebabkan Aceh dikucilkan dan dipandang sebagai anak pembangkang.
Propaganda pemerintah terhadap GAM telah menyebabkan masyarakat Aceh yang berada
di Aceh dan diluar Aceh mengalami diskriminasi, stigmatisasi dan bahkan penghukuman
tanpa proses hukum. Kondisi ini mendapat perlawanan dari masyarakat sipil di Aceh.
Untuk OMS di Aceh kiprahnya sudah muncuk sejak masa Daerah Operasi Militer (DOM) dan pasca
DOM, dimana isu utamanya adalah kemanusiaan dan perdamaian (keadilan). Pada masa DOM dan
Paska DOM inilah OMS di Aceh menggerakkan protes masa yang menyuarakan kepentingan korban.
Kalau tidak ada OMS pada saat itu DOM tidak dicabut, GAM tidak muncul dan SIRA tidak sebesar
sekarang. Satu pemberian sejarah dari masyarakat sipil adalah membuka semua arena di Aceh,
dimana Aceh menjadi terbuka, agenda itu terus membesar dan tahun 1999 menggelar referendum.
Apa yang dilakukan OMS pasca DOM dan tidak DOM, OMS telah menciptakan perubahan dan
sejarah Aceh yang baru dan bertahan serta mendorong nilai, hak dan kepentingan mereka. Ada
evolusi atau reformasi yang jelas. Sebenarnya pembagiannya bukan sektor negara, negara itu adalah
lingkaran besarnya dimana ada sektor sipil, ekonomi dan politik.1
Masyarakat sipil pulalah yang mengantarkan Aceh pada peta dan posisi politik baik
pemerintah RI dan GAM paska tsunami Desember 2004. Keberhasilan Perundingan Damai
dan terwujudnya MoU Pemerintah-RI dan GAM pada 15 Agustus 2005 lalu membuktikan;
Aceh menghargai jalan damai. Banyak kalangan mengungkapkan bahwa tsunami telah
memberikan kontribusi perubahan bagi Aceh.
1
Tulisan Otto Syamsuddin Ishak dalam Proseding konfrensi OMS Aceh hal. 75
Sebelum tanggal 26 Desember 2004, akses ke Aceh oleh pihak luar, termasuk media massa
dan NGO, amat dibatasi oleh serangkaian peraturan pemerintah dan operasi-operasi militer.
Hal ini terutama disebabkan karena situasi konflik berkepanjangan antara pemerintah
Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada situasi seperti itu, pengembangan
gerakan masyarakat sipil di Aceh amat terbatas. Mayoritas Organisasi Masyarakat Sipil
(OMS) di Aceh dapat dideskripsikan sebagai aktor-aktor alternatif dan independen yang
bekerja untuk isu HAM, hukum dan keadilan. Beberapa NGO yang bergerak untuk isu
pengembangan masyarakat (community development) dan organisasi berbasis keagamaan
juga ada dan melanjutkan keberadaannya di setiap desa, tetapi peran mereka bervariasi
antar satu komunitas dengan komunitas lainnya
Bencana tsunami yang terjadi di Aceh telah mengakibatkan kerusakan yang parah, korban
jiwa dan kehancuran di beberapa kawasan Asia Selatan, bahkan hingga Afrika. Kerusakan
dan kerugian akibat gempa dan tsunami yang diderita masyarakat di Indonesia sangat
besar, melampaui negara-negara lainnya. Korban meninggal dilaporkan sebanyak 128.845
jiwa, dan yang hilang 94.682 jiwa. Sementara itu, jumlah orang yang menjadi pengungsi
(IDP’s) sebanyak 513.278 jiwa di Aceh dan 19.620 di Sumatera Utara. Pada sisi lain, tsunami
telah membuka beberapa peluang bagi kehidupan di Aceh. Sejak 26 Desember 2004, Aceh
menjadi wilayah terbuka untuk dimasuki oleh sekitar 300 organisasi internasional yang
memberikan bantuan kemanusiaan dan terlibat dalam proses-proses rekonstruksi. Selain
itu, penandatangan MoU antara pemerintah Indonesia dengan GAM pada tanggal 15
Agustus 2005 di Helsinki, telah menyebabkan situasi yang lebih kondusif bagi OMS untuk
terlibat dalam proses rekonstruksi dan pembangunan di Aceh pada masa-masa mendatang.
Bencana alam yang cukup besar ini telah memicu kehadiran bantuan internasional, baik
untuk mengatasi kondisi darurat (emegency) maupun program rehabilitasi dan rekonstruksi
yang bersifat jangka panjang. Pemerintah Indonesia telah membuat master plan untuk
kegiatan rekosntruksi dan rehabilitasi, sekaligus membentuk Badan Rehabiltasi dan
Rekonstruksi (BRR) yang bertanggungjwab mengkoordinir seluruh kerja-kerja rehabilitasi
dan rekonstruksi. Sebagaimana tercantum dalam master plan, kegiatan rekonstruksi tidak
hanya akan memfokuskan perhatian pada infra-struktur fisik, seperti perumahan, prasarana
jalan dan pasar, tetapi juga mengembangkan struktur sosial masyarakat dengan memberi
kesempatan kepada masyarakat Aceh untuk berpartisipasi dalam membangun tata
pemerintahan di wilayah mereka masing-masing. Dalam konteks revitalisasi pengembangan
sosial inilah penguatan organisasi masyarakat sipil diperlukan agar mereka dapat berperan
aktif dalam membangun kembali kehidupan masyarakat di Aceh. Banyak peluang untuk
membangun Aceh paska tsunami.
Pemerintah Indonesia sendiri dalam Master Plan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh
dan Nias yang disusun BRR menyebutkan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam
proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Lebih jauh lagi, tata pemerintahan yang baik dan
partisipasi masyarakat sipil dalam pembuatan kebijakan juga tercantum sebagai prioritas
penting dalam rencana pembangunan Indonesia. Prioritas itu tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004-2009, yang antara lain menyebutkan:
(1) menciptakan Indonesia yang aman dan damai (menyelesaikan konflik dan memerangi
terorisme); (2) membangun demokrasi dan keadilan untuk semua warga negara (reformasi
hukum, tata pemerintahan, mengembangkan transparansi dan akuntabilitas); dan (3)
meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (akses terhadap pelayanan publik,
menyediakan lapangan kerja yang lebih luas dan lebih baik, dan pengembangan
sumberdaya manusia). Merujuk pada rencana-rencana sebelumnya, strategi ini bertujuan
untuk meningkatkan peran masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan dan
perekonomian, dan mendorong terjadinya pembagian tanggung jawab antara masyarakat
sipil dan pemerintah dalam mengimplementasikan strategi dan memonitor
perkembangannya. Melalui peningkatan kapasitas OMS lokal di Aceh untuk berpartisipasi
dalam dialog kebijakan dan mempengaruhi kebijakan lokal, program ini akan berkontribusi
terhadap tujuan-tujuan yang telah dirumuskan oleh pemerintah Indonesia.
Namun demikian, peluang ini tidak dapat direspon secara memadai oleh OMS di tingkat
lokal. Beberapa temuan utama hasil pemetaan masalah-masalah sosial di Aceh paska
bencana tsunami menunjukkan:
Adanya kesenjangan antara OMS yang ada dengan kemampuan yang mereka miliki
untuk memperkuat modal sosial di dalam komunitas (kelemahan dalam analisis
sosial dan kapasitas pengorganisasian masyarakat)
Kesadaran mengenai pentingnya membangun organisasi rakyat yang solid untuk
memperjuangkan kepentingan bersama sudah muncul, tetapi masih ada masalah
dalam kapasitas membangun organisasi
Masyarakat pada umumnya sadar bahwa tanggungjawab pemerintah menyediakan
pelayanan publik yang paling mendasar (seperti kesehatan dan pendidikan) tetapi
kurang dorongan untuk menuntut tanggung jawab pemerintah menyangkut
kebutuhan mereka
Adanya kesenjangan pengetahuan masyarakat mengenai proses penyusunan
kebijakan dan saluran-saluran untuk menyampaikan aspirasi mereka, termasuk tidak
mengetahui bagaimana cara berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan
Ada peningkatan jumlah organisasi baru, tetapi tidak memiliki visi yang jelas untuk
pemberdayaan masyarakat dan lemah dalam membangun jaringan atau aliansi
strategis
Dari hasil beberapa penilaian awal yang dilakukan setelah bencana tsunami ini terungkap
bahwa keterbatasan kemampuan OMS lokal disebabkan oleh banyaknya aktivis yang hilang,
baik karena meninggal dunia atau pindah tempat. Pada saat yang bersamaan, banyak LSM
internasional dan nasional yang beroperasi di Aceh merekrut staf LSM lokal yang terbaik
dan cerdas, sehingga berpengaruh juga terhadap kapasitas OMS lokal. Meskipun ada
beberapa LSM tingkat nasional yang cukup kuat bekerja di Aceh, tetapi banyak LSM lokal
atau kelompok masyarakat yang lemah kapasitasnya dalam pengorganisasian masyarakat,
lobby, dialog kebijakan dan mengelola program mereka secara berkelanjutan. Oleh karena
itu, dukungan terhadap peningkatan kapasitas OMS lokal merupakan unsur yang sangat
penting dalam mempromosikan pemerintahan lokal yang demokratis di Aceh dan
membantu masyarakat Aceh merealisasikan keinginan mereka untuk pembangunan kembali
Aceh ke arah yang lebih baik.
Pelatihan, bantuan teknis dan pendampingan secara terus menerus merupakan kegiatan
kunci dalam memberdayakan dan meningkatkan kaspasitas OMS lokal untuk
mengembangkan partisipasi publik yang inklusif, memperngaruhi kebijakan dan arah
program dari pemerintah lokal maupun aktor-aktor pembangunan strategis lainnya.
Peningkatan ketrampilan masyarakat dalam bidang analisis kebijakan dan anggaran,
misalnya, dapat membangun kepercayaan diri dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi
secara aktif dalam proses penyusunan kebijakan, sehingga kebijakan dan program-program
yang disusun mengakomodasikan kebutuhan masyarakat
Tsunami, Masyarakat dan Bantuan
Bencana tsunami telah menyebabkan kehancuran di sepanjang pesisi pantai Provinsi NAD
sampai Sumatera Utara dengan kerusakan terparah ada di area 10 km dari garis pantai.
Korban jiwa manusia 124.946 dan 94.994 hilang tidak ditemukan jasadnya (per 02 Maret
2005). Sekitar 668.470 hektar tanah tersapu gelombang tsunami. 650 desa hancur dari
2.823 desa yang ada di NAD. Perkiraan terakhir total korban jiwa sekitar 230.000 jiwa
(Wikipedia,2006). Sedangkan Badan Pusat Statistik NAD memperkirakan korban jiwa hampir
setengah juta penduduk Aceh (kompas.com, Mei 2006). Bencana yang cukup besar ini telah
memicu kehadiran bantuan internasional, baik untuk mengatasi kondisi darurat (emegency) maupun
program rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersifat jangka panjang.
Pertolongan pertama justru datang dari pihak luar negeri, tentara asing dan lembaga
bantuan international lebih sigap menghadapi bencana tsunami terbesar abad ini daripada
pihak berwenang Negara Republik ini. Tentara Amerika dan Australia langsung ke lokasi
bencana mengulurkan bantuan makanan pokok dan penanganan medis untuk para korban
supaya bertahan hidup. Beberapa waktu kemudian, ratusan Non Government Organisation
(NGO) internasional maupun nasional, dan lembaga bantuan dunia lainnya berdatangan
untuk membangun kembali NAD dan Nias.
Bantuan ini tidak hanya datang dari ratusan NGO baik internasional maupun nasional,
namun juga dari lembaga bantuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation) dan
puluhan pemerintahan negara sahabat. Mereka hadir di NAD dan Nias dengan membawa
sejumlah paket program bantuan, dan itu berarti sejumlah besar uang mengucur ke wilayah
ini di samping berupa barang dan jasa.
Dari assessment pemetaan awal yang dilakukan oleh Yappika, masuknya berbagai NGO dan donor
secara intensif dalam kehidupan masyarakat Aceh menjadi suatu berkah karena:
1. Menjadi kekuatan pengimbang bagi oknum-oknum yang sering menciptakan kekerasan atau
pemerasan dan bagi birokrasi pemerintah yang kaku dan korup
2. Memberi kesempatan arena kegiatan sosial yang pada waktu lalu sulit dilakukan.
Namun di lain pihak, banyaknya lembaga yang hadir, kondisi mereka yang dikejar target, dan masih
kuatnya birokrasi penyaluran dana baik di pemerintah maupun di lembaga-lembaga tersebut
menyebabkan:
1. Timbulnya sistem patronase baru ketimbang benar-benar menciptakan arena demokratis di
masyarakat. Yang sering diciptakan adalah suatu quasi partisipasi. Masyarakat diajak
berembuk. Namun keputusan yang bisa diambil secara independen sebenarnya sangat kecil.
Selain itu banyak persyaratan yang diberikan yang malah mendorong ketergantungan
masyarakat.
2. Patronase dan pengkaplingan area kerja donor menciptakan konflik-konflik baru.
Ketidaksepahaman antar donor maupun di antara masyarakat sendiri karena adanya bentuk
intervensi yang berbeda-beda menciptakan kecemburuan sosial.
3. Upaya perencanaan desa partisipatif yang memasukkan ide-ide dari luar tanpa penjelasan
yang memadai seputar konsekuensi dan kemungkinan keberhasilannya justru akan menjadi
bumerang bagi proses partisipasi.
4. Para donor kurang menyadari bahwa kebanyakan intervensi mereka dapat memperbesar
jurang ketimpangan sosial ekonomi. Pada saat awal bencana semua terasa sama, namun
kemudian siapa yang mempunyai jaringan sosial dan aset yang lebih baik akan mampu maju
jauh lebih cepat dari pada pihak yang tidak mempunyai suara. Tanpa upaya penyertaan yang
sistematis dan peka, kesempatan jurang pemisah akan semakin besar.
5. Kombinasi dari kondisi program untuk masyarakat yang, di satu sisi dikejar-kejar target,
namun di lain sisi terhambat oleh berbagai birokrasi (pemerintah, negara donor, sistem
kerja NGO besar), menyebabkan frustasi yang meluas di mana masyarakat merasa jenuh
karena terus-terus dimobilisasi namun sedikit mendapatkan hasil. Hal tersebut melemahkan
kesempatan untuk berkembangnya arena demokratis yang ingin diciptakan, karena arena
rembuk menjadi instant dan menyempit.
Dampak masuknya donor
1. Ada penyeimbang dari birokrasi korup, pemerasan dan kekerasan.
2. Patronase lama hilang tapi muncul patronase baru dengan idealisme baru yang belum
tentu menguntungkan masyarakat.
3. Tanpa direncanakan kesenjangan sosial ekonomi meningkat
4. Kombinasi birokrasi yang lambat namun dikejar-kejar target membuat proses
partisipasi menjadi proses semu yang melelahkan. Hal ini melemahkan proses
demokratisasi.
Sementara itu kondisi pemerintah daerah, yang cukup banyak menentukan perkembangan
demokratisasi di tingkat lokal, ternyata tidak tahu harus berbuat apa. Atau, oknum pemerintah
daerah berusaha mencari keuntungan sendiri-sendiri. Sebenarnya bila dirancang dengan hati-hati
dan tidak terburu-buru, program reformasi pemerintahan di daerah merupakan usaha yang
penting.2
Mengutamakan Masyarakat Sipil
Begitu besarnya peran OMS membuat Yappika menitiberatkan (mengutamakan)
programnya pada OMS. Yappika melihat bahwa Organisasi masyarakat sipil pada umumnya
termasuk di Aceh yang memiliki peran sebagai penyimbang negara ini memiliki beberapa
kekuatan. Pertama: jaringan ditingkat akar rumput (grassroots), kedua OMS memiliki
kemampuan untuk melakukan inovasi dan beradaptasi. Banyak OMS fleksibel dapat
beradaptasi dengan situasi setempat dan merespon kebutuhan setempat. Ketiga OMS
memiliki kemampuan mengidentifikasi orang-orang yang paling membutuhkan dan
menciptakan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan. Keempat, OMS mampu
berkomunikasi kepada semua tingkatan, mulai dari masyarakat sampai tingkat tertinggi di
pemerintahan. Para staf pun memiliki komitemen dan didikasi yang tinggi untuk bekerja
bersama masyarkat.
Sepanjang pengalaman Yappika dalam mengelola program TPLD, dengan kemampuan yang tersebut
diatas inilah OMS mitra Yappika mampu mendorong demokratisasi di aras lokal. Tetapi juga ada
banyak keterbatasan. Sebagai contoh, meskipun OMS mitra Yappika telah berhasil meng-goal-kan
Perda yang diinisiasi oleh masyarakat, namun seringkali ada kebingungan langkah lanjut setelah
2
Pemetaan Masalah-Masalah Sosial di Aceh Pasca Bancana Tsunami, Yappika Desember 2005
Perda disahkan. Mereka belum sadar bahwa advokasi bukan hanya mengubah kebijakan; namun
lebih merupakan gerakan sosial sebagai upaya mengubah budaya dan politik secara berkelanjutan.
Akhirnya bisa dilihat bahwa problem beberapa CSO –utamanya pada lingkup kabupaten -- tidak
hanya lemah dalam mendesakkan agenda/kebijakan-kebijakan prioritas yang diperlukan untuk
kehidupan masyarakat kepada pemerintah lokal, tapi juga kelemahan pada kelanjutan program
pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Selain karena adanya hambatan struktural, kelemahan ini
disebabkan juga oleh rendahnya kapasitas internal di dalam organisasi masyarakat sipil. Akibatnya,
kendati masyarakat sipil berhasil melakukan konsolidasi gagasan dan mengartikulasikan
kepentingannya melalui aksi-aksi massa yang cukup masif, namun kurang berhasil menegosiasikan
kepentingan itu menjadi perubahan kebijakan. Realitas ini membuktikan bahwa dibutuhkan
kapasitas-kapasitas lain untuk memberikan pengaruh yang signifikan untuk membuahkan perubahan
kebijakan. Pengetahuan untuk memahami fungsi-fungsi tata pemerintahan sekaligus aktor-aktor
yang bisa menjadi aliansi strategis, ketrampilan menegosiasikan gagasan sekaligus mempengaruhi
publik untuk mendukung gagasan yang sedang diajukan, menjadi prasyarat mutlak yang harus
dimiliki masyarakat sipil untuk melakukan advokasi secara efektif. Kapasitas-kapasitas tersebut
sangat dibutuhkan oleh OMS di Aceh untuk membangun Aceh paska tsunami. Oleh karena itu,
dukungan terhadap peningkatan kapasitas OMS lokal merupakan unsur yang sangat penting dalam
mempromosikan pemerintahan lokal yang demokratis di Aceh dan membantu masyarakat Aceh
merealisasikan kehendak mereka untuk pembangunan kembali Aceh ke arah yang lebih baik.
Untuk membangun kembali Aceh dibutuhkan partisipasi publik, baik laki-laki maupun perempuan,
dalam perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan
pelayanan dasar, lebih inklusif. Oleh karena itu peningkatan kapasitas dan peran organisasi
masyarakat sipil dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh ini menjadi penting untuk
menjamin adanya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan
rekonstruksi dan pelayanan publik secara adil, partisipatif dan gender sensitif.
Sabagai salah satu organisasi yang peduli pada proses demokratisasi dan penguatan kapasitas
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Yappika menginisiasi Program Penguatan Kapasitas dan Peran
Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh. Program ini kemudian dikenal dengan nama ANCORS (Acehnese
Civil Society Organization Strengthening). Program yang diluncurkan pada April 2006 ini, tidak lepas
dari latar belakang kondisi Aceh pasca tsunami dan pasca konflik yang berkepanjangan. Yappika
memandang, akibat yang ditimbulkan dari dua momentum tersebut, penting kembali untuk merajut
kekuatan elemen masyarakat sipil guna berkontribusi bagi upaya mendorong tata pemerintahan
yang lebih demokratis dan pemerintah yang melayani pemenuhan hak-hak dasar rakyatnya dengan
lebih baik dan sistematis. Baik itu layanan menyangkut hak pendidikan, kesehatan ataupun
kemudahan proses administrasi publik.
Ada dua tujuan jangka menengah yang menjadi target dalam pelaksanaan program ANCORS ini
yaitu:
1. Menguat dan meningkatnya kapasitas OMS dalam mengembangkan partisipasi publik secara
inklusif, baik laki-laki maupun perempuan, dan mempengaruhi perumusan serta implementasi
kebijakan pemerintah daerah maupun pihak-pihak strategis lainnya
2. Meningkatnya kapasitas resource organisation di tingkat propinsi dalam mendukung
peningkatan ketrampilan OMS melakukan advokasi kebijakan dan pengorganisasian masyarakat.
Peningkatan OMS di kabupaten menitikberatkan pada peningkatan keterampilan OMS terpilih di
tingkat kabupaten untuk melakukan pendampingan masyarakat dan memperkuat modal sosial,
menganalisis kebijakan pelayanan publik dan menyusun rekomendasi kebijakan untuk disampaikan
kepada pemerintah dan berbagai pihak strategis lainnya, mengembangkan jaringan, mempengaruhi
opini publik dan membangun aliansi strategis, mengimplementasikan program kerjanya, melakukan
pelatihan, bantuan teknis, coaching, dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang inklusif.
Selain untuk peninkgatan kapasitas OMS program ini juga mendorong berkembang dan berfungsinya
mekanisme pembelajaran antar sesama (peer-learning) di dalam resource organization di tingkat
propinsi, memdorong ada dan berfungsinya prosedur dan sistem manajemen dalam pemanfaatan
sumber daya manusia, dan tersusunnya materi-materi untuk peningkatan kapasitas, dan juga
nenguatnya jaringan dan hubungan kemitraan antar sesama OMS di tingkat propinsi untuk
memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas OMS dan mengembangkan/mempromosikan agenda
bersama
ANCORS tentu tidak sebanding dengan program-program besar lainnya yang berorientasi pada
rekonstruksi dan rehabilitasi dari BRR, donor internasional maupun NGOs. Rekonstruksi tentu
merupakan agenda terbesar yang memperbaiki atau membangun kembali perumahan
warga dan fasilitas publik. Revitalisasi terhadap sumber-sumber penghidupan (livelihood)
juga dilakukan oleh BRR sendiri maupun NGOs lokal, nasional dan internasional.
Governance, merupakan isu ketiga yang diperhatikan para pihak, meski tidak sebesar isu
rekonstruksi fisik dan revilitalisasi livelihood. Sejumlah lembaga donor dan program (Komisi
Eropa, USAID, CIDA, AusAid, GTZ, dan lain-lain) secara langsung masuk ke ranah pemerintah
daerah untuk memfasilitasi bekerjanya UU No. 11/2006, meningkatkan kapasitas
pemerintahan daerah dalam perencanaan, keuangan maupun pelayanan publik, dan lain-
lain.
YAPPIKA datang dengan program ANCORS, yang didukung oleh CIDA dan USC Canada, juga
masuk ke Aceh dengan membawa tema local governance. Tetapi YAPPIKA berbeda dengan
donor-donor atau program lain. Kalau donor-donor lain secara langsung mengutamakan
negara (state first), termasuk program CALGAP yang dikelola CIDA. Sementara YAPPIKA –
sesuai mandat organisasi – lebih mengutamakan masyarakat sipil (civil society first). Namun
bukan berarti ANCORS hanya masuk ke ranah masyarakat sipil (OMS), melainkan
memperkuat OMS untuk pembaruan (reformasi) tata pemerintahan lokal, baik perubahan
kebijakan, pelayanan publik maupun partisipasi publik baik laki-laki maupun perempuan.
Dengan kalimat lain, ANCORS berupaya membawa OMS masuk ke ranah pemerintah
daerah, atau menyemai engagement antara OMS dengan pemerintah daerah.
Bab 2
Membangun Jejaring
dan Kolaborasi
ANCORS adalah sebuah program yang sarat dengan mobilisasi manusia, institusi dan dana.
Di dalamnya ada CIDA, USC Canada, YAPPIKA, IMPACT, ADF, jaringan OMS (Forum LSM
Aceh, ACSTF, KKTGA) dan sejumlah 14 OMS di level kabupaten: DAUN Singkil, Flower Aceh
Barat, LPPM Aceh Besar, LSPENA Bireuen, Mataradja Aceh Jaya, MASIF Aceh Jaya, PUGAR
Aceh Besar, PAPAN Aceh Barat, PASKA Pidie, PERAK Pidie, RTA Singkil, YPK Aceh Barat,
YPSDI Aceh Besar dan BIMA Bireuen. Bagaimana posisi dan peran para pihak itu? Bagaimana
ANCORS mendisain organisasi untuk memobilisasi banyak institusi, individu dan dana itu?
Bab ini akan menjawab beberapa pertanyaan itu. Bab ini hendak mengatakan bahwa
ANCORS memberi pelajaran berharga dalam hal politik pengorganisasian secara berjaringan
dan koloborasi serta politik pendanaan yang tidak hanya efektif untuk mencapai tujuan-
tujuan program, tetapi juga memberdayakan (empowering) dan menghargai konteks lokal,
sehingga ANCORS sebaik mungkin menghindari model organisasi yang bersifat sentralistik
dan komando. Prinsip-prinsip ini melampui pola pikir New Public Management yang lebih
mengutamakan organisasi yang ramping (lean) dan efisiensi anggaran.
Hierakhi, Jaringan dan Kolaborasi
Secara formal para pihak, terutama pengambil keputusan (USC Canada, YAPPIKA,
IMPACT dan ADF) mengambil kesepamahan dan menyiapkan pembagian kerja secara
multi layer. CIDA mendukung pembiayaan program ANCORS. CIDA terlibat dalam
manajemen program secara umum melalui keterlibatannya dalam pertemuan Program
Steering Committee (PSC) yang dilaksanakan setahun sekali, dan melalui monitoring ke lapangan.
Program manajer CIDA akan memberikan persetujuan akhir atas rencana kerja, anggaran
dan laporanlaporan perkembangan program. CIDA bertanggungjawab kepada masyarakat
Canada sebagai pembayar pajak.
USC Canada menjamin pencapaian keseluruhan hasil program di tingkat outcomes. Sebagai
lembaga yang menandatangani kontrak dengan CIDA, USC Canada merupakan penanggung
jawab utama manajemen dan administrasi program, termasuk penyaluran dana, pelaksanaan
kegiatan, serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil yang diperoleh kepada CIDA. Namun dalam
pelaksanaan program sehari-hari, USC Canada berkoordinasi dengan Yappika yang diikat oleh
sebuah nota kesepahaman (MoU)
YAPPIKA: melakukan peningkatan kapasitas ADF, IMPACT dan Jaringan OMS dalam rangka
melakukan peran-peran yang dimandatkan pada organisasi tersebut. Berkaitan dengan
kapasitas ADF, Yappika akan melakukan technical assistance dan coaching agar ADF berkembang
menjadi organisasi grant- making yang profesional di Aceh. Sementara untuk IMPACT,
Yappika akan mendukung organisasi pengembang kapasitas (service provider for capacity
building) tersebut menemukan bentuk-bentuk peer-learning yang effective, sekaligus
meningkatkan wacana dan ketrampilan dari para aktivis anggotanya. Yappika juga memiliki
peran mendinamisir dan memperkuat relasi antar jaringan OMS di tingkat propinsi, dan
antara jaringan OMS dengan program kerja yang diimplementasikan oleh ADF dan Impact
sehingga terjadi sinergi gerakan OMS di Aceh.
Disisi lain, Yappika menjadi organisasi yang secara langsung berhubungan, berkomunikasi
serta melakukan proses pelaporan/pertanggunggugatan kepada USC Canada dan CIDA.
Berkaitan dengan ini, Yappika secara aktif akan membantu ADF dan IMPACT mengembangkan
sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akutantabel. Yappika juga akan membantu
ADF mereview laporan keuangan serta narasi mitra kerja Kabupaten, serta mendukung
Jaringan OMS menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggung-jawabkan. Yappika pun
bertugas mengumpulkan, mereview laporan-laporan keuangan dan narasi dari masing-
masing organisasi pelaksana (ADF, IMPACT, dan Jaringan OMS) untuk diformulasikan
menjadi laporan tengah tahun dan laporan tahunan yang akan disampaikan kepada USC
Canada.
Aceh Development Fund (ADF): merupakan mitra kerja utama Yappika dalam rangka
melakukan seleksi mitra dan program kerja yang akan diimplementasikan oleh mitra OMS
Kabupaten, mengelola grant untuk OMS Kabupaten, sekaligus mengembangkan kapasitas
manajemen keuangan organisasi yang bersangkutan. ADF
mempertanggunggugatkan pelaksanaan kerja-kerja kepada Yappika, melalui komunikasi
intensif dan laporan-laporan tertulis (narasi dan keuangan), baik yang menyangkut operasional
dan perkembangan kinerja internal organisasi ini maupun yang berkaitan dengan
perkembangan program OMS Kabupaten kepada Yappika.
IMPACT: memiliki peran utama mengembangkan kapasitas mitra Kabupaten dalam rangka
manajemen program, serta keahlian-keahlian khusus yang diperlukan untuk melakukan advokasi
kebijakan publik (seperti: analisis kebijakan, legal drafting, lobby, dan lain-lain). IMPACT juga
akan bertanggung-jawab menjaga orientasi program terus terjaga. IMPACT
mempertanggung-gugatkan pelaksanaan kerja-kerjanya kepada Yappika dalam bentuk
komunikasi intensif dan laporan-laporan (narasi dan keuangan) secara berkala.
Jaringan OMS: Peran jaringan OMS di tingkat provinsi adalah memberdayakan anggota
mereka sesuai dengan mandat yang telah diberikan, dan melaksanakan mekanisme
kelembagaan jaringan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Dukungan program ini juga
diarahkan untuk memfasilitasi proses-proses kolaborasi antar jaringan OMS dalam mensikapi
dan/atau merespon isu-isu terkini yang terjadi di Aceh selama periode program. Jaringan
OMS akan mempertanggung-gugatkan hasil-hasil kerjanya kepada Yappika dalam bentuk
komunikasi intensif dan laporan-laporan (narasi dan keuangan) sesuai dengan program kerja yang
menjadi bagian tanggungjawabnya. Yang masuk dalam kategori ini adalah Forum LSM Aceh,
KKTGA dan ACSTF.
OMS tingkat kabupaten: ada 14 mitra OMS sebagai front-line pelaksana program di tingkat
kabupaten dengan tugas utama mendorong terjadinya peningkatan partisipasi publik,
khususnya kelompok yang didampinginya, dalam proses perumusan kebijakan tentang
pelayanan publik. Disisi lain, mereka juga adalah OMS yang diharapkan menjadi pelopor dalam
membangun gerakan bersama untuk perubahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
melalui pengoorganisasian komunitas dan kerjakerja advokasi kebijakan. OMS tingkat
kabupaten mempertanggunggugatkan hasilhasil kerjanya kepada ADF dalam bentuk komunikasi
intensif dan penulisan laporanlaporan (narasi dan keuangan) sesuai program kerja yang
menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu, ADF akan mengembangkan perjanjian
kerjasama dengan para mitra tingkat Kabupaten ini.
Kalau mengikuti cara pandang New Public Management, organisasi ANCORS bisa dibuat
seramping dan seefisien mungkin, dengan jalur yang pendek. Sebagaimana model organisasi
yang selama ini berjalan, lembaga-lembaga (NGOs) internasional memperoleh grant dari
lembaga-lembaga donor (bilateral atau multilateral) yang kemudian membagi dana itu ke
dalam banyak sub-grants secara langsung kepada local NGOs. Lembaga-lembaga
internasional itu biasanya menyiapkan staf dan konsultan untuk mengelola program,
termasuk mengelola pengembangan kapasitas dan supervisi terhadap local NGOs. Model ini
jelas sangat simpel. Jika mengikuti skema ini, USC Canada bisa saja memperoleh grant dari
CIDA yang kemudian mereka alokasikan kepada local NGOs di level kabupaten di Aceh,
tanpa melalui YAPPIKA serta IMPACT dan ADF. Atau YAPPIKA memperoleh grant dari CIDA,
yang kemudian dialokasikan langsung kepada OMS mitra di kabupaten tanpa IMPACT dan
ADF.
Mengapa ANCORS membuat organisasi yang besar dengan jalur yang panjang? Bukankah itu
menimbulkan inefisiensi dan menyulitkan koordinasi dan konsolidasi? Pertama, baik CIDA
maupun USC Canada sudah lama mendukung dan menempatkan YAPPIKA sebagai kekuatan
aliansi masyarakat sipil Indonesia dan sekaligus sudah berpengalaman sebagai intermediary
antara organisasi internasional dan organisasi lokal. Model subsidiarity yang ditempatkan
pada YAPPIKA memungkinkan komunikasi, supervisi dan pengambilan keputusan lebih
dekat dan tepat. Semua ini sudah dibangun melalui pengalaman panjang, termasuk
program Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis, yang dilaksanakan oleh YAPPIKA
bersama local NGOs di berbagai daerah, termasuk di Aceh.
Kedua, ANCORS mengedepankan spirit memanfaatkan dan memberdayakan potensi-
kekuatan lokal yang sudah tersedia, yakni IMPACT sebagai resources center untuk
pengembangan kapasitas dan ADF sebagai local grant making. Apalagi YAPPIKA, IMPACT
dan ADF sudah membangun kolaborasi sejak lama, yang kemudian mengilhami ketiga
organisasi ini membangun kolaborasi dalam menyiapkan dan menjalankan ANCORS.
ANCORS mempunyai tujuan besar, yakni menanam investasi sosial agar kedua resources
center itu menjadi organisasi yang lebih kuat dan berkelanjutan, untuk memberikan
dukungan penguatan OMS di Aceh.
Ketiga, sebuah program yang melibatkan banyak organisasi dengan satu tujuan yang jelas
dan pembagian kerja yang sistematis memungkinkan terbangunnya jaringan baik jalur
horizontal maupun vertikal, sekaligus pada level lokal (kabupaten), regional (provinsi),
nasional dan internasional. Multilevel networks ini menembus batas-batas hierarkhi antara
donor dan NGOs atau antara NGOs lokal dan nasional, yang sesuai dengan spirit global civil
society. Setiap pihak saling belajar (learning) dan bertukar (sharing) baik secara horizontal
dan vertikal,
Karena itu, ANCORS mengambil model pengorganisasian secara jaringan dan kolaborasi,
meski struktur hierarkhi kekuasaan, sumberdaya dan tanggungjawab tidak bisa dihindari.
Hierarki mengambarkan bentuk organisasi yang bertingkat dan relasi vertikal, yang di satu
sisi mengalir dari atas ke bawah (top down), dari CIDA, USC Canada, YAPPIKA, OMS Provinsi
dan ke 14 OMS kabupaten. Jalur top down ini mengalirkan alokasi, fasilitasi dan supervisi.
Tetapi konsep downward accountability, terutama dalam pengelolaan sumberdaya, belum
dibangun dalam ANCORS, sebab sumberdaya bersumber dari atas, bukan dari bawah.
Sebagai contoh, 14 OMS kabupaten tidak berkwajiban menyampaikan informasi kepada
konstituen yang dilayani, tetapi mereka menunjukkan downward accountability dalam
bentuk komitmen layanan yang berguna bagi konstituen. Di sisi lain, jalur vertikal itu
bertingkat dari bawah ke atas (bottom up), mulai dari OMS kabupaten ke OMS provinsi
sampai ke YAPPIKA, USC Canada dan CIDA. Alur dari bawah ini hadir dalam bentuk laporan,
aspirasi, komplain dan akuntabilitas. ANCORS mewadahi proses dan mekanisme komplain
dari bawah ke atas, baik dari OMS kabupaten ke IMPACT dan ADF, termasuk ke YAPPIKA.
Akuntabilitas dari bawah ke atas ini yang sering disebut sebagai upward accountability,
terutama dari lokal ke nasional dan dari NGOs ke donor karena sumberdaya berasal dari
donor.
Namun ANCORS tidak hanya mengusung akuntabilitas vertikal (upward dan downward),
melainkan juga akuntabilitas horizontal sesama OMS. Baik YAPPIKA maupun para aktivis
OMS di Aceh menyadari bahwa pelaporan kepada donor hanya sebagai akuntabilitas
administratif, yang jauh lebih penting menurut mereka adalah bagaimana memanfaatkan
pelaporan itu sebagai wahana untuk pertukaran dan pembelajaran sesama aktivis dan
institusi. Dalam ANCORS hal ini disebut sebagai peer learning, yakni jaringan pertukaran dan
pembelajaran antaraktivis, fasilitator dan OMS. Meskipun belum pernah menyebut
downward accountability, mereka dengan semangat aktivismenya selalu menyerukan
tanggungjawab moral dan sosial kepada konstituen. Seperti akan diuraikan dalam bab
selanjutnya, ANCORS juga menanamkan akuntabilitas internal, meskipun baru sebatas
pengujian institusi OMS melalui instrumen Transparency and Accountability of NGO
(TANGO).
Meskipun ada hiearkhi yang membawa konsekuensi tentang akuntabilitas, ANCORS juga
membangun model kolaboratif atau kemitraan yang berorientasi pada organisasi yang
demokratis dan memberdayakan kekuatan lokal. Apa makna dan prinsip dasar
kemitraan/kolaboratif? Apa yang membedakannya dengan model organisasi lainnya?
Secara teoretis, Jennifer Brinkerhoff (2002) membuat tipologi organisasi dengan
menggunakan dua kriteria, yakni mutualitas dan identitas organisasional, seperti tersaji
dalam bagan 2.1. Dua kriteria itu dibuat rendah dan tinggi yang kemudian menghasilkan
empat model organisasi, yang bisa digunakan sebagai kerangka kerja hubungan antara OMS
dengan pemerintah atau antara OMS dengan lembaga donor. Jika tingkat mutualitas
rendah sementara identitas organisasi ditonjolkan maka disebut model kontrak. Jika
mutualitas rendah dan identitas organisasi juga rendah maka akan hubungan itu hanya
disebut sebagai kepanjangan tangan (extension). Sementara kalau identitas organisasi
rendah tetapi mutualitas tinggi disebut sebagai organisasi kooptasi. Yang terakhir, adalah
model organisasi dan relasi kolaborasi atau kemitraan, yang mengandung mutualitas dan
identitas organisasi sama-sama tinggi.
Bagan 2.1
Tipologi organisasi
Mutualitas
Rendah Tinggi
Tinggi Kontrak Kemitraan/
kolaborasi
Identitas
organisasional
Rendah Kepanjangan Kooptasi
Sumber: Jennifer Brinkerhoff, “Government-Nonprofit Partnership: A Defining Framework”,
Public Administration and Development, 22, 2002.
Kemitraan atau kolaborasi pada dasarnya merupakan hubungan dinamis antara beberapa
aktor atau institusi, yang berbasis pada nilai, tujuan, pemahaman dan manfaat bersama
dengan kerangka pembagian kerja yang jelas dan saling menghormati (Jennifer Brinkerhoff,
2002). Berbagai organisasi yang tergabung dalam kolaborasi berupaya bersama,
menekankan pentingnya prinsip mutualistik yang saling memberi dan menerima, dengan
hubungan yang seimbang, saling memiliki, saling menghormati, partisipasi yang setara
dalam pengambilan keputusan serta saling menjaga transparansi dan akuntabilitas secara
kolektif (R.M. Linden, 2002 dan H.R, Ebaugh, J.S. Chafetz, dan P.F. Pipes, 2007).
Prinsip dan model organisasi kolaboratif itu diterapkan oleh ANCORS, terutama kolaborasi
antara tiga institusi utama, yakni YAPPIKA, ADF dan IMPACT. Ini sungguh unik. Di satu sisi,
dalam pelaksanaan program dan pengelolaan keuanga, ada hubungan yang hierarkhis
antara YAPPIKA dengan IMPACT dan ADF. Fasilitasi, supervisi dan dana mengalir dari atas ke
bawah, yakni dari YAPPIKA ke IMPACT dan ADF. Sebaliknya dari bawah ke atas, ADF dan
IMPACT mempertanggungjawabkan program dan keuangannya kepada YAPPIKA. Namun
kepemilikan dan pengambilan keputusan, termasuk juga supervisi terhadap 14 OMS mitra,
ketiga organisasi tersebut membangun kolaborasi yang setara. Pimpinan ketiga organisasi
itu tergabung dalam komite pengarah program yang secara kolektif dan partisipatif
mengambil keputusan, mulai dari pengambilan keputusan tentang program ANCORS sampai
dengan menentukan pilihan atas sejumlah 14 OMS mitra di kabupaten. Model ini dirasakan
oleh ketiga institusi itu sangat baik, yang memudahkan dalam komunikasi dan
memberdayakan satu sama lain, tetapi akuntabilitas masih tetap terjaga. Pola ini tentu
berbeda dengan model-model organisasi program yang dijalankan donor-donor lain, yang
umumnya tidak mengenal model kolaboratif, meskipun kata “kemitraan” selalu
dikemukakan oleh donor.
Pola jaringan juga ditempuh untuk melengkapi pola kolaboratif dan hierarkhi. ANCORS
memberikan dukungan dana kepada Forum LSM yang mempunyai 59 jaringan/anggota dan
KKTGA sebuah jaringan yang concern pada kesetaraan gender di Aceh. Dukungan kepada
dua institusi ini mengarah pada beberapa hal. Pertama, memperkuat kapasitas organisasi
jaringan untuk memberikan layanan kepada para anggota. Kedua, mendorong organisasi
jaringan sebagai simpul-simpul gerakan advokasi di level provinsi, yang secara teoretis
menjadi tempat untuk link up dan scaling up gerakan dari level kabupaten yang telah
digerakkan oleh 14 OMS mitra.
Model Pendanaan
Dana yang berasal dari donor (bilateral, multilateral, nonpemerintah) merupakan bentuk
filantropi kemanusiaan mengalir ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk
mencapai kemajuan pembangunan, pemerintahan dan masyarakat. Pemberian dana itu
tentu bukan tanpa sarat dan strategi. Artinya pihak donor memberikan bantuan
pembangunan sebagai insentif dan bahkan desakan kepada negara-negara berkembang,
termasuk Indonesia, melakukan liberalisasi politik, mengembangkan pluralisme, responsif
gender, menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis, berupaya mencapai tujuan-
tujuan MDGs dan sebagainya. Dengan kalimat lain, pihak donor adalah aktor-aktor dari luar
yang hendak mempromosikan perubahan politik serupa dengan politik di negeri mereka
dengan memanfaatkan bantuan dana. Karena itu, ada kecenderungan kuat bahwa
demokratisasi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, digerakkan oleh donor
(donor driven democratization). Namun Sukarko (2005) mencatat bahwa intervensi dari luar
itu tidak menciptakan hasil akhir atau hanya menimbulkan dampak yang terbatas;
perubahan politik sangat tergantung pada komitmen elite dan kekuatan masyarakat sipil.
Alokasi dana bantuan itu mengandun kebijakan atau country strategy. Kebijakan donor
tidak pernah abadi, tetapi selalu dikaji ulang dan selalu mengalami revisi. Dengan mengutip
Santiso, Suharko (2005) mencatat bahwa beberapa donor telah mengubah persyaratan
kebijakan bantuan, dengan strategi selektivitas dan konsentrasi. Strategi ini dimaksudkan
untuk meningkatkan efektivitas bantuan, yakni dengan mengkonsentrasikannya kepada
pihak-pihak yang paling membutuhka, khususnya di negara-negara yang mempunyai
komitmen serius mengembangkan demokrasi, tetapi menghadapi keterbatasan keahlian
dan sumberdaya.
Julia Unwin (2004), lebih jelas lagi membagi model pendanaan dari donor menjadi tiga:
memberi (giving), belanja (shopping) dan investasi (investing). Model giving berarti lembaga
pendana (donor) secara langsung memberi dana dukungan terhadap OMS yang mempunyai
proposal program baik dan relevan dengan visi-misinya. Model seperti diterapkan oleh
hampir semua donor yang bekerja di Indonesia hingga 2005. Ford Foundation, misalnya,
dikenal sebagai sebuah donor yang memiliki model giving itu. Proyek CSSP-USAID (2000-
2005) juga menerapkan model giving, yang memberikan dana kepada OMS untuk
menjalankan program-programnya. Pada periode sampai tahun 2005 itu tampak terjadi
fund booming yang diterima oleh OMS. Namun memang ada kesan bahwa model giving itu
memanjakan OMS tanpa tujuan-tujuan investasi yang jelas.
Berbeda dengan model giving, model shopping berarti lembaga donor berbekal program
jangka pendek (5 tahun) yang sudah jelas dan pasti, kemudian mereka melihat OMS sebagai
outlet dan mereka akan “membeli” OMS-OMS yang relevan dengan program-program
mereka. Dengan demikian, shopping fund ini bukan dimaksudkan untuk mendukung dan
memperkuat gerakan masyarakat sipil, tetapi menjadikan OMS sebagai penyedia layanan
(service provider) yang membantu donor untuk menjalankan program-program intervensi
terhadap pemerintah. Pada periode 2005 sampai sekarang, dimana terjadi pergeseran
strategi donor dari civil society first ke state first, model shopping ini ditempuh oleh hampir
semua donor yang bekerja di Indonesia. Bagi mereka, strategi state first dan model
shopping itu jauh lebih efektif dari sisi output, daripada mereka bekerjasama dan memberi
grant kepada OMS.
Perubahan strategi menuju state first dan model shopping itu bukan tanpa sebab. Para
donor umumnya menegaskan bahwa periode sejak 1998/1999 merupakan periode
investasi, dimana donor telah menanam investasi penguatan kapasitas kepada OMS,
sehingga investasi itu dianggap sudah selesai.
Sementara model investing, jauh lebih maju daripada giving dan shopping, yang tidak hanya
memberi dana atau menjalankan program untuk mencapai efektivitas, tetapi mempunyai
tujuan investasi jangka panjang. Scholarship termasuk aliran dana yang berorientasi pada
investasi penguatan sumberdaya manusia. JICA Japan selalu menerapkan model investasi di
sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun air bersih untuk mendongkrak
kapasitas manusis dan melancarkan ekonomi Indonesia, meskipun di balik itu Japan juga
mempunyai kepentingan agar bisnisnya di Indonesia lancar. Bentuk lain investasi adalah
penguatan kapasitas OMS, baik kapasitas institusi internal maupun kapasitas eksternal
sehingga mereka akan tumbuh menjadi masyarakat sipil yang kuat, dinamis dan memajukan
demokrasi.
Dalam konteks ini, ANCORS tidak menempuh model giving dan shopping, melainkan
menerapkan model investing. Ini adalah sebuah inovasi sebab sekitar 5 tahun terakhir,
pendekatan investing tidak ditempuh oleh lembaga-lembaga donor yang bekerja di
Indonesia. Sementara CIDA menempuh dua model pendanaan: yang satu model shopping
melalui CALGAP di Aceh dan yang satu model investing dengan mendukung pendanaan
pada USC Canada dan YAPPIKA melalui ANCORS. ANCORS selama 2 tahun telah menanam
investasi (menabur benih, membiakkan bunga dan memetik buah) dalam bentuk penguatan
kapasitas OMS. Benih, bunga dan buah investasi ini tentu akan menjadi modal besar bagi
perjalanan OMS secara berkelanjutan di masa depan.
Selain model di atas, ANCORS memberi contoh sebuah pendanaan (funding) dengan pola
intervensionis yang berorientasi pada membangun organisasi dan perubahan sistem.
Mengacu pada karya Julia Unwin (2004), pendanaan program bisa dibuat tipologi
berdasarkan kategori sifat (reaktif, kompensatoris dan intervensionis) dan orientasi (dana
untuk pelayanan, dana untuk membangun organisasi dan dana untuk perubahan sistem),
sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1. Sifat reaktif berarti segera menjawab dan tertarik
untuk mendukung proposal terbaik. Sifat kompensatoris berarti berkehendak memberikan
alokasi dana di saat keterbatasan dana yang dimiliki oleh organisasi masyarakat. Sifat
intervensionis berarti memberi dana tidak hanya melayani, tetapi mempunyai tujuan bahwa
dana itu bisa berdampak pada isu atau area yang lebih jelas dan luas. Dengan kalimat lain
model intervensionis bukan sekadar membiayai dan membesarkan OMS, tetapi mambuat
OMS itu mempunyai kontribusi yang lebih luas, misalnya kepada masyarakat dan
pemerintah.
Dalam tabel 2.1 itu terlihat dengan jelas, bahwa sifat intervensionis merupakan bentuk
kemajuan dari sifat reaktif dan kompensatoris, artinya model intervensionalis melebihi
tujuan-tujuan pelayanan terhadap organisasi yang ada agar mereka berjalan secara
berkelanjutan, melainkan mempunyai tujuan inovasi organisasi yang mempunyai dampak
luas. Pada sisi baris, “dana untuk perubahan sistem atau tata pemerintahan” merupakan
orientasi yang paling maju dan paling tinggi, lebih dari sekadar merawat organisasi yang
sudah ada maupun membangun kapasitas organisasi.
Titik temu antara sifat dan orientasi pendanaan itu secara ideal berada di kuadran 9, yang
berarti pendanaan ditujukan untuk membangun tatarelasi baru yang demokratis antara
OMS dengan pemerintah, sekaligus membuat sistem/tata pemerintahan lebih inklusif dan
responsif, seperti yang diharapkan oleh ANCORS. Sebagai tetapi sebuah gerakan yang
inkremental (bukan radikal), sebuah program tidak mungkin secara langsung melompat ke
kuadran 9 (menciptakan tata hubungan baru antara OMS dengan pemerintah yang lebih
demokratis, pemerintah menjadi lebih inklusif dan responsif), melainkan bertahap mulai
dari membangun kapasitas organisasi.
ANCORS memang tidak secara eksplisit menggunakan kerangka kerja seperti tersaji dalam
tabel 2.1 itu, tetapi ANCORS sudah jauh lebih maju, bukan sekadar bersifat reaktif dan
kompensatoris, tetapi masuk dalam predikat intervensionis. Intervensionis bukan dalam
pengertian “campur tangan” yang buruk, tetapi bermakna bukan sekadar membantu atau
melayani OMS tetapi juga mendorong transformasi OMS agar menjadi organisasi yang lebih
baik dan kuat. Kalau menganalisis ANCORS dengan menggunakan kerangka itu, maka
terlihat dengan jelas bahwa core position program ini berada di kuadran 3, kuadran 6, dan
kuadran 9, meski juga terdapat cabang-cabang program yang mengarah pada kuadran 4, 7
dan 8. Kuadran 4, 7 dan 8 itu sebagai tahapan terbaik yang tampaknya harus dilewati untuk
menuju kuadran 9.
Tabel 2.1
Tipologi pendanaan menurut sifat dan orientasi
Orientasi Reaktif Kompensatoris Intervensionis
Dana untuk Kuadran 1: Kuadran 2: Kuadran 3:
pelayanan merawat Mendukung Memberi dukungan Dana yang
organisasi yang ada pendanaan atas dana kepada memungkinkan
organisasi yang organisasi strategis organisasi mengubah diri
telah berjalan. karena atau melakukan inovasi
Usulan OMS yang keterbatasan atas model-model
baik langsung pendanaan layanan yang diberikan
diterima
Dana untuk Kuadran 4: Kuadran 5: Kuadran 6:
membangun Meningkatkan Dana untuk Dana untuk mendukung
kapasitas organisasi kinerja organisasi mendukung konsolidasi organisasi
organisasi baru agar lebih kuat dan luas
yang belum pengaruhnya
tersedia
Dana untuk Kuadran 7 : Kuadran 8: Kuadran 9:
perubahan sistem Dukungan untuk Menumbuhkan Menciptakan tata
atau tata lobby organisasi sumber-sumber hubungan baru antara
pemerintahan kepada kebijakan pendanaan lokal OMS dengan pemerintah
pemerintah yang lebih demokratis,
yang berkelanjutan
pemerintah menjadi
lebih inklusif dan
responsif.
Sumber: diadaptasi dari Julia Unwin (2004), The Grantmaking Tango: Issuef for Funders
(London: The Baring Foundation).
Bab 3
Menempa Kapasitas
Organisasi Masyarakat Sipil
Penguatan kapasitas OMS merupakan isu dan tujuan sentral ANCORS, sebagai respons atas
keterbatasan kapasitas OMS di Aceh. Kapasitas merupakan sebuah konsep teknokratis,
yang sudah lama dikenal dalam teori psikologi, dunia pendidikan, manajemen
pemerintahan, maupun dunia organisasi sosial seperti OMS. Di dalamnya mengandung
esensi keahlian, keterampilan, profesionalitas, efektivitas, efisiensi, kinerja dan seterusnya.
Kapasitas sering dimengerti sebagai kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi
atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan-tujuan secara
efektif dan efisien (GTZ dan USAID, 2001). Tidak jauh berbeda, Anneli Milèn (2001)
mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individual, organisasi dan sistem untuk
menjalankan dan mewujudkan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
Kapasitas juga harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk
menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes).
Kapasitas tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang statis, melainkan harus ditempatkan
di dalam suatu konteks dinamis dengan kondisi-kondisi kerangka maupun perkembangan
zaman yang berubah. Kalimat ini mengandung beberapa makna. Pertama, kapasitas bukan
sesuatu yang sekali jadi, tetapi mengalir melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan,
learning by doing, maupun aksi dan refleksi sebagaimana terjadi dalam gerakan sosial.
Kedua, kapasitas bukan sekadar mencakup kemampuan indivdual yang sering disebut oleh
orang Indonesia sebagai SDM, tetapi juga kemampuan institusional dan sistem. Keduanya
saling terkait. Jika sistem atau mekanisme kelembagaan dalam sebuah organisasi berjalan
dengan baik, memberikan kesempatan pada setiap individu untuk belajar dan berkembang,
maka kemampuan individual akan terus meningkat. Sebaliknya untuk menyiapkan dan
mengembangkan institusi juga dibutuhkan oleh orang-orang yang piawai.
Secara teoretis kapasitas OMS mencakup komponen-komponen seperti tersaji dalam tabel
3.1. OMS pada dasarnya mempunyai cakupan internal (organisasi dan individu) atau disebut
internal governance serta kapasitas eksternal atau external governance, yakni kapasitas
OMS melakukan advokasi yang berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat.
Bagaimanapun kapasitas internal sangat mempengaruhi peran OMS di hadapan masyarakat
dan pemerintah daerah. Pengakuan dan trust dari masyarakat dan pemerintah terhadap
OMS tentu sangat dipengaruhi oleh kapasitas, tindakan dan kinerja OMS. Secara eksternal,
OMS melakukan advokasi terhadap pemerintah daerah dan masyarakat, yang pada
umumnya menempuh beberapa agenda utama: manajemen pengetahuan, pengembangan
kapasitas terhadap kelompok sasaran maupun mitra, pengorganisasian dan advokasi
kebijakan.
Tabel 3.1
Komponen kapasitas OMS
No Komponen Kapasitas Deskripsi/Indikator
OMS
1 Kapasitas internal, baik Kapasitas institusional (organisasional) mencakup
individu maupun ketersediaan rencana strategis organisasi, SOP dalam
organisasi manajemen SDM dan keuangan.
Kapasitas individual mencakup kemampuan staf
dalam hal penelitian, fasilitasi, menulis,
mengorganisir, analisis kebijakan, dll.
2 Manajemen pengetahuan Kapasitas penelitian, koleksi literatur, tradisi diskusi,
kepemilikan atau jaringan ahli, database informasi,
sharing pengetahuan, materi pembelajaran, publikasi
yang dilakukan
3 Pengembangan kapasitas Kemampuan fasilitasi, pelatihan, materi pembelajaran.
terhadap mitra
4 Pengorganisasian Kemampuan mendampingi komunitas, menggalang
jaringan sosial, kemitraan, aliansi strategis,
menumbuhkan modal sosial komunitas, dan sebagainya
5 Advokasi kebijakan Kemampuan analisis kebijakan, menulis naskah
kebijakan dan legal drafting, membangun opini publik,
lobby terhadap pengambil kebijakan, dll.
Skema Pengembangan Kapasitas
ANCORS mempunyai tiga kelomnok target dalam pengembangan kapasitas: IMPACT dan
ADF sebagai resources organization di level provinsi; 14 mitra OMS di level kabupaten
melalui fasilitasi IMPACT dan ADF; pengembangan organisasi jaringan untuk Forum LSM dan
KKTGA, pers mahasiswa melalui fasilitasi ACSTF. Meskipun pengembangan kapasitas
merupakan tujuan utama program, tetapi kapasitas juga menjadi sebuah prasyarat dan
persiapan untuk melakukan advokasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan
kalimat lain, pengembangan kapasitas terutama bagi 14 OMS sebenarnya merupakan
insentif dan investasi awal ANCORS untuk melakukan advokasi melalui proses learning by
doing. Pengembangan kapasitas terhadap resources organization (IMPACT dan ADF) secara
teoretis sebenarnya merupakan prasyarat dan agenda awal sebelum melakukan
pengembangan kapasitas terhadap 14 mitra OMS. Tetapi melalui proses learning by doing,
pengembangan kapasitas OMS di level provinsi dan kabupaten itu berjalan secara simultan.
Program pengembangan kapasitas OMS di Aceh sebenarnya tidak menjadi monopoli
ANCORS, tetapi juga ada program lain misalnya CSOs strenghtening dari UNDP yang
bekerjasama dengan IMPACT. UNDP memberikan suntikan energi yang besar terhadap
IMPACT, tetapi peran IMPACT dalam pengembangan kapasitas OMS lokal hanya sebatas
memberi pelatihan dasar yang sifatnya generik terhadap banyak OMS lokal. Karena hanya
pelatihan, maka muncul kesan hanya berorientasi pada pengembangan kapasitas individual.
Sejumlah OMS seperti PUGAR dan LPPM menjadi target dua program, baik dari UNDP
maupun dari ANCORS YAPPIKA.
Skema pengembangan kapasitas ANCORS tidak hanya dalam bentuk pelatihan yang bersifat
come and go, bukan juga hanya bersifat individual tetapi juga mengarah pada
pengembangan kapasitas institusional. Lebih dari sekadar pelatihan, pengembangan
kapasitas dilakukan dengan banyak cara dan berlapis, ada layanan purna pelatihan seperti
pendampingan, asistensi dan supervisi. YAPPIKA bersama para mitra memfasilitasi
transformasi organisasi IMPACT dan ADF tidak hanya melalui pelatihan tetapi juga asistensi
dan supervisi secara kelembagaan. Pola yang serupa juga diterapkan oleh IMPACT dan ADF
kepada 14 OMS mitra kabupaten. IMPACT memberikan pelatihan dasar tentang
pengorganisasian, fasilitasi, advokasi, analisis kebijakan dan lain-lain kepada para mitra.
Pelatihan masih dilanjutkan dengan pendampingan dan supervisi, terutama dilakukan
secara langsung oleh tim fasilitator wilayah yang disiapkan oleh IMPACT. YAPPIKA Jakarta
juga secara berkala melakukan monitoring dan supervisi terhadap OMS, dan asistensi yang
lebih intensif terhadap para mitra dilakukan dua staf YAPPIKA di Banda Aceh, yakni Ferry
Yuniver dan Sugiarto A. Santoso. Karena IMPACT mempunyai keterbatasan kemampuan
dalam penelitian, YAPPIKA mendatangkan tim untuk mendampingi dan supervisi penelitian
yang dilakukan oleh 14 mitra OMS kabupaten. ANCORS juga mengembangkan kapasitas
dengan cara peer learning antarfasilitator dan juga antar institusi untuk saling sharing
pengalaman lapangan. Para aktivis OMS juga melakukan studi banding ke beberapa daerah
di Jawa untuk membuka jendela dan memperluas jaringan.
Upaya membangun dan memperkuat kapasitas OMS Kabupaten menyatu dengan kerangka
advokasi kebijakan publik, mendorong terjadinya partisipasi inklusif dari OMS dan wakil-
wakil berbagai kelompok kepentingan, termasuk didalamnya kelompok yang
memperjuangkan kesetaraan gender dalam proses-proses penyusunan kebijakan publik
formal. Karena itu, sub komponen yang menjadi bagian dari capacity building untuk OMS
Kabupaten merupakan berbagai strategi yang akan dikembangkan sebagai sebuah kesatuan
pelaksanaan policy advocacy, mulai dari pengorganisasian kelompok basis; pelaksanaan
research dan policy analysis; penyusunan academic transcript, position papers dan policy
recommendations (including legal drafting); pelaksanaan kampanye publik untuk meraih
dukungan berbagai pihak; serta aktivitas-aktivitas memahami situasi politik mikro secara
mendetail, mengembangkan aliansi strategis dan jaringan kerja, dan melakukan approach
dan lobby-lobby ke berbagai pembuat keputusan tingkat Kabupaten.
Sebagai bagian dari pelaksanaan policy advocacy di berbagai Kabupaten, juga dilakukan
training/technical assistance/coaching dan internship/exposure study/comparative study
yang menjadi bagian dari kegiatan proaktif ADF, IMPACT, dan Yappika. Waktu pelaksanaan
setiap jenis kegiatan capacity building tersebut disusun sesuai dengan perkembangan
tingkat kapasitas organisasi mitra serta kemajuan pelaksanaan policy advocacy di tiap
kabupaten. Jenis kebutuhan atas TA/coaching bisa berubah sesuai dengan perubahan
situasi di lapangan. Tugas utama dari ADF, IMPACT dan Yappika adalah membangun
kapasitas 14 organisasi mitra di Kabupaten agar mampu mengkapitalisasi berbagai jenis
pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki menjadi sesuatu yang dapat digunakan untuk
melakukan advokasi. Dengan kata lain, proses capacity building yang dilakukan oleh
program ini tidak hanya dilakukan melalui training in-class, namun juga menggunakan
acting/experiencing sehingga terbangun know-how dari knowledge dan skills yang telah
diajarkan (continuous learning cycle through acting/experiencing).
ACNORS juga memfasilitasi pengembangan kapasitas OMS untuk memperkuat modal sosial
komunitas. Komponen ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan community
organizing dalam rangka memperkuat atau merevitalisasi modal sosial yang ada di tengah
masyarakat. Agenda ini mengharapkan terbentuknya komunitas yang
terinstitusionalisasi/terorganisir, yang sadar akan hak-hak dasarnya, mampu
mengidentifikasi dengan tepat problem-problem mendasar yang mereka hadapi dan
mencari solusi atas problem mendasar tersebut, serta merumuskan aturan-aturan dan
mekanisme yang disepakati untuk gerakan bersama. Pendekatan community organizing
yang dilakukan berdasarkan pada kelompok-kelompok kepentingan (misalnya: buruh,
nelayan, petani, kelompok keagamaan, masyarakat adat, organisasi perempuan, kelompok
pemuda, miskin kota) dan bukan atas dasar wilayah administratif mukim, gampong, atau
kecamatan. Dengan demikian, organisasi mitra memang harus memikirkan secara serius
kelompok-kelompok kepentingan apa saja yang perlu didampingi, sehingga mampu
berpartisipasi untuk menggulirkan isu yang akan didorong menjadi kebijakan publik di
tingkat Kabupaten.
Peningkatan ketrampilan analisis kebijakan dan memproduksi rekomendasi kebijakan
merupakan pengembangan kapasitas lanjutan. Komponen ini memfokuskan perhatian pada
peningkatan kemampuan OMS mitra di kabupaten untuk dapat melakukan penelitian,
analisis kebijakan dan menyusun rekomendasi-rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Kebijakan yang disasar berkaitan dengan pelayanan publik untuk pemenuhan
hak sosial dasar masyarakat, baik dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi paska
tsunami maupun akibat konflik yang berkepanjangan di Aceh, tergantung dari kondisi
spesifik pada masing-masing kabupaten lokasi program. Rekomendasi kebijakan yang
dihasilkan, tidak hanya diarahkan kepada pemerintah lokal, tetapi juga akan ditujukan
kepada berbagai lembaga donor yang bekerja di daerah bersangkutan, agar program-
program pelayanan yang mereka laksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
memberikan hasil yang berkualitas. Melalui komponen ini diharapkan OMS mitra di
Kabupaten dapat menghasilkan analisis kebijakan yang cukup solid berbasiskan pada data
dan informasi yang valid, sehingga rekomendasi yang disampaikan memiliki argumen yang
kuat untuk dapat diterima oleh berbagai pihak yang dituju.
IMPACT dan YAPPIKA berkejasama melakukan training kepada staf OMS mitra di Kabupaten
mengenai berbagai ketrampilan yang dapat menunjang mereka menghasilkan analisis
kebijakan secara baik, mulai dari penggalian data lapangan melalui riset yang sistematis
untuk mengumpulkan berbagai fakta yang terjadi di lapangan, penyusunan argumentasi
dengan logika yang mudah dipahami banyak pihak, hingga penulisan rekomendasi yang
rasional dan mudah diterapkan. Beberapa training yang akan dilakukan adalah: metodologi
riset untuk kepentingan advokasi kebijakan (evidence-based policy advocacy research),
analisis kebijakan dan legal drafting, serta penulisan kertas posisi dan press release. Untuk
peningkatan pemahaman, akan dilakukan juga beberapa training yang secara khusus
mendalami isu-isu tertentu, seperti misalnya, analisis anggaran atau tema-tema lain yang
menjadi kebutuhan. Training tidak hanya akan dilakukan dalam bentuk in-class, tetapi juga
akan diikuti dengan technical asisstance/coaching pada saat analisis dan penyusunan
rekomendasi kebijakan sedang berlangsung. Selain ditujukan terutama untuk staff OMS
mitra, training ini juga bisa diikuti oleh individu-individu yang akan dilibatkan sebagai aliansi
strategis dalam melakukan advokasi kebijakan yang diusung, baik dari kalangan perguruan
tinggi, media massa, pesantren, maupun tokoh-tokoh masyarakat.
Policy study ditujukan untuk mempelajari secara mendalam kebijakan-kebijakan yang
menyangkut pelayanan publik yang ada di satu kabupaten dan relevansinya dengan
kehidupan masyarakat di daerah bersangkutan. Kegiatan ini dilakukan oleh OMS mitra di
Kabupaten –dan aliansi strategisnya-- yang telah mendapatkan training sebelumnya, melalui
serangkaian proses pengumpulan dokumen kebijakan, penggalian data lapangan dengan
cara interview mendalam maupun FGD, diskusi-diskusi di dalam tim studi secara intensif,
dan penulisan laporan. Draft laporan dididistribusikan kepada pihak-pihak yang dipandang
relevan untuk memberi masukan (peer-review), untuk selanjutnya disusun menjadi laporan
studi yang komprehensif. Dalam konteks inilah, IMPACT dan Yappika memberikan technical
assistance/coaching kepada tim peneliti, sebagai kelanjutan dari training yang dilakukan
secara in-class.
Kegiatan ini hendak memperoleh kekuatan dan kelemahan kebijakan-kebijakan daerah,
baik menyangkut rumusan substansinya maupun dari segi implementasinya di lapangan,
sekaligus mengetahui kekosongan kebijakan yang masih diperlukan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan pemerintah --maupun pihak-pihak yang ditunjuk pemerintah untuk
memberikan pelayanan-- kepada masyarakat. Temuan dari kegiatan inilah yang akan
menjadi bahan utama untuk advokasi kebijakan di kabupaten tersebut. Sebagai catatan,
policy study tidak hanya terbatas untuk kebijakan yang sudah ada. Tidak tertutup
kemungkinan juga dilakukan usul inisiatif untuk lahirnya sebuah kebijakan yang dirasa
penting oleh masyarakat, apabila ada kekosongan kebijakan menyangkut masalah
pelayanan publik tertentu.
ANCORS juga menyiapkan kapasitas OMS dalam mengembangkan jaringan, mempengaruhi
opini publik dan membangun aliansi strategis. Komponen ini memfokuskan perhatian pada
peningkatan kapasitas OMS mitra Kabupaten untuk melakukan advokasi secara masif
dengan menggunakan berbagai metode yang tersedia, seperti lobby, hearing, public forum,
pameran, kampanye media termasuk aksi massa jika memang diperlukan. Agenda ini
diharapkan membangun interaksi yang efektif antara OMS dengan para pengambil
kebijakan sehingga memungkinkan diakomodasinya rekomendasi-rekomendasi yang
diusulkan oleh OMS. Selain itu, akan dilakukan juga peningkatan kapasitas dalam hal
mengkomunikasikan pandangan dan posisi OMS terhadap permasalahan kabijakan yang ada
kepada khalayak luas secara sistematis, dengan harapan agar publik mau memberikan
dukungan secara nyata terhadap apa yang diusulkan oleh OMS.
Serangkaian training dilakukan oleh IMPACT dan YAPPIKA kepada OMS mitra Kabupaten
mengenai teknik dan strategi membangun interaksi dengan pengambil keputusan, menjalin
kerjasama dengan media massa, menggalang dukungan publik, termasuk juga bagaimana
membangun jaringan secara efektif. Beberapa jenis training yang akan dilakukan adalah
analisis peta politik mikro, lobby dan negosiasi, leadership, teknik fasilitasi, social marketing
dan pengembangan media kampanye. Berbagai training dapat membekali OMS mitra
Kabupaten untuk dapat melakukan advokasi secara efektif. Selain dalam bentuk in-class,
Impact dan Yappika juga akan mendampingi OMS mitra kabupaten dalam proses
pelaksanaan advokasi paska pelatihan.
Dari sisi kelembagaan, ANCORS juga memfasilitasi penguatan kelembagaan OMS mitra
kabupaten, baik dalam hal internal governance, pelaksanaan program maupun pengelolaan
keuangan. Perhatian terhadap kapasitas kelembagaan ini penting dilakukan agar semua
program yang dirancang dapat terlaksana dengan baik, dalam artian berjalan sesuai dengan
rencana dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini ADF dan
YAPPIKA secara bersama-sama memberikan training kepada OMS mitra kabupaten
berkenaan dengan pengelolaan program dan keuangan. Dalam bidang pengelolaan
program, beberapa ketrampilan yang akan menjadi perhatian menyangkut sistem
pendokumentasian, monitoring lapangan dan penyusunan laporan perkembangan program.
Sementara untuk bidang keuangan, selain pengelolaan keuangan sehari-hari, akan
dikembangkan juga sistem pengelolaan keuangan secara menyeluruh pada setiap lembaga,
termasuk pengembangan standar dan prosedur-prosedur keuangan yang memenuhi
standar audit. Untuk mendampingi penerapan hasil in-class training, ADF dan Yappika juga
akan melakukan technical asisstance dan coaching secara rutin agar pengetahuan dan
ketrampilan yang disampaikan dalam training menjadi terlembaga di dalam setiap OMS
mitra kabupaten. Pada saat pendampingan rutin ini, perhatian juga akan diberikan untuk
memastikan bahwa mekanisme kelembagaan, misalnya sistem kontrol dari pengurus
terhadap pelaksana, berjalan sesuai dengan anggaran dasar setiap lembaga. Pada sisi lain,
Impact dan Yappika juga akan mendampingi OMS mitra kabupaten menjaga alur
pelaksanaan program sesuai dengan LFA yang telah disusun sebelumnya, termasuk inisiatif-
inisiatif kegiatan yang perlu dilakukan untuk mendukung capaian hasil secara maksimal.
Menguji dan Mengembangkan Kapasitas Internal
ANCORS tidak hanya berbicara tentang kapasitas OMS dalam menjalankan advokasi, tetapi
juga mengusung transparansi dan akuntabilitas OMS, dua komponen penting dalam internal
governance. Transparansi dan akuntabilitas OMS, bagaimanapun, merupakan isu krusial
yang selalu menjadi sorotan publik, sebagaimana OMS dan publik menyerukan transparansi
dan akuntabilitas kepada pemerintah mengingat pemerintah memperoleh mandat dari
rakyat. Tentu menjadi sebuah paradoks kalau OMS miskin transparansi dan akuntabilitas,
sementara mereka selalu bersuara kedua hal itu kepada pemerintah. Transparansi OMS
sebenarnya perkara yang mudah dijalankan, yakni menyampaikan informasi tentang “apa
yang diperoleh, darimana memperolehnya, bagaimana memperoleh, apa yang dilakukan,
bagaimana melakukan” secara jujur dan terbuka kepada publik melalui media yang dimiliki
atau memberikan jawaban secara langsung ketika menghadapi pertanyaan dari publik.
Akuntabilitas dan transparansi sebenarnya merupakan dua sisi mata uang: nilainya sama,
tetapi gambarnya berbeda. Tetapi J. Fox (2004) mengatakan bahwa transparansi sangat
penting namun tidak cukup untuk menjamin akuntabilitas. Akuntabilitas sebenarnya
berbicara tentang relasi kekuasaan antara yang berkuasa dan yang dikuasai atau antara
pemberi mandat dan penerima mandat (Schedler dan Diamond, 1999; P. Schmitter, 2004;
Newell and Wheeler, 2006). Pemerintah sebagai penerima atau pemegang mandat
mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dilakukan kepada
pemberi mandat. Sementara institusi wakil rakyat mempunyai otoritas menjamin
akuntabilitas melalui mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) kepada
pemerintah.
Tetapi akuntabilitas OMS sangat problematik, yang berbeda dengan akuntabilitas
pemerintah atau pemimpin daerah. Mekanisme akuntabilitas pemerintah sudah sangat
jelas: siapa mempertanggungjawabkan kepada siapa, siapa menciptakan kontrol dan
keseimbangan kepada siapa, apa yang dipertanggungjawabkan, bagaimana
mempertanggungjawabkan, apa insentif dan disinsentifnya. Sebaliknya, problematika
akuntabilitas dalam OMS muncul karena OMS seperti NGOs hadir bukan berdasarkan
mandat dari rakyat atau dari konstituen; OMS muncul sebagai bentuk inisiatif dari beberapa
warga atau orang. Setiap atau sekelompok warga mempunyai hak untuk menjalankan
akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas societal atau kontrol sosial kepada pemerintah. Jika
OMS menjalankan semua agenda itu, dan OMS mempunyai dana yang berasal bukan dari
rakyat tetapi dari donor asing, lalau bagaimana substansi dan proses akuntabilitas mereka?
Di Indonesia, secara formal undang-undang yayasan maupun perkumpulan, merupakan
regulasi negara untuk mengontrol akuntabilitas OMS yang mempunyai badan hukum
yayasan atau perkumpulan. UU yayasan menegaskan bahwa yayasan adalah badan publik
bukan lembaga perseorangan, yang harus mempunyai aturan dan mekanisme kelembagaan
secara jelas; tidak boleh ada rangkap jabatan; tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha
kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas; dilarang membagikan atau mengalihkan
kekayaan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas,
karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan; keuangan
yayasan wajib diaudit oleh akuntan publik, wajib melaporkan kegiatan dan keuangan
kepada publik dan seterusnya. Undang-undang ini memang tidak mengatur secara detail
bagaimana akuntabilitas NGOs kepada konstituennya, tetapi sebenarnya prinsip-prinsip
dasar akuntabilitas internal dan akuntabilitas publik telah ditegaskan di dalamnya.
Lalu bagaimana akuntabilitas NGOs? Lisa Jordan (2004) termasuk orang yang menaruh
perhatian khusus pada akuntabilitas NGOs. Hans Antlov, Rustam Ibrahim dan Peter van Tuijl
(2005) juga pernah menulis sebuah artikel tentang tantangan akuntabilitas NGOs di
Indonesia. Dari karya-karya mereka, kita bisa memperoleh informasi bahwa akuntabilitas
NGOs hanya berhubungan dengan pemerintah (negara) dan lembaga donor, tetapi
akuntabilitas kepada publik masih lemah atau belum dijalankan oleh NGOs. Banyak orang di
Indonesia selalu bertanya: apa itu NGOs? Mengapa mereka ada dan apa basis legitimasinya?
Bagaimana NGOs dapat akuntabel kepada konstituen atau stakeholders dan bagaimana
mekanisme akuntabilitas ini diterapkan?
Akuntabilitas sangat esensial untuk memperkuat legitimasi NGOs baik secara internal
maupun eskternal. J. Fox (2004), misalnya, berpendapat bahwa jika para aktor masyarakat
sipil sendiri bertanggung jawab secara publik, maka lebih mungkin untuk memberi
kontribusi terhadap reformasi negara. Tetapi NGOs biasanya kekurangan konstituensi yang
ditetapkan secara jelas, sehingga menetapkan proses akuntabilitas mereka bersifat
problematis. Mereka mungkin bertanggung jawab pada cita-cita humanisme, demokrasi
universal, keadilan, atau keberlanjutan lingkungan. NGOs cenderung bersemangat
mempertahankan otonomi mereka, sehingga siapa yang memutuskan apakah mereka
bertanggung jawab pada tujuan nyata mereka, dan siapa yang menyusun standar tersebut?
Karena akuntabilitas adalah relasional, bagaimanapun, NGOs dapat bertanggung jawab
dalam banyak arah yang berbeda. Lisa Jordan (2004) lantas menyebutkan mekanisme
akuntabilitas NGOs kepada multiple stakeholders, yakni upward dan external accountability
kepada donor; internal accountability kepada seluruh staf agar tidak terjadi oligarki dalam
tubuh NGOs dan downward accountability kepada konstituen atau kelompok penerima
manfaat.
Program ANCORS YAPPIKA memang belum masuk terlalu dalam untuk melembagakan
model dan mekanisme OMS. Tetapi ANCORS, dalam rangka pengembangan kapasitas,
melakukan pengujian OMS dengan menggunakan instrumen Transparency and
Accountability of NGO) (TANGO) terhadap 14 mitra OMS di level kabupaten. TANGO itu
menghasilkan indeks yang mencakup variabel: visi-misi-tujuan, internal governance
(akuntabilitas, transparansi, kepemimpinan, mekanisme pengambilan keputusan, dan lain-
lain), administrasi, manajemen program, manajemen keuangan dan dan legitimasi
(pengakuan dari stakeholder). Penilaian TANGO dilakukan dua kali: sebelum ANCORS
berjalan (2006) sebagai pre test dan sesudah ANCORS sebagai post test. Hasil TANGO 2006
dan 2008 tersaji dalam tabel 3.2 dan seterusnya.
Secara umum program intervensi ANCORS membuahkan peningkatan indeks TANGO
sebesar 0,34 dari rata-rata 2,02 pada tahun 2006 menjadi 2,36 pada tahun 2008. Dari data
yang tersedia, hampir semua OMS mitra kabupaten mengalami peningkatan indeks TANGO,
kecuali Flower Aceh Barat yang mengalami penurunan 0,186 yakni dari 2,346 (2006)
menjadi 2,16 (2008). Pada tahun 2006, Flower Aceh Barat sebenarnya mempunyai ideks
peringkat pertama, tetapi setelah 2 tahun berjalan justru anjlok drastis menjadi peringkat
10. Dilihat pada setiap komponen, Flower Aceh Barat mengalami keajegan dari sisi
legitimasi (1,75), dan mengalami peningkatan hanya dari sisi program (dari 2,26 menjadi
2,28). Tetapi Flower Aceh mengalami penurunan dari sisi visi-misi-tujuan (dari 2,80 pada
tahun 2006 – angka ini tertinggi dibanding dengan OMS lainnya -- menjadi 2,54 pada tahun
2008); governance (2,36 menjadi 2,20), administrasi (2,27 menjadi 2,17) dan finansial (dari
2,36 menjadi 1,96). Dengan demikian, Flower Aceh Barat cenderung abai terhadap
managerialisme ataupun kapasitas internal institusi.
Tabel 3.2
Hasil Tango 2006 (sebelum program ANCORS berjalan)
No Institusi V-M-G Gov Adm Prog Fin Leg Total
1 Daun Singkil 2.42 1.87 2.03 2.16 1.42 1.50 1.952
2 Flower Aceh Barat 2.80 2.36 2.27 2.26 2.36 1.75 2.346
3 LPPM Aceh Besar 2.34 2.16 2.37 2.16 1.82 1.66 2.088
4 LSPENA Bireuen 2.24 2.35 2.34 2.21 1.99 2.02 2.198
5 Mataradja Aceh Jaya 2.28 1.89 2.20 2.34 2.05 1.69 2.087
6 Masif Aceh Jaya 2.17 1.56 1.82 1.72 1.36 1.50 1.716
7 Pugar Aceh Besar 2.56 2.39 2.36 2.40 2.00 2.09 2.325
8 PAPAN Aceh Barat 2.34 2.08 2.39 2.32 2.75 2.11 2.333
9 PASKA Pidie 2.51 1.71 2.00 2.30 2.14 1.64 2.085
10 PERAK Pidie 1.96 1.59 1.81 2.25 1.23 1.60 1.780
11 RTA Singkil 2.31 1.85 1.42 1.52 1.22 1.17 1.651
12 YPK Aceh Barat 2.16 1.80 2.06 2.12 1.85 1.57 1.951
13 YPSDI Aceh Besar 2.28 2.06 2.40 2.40 2.00 2.15 2.213
14 BIMA 1.94 1.38 1.4 1.6 1.34 1.25 1.49
V-M-G (Visi, misi dan goal), Gov (governance), Adm (administrasi ), prog (pengelolaan
program), Fin (pengelolaan keuangan), Leg (legitimasi ).
Tabel 3.3
Hasil Tango 2008 (setelah program ANCORS berjalan 2 tahun)
No Institusi V-M- Gov Adm Prog Fin Leg Total
G
1 Daun Singkil 2.5 2 2.22 2.36 2.24 2.38 2.28
2 Flower Aceh Barat 2.54 2.20 2.17 2.28 1.93 1.75 2.160
3 LPPM Aceh Besar 2.46 2.26 2.29 2.21 2.22 1.77 2.20
4 LSPENA Bireuen 2.72 2.31 2.4 2.75 2.38 2.8 2.56
5 Mataradja Aceh Jaya 2.53 2.19 2.37 2.43 1.95 1.78 2.226
6 Masif Aceh Jaya 2.64 2.47 2.52 2.47 2.33 2.59 2.513
7 Pugar Aceh Besar 2.56 2.51 2.47 2.62 2.19 2.15 2.42
8 PAPAN Aceh Barat 2.72 2.30 2.59 2.81 2.59 2.35 2.34
9 PASKA Pidie 2.60 2.45 2.73 2.88 2.82 2.79 2.708
10 PERAK Pidie 2.86 2.53 2.59 2.84 2.70 3.00 2.788
11 RTA Singkil 2.47 2.17 2.22 2.26 1.84 2.03 2.189
12 YPK Aceh Barat 2.16 1.80 2.06 2.12 1.85 1.57 1.951
13 YPSDI Aceh Besar 2.63 2.07 2.72 2.80 2.46 2.78 2.594
14 BIMA 2.44 2.05 2.44 2.27 1.84 1.58 2.094
Tabel 3.4
Perbandingan TANGO 2006 dan 2008
No Institusi 2006 dan ranking 2008 +/-
1 Daun Singkil 1.95 (10) 2.28 (08) 0.32
2 Flower Aceh Barat 2.35 (01) 2.16 (12) -0.186
3 LPPM Aceh Besar 2.09 (06) 2.2 0 (10) 0.112
4 LSPENA Bireuen 2.19 (05) 2.56 (04) 0.36
5 Mataradja Aceh Jaya 2.09 (07) 2.22 (09) 0.139
6 Masif Aceh Jaya 1.72 (12) 2.51 (05) 0.797
7 Pugar Aceh Besar 2.32 (03) 2.42 (06) 0.095
8 PAPAN Aceh Barat 2.33 (02) 2.34 (07) 0.007
9 PASKA Pidie 2.09 (08) 2.71 (02) 0.623
10 PERAK Pidie 1.78 (11) 2.79 (01) 1.008
11 RTA Singkil 1.65 (13) 2.19 (11) 0.538
12 YPK Aceh Barat 1.95 (09) 1.95 (14) 0
13 YPSDI Aceh Besar 2.21 (04) 2.59 (03) 0.381
14 BIMA 1.49 (14) 2.09 (13) 0,60
Rata-rata 2.02 2.36 0.34
Peningkatan tertinggi indeks TANGO dicapai oleh PERAK Pidie, sebesar 1,008 yakni dari 1,78
(2006) menjadi 2,79 (2008). Angka 1,78 (2006) adalah terendah keempat setelah BIMA
(1,49), RTA Singkil (1,65) dan MASIF Aceh Jaya (1,72). Tetapi setelah dua tahun berjalan,
PERAK Pidie melakukan lompatan luar biasa. Pada tahun 2006, PERAK Pidie menempati
peringkat 11, dan 2 tahun berikutnya, angka 2,79 merupakan angka tertinggi atau ranking
pertama di antara 14 OMS mitra. MASIF Aceh Jaya juga mengalami peningkatan secara
signifikan, dari 1.716 peringkat 12 pada tahun 2006 menjadi 2,42 atau menempati
peringkat 4 pada tahun 2008.
Tabel 3.5
Indeks kapasitas dan TANGO
Rerata 14 OMS 2006-2008
No Komponen 2006 2008
1 Visi, misi tujuan 2,31 2,58
2 Governance 1,93 2,28
3 Administrasi 2,06 2,44
4 Manajemen Program 2,13 2,55
5 Manajemen Keuangan 1,82 2,30
6 Legitimasi 1,69 2,31
Tabel 3.5 bisa digunakan secara kritis untuk menunjukkan titik-titik lemah OMS, dengan
cara membandingkan indeks satu komponen dengan indeks komponen lainnya. Indeks
tertinggi terletak pada Visi-Misi-Tujuan (VMT), kemudian disusul manajemen program,
administrasi, manajemen keuangan, baru kemudian governance dan legitimasi. VMT,
sebagai komponen paling dasar-minimal, mempunyai indeks yang tinggi sebab hal itu
mudah dibuat oleh OMS, cukup dengan musyawarah dan memberikan ekspresi kalimat
yang berisikan visi, misi dan tujuan. Angka-angka itu menunjukkan potret yang mendua:
mempunyai manajemen program yang baik tetapi lemah dari sisi internal governance
(transparansi, akuntabilitas, kepemimpinan, mekanisme pengambilan keputusan, dll), atau
dengan kalimat lain: baik keluar, buruk kedalam. Jika internal governance ini rendah terus-
menerus, maka dapat menimbulkan sebuah paradoks OMS: selalu menyuarakan
transparansi dan akuntabilitas kepada pemerintah, tetapi dirinya sendiri tidak
menjalankannya secara internal. Legitimasi (penerimaan pemerintah dan masyarakat
terhadap OMS) juga menjadi titik persoalan yang penting bagi OMS. Penerimaan
pemerintah dan masyarakat terhadap OMS sangat ditentukan oleh sikap, tindakan, ucapan
maupun kinerja. Pejabat pemerintah sering menolak kehadiran OMS/LSM yang dinilai,
misalnya, kurang sopan dalam berpakaian atau mereka sering berbicara sangat keras tetapi
tidak memberikan solusi yang baik.
Tetapi, tabel 3.5 juga menunjukkan sebuah pertumbuhan dan kemajuan yang baik. Karena
intervensi ANCORS dan pembelajaran mereka selama 2 tahun, indeks semua komponen
mengalami peningkatan. Mengenai ranking terjadi pertukaran antara governance dan
legitimasi. Pada tahun 2006, legitimasi menempati urutan paling bawah, tetapi pada tahun
2008 governance justru menempati urutan paling bawah menggantikan legitimasi. Hal ini
berarti bahwa legitimasi (pengakuan publik) mengalami peningkatan dan kemajuan lebih
baik daripada komponen governance. Catatan ini juga menunjukkan bahwa OMS masih
menghadapi problem transparansi, akuntabilitas, kepemimpinan maupun demokratisasi
dalam pengambilan keputusan internal, termasuk juga problem dari sisi kesetaraan gender.
Dari sisi gender, fakta menunjukkan bahwa rata-rata OMS mitra ANCORS cenderung bias
laki-laki sehingga kaum perempuan menghadapi masalah representasi, partisipasi, akses
dan kontrol terhadap institusi.
Beragam Karakter dan Kemampuan
OMS Aceh mitra ANCORS memiliki karakter dan kemampuan yang beragam. Tabel 3.6
memberikan ilustrasi tiga bentuk dan cirikhas OMS: gerakan, jaringan dan penyedian
layanan (service provider). Pertama, tipe OMS gerakan. Sebagian besar NGOs (Mataradja,
MASIF, BIMA, PERAK, PASKA, PUGAR dll) termasuk dalam kategori ini. Bentuk dan cirikhas
ini sangat kuat tertanam pada PUGAR. PUGAR mengambil posisi sebagai resource center for
social movement yang berada “di belakang”, mengorganisir dan mendukung berbagai
kelompok atau OMS untuk memperkuat dirinya sendiri dan melakukan advokasi kebijakan
terhadap pemerintah daerah. Mataradja dan MASIF sebenarnya termasuk dalam bentuk ini,
tetapi belum sekuat PUGAR, dan karena masih muda mereka tampak masih mencari-cari
cirikhas (jati diri) mereka. Kedua, tipe OMS jaringan, seperti Forum LSM dan KKTGA. Mereka
tidak berhubungan secara langsung dengan komunitas grass roots, tetapi mengambil posisi
di tengah menjadi simpul-simpul visi, informasi dan jaringan berbagai OMS untuk keperluan
membangun ruang-ruang publik dan advokasi kebijakan publik. Ketiga, tipe OMS penyedia
layanan, yang paling kuat ada pada IMPACT dan LPPM juga akan tumbuh menjadi penyedia
layanan kajian kebijakan. Mereka tidak banyak bermain di grass roots, melainkan berada di
atas tetapi tetap yang belajar dari bawah dan dari tengah (jaringan).
Ilustrasi dalam tabel itu tentu bukan sekadar tipologi secara akademik, tetapi mempunyai
makna-relevansi secara strategis dan praksis bagi masa depan OMS di Aceh. Jika cirikhas ini
disadari dan secara kontingensi dipilih oleh masing-masing OMS, maka akan menjadi
kekuatan penting untuk penguatan OMS secara berkelanjutan di masa depan. Setiap OMS
bisa secara sadar dan konsisten memilih, membentuk dan memperkuat cirikhas sesuai
dengan kemampuan dan pengalaman mereka masing-masing. Mereka juga mempunyai
kelebihan dalam pendekatan teknokratis, terutama dalam manajemen pengetahuan, baik
menyiapkan materi pembelajaran maupun kajian kebijakan. LPPM, misalnya, mengambil
posisi berada “di depan” yang menyediakan ruang-ruang para pihak, dan menjalin
hubungan dekat dengan pemerintah.
Tabel 10
Posisi, bentuk dan cirikhas OMS
Gerakan Jaringan Penyedia layanan
(service provider)
Level posisi dan Mulai dari bawah Berada di level Berada di atas, yang
tindakan (grass roots) lalu meso/menengah, yang belajar dari bawah dan
melakukan scaling up melakukan link up dari tengah.
terhadap berbagai
OMS
Posisi berdiri Berada “di belakang” Berada “di tengah” Berada “di depan” yang
organisasi rakyat. yang menjadi simpul menyediakan ruang-
jaringan NGOs ruang para pihak, dan
menjalin hubungan
dekat dengan
pemerintah.
Kekuatan utama yang Lebih populis, Simpul visi, informasi Manajemen
dimiliki pengorganisasian dan dan jaringan pengetahuan atau
pendidikan rakyat keahlian teknokratis
Agenda utama Mendidik dan Pertukaran informasi Mengumpulkan dan
mengorganisir rakyat dan pembentukan menebar pengetahuan,
untuk mengubah simpul koalisi untuk menjadi konsultan
sistem/kebijakan advokasi kebijakan kebijakan pemerintah.
pemerintah
Contoh OMS PUGAR, Mataradja, Forum LSM, KKTGA IMPACT (capacity
MASIF, BIMA, PASKA, building untuk OMS)
PERAK, RTA dan LPPM
(pendamping/konsultan
kebijakan)
OMS bisa disebut kuat dan sempurna bila memiliki semua komponen seperti tersaji dalam
tabel 3.1 di atas dan tentu mempunyai indeks TANGO yang tinggi. Sejauh ini OMS-OMS
mitra ANCORS belum memiliki kemampuan yang berimbang secara menyeluruh. Dari uji
TANGO di atas telah menunjukkan bahwa OMS kalau keluar baik tetapi kalau kedalam
kurang baik. Dalam hal kapasitas advokasi juga terjadi ketimpangan. Rata-rata OMS
mempunyai kemampuan penelitian (research based advocacy) yang masih terbatas,
termasuk IMPACT. Mereka sudah cukup memadai dalam investigasi atau menggali
informasi, tetapi masih lemah dalam analisis untuk dijadikan sebagai dokumen advokasi
kebijakan. Rata-rata mempunyai kapasitas mengorganisir komunitas lokal dengan baik,
tetapi tetap mengalami kesulitan dalam melakukan scaling up koalisi yang lebih besar.
Dengan demikian, jika dilihat dari teori gerakan sosial, OMS mempunyai kemampuan lebih
dalam membikin noise tetapi masih lemah dalam membangun knowledge. Ada pula yang
kuat untuk menjadi service provider seperti LPPM, tetapi dia kurang kuat dalam
pengorganisasian masyarakat.
Bab 4
Belajar, Bergerak dan Bersenyawa
Jika bab 3 sebelumnya berbicara tentang pengembangan kapasitas yang terstuktur, bab 4
ini berbicara tentang learning by doing para pihak yang tergabung dalam ANCORS, secara
khusus 14 OMS mitra kabupaten yang berposisi sebagai front liner, berhubungan langsung
dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Pada prinsipnya para pihak yang tergabung
dalam ANCORS adalah kekuatan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang berdiri sebagai
jembatan (intermediary) antara warga dan komunitas dengan pengambil kebijakan daerah
(pemerintah dan DPRK). Dalam bahasa yang populer, kekuatan itu melakukan advokasi
bersama-sama dengan komunitas lokal menghadapi kebijakan dan pelayanan publik daerah.
Dalam bahasa yang lain, mereka adalah struktur mediasi yang menurut Richard Cauto
(1999) akan membuat demokrasi bekerja lebih baik. Secara politik mereka melakukan
kontestasi dengan pemerintah daerah terutama untuk meramaikan ruang-ruang publik dan
mempengaruhi kebijakan daerah.
Kolaborasi antara YAPPIKA, IMPACT dan ADF tentu merancang sejak awal bagaimana posisi
berdiri dan strategi kontestasi, terutama yang dijalankan oleh 14 mitra OMS sebagai
kekuatan front liner yang berhubungan secara langsung dengan komunitas dan pemerintah
daerah. Strategi yang diambil akan sangat menentukan disain kelembagaan kontestasi,
ketepatan posisi berdiri dan peran OMS yang relevan dengan konteks lokal, dan
keberhasilan mendorong perubahan. Apa dan bagaimana strategi yang diambil dan
dijalankan oleh ANCORS? Bab ini hendak menceritakannya.
Posisi dan Strategi OMS
ANCORS memang tidak menyusun teori yang canggih tentang strategi kontestasi secara
deduktif, tetapi pengalaman empirik OMS belajar bersama masyarakat, bergerak secara
kolektif dan berinteraksi dengan pemerintah bisa dibastraksikan dan dibahasakan menjadi
struktur teori strategi kontestasi secara reflektif. Secara teoretik sebenarnya ada tiga posisi
dan strategi kontestasi yang diambil oleh OMS, yakni: sebagai oposisi yang melakukan
konfrontasi (melawan negara), sebagai organisasi politik yang berupaya melakukan reklaim
(merebut negara) dan sebagai jembatan yang melakukan engagement (berkawan atau
bersehabat dengan negara), seperti tersaji dalam tabel 4.1.
Pertama, strategi konfrontasi atau melawan negara. Tradisi civil society ini dipengaruhi
oleh pemikiran Karl Marx dan Antonio Gramsci, yang menegaskan bahwa masyarakat sipil
harus diorganisir melalui transformasi demokrasi yang berakar kuat dan transformasi ini
harus revolusioner, serta hanya ketika individu diintegrasikan dalam masyarakat dan
negara. Transformasi revolusioner menjadi prinsip organisasional untuk mensipilkan
masyarakat sipil (Neera Chandoke, 1995). Melalui cara pandang struktural, perspektif ini
mengatakan bahwa problem dasar yang dihadapi dalam konsolidasi demokrasi adalah
marginalisasi, eksploitasi, voiceless, ketidakberdayaan, kemiskinan, dan sebainya yang
diderita rakyat bawah. Musuh utamanya adalah negara, pasar, rezim global, oligarki elite,
korupsi birokrasi, represi militer dan seterusnya. Para pendukung perspektif ini sering
menegaskan dua hal: (1) negara adalah sumber dari segala sumber masalah dan (2) people
can do no wrong (John Friedman, 1992). Karena itu negara harus dikontrol dan dilawan
oleh masyarakat sipil melalui gerakan sosial secara berkelanjutan. Rakyat harus terdidik
secara kritis dan terorganisir secara kuat untuk melawan negara. Negara harus dilawan
secara konfrontatif dengan menggelar wacana tanding dan aksi kolektif dalam bentuk
parlemen jalanan. Kemitraan tidak dikenal dalam mainstream ini, kecuali partisipasi dalam
bentuk voice dan kontrol politik.
Tabel 4.1
Peta Strategi Besar Kontestasi OMS
dalam tata pemerintahan lokal
No Item Konfrontasi (melawan Reklaim (merebut Engagement
negara) negara) (berkawan dengan
negara)
1. Aliran Kiri Kiri baru Konvergensi kanan-kiri
(kiri tengah) atau liberal
yang kiri
2. Konsep utama Gerakan sosial Strong democracy Good governance atau
(participatory democratic
democracy) government, demokrasi
deliberatif, governance,
publik dan citizenship.
3. Asumsi dasar (1) Negara adalah Negara telah berubah Negara sangat penting
tentang negara sumber dari segala karena demokratisasi, dan dibutuhkan, tetapi
sumber masalah; (2) tetapi ia masih dikuasai kapasitas dan
rakyat tidak bisa berbuat oligarki elite. responsivitasnya sangat
salah lemah.
4. Pemahaman atas Negara dikuasi oleh Demokrasi dibajak oleh Oligarkis, komitmen
konteks/Kondisi penguasa otoriter, korup kaum elite. Terjadi krisis politik lemah,
empirik dan berpihak pada dan involusi demokrasi pelayanan publik
modal. perwakilan buruk, partisipasi warga
sangat lemah.
5. Tujuan dan Melawan negara, Memperdalam Membuat negara lebih
agenda meruntuhkan penguasa demokrasi dan merebut akuntabel dan
otoritarian, melawan jabatan publik untuk responsif, serta
kebijakan yang tidak pro mengontrol negara memperkuat partisipasi
rakyat warga.
6. Metode yang Aksi kolektif. Anti Memperkuat CSOs, Kemitraan, duduk
dijalankan kompromi, tidak gerakan politik dan bersama, konsultasi,
mengenal konsep “duduk representasi komunikasi, negosiasi
bersama”, yang dialogis antara
CSOs dan negara
Kedua, strategi reklaim (merebut negara). Strategi ini dipengaruhi oleh aliran kiri baru yang
kritis terhadap krisis demokrasi liberal-perwakilan. Kaum kiri baru itu menantang sejumlah
prinsip fundamental dalam demokrasi liberal: individu yang bebas dan setara, pemisahan
yang tegas antara negara dan masyarakat sipil, dan pemilihan umum sebagai proses
demokrasi paling utama (David Held, 1987). Carole Patemen (1970), menyampaikan kritik
itu dengan berujar bahwa individu yang bebas dan setara itu tidak bakal terjadi secara
empirik. Pemisahan antara negara dan masyarakat justru membuat negara melakukan
reproduksi ketidakadilan, yang berarti negara lari dari tanggungjawab. Pemilihan umum
juga tidak cukup untuk menciptakan tanggungjawab penyelenggara negara terhadap rakyat
yang diperintah. Karena itu kaum kiri baru menegaskan tiga perubahan untuk transformasi
politik: (1) negara harus didemokrasikan dengan cara membuat semua institusi politik lebih
terbuka dan akuntabel; (2) bentuk-bentuk baru perjuangan politik di level lokal harus
membawa perubahan yang memastikan akuntabilitas negara dan masyarakat (David Held,
1987), dan (3) aktor-aktor masyarakat sipil harus mampu merebut kekuasaan untuk
mengontrol negara.
Reklaim atau merebut sebenarnya berarti merebut dukungan massa untuk menduduki
jabatan-jabatan publik, seperti dewan dan kepala daerah. Kalau aktivis OMS bisa berhasil
reklaim, maka mareka tidak hanya “melihat” dan “mempengaruhi” kebijakan, tetapi sudah
“menentukan” kebijakan. Strategi reklaim ini sebenarnya sudah mulai ramai dibicarakan
dan dipraktikkan di Indonesia, dan sebagian sudah mulai dijalankan oleh sejumlah aktivis
NGOs. Ada sejumlah aktivis NGOs yang menempuh jalan respresentasi politik, yakni
menjadi kepala desa, parlemen, bupati dan yang lain, atau yang lain. Rute ini dibicarakan
dan bahkan direkomendasikan oleh lembaga riset DEMOS, karena temuan DEMOS
mengatakan bahwa para aktivis demokrasi menjadi “demokrat mengambang”, tidak berakar
ke bawah dan tidak punya cantolan di atas. Karena itu, rekomendasinya, aktivis NGOs sudah
saatnya mengubah strategi tradisional melalui gerakan sosial menjadi gerakan politik untuk
merebut kekuasaan atau menduduki jabatan publik. Ada sebuah keyakinan bahwa dengan
cara representasi politik ini bisa mengontrol negara dan melancarkan reformasi kebijakan
secara cepat.
Ketiga, strategi bersenyawa berkawan dengan negara (engagement). Strategi ini
dipengaruhi oleh kovergensi banyak tradisi: Tocquevellian, Habermasian, kiri tengah dan
juga pemikiran governance (institusionalisme baru). Mereka menganggap demokrasi
perwakilan tetap penting meski terbatas, karena itu harus dilengkapi dengan demokrasi
deliberatif. Karena dipengaruhi oleh konsep good governance atau demoratic governace,
mazhab ini percaya bahwa negara tetap penting dan dibutuhkan, yang penting negara yang
lemah itu harus diperbaiki dan diperkuat. Strategi ini juga hendak melakukan transformasi
dalam masyarakat demokrasi baru, dari demokrasi yang berbasis rakyat (people) menjadi
demokrasi berbasis warga (warga). Ingat petuah Aristoteles bahwa demokrasi adalah
pemerintahan yang dipimpin oleh gerombolan rakyat yang bodoh dan rakus, karena itu dia
menyerukan pentingnya konsep kewargaan (citizenship) sebagai fondasi demokrasi.
Untuk memperkuat pemerintahan demokratis dibutuhkan proses engagement antara masyarakat
dengan negara sebagaimana disarankan oleh seni asosiasi ala Tocqueville dan Robert Putnam serta
tradisi demokrasi deliberatif. Belajar dari kasus Italia, Robert Putnam (1993), misalnya, membangun
argumen yang kuat bahwa desentralisasi menumbuhkan partisipasi dan tradisi kewargaan di tingkat
lokal. Partisipasi demokratis warga telah membiakkan komitmen warga yang luas maupun hubungan-
hubungan horisontal: kepercayaan (trust), toleransi, kerjasama, dan solidaritas yang membentuk apa
yang disebut Putnam komunitas sipil (civic community). Indikator-indikator civic engagement --
solidaritas sosial dan partisipasi massal -- yang merentang pada gilirannya berkorelasi tinggi dengan
kinerja pembangunan ekonomi dan kualitas kehidupan demokratis. Selama seperempat abad terahir,
desentralisasi politik di Itali telah secara luas mentransformasikan kultur politik elite dalam suatu arah
yang demokratis. Pembentukan pemerintahan regional, yang kemudian mendapatkan sejumlah
kekuasaan otonom yang signifikan dan kontrol atas sumber-sumber daya, menghasilkan suatu tipe
perpolitikan yang secara ideologis tidak terlalu terpolarisasi, lebih moderat, toleran, pragmatis, lebih
fleksibel. Secara berangsur-angsur warga mulai mengidentifikasi diri dengan level pemerintahan lokal
dan bahkan lebih menghargainya ketimbang pemerintahan nasional.
Putnam juga menegaskan bahwa desentralisasi dan demokratisasi lokal mempunyai potensi besar
untuk merangsang pertumbuhan organisasi-organisasi dan jaringan masyarakat sipil (civil society).
Arena kehidupan komunitas dan lokal yang lebih menawarkan cakupan terbesar dan terdekat bagi
organisasi-organisasi independen untuk membentuk dan mempengaruhi kebijakan. Pada level lokal,
rintangan-rintangan sosial dan organisasional terhadap aksi kolektif lebih rendah dan problem-
problem yang menuntut perhatian publik (pendidikan, kesehatan, transportasi dan lingkungan)
berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Keterlibatan langsung warga dalam
penyelenggaraan layanan publik pada level lokal menghasilkan suatu peluang penting untuk
memperkuat keterampilan para warga secara individual dan akumulasi modal sosial, seraya membuat
penyampaian layanan publik lebih responsif dan akuntabel.
Engagement pada dasarnya mempunyai makna horizontal (antar warga) dan vertikal antara
masyarakat dan negara. Secara horizontal, kepercayaan memainkan peran sentral dalam
masyarakat modern dan politiknya, karena sebagaimana Simmel (1950: 326) mengatakan,
‘kepercayaan adalah salah satu tenaga sintetik yang paling penting dalam masyarakat’ (lihat
juga Arrow 1972: 357; Coleman 1990: 306; Ostrom 1990; Putnam 1993; 1995; 2000;
Fukuyama 1995; Braithwaite dan Levi 1998; Warren 1999). Organisasi sukarela penting
sekali karena keterlibatan warga negara dalam komunitas, khususnya asosiasi sukarela dan
organisasi mediasi, mengajarkan habits of heart (Bellah et al. 1985) kepercayaan,
resiprositas, solidaritas, dan kerjasama. Organisasi sukarela juga dikatakan untuk
menciptakan jaringan kerja yang kondusif bagi social learning, proses saling tolong-
menolong, keterlibatan warga negara dan perhatian terhadap kepentingan umum. Karena
itu, kepadatan dan jenis jaringan kerja yang luas sangat penting untuk menciptakan sikap
demokrasi dan keterlibatan komunitas, pada satu pihak, dan struktur hubungan sosial yang
stabil dan terpadu, pada pihak lain. Organisasi sosial yang melewati batas-batas primordial
(agama, suku, daerah, dan lain-lain), misalnya, akan memainkan fungsi sebagai jembatan
sosial (social bridging) untuk mengelola konflik (Nat J. Colleta dan Michelle L. Cullen, 1999).
Engagement secara vertikal mengandung negosiasi dan komunikasi yang tidak terbatas
dalam ruang-ruang publik melalui proses deliberasi. Ruang publik untuk komunikasi yang
tidak terbatas, yaitu komunikasi yang tidak untuk mempengaruhi atau memperoleh
kekuasaan, melainkan pencapaian pemahaman bersama satu sama lain pada isu-isu publik.
Komunikasi tidak terbatas berlangsung di dalam organisasi masyarakat sipil (baik asosiasi
maupun gerakan sosial) yang secara berkala memperbaiki perdebatan politik dan
melakukan tuntutan kepada pejabat publik agar mereka menaruh perhatian dan responsif
pada isu-isu baru yang muncul di pinggiran sistem (Habermas, 1996). Komunikasi tidak
terbatas atau deliberasi berlangsung di arena pinggiran sistem politik di kalangan asosiasi
masyarakat sipil. Di satu sisi, asosiasi masyarakat sipil itu memberikan kontribusi dalam
mengidentifikasi masalah-masalah publik baru yang kemudian membawanya kepada
institusi-instutusi politik untuk dikelola menjadi kebijakan publik (Habermas, 1992; Cohen
dan Arato, 1992). Di satu sisi, asosiasi masyarakat sipil mendiskusikan dan menilai secara
kritis hasil-hasil kebijakan pemerintah, sehingga hal ini memberikan kontribusi dalam
merawat legitimasi demokrasi tetap hidup.
Di Indonesia, tradisi ini ramai dibicarakan dan dipraktikkan oleh banyak kalangan OMS dan
lembaga donor. Pemerintah dan masyarakat pun merasa nyaman dengan pendekatan ini,
sehingga strategi itu mempunyai kadar legitimasi yang lebih kuat daripada mazhab
konfrontasi dan strategi reklaim. Pemerintah lebih terbuka dengan pendekatan ini karena
paradigma dan wacana yang terus disuarakan adalah good governance, kemitraan,
pemberdayaan, partisipasi dan seterusnya. Di sektor masyarakat sipil, semakin banyak
kalangan NGOs yang mengusung tema-tema tata pemerintahan yang baik atau democratic
governance. Pemerintah lokal dan CSOs sekarang selalu menggelar pembelajaran bersama,
kemitraan program, seraya mendiaogkan pembuatan kebijakan. Namun strategi ini
membutuhkan nafas panjang, dan sering gregetan ketika menghadapi oligarki elite, tidak
semua birokrasi baik dan perubahan yang lamban.
YAPPIKA, melalui program ANCORS, secara umum mengambil strategi yang ketiga:
engagement atau berkawan dengan negara. Pilihan strategi ini tentu tidak muncul tiba-tiba,
tetapi melalui proses panjang aksi-refleksi perjalanan YAPPIKA. Di masa lalu, para aktivis
YAPPIKA menempuh jalan konfrontasi (melawan), termasuk memberikan dukungan kepada
gerakan mahasiswa pada tahun 1998. Reformasi yang melahirkan demokrasi dan
desentralisasi membuat YAPPIKA melakukan refleksi dan perubahan strategi, yaitu dari
melawan-meruntuhkan rezim otoritarian menjadi berkawan dan mendorong tata
pemerintahan (lokal) yang lebih demokratis. Strategi ini terlihat secara jelas pada program
Democratic Local Government (DLG) atau Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis (TPLD)
yang dijalankan oleh YAPPIKA (2003-2007), termasuk di antaranya menghasilnya pemetaan
OMS di Aceh. Studi tentang Indeks Masyarakat Sipil (2006) yang dikerjakan YAPPIKA juga
merekomendasikan pentingnya dialog antara OMS dengan pemerintah.
Strategi utama TPLD tampak mengilhami dan diteruskan secara khusus di Aceh melalui
program ANCORS. Pilihan pada strategi “berkawan dengan negara” ANCORS dapat dilihat
dari beberapa sisi. Pertama, ANCORS tidak semata-mata asyik bergerak di ranah masyarakat
sipil, tetapi juga membawa masyarakat sipil masuk ke ranah pemerintah daerah, untuk
terlibat langsung dalam proses pembuatan keputusan yang menghasilkan perubahan-
perubahan kebijakan dan pelayanan publik. Kedua, ANCORS membawa konsep democratic
local governance, yang di dalamnya hendak mendorong pemerintahan daerah yang lebih
inklusif, reponsif, bertanggungjawab dan partisipatif. Ketiga, ANCORS berupaya
menghubungkan antara pengorganisasian masyarakat dengan advokasi kebijakan publik
pemerintah daerah, melalui proses komunikasi, dialog dan duduk bersama.
Semua OMS kabupaten menunjukkan secara jelas pilihan dan penerapan strategi berkawan
dengan pemerintah daerah (engagement). Pada awalnya PUGAR, MASIF, BIMA, PERAK
MATARADJA dan lain-lain lebih memilih strategi “melawan” (konfrontasi) daripada strategi
bersenyawa dengan pemerintah. Mereka tidak masuk pagar pemerintah daerah atau duduk
bersama mendialogkan kebijakan, melainkan mereka tampil sebagai watchdog yang
mengungkap berbagai ketidakberesan pemerintah daerah, baik kebijakan yang salah urus
maupun praktik-praktik korupsi. Mereka menungkap ketidakberesan dan memperjuangkan
kebenaran dengan cara yang hard. Strategi melawan inilah yang membuat berang pejabat
daerah, seraya menuduh OMS sebagai oposisi atau provokator, meskipun seccara empirik
ketidakberesan terjadi dalam tubuh pemerintah. Karena itu yang terjadi adalah distrust
antara pemerintah daerah dan OMS.
Berbeda dengan tiga sejawatnya, LPPM lebih memilih jalur yang soft, yang sejak awal
memilih strategi berkawan (engagement) dengan cara melakukan penelitian, berkawan
dengan para pejabat pemerintah, menyusun naskah kebijakan, maupun secara langsung
memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah. Pada sebuah FGD evaluasi,
seorang staf LPPM berujar bahwa hubungan LPPM dengan pemda cukup “mesra”. Strategi
ini memang tidak mainstream dan terkesan elitis, tetapi LPPM secara sadar memilih jalur itu
karena ia yakin bahwa strategi berkawan akan lebih efektif untuk memperbaiki pemerintah
daerah.
Tentu strategi berkawan ini relevan dengan kondisi kekinian. Pemerintah daerah di berbagai
tempat sekarang pada umumnya tidak terlalu alergi pada kritik, dan menganggap OMS
sebagai kekuatan baru yang harus diperhitungkan. Pemda selalu mengakui keterbatasan
kemampuan dan energi untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam batas-batas tertentu,
pejabat daerah juga setuju dengan kritik yang dilontarkan oleh OMS, tetapi mereka juga
membutuhan solusi yang konkret dan tepat untuk memperbaiki keadaan. Demikian pidato
Bupati Aceh Besar, 4 Februari 2009 di Kota Jantho:
“Saya mengakui kemampuan pemkab Aceh Besar sangat terbatas, karena itu harus
menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk dengan para LSM. Saya
terbuka, tidak anti kritik dari LSM. LSM harus kita libatkan dalam dialog-dialog
kebijakan, memberikan masukan-masukan yang terbaik, dan saya berharap
dukungan yang besar dari LSM untuk memperbaiki Aceh Besar.”
Perubahan cara pandang dan sikap pemerintah daerah terhadap OMS yang lebih terbuka
secara tidak langsung mempunyai titik relevansi dengan strategi berkawan (engagement)
yang dibawa oleh program ANCORS. Konteks ini yang menjadi rintisan tumbuhnya mutual
trust dan pembukaan proses politik yang inklusif. Di satu sisi pemerintah daerah
memandang OMS sebagai potensi dan sekaligus juga membutuhkan kehadiran mereka, dan
di sisi lain ANCORS memmperoleh momen yang tepat untuk memasuki ranah pemerintahan
daerah, yang tidak hanya “melihat” jalannya pemerintahan atau “menyuarakan” aspirasi
publik dari luar, tetapi juga mempengaruhi secara dekat pengambilan kebijakan pemerintah
daerah. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa engagement merupakan proses dan
dorongan yang akan membentuk pemerintahan lokal dan layanan publik lebih responsif
kepada warga (Robert Putnam, 1993; Larry Diamond, 2003; Hans Antlov, 2003).
Dalam konteks politik yang semakin terbuka (inklusif), hubungan antara OMS (termasuk
para aktivisnya) dengan pemerintah daerah juga semakin terbuka dan berhubungan secara
dekat dan informal. OMS secara lebih mudah melakukan lobby dan dialog tentang sejumlah
hal, mulai dari pengaduan masyarakat sampai rekomendasi kebijakan, meski mereka masih
mengalami kesulitan menembus ruang-ruang penganggaran bagi partisipasi publik. Dalam
konteks program ANCORS, semua OMS mengambil inisiatif baru tentang reformasi
kebijakan (mulai dari ide tentang unit pengaduan masyarakat hingga qanun kesehatan),
yang dengan lancar bisa masuk ke tangan eksekutif dan legislatif. Karena begitu dekatnya
mereka dengan legislatif, misalnya, justru menciptakan ketergantungan legislatif pada OMS.
Dengan cara joke beberapa aktivis OMS berseloroh menirukan ungkapan anggota DPRK:
“Mana draft qanun yang kalian buat, bawa ini, agar saya teken”. Ungkapan ini memang
menunjukkan kedekatan antara OMS dengan parlemen, tetapi hal itu tampak melemahkan
komitmen etis parlemen, tanggung jawab politik mereka, dan menciptakan godaan bagi
OMS untuk mengambil alih peran-peran legislasi yang seharusnya dilakukan oleh parlemen.
Tetapi “berkawan” sebagai strategi baru bukanlah strategi tunggal yang ditempuh OMS.
Pengalaman PUGAR, misalnya, memberikan contoh baik, bahwa institusi yang mempunyai
kekuatan dari sisi pengorganisasian ini, menerapkan strategi secara situasional, tergantung
pada konteks dan peristiwa empirik yang terjadi. PUGAR tetap menggunakan strategi
“melawan” dan “berkawan”. Kalau menghadapi ketidakberesan dalam pelayanan publik dan
anggaran daerah, maka PUGAR tetap melakukan menerapkan strategi melawan dengan
cara watch dog, dan menunjukkan sisi-sisi ketidakberesan pada media. Tetapi kalau untuk
keperluan membangun atau memformulasikan kebijakan yang baik kedepan, PUGAR
bersedia duduk bersama – tetapi tetap bersikap independen dan kritis -- dengan
pemerintah daerah.
Agenda Kerja Advokasi
Agenda kegiatan advokasi tata pemerintahan lokal mencakup empat hal: manajemen
pengetahuan (penelitian, penyiapan bahan, publikasi); pendidikan atau pengembangan
kapasitas terhadap konstituen, pengorganisasian (pembentukan organisasi, kaderisasi,
pendampingan, pertukaran informasi, jaringan) dan advokasi kebijakan (koalisi kebijakan,
naskah kebijakan, dialog, lobby, dan sebagainya). Menurut teori dan praksis lama, advokasi
adalah mengorganisir orang banyak dan kemudian melakukan aksi kolektif menentang
pemerintah. Teori lama ini tidak mengenal manajemen pengetahuan seperti penelitian
untuk advokasi kebijakan, sebab penelitian adalah pekerjaan para akademisi yang sangat
elitis. Tetapi sekarang, advokasi berbasis penelitian diterima secara luas oleh NGOs sebagai
sebuah tindakan yang lebih meyakinkan kepada pembuat keputusan. Karena itu ANCORS
memasukkan penelitian itu menjadi salah satu agenda advokasi yang harus dipelajari dan
dijalankan oleh OMS mitra kabupaten.
Bagan 1
Alur dan logika kerja advokasi
yang dilakukan OMS melalui ANCORS
Penyiapan
kapasitas
internal
Kerja membangun
basis: voice, OMS masuk
pengetahuan, ke komunitas
legitimasi gampong
Melakukan Melakukan
penelitian pendampingan,
empirik diskusi komunitas
Kerja Diskusi publik Perluasan jaringan Kerja
teknokratis: membahas pengorganisasian
manajemen penelitian gerakan
pengetahuan
Menyiapkan Membangun
naskah koalisi dan dan
kebijakan dan kampanye media
legal drafting
Lobby dan
dialog
kebijakan
Kerja-kerja
politik
Pengesahan
dokumen kebijakan
(qanun/perbub)
Bagan 1 menggambarkan logika dan alur advokasi OMS yang baru (novelty) dibandingkan
dengan teori dan praksis lama. Skema rute atau alur advokasi yang ditempuh oleh OMS itu
berjalan secara sistematis dan komprehensif. Dalam bagan itu terlihat bahwa OMS
melakukan empat kerja besar yang saling berkaitan: (a) kerja membangun basis di
komunitas, baik untuk pembelajaran-pengatahuan, menggali voice masyarakat dan
membangun legitimasi OMS di hadapan masyarakat; (b) kerja-kerja teknokratis atau
manajemen pengetahuan melalui penelitian empirik yang tentu menggunakan metodologi
penelitian yang bersifat akademik, sekaligus juga menyiapkan naskah kebijakan; (c) kerja-
kerja pengorganisasian gerakan sebagai kelanjutan dari kerja-kerja di tingkat basis, yang
mencakup pengorganisasian komunitas dan perluasan (link up) jaringan pada skala yang
lebih luas sampai di level kabupaten; dan (d) kerja-kerja politik melalui lobby dan dialoh
untuk menghasilkan dan/atau mengesahkan kebijakan daerah (qanun atau peraturan
bupati).
Secara umum peran para pihak dalam advokasi ini tersaji dalam tabel 4.2. Semua pihak
terlibat dalam advokasi: majemen pengetahuan, pendidikan atau pengembangan kapasitas
konstituen; pengorganisasian, jaringan dan informasi dan advokasi kebijakan. Sebagai
implementing agency utama, YAPPIKA melakukan banyak hal meski tidak secara langsung
berhadapan dengan konstituen. Dalam hal manajemen pengetahuan, YAPPIKA m enyediakan
bahan pembelajaran, instrumen pengembangan kapasitas dan penelitian, jaringan keahlian
untuk mendukung program, dan publikasi. Dala pendidikan dan pengembangan kapasitas,
YAPPIKA melakukan pengembangan kapasitas manajemen keuangan pada ADF, manajemen
organisasi, pelatihan penelitian, penilaian tentang perkembangan kapasitas OMS dengan
TANGO. YAPPIKA juga menyiapkan kantor dan staf di Banda Aceh, yang bertugas
membangun komunikasi, jaringan, informasi, termasuk memberikan dukungan dalam
advokasi kebijakan, dengan cara mengisi ruang-ruang kosong advokasi; mendorong
terbentuknya koalisi kebijakan partisipatif pada level provinsi, misalnya koalisi Prolega dan
KKP.
Tabel 4.2
Peran para pihak dalam advokasi
Institusi Manajemen Pendidikan atau Organisasi, Advokasi kebijakan
pengetahuan pengembangan jaringan,
kapasitas informasi
konstituen
YAPPIKA Menyediakan Pengembangan Menyiapkan Mengisi ruang-ruang
bahan kapasitas kantor dan staf di kosong advokasi;
pembelajaran, manajemen Banda Aceh, yang mendorong
instrumen keuangan pada bertugas terbentuknya koalisi
pengembangan ADF, manajemen membangun kebijakan partisipatif
kapasitas dan organisasi, komunikasi, level provinsi. Misalnya
penelitian, pelatihan jaringan, koalisi Prolega dan
jaringan keahlian penelitian, informasi, dll. KKP.
untuk mendukung penilaian tentang
program, dan perkembangan
publikasi. kapasitas OMS
dengan TANGO
IMPACT Membangun Memberi layanan Mengorganisir Mendukung dan
sumber pelatihan fasilitator wilayah terlibat dalam koalisi
pengetahuan (manajemen untuk memberi advokasi lebel provinsi.
untuk CB, organisasi, pelatihan dan
pertukaran pengorganisasian pendampingan
pembelajaran, dan dan advokasi OMS. Juga terlibat
juga publikasi kebijakan) kepada dalam jaringan
media. lebel provinsi
Mempunyai tugas
melakukan
penelitian, tetapi
tidak berjalan.
ADF Mengembangkan Memfasilitasi Mendukung dan
bahan pengembangan terlibat dalam koalisi
pengetahuan kapasitas advokasi lebel provinsi.
tentang manajemen
manajemen keuangan para
keuangan mitra
PUGAR Melakukan Memberi pelatihan Membangun kader Melakukan wactdog
penelitian tentang seputar dan organisasi terhadap pelayanan
anggaran perencanaan dan komunitas publik dan anggaran
pendidikan dan penganggaran, berbasis gampong, daerah. Juga advokasi
kesehatan Aceh studi banding dan juga meperluas kebijakan daerah
Besar. magang di jaringan dan tentang anggaran
Sumedang gerakan pemuda- kesehatan-pendidikan,
mahasiswa di level termasuk mendesak
kabupaten daerah untuk
membuka partisipasi
publik dalam
pembahasan anggaran
MASIF Melakukan Menyampaikan
penelitian tentang rekomendasi untuk
pelayanan penyelesaian kasus-
pendidikan di Aceh kasus pendidikan dan
Besar, juga reformasi kebijakan
melakukan pendidikan
publikasi.
MATARADJA Melakukan Melakukan diskusi Mengoganisir Mendampingi
penelitian tentang komunitas tentang komunitas masyarakat untuk
pelayanan pelayanan beberapa advokasi pelayanan
administrasi, administrasi, studi gampong, menjadi publik, Inisiasi Unit
lomba karya tulis banding ke focal point Pengaduan
bagi siswa, Malang. jaringan advokasi Masyarakat,
publikasi media
dan buku
LPPM Melakukan Diskusi komunitas Mengorganisir Inisiasi draft Qanun
penelitian tentang dan publik secara komunitas, Pelayanan Kesehatan
pelayanan regular tentang menjadi focal Aceh Besar. Melalui
kesehatan pelayanan point advokasi proses dialog dan
kesehatan kesehatan, lobby, akhirnya Qanun
kampanye Kesehatan disahkan
kesehatan, oleh Pemkab Aceh
membentuk Koalisi Besar
Aceh Sehat.
Forum LSM Membangun Menjadi titik Advokasi good
pengetahuan simpul koalisi governance dan
tentang good advokasi level perdamaian.
governance dan provinsi. Melakukan advokasi
perdamaian, Penyebaran Prolega, KKP, dll.
publikasi dan informasi kepada
website. anggota,
mempertemukan
anggota dengan
donor
ACSTF Melakukan Mendukung dan
pengembangan terlibat dalam koalisi
kapasitas advokasi lebel provinsi.
kaderisasi dan
pers mahasiswa
Setiap OMS kabupaten mempunyai pengalaman yang berbeda-beda dalam advokasi
kebijakan dan pelayanan publik. PUGAR membentuk para kader gampong yang mempunyai
legitimasi di tingkat gampong. PUGAR melakukan pendidikan-pelatihan terhadap mereka,
dan juga membawa mereka ke Sumedang Jawa Barat untuk belajar tentang perencanaan
dan penganggaran partisipatif. Para kader ini semakin tahu tentang pelayanan kesehatan,
aturan-aturan pemerintah, Musrenbang, hak-kewajiban warga, APBD, Alokasi Dana
Gampong, perencanaan gampong, dana BOS dan seterusnya. Menurut pengakuan para
kader, semua itu barang-barang baru yang baru mereka ketahui setelah belajar bersama
dengan PUGAR. Di tingkat gampong, para kader melakukan pemantuan terhadap pelayanan
kesehatan dan pendidikan, seringkali juga membela warga yang dirugikan dalam hal
pelayanan publik oleh aparat pemerintah. Para kader tidak segan-segan melaporkan para
pelayanan di bawah (petugas puskesmas, bidang desa, kepala sekolah, dan sebagainya)
yang bermasalah kepada pejabat kabupaten yang berwenang. Mereka juga mendorong dan
mendampingi geuchik untuk menyelenggarakan Musrenbang dan menyiapkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Gampong.
Pengorganisasian PUGAR tidak hanya berhenti pada skala lokal, tetapi mengalami link up
dan scaling up yang lebih besar pada skala kecamatan, bahkan kabupaten. Para staf PUGAR
tidak perlu menjadi komandan lapangan untuk mengorganisir para pihak, baik pemuda
maupun mahasiswa. PUGAR cukup melakukan dorongan pada tokoh-tokoh atau kader-
kader kunci, dan merekalah yang bergerak membesarkan organisasi. Para kader itu antara
lain membentuk Front Mahasiswa an Pemuda Aceh Besar dan Jaringan Masyarakat
Pemantau Partisipatif, sebagai bentuk jaringan sosial mereka untuk saling belajar bersama,
tukar informasi, dan sebagai basis gerakan untuk berpartisipasi dalam tata pemerintahan
lokal.
Pendampingan dan kerja-kerja kader di tingkat gampong secara efektif melakukan advokasi
terhadap kasus-kasus pelayanan pendidikan dan kesehatan. Ada beberapa persoalan
penting komunitas yang diselesaikan, yaitu mengenai dana BOS dan pembiayaan yang
dikeluarkan oleh bidan desa setempat dalam membantu persalinan salah satu anggota
komunitas tersebut. Keberhasilan ini kemudian langsung direplikasi oleh Gampong Ruyung
dan Gampong Lamreh. Staf CO juga melibatkan kadernya dalam proses monitoring
penggunaan dana kesehatan dan pendidikan di wilayah masing-masing, setelah para kader
dibekali dengan pelatihan monitoring penggunaan anggaran. Temuan monitoring
diantaranya pemda belum merealisasikan pemberian beasiswa bagi murid kurang mampu,
kelemahan pelayanan kesehatan Puskesmas Kajhu, yaitu tidak ada perawat piket malam
padahal Puskesmas Kajhu buka 24 jam, dan tidak ada musrenbang kecamatan. Selanjutnya
temuan-temuan dibahas bersama dengan kelompok dampingan dan menghasilkan
kesepakatan untuk mempertanyakan tidak adanya musrenbang di tingkat kecamatan dan
rencana pembentukan simpul kader mulai dari tingkat kecamatan hingga pembentukan
simpul secara keseluruhan. PUGAR juga melibatkan perwakilan kader dalam penyusunan
rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dan telah menyerahkannya kepada
pihak eksekutif dan legislatif.
LPPM: institusi ini mempunyai ketekunan dalam manajemen pengatahuan dan kajian
kebijakan. Tetapi LPPM sebenarnya tidak terlalu elitis dan teknokratis, melainkan juga
mempunyai spirit belajar kepada masyarakat bawah. Penelitian dan diskusi kebijakan selalu
melibatkan komunitas grass roots. Meski tidak sekuat PUGAR dalam pengorganisasian,
LPPM juga melakukan pendampingan dan pendidikan terhadap kader-kader kesehatan di
beberapa gampong, yang membuat kader dan masyarakat semakin mengetahui tentang
hak-hak mereka di bidang pelayanan kesehatan, dan juga memperbesar harapan mereka
tentang perubahan pelayanan kesehatan.
LPPM melakukan penelitian di kecamatan di Aceh Besar, yakni Lhoong, Leupung, Mesjid
Raya, dan Ingin Jaya. Jumlah responden penelitian itu 100 orang per kecamatan. Indikator
penilaiannya ditinjau dari tingkat partisipasi masyarakat, kualitas kesehatan dan anggaran
untuk kesehatan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan, dengan menggelar diskusi
reguler, membangun aliansi, menggelar workshop, serta wawancara nara sumber.
Kesimpulan riset ini dipaparkan dalam seminar di Banda Aceh, dihadiri unsur Dinas
Kesehatan Aceh Besar dan sejumlah praktisi bidang kesehatan. Hasil riset yang disimpulkan
antara lain, perumusan kebijakan kesehatan dianggap sangat tidak partisipatif. Selain itu,
kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin sangat rendah dan minimnya
anggaran untuk tenaga kesehatan di desa-desa terpencil mengembangkan hasil-hasil
penelitian menjadi naskah kebijakan dan draft qanun kesehatan.
LPPM secara aktif melakukan diskusi publik, publikasi media dan membentuk Koalisi Aceh
Sehat untuk melakukan advokasi terhadap kesehatan. Ia tumbuh menjadi NGO yang
mempunyai trade mark sebagai pejuang kesehatan, karena pendampingan dan pendidikan
kritis yang mereka selenggarakan, penelitian dan advokasi di media. Kemudian LPPM
melakukan pekerjaan teknokratis menyiapkan naskah kebijakan dan draft qanun
kesehatan.Melalui berbagai diksusi, publiksi, lobby dan dialog, akhirnya draft ini ditetapkan
sebagai qanun kesehatan Kabupaten Aceh Besar.
MASIF: institusi ini sebenarnya mempunyai spirit “masyarakat partisipatif” yang terdiri dari
nelayan, petani, pemuda dan lain-lain. Tetapi karena keterbatasan energi, MASIF masuk dan
mendampingi beberapa gampong dan kecamatan yang mengalami kesulitan akses
transportasi ke Calang dan terutama kesulitan akses pendidikan. Di komunitas lokal ini
MASIF melakukan penelitian dan memperoleh data masalah-masalah pendidikan yang
cukup berharga untuk diskusi dan komunitas dan advokasi lebih lanjut. Tampaknya MASIF
tidak cukup intensif dalam melakukan pendampingan dan pengorganisasian, kecuali
mendirikan Sekolah Rakyat di dekat kantor MASIF sebagai tempat untuk memberi layanan
pendidikan kepada warga, baik pelatihan komputer maupun administrasi. Di level
kabupaten, MASIF mendorong dan mengambil inisiatif pembentukan Forum Masyarakat
Aceh Jaya (FORMAJA) yang dipimpin oleh Darwin Ismail, seorang panglima laut, sebagai
sang sekjen. FORMAJA sebenarnya dimaksudkan sebagai simpul pengorganisasian dan
gerakan yang lebih partisipatif. Tetapi sayangnya, FORMAJA tidak berjalan secara efektif.
MASIF membuat rekomendasi kebijakan berbasis penelitian antara lain: perbaikan akses
anak-anak sekolah ke SD dan SMP dengan cara pendirian atau pengadaan sekolah yang
dekat dengan perkampungan penduduk; realisasi komitmen anggaran pendidikan sebesar
20%; distribusi tenaga pendidikan yang merata; rekrutmen PNS lokal yang bersedia
mengabdi di pelosok gampong; pemberdayaan komite sekolah; dan pengembangan
pendidikan seni-budaya. MASIF bertindak sebagai focal point advokasi kebijakan dan
pelayanan pendidikan. Berbagai rekomendasi itu diperkaya dan dipertajam dalam semiloka,
dan juga dilanjutkan dialog maupun lobby-lobby ke dinas pendidikan maupun dewan.
Pemerintah daerah ternyata memberikan respons yang positif atas rekomendasi MASIF.
Rekomendasi mengenai akses segera dipenuhi, dengan cepat mendirikan SD dan SMP yang
mudah diakses warga. Sedangkan anggaran pendidikan 2008 telah mencapai 19,3% dari
target 20%.
MATARADJA: melakukan pendampingan komunitas di 6 gampong di 2 kecamatan, yang
membentuk 6 tim advokasi di setiap gampong. Melalui pendampingan ini MATARADJA
bersama-sama komunitas maupun tim advokasi mengidentifikasi masalah-masalah atau
keluhan masyarakat di bidang pelayanan administrasi. Perwakilan tim itulah yang kemudian
dibawa oleh MATARADJA untuk melakukan advokasi ke level yang lebih tinggi.
MATARADJA juga melakukan pendampingan dan pembelaan berbasis kasus. Sebuah contoh
pengalaman berharga adalah pendampingan MATARADJA terhadap para geuchik di
Kecamatan Kreung Sabba untuk memperoleh layanan PLN karena sudah sekian lama
gampong-gampong ini tidak teraliri listrik dari PLN. Mereka bersama-sama pergi ke PLN
Aceh Jaya untuk memperoleh keterangan, dan PLN memberi keterangan bahwa proyek PLN
di kawasan itu menjadi tanggung jawab BRR. Mereka pergi ke BRR Aceh Jaya. BRR Aceh Jaya
mengakui bahwa proyek listrik merupakan tanggungjawabnya, tetapi kebijakan ada pada
BRR di Banda Aceh. Tim advokasi itu kemudian disambungkan bicara per telpon dengan BRR
Banda Aceh, yang memperoleh keterangan cukup lengkap dan memberoleh jawaban pasti
bahwa proyek listrik akan segera ditangani.
Pengalaman ini menujukkan bahwa masyarakat bawah (gampong) sering menghadapi
masalah pelayanan, tetapi mereka tidak mempunyai informasi, kepada siapa mereka harus
mengadu dan bagaimana jalur dan langkah yang harus ditempuh. Ketika mereka
mengorganisir diri dan didampingi oleh MATARADJA, maka mereka secara terus-menerus
membicarakan berbagai masalah pelayanan publik, sekaligus bergerak untuk melakukan
advokasi.
Berdasarkan pengalaman pengorganisasian, pendampingan tim advokasi dan penelitiannya,
institusi ini menggagas dan melakukan advokasi tentang pembentukan Unit Pengaduan
Keluhan Masyarakat (UPKM). Ia menjadi focal point bagi advokasi perbaikan pelayanan
administrasi. MATARADJA terus-menerus melakukan diskusi publik, kampanye media,
semiloka, dan pendekatan dengan Bawasda untuk memperjuangkan keberhasilan UPKM.
Akhirnya pada tanggal 4 Desember UPKM ditetapkan secara resmi dengan Peraturan Bupati
Aceh Jaya.
LSPENA: memiliki struktur managemen program tersendiri untuk program ANCORS dimana
7 orang staf terlibat dalam pelaksanaan program. Sebelum terlibat dalam program ANCORS
LSPENA sudah melakukan kegiatan advokasi untuk bidang pelayanan publik. Selama
program ANCORS berjalan terjadi pergantian kepemimpinan lembaga yang sedikit banyak
mempengaruhi kinerja lembaga namun tidak terlalu besar dampaknya terhadap kemajuan
dan pencapaian program advokasi yang dilakukan. Melalui kemitraan dengan ANCORS
LSPENA memilih isu kesehatan sebagai isu utama dalam advokasi.
Managemen lembaga mengalami kemajuan dengan adanya dampingan dari fasilitator
IMPACT maupun yang ditugaskan oleh YAPPIKA dan ADF langsung seperti fasilitator untuk
mendampingi riset dan managemen keuangan. LSPENA termasuk OMS yang sudah cukup
punya pengalaman dalam upaya pengorganisasian masyarakat sekalipun skala
dampingannya kecil dan belum ada isu kebijakan yang diangkat sebagai agenda advokasi.
Kehadiran fasilitator wilayah IMPACT cukup membantu dalam peningkatan kapasitas staf
maupun lembaga terutama dalam kegiatan advokasi. Kepercayaan diri staf dalam
pengelolaan lembaga cukup baik sehingga pada saat lembaga ditinggalkan oleh Direktur
Eksekutifnya di tengah perjalanan program ANCORS hampir seluruh kegiatan yang
diagendakan tetap dapat dijalankan dengan baik.
Sama halnya dengan OMS lain di Aceh yang ikut dalam program ANCORS peningkatan
kemampuan LSPENA dalam managemen pengetahuan cukup menggembirakan. Walaupun
mereka sudah memiliki pengalaman sebelumnya dalam mengemas pesan dan
menyampaikan kegiatan program sekalipun hanya untuk kalangan terbatas, terutama untuk
konsumsi masyarakat sasaran dan lembaga pemberi dana. Melalui program ANCORS
kemampuan lembaga dalam mengemas informasi dan pengetahuan semakin meningkat.
Seperti halnya dengan mitra lain LSPENA mengikuti pelatihan pengembangan media
advokasi yang difasilitasi oleh IMPACT/YAPPIKA,antara lain melalui pengembangan media
audio-visual untuk advokasi. Hasilnya LSPENA sekarang memiliki kepercayaan diri untuk
menampilkan program mereka melalui video yang dapat digunakan juga untuk kampanye
publik sebagai bagian dari kegiatan advokasi.
LSPENA memilih isu kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sebagai fokus kegiatan
advokasinya. Sesuai dengan target yang sudah disepakati LSPENA juga mendahului
rancangan program advokasinya dengan melakukan riset kebijakan serta merumuskan
draft rancangan kebijakan yang terkait dengan pelayanan kesehatan minimum di wilayah
Bireun. Sejauh ini kerja mereka sudah mendapat dukungan yang cukup kuat dari lembaga
terkait, dimana Dinas Kesehatan bersedia menerima usulan mereka dan bekerja sama
menyusun agenda untuk membawa isu tersebut ke lembaga legislatif. Namun demikian,
dari wawancara tidak terungkap sejauh mana keterlibatan DPRD dalam tindak lanjut
pembicaraan untuk pengembangan rancangan kebijakan standar pelayanan minimum di
bidang kesehatan. Salah satu dampak nyata di tingkat praktis adalah perbaikan fasilitas dan
pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit daerah yang terjadi karena persuasi dan lobby
intensive tidak hanya oleh LSPENA tetapi juga oleh kelompok masyarakat dampingan.
BIMA. BIMA belum lama berdiri dibandingkan dengan banyak OMS lain di Aceh. Mereka
didirikan oleh sekumpulan pemuda yang aktif di KNPI dan tertarik pada isu-isu social
terutama paska-konflik. Sebelum ikut dalam program ANCORS lembaga ini belum punya
pengalaman mengelola organisasi dengan baik dan tidak memiliki pengalaman merancang
maupun melaksanakan program advokasi yang berkaitan dengan kebijakan publik. Melalui
diskusi dan kajian awal mengenai situasi di Bireun BIMA memutuskan untuk memfokuskan
program advokasinya dalam kebijakan pendidikan, mengingat bahwa sebagian personelnya
berasal dari kalangan perguruan tinggi baik yang masih sedang menuntut ilmu maupun
menjadi pendidik di sekolah menengah.
Kondisi awal, sebelum mengikuti program ANCORS, BIMA menjalankan managemen
organisasi secara sederhana dan tidak mengikuti aturan standard berorganisasi karena
berawal dari inisiatif sekumpulan pemuda yang memiliki kepedulian terhadap isu social
tetapi tanpa pengalaman berorganisasi yang terstruktur maupun sistematis. Berawal dari
gerakan mahasiswa pendekatan yang dilakukan dalam mengusung isu-isu sosial bersifat
sporadis dan frontal serta tidak didukung oleh bukti-bukti maupun fakta yang akurat
berbasis riset untuk mendukung argumen yang mereka kemukakan. Mereka juga tidak
memiliki pengalaman memadai dalam melakukan pendampingan langsung di tingkat basis,
tidak memahami strategi maupun pendekatan pengorganisasian masyarakat maupun
kemampuan untuk memfasilitasi diskusi dan presentasi serta lobby dengan pemerintah.
Pada akhir program, secara kelembagaan lebih terstruktur dan terarah dengan pembagian
tugas dan tanggung jawab yang jelas antar personel. Kemampuan managemen dan
organisasi yang cukup merata membangun kepercayaan diri staf lembaga untuk
menjalankan program dan organisasi bahkan setelah terjadi kekosongan kepemimpinan.
Setelah beberapa kali berganti direktur BIMA memutuskan untuk mengelola lembaga
melalui kepemimpinan kolektif dimana salah satu manager bertindak sebagai coordinator
dan pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah sesuai kesepakatan bersama.
Model pengelolaan organisasi semacam ini berjalan cukup baik di BIMA karena hampir
semua stafnya punya latar belakang yang sama dan usia yang relatif tidak jauh berbeda satu
sama lain. Secara khusus BIMA mengalami peningkatan kapasitas internal lembaga yang
cukup signifikan dalam beberapa hal berikut:
BIMA mengalami kemajuan cukup pesat dalam kemampuan mengemas isu yang diangkat
dalam media yang mudah dipahami dan diterima oleh berbagai kalangan. Mereka mampu
menggunakan media audio visual untuk merekam perjalanan program, mulai dari
penggalian masalah, proses pendampingan masyarakat, pemaparan kegiatan advokasi yang
dilakukan dan penyajian hasil advokasi yang terjadi di tingkat masyarakat serta dukungan
yang disampaikan oleh pihak pembuat kebijakan. Penggunaan teknologi media
memudahkan BIMA untuk mengorganisir masyarakat, menyampaikan pesan-pesan advokasi
dan menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk mendorong perubahan kebijakan
pendidikan yang diharapkan di Kabupaten tempat mereka bekerja. Kepekaan mereka
untuk mengangkat isu dengan menggunakan salah satu model dari masyarakat dampingan
mereka membuat penyampaian pesan menjadi sangat kuat dan mampu membuat berbagai
pihak menunjukkan minat dan komitmen yang tinggi untuk memperjuangkan hak
mendapatkan pendidikan yang memadai bagi semua anak usia sekolah. Penyampaian
pesan yang dikemas dalam bentuk film juga memudahkan BIMA untuk melakukan lobby
dengan lembaga pemerintah terkait dan pihak legislatif yang akan membahas draft
rancangan qanun pendidikan untuk wilayah Bireun.
Di tingkat komunitas dampingan, BIMA mengorganisir masyarakat untuk bekerja sama
mencari jalan keluar untuk permasalahan yang mereka hadapi dan prioritaskan sebagai isu
yang harus ditangani selama masa pelaksanaan program. Kelompok masyarakat dampingan
meningkat kepercayaan dirinya untuk turut serta secara aktif menangani permasalahan
yang dihadapi dengan menggunakan sumber daya secara mandiri. Kelompok masyarakat
juga mampu mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi dengan baik kepada pihak
pemerintah dan pihak legislatif, dan mereka memiliki kepercayaan yang lebih tinggi untuk
berhadapan dengan pemerintah untuk menyampaikan pendapat dan harapan mereka
secara langsung. Masyarakat dampingan seperti di Alue Limeng menyampaikan bahwa
berkat dampingan dari BIMA mereka mampu untuk menangani masalah dengan upaya
sendiri.
BIMA memilih isu pendidikan sebagai isu prioritas dalam advokasi kebijakan di wilayah
Bireun. Dengan menggunakan hasil kajian dan masukan langsung dalam pendampingan
kelompok masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kampung BIMA mengembangkan strategi
dan pendekatan yang berbasis informasi di tingkat Kabupaten. Dampingan yang diberikan
oleh fasilitator wilayah berhasil membangun kepercayaan diri lembaga maupun staf
program untuk melakukan pendekatan dan kampanye isu kebijakan pendidikan ke lembaga
pemerintah terkait.
Kegiatan advokasi diawali dengan penguatan basis di tingkat kampung melalui
pengorganisasian masyarakat, identifikasi masalah, menggalang dukungan di lembaga
dengan pendekatan individu dan menyusun agenda advokasi yang didukung oleh media dan
data yang akurat. BIMA berhasil mengangkat isu pendidikan sebagai isu actual yang dibawa
ke tingkat kebijakan dengan penggunaan film documenter sebagai sarana advokasi.
Gambaran masalah dan keterlibatan masyarakat dalam menangani masalah mendorong
terjadinya dialog dan diskusi public di kalangan eksekutif dan juga lembaga legislatif.
Contoh kasus di Alue Limeng yang direkam dalam bentuk film pendek mendorong upaya
advokasi kebijakan di tingkat Kabupaten mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari
lembaga-lembaga terkait. Sebagai contoh, pembangunan sekolah MI yang dimulai oleh
masyarakat secara mandiri akhirnya mendapat dukungan dari anggota DPRD Bireun yang
kemudian mendorong Departemen Agama untuk juga memberikan dukungannya dan
kemudian juga didukung melalui dana pembangunan desa dari Pemda Kabupaten Bireun.
BIMA menggunakan komite sekolah yang ada di masyarakat sebagai forum untuk
mendorong kepedulian masyarakat dan berbagai pihak terkait dalam memperjuangkan
pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak di masyarakat dampingan. Bekerja sama dengan
jaringan OMS lain yang ada di Bireun mereka berhasil memfasilitasi terselenggaranya
pertemuan geuchik sekabupaten Bireun melibatkan lebih dari 700 geuchik dari seluruh
Kecamatan. Pertemuan tersebut membahas Anggaran Dana Gampong yang akan
dikucurkan oleh Pemerintah Propinsi NAD sebagai bantuan langsung ke pedesaan untuk
mempercepat pembangunan kampung. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan
antar gampong untuk mendukung program pembangunan Kabupaten serta mendukung
keberhasilan Pemilu mendatang selain juga mendiskusikan upaya peningkatan
kesejahteraan perangkat gampong. Sebagai hasilnya pemda Kabupaten sepakat untuk
mengalokasikan sebagian dana anggaran daerah untuk melengkapi fasilitas kepala gampong
dengan penyediaan alat transportasi untuk keperluan dinas. Saat ini hampir semua Geuchik
sudah memiliki kendaraan dinas untuk menunjang tugas dan kegiatan mereka.
PERAK. PERAK merupakan salah satu OMS di Pidie yang sudah aktif dalam pendampingan
masyarakat di masa konflik bekerja sama dengan beberapa LSM internasional dalam
mengangkat isu perlindungan kemanusian (Humanitarian Protection) terutama untuk
korban konflik. Mereka juga terlibat dalam aksi kemanusiaan paska-tsunami dan juga
kegiatan advokasi dalam kaitannya dengan transparansi bantuan kemanusian. Paska konflik
PERAK terlibat dalam program reintegrasi dan beberapa stafnya memutuskan untuk terlibat
dalam politik aktif baik sebagai calon legislatif dan aktifis partai politik maupun sebagai
eksekutif di lembaga pemerintahan. Keterlibatan staf senior dalam aktifitas politik
mendorong terjadinya regenerasi kepemimpinan dalam lembaga. Di satu sisi hal ini
memberikan kesempatan kepada staf junior untuk memimpin lembaga sekalipun di sisi lain
belum terlihat adanya terobosan baru dalam pengembangan program mandiri di lembaga.
Hal mana terungkap dalam diskusi dengan tidak adanya rencana yang jelas sesudah
program ANCORS berakhir.
Secara organisasional, PERAK cukup berpengalaman dalam pengelolaan program dan
managemen kelembagaan. Kehadiran personel senior dan junior memungkinkan terjadinya
peralihan peran dan tanggung jawab yang berkesinambungan sehingga tidak terjadi
kekosongan dalam kepemimpinan dan managemen. Program ANCORS digunakan sebagai
sarana untuk melatih staf junior sehingga memiliki kemampuan yang memadai dalam
pengorganisasian masyarakat serta kegiatan advokasi. Semakin banyaknya staf yang
memiliki kemampuan untuk melakukan lobby dan negosiasi dengan lembaga pemerintahan
dan pembuat kebijakan membuat posisi lembaga lebih kuat dalam melakukan kegiatan-
kegiatan advokasi. Peluang lain juga muncul dengan adanya hubungan personal yang cukup
kuat dengan pihak eksekutif pemerintahan dimana salah seorang staf yang pernah menjadi
direktur PERAK menduduki jabatan wakil Bupati di Kabupaten Pidie.
PERAK mempunyai kemampuan dan pengalaman yang cukup baik dalam mengembangkan
sistem pengelolaan informasi dan pengetahuan kerja advokasi. Pengalaman mereka dalam
berbagai program advokasi persuasive membantu mereka mengembangkan lebih jauh
keahlian dalam pengelolaan data dan informasi yang dibantu oleh program ANCORS.
PERAK sudah memiliki pengalaman yang cukup baik dalam pengorganisasian masyarakat
baik untuk program pengembangan pedesaan maupun advokasi di bidang yang lain.
Program ANCORS membantu PERAK untuk lebih jauh meningkatkan kapasitas stafnya
terutama yang baru bergabung dalam mengorganisir kelompok masyarakat, memfasilitasi
pertemuan dan diskusi serta dialog kebijakan publik berkaitan dengan isu administrasi
kependudukan. Keberhasilan PERAK dalam mengorganisir masyarakat terbukti dengan
keberhasilan mereka untuk meloloskan qanun administrasi kependudukan di tingkat
legislatif. Bersama-sama dengan kelompok masyarakat dampingan mereka melakukan
pendekatan kepada Dinas Kependudukan dan BPS Kabupaten untuk mendiskusikan
rancangan qanun adminduk Kabupaten.
Advokasi kebijakan bukan merupakan hal baru bagi PERAK, namun dengan banyaknya staf
senior yang meninggalkan lembaga dibutuhkan pendekatan baru untuk meningkatkan
kemampuan staf dalam advokasi. Kehadiran fasilitator wilayah yang ditugaskan IMPACT
terbukti sangat membantu PERAK dalam mendidik staf junior untuk melakukan advokasi
kebijakan terhadap lembaga legislatif maupun dinas terkait. Diawali dengan riset tentang
kependudukan kemudian pengembangan data dasar berkait dengan adminduk,
pengorganisasian kelompok masyarakat untuk kampanye pentingnya administrasi
kependudukan, pendampingan masyarakat dalam pemahaman jalur administrasi
kependudukan dan pendampingan perolehan dokumen administrasi kependudukan seperti
kartu tanda penduduk (KTP) dan surat kenal lahir/akte kelahiran.
PASKAH. PASKAH merupakan salah satu OMS yang sudah cukup lama berdiri di Pidie/Bireun
dan sudah aktif dalam program-program pendampingan masyarakat terutama di bidang
pengembangan ekonomi sejak masa konflik. Sekalipun situasinya cukup sulit di masa
konflik PASKAH masih dapat melakukan kegiatan di komunitas pedesaan melalui program
pengembangan ekonomi perempuan yang menjadi korban konflik, kemudian mempelopori
kegiatan paska tsunami dan paska konflik bekerja sama dengan banyak OMS internasional
maupun lembaga internasional. PASKAH memiliki kepemimpinan yang cukup kuat dengan
jaringan yang cukup luas di tingkat Kabupaten, propinsi dan nasional. Lembaga ini juga
memiliki pengalaman advokasi yang cukup di bidang kesetaraan gender, perlindungan
kemanusiaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Kemitraan dengan ADF dan IMPACT
melalui program ANCORS dilakukan sejalan dengan beberapa program kemitraan lain yang
sedang berlangsung melalui dukungan antara lain Oxfam Internasional, UNDP dan CIDA.
PASKAH sudah memiliki pengalaman cukup banyak dalam pengelolaan program advokasi
praktis, baik secara persuasive maupun frontal. Keberadaan aktifis senior sebagai eksekutif
lembaga memperkuat keberadaan PASKAH sebagai lembaga yang menjadi acuan banyak
kalangan OMS dalam agenda pembangunan daerah. Pengalaman mereka dalam
pembangunan masyarakat pedesaan membangun kepercayaan lembaga dana untuk
mendukung program-program yang mereka kembangkan. Kemitraan dengan ADF dalam
program ANCORS memperkuat kapasitas lembaga dari sisi pengelolaan keuangan, focus
program advokasi dan pelatihan staf junior dalam melakukan pengorganisasian masyarakat
serta lobby dan negosiasi dengan lembaga pemerintahan untuk bidang kesehatan. ANCORS
juga mendorong PASKAH untuk mengembangkan kemampuan lembaga dalam melakukan
riset sebagai acuan dasar untuk mengembangkan agenda advokasi.
Sekalipun terbatas sebelum menjadi mitra program ANCORS PASKAH sudah mendasarkan
kerja advokasinya melalui kajian isu secara sederhana untuk mendukung argumen advokasi
dengan lembaga pemerintah dan pembuat kebijakan. Kemitraan dengan ANCORS
mendorong mereka melakukan kajian dan riset data dengan lebih serius dan terarah, dan
menuangkan hasil kajian dalam laporan yang lebih terstruktur dan lebih mudah diterima
oleh para pihak. PASKAH mempelajari dengan seksama proses penyelenggaraan ASKESKIN,
kerangka hukum yang mendasari pelaksanaannya dan proses serta mekanisme penanganan
Askeskin di tingkat masyarakat. Dokumentasi dan pemahaman mengenai mekanisme
Askeskin membantu PASKAH untuk mengembangkan agenda yang tepat dalam
memperjuangkan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai bagi
masyarakat miskin.
Keikutsertaan dalam program ANCORS meningkatkan kepercayaan diri PASKAH dalam
melakukan program advokasi. Keberadaan lembaga yang sudah cukup dikenal oleh
kalangan pemerintahan dan masyarakat dampingan memudahkan PASKAH untuk
mengembangkan agenda advokasi dan menentukan pendekatan serta strategi yang tepat
dalam mengusung isu jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pendampingan fasilitator
wilayah dari IMPACT membantu mempertajam kerangka kerja dan strategi advokasi yang
mereka lakukan.
PASKAH memiliki kedekatan yang cukup baik dengan masyarakat di beberapa Kecamatan
dan desa karena kegiatan mereka yang sudah cukup lama dalam pengembangan
masyarakat pedesaan. Sebagaimana dengan mitra ANCORS lain PASKAH memulai
pengorganisasian masyarakat untuk advokasi program kesehatan Askeskin di 4 kecamatan
yang meliputi 8 desa. Pada perkembangannya karena isu yang diangkat merupakan isu
yang dirasakan penting manfa’atnya bagi masyarakat lebih banyak masyarakat di desa lain
tertarik untuk ikut bergabung dalam program advokasi Askeskin tersebut. Sehingga pada
saat program ANCORS berakhir PASKAH memiliki sekitar 170 desa dampingan yang tertarik
ikut dalam program Askeskin.
PASKAH melakukan advokasi kebijakan dengan mengembangkan draft standard pelayanan
minimum kesehatan bagi Kabupaten. Melalui kelompok dampingan mereka berhasil
memfasilitasi salah satu kasus sebagai pilot untuk menguji kebijakan pelayanan publik di
bidang kesehatan untuk masyarakat miskin pemegang kartu Askeskin. Dalam contoh kasus
tersebut, seorang pasein pemegang kartu Askeskin dirujuk untuk mendapatkan pelayanan
standard penyakit kronis bermula dari pelayanan di puskesmas, kemudian dirujuk untuk
mendapatkan pelayanan di rumah sakit umum Kabupaten, selanjutnya ke rumah sakit
umum di tingkat propinsi dan terakhir mendapat pelayanan medis spesialis di Jakarta.
Pendampingan pasein dari keluarga miskin hingga mendapat pelayanan medis yang
memadai di tingkat nasional, menunjukkan bahwa pemegang Askeskin berhak untuk
mendapatkan pelayanan pengobatan yang memadai untuk penyakit yang mereka derita
dengan subsidi kesehatan yang dianggarkan oleh pemerintah.
Keberhasilan contoh kasus tersebut mendorong PASKAH untuk bekerja lebih intensif
dengan pembuat kebijakan guna meninjau kembali perencanaan dan penganggaran untuk
kesehatan bagi orang miskin. Pendekatan PASKAH untuk mengubah kebijakan tidak dengan
serta merta menyodorkan draft rancangan qanun untuk kesehatan tetapi dengan mereview
SPM kesehatan tingkat nasional dan menyesuaikannya dengan konteks local. PASKAH
mengajukan usulan draft SPM Kesehatan kepada Dinas Kesehatan yang sejauh ini
menyambut baik gagasan PASKAH dan pengorganisasian di tingkat masyarakat – dan pada
akhir program usulan draft SPM yang dibuat masih didiskusikan dengan pihak eksekutif
sebelum diajukan ke tingkat legislatif.
Semua OMS mitra melakukan penelitian empirik sebagai basis pengetahuan dan data
(evidence based) untuk advokasi kebijakan. YAPPIKA secara langsung menyiapkan tim untuk
mendampingi OMS dalam menyiapkan dan melakukan penelitian. Tabel 4.3 menampilkan
tema, pertanyaan dan hasil penelitian mereka.
Tabel 4.3
Hasil-hasil penelitian yang dilakukan OMS
PERTANYAAN KUNCI
MITRA PENELITIAN TEMUAN-TEMUAN PENELITIAN
PASKA Bagaimana pelayanan Pelayanan kesehatan saat ini khususnya bagi masyarakat
pemerintah terhadap miskin masih jauh dari yang diharapkan. Puskesmas terdekat
pengguna kartu berjarak 15 km dengan melalui jalan yang berbukit dan
askeskin? sangat buruk. Sehingga akses layanan kesehatan sangat sulit
Bagaimana layanan untuk diperoleh. Kematian akibat terlambatnya penanganan
kesehatan yang medis adalah hal lumrah yang sering dijumpai, khususnya
diberikan pemerintah di ibu-ibu yang melakukan proses persalinan.
desa-desa terpencil yang Kinerja tenaga medis yang ada sangat memprihatinkan.
jauh dari segala bentuk Bidan desa sebagai tenaga medis ujung tombak tidak
akses informasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab dengan semestinya.
transportasi? Bides tidak melakukan kunjungan ke desa-desa binaanya.
Sosialisasi merupakan masalah yang paling mendasar,
karena banyak masyarakat yang belum mengetahui fungsi
dan cara berobat menggunakan kartu askeskin. Terbukti dari
banyaknya kasus masyarakat berobat ke Rumah Sakit
Kabupaten tanpa membawa persyarakat/rujukan dari
Puskesmas sehingga ditolak oleh RSU. Sosialisasi ini menjadi
tanggung jawab pemerintah yang harus segera
ditindaklanjuti agar tidak terjadi lagi kesimpang-siuran
dalam proses pengobatan menggunakan kartu askeskin.
PUGAR Bagaimana alokasi Kesehatan:
anggaran untuk sektor Alokasi anggaran untuk sektor kesehatan belum mencapai
pendidikan dan 10%.
kesehatan? Sarana dan prasarana, obat-obatan serta fasilitas lainnya
Bagaimana mutu belum memadai.
layanan pendidikan dan Jumlah bidan masih kurang.
kesehatan? Penyakit epidemi (malaria) belum bisa teratasi.
Apa saja kelemahan di Gizi buruk belum teratasi.
sektor pendidikan dan Jumlah kematian ibu dan anak masih tinggi.
kesehatan? Program-program yang dibiayai dengan APBD belum cukup
Bagaimana tingkat untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
kepedulian pemerintah
dan masyarakat atas dua Pendidikan:
sektor tersebut? Alokasi APBD untuk sektor pendidikan belum sesuai dengan
Bagaimana tingkat UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang memandatkan
partisipasi masyarakat 20%.
dalam proses Program-program yang telah disusun dalam bidang
penganggaran? pendidikan belum mampu menjawab kebutuhan untuk
menstandarkan pendidikan di Kabupaten Aceh Besar.
Sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan lainnya
belum memadai.
Mutu tenaga pendidik masih rendah.
Kesejahteraan tenaga pendidik masih rendah.
Prosentase anak putus sekolah besar.
Akses pendidikan untuk sebagian masyarakat masih sulit
karena jarak yang jauh.
Keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam membangun
pendidikan masih rendah.
Pendidikan dan Kesehatan:
Secara umum biaya aparatur dalam APBD Aceh Besar masih
lebih besar prosentasenya daripada biaya publik.
Berdasar laporan kader, tidak ada perubahan kondisi dalam
sektor pendidikan dan kesehatan dari Juni hingga Desember
2007.
YPSDI Apa saja faktor-faktor Ruang partisipasi masyarakat secara formal dalam
yang mempengaruhi perumusan kebijakan sangat terbatas.
partisipasi masyarakat Pengetahuan masyarakat tentang hak sebagai warga negara
laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan
dalam penyelenggaraan pendidikan masih rendah.
pendidikan di Aceh Proses pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan
Besar? pendidikan masih sangat minim. Seharusnya masyarakat
Bagaimana kinerja harus dilibatkan tidak hanya dalam pembiayaan tetapi juga
komite sekolah dalam dalam penyusunan kurikulum.
meningkatkan kualitas
partisipasi masyarakat?
Sejauhmana peran
komite sekolah dalam
mendorong transparansi
dan akuntabilitas
anggaran APBS dalam
penyelenggaraan
pendidikan?
MATARADJA Bagaimana kemampuan Interaksi antara pemberi layanan dengan penerima layanan
pemerintah dalam di Kabupaten Aceh Jaya masih sangat kurang, khususnya
melaksanakan kegiatan kelompok perempuan. Hal ini disebabkan kurangnya
administrasi publik kesadaran serta keengganan masyarakat untuk
secara efisien, berhubungan dengan pemberi layanan. Selain itu juga
berkeadilan dan bersikap karena kebiasaan masyarakat yang mendelegasikan
responsif terhadap kewajibannya pada orang lain.
kebutuhan masyarakat? Ketidakdisiplinan pemberi layanan merupakan salah satu
Apakah praktek Korupsi, penyebab kurang lancarnya pengurusan layanan
Kolusi, dan Nepotisme administrasi publik di Kabupten Aceh Jaya. Disisi lain
(KKN) masih terus pemahaman masyarakat tentang jadwal kerja aparatur
menggurita dalam pemberi layanan juga masih sangat terbatas.
kehidupan sejumlah Diskriminatif, tidak transparan dan ketidakpastian hukum
instansi pemerintah baik masih menggurita di ranah layanan publik di Kabupaten
yang ada di kabupaten Aceh Jaya. Kondisi ini diperparah oleh adanya kebijakan
maupun di kecamatan- layanan administrasi publik yang menambah rumit pola
kecamatan? kerja itu sendiri.
Sarana dan prasarana tidak dapat dijadikan alasan terjadinya
kondisi carut-marut layanan administrasi publik, begitu juga
dengan kapasitas aparatur yang mendapat dukungan dari
para pihak di Kabupaten Aceh Jaya. Persolalan keterbatasan
sumber daya manusia merupakan bagian penting yang harus
diperhatikan, mengingat Kabupaten Aceh Jaya masih sangat
muda.
Keluhan/komplain masyarakat saat ini tidak tertampung
dengan jelas serta tidak ada tindak lanjut dari penerima
keluhan. Sementara aturan baru pemda yang dibuat tidak
dapat difungsikan secara optimal.
PAPAN Bagaimana kondisi mutu Terjadi ketidakseimbangan penempatan guru oleh
pendidikan di Aceh Barat? pemerintah, dimana untuk tingkat SMA/SMK/MA di desa
Bagaimana peran terjadi kekurangan hingga 150 guru dan untuk SMP/MTs
pemerintah dalam kekurangan 102 guru. Sementara di kota jumlah guru
mengoptimalisasi mutu berlebih.
pendidikan dan penempatan Prasarana untuk mendukung laboratorium dan
tenaga pendidik? perpustakaan masih sangat kurang.
Menurunnya nilai siswa pada bidang mata pelajaran
tertentu baik di tingkat SLTA maupun SLTP.
RTA Bagaimana kualitas Sarana & prasarana yang telah ada perlu perawatan secara
pendidikan dilihat dari kontinyu agar selalu bersih dan nyaman.
persoalan Sumber Daya Sarana & prasarana yang diperlukan masih terbatas.
Manusia (guru) Kualitas SDM pendidik rendah.
menyangkut latar Kekurangan tenaga pendidik (guru) terutama bidang khusus
belakang pendidikan, Guru belum disiplin.
kedisiplinan, metode Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat secara formal
mengajar, dan dalam perumusan kebijakan.
pemerataan guru di Ketidakmengertian masyarakat akan hak-haknya sebagai
daerah? warga negara dalam pendidikan.
Bagaimana sarana dan Komite sekolah sebagai wadah wali murid serta masyarakat
prasarana seperti untuk berpartisipasi dalam penyelengaraan pendidikan
gedung, kelas, dan alat masih minim. Demikian juga dalam kepengurusan
pendukung lain? masyarakat belum terlibat secara penuh.
Bagaimana partisipasi Anggaran pendidikan belum mengarah untuk meningkatkan
masyarakat menyangkut mutu pendidikan.
kesadaran atas hak-hak
dasar, yaitu hak
mendapatkan
pendidikan, keterlibatan
dalam kebijakan
pendidikan seperti
pengganggaran dan
kurikulum pendidikan?
Bagaimana anggaran
pendidikan dilihat dari
alokasi dan politik
anggaran pemerintah
untuk pendidikan?
DAUN Bagaimana kondisi Belum ada tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kesehatan
kualitas layanan RI Nomor:1457/MENKES/ SK/X/2003 tanggal 10 Oktober
kesehatan di Singkil? 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Bagaimana alokasi Kabupaten/Kota di Aceh Singkil. Hal ini terlihat dari belum
anggaran kesehatan di adanya Qanun Standar Pelayanan Minimal di Aceh Singkil
singkil? yang seharusnya menjadi indikator untuk pelayanan
Bagaimana kondisi para kesehatan.
medis yang Petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan masih
mendukungnya? berprilaku kurang memuaskan bagi masyarakat (pasien) dan
terkesan pilih kasih.
Alokasi anggaran kesehatan belum mencapai 15% dari total
APBD. Penyebab utama hal ini adalah masih lemahnya
pemahaman legislatif terhadap kebutuhan mendesak untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan, belum sepahamnya
pihak eksekutif dengan legislatif dalam merespon masalah
kesehatan, dan banyaknya kepentingan politik yang
berlawanan sehingga anggaran jauh dari harapan.
Kekurangan tenaga kesehatan (dokter) sehingga pelayanan
kesehatan di puskesmas-puskesmas tidak maksimal. Selain
itu kebanyakan dokter merangkap sebagai Kepala
Puskesmas sehingga sangat banyak aktifitas di luar
puskesmas.
PERAK Bagaimana kewenangan Bupati memiliki kewenangan yang besar dalam mengatur
dalam kebijakan administrasi publik sebagaimana yang diatur dalam UU
administrasi publik? 11/2006 tentang Kependudukan, yaitu pada Bab. XXVIII,
Bagaimana sikap dan pasal 212 ayat (2) dan (3).
kebijakan pemerintahan Pemda Pidie tidak membuka ruang atau akses bagi
di Kabupaten Pidie masyarakat supaya memanfaatkan momen untuk
dalam menyikapi berpartisipasi penuh.
layanan administrasi Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati/Wakil Bupati
publik pasca tsunami? memiliki inovasi, kreatif dalam hal kebijakan, sehingga tidak
kaku dengan aturan-aturan yang ada, tidak mesti menunggu
adanya pembahasan dulu di DPRK kalau itu demi
kepentingan rakyat.
DPRK Pidie sepakat untuk tidak mempolitisasi kepentingan
rakyat.
LSPENA Bagaimana standar Perlu adanya qanun kesehatan untuk menjamin pemenuhan
pelayanan yang hak-hak dasar kesehatan masyarakat.
diberikan kepada Pihak legislatif dan eksekutif Kabupaten Bireuen belum
masyarakat pedesaan menyusun qanun yang mengatur tindakan pelayanan
dan perkotaan, antara kesehatan sehingga arah kebijakan di tingkat kabupaten
puskesmas dan Rumah hanya terfokus pada pengawasan, pengontrolan serta
Sakit? implementasi dari program yang dituangkan dalam APBK.
Sejauhmana penerapan Sementara pelibatan masyarakat dalam proses penyadaran
standar pelayanan dan perencanaan kesehatan tidak terealisasi semestinya. Ini
kesehatan mampu membuktikan perlunya tim khusus dalam mengelola
berjalan ditinjau dari managemen perencanaan kesehatan untuk menjamin
ratio dan sebaran unit pemenuhan hak-hak dasar kesehatan masyarakat, serta
layanan serta tenaga perlunya persentase anggaran kesehatan yang dimuat dalam
medis yang dimiliki? qanun guna mendorong peningkatan fasilitas dan SDM baik
Bagaimana penerapan secara kualitas maupun kuantitas agar lebih sistematis dan
kebijakan standar terukur.
pelayanan minimal
berkaitan dengan
perencanaan,
penganggaran dan
pelibatan masyarakat
serta kemampuan
petugas kesehatan
dalam berbagai aspek?
BIMA Bagaimana alokasi Pemerintah kabupaten Bireuen belum memprioritaskan
anggaran pendidikan anggaran pendidikan khusus untuk masyarakat miskin.
bagi masyarakat, Hanya 9,66% dari dana pendidikan (15,013 Milyar) untuk
khususnya masyarakat biaya publik atau dana yang diserap oleh masyarakat.
miskin? Prosedur penentuan anggaran seharusnya melalui
Bagaimana proses- musrenbang tetapi Kabupaten Bireuen tidak pernah
proses pengganggaran melakukan musrenbang sehingga keterlibatan masyarakat
dan pengawasannya? sangat minim.
Bagaimana distribusi Pemerataan dan distribusi sarana pendidikan di Kabupaten
sarana pendidikan? Bireuen masih sangat jauh dari harapan, dimana
infrastruktur tidak memenuhi standar pelayanan, kondisi
jalan buruk, dan alat transportasi di daerah pedalaman tidak
tersedia. Gedung sekolah tidak layak dan bahkan di
beberapa lokasi masih belajar di bawah pohon.
Perpustakaan tidak mampu menyediakan buku pelajaran
pokok. Rasio guru dan murid melebihi rasio standar (1 : 20).
MASIF Bagaimana gambaran Alokasi anggaran pendidikan tidak sesuai dengan peraturan.
peta kebijakan dan Hal ini dapat dilihat pada APBK tahun 2007, alokasi anggaran
alokasi anggaran pendidikan sangat memprihatinkan, hanya 10,3% dari APBK
pendidikan di Kabupaten atau senilai Rp. 47.653.524.820. Dari jumlah tersebut
Aceh Jaya? anggaran untuk belanja langsung sebesar 6,3% dari APBK
Bagaimana partisipasi atau hanya senilai Rp. 29.093.303.272.
dan harapan masyarakat Kurangnya peran masyarakat dalam mendorong
dalam bidang peningkatan mutu pendidikan, baik dalam mendesak
pendidikan? Pemerintah Daerah maupun dalam penyadaran diri mereka
Bagaimana gambaran terhadap perlunya pendidikan yang memadai bagi anak-
kualitas dan proses anak mereka.
pendidikan di Aceh Jaya? Kurangnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
anggaran pendidikan di tiap sekolah, yaitu diantara pihak
sekolah (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah)
dengan Komite Sekolah yang mewakili orang tua murid.
Sehingga menimbulkan prasangka yang tidak baik terhadap
pengelolaan anggaran pendidikan.
LPPM Bagaimana alokasi Pemangku kebijakan Kabupaten Aceh Besar belum
anggaran kesehatan di mengalokasikan anggaran yang cukup untuk bidang
Kabupaten Aceh Besar? kesehatan, diharapkan alokasi anggaran minimal 5% dari
Bagaimana kondisi APBK diluar gaji petugas kesehatan.
kualitas pelayanan Berdasarkan SPM dan kondisi pelayanan kesehatan di
kesehatan di beberapa Kabupaten Aceh Besar, alokasi dana untuk sektor kesehatan
level struktur dan unit tahun 2007 belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
pelayanan kesehatan di Orientasi penyedia layanan tidak kepada pengguna tetapi
Kabupaten Aceh Besar? kepada kepentingan dan kemauan penyedia layanan.
Bagaimana membangun Distribusi tenaga medis tidak merata, terpusat di
kesepakatan antara pemukiman perkotaan.
masyarakat sipil dan Sistem kesehatan Aceh Besar sangat tertutup dan minim
pemerintahan koordinasi dan sinergi dengan lembaga pegiat kesehatan.
Kabupaten Aceh Besar Seharusnya unit kesehatan memiliki sistem terbuka yang
dalam mendorong berinteraksi dengan berbagai sistem lainnya, bersifat
perbaikan mutu dinamis, dan selalu mengikuti perkembangan.
pelayanan kesehatan? Belum terbangunnya sistem komunikasi antara Dinas
Kesehatan dan masyarakat sehingga persoalan pelayanan
yang buruk tidak tersampaikan dan terselesaikan.
Hasil-hasil penelitian itu mereka jadikan untuk banyak keperluan: bahan diskusi dengan
komunitas, kampanye media, diskusi publik, dialog dengan pemerintah, membangun ide-ide
perubahan, menyusun rekomendasi atau naskah kebijakan, dan drafting
kebijakan/peraturan atau qanun kabupaten. Masing-masing OMS mempunyai cara-cara
serupa tetapi tidak sama dalam merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil
penelitian, dan sekaligus menjalankan diskusi publik maupun advokasi kebijakan.
Bab 5
Menabur Benih dan
Membiakkan Bunga Perubahan
Advokasi OMS merupakan bagian dari gerakan sosial. Ia tidak sepadan dengan menanam padi atau
palawija yang hanya butuh waktu singkat beberapa bulan. Menanam pohon buah merupakan
sebuah metafora yang lebih cocok untuk advokasi dan gerakan sosial masyarakat sipil. Seperti
tergambar dalam tabel 5.1, agenda OMS menempuh 3 level-sekuen: menabur benih, membiakkan
bunga dan memetik (mamanen) buah. Menabur benih selevel output dalam manajemen program,
yang hanya membutuhkan waktu 1-2 tahun, yang bakal menghasilkan: pembentukan OMS,
pengembangan kapasitas OMS, OMS bergerak dan penyebaran ide-ide perubahan, misalnya
perbaikan pelayanan publik.
Level kedua, membiakkan bunga, selevel dengan outcome yang butuh waktu 2-5 tahun, yang akan
menghasilkan: perluasan jaringan, keterbukaan ruang-ruang publik, meningkatnya partisipasi
publik, keterbukaan komunikasi dan kemitraan pemda-OMS, munculnya para champions dalam
tubuh pemerintah daerah, perubahan sebagian kebijakan. Capaian “membiakkan bunga” ini
sebenarnya setara dengan growing atau flowering civil society. Bunga-bunga perubahan ini akan
berkembang terus menjadi buah jika dirawat dengan baik dan berkelanjutan oleh OMS, dan tentu
juga karena konteks politik yang kondusif. Sebaliknya bunga-bunga itu akan cepat layu kalau tidak
keberlanjutan gerakan dan konteks politik lokal mengalami perubahan yang mengarah pada kondisi
buruk, misalnya konflik muncul kembali atau karena pilkada menghasilkan pemimpin daerah yang
buruk.
Pada level ketiga, memetik buah, setara dengan level tujuan umum (overall goal) atau dampak
sebuah program, yang tidak mungkin bisa dicapai dalam waktu pendek. OMS yang menguat secara
berkelanjutan serta daerah yang demokratis dan sejahtera adalah buah gerakan sosial yang
membutuhkan waktu lebih dari lima tahun bahkan lebih dari 10 tahun. Namun gerakan sosial OMS
bukan satu-satunya input untuk mencapai tujuan dan dampak besar (daerah yang demokratis dan
sejahtera), kecuali kalau daerah menampilkan pemimpin-pemimpin kuat dan visioner seperti yang
terjadi di daerah-daerah inovatif di Indonesia.
Tabel 5.1
Tiga sekuen dan level advokasi dan gerakan sosial
masyarakat sipil mendemokrasikan daerah
Menabur benih Membiakkan bunga Memetik buah
Level Logika Output Outcome Impact
Capaian Membentuk OMS, Perluasan jaringan, OMS menguat,
kapasitas OMS, ruang-ruang publik daerah semakin
terbuka, partisipasi demokratis dan
OMS bergerak, publik meningkat, sejahtera
penyebaran ide-ide keterbukaan
perubahan komunikasi dan
kemitraan pemda-
OMS, perubahan
sebagian kebijakan
Waktu 1-2 tahun 2-5 tahun Di atas 5 tahun
bahkan lebih,
tergantung konteks
politik lokal.
Bab ini berbicara tentang apa yang diraih OMS dalam melakukan advokasi kebijakan publik. Sejauh
ini, ANCORS merupakan bentuk investasi yang tidak mungkin sampai memetik buah, tetapi baru
sebatas menabur benih dan membiakkan bunga perubahan. Untuk mencapai ini tentu bukan
pekerjaan yang mudah, mengingat kondisi Aceh pasca tsunami menghadirkan banyak persoalan
yang rumit. Soal-soal bergulat dengan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban tsunami, psikologis
warga pasca konflik, desakan menyikapi reformasi tata pemerintahan pasca UU Pemerintahan Aceh,
carut marut infrastuktur layanan publik yang rusak, serta situasi keamanan-perdamaian yang belum
pulih sepenuhnya. Pada sisi lain, bencana tsunami turut membetot perhatian dunia untuk
berkontribusi. Buktinya, 12 ribu proyek bekerja selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh,
600 LSM dan 40 donor internasional bekerja selama masa tersebut3. Dari proyek raksaksa tersebut,
tidak kurang 6,4 miliar dolar Amerika Serikat dana dihabiskan selama masa rehabilitasi dan
rekonstruksi tersebut. Fakta tersebut menunjukan bahwa, demand sumber daya manusia untuk
mendukunya sangat besar. Disisi lain, kesediaan sumber daya manusia handal sangat tidak dapat
mendukungan. Logis kiranya jika lembaga-lembaga donor, mengelola programnya dengan direct
implementation dengan mendatangkan tenaga kerja, tenaga ahli maupun aktivis dari luar Aceh.
Logika proyek dengan model direct implementation, dilakukan oleh banyak jenis proyek.
Baik itu proyek-proyek pembangunan fisik, proyek perbaikan tata pemerintahan lokal,
proyek pemberdayaan masyarakat, maupun proyek-proyek yang mendorong perdamaian
yang permanen. Sisi kuat pilihan metode proyek ini adalah kontrol target pencapaian
terletak pada pusat manajemen proyek. Pengelola proyek pada aras paling bawah dapat
dikendalikan target dan pencapainnya. Sementara sisi lemah dari metode ini menurut
penulis adalah ownership dan investasi untuk kapasitas sumber day alokal yang tidak
maksimal. Proyek-proyek dengan model ini seperti dijumpai pada Logica (Local Governance
and Infrastructure for Communities in Aceh) atau LGSP (Local Governance Support
Program). Proyek-proyek model ini benyak menunjukan cerita sukses sebagaimana
disainnya, tentu resapan tenaga kerjanya sangat besar. Namun, hal yang perlu digaris
bawahi, sangat banyak tenaga kerja yang memegang posisi strategis didatangkan dari luar
Aceh.
Pada fase akhir, hampir seluruh proyek-proyek dengan model ini mengembangkan exit
strategy melalui capacity building. Peningkatan kapasitas ditujukan kepada masyarakat
penerima manfaat proyek, aktivis OMS maupun elemen-elemen pemerintah dengan
harapat dapat terus mengembangkan hasil-hasil proyek yang telah diraihnya.
*****
Model Penguatan Kapasitas I Learning by Doing
YAPPIKA, sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil percaya bahwa penguatan kapasitas
organisasi masyarakat sipil dapat berkontribusi bagi upaya-upaya mendorong tata kelola
pemerintahan yang makin demokratis. Untuk itu, organisasi ini menginisiasi model yang
berbeda dari model sebagaimana digambarkan sebelumnya. Proyek dibangun dengan
tumpuan pada organisasi masyarakat sipil di Aceh. Hal itu dibuktikan dengan pusat pemberi
layanan bagi penguatan kapasitas OMS kabupaten yang dimainkan OMS provnsi. Proyek
tersebut kemudian dikenal dengan nama ANCORS (Acehenese Civil Society Organization
Strengthening).
3
Sumber : Statemen Kepala Badan Pelaksana BRR, Kuntoro Mangkusubroto dipublish oleh
Kantor Berita Antara, tanggal 24 Januari 2008
Model in-direct implementation project ini dipilih dengan sangat sadar serta
memperhitungkan resiko yang dihadapi kemudian. Sisi kuat dari model ini adalah, investasi
bagi penguatan OMS, sudah dibangun sejak awal proyek. Seluruh sumber daya dan kerja-
kerja yang dilakukan merupakan varian bentuk investasi penguatan OMS itu sendiri.
Sementara, tantangan yang dihadapi juga menyebar pada semua aspek project, baik aspek
pengelolaan keuangan, aspek pengelolaan program, aspek penguatan organisasi, aspek
substansi program serta aspek skill transformation.
Pada aspek pengelolaan keuangan, YAPPIKA sangat sadar melakukan investasi dengan
peluang yang sangat besar diberikan bagi mitranya, salah satu mitranya di provinsi adalah
ADF (Aceh Development Fund). Organisasi ini memainkan peran pengelolaan dana grant
hingga lebih dari 13 miliar rupiah, pada sisi lain organisasi yang terbentuk pada desember
2004 ini belum pernah mengelola dana proyek yang besar. Demikian juga pada aspek
pengelolaan program, pengalaman menggunakan Result Based Manajemen (RBM), tidak
dimiliki oleh OMS mitra kabupaten. Belajar bersama sekaligus menyusun rancangan
program, belajar bersama sembari menjalankan aktivitas dalam disain program, belajar
bersama sekaligus melakukan aksi-aksi advokasi kebijakan, serta belajar bersama sekaligus
melakukan perubahan sosial. Merupakan cara yang dikembangkan untuk memperkuat
kapasitas OMS di tingkat kabupaten sekaligus mendorong perubahan sosial di wilayahnya.
Demikian juga dengan OMS provinsi pemberi layanan lainnya, IMPACT (Inspiration for
Managing People Action). Seperti halnya ADF, organisasi ini merupakan organisasi pemberi
layanan bagi OMS lain dalam mendukung gerakan sosial di Aceh. Jika ADF memperkuat diri
sekaligus memberi layanan bagi OMS kabupaten sementara OMS kabupaten melakukan
learning by doing dalam merancang program, menjalankan rancangan program sekaligus
mendorong terjadinya perubahan sosial. Maka, IMPACT belajar memperkuat kapasitas
dirinya sembari memberikan layanan atas kapasitas itu sendiri. Membangun konsolidasi dan
sistem dalam organisasinya sembari melayani mitra kabupaten dalam mengkonsolidasi dan
membangun sistem organisasi clien-nya tersebut. Sementara YAPPIKA dalam hal ini
mencoba berkontribusi bagi dukungan penguatan seluruh OMS mitra disemua level
tersebut.
Konsolidasi Gagasan I Belajar Merancang Aksi
Menabur benih tidak lepas dari pilihan yang tepat bagi lahan yang akan ditabur. Demikian
pula jika benih itu merupakan gagasan yang akan ditabur, menjadi wajib untuk
mengkonfirmasi atas kebutuhan setempat. Untuk mengkonfirmasi kebutuhan rill tersebut,
pertemuan para pihak di kabupaten-kabupaten wilayah kerja menjadi langkah yang
dilakukan. Eksplorasi persoalan-persoalan layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan
administrasi publik serta pengembangan ekonomi masyarakat menjadi prioritas berurut
yang terkomunikasikan di kab. Pidie, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Jaya, Bireuen serta
Singkil. Arena diskusi antar pihak tersebut bukan semata mengeksplorasi kebutuhan
masyarakat, namun juga menjadi titik masuk memperkenalkan diri OMS mitra ANCORS
kepada pemangku kepentingan di masing-masing kabupaten. Arena komunikasi tersebut
juga berkontribusi bagi memecah kebekuan relasi antara elemen masyarakat serta antara
elemen masyarakat dengan pemerintah, kenapa dipandang demikian ? karena, perdamaian
mulai bersemai kembali pada masa itu (tahun 2006)
Hasil pertemuan para pihak di masing-masing kabupaten menjadi rujukan bagi masing-
masing OMS mitra kabupaten mengekstraksi menjadi kerangka kerja aksi atau program
kerja. Karenanya, bentuk langkah strategis yang diambil kemudian adalah Pertama,
menerjemahkan menjadi sebuah kerangka program yang sitematis, Kedua, mendalami
penguasaan substansi isu dari program itu sendiri.
Sebagaimana disebut sebelumnya, penyusunan kerangka program secara sistematis
merupakan media belajar sendiri. Mitra diperkenalkan dengan alat yang dikenal dengan
nama RBM (Result Based Management). Alat itu kemudian menjadi standar generik bagi 14
OMS mitra kabupaten dalam menyusun rencana aksi program. Proses transformasi
pemahaman mengkrangkakan gagasan dalam alat tersebut serta menggunakannya dalam
implementasi pekerjaan yang tidak mudah. Seterti yang dialami oleh RTA (Rabitah Thaliban
Aceh), sebuah OMS mitra kabupaten di Kab Singkil. Organisasi ini merupakan organisasi
yang sejak terbentuk bekerja sesuai dengan program-program kerja generik pesantren,
pendidikan agama. Aktivitas yang dilakukan seputar diskusi pengajian dan pembahasan
umat, serta pembahasan persoalan-persoalan organisasi. Ketika diperkenalakan sistem
pengelolaan kegatan yang lebih sistematis, aktivis di RTA mulai mengalami kesulitan.
Kesulitan yang dihadapi semakin lebih kompleks, ketika organisasi ini bersepakat akan
mengusung isu pendidikan yang lebih luas. Bukan semata pendidikan religius yang sarat
relasi santri dan Kyai (baca : Teungke). Namun lebih luas membahas persoalan kebijakan
pendidikan kabupaten, penegakan kebijakan pendidikan yang sudah ada (misalnya
pengaturan komite sekolah atau alokasi anggaran pendidikan). Semuanya itu berimplikasi
pada gagasan merangkai koordinasi-relasi dengan pihak pemerintah, legislatif, dan
masyarakat umum. Contoh ini menggambarkan bagaimana pilihan isu yang baru dibangun
dengan pendekatan yang juga baru dikenal menjadi tantangan sekaligus bagian proses
belajar awal.
Proses belajar ini bukanlah mudah, sebagaimana pengakuan Teungku Maksum (Pimpinan
RTA): “Selama empat bulan pertama setelah disain program terbentuk, ditempelkan pada
dinding sekretariat (agar mudah dibaca setiap saat), kami belum memahami benar
bagaimana mengoperasionalkannya”. Ketekunan dan kesabaran fasilitator IMPACT dalam
membimbing akhirnya kemudian berbuah hasil. Program mulai berjalan dengan baik
kemudian. Demikian pula dari sisi substansi program. Ide dasar dalam program adalah
menjawab persoalan pendidikan di kabupaten Singkil. Karenanya, isi program adalah
advokasi kebijakan pendidikan, pembentukan qanun (atau Peraturan Daerah) tentang
pendidikan di Kabupaten Singkil.
Tantangan yang dihadapi dalam mengkonsolidasi gagasan kedalam kerangka rencana aksi
yang sistematis juga dialami oleh 13 OMS mitra kabupaten lain. OMS mitra kabupaten
belajar bagaimana mengekstraksi kebutuhan, OMS mitra kabupaten belajar
mengakualisasikan dalam kerangka aksi yang sistematis, OMS mitra kabupaten
menterjemahkan disain program dalam aktivitasnya selama dua tahun.
Advokasi Kebijakan I Belajar Meraih Dukungan
“Jika anda mendengar anda akan tahu, jika anda melihat anda akan paham dan jika anda
melakukan maka anda akan menguasai”
Uraian kalimat tersebut merupakan rangkaian yang dilalui oleh OMS mitra ANCORS dalam
melakukan kerja-kerjanya, menguasai substasi, mengartikulasikannya serta
menegosiasikannya kepada pemangku kepentingan. Penguasaan isu, dan strategi
mempengaruhi menjadi dua hal kunci dalam advokasi kebijakan. Ketidaktepatan atas
tawaran isu akan berakibat buruk bagi masyarakat luas, ibarat kesalahan resep dokter atas
penyakit tertentu, bukan sehat teraih justru penyakit lain yang tumbuh. Demikian pula
strategi mempengaruhi, ketidaktepatan cara yang digunakan, bukan dukungan yang teraih
justru ‘cemooh’ yang didapat.
Pengetahuan dasar tentang strategi dan substansi kebijakan yang diadvokasi merupakan
tahap awal program yang dilalui mitra. Beberapa intervensi untuk meperluas cakrawala
mitra atas isu-isu diantaranya: study banding tentang inovasi pemerintah Kab Jembrana,
Kab Blitar dan Yogyakarta; Study tour ke Departemen Pendidikan dan Departemen
Kesehatan serta Pemda DKI. Untuk mendalami penguasaan isu kemudian seluruh OMS
mitra melakukan riset di wilayah masing-masing. Praktik riset, lagi-lagi menjadi pengalaman
pertama dilakukan oleh mitra. Kerja riset atas isu yang diadvokasi kian memperkaya
pengetahuan OMS kabupaten dalam menguasai konteks isu yang diadvokasi. Dari hasil riset
tersebut kemudian dibangun rekomendasi kebijakan. Berikut adalah list rekomendasi
kebijakan yang berhasil disusun oleh OMS-OMS mitra Ancors di Kabupaten.
Tabel 5.2
Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan
Mitra Ancors di 6 Kabupaten
Mitra Bentuk Dokumen Tentang
Rekomendasi
PASKA - Pidie Document Research Potret Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Daerah Terpencil
Rancangan qanun Rancangan qanun SPM Kesehatan Kabupaten Pidie
PERAK - Pidie Document Research Pelayanan administrasi kependudukan di Pidie
Rancangan qanun Rancangan qanun tentang Adminduk Pidie
LSPENA - Biuren Document Research Identifikasi Pemenuhan Pelayanan Kesehatan di Kab. Bireun
Rancangan qanun Rancangan qanun tentang kesehatan Bireun
Kertas posisi Kertas posisi tentang mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan
penganggaran dan pembangunan daerah
BIMA- Bireuen Document Research Kebijakan anggaran dan peningkatan kualitas pendidikan untuk masyarakat miskin
dan daerah terpencil di Kabupaten Bireun.
Rancangan qanun Rancangan qanun tentang pendidikan di Kab. Bireuen
RTA - Singkil Document Research Pelayanan Pendidikan di Aceh Singkil
Rancangan qanun Rancangan qanun tentang pendidikan di Singkil
DAUN - Singkil Document Research Pelayanan Kesehatan di kabupaten Aceh Singkil
Rancangan qanun Rancangan qanun tentang kesehatan di Singkil
MATARADJA - Aceh Document Research Pemetaan Kondisi Layanan Administrasi Publik di Aceh Jaya
Jaya
Rancangan Peraturan Usulan Peraturan Bupati tentang unit pengaduan dan penyelesaian masalah di
Bupati Aceh Jaya
MASIF - Aceh Jaya Document Research Peta Kebijakan dan Alokasi Anggaran APBK pada Sektor Pendidikan di Aceh Jaya
Kertas posisi Tentang peningkatan kualitas sektor pendidikan di Kab.Aceh Jaya
YPK - Aceh Barat Document Research Pelayanan Publik Bidang Administrasi Umum di Kab Aceh Barat
Rancangan Peraturan Rancangan 21 Peraturan Gampong di Aceh Barat
Gampong
Rancangan Peraturan Usulan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Administrasi Umum
Bupati dan Kependudukan Tingkat Gampong di Kabupaten Aceh Barat
Rancangan Peraturan Usulan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran Insentif Aparatur
Bupati Pemerintahan Gampong di Kabupaten Aceh Barat
Rancangan Peraturan Usulan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme
Bupati Penanganan Pengaduan Keluhan Pelayanan Publik di Kecamatan di Kabupaten
Aceh Barat
FLOWER - Aceh Barat Document Research Studi Deskriptif Tingkat Pengetahuan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi di
Kabupaten Aceh Barat
Kertas posisi Tentang pelayanan kesehatan reproduksi di Kabupaten Aceh Barat
PAPAN - Aceh Barat Document Research Potret Pendidikan di Aceh Barat
Document Research Keberadaan Guru Kontrak
Kertas posisi Tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Komunitas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat tahun 2008
(PAPAN)
Kertas posisi Tentang APBK, KUA/PPAS Kabupaten Aceh Barat tahun 2009 (PAPAN)
PUGAR - Aceh Besar Document Research Advokasi anggaran Pendidikan dan Kesehatan di Kab. Aceh Besar
Kertas posisi Tentang APBK sektor kesehatan dan pendidikan Aceh Besar 2007
Kertas posisi Tentang APBK sektor kesehatan dan pendidikan Aceh Besar 2008
LPPM - Aceh Besar Document Research Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Kesehatan Yang
Berpihak Kepada Masyarakat Miskin Dan Perempuan
Rancangan qanun Rancangan qanun tentang kesehatan Aceh Besar
YPSDI - Aceh Besar Document Research Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Melalui
Komite Sekolah
Rancangan qanun Rancangan qanun tentang pendidikan Aceh Besar
Dokumen-dokumen yang dibangun diatas merupakan hasil kerja dan belajar mitra. Dari dokumen
tersebut kemudian tahap berikutnya adalah membangun sekutu untuk mendukung kerja,
menggalang opini publik serta menegosiasikan kepada pemangku kepentingan. Dalam meraih
dukungan dari elemen masyarakat sipil lain, mitra mengembangkan jaringan OMS. Jejaring ini dapat
meningkatkan posisi tawar bagi pemangku kepentingan, sekaligus menjadi kekuatan kolektif untuk
menciptakan opini ditingkat masyarakat luas. Berikut jaringan-jaringan OMS yang berhasil dibangun
oleh mitra Ancors di Kabupaten
Tabel 5.3
Jaringan OMS, Dimana Mitra Ancors
Terlibat Dalam Proses Inisiasi
No Nama Jaringan yang Mitra yang Jenis Organisasi yang Tergabung
terbentuk Menginisiasi
Pembentukannya
1 Jaringan Masyarakat PUGAR Tipe organisasi yang tergabung seperti: Kelompok dampingan; kelompok-
Pemantau Pesisir (JMPP) kelompk nelayan dan LSM
2 Koalisi Masyarakat Aceh PUGAR Tipe organisasi yang tergabung seperti: Kelompok dampingan; tokoh
Besar (Komar) masyarakat dan LSM
3 Forum Komunitas Peduli PAPAN Beranggota 6 tipe institusi: Kepala sekolah/madrasah; Komite Sekolah
Pendidikan Aceh Barat perwakilan region; Organisasi Mahasiswa; MPD; LSM pemerhati pendidikan di
Aceh Barat; Komunitas dampingan
4 Koalisi Kebijakan YPK Beranggota 2 tipe representasi organisasi: LSM-LSM di Kabupaten Aceh Barat
Partisipatif (KKP) Aceh dan komunitas dampingan
Barat
5 Forum Peduli Pendidikan YPSDI Beranggota 4 tipe representasi organisasi: Tokoh masyarakat; Ormas; OKP
Organisasi Perempuan
6 KKP Kab. Pidie PERAK Beranggota 2 tipe representasi organisasi: LSM-LSM di kabupaten Pidie dan
komunitas dampingan
7 Forum Komunikasi PERAK Beranggota 2 tipe representasi organisasi: LSM-LSM di kabupaten Bireuen
Masyarakat Sipil Kab.
Pidie Komunitas dampingan
8 Sekretariat Bersama LSPENA Beranggota 5 tipe representasi dari Jaringan : LSM-LSM di Kabupaten Bireuen,
Masyarakat Sipil (SEKBER) komunitas dampingan, Pemerintah Desa,Tokoh Agama; Tokoh Adat
9 KKP Biuren LSPENA; BIMA Beranggota 2 tipe representasi organisasi: LSM-LSM di Kabupaten Bireuen
dan komunitas dampingan
10 Gerakan Guru Pedalaman BIMA Beranggota 2 tipe representasi institusi: Guru-guru di pedalaman dan
(GEuREDAK) komunitas dampingan
11 Jaringan Advokasi PASKA Beranggota 2 tipe representasi institusi: Kader kesehatan
Askeskin
komunitas dampingan
12 Aliansi Komite Sekolah RTA Beranggota 1 tipe organisasi yaitu Komite Sekolah dari 9 kecamatan di singkil
13 Aliansi Perempuan Peduli RTA Beranggota 3 tipe representasi organisasi: Kelompok dampingan; Komite
Pendidikan Sekolah dan aktivis perempuan
14 FORMAJA (Forum MASIF Terdapat 7 tipe representasi organisasi: Organisasi Adat (Panglima Laot,
Masyarakat Aceh Jaya) Serikat Mukim, JKMA); Asosiasi Profesi (API-Asosiasi Pedagang Ikan, Asosiasi
Petani Indonesia); LSM (Mataradja, LPMP, GASE, AIPI, Lageh, SPKP HAM,
PKM); Organisasi Pelajar (Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Jaya); KPNA; Liga
Inong Aceh; Organisasi berbasis agama (Komunitas Majlis Ta’lim)
15 KKP Aceh Jaya MASIF; Beranggota 2 tipe representasi organisasi: LSM-LSM di Kabupaten Aceh Jaya
MATARADJA dan komunitas dampingan
16 KKP Singkil DAUN Beranggota 2 tipe representasi organisasi: LSM-LSM di Kabupaten Singkil dan
komunitas dampingan
17 Forum Peduli Pendidikan RTA Beranggotakan Aliansi Perempuan Peduli Pendidikan; Aliansi Komite Sekolah;
Dinas Pendidikan dan DPRK Kab. Singkil
18 KoAS (Koalisi Aceh Sehat) LPPM Beranggota 5 jenis organisasi di Aceh Besar: LSM (YICM, Solidaritas
Perempuan); Organisasi Kemahasiswaan (BEM FK Unsyiah dan BEM FK
Unaya); PII; Lembaga donor (AIPRD Logica dan beberapa lembaga lain yang
concern dengan isu-isu kesehatan); Komunitas dampingan
19 Koalisi Peduli Pendidikan PUGAR, YPSDI dan Beranggota 10 jenis organisasi/institusi di Aceh Besar:
dan Kesehatan LPPM
HMI Cab. Aceh Besar; Kobar GB; HIMAB; PMI; PII; Organisasi Mahasiswa
Kecamatan Sibreh; LSM (SORAK dan GeRak Aceh Besar); Eksekutif (Ketua
Bappeda Aceh Besar, Kadis Pendidikan, Kasie Binagram Dinas Pendidikan);
DPRK dan Komunitas dampingan.
20 Forum Komunikasi LSPENA Beranggota 5 tipe representasi dari Jaringan : LSM-LSM di Kabupaten Bireuen,
Masyarakat Sipil (FKMS) komunitas dampingan, Pemerintah Desa,Tokoh Agama dan Tokoh Adat dan
Pemkab
Pada sisi lain, mitra juga membangun relasi dengan pihak-pihak pengambil kebijakan. Dialok dengan
para pihak atas isu yang diadvokasi bergerak lebih maju dibandingkan dengan tanpa ada dokumen
rekomendasi kebijakan yang telah tersusun. Apresiasi seluruh pihak sangat positif. Persoalan
kemudian lebih kepada proses-proses politik dalam pembahasannya di Legislatif ataupun tingkat
pimpinan Eksekutif di masing-masing kabupaten. Apresiasi yang diberikan pemerintah kemudian
berbuah pada terbentuknya qanun, Peraturan Bupati serta Peraturan Desa, diantaranya adalah
sebagai berikut:
Qanun Kab. Aceh Singkil No. 10 tahun 2008 tentang SPM (Standard Pelayanan Minimal)
Bidang Kesehatan, yang diusulkan oleh Yayasan DAUN disahkan pada tanggal 8 Oktober
2008 dan diundangkan pada tanggal 10 Oktober 2008, lembar pengesahan no. 167 tahun
2008.
Qanun Kab. Aceh Besar No. 13 tahun 2008 tentang Qanun Kesehatan, diusulkan oleh LPPM
telah disahkan pada tanggal 29 November 2008.
Qanun Kab. Aceh Singkil No. 02/2009 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan di Kab.
A. Singkil yang ajukan oleh RTA Singkil
21 peraturan gampong tentang administrasi kependudukan di Aceh Barat (YPK)
Peraturan Bupati No. 6 tahun 2008 tentang Tata Cara Pembayaran Insentif Aparatur
Pemerintah Gampong di Aceh Barat dimana 80 % substansi qanun mengadobsi usulan YPK
Peraturan Bupati No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Pusat Layanan
Pengaduan Kecamatan (PLPK) dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Keluhan Pelayanan
Publik di Aceh Barat (YPK), dimana 80 % substansi qanun mengadobsi usulan YPK
Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Jaya No. 19 tahun 2008 tentang Prosedur dan Mekanisme
Pengaduan Keluhan Masyarakat, yang diajukan oleh MATARADJA.
Peraturan Bupati Aceh Barat No. 421.3/44/2008 tentang Penertiban Siswa pada Jam Belajar
di luar Pekarangan Sekolah, yang diusulkan oleh Yayasan PAPAN disahkan pada tanggal 28
Desember 2007.
Alokasi anggaran sektor pendidikan APBK 2008 Kab Aceh Jaya meningkat dari 10% tahun
2007 menjadi 18% tahun 2008.
Alokasi anggaran pendidikan APBK 2008 dan 2009 Kabupaten Aceh Barat mengalami
peningkatan, dari 8,7% pada tahun 2007 menjadi 18% pada tahun 2008 dan menjadi 20%
pada APBK 2009
Menyemai Hasil I Buah dari Belajar dan Bekerja
Memiliki kapasitas yang dibuktikan dengan dokumen yang argumentatif menjadi alasan pihak luar
percaya dan kagum. Kepercayaan dan kekaguman dari pihak luar akan muncul dalam bentuk
apresiasi yang beragam. Atas hal ini, lembaga mitra banyak yang dijadikan sebagai rujukan isu. SDM
mitra banyak digunakan oleh pihak lain seperti sebagai nara sumber, fasilitator, anggota tim
perumus, kepanitiaan, dan tenaga ahli.
Beberapa hal yang menunjukan bahwa mitra semakin trampil dan diperhitungkan berbagai pihak.
Beberapa mitra yang fokus pada advokasi kebijakan sektor pendidikan dapat ditunjukan dari hasil
kerja RTA, YPSDI, MASIF, BIMA dan PAPAN. Salah satu lembaga yang sukses mengadvokasi kebijakan
pendidikan serta kapasitas organisasinya tinggi dimata para pihak adalah RTA (Rabitah Thaliban
Aceh) di Kabupaten Singkil. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, organisasi ini memilih sektor
pendidikan yang menjadi fokus kerjanya.
Rabithah Taliban Aceh (RTA) selama ini jauh dari kerja-kerja advokasi kebijakan. Masyarakat,
eksekutif dan legislatif setempat mengenal RTA sebagai lembaga yang bergerak di bidang
pendidikan keagamaan (pesantren). Keterlibatan RTA dalam program ANCORS membuat mereka
dikenal oleh publik sebagai lembaga yang tidak hanya bergerak di dibang keagamaan, namun juga
mempunyai kepedulian serta keahlian dalam advokasi kebijakan pendidikan.
Berawal dari kerja sama dengan program ANCORS, RTA mulai mengenal pengelolaan program
menggunakan pendekatan RBM (Result Based Management), mengenal komputer, internet, belajar
mengelola keuangan sederhana namun akuntabel dan menjalankan kerja-kerja advokasi kebijakan di
ranah isu pelayanan pendidikan. Lembaga yang semula eksklusif ini pun membuka diri. Mereka
membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk menjalankan advokasi tersebut sehingga
jaringan pun meluas, baik dengan masyarakat, sesama organisasi masyarakat sipil (OMS), sekolah-
sekolah maupun pemerintah setempat. Proses belajar dan bekerja yang dilakukan RTA juga menyita
perhatian pihak media radio, karenanya tidak heran muncul undangan-undangan menjadi nara
sumber, salah satunya bahkan menjadi nara sumber talk show tentang persoalan pendidikan
bersama PJ Bupati Subulusalam.
Kedekatan dengan masyarakat juga membuahkan hasil. Bersama masyarakat, RTA berhasil
membuat sebuah draft usulan kebijakan rancangan qanun Standar Pelayanan Minimum (SPM)
pendidikan di Aceh Singkil yang diusulkan kepada DPRK Aceh Singkil. Dokumen yang diajukan
tersebut menjadi bahan pembahasan di DPRK dan kini usulan kebijakan tersebut telah disahkan
sebagai Qanun Pendidikan Aceh Singkil. No. 02/2009 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan
di Kab. A. Singkil
Pemahaman pendidikan yang semula bernafaskan pesantren berkembang ke praktik pendidikan
formal. RTA fasih berbicara tentang komite sekolah, baik dari segi kebijakan yang memayunginya
maupun dalam mengartikulasikan esensinya. Kefasihan ini memunculkan kepercayaan pemerintah
setempat dengan meminta Direktur RTA-Singkil menjadi Ketua MPD (Majelis Pendidikan Daerah
Kabupaten Subulussalam), sebuah jabatan politik yang strategis untuk pembangunan pendidikan.
Kapasitas lain pun mengalami perkembangan signifikan. Pada awalnya RTA masih buta penggunaan
teknologi seperti internet, komputer serta peralatan audio visual. Pembiasaan menggunakan alat-
alat pendukung tersebut selama perjalanan program ANCORS, membuat mereka mahir dan bahkan
menjadikan internet sebagai media komunikasi dengan berbagai pihak. Pemanfaatan komputer
dalam mengelola keuangan turut mempermudah dan mendorong sistematisasi pengelolaan
keuangan program. Kemajuan atas ketrampilan mengelola keuangan mendapat respon Pemerintah
Kabupaten Subulussalam. RTA dipercaya sebagai bendahara untuk mengelola kegiatan Musabaqoh
Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat kabupaten
Pada level sekolah-sekolah, kemampuan mengartikulasikan kebijakan tentang pendidikan
menyebabkan RTA juga diminta oleh beberapa sekolah menjadi nara sumber membahas persoalan
tentang komite sekolah dan anggaran pendidikan sekolah.
Serupa dengan isu pendidikan yang ditebar RTA, YPSDI juga melakukan advokasi pada sektor
kesehatan di kabupaten Aceh Besar. Kepercayaan aoleh berbagai pihak juga dituai misalnya,
Lembaga Plant International meminta YPSDI untuk menduku program yang dikembangkannya.
Dukungan yang diharapkan lebih kepada penguatan komite sekolah di dua kecamatan dampingan
Plant Internasional, Kec. Peukan Bada dan Kec. Mesjid Raya. Plant Internasional memperoleh
informasi atas kehandalam YPSDI justru dari dari Dinas Pendidikan Aceh Besar. Hal ini menunjukan
YPSDI juga telah memikat Dinas Pendidikan prihal berkaitan dengan sektor pendidikan. Bahkan,
ketika dilakukan diskusi antara dinas pendidian dan YPSDI menyangkut urgensi komite sekolah dan
Rencana strategis sekolah, beberapa hari kemudian Dinas Pendidikan mengeluarkan Surat Edaran
tentang Reorganisasi Komite Sekolah dan Surat Edaran tentang Rapat Kerja Penyusunan Renstra
Sekolah. Sekali lagi hal itu menunjukan bahwa eksistensi dan posisi tawar OMS mitra kabupaten
sangat baik di mata pembuat kebijakan.
Untuk sektor kesehatan, belajar dan beradvokasi juga dilakukan oleh OMS mitra seperti LPPM,
DAUN, FLOWER, PASKA dan LSPENA. Sebuah OMS yang bekerja pada sektor ini adalah LPPM-Aceh
Besar. Dari Riset tentang kebijakan dan kondisi kesehatan masyarakat di Aceh Besar, organisasi ini
memaparkan temuannya kepada berbagai pihak. Pemaparan yang disampaikan pada awalnya
menghentak pihak pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan Kab Aceh Besar. Hal itu semakin
runyam dengan blow up media yang dilakukan media cetak lokal. Sehingga kemudian menimbulkan
relasi yang kurang harmonis antara LPPM dengan Dinas Kesehatan maupun Relasinya dengan
media cetak.
Belajar dari cara yang disampaikan kepada piha pemerintah serta pendekatan dengan media yang
kurang mulus, LPPM merefleksikan diri. Dengan tujuan memperbaiki kondisi kesehatan bagi
masyarakat Aceh Besar, dialok menyikapi hasil temuan lapangan kemudian dikembangkan kepada
pihak pemerintah. Demikian pula diskusi dengan pihak media dirajut kembali, melalui pelibatan
aktivitas-aktivitas LPPM lainnya. Hasilnya, kohesivitas antara pemerintah dengan LPPM serta Media
dengan LPPM kembali terbangun. Kepercayaan dari pihak pemerintah ditujukan dengan
permintaan Dinas Kesehatan Aceh Besar untuk melibatkan LPPM dalam Penyusunan Renstra
Kesehatan Aceh Besar 2009-2014, RPJMD serta penyusunan Standar Pelayanan Minimal Sektor
Kesehatan Kabupaten Aceh Besar. Bahkan, staf LPPM kemudian menjadi staf ahli Panleg (Panitia
Legislatif) DPRK Aceh Besar. Isu tentang kondisi kesehatan Aceh Besar semakin meluas dengan andil
media cetak yang mengangkat berita-beritanya.
Kepercayaan atas kapasitas dan penguasaan isu kesehatan bukan saja oleh pemerintah, beberapa
lembag internasional yang bekerja untuk sektor kesehat juga membangun kerjasama dengan LPPM.
Kerjasama dibangun dengan landasan bahwa LPPM memiliki pengalaman dan kapasitas substansial
kebijakan sektor kesehatan, misalnya LGSP melibatkan LPPM ketika melakukan Survey Layanan
Kesehatan di 25 Puskesmas di Aceh Besar, survey ini dilakukan dengan mengunakan sistem Citizen
Report Card. Pada bagian akhir, lembaga ini akhirnya berhasil mengawal draft qanun tentang
kesehatan kabupaten Aceh Besar masuk dalam proses politik di DPRK Aceh Besar. Pada 29
November 2008 Qanun tentang kesehatan Kab. Aceh Besar disahkan dan diberi nomor 13 tahun
2008
Proses belajar, bekerja dan tantangan yang dihadapi oleh LPPM, juga dialami oleh DAUN. Lembaga
ini semula mendapatkan resistensi dari pihak legislatif setempat. Pendangan menyangkut
pembuatan kebijakan sedianya wialayah legislatif, demikian pandangan legislatif pada awalnya.
Perlahan tapi pasri, proses-proses dialok dan juga pendekatan yang dibangun dengan pihak
legislatif akhirnya mendapat apresiasi dan kepercayaan. Demikian pula bangunan relasi dengan
pihak pemerintah, mulai
Dari Warung Kopi ke Kantor Bupati
dikembangkan, sampai-sampai
Kisah Mitra Program ANCORS di Aceh Jaya (MATARADJA) pihak pemerintah meminta
DAUN dilibatkan menjadi Tim
Komisi Penilai Amdal
MATARADJA adalah salah satu mitra program ANCORS di Kabupaten Aceh Jaya.
Dengan dukungan program ANCORS, mereka melalukan advokasi pembentukan Unit
Kabupaten Aceh Singkil.
Penanganan Keluhan (UPK) layanan administrasi umum di Kabupaten Aceh Jaya. Bangunan relasi yang kohesif
Mereka bekerja di 7 gampong yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kec. Tenom, Kec. juga terajut dengan pihak
Krueng Sabee dan Kec. Jaya.
legislatif dimana legislatif
sendiri menerima ketika DAUN
MATARADJA menggunakan pendekatan pengorganisasian masyarakat dan lobby bersama OMS sekutu lainnya
pemerintah untuk advokasi kebijakan tentang layanan administrasi umum di melakukan reguler monitoring
Kabupaten Aceh Jaya. Dalam hal pengorganisasian, Nanda misalnya, staf
kerja-kerja Legislatif Aceh
pengorganisasian masyarakat (CO) MATARADJA, pada awalnya cukup sulit masuk ke
masyarakat di salah satu gampong bernama Curik. Rasa curiga masyarakat kepada Singkil. Proses substasnsi yang
Nanda cukup tinggi, kepercayaan masyarakat agak sulit terbangun. Wajar, situasi jauh sebelumnya telah
konflik panjang juga melanda Gampong tersebut. Lalu lalang lembaga donor yang
berjanji memberikan bantuan ke gampong juga tinggi.
dibangun serta proses politik
yang ditata lebih apik berbuah
pada penempatan prioritas
Gampong Curik terletak jauh dari pusat kota. Layanan listrik negara (PLN) belum pembahasan qanun kesehatan
masuk ke gampong ini. Kondisi ini menggerakkan Nanda untuk mengorganisir warga oleh DPRK Singkil pada tahun
guna memperoleh penerangan listrik yang layak. Pendekatan intensif kepada
masyarakat pun dilakukan. Media warung kopi, dimana warga dan Geuchik sering 2008. Pada tanggal 8 Oktober
berkumpul, menjadi tempat strategis mengenalkan diri dan juga ‘masuk’ ke dalam 2008 Qanun Kab. Aceh Singkil
lingkungan warga setempat. Obrolan yang dibangun banyak membahas soal-soal yang
No. 10 tahun 2008 tentang SPM
dihadapi warga. Persoalan warga menyangkut tidak adanya listrik menarik perhatian
warga dan menumbuhkan kepercayaan warga kepada Nanda dan MATARADJA. (Standard Pelayanan Minimal)
Persoalan ini menjadi diskusi rutin di gampong yang kemudian memunculkan Bidang Kesehatan, yang
kebutuhan tim yang solid untuk melakukan aksi. Akhirnya terbentuklah tim advokasi
warga. Tim ini bersama MATARADJA melakukan aksi dan dialog kepada pemerintah
diusulkan oleh Yayasan DAUN
dan PLN di dan diundangkan. Produk politik ini kemudian diundangkan pada tanggal 10 Oktober
disahkan Calang Aceh Jaya untuk menuntut adanya penerangan listrik.
2008 dengan lembar pengesahan no. 167 tahun 2008.
Bersama MATARADJA, kelompok masyarakat yang telah terorganisir ini
mengembangkan usulan untuk dibentuk sebuah unit layanan penanganan keluhan
masyarakat yang dikelola oleh pemerintah. Unit tersebut tidak hanya sekedar
menampung keluhan, namun juga mempunyai mekanisme penyelesaian serta
ditetapkan melalui kebijakan pemerintah setempat sehingga ada jaminan kepastian
pelaksanaannya. Usulan dan tuntutan tersebut ditanggapi serius oleh pemerintah
setempat. Tim advokasi warga Curik – MATARADJA terus dilibatkan pemerintah
setempat dalam penyusunan usulan Peraturan Bupati tentang Prosedur dan
Mekanisme Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik. Saat ini listrik sudah menerangi
Gampong Curik dan usulan kebijakan telah disahkan menjadi Peraturan Bupati No. 19
Berbeda tantangan yang dihadapi oleh OMS yang mengadvokasi kebijakan pendidikan dan
kesehatan sebagaimana disebut sebelumnya. Hasil riset yang dilakukan oleh MATARADJA di
Kabupaten Aceh Jaya menunjukan bahwa proses penyelesaian atas kasus-kasus publik justru
banyak tidak terselesaikan dan semuanya bermuara pada otoritas pemerintah. Kasus penyedian
listrik di Gampong Curik misalnya, telah demikian lama belum terselesaikan akibat piha PLN hanya
menyelesaiakan pembangunan tiang dan kabel listrik. Akibatnya, sejak masa konflik hingga masa
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami Aceh, listrik di enam gampun di Kec Teunom belum
tersedia. Masyarakat hanya dapat memandang adanya tiang listrik dan janji-janji pihak PLN. Proses
eksplorasi masalah di salah satu gampong (Gampong Curik) justru menginisiasi proses advokasi bagi
warga setempat. Mediasi antara pihak PLN dan Masyarakat dilakukan namun tidak berujung.
Belajar dari proses tersebut, tidaklah mudah bagi masyarakat dapat menyelesaikan persoalan-
persoalan publik langsung dengan pihak pemberi pelayanan. Apalagi jika pemberi layanan tersebut
bukan sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah. Dasar pemikiran tersebut memberikan ide bagi
MATARADJA menginisiasi hukum menyangkut mekanisme penyelesaian atas kasus-kasus
masyarakat melalui institusi formil pemerintah. Ide ini terus berkembang dan didukung oleh Pemda
Aceh Jaya. Proses penggodokan gagasan terus diperdalam dengan para pihak lain, termasuk
beberapa project lain yang peduli pada perbaikan tata pemerintahan di kab Aceh Jaya, misalnya:
Logica. Dari proses ini kemudian Mataradja menyusun draf Peraturan Bupati tentang unit
penangana masalah. Dokumen tersbut akhirnya diadopsi mennjadi peraturan Bupati Aceh Jaya No.
19 tahun 2008 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengaduan Keluhan Masyarakat.
Selain menarik penyelesaian masalah melalui kebijakan Peraturan Bupati maupun Qanun spesifik
untuk sector pendidikan dan kesehatan, merupakan celah bagi masyarakat sipil juga mengawal
proses-proses pembentukan anggaran. Proses ini merupakan proses panjang yang mewajibkan
masyarakat terlibat dari level gampong sampai dengan debat kepentingan politik di level DPR. Salah
satu OMS mitra ANCORS yang menekuni proses anggaran adalah PAPAN.
Yayasan PAPAN merupakan mitra program ANCORS di Aceh Barat. Dengan dukungan program
ANCORS, mereka melakukan advokasi peningkatan kebijakan alokasi anggaran pendidikan yang
berpihak kepada masyarakat. Pendekatan advokasi dilakukan melalui dua aras. Pertama,
membangun kesadaran kritis kelompok masyarakat peduli pendidikan. Kelompok ini kemudian
terkonsolidasi menjadi Forum Komunitas Peduli Pendidikan Aceh Barat. Kedua, membangun
komunikasi dengan pemerintah untuk mempengaruhi DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten)
dan eksekutif untuk mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih besar.
PAPAN telah berhasil membangun jaringan masyarakat sipil yang mendukung advokasi terpenuhinya
anggaran pendidikan sebesar 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK),
sebagaimana diamanatkan dalam UU Pemerintahan Aceh. Pendampingan terhadap 68 komite
sekolah di Aceh Barat telah meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penyusan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) secara partisipatif. Saat ini, komite sekolah yang
didampingi mampu menyusun RAPBS bahkan mampu menjelaskan esensi kebijakan anggaran
pendidikan dan RAPBS kepada pihak lain.
Kepercayaan pemerintah kepada PAPAN pun tumbuh. Dinas Pendidikan maupun DPRK Aceh Barat
(Komisi B bidang anggaran dan Komisi D bidang Pendidikan) menjadikan PAPAN sebagai mitra
diskusi. Dorongan PAPAN untuk kebijakan peningkatan anggaran pendidikan direspon positif oleh
DPRK. Kini, alokasi anggaran pendidikan Aceh Barat meningkat dari 8,7% pada tahun 2007 menjadi
18% pada tahun 2008. PAPAN juga diundang oleh pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Barat dan Penyusunan Rencana
Strategis.
Gerakan OMS mitra ANCORS sesungguhnya tidak sebatas pada gerakan yang elitis dan teknokratis.
Secara umum, pengorganisasian masyarakat didorong untuk meningkatkan confidence agar mampu
menyelesaiakan kasusnya sendiri tanpa tergantung pihak pemerintah maupun dukungan lembaga
donor juga dilakukan. Bagi sebagian besar OMS di Aceh dan juga mitra ANCORS kerja-kerja seperti
ini sudah sejak masa konflik dilalui. Hal yang membedakan justru bagi BIMA. Organisasi yang
berisikan aktivis muda ini baru pasca tsunami melakukan kerja-kerja di tingkat grass root ini.
Hiruk pikuk bantuan internasional pasca tsunami di Aceh mengalir ke wilayah-wilayah yang porak
poranda, termasuk Kabupaten Bireuen. Wilayah-wilayah terpencil kerap terlupakan. Salah satu
sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Cot Keutapang Alue Limeng adalah sekolah dasar di desa
Alue Limeng Kabupaten Bireun menjadi salah satu contoh yang tak tersentuh itu. Minimnya ruang
belajar menyebabkan beberapa kelas terpaksa belajar beratapkan langit. Pohon yang tidak begitu
rindang menjadi peneduh dari terik matahari dan tak mampu menahan derasnya hujan.
Kondisi tersebut menggerakkan Perkumpulan BIMA yang terdiri dari aktivis muda untuk
menggerakkan warga setempat mengatasi persoalan ini. Melalui dukungan program ANCORS,
mereka mengorganisir warga di empat desa di Kabupaten Bireuen untuk bersama-sama mengatasi
kondisi sekolah dasar tempat generasi penerus Bireuen menimba ilmu. Sejumlah diskusi warga
dilakukan oleh BIMA. Semangat muda itu disambut antusias oleh warga dan pihak sekolah.
Beberapa rekomendasi hasil diskusi warga disampaikan oleh BIMA kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) dan Bupati Bireuen melalui hearing yang melibatkan warga setempat. Hasilnya,
DPRK menjanjikan untuk pembangunan ruang sekolah dengan mengalokasikan dana Anggaran
Pendidikan dan Belanja Kabupaten (APBK) di tahun 2008.
Sambil menunggu bantuan dari APBK, BIMA terus menggerakkan keswadayaan warga. Kerelawanan
warga pun tumbuh. Mereka menyumbang uang dan bahan bangunan seperti batu, pohon dan kayu
untuk menambah ruang kelas. Swadaya masyarakat tersebut berhasil menambah satu ruang kelas.
Selama proses pembangunan ruang kelas tersebut, BIMA mencoba mendatangkan Bupati dan Bank
Dunia ke lokasi sekolah. Pada pertemuan tersebut Bank Dunia berkomitmen untuk membantu dan
terealisasi dengan penambahan 3 ruang kelas baru. Sementara itu pihak DPRK memutuskan tidak
memasukkan alokasi anggaran pembangunan sekolah dari APBK 2008, namun didorong melalui
Dana Alokasi Khusus (DAK) propinsi NAD. Dari dana DAK terealisasi dengan penambahan dua ruang
kelas.
Pengalaman BIMA ini memberikan harapan bahwa kerelawanan warga masih menjanjikan untuk
digerakkan di Aceh yang selama 4 tahun terakhir ini seakan tenggelam oleh melimpahnya bantuan
internasional. Kerelawanan tersebut juga telah berhasil mempengaruhi kebijakan anggaran
pemerintah walaupun masih dalam skala kecil. Inisiatif BIMA untuk mengorganisir warga guna
mengatasi persoalan minimnya fasilitas pendidikan pun berpengaruh kepada desa-desa di sekitar
wilayah dampingannya. Warga meminta BIMA untuk mendampingi mereka, agar terjadi gerakan
warga dan dukungan pemerintah untuk memperbaiki kualitas sekolah di dekat gampong mereka.
Berikut daftar kasus-kasus masyarakat yang difasilitasi OMS mitra kabupaten untuk
penyelesaiannya.
Tabel….
Daftar Masalah Masyarakat
yang Difasilitasi Proses Penyelesainnya oleh OMS Mitra Ancors
Mitra Cakupan Bentuk Deskripsi Tingkat Penyelesaian
Masalah
Masalah
RTA Masalah Persoalan Dari hasil identifikasi yang dilakukan Komunitas bersama RTA melakukan dialog
Masyaraka kekurangan kelompok dampingan RTA, terdapat intensif dengan pemerintah dan akhrnya
t di Singkil guru eksak kekurangan 30 orang guru eksak di berhasil menyelesaikan masalah tersebut
seluruh Aceh Singkil.
Masalah Kebutuhan Komite sekolah membutuhkan Dialog yang difasilitasi RTA berhasil
komite listrik bagi SD mediasi dengan pihak PT Altrako membangun kesepakatan antara Komite
sekolah SD 2 Panjaitan selaku pihak yang menyuplai listrik. sekolah dengan PT Alatrako dalam
2 Panjaitan pemenuhan kebutuhan listrik SD 2 Panjaitan
Masalah Penempatan Sebelum tahun 2007 SMA Danar Haris Dari proses dialog antara Komite sekolah SMA
SMA Danar Guru Agama kekurangan Guru Agama. Danar Haris, RTA dan Pemerintah akhirnya
Paris pada tahun 2008 telah terpenuhi kebutuhan
Guru Agama
Masalah Pemotongan Sekdes melakukan pemotongan atas RTA bersama komite sekolah SD Silardo dan
SD Silardo Bea Siswa beaiswa anak yatim yang telah AP3 (Asosiasi Perempuan Peduli Pendidikan)
Anak Yatim dialokasikan di SD Silardo. membahas dan mendiskusikan kepada pihak
Pemerintah. Hasilnya, pemotongan tersebut
sudah tidak dilakukan lagi sejak 2008
YPSDI Masalah Perbedaan Perbedaan pendapat antara kepala Kasus dapat diselesikan. Mediasi penyelesaian
internal pendapat sekolah dengan ketua komite sekolah kasus lebih banyak diperankan oleh CO YPSDI
Komite dalam Komite di Kec. Ingin jaya. CO YPSDI
Sekolah sekolah memediasi pertemuan pihak yang
berbeda pendapat.
Masalah Kekurangan Kekurangan (kuota) anggota komite Pertemuan menyepakati pemilihan anggota
internal anggota sekolah di Ingin Jaya. CO YPSDI komite sekolah untuk menambah kekurangan
Komite komite memfasilitasi pertemuan anggota kuota komite sekolah tersebut
Sekolah sekolah di komite sekolah dengan memperluas
Ingin Jaya peserta lain dari masyarakat
FLOWER Masalah Korban obat Penggunaan obat tradisional Pendampingan dilakukan oleh CO RTA sampai
anggota tradisional mengakbatkan seorang anggota ke rumah sakit provinsi (Banda Aceh). Selain
kelompok masyarakat mendapati benjolan- treatment untuk mengobati dapat diketahui,
dampingan benjolan pada tubuhnya. Untuk penyebab terjadinya benjolan juga dapat
mencegah akibat lebih luas dari diketahui, sehingga dapat disebarluaskan ke
penggunaan obat tersebut, Flower masyarakat lain.
membantu mendampingi sampai ke
Rumah Sakit Provinsi di Banda Aceh
Masalah Korban obat Seorang anggota masyarakat Pendampingan dilakukan oleh CO RTA sampai
anggota tradisional dampingan mengalami kekeriangan ke rumah sakit. Selain treatment untuk
kelompok pada rahimnya akibat mengobati dapat diketahui, penyebab juga
dampingan mengkOMSumsi obat tradisional di dapat diketahui, sehingga dapat
desa Pasi Tengoh. disebarluaskan ke masyarakat lain.
Masalah Akses CO Flower mendampingi CO Flower terus memberikan dukungan dan
anggota pemasaran pengembangan usaha ekonomi motivasi untuk tetap berusaha lebih giat bagi
kelompok bagi kelompok kelompok di Desa Paya Penaga. Salah upaya pemasaran masyarakat.
dampingan dampingan satu masalah utama adalah akses
pemasaran untuk mendorong
peningkatan produksi usaha
Masalah Perebutan Kelompok dampingan di Desa Paya Persoalan tersebut dapat diatasi dengan
Internal Posisi Ketua Tengoh terjadi kericuhan akibat keputusan yang dibuat bersama. Kedua
kelompok Kelompok perebutan posisi ketua kelompok. anggota yang bersiteru kemudian menjadi
dampingan Kedua personil yang bersiteru serta ketua dan bendahara kelompok
anggota lainnya didorong untuk
melakukan rapat membahas
persoalan tersebut.
Masalah Korban KDRT CO Flower mendampingi korban Pendampingan yang dilakukan Flower lebih
anggota KDRT di Desa Kampong, Ujong Kalak kepada media konsultasi bagi korban untuk
kelompok dan Simpang Kabe. Pendampingan mengambil langkah-langkah dalam
dampingan yang dilakukan pada upaya penyelesaian masalahnya
pemulihan mental korban
MASIF Masalah Biaya Salah satu kelompok dampingan yang PAUD seroja telah aktif, alokasi dana
anggota operasional bekerja pada isu pendidikan operasional PAUD dijanjikan Dinas
kelompok PAUD menginisiasi pembentukan PAUD. Pendidikan akan diagendakan dalam APBK
dampingan (Pendidikan Masif memberikan kontribusi bagi 2009
Anak Usia inisitif tersebut dan kemudian
Dini) memediasi perijinan dan upaya
pengadaan dana operasional dari
pemerintah melalui APBK
Masalah di Pemindahan Pemda merencanakan pemindahan Dari proses ini, belum pada tingkat
Desa Suak Sekolah Dasar gedung lokasi SD di Suak. Letak yang penyelesaian maslah .
di Desa Suak. jauh dari tempat masyarakat,
mengakibatkan terjadinya penolakan
atas pembongkaran sekolah tersebut.
Masalah di Pemindahan Masyarakat memandang bahwa Dinas pendidikan merespon positif, dimana
Desa Sekolah sekolah darurat lebih mudah kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung
Babah Dua Menengah dijangkau dan dekat dengan lokasi sampai tersedianya moda transportasi yang
Pertama di masyarakat tinggal, jika dibandingkan memudahkan murid ke lokasi sekolah yang
Babah Dua. dengan sekolah baru. CO Masif baru, sehingga proses yang terjadi, belum
memfasilitasi masyarakat bertemu pada tingkat penyelesaian masalah
dan berdialog dengan Dispen dan
DPRK Aceh Jaya.
Masalah di Pendirian Masyarakat Babah Nipah CO Masif bersama kelompok dampingan di
Desa Sekolah Dasar membutuhkan Sekolah Dasar desa bersangkutan berdialog dengan Dinas
Babah diwilayah setempat. Pendidikan Aceh Jaya. Dinas Pendidikan
Nipah memberikan respon positif dengan
mengusulkan anggaran dana dari Provinsi
untuk pembangunan Sekolah Dasar di Babah
Nipah
Masalah di Rekonstruksi Bangunan sekolah Dasar di Desa CO Masif bersama kelompok dampingan di
Desa Sekolah Dasar Padang belum sepenuhnya baik. Desa Padang melakukan dialog agar Dinas
Padang Masyarakat memandang perlu Pendidikan mengalokasikan anggaran
adanya rekonstruksi bangunan rekonstruksi Sekolah Dasar di desa mereka.
Sekolah Dasar tersebut. Dari proses ini, belum pada tingkat
penyelesaian masalah .
Masalah di Penggusuran Masyarakat Desa Sawang berupaya CO Masif bersama masyarakat dampingan di
Desa Gedung mempertahakan agar Gedung Desa Swang melakukan dialog dengan DPRK
Sawang Sekolah Dasar Sekolah Dasar di wilayahnya tidak dan Dinas Pendidikan. Dari dialog-dialog yang
digusur akibat perluasan jalan. dilakukan, belum pada tingkat penyelesaian
masalah
LPPM Masalah di Alokasi Dana Masyarakat dampingan di desa-desa CO LPPM memfasilitasi warga desa di
Kecamatan Desa (ADG) kecamatan Lhong kesulitan dalam Kecamatan Lhong dalam menyusun Alokasi
Lhong. menyusun Anggaran Dana Gampung Dana Desa (ADG) untuk diusulkan bagi
(ADG) untuk perencanaan perencanaan pembangunan gapong di Lhong
pembangunan desa .
Masalah Relasi antara Pemberitaan yang dilakukan Serambi LPPM memediasi pertemuan antara Serambi
Kelompok Kelompok atas aktivitas kelompok dampingan dengan anggota kelompok yang bersitegang.
Dampingan Dampingan berbuah kekecewaan bagi anggota Pada akhirnya relasi ini kembali membaik,
dengan dengan Media kelompok tersebut. Debat kedua bahkan pihak Serambi memberikan ruang
Pihak lain Serambi yang belah pihak mengakibatkan bagi kelompok tersebut untuk pemberitaan
kurang hubungan yang tidak kohesif. aktivitas-cerita sukses kerja kelompok
kohesif. dampingan tersebut
Masalah Insentif bagi Insentif bagi kader kesehatan di Aceh Advokasi yang dilakukan oleh LPPM bersama
bagi kader kader Besar relatif kecil, yaitu Rp 5.000,- per kelompok dampingannya membuahkan hasil,
kesehatan kesehatan hari. Persoalan ini didiskuikan oleh dimana terdapat kenaikan insentif bagi kader
di Aceh kelompok dampingan LPPM untuk kesehatan menjadi Rp. 15.000,- per hari.
Besar kemudian diadvokasi ke Anggaran tersebut dialokasikan dalam APBK
Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar. 2008
Maslah Alokasi Dukungan pemerintah bagi upaya LPPM bersama kelompok dampingannya
yang anggaran pemberdayaan perempuan di Desa melakukan dialog dengan pihak legislatif, dan
dihadapi untuk relatif rendah. Karena diusulkan agar Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa agar
Kelompok pemberdayaa dukungan berupa alokasi anggaran mengalokasikan dana bagi upaya
perempua n perempuan pemberdayaan perempuan di desa pemberdayaan perempuan di desa. Dari
n di Aceh diadakan rangkaian pertemuan, APBK 2008 telah
Besar mangalokasikan post pembiayaan tersebut
DAUN Masalah Pungutan Beberapa bidan desa melakukan CO Daun bersama beberapa anggota
bagi Biaya pada pemungutan bagi pasien pemilik kelompok dampingan melakukan pengaduan
Masyaraka Pasien kartu Askeskin. Kasus ini kemudian kepada Dinas Kesehatan Kab Singkil. Atas
t Pemilik Askeskin didiskusikan dalam kelompok pengaduan praktik tersebut Dinas Kesehatan
kartu dampingan. belum melakukan tindakan. Dengan
Askeskin di demikian, proses ini belum pada tingkat
wilayah penyelesaian masalah
kerja
Masalah di Gizi buruk dan Beberapa anggota masyarakat desa Hasil dialog kelompok dampingan dan Daun
desa penderita dampingan DAUN menderita tumor kepada Dinas Kesehatan belum dapat
dampingan tumor dan Gizi buruk. Kelompok dampingan membantu penyelesaian masalah tersebut.
dan Daun mendiskusikan tentang Namun dari sisi kebijakan, aksi-aksi yang
permasalaha ini untuk kemudian dilakukan berhasil mendorong lahirnya qanun
mendialog-kan dengan pihak terkait. standar pelayanan kesehatan di Kab Singkil
Masalah di Waktu Posyandu di kelompok dampingan Persoalan menyangkut tempat layanan
desa layanan DAUN tidak memberikan layanan posyandi dibahas dalam diskusi CO DAUN
dampingan Posyandu kesehatan secara teratur. Ketika ada dengan kelompok dampingan. Langkah dalog
kebutuhan layanan, seringkali dalam dengan pemberi layanan di Posyandu juga
kondisi tutup. telah dilakukan. Namunhingga saat ini, belum
sampai pada tingkat penyelesaian masalah .
Masalah di Ketersediana Daun bersama kelompok Persoalan ini belum sampai pada upaya
masyarakat obat KB di dampingannya menemukan, advokasi oleh DAUN dan kelompok
Kecamatan Puskesmas menelusuri dan mendiskusikan kasus dampingannya. Dengan demikian belum
Singkil tersebut. sampai pada tingkat penyelesaian masalah
Utara
Masalah Ketidakadaan Posyandu merupakan kebutuhan Dari dialog antara DAUN dan Dinas Kesehatan
dari Posyandu layanan kesehatan yang paling mudah akhirnya berhasil melahirkan satu posyandu di
masyarakat diakses oleh masyarakat desa. Salah salah satu desa dampingan DAUN
dampingan satu desa dampingan DAUN tidak
memiliki infrastruktur tersebut .
Masalah Penyelesaian Masyarakat Pulau Banyak ditemukan Mediasi yang dilakukan oleh DAUN dan
masyarakat atas bahwa kepengurusan penggunaan kelompok dampingannya berhasil
di pemanfaatan Askeskin tidak berjalan dengan baik. berkontribusi pada penyelesaian 5 kasus (dari
Kecamatan Askeskin Persoalan ini kemudian diidentifikasi 7 kasus) pemanfaatan Askeskin
Pulau dan didiskusikan dengan kelompok
Banyak dampingan DAUN untuk kemudian
disampaikan kepada Dinas Kesehatan
PAPAN Masalah Pemutusan SMK 1 Kaway XVI terlambat dalam Papan bersama komite sekolah melakukan
masyarakat Listrik oleh pembayaran iuran listri. upaya dialog dengan pihak PLN untuk
Kecamatan PLN Keterlambatan tersebut berakibat penyelesaian maslah tersebut. Hasil dari
Kawai XVI adanya pemutusan aliran listrik oleh proses tersebut kemudian listrik sekolah
PLN. Ketidakadaan aliran listrik kembali tersambung.
berakibat pada beberapa kegiatan
belajar-mengajar yang menggunakan
energi listrik tidak bisa optimal
dilakukan.
Masalah Pengelolaan Dalam pengelolan keuangan sekolah, Staf Papan memberikan asistensi bagi komite
bagi keuangan komite sekolah membutuhkan sekolah dalam membuat perencanaan
kelompok Sekolah pendampingan dalam proses anggaran dan belanja sekolah serta
dampingan penyusunan RAPBS (Rencana penyusunan laporan penggunaan belanja
Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah
Sekolah) termasuk penyusunan
laporan.
Masalah di Pembangunan Pembangunan gedung SD Gesau Proses dialog yang dilakukan oleh kelompok
Desa Sekolah Dasar terbengkalai. Atas kondisi tersebut masyarakat bersama Papan kepada Dinas
dampingan Komite sekolah di wilayah setempat Pendidikan belum berhasil mendorong
melakukan advokasi agar kembali bekerjanya pembangunan gedung
pembangunan kembali berjalan. sekolah
Masalah Murid dan Papan dan komite sekolah yang CO Papan bersama komunitas dampingan
sosial di Guru didampingi mengidentifikasi adanya melakukan beberapa langkah-langkah
Kabupaten berkeliaran indisipliner oleh siswa dan murid di advokasi, diantaranya melakukan audiensi
Aceh Barat pada saat jam Kab Aceh Barat. Menyikapi hal dengan Dinas Pendidikan. Dari aksi-aksinya
pelajaran tersebut dilakukan advokasi kemudian menghasilkan Peraturan Bupati No.
mendorong regulasi yang 421.3/44/2008 tentang pengaturan siswa dan
menjawabnya. guru yang berkeliaran pada jam pelajaran
akan mendapat sanksi.
MATARADJA Masalah di Pengandaan Listrik di Desa Curik sudah sejak masa CO Mataradja bersama masyarakat setempat
desa listrik desa DOM (Daerah Operasi Militer) telah membentuk tim advokasi desa. Tim ini
dampingan direncanakan ada. Tiang penyangga kemudian memperluas dukungan dengan 4
kabel listrik telah tersedia, namun desa lainnya untuk berdialog dengan PLN
pengaliran listrik belum tersedia. Calang dan BRR Distrik Aceh Jaya. Saat ini
kasus tersebut telah terselesaiakan dengan
ditandai sudah adanya listrik di desa tersebut
Masalah di Ketersediaan Desa Curik merupakan wilayah yang CO Mataradja bersama tim advokasi desa
desa sarana jalan terletak jauh dari badan jalan melakukan dialog dengan pihak pemerintah
dampingan desa kabuaten. Jalan wilayah tersebut untuk upaya perbaikan jalan tersebut. Aksi-
sangat rusak. Tim advogasi desa yang aksi yang dilakukan belum berbuah
telah dibentuk melakukan advokasi terperbaikinya jalan bersangkutan
untuk perbaikan jalan tersebut.
Masalah di Polindes tidak Polindes dan kader pengelola CO Mataradja bersama kelompok dampingan
desa berfungsi polindes di Desa Keude Krueng Sabee ‘mengangkat isu tersebut untuk diperhatikan
dampingan tidak berfungsi. oleh pemerintah desa dan dinas kesehatan.
Atas hasil usaha tersebut, secara bertahap
kader dan pengelolaan polindes mulai
berjalan
Masalah di Jalan desa Desa Nusa, Kecamatan Lamno Unit pengaduan masyarakat yang telah
desa yang rusak mengalami kerusakan jalan. Pada satu terbentuk menjadi media bagi masyarakat
dampingan sisi, Mataradja juga melakukan upaya Desa Dua dalam membahas masalah jalan
advokasi kebijakan tentang rusak
pengaduan dan penyelesaian masalah
masyarakat
Masalah di Pembangunan Pembangunan bangunan dan pagar Masyarakat dampingan dan CO mataradja
desa Gedung yang MIN di Teunom tidak berjalan akibat memabahas persoalan tersebut. Kasus
dampingan terbengkalai ditinggalkan oleh kontraktor. tersebut kemudian disampaikan kepada
pemerintah desa dan dinas pendidikan.
Penyelesaian proses pembangunan MIN saat
ini belum kembali mulai
Masalah Penjualan Aset Tanah milik desa dampingan CO Matardja melakukan pendampingan atas
internal desa dipandang strategis oleh pihak militer proses transaksi penjualan tersebut dengan
kelompok untuk dikelola institusi tersebut. pihak Militer di Pantero. Sekaligus juga
dampingan Menyikapi hal tersebut CO Mataradja mendiskusikan menyangkut penggunaan dana
turut membantu memediasi negosiasi milik desa tersebut.
penjualan tersebut.
PUGAR Masalah di Pungutan Desa-desa dampingan Pugar CO Pugar bersama kelompok dampingannya
desa Biaya Bersalin ditemukan masih terjadinya pungutan mendiskusikan persoalan tersebut, serta
dampingan bagi pengguna biaya bersalain bagi masyarakat yang membahasnya pula dengan pihak pemerintah
kartu Askeskin menggunakan kartu Askeskin. desa dan pihak pemberi layanan persalinan.
Persoalan tersebut belum berhasil
diselesaikan hingga tidak terjadinya
penarikan pembiayaan persalianan bagi
pengguna Askeskin.
Masalah di Ketiadaan Dari hasil identifikasi yang dilakukan Setelah advokasi yang dilakukan oleh
Desa dana BOS oleh kelompok dampingan di Desa kelompok dampingan bersama CO Mataradja,
dampingan Lamreh, ditemukan dana BOS tidak dana BOS didistribusikan sebesar Rp. 15.000,-
terdistribusi di desa tersebut. per murid.
Masalah di Ketidak Pemerintah Desa Lambaro Najib tidak Fasilitasi dari anggota kelompok danpingan
desa mampuan memahami proses pembuatan RPJMG Pugar di Desa Lambaro Najib berhasil
dampingan dalam dan APBG. Anggoa kelompok membantu penyusunan RPJMG dan APBG
pembuatan dampingan Pugar yang paham setelah Desa Lambaro Najib.
RPJMG dan didampingi Pugar mencoba
APBG membantu.
Masalah di Insentif Kader Kelompok dampingan Pugar Anggota kelompok dampingan Pugar
tingkat Kesehatan mengidentifikasi persoalan melakukan langkah-langkah advokasi ke
Kabupaten menyangkut insentif bagi kader Pemda Aceh Besar, hasilnya kemudian insentif
kesehatan di desa. Ditemukan bahwa menjadi Rp. 15.000,- per hari
insentif yang diberikan terlalu kecil,
yaitu Rp. 5.000,-
Masalah di Proses Musrenbang di desa-desa dampingan Anggota kelompok dampingan Pugar
desa-desa Pelaksanaan Pugar semula merupakan pertemuan memfasilitasi beberapa desa di Aceh Besar
dampingan Musrenbang formalitas tanpa menekankan pada dalam pelaksaaan MUSREMBANG yang lebih
urgensi partisipasi warga dalam demokratis, seperti: di Lamgurun, Lambada
proses Lhok, Lam Asan, Desa Baro dan lamreh,
Masalah di Pencairan Dana BOS di desa-desa dampingan Kelompok dampingan dan CO Pugar
desa-desa dana BOS Pugar diidentifikasi dan ditemukan melakukan advokasi kepada Dinas Pendidikan
dampingan tidak mencairkan dana BOS. terkait dengan penundaan pencairan dana
bos. Advokasi ini berhasil membuat Dinas
Pendidikan mencairkan dana BOS di
komunitas dampingan tersebut.
Masalah di Penggantian Bidan-bidan desa di wilayah Kelompok dampingan dan CO Pugar
desa biaya yang dampingan Pugar mengeluarkan melakukan advokasi kepada Dinas Kesehatan
dampingan dikeluarkan biaya pribadinya untuk membantu untuk mengganti biaya yang dikeluarkan
Bidan Desa pasien dalam proses persalinan. bidan desa dalam membantu proses
persalinan. Advokasi ini berhasil membuat
Dinas Kesehatan mengganti biaya-biaya yang
dikeluarkan bidan. Proses ini kemudian diikuti
oleh desa lain.
BIMA Masalah di Pengadaan Kelompok dampingan Bima CO Pugar mendampingi advokasi kelompok
desa prasarana mengidentifikasi persoalan dampingannya untuk penanganan jalan dan
dampingan jalan dan masyarakat di Desa Alue Iet serta lampu penerang jalan di Desa Alue Iet, serta
moda Desa Iet. Persoalan utama yang dukungan transportasi bagi siswa di Desa Iet
transportasi dihadapi Desa Iet adalah jalan Desa kepada Pemda kabupaten Aceh Besar. Usulan
siswa yang buruk serta tidak adanya tersebut akhirnya dapat diatasi dan didukung
penerang jalan. Sementara di Desa Iet
sangat krusial kebutuhan moda
transportasi bagi siswa menuju
sekolah
Masalah di Penyelewenga Kepala Sekolah SDN 1 Peusangan Kelompok dampingan bersama CO Bima
desa n dana BOS Selatan melakukan penyelewengan melakukan advokasi atas kasus tersebut.
dampingan dana BOS. Perosalan ini didiskusikan Kasus tersebut berhasil di bongkar
dalam kelompok . selesaiakan .
Masalah di Pembangunan Gedung sekolah MIS di Desa Alue Akitivitas yang dilakukan Bima dan Kelompok
desa Gedung Limeng masih kurang untuk dampingannya berhasil menumbuhkan
dampingan Sekolah MIS menampung siswa-siswi belajar. Hal swadaya masyarakat dalam membangun
itu menyebabkan sebagian siswa- sekolah MIS (Madrasah Ibtidaiyah Swasta)
siswi belajar dihalaman sekolah. yang bangunan awalnya sudah tidak layak
Menyikapi hal tersebut Bima dan pakai. Berdasarkan kesepakatan warga dalam
kelompok dampingan pertemuan-pertemuan yang difasilitasi BIMA
bermusyawarah dan memperluas masyarakat sepakat untuk secara swadaya
pertemuan dengan warga setempat membangun gedung sekolah itu dengan
untuk menyelesaikan masalah ketentuan menyumbang Rp. 50.000 per wali
tersebut. murid sebagai sumbangan wajib dan
sumbangan sukarela seikhlasnya. Masyarakat
juga menyumbang in-kind sebagai sumbangan
sukarela, diantaranya satu batang kelapa,
pasir satu truck, 1 lembar papan dan
sebagainya. Sampai saat ini sumbangan tunai
yang terkumpul di rekening panitia sebesar ±
Rp. 2.500.000, diluar sumbangan in-kind,
Masalah di Pembangunan Gedung sekolah MIS di Desa Alue Lobby dan negosiasi oleh Bima dan Kelompok
desa gedung MIS Limeng masih kurang untuk dampingan kepada pihak pengelola P2DTK,
dampingan menampung siswa-siswi belajar. Hal berhasil memperoleh dukungan dana
itu menyebabkan sebagian siswa- tambahan untuk pembangunan MIS tersebut.
siswi belajar dihalaman sekolah.
Selain mendorong keswadayaan
warga, dipandang penting juga
membangun relasi dan dukungan dari
pihak lain.
Masalah di Tingginya Warga Desa Simpang Jaya mengeluh Bima dan kelompok dampingannya berhasil
desa harga pakaian atas mahalnya baju olahraga siswa- memediasi pihak sekolah dengan warga Desa
dampingan olah raga siswi. Persoalan ini kemudian dibahas Simpang Jaya mengenai pengadaan baju
dalam kelompok dampinag Bima. olahraga yang harganya mahal. Kedua pihak
bersepakat prosentase biaya yang diusulkan
warga yang tidak memberatkan
PASKA Masalah di Penanganan Salah seorang warga desa menderita Paska dan anggota kelompok dampingannya
desa Penyakit penyakit jantung. Penderita penyakit melakukan proses advokasi yang cukup
dampingan Jantung jantung tersebut merupakan anggota panjang. Mulai lobby kepada PT. Askeskin, RS
masyarakat berkategori miskin. Paska Kabupaten, RS Provinsi, dan RS Cipto
dan anggota dampingannya berusaha Mangunsubroto di Jakarta. Lembaga ini juga
untuk membantu kemudah proses berhasil melakukan fundraising dari beberapa
pengurusan serta pembiayaan dalam lembaga dan pemda untuk tambahan
pengobatannya. pengobatan yang tidak ditanggung oleh
askeskin
PERAK Masalah di Kesalahan Hasil identifikasi CO dan kelompok CO Perak bersama kelompok dampingannya
desa pada isian KTP dampingan Perak, ditemukan bahwa berhasil mengangkat kasus tersebut ke media
dampingan KTP yang dikeluarkan pemerintah dan menyampaikan kepada Pemkab Pidie.
Pidie terdapat kekeliruan pengisian Upaya tersebut berhasil merevisi identitas-
identitas. Identitas banyak warga identitas warga yang salah.
ditemui memiliki kesalahan, baik
kesalahan tanggal lahir, nama
maupun jenis kelamin.
YPK Masalah di Tapal batas di Pemerintah Desa Lek-Lek dan Desa CO YPK dan anggota kelompok dampingannya
desa Desa Baro Kecamatan Panton mengalami memfasilitasi dua komunitas (pemerintah
dampingan perbedaan pendapat atas batas Desa dan masyarakat) untuk membahasnya.
wilayah kedua Desa tersebut. Hasilnya, disepakati bersama batas-batas
Persoalan ini kemudian didiskusikan Desa tersebut.
oleh kelompok dampingan untuk
proses penyelesaiannya.
CO YPK berhasil memfasilitasi
beberapa persoalan di komunitas
menyangkut penyelesaian masalah
tapal batas di Desa Lek-Lek dan Desa
Baro Kecamatan Panton Reue,
mengadvokasi kasus ketrelambatan
pembayaran gaji keuchik di lokasi
dampingan
Masalah di Keterlambatan Pembayaran gaji Keuchik di Desa Lek- CO YPK dan anggota kelompok dampingan
desa gaji Keuchik Lek dan Desa Baru selalu mengalami kemudian membicarakan persoalan tersebut
dampingan keterlambatan. Hal ini teridentifikasi ke Pemkab Aceh Barat. Dari proses tersebut
ketika kedua pemerintahan Desa hingga saat ini belum terjadi adanya
tersebut dimediasi oleh YPK perubahan atas keterlambatan waktu
pembayaran gaji Keuchik.
Rahasia Sukses I Belajar dari Hasil Kerja
Orang bijak adalah orang yang pandai menarik pembelajaran dari apa yang telah dilakukan oleh
dirinya atau orang lain sebelumnya. Menjadi pilihan cerdas jika sukses langkah yang ditekuni OMS
mitra kerja dalam melakukan advokasi kebijakan ditari k beberapa benang merah. Hal ini akan
mendorong bagi pihak lain melakukan hal tidak mulai dari awal kembali. Bergerak lebih cepat maju.
Pelaksanaan advokasi yang dilakukan oleh mitra Kabupaten tidak sepenuhnya hingga pada proses
pengesahan atas kebijakan yang diusung. Karena hal itu proses politik yang dilalui sarat dari
berbagai kepentingan politik. Sukses atau tidak suksesnya mitra pada sisi itu, paling tidak
pembelajaran yang dapat dipetik diantaranya;
Pendekatani informal penunjang utama pendekatan formal. Proses loby dan negosiasi yang
dilakukan oleh OMS mitra menggunakan seluruh media formal, seperti musrenbang,hearing,
konsultasi public dll. Namun tidak kalah penting proses informal yang dilakukan melalui media
yang mudah dapat dijangkau dan mudah direspon . Pendekatan silaturahmi, sms serta pelibatan
para pihak dalam aktivitas yang dilalui adalah cara yang digunakan. Hubungan emosi yang sudah
dibangun dengan cara tersebut sangat memudahkan bagi actor-aktor pembuat kebiakan
menerima pandangan/masukan yang disampaikan OMS mitra kabupaten.
Pemanfaatan hubungan Kekerabatan. Level kabupaten di Aceh, merupakan lingkup kerja yang
tidak terlalu luas. Relasi antar actor pemerintah maupun masyarakat sipil didalamnya kerap
terhubung. Baik terhuug akibat hubungan darah, keturunan, latar belakang asal gampong dll.
Listing atas relasi yang bias dibangun dengan pembuata kebijakan dilakukan dengan kedekatan
relasi tersebut. Proses transformasi maupun penyelarasan cara pandang dapat dilakukan ketika
sekat block/resistensi telah sirna.
Show force atas kapasitas dan muatan argumentasi gagasan yang ditawarkan. Peningkatan
kapasitas OMS dapat meniningkatkan daya terima stakeholder kunci (pihak luar seperti
pemerintah dan DPRD). Pengambil kebijakan semakin percaya dan menerima usulan OMS
karena kecerdasan (kapasitas) OMS dalam menganalisis, mencari solusi dan menawarkan ide-ide
mereka. Gagasan nan indah terurai namun tidak terdokumentasi secara baik, akan berakibat
kesan positif dan membantu muncul dari pemangku kebijakan yang dituju.
Optimalisasi reputasi aktor dalam sebuah lembaga. Perubahan seringkali dibangun atas nama
actor, demikian pula kelembagaan OMS, kerap kali personifikasi actor didalmnya meng up grade
posisi tawar organisasi bersangkutan. Aktor-aktor kunci dalam lambag dalam pengalaman kerja
Ancors sering kali di angkat untuk digunakan. Bahkan beberapa diantara kerja-kerja Ancor juga
menciptakan actor-aktor batu.
Mencuri minat untuk meraih dukungan. Keaktifan keterlibatan masyarakat untuk isu advokasi
ini ditentukan oleh tingkat kepentingan dari masyarakat. Bila isu tersebut beririsan langsung
dengan kepentingan masyarakat maka keterlibatan masyarakat ini sangat besar. Namun jika
kurang beririsan langsung, masyarakan enggan untuk terlibat. Demikian pula dengan minat dan
ketertarikan actor pengambil keputusan. Argumentasi bagi hal yang dapat menarik minat dan
kepentingannya actor bersangkuan dapat mencuri perhatian/dukungan.
Belajar, Bekerja Keras, Kreatif serta Sabar. Menjadi kunci sukses ketika tantangan semakin
mendekat dan tebal membentang. Tantangan dalam menebar gagasan, merangsek perubahan
kebijakan tidaklah hanya mengahdapi pihak penguasa, namun juga akan berhubungan dengan
bangunan konsolidasi tim, dukungan luas yang teraih.
*****
Bab 6
Menghadapi Tantangan, Menjaga Vitalitas
dan Merawat Keberlanjutan
Modal sosial dan kepadatan asosiasional merupakan kekayaan paling berharga yang dimiliki
oleh negeri dan masyarakat Indonesia. Organisasi, asosiasi, forum, ruang publik, komunitas
maupun jaringan sosial tumbuh dimana-mana, sebagai wadah untuk saling tolong
menolong, belajar bersama dan juga tempat untuk menyampaikan artikulasi politik.
Pemulihan Aceh pascastunami juga disokong oleh kekuatan jaringan sosial baik yang
berskala lokal, nasional dan bahkan internasional. Komunitas dan ruang-ruang publik yang
cair, termasuk yang terjadi di kedai kopi, selalu hidup secara berkelanjutan sebagai ajang
untuk membicarakan banyak hal, termasuk melihat dan membicarakan pemerintah. Kedai-
kedai kopi di kampung Aceh biasa digunakan warga sebagai tempat untuk ngobrol berjam-
jam, membicarakan berbagai persoalan layanan publik baik dana BOS, polindes, puskesmas,
jalan, listrik dan seterusnya.
Komunitas yang hidup dan bergairah itu selalu diyakini oleh sejumlah ilmuwan (mulai dari
Tocqueville, Habermas, Robert Putnam sampai dengan Francis Fukuyama) sebagai fondasi
masyarakat yang baik, juga fondasi bagi demokrasi. Kalau kita belajar pada karya besar
Tocquiville, Demoracy in America, kita bisa memperoleh pemahaman bahwa kokohnya
demokrasi di Amerika bukan semata-mata karena sistem kepartaian dan pemilunya yang
selalu menjadi tontonan dan referensi dunia, tetapi karena mempunyai fondasi pada seni
asosiasi dan komunitas-komunitas lokal. Pandangan senada juga pernah disampaikan oleh
Hans Antlov (2004) ketika dia menilai demokrasi di Indonesia:
“Orang-orang desa harus merebut kembali arena politiknya, tempat bersaing secara sehat
untuk berkuasa dan menelusuri hidupnya sesuai dengan jalan yang dipilihnya. Kalau ini
terjadi, pengaruhnya bukan hanya di pedesaan. Apabila warga masyarakat (civil society)
hanya terdiri dari para intelektual dari UI, UGM atau ITB, sesungguhnya itu adalah warga
masyarakat yang payah. Apa yang dibutuhkan untuk suatu demokrasi yang kokoh adalah
gerakan sosial, organisasi-organisasi berbasis massa dan berbasis komunitas serta pemimpin
lokal sejati dengan ikatan serta memiliki tanggungjawab terhadap rakyat akar rumput. Ini
hanya dapat dicapai melalui komunitas yang hidup”
Uraian di atas sebenarnya memberikan pesan tentang vitalitas dan makna masyarakat sipil.
Jika bisa dibuat sebuah gradasi, masyarakat sipil membentang dari komunitas-komunitas
kecil yang hidup, jaringan sosial, asosiasi sipil, organisasi sosial dan gerakan sosial. Di
Indonesia, semua ini tumbuh dengan subur. Bahkan bisa dikatakan bahwa Indonesia sangat
kaya akan organisasi sosial, atau jika meminjam bahasa Robert Putnam (1993 dan 2000),
memiliki kepadatan asosiasional yang tinggi. Kekayaan organisasi sosial ini sudah tumbuh
lama yang mungkin tidak mempunyai relevansi langsung dengan demokratisasi, tetapi
sebagai arena untuk self help karena ketidakcukupan kapasitas negara melayani warga.
Meskipun masyarakat sipil dengan berbagai gradasi itu tumbuh subur, tetapi semuanya
tidak luput dari masalah dan tantangan. Sekalipun komunitas-komunitas selalu hidup di
setiap tempat secara mandiri tanpa harus diorganisir secara rapi dan tanpa perlu logistik,
tetapi warga selalu menghadapi kemacetan, bagaimana mengartikulasikan dan
memperjuangkan hasil obrolan mereka kepada pihak yang berwajib. Sejumlah 14 OMS di
Aceh memahami betul kondisi ini, yang membuat mereka bukan sebagai hero yang
memperjuangkan sendiri aspirasi lokal, tetapi mereka menemani komunitas-komunitas
lokal menyampaikan aspirasi kepada pihak berwajib. Di antara OMS juga memperkuat
jaringan-aliansi kader-aktivis lokal yang secara mandiri menyampaikan tuntutan perbaikan
pelayanan publik kepada pemerintah.
Tantangan dan masalah menjadi lebih kompleks kalau sudah masuk ke ranah organisasi dan
gerakan sosial. Di negeri ini, di setiap tempat, terdapat begitu banyak papan nama
organisasi. Ada banyak organisasi tetapi tidak berorganisasi. Sebagai contoh, di daerah
terdapat kantor-kantor wilayah atau cabang NU yang memiliki banyak papan nama,
termasuk PW NU, ANSOR, Fathayat NU, IPNU dan seterusnya. Kantor ini terlihat sepi,
organisasi ini tidak menjalankan aktivitas sehari-hari, kecuali kalau tengah merayarakan
Muktamar atau kalau ada perhelatan politik lokal atau nasional. Pengalaman serupa
sebenarnya juga dialami oleh ormas-ormas lain, yang baru menampakkan sebagai organisasi
kalau punya gawe besar memilih siapa ketua umum organisasi itu.
Tantangan kompleks yang lain juga dialami oleh NGOs, sebuah organisasi nonpemerintah
yang berposisi sebagai resources center bagi gerakan sosial. Jika komunitas cair bisa hidup
berkelanjutan tanpa pengorganisasian dan logistik, bila organisasi massa mengandalkan
basis massa yang besar, sementara NGOs harus mengelola banyak sumberdaya (manajemen
organisasi, manusia, pengetahuan, informasi, dana, jaringan dan seterusnya) meskipun ia
hanya sebagai organisasi yang kecil. Setiap NGOs selalu menghadapi tantangan
keberlanjutan baik secara organisasional, gerakan dan yang lebih konkret adalah
pendanaan. Dari sisi gerakan, setiap NGOs menyadari akan risiko membangun istana pasir,
sebuah capaian yang tidak mungkin bisa tinggi dan kokoh, yang gampang longsor dan
berakhir begitu saja.
Pengalaman can tantangan yang sama sebenarnya dihadapi oleh OMS di Aceh beserta
ACNORS yang telah melakukan investasi selama 2-3 tahun terakhir. Waktu dua tahun
memang belum cukup untuk memetik buah perubahan yang berkelanjutan: tata
pemerintahan lokal yang demokratis dan kesejahteraan rakyat. Memetik buah adalah
tantangan besar yang sangat tergantung pada keberlanjutan dari benih yang telah ditabur
dan bunga yang telah berbiak selama 2 tahun terakhir. OMS tentu juga menghadapi
tantangan baik secara internal maupun eksternal, termasuk tantangan merawat
keberlanjutan gerakan, institusional dan pendanaan.
Sejumlah Tantangan
Tantangan konsistensi memilih dan memperkuat posisi dan peran OMS, terutama posisi
OMS di antara masyarakat dan pemerintah daerah. Secara etis dan teoretis, OMS
mengambil posisi dan menjalankan beberapa peran. Pertama, peran pembela (advokator):
yakni membela warga masyarakat yang dirugikan oleh pemerintah, sekaligus
memperjuangkan warga untuk memperoleh atau merebut hak-haknya yang telah dirampas.
Kedua, peran katalisator: menebarkan ide-ide perubahan, mendidik dan mengorganisir
rakyat dan mendorong perubahan kebijakan. Ketiga, peran fasilitator: yang menjembatani,
menghubungkan dan memudahkan proses dialog komunikatif antara masyarakat dengan
pemerintah daerah.
Karena itu peran OMS sebenarnya tidak setiap hari melayani masyarakat, misalnya
mendidik, melatih dan mendampingi masyarakat untuk meningkatkan berbagai
keterampilan teknis (bercocok tanam, menjahit, mengetik, berdagang dan seterusnya) atau
merawat bayi, ibu hamil dan lansia. Di India, dulu banyak NGOs yang mendirikan sekolah
dan poliklinik untuk menolong rakyat miskin; ada juga yang setiap hari bekerja menolong
bayi-bayi yang dibuang di pinggir sungai. Tetapi lama kelamaan mereka sadar dan bertanya,
kenapa setiap hari ada bayi yang dibuang di pinggir sungai? Dari pengalaman ini setidaknya
memunculkan dua pertanyaan. Pertama, si pembuang bayi tahu betul bahwa bayi yang
dibuangnya bakal ditolong dan dirawat orang, sehingga mereka bergantung pada dewa-
dewa penolong seperti NGOs. Kedua, pembuangan bayi sebenarnya hanya merupakan
akibat, tentu ada sebab-sebab lebih besar yang menimbulkan mengapa setiap hari ada
pembuangan bayi. Dari pelajaran ini, kalangan NGOs melakukan pembaruan strategi
advokasi, yang tidak hanya menolong bayi, tetapi berupaya melawan ketimpangan
struktural yang menyebabkan pembuangan bayi.
Jika NGOs berperan melayani masyarakat secara terus-menerus hal itu menciptakan
ketergantungan masyarakat pada NGOs. Menolong orang miskin tentu merupakan
pekerjaan yang mulia, tetapi hal itu bisa juga keliru sebab peran itu sebenarnya mengambil
alih pemerintah. Pemerintah adalah institusi utama yang bertanggungjawab menolong
orang miskin dan melayani masyarakat. Jika NGOs terus-menerus melayani masyarakat
justru akan menumpulkan tanggungjawab pemerintah. Karena itu sebenarnya tugas
masyarakat bukan mengambil alih peran pemerintah dan menolong masyarakat, tetapi
mendorong masyarakat agar mereka yang menuntut kepada pemerintah dan kemudian
pemerintah lebih responsif dan aktif melayani masyarakat.
Peran NGOs juga bukan membantu pemerintah, bukan juga mengatur pemerintah. Ini
adalah dua peran yang kontras. Banyak NGOs yang kelebihan energi, mengklaim dirinya
mempunyai banyak kemampuan, sehingga berupaya mengatur pemerintah dengan cara
mengatakan: pemerintah seharusnya begini dan begitu. Sebaliknya tidak jarang NGOs yang
memainkan peran membantu pemerintah, entah sebagai “LSM Plat Merah” atau sebagai
service provider. Jika NGOs menjalankan peran service provider sebenarnya sangat sah dan
tidak menjadi persoalan, jika yang bersangkutan melakukan perubahan organisasi dari
“gerakan sosial” menjadi “bisnis sosial”. Tetapi kalau NGOs mengklaim dirinya sebagai basis
gerakan sosial, sementara dia menjalankan peran service provider, maka hal ini akan
menggerus idealisme dan legitimasi mereka.
Tantangan pengarusutamaan gender dalam institusi maupun advokasi. Arus utama gender
baru sebatas wacana dan hanya diukur dari aspek representasi secara nominal-kuantitatif.
Sekalipun program ANCORS mendorong adpasi pendekatan yang adil gender namun ukuran
pencapaian dan keberhasilannya hanya dilihat dari keikutsertaan perempuan dalam
kelompok atau forum. Program belum mendorong upaya yang lebih strategis, terutama
dimensi akses dan kontrol, yang menempatkan suara perempuan sebagai suara yang patut
diperhitungkan dalam advokasi kebijakan. Kesetaraan gender baru diukur dengan jumlah
anggota perempuan tetapi belum mengungkapkan bagaimana peran perempuan dalam
ranah publik dan tindakan advokasi kebijakan. Program tidak mengungkapkan
keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan dalam kegiatan-kegiatan advokasi
dan hanya menampilkan kasus-kasus contoh yang sangat spesifik dan lokal untuk
menunjukkan adanya perempuan yang merupakan anomali dalam kegiatan tersebut. OMS
mitra sendiri mengungkapkan bahwa mereka memasukkan perempuan sebagai sasaran
maupun anggota kelompok dan staf karena ada tuntutan dari donor untuk memastikan isu
ini dimasukkan dalam kegiatan program. Pelatihan penyadaran gender belum memastikan
internalisasi kesadaran pentingnya merumuskan kegiatan program yang sungguh-sungguh
berupaya mendorong kesetaraan dan keadilan gender. Bahkan rumusan draft rancangan
qanun maupun kebijakan lain yang dibuat oleh OMS tidak serta merta mencerminkan
rumusan yang sensitif gender.
Tantangan membuat keseimbangan antara aktivisme, intelektualisme dan
managerialisme sebagai tiga komponen yang memperkuat institusi dan gerakan.
Aktivisme berarti semangat atau militansi untuk aktif bergerak memperjuangkan atau
menyuarakan hak-hak rakyat, dengan cara membikin noise, atau memobilisasi aksi kolektif
massa. Intelektualisme adalah tradisi mencari dan menebarkan pengetahuan, melalui
membaca, meneliti, menulis dan diskusi seperti biasa dilakukan oleh kaum intelektual atau
akademisi. Managerialisme adalah seni mengelola sumberdaya (manusia, dana,
perlengkapan) melalui mekanisme kelembagaan yang visioner, profesional, transparan dan
akuntabel.
Tradisi lama OMS adalah semata-mata menggeluti aktivisme, tanpa memperhatikan aspek
intelektualisme dan managerialisme. Kalau hanya mempunyai spirit aktivisme maka
organisasi akan lumpuh, kalau hanya menggeluti intelektualisme berarti elitis seperti
lembaga penelitian, dan kalau hanya managerialisme berarti bukan OMS tetapi perusahaan
yang hanya mencari untung. Sementara kalau hanya mengutamakan aktivisme dan
intelektualisme tanpa memperhatikan managerialisme, maka OMS itu hanya seperti kedai
kecil yang sulit berkembang menjadi institusi yang kuat.
Jika OMS pengin kuat, maka harus ada keseimbangan untuk mengembangkan tiga spirit itu.
Keseimbangan itu diwujudkan dengan kerja-kerja organisasi kelembagaan
(managerialisme), kerja-kerja teknokratis mengelola manajemen pengetahuan
(intelektaualisme) dan kerja-kerja pendidikan, pengorganisasian dan advokasi (aktivisme).
Tantangan perluasan dan pembesaran (scaling up) dan adaptasi secara luas. Secara umum
hampir semua kegiatan OMS mitra berada dalam skala terbatas dan hanya melingkupi
wilayah tertentu. Keberhasilan di satu lokasi dampingan tidak dengan sendirinya
mendorong terjadinya adaptasi maupun pengulangan pembelajaran di lokasi yang lain
secara mandiri. Bahkan keterlibatan aktor pembuat kebijakan belum menjamin terjadinya
replikasi pendekatan dalam skala yang lebih luas. Dengan demikian dampak perubahan di
tingkat yang lebih besar dan berkesinambungan sulit untuk diukur.
Tantangan membangun dan menggunakan aliansi secara efektif. Hampir semua OMS
didorong untuk membentuk aliansi ataupun jaringan yang kemudian diterjemahkan secara
harfiah untuk membentuk jaringan baru. Karena kerja advokasi bukan kerja yang dapat
dilihat dampaknya dalam waktu singkat dan keberhasilannya tergantung dari banyak faktor
yang saling terkait bahkan multi-dimensi, jejaring dapat dilakukan tidak hanya melalui
pembentukan jaringan baru tapi bagaimana menggunakan jaringan yang ada dengan efektif.
Tantangan tentang dampak perubahan di tingkat kebijakan: masih terlalu dini untuk
melihat apakah ada perubahan signifikan di tingkat pembuat kebijakan. Kegiatan program
ANCORS baru mendorong peningkatan kapasitas OMS untuk membantu merumuskan draft
rancangan kebijakan. Namun dengan dinamika politik dan pergantian personel di lembaga
birokrasi serta tingkat dukungan dan komitmen pembuat kebijakan belum dapat dilihat
sejauh mana kebijakan yang dihasilkan membawa perubahan terhadap mutu pelayanan
publik. Selain itu masih sulit diukur apakah draft yang dihasilkan sudah mencapai kualitas
yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai sebuah peraturan yang mengatur tata hidup
masyarakat dan kewajiban pemerintah.
Tantangan institusionalisasi perubahan: munculnya chmapions secara individual belum
mencerminkan perubahan kelembagaan (institusional). Harus disadari bahwa program
ANCORS memunculkan individu-individu yang menunjukkan perubahan cara berpikir
mengenai persoalan yang diangkat, namun pada umumnya baru sebatas perorangan dan
belum terinternalisasi menjadi agen perubahan yang mendorong terjadinya perubahan pola
pikir maupun cara pandang secara kelembagaan. Sehingga sulit untuk diukur apakah
pergantian individu dalam posisi kelembagaan akan tetap menjaga komitmen perubahan
kebijakan, terlebih memastikan bahwa perubahan kebijakan dapat dikawal hingga
pelaksanaan dan pengawasan.
Tantangan high turn over yang menghambat kinerja dan institusionalisasi . Tingginya
pergantian di pihak lembaga OMS sendiri maupun lembaga kebijakan dan pemerintah yang
menjadi target advokasi OMS menimbulkan kesulitan tersendiri dalam menjaga
kelangsungan kerja maupun agenda perubahan yang ditawarkan. Pergantian personel akan
memperlambat pencapaian agenda dan akan diperlukan orientasi serta pendekatan baru
untuk memastikan personel yang baru memahami agenda yang diusung.
Tantangan perubahan strategi: dari konfrontasi (melawan) ke engagement (berkawan)
menuju strategi reklaim (merebut) jabatan-jabatan publik. Saat ini perubahan strategi ini
tengah menjadi bahan perdebatan dan secara empirik menjadi trend di Indonesia. Banyak
organisasi gerakan sosial mengubah dirinya menjadi organisasi partai politik. Banyak aktivis
gerakan sosial melakukan gerakan politik menjadi kepala daerah atau anggota parlemen. Di
Aceh, pengalaman serupa juga terjadi. Para aktivis lokal menjadi pemimpin gampong, para
aktivis NGOs menjadi pemimpin daerah atau anggota parlemen. Sekarang peluang itu
semakin terbuka lebar ketika Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang
mempunyai partai lokal.
Teori konsolidasi demokrasi pun sebenarnya telah menunjukkan semakin tipisnya batas
antara masyarakat sipil dan masyarakat politik. Dengan berbasis pada pengalaman empirik
pascatransisi di berbagai negara, teori ini menunjukkan bahwa representasi politik para
aktor masyarakat sipil dalam ranah masyarakat politik dan negara merupakan babak baru
untuk membersihkan sisa-sisa warisan otoritarianisme masa lalu, sekaligus memperdalam
demokrasi baru. Ini berarti bahwa aktor-aktor masyarakat sipil tidak lagi hanya “melihat”
dan “mempengaruhi” tetapi masuk dalam struktur kekuasaan untuk ikut “menentukan”
keputusan-keputusan politik.
Di Indonesia pun, ada sebuah joke yang muncul untuk menyebut NGOs, yakni dari Non
Governmental Organizations menjadi Next Government Officers. Baik Pergerakan maupun
Demos, adalah dua OMS yang konsisten mempromosikan transformasi dari “gerakan sosial”
menuju “gerakan politik”, dari sekadar community organizing menjadi political organizing.
Rangkaian tulisan Demos di Majalah TEMPO menunjukkan seruan itu. Pada sebuah
konferensi internasional “Menyusun Agenda Menuju Demokrasi Bermakna” yang
diselenggarakan Demos, November 2005, membuahkan tiga agenda pokok. Pertama,
saatnya aktor-aktor pro demokrasi melakukan kombinasi gerakan politik dengan gerakan
sosial. Kedua, perlunya upaya-upaya sistematis dari berbagai gerakan rakyat untuk merebut
kontrol atas proses demokrasi yang telah dibajak oleh kaum elit dominan. Ketiga, perlunya
peningkatan dan peran perempuan serta kelompok-kelompok marginal dalam gerakan
demokrasi unuk menjadikan demokrasi lebih bermakna bagi rakyat. Ketiga agenda itu tentu
membutuhkan beberapa hal: repressentasi institusi demokrasi, kapasitas politik aktor pro-
demokrasi; partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam politik; representasi aktor
pro-demokrasi masuk dalam ranah politik (institusi politik); dan defragmentasi diantara
aktor pro-demokrasi.
Dalam tulisan terbarunya, peneliti Demos, Nur Iman Subono (2008) menyampaikan idenya
tentang transformasi dari masyarakat sipil menjadi “blok politik demokratik” (BPD). Subono
menegaskan bahwa BPD pada prinsipnya adalah lembaga intermediasi yang menjadi wadah
gerakan sosial, asosiasi sipil, organisasi kemasyarakatan, individu – bahkan para politisi
(tetapi bukan sebagai wakil partai) – untuk menggalang pengorganisasian dan
pemberdayaan masyarakat, menjalankan agenda dan program sosial-politik, mengawasi
pemerintahan, dan/atau mendukung pencalonan seseorang untuk suatu jabatan publik.
BPD juga merupakan wadah untuk mempersatukan kembali kekuatan rakyat yang selama
ini terpecah-pecah dalam berbagai kepentingan sektoral ke dalam organisasi kerakyatan
yang solid, terencana, dan terkoordinasi.
Para aktivis OMS, termasuk yang berada di Aceh, tentu sangat memahami semesta
pembicaraan tentang transformasi dari gerakan sosial menuju gerakan politik itu, meskipun
gerakan sosial yang dibangun masih terlalu dini. Beberapa aktivis sudah mulai masuk ke
ranah politik, baik dewan maupun kepala daerah. Tetapi pindah haluan dari “aktivis”
menjadi “politisi” sebaiknya bukan didorong oleh kenyataan karena dunia OMS sedang krisis
atau karena hasrat untuk mobilitas vertikal, tetapi dilandasi oleh sebuah visi dari sekadar
“melihat” dan “mempengaruhi” menjadi “menentukan”. Jika para aktivis OMS akan beralih
strategi dari sekadar berkawan dan mempengaruhi pemda menjadi merebut dan
menentukan kebijakan pemerintah, maka tantangannya adalah mengubah dari logika-
strategi gerakan sosial ke logika-strategi gerakan politik. Baik gerakan sosial maupun
gerakan politik sama-sama membutuhkan basis massa yang besar. Tetapi keduanya juga
berbeda. Jika gerakan sosial selalu mengutamakan visi-aksi, maka gerakan politik sejauh ini
menggunakan logika (mohon maaf) “basa-basi” dan diplomasi yang jauh dari visi-aksi
gerakan sosial.
Keberlanjutan?
Keberlanjutan bukan menjadi persoalan yang serius bagi komunitas-komunitas kecil yang
cair. Komunitas-komunitas itu terus mengalir untuk membicarakan mereka sendiri sambil
melihat dan membicarakan pemerintah, tanpa membutuhkan organisasi yang kompleks,
logistik atau dukungan dana yang besar. Tetapi kalau program-program inisiatif seperti
ANCORS dan keberadaan OMS selalu sensitif terhadap keberlanjutan institusional, gerakan
dan pendanaan. Tanpa mengecilkan semangat gerakan dan voluntarisme OMS, pendanaan
merupakan isu paling krusial bagi keberlanjutan OMS. Orang Jawa Timur sering berseloroh:
logika tanpa logistik, ya logor. Artinya teori, rencana aksi dan semangat gerakan akan
berakhir ambruk jika tidak didukung oleh logistik yang memadai. Para aktivis yang idealis
sekalipun akan putus asa dan berubah haluan jika idealismenya tidak didukung logistik. Ada
yang beralih menjadi petani, ada yang masuk ke PNS, ada yang bisnis dan ada pula yang
coba-coba ke dunia politik.
Di Aceh, pembicaraan tentang keberlanjutan OMS itu sungguh nyata. Selalu muncul
pertanyaan, apa yang terjadi di dunia LSM jika para donor cepat atau lambat menarik diri
dari Aceh? Meskipun ANCORS telah memberikan investasi besar terhadap kapasitas OMS,
tetapi selalu muncul pertanyaan tentang keberlanjutan yang sangat disadari oleh para
pihak, terutama pihak-pihak OMS level provinsi dan kabupaten. Mereka tentu sangat
berkomitmen melanjutkan organisasi dan gerakan, tetapi selalu muncul pertanyaan: dari
mana datangnya sumber-sumber keuangan untuk membiayai organisasi dan gerakan,
apalagi bagi OMS di skala kabupaten?
Sejumlah pertanyaan itu tidak dijawab dengan optimis dan pesimis. Setiap OMS/LSM tetap
mengalir berkarya. Toh dunia LSM adalah dunia ketidakpastian, yang justru memberikan
semangat bagi mereka untuk berjuang. Berjuang di tengah ketiakpastian merupakan seni
tersendiri bagi aktivis dan institusi OMS. Sebaliknya jika LSM memiliki pundi-pundi yang
abadi justru membuat mereka menjadi mapan dan malas untuk berkarya, bisa juga
menimbulkan konflik. Selain itu, setiap OMS di Indonesia mempunyai berbagai rute dan
caranya sendiri dalam bertahan dan melanjutkan institusi maupun gerakan, meskipun
belakangan banyak LSM yang rontok karena paceklik dana.
Melampaui semangat dan kerja keras OMS itu, dana bukan hanya menjadi alat untuk
membiayai dari program ke program, tetapi sebenarnya menjadi bagian dari basis ekonomi
bagi gerakan sosial. Dalam kondisi kelangkaan, kalangan OMS di Indonesia umumnya tidak
memiliki basis ekonomi yang kuat, melainkan memainkan peran social marketing untuk
mencari sumber-sumber pendanaan atau berkompetisi memperoleh pendanaan dari
lembaga donor. Bagaimanapun selama ini sumber utama pendanaan OMS di Indonesia
berasal dari lembaga-lembaga donor. Pada tahun 2002, LP3ES mencatat bahwa 62% NGOs
di Indonesia memperoleh sumber dana dari lembaga donor. Tetapi sumberdana dari donor
selalu menjadi isu yang sensitif dengan semesta nasionalisme Indonesia. Banyak pihak
menilai bahwa sumberdana dari donor memperlihatkan ketergantungan NGOs pada donor,
NGOs sebagai agen asing atau kepanjangan tangan donor, meskipun sebenarnya dana
internasional itu bermakna sebagai filantropi untuk kemanusiaan dan menjadi bagian dari
global civil society. Toh pemerintah maupun kalangan cendekiawan Indonesia juga
memperoleh bantuan atau beasiswa asing, yang semua ini menjadi komponen dalam
kerjasama internasional.
Cara pandang nasionalisme yang sempit itu lebih baik diabaikan. Sumber dana dari donor
tentu yang paling nyata, di tengah kelangkaan ekonomi dan lemahnya tradisi filantropi di
Indonesia. Sejumlah konsultan NGOs mulai dari Richard Holloway hingga Eugenio M.
Gonzales (2004) telah memberikan sejumlah strategi dan kiat-kiat NGOs menggalang dana
abadi dari lembaga-lembaga donor maupun donatur pribadi. Yang lebih penting adalah
bagaimana memperoleh-mengelola dana dari lembaga-lembaga donor itu secara jujur dan
transparan, bukan hanya kepada pihak pemberi dana tetapi juga kepada publik. Pertanyaan
publik tentang sumberdana kepada NGOs pasti selalu muncul. Ini merupakan kebaikan,
yang perlu dijawab secara jujur dan transparan.
Namun berkompetisi meraih dana dari donor bukan pekerjaan yang mudah, apalagi bagi
NGOs lokal yang hanya berkiprah di level kabupaten, sebab donor selalu mempunyai
kepentingan jangkauan yang berskala nationwide. Apalagi pada periode 2005-2010 saat ini,
lembaga-lembaga donor melakukan perubahan strategi dari civil society first menjadi state
first, yang mengakibatkan pengurangan alokasi dana kepada OMS.
Strategi lain yang sering dibicarakan adalah sumber pendanaan berbasis konstituen atau
user, sebagaimana telah dialami oleh perguruan tinggi swasta. IMPACT juga menjadi contoh
yang baik. Tanpa harus mengubah institusi menjadi perusahaan swasta, IMPACT
meneguhkan dirinya sebagai sebuah bisnis sosial yang melakukan social marketing dan jasa
layanan kepada berbagai pihak, yang berorientasi pada pemberian inspirasi dan penguatan
aktor-aktor yang hendak mendorong perubahan.
Jika kondisi donor serba tidak pasti seperti itu, sebenarnya dana dari pemerintah yang
paling mungkin dan paling dekat. Isu akan dibahas lebih lanjut dalam bab terakhir. Tetapi
poin penting yang perlu dicatat di sini adalah pandangan OMS terhadap sumberdana dari
pemerintah. Sejauh ini di Aceh, terdapat beberapa cara pandang yang berbeda di kalangan
OMS tentang sumberdana dari pemerintah. OMS yang memilih sebagai oposisi (mengambil
jarak) terhadap pemerintah cenderung menghindari alokasi dana dari pemerintah, sebab
hal ini akan menggerus idealisme dan independensi. Sementara OMS yang “mesra” dengan
pemerintah sudah biasa memperoleh dana dari pemerintah, baik dengan cara mengajukan
proposal atau terlibat langsung dalam proyek-proyek yang membantu pemerintah. Ada juga
OMS pemegang teguh strategi engagement, yang bersikap hati-hati dengan sumberdana
dari pemerintah, tetapi tetap mau menerima dana dari pemerintah dengan cara-cara yang
akuntabel, dan independensi OMS masih tetap terjaga. Dengan kalimat lain, OMS model ini
mau menerima dana dari pemerintah tidak melewati cara yang kasak-kusuk tetapi dengan
cara yang terbuka, dan dana itu bukan untuk membeli idealisme OMS.
Akhirnya keputusan tetap berada di tangan OMS untuk memilih berbagai menu alternatif
yang bisa mendukung keberlanjutan. Sejarah membuktikan bahwa OMS yang bertahan dan
berkembang secara berkelanjutan adalah mereka yang ulet, realis tetapi tidak pragmatis,
fleksibel tetapi tidak oportunis, sekaligus yang menjaga vitalitas serta mempunyai disiplin
dan konsistensi dalam menempa kemampuan dan jaringan.
Bab 7
Memperkaya Teori dan Praksis
Masyarakat Sipil di Indonesia
Aceh memang tidak mewakili Indonesia. Demikian juga pengalaman OMS di Aceh tidak bisa
digeneralisir sebagai pengalaman OMS di seluruh Indonesia. Buku ini bukanlah sebuah
survei yang hendak melakukan generalisasi secara nasional, tetapi hendak menarik
pembelajaran berharga dari pengalaman OMS di Aceh menjadi pelajaran penting secara
nationwide. Toh, meskipun buku ini hanya berpijak dari pengalaman lokal Aceh, tetapi OMS
di Indonesia bahkan secara global, mempunyai kemiripan karena konteks demokratisasi
dan globalisasi yang menyuburkan tumbuhnya OMS di setiap tempat. Setiap OMS umumnya
juga mempunyai jaringan global civil society atau jaringan transnasional, baik jaringan
pengetahuan, informasi, gerakan dan pendanaan.
Menarik pelajaran itu bisa juga disebut sebagai abstraksi teoretik. Karena itu bab ini
menyuguhkan tema “memperkaya teori dan praksis masyarakat sipil di Indonesia”, sebuah
abstraksi dari narasi empirik pengalaman NGOs di Aceh bersama program ANCORS-nya
YAPPIKA. Melalui bab ini kami hendak menyampaikan pesan bahwa tumbuhnya masyarakat
sipil di Aceh pascatsunami memberikan pelajaran yang berguna untuk memperkaya teori
dan praksis masyarakat sipil secara nasional. Pengkayaan teori berarti buku ini hendak
memberi narasi untuk menambah khazanah masyarakat sipil Indonesia, sekaligus memberi
keyakinan kepada siapapun yang meragukan ekstensi dan manfaat masyarakat sipil.
Sedangkan pengkayaan secara praksis berarti bahwa berbagai pelajaran berharga yang
diangkat oleh buku ini diharapkan menambah narasi yang berguna untuk refleksi bagi OMS
lain di Indonesia, juga sebagai jendela bagi pemerintah dan lembaga donor.
Konteks Politik
NGOs (OMS) mengalami pertumbuhan yang luas biasa di Indonesia selama satu dekade
terakhir bersamaan dengan arus demokratisasi dan desentralisasi. Kastorius Sinaga
misalnya pernah memberikan catatan bahwa era baru menampilkan sekitar 13.400 NGOs
yang terdaftar resmi, itu belum termasuk yang tidak tercatat resmi, sementara pada tahun
1980-an hanya tercatat sekitar 3.000 NGOs (Lounela, 2001). Ada sebuah joke, pertumbuhan
LSM jauh lebih cepat daripada pertumbuhan jumlah penduduk; di setiap jalan di kota-kota
besar di Indonesia pasti terdapat sekretariat LSM. Jika sebelumnya orang Indonesai hanya
mengenal ormas (organisasi massa) sebagai organisasi resmi yang dicatat oleh negara,
sementara kalangan NGOs merayakan dirinya sebagai organisasi masyarakat sipil (OMS),
sebuah organisasi nonpemerintah independen yang mempunyai inisiatif untuk menyemai
ruang-ruang publik dan menaruh perhatian pada isu-isu publik. Beberapa ilmuwan seperti
Anders Uhlin (2002) dan Suharko (2005) menegaskan bahwa NGOs merupakan kekuatan
terkemuka masyarakat sipil di Indonesia.
Baik pemerintah maupun masyarakat telah mengenal LSM sebagai sebutan lain dari NGOs,
meskipun belum ada regulasi resmi yang mengatur relasi antara pemerintah dan LSM,
kecuali regulasi tentang eksistensi yayasan. Di Aceh pasca tsunami, setiap orang mengenal
apa dan siapa NGO. NGO menjadi istilah yang sangat familiar bagi masyarakat Aceh saat ini.
Tetapi sebutan NGO untuk menunjuk lembaga internasional/asing, sementara NGOs lokal
tetap disebut sebagai LSM.
Sama halnya elemen-elemen lain (partai politik, tentara, birokrasi dan lain-lain) disambut
secara keilmuwan dan praksis dengan sikap yang beragam. Ada sikap pro yang memandang
OMS sangat positif, ada juga sikap yang kontra, kritis, meragukan atau bahkan mengecam
kehadiran OMS. Secara keilmuwan, pandangan pro dan kontra itu paralel dengan dua
mazhab yang berbeda: liberal-normatif versus historis-empirik (Bob Sugeng Hadiwinata,
2009). Mazhab liberal-normatif sama dengan pandangan yang pro dengan OMS. Menurut
cara pandang ini, OMS merupakan kekuatan penting dalam demokrasi, yang berperan besar
dalam setiap tahapan dalam demokratisasi. Dalam tahap transisi, OMS menjadi kekuatan
yang menentang otoritarianisme; dalam tahap liberalisasi mereka memperjuangkan HAM
dan hak warga negara sekaligus membuka ruang-ruang publik yang bebas; dan dalam
konsolidasi mereka berupaya menentang transparansi dan akuntabilitas pemerintahan baru
yang demokratis. Sifat pluralis masyarakat sipil itu sendiri sangat mendukung
demokratisasi. Masyarakat sipil yang pluralis menyeimbangkan kepentingan yang berbeda
dan membuat pasti bahwa kekuasaan tidak dikonsentrasikan pada satu kelompok yang
berkuasa atau negara (J.A. Cohen dan A, Arato, 1993; R. Putnam, 1993; J. Linz dan P.
Schmitter, 1996; Anders Uhlin, 1997; Gideon Baker, 2003; Larry Diamond, 2003; Suharko,
2005; Mikalea Nyman, 2009).
Sementara cara pandang kedua, historis-empirik cenderung kritis bahkan menolak argumen
bahwa masyarakat sipil bermanfaat bagi demokrasi. Sejumlah ilmuwan aliran ini
berpendapat, menghubungkan masyarakat sipil dengan demokrasi liberal merupakan
pendapat yang keliru, sehingga mereka umumnya berpendapat ganda: masyarakat sipil
sebagai solusi dan sekaligus sebagai problem bagi demokrasi (M. Foley dan B. Edwards,
1996; B F SSE Seda, 2002; W. Wolter, 2002; N. Chandoke, 2003; O.G. Encarnación, 2003; P.
Kopecký dan C. Mudde, 2003; B. Jobert dan B. Kohler-Koch, 2008; B.S. Hadiwinata, 2009).
Masyarakat sipil tentu tidak pernah kebal dari perjuangan politik, konflik kepentingan
maupun pertarungan wacana hegemonik dan tanding, dan di dunia masyarakat juga
terdapat uncivil society: kelompok agama yang ekstrem, kelompok ultranasionalis,
kelompok-kelompok etnik yang antipluralisme, organisasi kejahatan, dan masih banyak lagi.
Di Indonesia, ada banyak kalangan yang kritis, kontra bahkan meragukan masyarakat sipil,
tentu termasuk juga LSM. Abdurrahman Wahid ketika berkuasa pernah berujar, “Tidak
semua tentara jelek, tidak semua LSM itu baik”. Di negeri ini sudah lama dikenal pembagian
LSM menjadi tiga jenis yang disesuaikan dengan plat nomor kendaraan bermotor: (1) LSM
Plat Merah adalah LSM yang dibentuk oleh pejabat pemerintah atau yang dekat dengan
pemerintah atau yang memperoleh uang karena menjadi pesuruh pemerintah; (2) LSM Plat
Hitam adalah LSM yang dikelola oleh pribadi atau keluarga (dinasti) untuk kepentingan
keluarga; dan (3) LSM Plat Kuning yang berarti LSM sungguhan atau LSM yang benar-benar
melayani kepentingan umum. Di tengah-tengah masyarakat, kecaman terhadap LSM juga
bertubi-tubi misalnya muncul istilah LSM VCD (visinya cari duit) atau LSM UUD (ujung-
ujungnya duit) dan seterusnya.
Sejumlah ilmuwan Indonesia pun juga sangat kritis terhadap NGOs maupun masyarakat
sipil. Konsep masyarakat sipil juga dianggap problematik dari sisi relevansi dengan konteks
Indonesia. FSSE Seda (2002), misalnya, menyampaikan sejumlah pertanyaan menantang:
apakah civil society bersifat empirik? Apakah civil society eksis di Indonesia? Apakah civil
society positif? Siapa itu civil society? Apakah civil society relevan di Indonesia? Seda juga
mengatakan bahwa seperti halnya istilah “kelas menengah Indonesia” yang diasumsikan
sebagai agen perubahan sosial, istilah civil society tetap mengandung risiko yang
problematik jika ia tidak didefinisikan secara kelas dan kontekstual.
Mengapa ada pandangan yang kritis dan meragukan masyarakat sipil? Bagaimanapun
demokratisasi dan tindakan masyarakat sipil dalam arena demokratisasi tidak mungkin
bekerja secara voluntary, tidak mungkin berlangsung di dalam ruang yang hampa politik,
tetapi semuanya bekerja dalam arena pertarungan politik (political contentions). Karya
Charles Tilly (2004) mapun Doug McAdam, Sidney Tarrow dan Charles Tilly (2004),
misalnya, menunjuk perjalanan Revolusi Perancis hingga demokratisasi di Eropa di akhir
abad ke-20 sarat dengan pertarungan politik (political contentions), yakni perjuangan para
pembuat klaim dan para penantangnya. Kisah participatory budgeting di Porto Alegre jelas
memberikan contoh terkemuka pertarungan politik yang dimenangkan oleh radikalisme
masyarakat sipil dan masyarakat politik (partai politik) yang sukses melakukan reklaim atas
negara (Hillary Wainwraight, 2003 dan Bruno Jobert, 2008). Tetapi di negara-negara
demokrasi baru, masyarakat sipil memang tidak tunggal: ada organisasi masyarakat yang
dibentuk negara dan ada juga organisasi yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat; ada
yang civil dan ada pula yang uncivil; ada yang memegang idealisme untuk memperjuangkan
demokrasi, ada juga juga yang pragmatis masuk ke lubang oligarkhi, dan seterusnya.
Di Indonesia, politik lokal maupun demokratisasi secara umum menjadi medan tempur
antara empat aktor utama: negara (pemerintah), masyarakat ekonomi (swasta, pasar),
masyarakat politik (elite, politisi) dan masyarakat sipil. Di masa lalu, negara tampil sangat
kuat dan dominan, tetapi secara internal negara sebenarnya digerogoti dari dalam oleh
orang-orang kuat yang menjadi shadow state. Mereka melakukan korupsi atau berkolusi
dengan masyarakat ekonomi, yang membuat negara menjadi lembam dan selalu muncul
pasar gelap di dalam transaksi ekonomi, termasuk distribusi anggaran negara untuk proyek-
proyek pembangunan. Dalam masyarakat ekonomi muncul para kapitalis yang tentu
mempunyai kontribusi terhadap penyediaan lapangan pekerjaan dan mendongkrak
pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagian besar dari mereka adalah para kapitalis semu, yang
berhasil mengakumulasi kapital karena berkolusi dengan masyarakat politik atau negara.
Politik lokal sekarang berjawah ganda: ada kabar baik dan ada kabar buruk. Kabar baik
berkaitan dengan argumen kaum orientalis liberal: desentralisasi dan demokrasi lokal
merupakan dua sisi mata uang yang sama nilainya. Desentralisasi merupakan salah satu
bentuk konsolidasi demokrasi (Larry Diamond, 2003). Desentralisasi membuahkan
demokrasi lokal, yang bakal membuat pemerintah lokal lebih akuntabel, responsif dan
partisipatif serta menggairahkan masyarakat sipil (Robert Putnam, 1993; Gary Stoker, 1996;
James Manor, 1997; Camille Barnett, Henry Minis dan Jerry VanSant, 1997, David Beetham,
1996; Blair, 2000; J. Gaventa, 2001; Hans Antlov, 2003, dll). Ada banyak studi yang
memperlihatkan kabar-kabar baik politik lokal di Indonesia (Asia Foundation, 2002-2005, E.
Ahmad dan A. Mansoor, 2002; Kutut Suwondo, 2003; DEMOS, 2005; Olle Tornquist, 2006,
Hans Antlov, 2003; Nankyung Choi, 2005; Pius Prasetyo, 2005; Yando Zakaria, 2004; dll).
Studi-studi ini pada umumnya menunjukkan bahwa benih-benih demokrasi lokal dan
masyarakat sipil tengah tumbuh di Indonesia.
Kabar buruk politik berkaitan dengan cara padang historis-empirik yang menentang
pendapat kebaikan desentralisasi, demokrasi lokal dan masyarakat sipil. Buku Politik Lokal
Indonesia, suntingan HS. Nordholt dan G. van Klinken (2007), sebaliknya menyampaikan
argumen: ““Pergeseran dari pemerintahan yang sentralisasi ke pemerintahan desentralisasi
tidak sinonim dengan pergeseran dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis;
juga tidak secara otomatis mengisyaratkan pergeseran dari negara yang kuat ke masyarakat
sipil yang kuat. Melemahnya negara pusat tidak secara otomatis membuahkan demokrasi
lokal yang lebih kuat. Sebaliknya, desentralisasi di bawah kondisi-kondisi tertentu bisa
dibarengi dengan bentuk-bentuk pemerintahan otoriter”. Buku ini secara gamblang
mengungkap kabar buruk dan sisi gelap politik lokal di Indonesia: konflik horizontal di
berbagai daerah, lokalisme dan politik identitas, tampilnya elite lokal yang kuat (raja-raja
kecil), politik klientelisme, etnopolitik atau etnonasionalisme, shadow state, pasar gelap dan
seterusnya.
Meskipun tidak terang-terangan “pesimis” seperti karya suntingan HS. Nordholt dan G. van
Klinken (2007), karya suntingan Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto (2009) melihat
secara optimis dan kritis pilkada langsung sebagai arena pendalaman demokrasi lokal. Di
satu sisi, secara teoretis, pemilihan umum termasuk pilkada merupakan penerapan
desesentralisasi, juga sebagai aspek penting dari transisi demokrasi, dan lebih jauh juga
sebagai arenda pendalaman demokrasi. Pemilihan umum merupakan institusi esensial
dalam demokrasi; ia memberikan legitimasi kepemimpinan yang berbasis pada pilihan
rakyat; dan membuat pemimpin lebih akuntabel pada rakyat. Para peratung pemilihan
harus meyakinkan pada pemilih bahwa mereka akan melakukan sesuatu sesuai yang
dikakatan, jika tidak mereka tidak akan dipilih rakyat. Pilkada langsung memberikan arena
kekuasaan bagi rakyat untuk menentukan pilihan secara lokal, membangkitkan partisipasi
lokal dan juga menghadirkan pemimpin-pemimpin “baru”. Ini merupakan sisi baik dari
pilkada yang memberikan sumbangan bagi pendalaman demokrasi di Indonesia. Buku ini
juga mencatat bahwa pilkada secara umum berlangsung secara mulus tanpa krisis serius
yang bisa menggugurkan seluruh proses, meskipun pilkada itu berlangsung dalam konteks
lokal yang berpengalaman dengan konflik dan kekerasan yang berbasis etnik dan agama.
Tentu pilkada tidak memberikan kontribusi terhadap pendalaman demokrasi secara
sempurna. Beberapa penulis dalam buku suntingan itu menyebutkan berbagai sisi kritis
yang mengurangi makna demokrasi dalam pilkada: politik uang, koalisi sesaat, informal
governance, pengaruh orang-orang kuat, orang-orang golput, pengaruh dinasti lokal,
pertarungan etnik dan seterusnya.
Kabar baik, wajah satu lagi, seiring dengan kehadiran demokrasi multiparti, kekuatan
masyarakat politik juga berpengaruh besar terhadap proses politik. Masyarakat politik
menjadi arena bagi partai politik maupun elite untuk memperebutkan dukungan massa dan
kekuasaan melalui arena demokrasi yang disediakan secara formal. Berbeda dengan kondisi
dulu, sekarang melalui pemilihan umum maupun pilkada, banyak pemimpin baru nonnegara
yang berhasil meraih kekuasaan. Sebagian di antara mereka juga mendorong reformasi
lokal.
Seperti halnya politik dan demokrasi lokal, masyarakat sipil juga berwajah ganda. Ada
kelompok masyarakat yang civil (yang membawa nilai-nilai pluralisme, inklusivisme dan
demokrasi) ada juga kelompok masyarakat yang uncivil (pembawa kekerasan,
primordialisme, preman, pengikut oligarki, pemain politik uang dan lain-lain). Ada LSM yang
baik, ada banyak LSM yang buruk. Meskipun ada banyak OMS, termasuk NGOs, yang
mengusung kebaikan tetapi mereka belum diakui secara baik oleh komponen lain, baik
masyarakat politik maupun pemerintah. Pemerintah sudah lama mengakui bahkan
memberikan sumbangan kepada organisasi-organisasi massa yang mempunyai massa
banyak, sebagai bentuk politik membangun legitimasi. Sebaliknya pemerintah memandang
NGOs dengan sikap yang beragam. Ada banyak pemimpin daerah yang sangat nyaman
berdiskusi dan bekerjasama dengan NGOs. Ada lebih banyak pemimpin daerah yang
memandang NGOs pro demokrasi sebagai kekuatan oposisi. Namun umumnya para
pemimpin daerah sangat senang bila NGOs membantu pemerintah atau meringankan
beban pemerintah, sebagaimana dialami di daerah-daerah yang terkena bencana atau
daerah-daerah miskin. Dengan demikian pemerintah merasa gerah kalau dilawan,
sebaliknya sangat senang kalau dibantu.
OMS yang Sedang Tumbuh, Berbunga dan Belajar
Meskipun ada banyak pihak yang kritis, kontra dan meragukan masyarakat sipil, buku ini
tetap mengambil posisi yang berpihak, jika bukan romantis, kepada masyarakat sipil. Kami
mempunyai pandangan secara teoretik dan praksis-empirik. Secara teoretik bebragai
pertanyaan kritik seperti diajukan Ery Seda muncul karena dia melihat civil society terlalu
normatif-ideal dengan menunjuk pengertian burgerliche gesselschaft dalam pengalaman di
Eropa Barat. Jika cara pandang ini digunakan untuk konteks Indonesia, masyarakat sipil
sudah dirumuskan dan ditemukan secara empirik, mungkin konsep itu juga tidak relevan
untuk digunakan sebagai alat analisis. Untuk mengatakan secara jelas siapa masyarakat sipil
di Indonesia, kita bisa melihat berbagai organisasi masyarakat yang tumbuh, tanpa harus
mendeteksi ideal-normatif yang terkandung di dalamnya dan tidak harus
membandingkannya dengan masyarakat sipil di Eropa Barat.
Buku ini berupaya untuk memahami dan mengidentifikasi masyarakat sipil secara jelas,
sekaligus untuk menjawab keraguan di atas. Yang paling dasar, dimanapun tempat entah di
Barat atau di Indonesia, selalu ada ruang-ruang (baik secara geografis, fisik, budaya maupun
politik) yang terbentang antara individu/keluarga dan negara. Masyarakat sipil, yang paling
dasar, dipahami sebagai ruang atau ranah di antara individu/keluarga dan negara (Michael
Keane, 1988, Jurgen Habermas, 1989; Jean Cohen dan Andrew Arato, 1992; Adam
Selignman, 1992; Michael Walzer, 1992; Perez Diaz, 1993; John A. Hall, 1995; Gideon Baker,
2003; Michael Edward, 2004). Ruang antara tersebut, apakah bersifat bebas atau tidak
bebas, apakah otonom atau tergantung, hal itu merupakan persoalan lain. Analisis yang
bersifat empirik akan menemukan secara jelas bagaimana ruang-ruang antara itu bekerja,
dan cara ini akan bisa mengidentifikasi karakter civil society secara kontekstual.
Karena itu sebaiknya masyarakat sipil dipahami dalam tiga pengertian: (1) masyarakat sipil
sebagai aktor; (2) masyarakat sipil sebagai idea normatif; dan (3) masyarakat sipil sebagai
arena. Ketiganya akan penulis elaborasi di bawah ini.
Masyarakat sipil sebagai aktor. Lebih dari sekadar ruang, masyarakat sipil sebenarnya
berbentuk aktor, organisasi, asosiasi dan seterusnya. Apa dan siapa aktor yang disebut
masyarakat sipil? Masyarakat sipil menjadi tempat tinggal masyarakat yang bukan gedung
pemerintah bukan juga tempat-tempat berbelanja. Lebih tegas lagi, civil society menunjuk
pada ruang-ruang asosasi-asosiasi dalam masyarakat yang berbeda dengan negara (Martin
Shaw, 1997). Civil society jelas menunjuk pada organiusasi kemasyarakatan dan aktivitas
sosial (Jean Grugel, 2002). Kata asosiasi dan organisasi menjadi kata kunci untuk memahami
frasa “masyarakat” dalam masyarakat sipil. Masyarakat sipil berbeda dari pengertian
"masyarakat" secara umum dalam hal ia melibatkan warga yang bertindak secara kolektif
dalam sebuah lingkup publik untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan, hasrat,
preferensi, dan ide-ide mereka, untuk bertukar informasi, untuk mencapai sasaran kolektif,
dan untuk mengajukan tuntutan pada negara (Larry Diamond, 2003).
Siapa asosiasi dan organisasi yang disebut civil society? Apakah setiap organisasi dapat
disebut civil society? Tidak tidak setiap asosiasi atau organisasi disebut sebagai civil society.
Masyarakat sipil bukanlah masyarakat parokial: kehidupan individual dan keluarga dan
aktivitas kelompok yang berpandangan ke dalam (rekreasi, hiburan, ibadah agama,
spiritualitas); dan ia tidak mengikutkan masyarakat ekonomi: usaha profit dari perusahaan-
perusahaan bisnis individual. Masyarakat parokhial dan masyarakat ekonomi tidak
memfokuskan diri pada kehidupan sipil dan lingkup publik, namun mereka dapat membantu
menciptakan norma dan pola-pola keterlibatan kultural ke lingkup sipil.
Larry Diamond (2003) secara jelas membedakan masyarakat sipil dengan tipe masyarakat
lainnya sebagai berikut:
a. Masyarakat sipil berkonsentrasi pada tujuan-tujuan publik bukannya tujuan privat. Ia
berbeda dari masyarakat parokial. Ia “aksesibel bagi warga dan terbuka bagi pemikiran
publik—tidak tertanam dalam setting eksklusif, rahasia, atau korporatif
b. Masyarakat sipil berhubungan dengan negara dalam sejumlah cara tertentu tetapi tidak
berusaha merebut kontrol atau posisi di dalam negara; ia tidak berusaha memerintah
polity secara keseluruhan.
c. Masyarakat sipil mencakup pluralisme dan keragaman.
d. Masyarakat sipil tidak berusaha merepresentasikan rangkaian utuh kepentingan-
kepentingan seseorang atau sebuah komunitas.
e. Masyarakat sipil haruslah dibedakan dari fenomena komunitas sipil yang lebih jelas
meningkatkan demokrasi
Masyarakat sipil sebagai idea. Pendekatan normatif tampak sangat dominan dalam
memahami civil society. Menurut pendekatan ini masyarakat sipil mengandung sejumlah
karakter, nilai dan cita-cita ideal. Sejumlah definisi tentang civil society yang dikemukakan
banyak ilmuwan akan menampakkan berbagai karakter dan cita-cita ideal. Istilah
masyarakat madani yang berkembang di Indonesia juga termasuk dalam kategori ini.
Michael Edward (2004), misalnya, menegaskan bahwa masyarakat sipil secara orisinal, dari
Aristotle hingga Thomas Hobbes, merepresentasikan sebuah masyarakat yang mempunyai
idealisme tertentu, seperti kesetaraan politik, pluralisme dan perdamaian. Larry Diamond
(2003) menegaskan, masyarakat sipil adalah lingkup kehidupan sosial terorganisir yang
terbuka, sukarela, timbul dengan sendirinya (self-generating), setidaknya berswadaya secara
parsial, otonom dari negara, dan terikat oleh suatu tatanan legal atau seperangkat nilai-nilai
bersama.
Dalam perspektif liberal, masyarakat sipil yang didefinisikan dipandang dari segi fungsi civic-nya
mempunyai peran pembangun-demokrasi yang lebih jelas. Namun, tidak semua organisasi perlu
berhubungan dengan tujuan publik dan oleh karena itu kita mungkin mempertanyakan kemampuan
civic community untuk mempengaruhi demokrasi. Gagasan masyarakat sipil penuh persoalan karena
ia dapat benar-benar terdiri dari organisasi-organisasi non-civic dengan tujuan dan metode yang
tidak demokratis. Oleh karena itu, beberapa studi masyarakat sipil dalam proses demokratisasi
harus mulai dengan menyelidiki tingkat kewargaan dan (tingkat) demokrasi dalam organisasi
masyarakat sipil.
Civic community, dalam studi radisi Putnam (1993, 2000), berisi semua jenis organisasi, bahkan
organisasi yang bersifat keagamaan, sepanjang organisasi itu semuanya civic dan demokratis dan,
karena itu, ia mempunyai hubungan yang lebih jelas dengan demokrasi melalui gagasan kewargaan
(civicness). Ini menggambarkan persoalan tautologi. Jika kita ingin menggunakan konsep masyarakat
sipil sebagai faktor penjelas dalam studi demokratisasi atau konsolidasi, penting sekali untuk
menyadari bahwa masyarakat sipil tidak perlu demokratis atau civic. Masyarakat sipil mungkin ‘tidak
hanya tidak demokratis, paternalitis, dan partikularistik dalam norma dan struktur internalnya tetapi
juga penuh rasa tidak percaya, tidak dapat diandalkan, bersifat menguasai dengan keras, bersifat
memeras, dan sinis dalam hubungannya dengan organisasi lain, negara, dan masyarakat’ (Diamond,
2003). Karena itu, kita harus memisahkan konsep masyarakat sipil dari gagasan civic virtue. Tidak
semua organisasi masyarakat sipil bersifat demokratis, saleh atau penuh kepercayaan (Van Rooy,
1998). Peran yang dapat dimainkan masyarakat sipil dalam proses demokratisasi pada akhirnya
ditentukan oleh tingkat civicness dan struktur demokrasi internal yang telah dicapai masyarakat sipil.
Tampak beralasan untuk berargumen bahwa masyarakat sipil yang dicirikan oleh civicness adalah
krusial dari gagasan positif konsolidasi demokrasi, dengan menghasilkan kepercayaan dan budaya
politik yang demokratis.
Karakter pluralis, demokratis, beradab, berswadaya, mandiri, dan seterusnya itu merupakan
cita-cita normatif atau ideal type of civil society. Dalam dunia empirik tentu sulit ditemukan
organisasi/asosiasi masyarakat yang mempunyai predikat ideal itu. Jalan menuju cita-cita
ideal itu menjadi agenda transformasi sosial atau pendalaman demokrasi.
Masyarakat sipil sebagai arena. Masyarakat sipil memiliki arena yang tidak tunggal, tetapi
sangat beragam. Dalam dunia empirik keragaman itu pasti terjadi, sebagaimana hadir dalam
bentuk keragaman posisi dan sikap setiap kerja organisasi masyarakat sipil. Tugas studi ini
adalah mengidentifikasi dan memetakan keragaman arena yang dimainkan oleh setiap
organisasi masyarakat sipil. Tetapi untuk keperluan membangun kerangka kerja analitis dan
pemetaan arena itu, tentu studi ini membutuhkan bantuan perspektif. Bahkan yang paling
ekstrem studi ini harus mengambil posisi atau memilih salah satu di antara banyak
perspektif.
Dalam berbagai literatur yang bisa dilacak, terdapat banyak cara pandang untuk memahami
dan memposisikan masyarakat sipil. Michael Walzer (1992), misalnya, memetakan dua
argumen masyarakat, yakni Argumen Masyarakat Sipil 1 (AMS 1) dan Argumen Masyarakat
Sipil 2 (AMS 2). Walzer mengkategorikan AMS 1 berdasar cara pandang Alexis de
Tocqueville, Adam Ferguson, dan Francis Hutcheson. Argumen ini menaruh tekanan khusus
pada kemampuan kehidupan asosiasi secara umum dan kebiasaan secara khusus untuk
membantu perkembangan pola-pola keberadaban (civility) tindakan warga dalam sebuah
pemerintahan demokratis. AMS 2 berangkat dari pemikiran Antonio Gramsci, Jacek Kuron,
Adam Michnik, Vaclav Havel dan para kolega mereka dalam merumuskan sebuah strategi
perlawanan terhadap rezim komunis pada 1980-an, juga kejadian dalam literatur
demokratisasi di Amerika Latin. AMS 2 meletakkan tekanan khusus pada masyarakat sipil
sebagai dunia tindakan yang tidak tergantung negara, sebagai counterweight terhadap
negara dan sanggup melakukan perlawanan terhadap sebuah rezim tirani.
Secara empirik masyarakat sipil di Indonesia sebenarnya sudah tumbuh lama, dan semakin
berbunga di era demokrasi selama satu dekade terakhir. Argumen ini terbukti dengan jelas
dengan pengalaman selama beberapa tahun di Aceh pasca tsunami. Di masa lalu, politik di
Aceh menjadi arena pertarungan antara negara dan kaum separatis (GAM). Masyarakat sipil
terlalu lemah dan peran mereka terlalu kecil. Tsunami, meskipun membawa korban besar,
tetapi mendatangkan hikmah dan berkah. Perdamaian hadir di Aceh, dan Aceh menjadi
terbuka dengan kehadiran jaringan nasional dan internasional, yang mendukung perbaikan
kembali Aceh. Jaringan OMS nasional dan internasional itu mempunyai kontribusi besar
terhadap investasi masyarakat sipil di Aceh.
Sejumlah 19 OMS mitra ANCORS termasuk jajaran OMS yang belajar menjadi civil, yang
mempunyai basis di bawah, mempunyai jaringan kesamping dan bersenyawa ke pemerintah
daerah, berupaya dengan serius mendemokrasikan daerah. Investasi serupa tentu juga
disemai oleh lembaga-lembaga nasional dan internasional lainnya, yang semuanya
membuat OMS menjadi lebih hidup, menggairahkan ruang-ruang publik daerah, mendidik
dan mengorganisir komunitas, menjembatani antara komunitas dengan pemerintah daerah,
sekaligus menantang reformasi lokal kepada pemerintah daerah.
Refleksi bagi OMS
Pengalaman ANCORS di Aceh sebenarnya mempunyai kemiripan di seluruh Indonesia, yang
tentu menjadi pelajaran berharga bagi kalangan OMS. Bagaimapun arus desentralisasi dan
demokrasi lokal yang berjalan satu dekade terakhir telah menumbuhkan OMS (growing
CSOs), yang mempunyai kontribusi besar terhadap pemberdayaan masyarakat, membangun
jaringan sosial, mendinamisir ruang-ruang publik dan berupaya menyehatkan pemerintah
daerah. Tetapi OMS tidak pernah luput dari godaan dan jebakan (misalnya jebakan masuk
ke lubang oligarkhi), sehingga buku ini berupaya menampilkan sejumlah pelajaran penting
sebagai bahan refleksi OMS di Indonesia.
Advokasi merupakan sebuah tindakan kontingensi (disengaja) yang ditempuh oleh
organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk mempengaruhi dan mengubah watak maupun
kebijakan pemerintah. Di masa lalu, aksi kolektif di “luar pagar” merupakan tindakan paling
populer dan sahih untuk menentang rezim otoritarianisme, korupsi maupun kebijakan yang
salah urus. Tindakan ini ditempuh OMS karena rezim otoritarian bersikap eksklusif yang
tidak membuka diri untuk berdialog dengan kekuatan masyarakat. Di masa sekarang,
watchdog maupun aksi kolektif masih sering ditempuh oleh OMS untuk menentang
kebijakan yang merugikan rakyat.
Tetapi kondisi sekarang telah berubah. Iklim politik sekarang jauh lebih demokratis dan
inklusif meski belum maksimal seperti yang diharapkan oleh OMS. Para pengambil kebijakan
baik di daerah maupun pusat telah bersedia duduk bersama dan berdialog dengan kalangan
NGOs, bahkan menantang NGOs bukan hanya mampu menyampaikan kritik yang tajam
tetapi juga bersama-sama mencari solusi atas masalah dan merumuskan kebijakan baru
yang lebih baik. Kondisi ini tentu mengharuskan OMS melakukan perubahan strategi dari
“luar pagar” yang mengutamakan aksi kolektif menuju ke “dalam pagar” dengan
mengutamakan manajemen pengatahuan seraya berdialog dengan para pengambil
kebijakan.
Advokasi tidak mungkin menghasilkan perubahan yang besar, menyeluruh dan
fundamental. Dengan kalimat lain, perubahan sistem tidak mungkin dihasilkan oleh hanya
satu input dan tindakan seperti advokasi, tetapi juga ditentukan oleh banyak faktor,
terutama faktor-faktor yang bersumber pada lingkaran pembuat keputusan dan konteks
politik yang lebih luas. Advokasi OMS tentu bukan menentukan melainkan mempengaruhi,
yang keberhasilannya bisa diukur dari beberapa hal. Pertama, berhasil menggagalkan
rancangan kebijakan yang benar-benar bermasalah atau yang merugikan publik/rakyat
melalui aksi kolektif. Kedua, dari sisi proses advokasi, para pembuat keputusan menjadi
lebih inklusif, yakni membuka diri serta bersedia duduk bersama berdialog dengan OMS
untuk membicarakan rancangan kebijakan. Dalam proses dialog pasti terjadi perdebatan
yang keras, satu sama lain tentu tidak bisa memaksakan kehendak yang bersifat zero sum
game, sehingga mau tidak mau harus ditempuh jalan kompromi (jalan tengah) yang sama-
sama menang (win win solutions). Proses ini tentu menjadi investasi besar untuk
menumbuhkan mutual trust antara OMS dengan pemerintah. Ketiga, menumbuhkan dan
memperbanyak aktor-aktor di dalam sistem yang pro perubahan dan bersedia belajar
bersama dengan kekuatan di luar sistem, yakni elemen-elemen OMS. Keempat,
memperoleh kemenangan kecil (small wins) dalam bentuk memasukkan ide perubahan ke
dalam rancangan kebijakan. Secara konkret, kemenangan kecil ini diukur dengan masuknya
pasal-pasal atau ayat-ayat perubahan ke dalam rancangan regulasi.
Advokasi yang lebik baik dan kuat bila melakukan kombinasi dan koherensi antara lima
pendekatan, yakni konstituensi (membangun kekuatan bawah yang lebih besar);
konsolidasi (membangun jaringan horizontal); teknokrasi (mengelola pengetahuan
menjadi naskah kebijakan); diseminasi (menyebarluaskan gagasan dan membangun opini
publik) dan politik (melakukan dialog dan lobby dengan pembuat kebijakan). Selama ini
lima pendekatan ini tidak koheren dan tidak berjalan secara sinergis. Kalangan NGOs lebih
mengutamakan pendekatan konstituensi, konsolidasi dan diseminasi tetapi kurang
memperhatikan kerja-kerja teknokratis dan pendekatan politik (lobby). Mereka mengetahui
banyak tentang pengalaman empirik dan aspirasi rakyat, tetapi hal itu tidak dikemas secara
teknokratis menjadi dokumen naskah kebijakan yang bisa meyakinkan pembuat keputusan.
Sejauh ini juga masih ada sebagian NGOs yang enggan untuk duduk bersama dan berdialog
dengan pemerintah, karena mereka menganggap sistem pemerintahan masih korup dan
tidak pro rakyat, dan bagi mereka pendekatan dialog itu tidak membawa perubahan.
Pokoknya mereka lebih menyukai gerakan mendidik dan mengorganisir rakyat.
Kalangan akademisi yang disebut pakar selalu dipercaya para pembuat keputusan dan
diundang untuk membantu pemerintah merumuskan kebijakan, bahkan memberikan
justifikasi kebijakan yang dibuat pemerintah. Sejauh ini pembuat kebijakan lebih percaya
pada akademisi (pakar) daripada aktivis NGOs, tetapi NGOs sendiri tidak mengisi ruang-
ruang kosong yang tidak diperhatikan oleh akademisi. Para akademisi menguasai konsep,
tetapi miskin data empirik yang bersentuhan dengan rakyat.
OMS yang melakukan advokasi tentu juga berbeda dengan “tukang ketik” yang secara
langsung bisa “mencuri” dengan menuliskan pasal-pasal atau ayat-ayat pada naskah
kebijakan/regulasi. Juga berbeda dengan pelobi yang tidak perlu lagi bergerak di
masyarakat, tetapi cukup melakukan pendekatan politik melalui lobby pada pembuat
kebijakan untuk mendesakkan keinginan atau gagasannya secara langsung pada naskah
kebijakan/regulasi. OMS sebaiknya juga melakukan dialog terbuka dan juga lobby informal
pada pembuat kebijakan, tetapi substansi yang disampaikan dalam dialog dan lobby itu
merupakan kelanjutan dari pendekatan konstituensi, konsolidasi, teknokrasi dan diseminasi.
Pendekatan teknokrasi atau manajemen pengetahuan untuk menyusun naskah kebijakan
dan naskah regulasi akan lebih sempurna dan kuat bila mengandung empat hal: konsep dan
perspektif; regulasi; data empirik termasuk aspirasi masyarakat; serta disain kelembagaan
dan implementasi. Para birokrat menguasai data, pengalaman, regulasi, dan implementasi
tetapi miskin konsep dan perspektif. Kalau perspektif yang dipilih salah, maka tindakan,
regulasi dan implementasinya bisa salah. Para akademisi memiliki kekuatan pada sisi konsep
dan perspektif, tetapi miskin data, kurang peka pada regulasi dan kedodoran dalam
kerangka kelembagaan. Sebagai contoh, seorang teman menyampaikan konsep kemitraan
antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Yang
bersangkutan ternyata tidak tahu kalau UU No. 41/1999 tentang kehutanan sudah
menuliskan secara eksplisit konsep kemitaraan itu, sekaligus juga miskin pengalaman
empirik, apalagi kalau sudah ditanya tentang bagaimana model-model konkret kemitraan
pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Sementara kalangan
NGOs mempunyai banyak cerita lapangan, tetapi karena miskin konsep dan perspektif,
pengalaman dan cerita itu tidak bisa dikemas dengan baik yang mampu meyakinkan
pembuat kebijakan.
Kalau sudah masuk ke “dalam pagar” dan berdialog dengan pembuat kebijakan, mau
tidak mau harus kita harus melenturkan sikap dan mencari jalan tengah yang terbaik.
Tabel 7.1, misalnya, menyampaikan lima pilihan sikap terhadap perubahan. Pada umumnya
kalangan OMS mengambil sikap “idealis” (apa yang sebaiknya dilakukan) dan menghendaki
reformasi, ada juga yang lebih maksimalis, yakni bersikap “ideologis” (apa yang seharusnya
dilakukan) untuk mendesakkan transformasi: perubahan tatanan sosial dan politik yang
lebih luas dan dalam secara maksimal, berkelanjutan dan fundamental. Sementara
mayoritas kalangan pembuat keputusan bersikap “pragmatis” (apa yang mudah dilakukan)
untuk menjaga rutinitas; sebagian bersikap realis (apa yang mungkin dan bisa dilakukan)
untuk melakukan inovasi secara inkremental, dan sangat jarang yang bersikap idealis.
Antara pragmatisme dan idealisme tentu tidak akan ketemu. Kaum idealis, kalau tidak kuat
dan tidak sabar, biasanya akan mengundurkan diri. Tetapi perbedaan sikap itu merupakan
real politics. Baik kalangan pembuat keputusan maupun OMS harus sabar dalam berdialog
mencari jalan kompromi atau jalan tengah. Sikap realis adalah jalan tengahnya. Realis bukan
berarti menggadaikan idealisme, realis bukan berarti pragmatis, melainkan tetap ideal
tetapi fisibel untuk mendorong inovasi secara inkremental. Kalau kalangan OMS tetap
bersikap idealis dan bahkan ideologis itu berarti bukan advokasi. Kalau mau
memperjuangkan idealisme dan ideologi maka jalan yang sebaiknya ditempuh bukan
advokasi, melainkan jalan reclaiming the state atau strategi merebut kekuasaan. Kalau
sudah mampu merebut dan memegang kekuasaan maka tidak lagi hanya melihat dan
mempengaruhi, melainkan menentukan secara langsung.
Pendekatan “agensi” menjadi pintu masuk advokasi untuk menembus ke dalam
“struktur” yang lebih besar. Menurut teori capacity building, pengembangan kapasitas
bukan sekadar pendidikan dan pelatihan, tetapi harus mencakup tiga level yang dimulai dari
atas: sistem, kelembagaan dan individual. Kalau pendekatan yang ditempuh hanya masuk ke
level individual, maka hal ini hanya memintarkan orang per orang, tetapi sistem dan
kelembagaannya tidak berubah. Advokasi sebenarnya serupa dengan teori capacity building
itu. Target utamanya adalah perubahan struktur dan sistem, bukan individu. Tetapi advokasi
tidak serta merta berhasil masuk dalam seluruh jajaran pembuat keputusan melakukan
cara-cara yang formal, misalnya langsung menembus pembuat keputusan tertinggi.
Pemegang kekuasaan itu akan cenderung bersikap defensif dan mengatakan: “Anda itu
siapa? KTP Anda dimana?”
Tabel 7.1
Pilihan sikap terhadap perubahan
No Sikap Makna Tujuan
1 Pragmatis Apa yang mudah dilakukan Rutinisasi: menjaga rutinitas
2 Realis Apa yang mungkin dan bisa Inovasi: memperbaiki tatanan
dilakukan pemerintahan dan kebijakan secara
inkremantal
3 Idealis Apa yang sebaiknya dilakukan Reformasi: perubahan sistem politik
dan pemerintahan secara moderat
4 Ideologis Apa yang seharusnya Transformasi: perubahan tatanan
dilakukan sosial dan politik yang lebih luas dan
dalam secara maksimal,
berkelanjutan dan fundamental.
Advokasi lebih baik dimulai dari analisis kekuasaan (power analysis), yakni memetakan siapa
agen-agen dalam struktur yang bersikap pro perubahan dan mau berkolaborasi, siapa agen-
agen yang konservatif, agen yang oportunis maupun agen yang apatis. Upaya pemetaan dan
masuk ke dalam pagar itu memang harus ditempuh dengan pendekatan informal, atau
seperti makan bubur panas yang pelan-pelan dimulai dari pinggir dan kemudian ke tengah
sampai habis. Di dalam proses informal itu akan ditemukan kawan di dalam sistem yang
bersedia untuk belajar dan berbagi bersama untuk mendorong kebijakan yang lebih besar.
Advokasi lebih meyakinkan pembuat keputusan jika tidak hanya bersandar pada aspirasi
(voice based advocacy) maupun berdasar konsep semata (voice based advocacy), tetapi
berpijak pada bukti-bukti empirik hasil penelitian (evidence based advocacy atau research
based advocacy). Aspirasi rakyat tentu menjadi dasar bagi advokasi, tetapi aspirasi tidak
pernah bekerja di ruang hampa politik. Politisasi atas aspirasi selalu muncul atau
dimunculkan oleh siapapun. Kalangan NGOs, seperti halnya politisi, sering
mengatasnamakan rakyat. Para pembuat kebijakan maupun teknokrat meskipun tidak
secara intensif mendengarkan aspirasi rakyat tetapi selalu mengklaim bahwa mereka sudah
tahu aspirasi atau arah pembicaraan pembawa aspirasi. Para teknokrat sering mengabaikan
aspirasi sebab menurut ilmu yang mereka miliki, pembuatan kebijakan harus diserahkan
kepada ahlinya, jangan menyandarkan pada aspirasi kelompok-kelompok masyarakat yang
beragam dan membikin pusing. Dalam merumuskan kebijakan, para teknokrat lebih banyak
bermain konsep, yang setiap konsep diperdebatkan secara matang dan tajam, bahkan diuji
kelebihan dan kelemahannya.
Karena itu advokasi lebih baik menggunakan pendekatan evidence based atau research
based. Kalau posisinya masuk ke “dalam pagar” maka akan menghasilkan naskah akademik
(academic paper) yang dikaji dan disusun bersama-sama dengan institusi pemerintah;
sementara kalau OMS tetap berposisi di “luar pagar” maka akan menghasilkan input paper
versi OMS dan makalah posisi (positions paper) sebagai naskah alternatif atas naskah
akademik yang disiapkan oleh institusi pemerintah. Baik mengambil posisi di dalam
maupun di luar, pada dasarnya evidence based policy making berupaya mendialogkan tiga
hal: kebijakan (politik), kenyataan (fakta) dan pernyataan (aspirasi). Ketiganya dilakukan
dengan penelitian empirik, yang kemudian diteruskan dengan analisis dan translasi menuju
kebijakan. Baik Anda bermain di dalam maupun di luar pagar, jadikanlah penelitian (yang
menghasilkan bukti-bukti empirik tentang kenyataan dan pernyataan) sebagai basis untuk
mengembangkan ide, argumen, konsep dan naskah kebijakan.
Jendela bagi Pemerintah Daerah
Pemertintah mempunyai kekuasaan, kewenangan, dan sumberdaya besar, sekaligus juga
memperoleh mandat dari rakyat. Sebaliknya OMS tentu tidak mempunyai hal itu, termasuk
tidak memperoleh mandat dari rakyat. Tetapi pemerintah tidak bisa menentukan dan
menggenggam seluruh komponen yang hidup dalam wilayah kekuasaannya. Pemerintah
tidak bisa menyuruh OMS diam dan membantu pemerintah secara total. OMS yang civil
hadir membawa nilai-nilai (humanisme, pluralisme, transparansi, akuntabilitas, dan lain-
lain) yang mungkin berbeda dengan nilai-nilai dan perangkat yang dimiliki pemerintah. Jika
dipandang dari sudut pemerintah, kehadiran OMS beserta nilai-lainya itu tentu menjadi
oposisi atau menjadi duri dalam daging. Tetapi semua itu sebenarnya menjadi komponen
yang membuat negeri atau daerah menjadi sehat. Daerah yang memiliki masyarakat sipil
yang kuat, akan membuat daerah itu dijauhkan dari keburukan dan akan menjadi lebih
bermakna bagi rakyat.
Di sisi lain para pejabat daerah sebenarnya sangat paham akan jargon good governance,
yang antara lain menyerukan keseimbangan dan kesejajaran antara pemerintah, swasta dan
masyarakat. Jika hendak membuat daerah lebih otentik dan bermakna, maka sebaiknya
pemerintah daerah sebagai sektor pertama menumbuhkan model pemerintahan dan
pembangunan yang berimbang (balanced governance and development). Jika kita belajar
pada kisah Jawa Timur pada masa Orde Baru yang ditulis oleh Howard Dick dan kawan-
kawan (1997), pembangunan berimbang itu berupaya menciptakan perimbangan dan
interkoneksi antara sektoral dan spasial, desa dan perkotaan, serta pertanian dan
nonpertanian. Menurut para penulis itu, pembangunan berimbang merupakan kunci utama
bagi kemajuan dan keberasan Jawa Timur dibandingkan dengan daerah-daerah lain.
Pelajaran pembangunan berimbang model Jawa Timur tentu bisa diadaptasi oleh daerah-
daerah lain termasuk Provinsi NAD. Tetapi buku ini lebih menyoroti perimbangan dari sisi
governance, yakni keseimbangan antara aktor pemerintah, swasta (masyarakat ekonomi),
masyarakat politik dan masyarakat sipil. Prinsip keseimbangan para aktor inilah yang dalam
jangka panjang akan membuat daerah lebih sehat dan bermakna. Salah satu cara untuk
membuat keseimbangan itu adalah membuka diri (inklusif) dengan OMS. OMS bukan
sekadar yang berbasis massa banyak, bukan sekadar yayasan yang berhak menerima
bantuan sosial, bukan sekadar yang membantu pemerintah, tetapi juga OMS yang berbeda
dan kritis terhadap pemerintah sekalipun OMS itu tidak punya massa besar. Para pemimpin
daerah di Aceh sebenarnya jauh lebih inklusif yang menerima kehadiran OMS dalam proses
deliberasi kebijakan publik. Tetapi menerima kehadiran OMS bukan berarti untuk
menambal lobang-lobang pemerintah daerah atau untuk menutupi ketidakmampuan
pemerintah daerah.
Jika OMS dipandang sebagai aset yang penting maka kepekaan terhadap keberlanjutan
mereka menjadi penting. Mereka tidak meminta dikucuri bantuan sosial seperti yayasan
pengelola panti asuhan atau panti jompo, tetapi mereka berharap berpean menjadi
jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks pemerintahan dan
pembangunan daerah. Aceh yang memiliki dana otonomi khusus yang tidak kecil,
sebenarnya bisa membuat rintisan untuk menata ulang relasi antara pemerintah daerah
dan OMS berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan. Jika dana menjadi isu yang penting dalam
relasi itu, sebenarnya ada beberapa pilihan tentang alokasi dana dari pemerintah kepada
OMS.
Pertama, dana bantuan sosial yang selama ini sudah diterapkan pemerintah untuk
membantu organisasi masyarakat. Dana ini memang harus diberikan secara kompensatoris
atau semacam jaring pengaman sosial kepada organisasi massa yang bertugas membina
masyarakat atau panti asuhan dan panti jompo yang membantu pemerintah. Tetapi dana
model ini tidak relevan diberikan kepada OMS yang bertipe NGOs.
Kedua, dana proyek pembangunan yang dialokasikan kepada pihak ketika melalui
mekanisme tender atau sering disebut model shopping. Selama ini yang berperan sebagai
pihak ketiga adalah swasta (private sector), yang umumnya mengusung profesionalisme
tetapi miskin idealisme. Kalangan NGOs pada umumnya tidak memenuhi syarat untuk bisa
mengikuti tender, tentu karena kelemahan NGOs dalam hal perpajakan, tetapi juga regulasi
yang mengharuskan peserta tender mempunyai sertifikat konsultan, sebuah syarat yang
selalu dihindari oleh NGOs. Karena itu dalam medan tender pengadaan barang dan jasa ini,
NGOs umumnya tidak pernah berdiri sebagai pemain, tetapi sebagai watchdog yang
memantu proses tender agar tender lebih transparan dan akuntabel. Yang menjadi catatan
disini, kalau NGOs bisa mengikuti tender pada proyek-proyek pembangunan dari lembaga-
lembaga asing, kenapa mereka mengalami kesulitan untuk mengikuti tender dari
pemerintahnya sendiri?
Ketiga, dana kemitraan, yang selama ini belum diterapkan secara baik oleh pemerintah, dan
belum ada aturan mainnya. Dalam konteks ini, kemitraan adalah bentuk organisasi yang
disusun secara kolaboratif antara pemerintah daerah dan OMS untuk keperluan khsusus,
misalnya kemitraan untuk pengembangan ekonomi lokal, kemitraan untuk pengelolaan SDA
dan lingkungan secara berkelanjutan, kemitraan untuk penanggulangan kemiskinan,
kemitraan untuk reformasi desa, kemitraan untuk pelestarian lingkungan dan masih banyak
lagi. Di dalam kemitraan itu merumuskan dan menjalankan agenda dan tujuan bersama,
yang dananya berasal dari pemerintah. Kalangan OMS bisa bergabung dalam kemitraan itu,
yang memungkinkan mereka mempunyai kontribusi bagi pembangunan daerah secara
berkelanjutan.
Jendela bagi Donor
Donor mempunyai kekuasaan, pengetahuan dan dana besar yang selama ini berkontribusi
besar terhadap kemajuan pembangunan dan demokratisasi di Indonesia. Meskipun bantuan
dana ini mempunyai dimensi politik yang besar, tetapi sebenarnya ia mengandung prinsip
filantropi kemanusiaan serta menjadi bagian dari kemitraan global dan global civil society.
Karena itu “kebajikan bantuan” sebenarnya lebih penting daripada “politik bantuan”.
Tetapi selama ini politik bantuan lebih menonjol daripada kebajikan bantuan, sehingga
demokratisasi di Indonesia menimbulkan kesan sebagai donor driven democratization.
Strategi donor selalu berubah-ubah sesuai dengan trend politik di Indonesia dan sesuai
dengan cara pandang politik donor. Pada tahun 2004, misalnya, multi donor melakukan
sebuah evaluasi terhadap strategi dan efektivitas pemberian dana kepada NGOs yang sudah
berlangsung beberapa tahun. Evaluasi ini menyampaikan sebuah temuan bahwa NGOs
sangat sangat strategis untuk menumbuhkan masyarakat sipil di Indonesia, tetapi tidak
efektif untuk mendorong reformasi pemerintahan (governance reform). Mengapa?
Pertama, kemampuan NGOs dalam melakukan advokasi masih lemah, bahkan masih selalu
menggunakan strategi lama (oposisi) dalam menghadapi pemerintah. Kedua, dalam tubuh
NGOs rentan konflik internal yang hal ini menganggu akuntabilitas dan efektivitas program.
Dilatari oleh kelemahan NGOs dan pemerintah Indonesia yang semakin terbuka, maka
multidonor itu merekomendasikan untuk mengubah strategi pemberian donor, yakni dari
civil society first yang menonjol pada tahun 1998-2004 menjadi state first mulai 2005 hingga
sekarang. Sekarang rata-rata lembaga donor negara (bilateral) memindahkan programnya
secara langsung ke dalam tubuh negara (pemerintah pusat dan daerah), melalui
pendampingan untuk inovasi kebijakan maupun pengembangan kapasitas. Secara
manjaerial, dana dan program donor sekarang lebih berorientasi pada proyek-proyek
berorientasi output jangka pendek. Aspek proses dan pembelajaran yang membangun
keseimbangan dan trust antara OMS dan pemerintah kurang diperhatikan oleh donor.
Donor lebih suka mengambil para konsultan independen yang berasal dari NGOs untuk
mendampingi pemerintah, dan kalau melibatkan NGOs tentu hanya bersifat komplementer.
Strategi dan program donor itu telah berlangsung hampir lima tahun. Apa yang terjadi?
Donor pasti yang lebih tahu dan akan melakukan evaluasi kembali. Tetapi kalau dilihat dari
luar, strategi state first itu juga tidak efektif. Dalam praktiknya pekerjaan asistensi donor
kepada pemerintah hanya melayani para pejabat eselon III belaka, sementara keterlibatan
pucuk pimpinan hanya bersifat simbolik dan seremonial. Energi donor juga habis untuk
melayani dan menyaksikan fragmentasi kepentingan dalam tubuh birokrasi, antara satu
direktorat dengan direktorat lainya antara satu departemen dengan departemen lainnya. Di
sisi lain produk-produk regulasi yang dihasilkan dari kemitraan pemerintah dan donor itu
pada umumnya juga menghadapi kritik dari OMS sehingga akan mengganggu legitimasi.
Pengalaman ANCORS sebenarnya memberikan pelajaran penting tentang strategi program,
model pendanaan dan disain organisasi yang baik bagi lembaga donor. ACNORS yang
menerapkan model investing yang berorientasi pada intervensi terhadap penguatan
kapasitas OMS dan perubahan sistem bisa dijadikan poin pembelajaran bagi donor.
Sebaiknya strategi state first dan civil society first ditinjau ulang, dan tampaknya kita
membutuhkan strategi kolaborasi antara pemerintah dan OMS sebagaimana ide dana
kemitraan dari pemerintah daerah di atas. Kolaborasi tentu tidak hanya di sektor
masyarakat sipil, tetapi kolaborasi antara pemerintah dan OMS, sehingga akan memberikan
kontribusi terhadap keseimbangan secara berkelanjutan. Model ini tentu tidak bisa dinilai
kelurannya dalam jangka pendek, tetapi akan menghasilkan outcome dan impact dalam
jangka panjang.
