jbptunikompp gdl rahmatadiy 18994 3 babii

Document Sample
jbptunikompp gdl rahmatadiy 18994 3 babii Powered By Docstoc
					                                    BAB II

      KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS



2.1     Kajian Pustaka
2.1.1   Corporate Sosial Responsibility (CSR)
2.1.1.1 Pengertian CSR

        Walaupun telah menjadi sebuah isu global, sampai saat ini belum ada

suatu definisi tunggal dari CSR yang diterima secara global. Secara etimologis

corporate social responsibility dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial

perusahaan atau korporasi. Berikut adalah beberapa definisi dari CSR atau

tanggung jawab sosial perusahaan:

        Pengertian CSR menurut World Business Council for Sustainable

Development adalah yang dikutip oleh Muh. Arief Effendi adalah sebagai berikut:

        “Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis
        dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya
        meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta
        komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.”
                                                                  (2009:107)

        Sedangkan pengertian CSR menurut Jenny Ratna Suminar adalah sebagai

berikut:

        “Operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan
        keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk
        pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan
        berkelanjutan.”
                                                                 (2009:29)

        Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa CSR adalah komitmen

bisnis yang tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan semata, melainkan untuk

pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.


                                      13
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                    14


2.1.1.2 Sejarah dan Perkembangan CSR

       Walaupun pembicaraan tentang CSR atau tanggung jawab sosial

perusahaan baru ramai terdengar dalam beberapa tahun terakhir ini, tetapi

sebenarnya CSR bukanlah hal yang baru, berikut ini merupakan sejarah dan

perkembangan tentang CSR seperti yang dipaparkan oleh Hangga Surya sebagai

berikut:

       “Tanggung jawab sosial korporasi (CSR) telah menjadi pemkiran para
       pembuat kebijakan sejak lama. Bahkan dalam kode Hammurabi
       (tahun1700-an SM) yang berisi 282 hukum telah memuat sanksi bagi para
       pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau
       menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Dalam kode Hammurabi
       disebutkan bahwa hukuman mati diberikan kepada orang-orang yang
       menyalahgunakan ijin dalam penjualan minuman, pelayanan yang buruk,
       dan melakukan pembangunan gedung di bawah standar sehingga
       menyebabkan kematian orang lain.”

       Pada tahun 1950-an, literatur-literatur awal menyebutkan bahwa CSR

sebagai Social Responsibility (SR bukan CSR). Kata ‘Corporate’ tidak

dimasukkan kedalam istilah tersebut karena kemungkinan besar ini disebabkan

perngaruh dan dominasi korporasi modern belum terjadi atau belum disadari saat

itu.

       Pelaksanaan CSR yang terjadi diantara negara-negara di Asia, penetrasi

aktivitas CSR di Indonesia masih tergolong rendah. CSR Pada tahun 2005 baru

ada 27 perusahaan yang memberikan laporan mengenai aktivitas CSR yang

dilaksanakannya.

       Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen sejak tahun

2005 mengadakan Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA). Secara

umum ISRA bertujuan untuk mempromosikan voluntary reporting CSR kepada
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                          15


perusahaan di Indonesia dengan memberikan penghargaan kepada perusahaan

yang membuat laporan terbaik mengenai aktivitas CSR. Kategori penghargaan

yang diberikan adalah Best Social and Environmental Report Award, Best Social

Reporting Award, Best Environmental Reporting Award, dan Best Website.

        Pada tahun 2006 kategori penghargaan ditambah menjadi Best

Sustainability Reports Award, Best Social and Environmental Report Award, Best

Social Reporting Award, Best Website, Impressive Sustainability Report Award,

Progressive Social Responsibility Award, dan Impressive Website Award. Pada

2007 kategori diubah dengan menghilangkan kategori impressive dan progressive

dan menambah penghargaan khusus berupa Commendation for Sustainability

Reporting:    First   Time   Sutainability   Report.      Sampai   dengan ISRA 2007

perusahaan tambang, otomotif dan BUMN mendominasi keikutsertaan dalam

ISRA.

        Dalam hal kebijakan pemerintah, perhatian pemerintah terhadap CSR

tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007)

Bab V Pasal 74. Walaupun baru hanya mewajibkan pelaksanaan aktivitas CSR

untuk    perusahaan    di    bidang    pertambangan,       Undang-Undang    tersebut

menimbulkan kontrovesi dikarenakan kebijakan mewajibkan aktivitas CSR bukan

merupakan kebijakan umum yang dilakukan di negara-negara lain. Kontroversi

juga timbul dari adanya kekhawatiran munculnya peraturan pelaksanaan yang

memberatkan para pengusaha.
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                       16


2.1.1.3 Pro dan Kontra Terhadap CSR

        Dalam perkembangannya tidak semua perusahaan menerima konsep

pelaksanaan tanggung jawab sosial ini, Sofyan Syafri Harahap mengemukakan

argumen mengenai perusahaan agar memiliki sikap dan tanggung jawab sosial

antara lain:

        “1. Keterlibatan sosial merupakan respon terhadap keinginan dan
            harapan masyarakat jangka panjang. Hal ini sangat menguntungkan
            perusahaan.
         2. Meningkatkan nama baik perusahaan akan menimbulkan simpati
            langganan, simpati karyawan, investor dan lain-lain.
         3. Keterlibatan sosial mungkin akan mempengaruhi perbaikan
            lingkungan, masyarakat yang mungkin akan menurunkan produksi.
         4. Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi
            masyarakat. Campur tangan pemerintah cenderung membatasi peran
            perusahaan, sehingga jika perusahaan memiliki tanggung jawab
            sosial mungkin dapat menghindari pembatasan kegiatan perusahaan.
         5. Dapat menunjukkan respon positif perusahaan terhadap norma dan
            nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mendapat simpati
            masyarakat.
         6. Sesuai dengan keinginan para pemegang saham dalam hal publik.
         7. Mengurangi tensi kebencian masyarakat kepada perusahaan yang
            kadang-kadang melakukan kegiatan yang dibenci masyarakat tidak
            mungkin dihindari.
         8. Membantu kepentingan nasional, seperti konservasi alam,
            pemeliharaan barang seni budaya, peningkatan pendidikan rakyat,
            lapangan kerja, dan lain-lain.”
                                                                   (2007:401)

        Adapun argumen yang menolak keterlibatan perusahaan dalam kegiatan

sosial menurut Sofyan Syafri Harahap antara lain:

        “1.    Mengalihkan perhatian perusahaan dari tujuan utamanya dalam
               mencari laba. Ini akan menimbulkan pemborosan.
        2.     Memungkinkan keterlibatan perusahaan terhadap permainan
               kekuasaan atau politik secara berlebihan yang sebenarnya bukan
               lapangannya.
        3.     Dapat menimbulkan lingkungan bisnis yang monolitik bukan yang
               bersifat pluralistik.
        4.     Keterlibatan sosial memerlukan dana dan tenaga yang cukup besar
               yang tidak dapat dipenuhi oleh dana perusahaan yang terbatas, yang
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                    17


             dapat menimbulkan kebangkrutan atau menurunkan tingkat
             pertumbuhan ekonomi.
        5.   Keterlibatan pada kegiatan sosial yang demikian kompleks
             membutuhkan tenaga dan para ahli yang belum tentu dimiliki oleh
             perusahaan.”
                                                                 (2007:402)

         Dari kedua argumen di atas dapat dilihat bahwa perusahaan yang

menjalankan konsep pelaksanaan tanggung jawab sosial selain mereka merasa

peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, tetapi perusahaan juga

mengharapkan timbal balik yang positif dari pelaksanaan tanggung jawab sosial

perusahaan (CSR) tersebut. Juga terdapat argumen yang menolak pelaksanaan

tanggung jawab sosial perusahaan tersebut tidak lain dikarenakan ketakutan

mereka dalam tujuan utama perusahaan yaitu mendapatkan laba yang maksimal

akan berkurang.



2.1.1.4 Prinsip-Prinsip CSR

       Secara konseptual CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari

tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah triple bottom line, menurut Edi

Suharto prinsip-prinsip tersebut yaitu:

       “1. Profit (Keuntungan)/ Aspek Economic

         2. People (Masyarakat)/ Aspek Social

         3. Plannet (Lingkungan)/ Aspek Environment.”

                                                                   (2009:107)

       Berikut penjelasan mengenai prinsip-prinsip dasar CSR tersebut adalah

sebagai berikut:
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                       18


   1. Profit (Keuntungan)/ Aspek Economic

       Perusahaan harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi

       yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.

   2. People (Masyarakat)/ Aspek Social

       Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia.

       Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian

       beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan

       kesehatan, penguatan ekonomi kapasitas lokal, dan bahkan ada perusahaan

       yang merancang skema perlindungan sosial bagi warga setempat.

   3. Plannet (Lingkungan)/ Aspek Environment

       Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan

       keragaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini

       biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air

       bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata.

       Sedangkan menurut Gunawan Widjaja & Yaremia Ardi Pratama

menyatakan bahwa:

       “Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan
       perusahaan semata (single bottom line), melainkan sudah meliputi aspek
       keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut triple bottom
       line. Sinergi dari ketiga elemen ini merupakan kunci dari konsep
       pembangunan berkelanjutan (sustainable development).”
                                                                      (2008:43)

       Berikut penjelasan mengenai penjelasan mengenai pentingnya menjaga

sustainability dari ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah sebagai berikut:
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                          19


   1. Sustainability ekonomi

       Setiap perusahaan yang didirikan pasti memiliki tujuan dasar yaitu

       mencari keuntungan, dalam melaksanakan program CSR, perusahaan

       wajib memenuhi tujuan dasarnya, yaitu mencari keuntungan sebesar-

       besarnya. Perusahaan akan dapat menjaga sustainability sosial dan

       lingkungan jika perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan.

   2. Sustainability Sosial

       Sustainability    sosial   terkait   dengan        upaya   perusahaan   dalam

       mengutamakan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, dengan adanya

       CSR terhadap masyarakat sekitar, perusahaan pun sebenarnya terbantu

       dalam hal mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam berusaha yang

       didapat dari masyarakat sekitarnya.

   3. Sustainability Lingkungan

       Lingkungan yang baik dan terpelihara adalah harapan dari semua pihak.

       Aktivitas industri perusahaan dituding sebagai penyebab utama terjadinya

       global warming yang mengancam kehidupan manusia. Dalam masalah ini

       salah satu pihak yang disalahkan adalah perusahaan, hal ini menguatkan

       argumen bahwa sustainability lingkungan adalah hal yang sangat penting

       dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan.



2.1.1.5 Model CSR

       Untuk memahami sifat dan cakupan dari CSR yang harus direncanakan,

para manager strategis dapat mempertimbangkan model atau pola yang akan
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                          20


dijalankan oleh perusahaan, Saidi dan Abidin yang dikutip oleh Edi Suharto

mengemukakan bahwa model atau pola CSR secara umum ada empat yakni:

        “a. Keterlibatan langsung;
         b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan;
         c. Bermitra dengan pihak lain; dan
         d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.”
                                                                         (2009:110)

       Berikut penjelasan mengenai model atau pola pelaksanaan CSR tersebut

sebagai berikut:

   a. Keterlibatan langsung

       Perusahaan     menjalankan       program   CSR     secara   langsung   dengan

       menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan

       kepada masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah

       perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti

       corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari

       tugas pejabat public relation.

   b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan

       Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau

       groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan

       di perusahaan-perusahaan negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan

       dana awal, dana rutin atau dana pribadi yang dapat digunakan secara

       teratur bagi kegiatan yayasan.

   c. Bermitra dengan pihak lain

       Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga

       sosial/ organisasi non-pemerintah (Ornop), instansi pemerintah, universitas
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                     21


       atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam

       melaksanakan kegiatan sosialnya.

   d. Mendukung atau bergabung dengan konsorsium

       Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu

       lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan

       dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pemberian hibah

       perusahaan yang bersifat “hibah membangun”. Pihak konsorsium atau

       lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang

       mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan

       lembaga operasional yang kemudian mengembangkan program yang

       disepakati bersama.



2.1.1.6 Bentuk-bentuk CSR

       Bentuk keterlibatan perusahaan tergantung pada lingkungan sosial

masyarakat, sifat dan keadaan yang berbeda dari satu masyarakat dengan

masyarakat lain. Bentuk kegiatan yang relevan dan dapat dilakukan oleh

perusahaan dengan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat di

Indonesia.

       Menurut Sofyan Syafri Harahap bentuk-bentuk kegiatan yang dapat

dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

        “Lingkungan Hidup:
         – Pengawasan terhadap efek polusi
         – Riset dan pengembangan lingkungan
         – Pengelolaan sampah dan limbah
         – Perbaikan pengrusakan alam dan konversi alam
         – Keindahan lingkungan
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis            22


         – Pengurangan suara bising
         – Penggunaan tanah
         – Kerjasama dengan pemerintah dan Universitas
         – Pembangunan lokasi rekreasi
         – Dan lain-lain
         Energi:
         – Penghematan energi dalam proses produksi
         – Konservasi energi
         – Dan lain-lain
         Sumber Daya Manusia dan Pendidikan:
         – Keamanan dan kesejahteraan karyawan
         – Beasiswa
         – Menambah dan memperluas hak-hak karyawan
         – Pendidikan karyawan
         – Kebutuhan keluarga da rekreasi karyawan
         – Usaha untuk mendorong partisipasi
         – Perbaikan pensiun
         – Membantu perguruan tinggi
         – Riset dan pembangunan
         – Pengangkatan pegawai dari kelompok miskin dan minoritas
         – Peningkatan karir karyawan
         – Dan lain-lain
         Praktek Bisnis yang Jujur:
         – Memperhatikan hak-hak karyawan
         – Jujur dalam iklan
         – Mengontrol kualitas produk
         – Pemberian kredit
         – Servis yang memuaskan
         – Produk yang sehat
         – Jaminan kepuasan pelanggan
         – Dan lain-lain
         Membantu Masyarakat Lingkungan:
         – Tidak campur tangan dalam struktur masyarakat
         – Sumbangan untuk kegiatan sosial masyarakat
         – Perbaikan perumahan desa
         – Jalinan kemitraan kerja
         – Memanfaatkan tenaga ahli perusahaan dalam mengatasi masalah
            sosial di lingkungan
         – Membangun klinik kesehatan, sekolah dan rumah sakit
         – Perbaikan desa/ kota
         – Bantuan dana
         – Perbaikan sarana pengangkutan dan pasar
         – Dan lain-lain
         Kegiatan Seni dan Kebudayaan:
         – Sponsor kegiatan seni dan budaya
         – Perekrutan tenaga kerja yang berbakat seni dan budaya
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                        23


           – Membantu lembaga seni dan budaya
           – Penggunaan seni dan budaya dalam iklan
           – Dan lain-lain
           Hubungan dengan Pemegang Saham:
           – Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan ditingkatkan
           – Pengungkapan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial
           – Sifat keterbukaan direksi pada semua persero
           – Dan lain-lain
           Hubungan dengan Pemerintah:
           – Menaati peraturan pemerintah
           – Mengontrol kegiatan politik perusahaan
           – Membantu proyek dan kebijakan pemerintah
           – Membatasi kegiatan lobbying
           – Membantu lembaga pemerintah sesuai dengan kemampuan
              perusahaan
           – Membantu secara umum usaha perningkatan kesejahteraan
              masyarakat
           – Meningkatkan produktivitas sektor informal
           – Pengembangan dan investasi manajemen
           – Dan lain-lain.”
                                                                    (2007:402)



2.1.1.7 Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL)

       BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional yang diharapkan dapat

tumbuh dan berkembang bersama Usaha Kecil dan Koperasi (UKK) melalui

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Kepedulian BUMN terhadap

masyarakat       sekitarnya   merupakan      perwujudan   CSR   terhadap   publik.

Keberhasilan program PKBL terbukti sangat membantu membangkitkan

perekonomian nasional dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pada saat ini,

hampir semua BUMN telah memiliki unit PKBL (community Development

Center).

       Pengertian Program Kemitraan Dengan Usaha Kecil yang selanjutnya

disebut Program Kemitraan menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                    24


PER-05/MBU/2007 Pasal 1 butir 6 adalah adalah program untuk meningkatkan

kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan

dana dari bagian laba BUMN.

       Sedangkan pengertian Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut

Program BL menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-

05/MBU/2007 Pasal 1 butir 7 adalah program pemberdayaan kondisi sosial

masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

       Pelaksanaan dari kedua program tersebut adalah unit organisasi khusus

yang merupakan bagian dari organisasi BUMN yang berada dibawah pengawasan

seorang direksi. Untuk beberapa BUMN, unit tersebut dikelola oleh divisi

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).



2.1.1.8 Kendala Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL)

       Pada prakteknya program PKBL di BUMN ternyata masih menghadapi

berbagai kendala, menurut Muh. Arief Effendi kendala tersebut antara lain

sebagai berikut:

       “1. Dana Program Kemitraan tersebut sebagian diberikan kepada penerima
           yang tidak tepat sasaran, yaitu penerima yang sudah tidak termasuk
           kategori pengusaha kecil (omzet setahun sudah melebihi 1 miliar
           rupiah) sehingga sudah dapat mengajukan pinjaman ke Bank atau telah
           mendapatkan dana program kemitraan dari BUMN lain.
        2. Tingkat kredit macet yang diberikan kepada Usaha Kecil Koperasi
           (UKK) masih cukup tinggi.
        3. Dana yang diterima sebagian tidak digunakan untuk mengembangkan
           usaha namun untuk keperluan konsumtif seperti membeli mobil,
           rumah, dan lain-lain.
        4. Masih ada anggapan dari pihak penerima dana (mitra binaan) bahwa
           dana bergulir tersebut merupakan hibah sehingga tidak perlu
           dikembalikan.”
                                                                    (2009:79)
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                     25


2.1.1.9 Manfaat dari Penerapan CSR

        Bertambahnya kesadaran perusahaan-perusahaan terhadap penerapan CSR

tentunya tidak lepas dari keuntungan yang akan didapatkan dari pelaksanaan CSR,

menurut Yusuf Wibisono yang dikutip oleh Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi

Pratama keuntungan tersebut adalah sebagai berikut:

        “1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image
            perusahaan;
         2. Layak mendapatkan social license to operate;
         3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan;
         4. Melebarkan akses sumber daya;
         5. Membentangkan akses menuju market;
         6. Mereduksi biaya;
         7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders;
         8. Memperbaiki hubungan dengan regulator;
         9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan; dan
        10. Peluang mendapatkan pengahargaan.”
                                                                  (2008:53)



2.1.2   Good Corporate Governance (GCG)

        Good corporate governance (GCG) di negara kita sangat terlambat jika

dibandingkan dengan dengan negara-negara lain, mengingat masuknya konsep

GCG di Indonesia pada awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan

International Monetary Fund (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi (economy

recovery) pasca krisis.

        Pengertian tentang corporate governance berdasarkan Keputusan Menteri

Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 adalah suatu proses

dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan

usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                     26


dengan jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders

lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

       Selain itu menurut bank dunia (World Bank) yang dikutip oleh Muh. Arief

Effendi, mendefinisikan good corporate governance (GCG) adalah sebagai

berikut:

       “Kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi,
       yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi
       secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi dalam jangka panjang
       yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat
       sekitar secara keseluruhan.”
                                                                    (2009:1)

       Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa good corporate

governance merupakan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang

wajib dipenuhi untuk mendorong kinerja sumber-sumber di perusahaan sehingga

menghasilkan nilai ekonomi dalam jangka panjang untuk kepentingan

stakeholders.

       Menurut Gunawan Widjaja dan Yarmenia A.P, pengertian stakeholders

adalah sebagai berikut:

       “Stakeholders dapat didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok
       orang yang memiliki satu atau lebih kepentingan (stake) yang berbeda
       dalam sebuah perusahaan. Stakeholders dapat dirtikan pula sebagai setiap
       orang atau kelompok orang yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi
       oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktik atau tujuan dari sebuah
       perusahaan.”
                                                                     (2008:47)

       Sama halnya dengan Indra Surya, pengertian stakeholders adalah sebagai

berikut:
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                 27


       “Stakeholders perusahaan adalah setiap pihak, baik individu maupun

       kelompok yang dapat terkait atau berpengaruh terhadap aktivitas

       perusahaan.”

                                                                  (2006:65)

       Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa

srakeholders merupakan pihak yang memiliki kepentingan dimana mereka bisa

mempengaruhi maupun dipengaruhi dari aktivitas perusahaan itu sendiri.

Pemahaman tentang stakeholders diperlukan untuk mencari kaitan antara

tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR)

dengan Good corporate governance (GCG).



2.1.2.1 Prinsip-prinsip GCG

       Dalam menjamin kelangsungan dan eksistensi perusahaan, setiap

perusahaan harus memastikan bahwa setiap prinsip dasar GCG senantiasa

diterapkan pada aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Menurut

Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 Pasal 3 tentang Penerapan

GCG pada BUMN, prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut:

       “1. Taransparansi (transparency);
        2. Pengungkapan (disclosure);
        3. Kemandirian (independence);
        4. Akuntabilitas (accountability);
        5. Pertanggungjawaban (responsibility); dan
        6. Kewajaran (fairness).”
                                                                   (2009:4)
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                     28


       Berikut penjelasan mengenai prinsip-prinsip GCG tersebut adalah sebagai

berikut:

   1. Taransparansi (transparency)

       Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan

       pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.

    2. Pengungkapan (disclosure)

       Penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan, baik diminta,

       mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan,

       dan risiko usaha perusahaan.

    3. Kemandirian (independence)

       Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa

       konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang

       tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-

       prinsip korporasi yang sehat.

    4. Akuntabilitas (accountability)

       Kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen

       perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan

       ekonomis.

    5. Pertanggungjawaban (responsibility)

       Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-

       undangan yang belaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                     29


    6. Kewajaran (fairness)

       Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan

       yang timbul akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan

       yang berlaku.

       Sedangkan menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi, terdapat lima prinsip dasar

good corporate governance dalam penerapannya, yaitu:

       “1. Transparansi (Transparency);
        2. Akuntabilitas (Accountability);
        3. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness);
        4. Independensi (Independency); dan
        5. Responsibilitas (Responsibility).”
                                                                     (2008:38)

       Berikut penjelasan mengenai prinsip-prinsip GCG tersebut adalah sebagai

berikut:

   1. Transparansi (Transparency)

       Menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus

       menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang

       mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan

       hurus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah

       yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang

       penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan

       pemangku kepentingan lainnya.

   2. Akuntabilitas (Accountability)

       Perusahaan harus bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya secara

       transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar,

       terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                          30


       memperhitungkan        kepentingan    pemegang       saham   dan   pemangku

       kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan

       untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

   3. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

       Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang

       saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan

       dan kewajaran.

   4. Independensi (Independency)

       Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing

       organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi

       oleh pihak lain.

   5. Responsibilitas (Responsibility)

       Perusahaan     harus   mematuhi      peraturan     perundang-undangan   serta

       melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

       sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang

       dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

       Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa prinsip transparansi,

akuntabilitas, kesetaraan dan kewajaran, independensi, serta responsibilitas perlu

diberlakukan secara sistematis dan berkesinambungan, hal ini dilakukan untuk

pencapaian suatu kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan

pemangku kepentingan (stakeholders).
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                     31


2.1.2.2 Tujuan GCG di BUMN

       Setiap perusahaan dalam pengelolaan aktivitas perusahaannya senantiasa

memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai untuk mendapatkan suatu tata

kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG), menurut

Muh. Arief Efendi tujuan GCG pada BUMN adalah sebagai berikut:

       “1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip
           terbuka, akuntabel dan dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil
           agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional
           maupun internasional.
        2. Mendukung pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan
           efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian
           organ.
        3. Mendorong agar dalam membuat keputusan dan menjalankan
           tindakan, organ dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan
           terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran
           akan tanggungjawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan,
           termasuk kelestarian lingkungan di wilayah sekitar BUMN.
        4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
        5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
        6. Menyukseskan program privatisasi.”
                                                                      (2009:63)


       Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perusahaan BUMN yang

melakukan GCG secara tidak langsung telah memaksimalkan nilai perusahaan

berdasarkan prinsip GCG, mendukung pengelolaan BUMN secara profesional,

meningkatkan kontribusi iklim investasi dalam perekonomian, serta dalam

pengambilan keputusan ataupun tindakan selalu didasari nilai moral yang tinggi

dan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku.
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                      32


2.1.2.3 Manfaat GCG di BUMN

       Setiap perusahaan menyadari arti penting dari tata kelola perusahaan yang

baik atau good corporate governance (GCG), dengan adanya GCG perusahaan

akan mendapatkan manfaat positif bagi kelangsungan perusahaan maupun pihak-

pihak yang berkepentingan lainnya.

       Menurut Muh. Arief Effendi, manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan

prinsip-prinsip GCG di BUMN adalah sebagai berikut

       “1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses
           pengambilan keputusan yang lebih baik;
        2. Peningkatan efisiensi operasional perusahaan;
        3. Peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan;
        4. Kemudahan untuk memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah
           dan tidak kaku, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai
           perusahaan; dan
        5. Peningkatan minat investor untuk membeli saham BUMN tersebut
           telah go public.”
                                                              (2009:65)

       Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dengan pelaksanaan GCG

maka akan bermanfaat bagi perusahaan maupun pihak-pihak yang berkepentingan

lainnya. Menurut Ani Yuningsih dalam Jurnal Mediator Vol. 6 No. 2 Edisi

Desember 2005, disebutkan bahwa bagi perusahaan/ lembaga/ organisasi, reputasi

dan citra korporat merupakan aset yang paling utama dan tidak ternilai harganya.

Oleh karena itu segala upaya, daya, kreativitas, dan biaya dikeluarkan untuk

memupuk, merawat, serta membina dan mengembangkannya. Salah satu aspek

penting yang merupakan unsur pembentuk citra adalah tanggung jawab sosial

perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dan penegakan good

corporate governance (GCG).
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                         33


        Selain jurnal artikel dari Ani Yuningsih di atas, artikel yang ditulis oleh

Mohamad Fajri dalam Sinar Harapan mengatakan bahwa Penerapan CSR akan

berdayaguna bagi perusahaan apabila aspek-aspek seperti komitmen organisasi

perusahaan pada semua level, perubahan budaya dan perilaku dalam perusahaan,

kejelasan tujuan, proses manajemen dan kinerja implementasi CSR, serta

dukungan sumber-sumber daya finansial dan nonfinansial terpenuhi (British

Bankir’s Association, Guidance on Corporate Social Responsibility Management

and Reporting for the Financial Services Sector).

        Tanpa memperhatikan hal-hal ini, CSR tidak lebih dari slogan kosong.

Untuk mendorong perkembangan penerapan CSR, diperlukan juga penerapan

GCG secara konsisten. Prinsip responsibilitas dalam GCG menghendaki setiap

perusahaan meminimalkan eksternalisasi negatif yang harus ditanggung

masyarakat. Selain itu korporasi dituntut bertindak sebagai good citizen karena

berhubungan erat dengan keseimbangan eksternal perusahaan sebagai entitas

bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat.



2.1.3   Hubungan Corporate Social Responsibility Dengan Good Corporate

        Governance

        CSR sangat penting dalam penerapan GCG, hal ini terjadi karena dalam

tata kelola perusahaan, perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap para

pemangku kepentingan baik itu karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan

masyarakat luas. Selain itu perusahaan perlu melibatkan diri dalam kegiatan-
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                       34


kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat diluar kegiatan-kegiatan

ekonomi yang memang menjadi tujuan perusahaan.

       Menurut menurut Supomo yang dikutip oleh Edi Suharto menjelaskan

bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility

(CSR) yang baik adalah:

        “CSR yang baik memadukan empat prinsip good corporate governance
       (GCG), yakni fairness, transparency, accountability dan responsibility
       secara harmonis, dimana ada perbedaan mendasar diantara keempat
       prinsip tersebut. Tiga prinsip pertama cenderung bersifat stockholders-
       driven dikarenakan lebih memperhatikan kepentingan pemegang saham
       perusahaan, sedangkan prinsip responsibility lebih mencerminkan
       stakeholders-driven, karena lebih mengutamakan pihak-pihak yang
       berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.”
                                                                    (2009:114)


2.2    Kerangka Pemikiran

       Pelaksanaan CSR perlu dilandasi oleh kesadaran perusahaan terhadap

fakta tentang adanya jurang yang makin menganga antara kemakmuran dan

kemiskinan, baik dari tataran global maupun ansional. Oleh karena itu, diwajibkan

atau tidak CSR harus merupakan komitmen dan kepedulian dari para pelaku bisnis

untuk ambil bagian dalam mengurangi kemiskinan.

       Pengertian CSR menurut Edi Suharto adalah sebagai berikut:

       “Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya
       (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan
       (plannet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang
       tepat dan profesional.”
                                                                  (2009:105)

       Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa CSR adalah kepedulian

perusahaan dalam menyisihkan sebagian keuntungannya untuk pembangunan
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                      35


sosial dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan

profesional.

       Secara konseptual CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari

tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah triple bottom line, menurut Edi

Suharto prinsip-prinsip tersebut yaitu:

       “1. Profit (Keuntungan)/ Aspek Economic

         2. People (Masyarakat)/ Aspek Social

         3. Plannet (Lingkungan)/ Aspek Environment.”

                                                                     (2009:107)

       Profit, perusahaan harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan

ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. People,

perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa

perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi

pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan

ekonomi kapasitas lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang skema

perlindungan sosial bagi warga setempat. Plannet, perusahaan peduli terhadap

lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Beberapa program CSR

yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup,

penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata.

       Setiap perusahaan yang didirikan pasti memiliki tujuan dasar yaitu

mencari keuntungan, dalam melaksanakan program CSR perusahaan wajib

memenuhi tujuan dasarnya, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Perusahaan akan dapat menjaga sustainablity sosial dan lingkungan jika
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                      36


perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Sustainability sosial terkait dengan

upaya perusahaan dalam mengutamakan nilai-nilai yang tumbuh dalam

masyarakat, dengan adanya CSR terhadap masyarakat sekitar, perusahaan pun

sebenarnya terbantu dalam hal mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam

berusaha yang didapat dari masyarakat sekitarnya.

       Lingkungan yang baik dan terpelihara adalah harapan dari semua pihak.

Aktivitas industri perusahaan dituding sebagai penyebab utama terjadinya global

warming yang mengancam kehidupan manusia. Dalam masalah ini salah satu

pihak yang disalahkan adalah perusahaan, hal ini menguatkan argumen bahwa

sustainability lingkungan adalah hal yang sangat penting dalam menjaga

kelangsungan hidup perusahaan.

       Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan wujud

tanggung jawab sosial BUMN terhadap publik, yang dalam hal ini adalah

masyarakat di sekitar tempat di mana BUMN tersebut berdomisili. Keberhasilan

program PKBL tersebut terbukti sangat membantu membangkitkan perekonomian

nasional dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dan pada saat ini, hampir

semua BUMN telah memiliki unit PKBL (Community Development Center).

       Pengertian Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil yang

selanjutnya disebut Program Kemitraan menurut Peraturan Menteri Negara

BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Pasal 1 butir 6 adalah program untuk

meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui

pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                      37


       Pengertian Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program

BL menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Pasal

1 butir 7 adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN

melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

       Corporate Social Responsibility yang baik adalah CSR yang memadukan

empat prinsip good corporate governance, yakni fairness, transparency,

accountability dan responsibility secara harmonis. Good corporate governance di

negara kita sangat terlambat jika dibandingkan dengan dengan negara-negara

lain, mengingat masuknya konsep GCG di Indonesia pada awalnya

diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund

(IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi (economy recovery) pasca krisis.

       Menurut Calbury Committee yang dialih bahasakan oleh Indra Surya

pengertian corporate governance adalah sebagai berikut:

       “Corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan
       mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan
       antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk
       menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada
       stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik,
       direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.”
                                                                  (2006:24)

       Sedangakan menurut Monks yang dikutip oleh Thomas S. Kaihatu

pengertian Good Corporate Governance adalah sebagai berikut:

       “Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan

       mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added)

       untuk semua stakeholders. ”

                                                                      (2006:2)
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                      38


       Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa corporate

governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan

untuk mencapai niali tambah (value added) bagi stakeholders.

       Menurut Indra Surya pengertian stakeholders adalah sebagai berikut:

       “Stakeholders perusahaan adalah setiap pihak, baik individu maupun

       kelompok yang dapat terkait atau berpengaruh terhadap aktivitas

       perusahaan.”

                                                                     (2006:65)

       Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa srakeholders

merupakan pihak yang dapat terkait atau berpengaruh terhadap aktivitas

perusahaan.

       Dalam menjamin kelangsungan dan eksistensi perusahaan, setiap

perusahaan harus memastikan bahwa setiap prinsip dasar GCG senantiasa

diterapkan pada aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Menurut Moh.

Wahyudin Zarkasyi, terdapat lima prinsip dasar good corporate governance

dalam penerapannya, yaitu:

       “1.   Transparansi (Transparency)
        2.   Akuntabilitas (Accountability)
        3.   Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)
        4.   Independensi (Independency)
        5.   Responsibilitas (Responsibility).”
                                                                     (2008:38)

       Dari penjelasan mengenai prinsip dasar GCG di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa setiap prinsip

dasar GCG yakni transparansi, akuntabilitas, kesetaraan dan kewajaran,
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                      39


independensi, dan responsibilitas harus senantiasa diterapkan pada aspek bisnis

dan di semua lini perusahaan.

       Penjelasan dari beberapa ahli CSR berperan dalam penerapan GCG setiap

perusahaan. Menurut Yoke Kiroyan mengemukakan arti pentingnya GCG dalam

CSR adalah sebagai berikut:

       “Interpretasi good corporate governance yang luas didasari atas falsafah
       bahwa perusahaan bukanlah milik pemegang saham, karena perusahaan
       dikembangkan oleh para karyawan dan manajer yang memiliki
       keterampilan dan kemampuan menggerakan upaya perusahaan melampaui
       makna modal yang ditanamkan oleh pemilik ke dalamnya. Perusahaan
       merupakan jejaring berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun
       eksternal yang bersama-sama meningkatkan nilai perusahaan dan oleh
       karenanya mempunyai kepentingan yang sah atas keberadaan dan
       sepakterjang perusahaan. Pandangan bahwa perusahaan memiliki
       tanggung jawab kepada para stakeholders juga mendasari pandangan
       bahwa perusahaan perlu melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
       meningkatkan kesejahteraan masyarakat diluar kegiatan-kegiatan ekonomi
       yang memang menjadi tujuan perusahaan yang dalam hal ini lebih dikenal
       dengan CSR.”
                                                                     (2006:57)

       Sedangkan menurut Gunawan & Yeremia. A.P pentingnya keterkaitan

CSR dengan GCG adalah sebagai berikut:

       “CSR terkait dengan hal-hal yang berhubungan penyelenggaraan
       perusahaan yang baik (good corporate governance) yang dikaitkan dengan
       masalah keterbukaan (disclosure), transparansi dan akuntabilitas, masalah
       hak asasi manusia, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan,
       perlindungan terhadap hak-hak konsumen, isu mengenai lingkungan hidup
       yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya, serta keterlibatan
       masyarakat secara langsung bagi jalannya usaha perusahan.”
                                                                       (2008:41)

     Dari pengertian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa

jika CSR dilaksanakan maka GCG akan memadai, karena dengan dilakukannya

CSR pada lingkungan perusahaan maka akan dapat memberi jaminan kepada
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                             40


pemangku kepentingan (stakeholders) bahwa perusahaan telah melakukan tata

kelola perusahan yang baik.

       Benang merah yang mempertautkannya adalah landasan falsafah yang

sama dengan melihat keberadaan GCG dengan stakeholders-nya, maka kita akan

dapat memahami pentingnya keberadaan CSR sebagai salah satu upaya untuk

meningkatkan nilai perusahaan tidak hanya dari sisi finansialnya saja, tetapi juga

dari sisi sustainable reporting yang didalamnya termasuk sosial dan lingkungan.

       Berikut ini mengenai perbedaan dan persamaan dengan penelitian

terdahulu, maka dapat dilihat pada tabel 2.1.

                                       Tabel 2.1
                  Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu
           Judul
No                            Hasil Penelitian            Persamaan      Perbedaan
        Penelitian
 1   Pengaruh          Pengaruh Pengeluaran Biaya  Membahas           Tidak terkait
     Pengeluaran       Corporate                Social CSR              dengan peranan
     Biaya Corporate   Responsibility        terhadap                   CSR dalam
     Social            Profitabilitas    mempunyai                      penerapan GCG
     Responsibility    hubungan (korelasi) sangat                      skala
     terhadap          erat serta searah atau positif                   pengukuran
     Profitabilitas    hal ini berarti apabila terjadi                  rasio
     (R. Tevi          kenaikan pada pengeluaran                       Menggunakan
     Gilangsantika,    biaya Corporate Social                           data sekunder
     2008)             Responsibility maka akan                        Pengujian
                       diikuti dengan kenaikan nilai                    Hiopotesis
                       ROA, begitu pula sebaliknya                      Analisis Regresi
                       jika     terjadi   penurunan                     Linier
                       pengeluaran biaya corporate                     Analisis korelasi
                       social responsibiliy maka                        pearson.
                       akan terjadi penurunan ROA
                       pula. Oleh karena itu
                       hipotesis     penulis     dapat
                       diterima.

 2   Analisis          Dari hasil analisis regresi Penerapan         Teknik
     Hubungan          linear    sederhana    dan GCG                  pengambilan
     Peranan Budaya    hubungan sederhana, dapat Mengguna-            sample dengan
     Perusahaan        disimpulkan                  kan instrumen      probability
     Terhadap          bahwa terdapat hubungan kuesioner               Sampling
     Penerapan GCG     yang kuat antara Peranan dengan skala          Teknik analisis
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                          41


     (Rindang          Budaya Perusahaan (X)              Likert.   data yang
     Widuri dan        dengan Penerapan Good                        digunakan, uji
     Astria            Corporate Governance (Y),                    normalitas
     Paramita, 2008)   sehingga hipotesis korelasi                  dengan
                       (Ho),     diterima    yaitu                  menggunakan uji
                       Terdapat                                     Liliefors, uji
                       Hubungan Peranan Budaya                      homegenitas
                       Perusahaan (X) dengan                        dengan
                       Penerapan Good Corporate                     menggunakan uji
                       Governance (Y).                              Bartlett, dan uji
                       Angka hubungan antara                        regresi
                       Budaya Perusahaan (X)
                       dengan Good Corporate
                       Governance             (Y)
                       menghasilkan angka 0,606.
                       Hal    ini     menunjukkan
                       hubungan yang kuat antara
                       Budaya Perusahaan (X)
                       dengan Penerapan Good
                       Corporate Governance (Y).
       Penjelasan-penjelasan di atas dapat dituangkan dalam suatu bagan

kerangka pikir sebagai berikut:
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                                        42



                              Good Corporate Governance
                                       (GCG)




 Transparancy      Accountability       Rsponsibility        Independency           Fairness




                Stockholder                                           Stakeholder




                Financial
                Reporting




                                 Corporate Social Responsibility
                                             (CSR)




                Environtmental                Social               Economic




                                         Hipotesis:
                 ”Corporate Social Responsibility berperan dalam penerapan
                               Good Corporate Governance”



                                        Gambar 2.1
                                    Bagan Kerangka Pikir
Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis                       43


2.3    Hipotesis

       Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan

sebelum dilakukannya penelitian dalam hal pendugaannya menggunakan statistika

untuk menganalisisnya. Menurut Sugiyono pengertian hipotesis adalah sebagai

berikut:

       “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

       penelitian, di mana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

       kalimat pertanyaan.”

                                                                       (2009:64)

       Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis seperti penelitian eksploratif

dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Tetapi melalui penelitian eksploratif

dan deskriptif justru akan menemukan hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini

adalah “Corporate Social Responsibility berperan dalam penerapan Good

Corporate Governance.”

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:44
posted:7/27/2012
language:Malay
pages:31