LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL - Download Now DOC

Document Sample
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL - Download Now DOC Powered By Docstoc
					Sosialisasi Konsepsi Wasantara Kepada Para Pengusaha Dibidang Distribusi
Pangan Dapat Meningkatkan Ketahanan Pangan.


Oleh : Zulkarnain.


A. Pendahuluan.
       Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan sebagai
    pertimbangan pertama dikemukakan bahwa pangan merupakan kebutuhan
    dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia
    dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk
    melaksanakan pembangunan nasional. Begitu pentingnya masalah pangan
    dan ini sebagai sebuah realita sehingga dikatakan sebagai hak asasi
    disamping hak asasi lainnya seperti hak untuk berkeluarga dan meneruskan
    keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas
    kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut
    serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak (UU No. 39/ 1999 tentang
    HAM). Pangan ini tampaknya berkaitan langsung dengan hak untuk
    memperoleh hidup. Jika hak asasi yang lain mungkin masih bisa ditunda
    sejenak dalam pemenuhannya, tetapi hak untuk mendapatkan pangan sebagai
    bagian dari hak untuk mendapatkan hidup tidak bisa ditunda-tunda karena
    berkaitan dengan kehidupan individu ataupun keluarga tersebut. Lebih lanjut
    dalam masalah Pangan ini didasarkan juga kepada Konstitusi Negara yaitu
    UUD 1945 khususnya pasal 33 yang mengatur diantaranya bahwa
    perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas
    kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
    menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara dan perekonomian
    nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsif
    kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
    kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
    ekonomi nasional.
        Tantangan dan permasalahan dalam pembangunan pangan ini dalam
    berbagai literatur cukup kompleks. Diantaranya masalah-masalah tersebut
    adalah : 1. Ketersediaan Pangan, yang meliputi produksi domestik (sumber
    utama), cadangan dan import; 2. Keterjangkauan yang meliputi distribusi,
    perdagangan/ pemasaran, pengendalian harga dan bantuan pangan dan 3.
    Konsumsi, meliputi kualitas dan kuantitas, penganekaragaman konsumsi dan
    gizi. 1 Dalam literatur yang lain, dikemukakan sesacara khusus masalah salah
    satu isu strategis dibidang pangan ini adalah aspek kelancaran distribusi dan
    akses pangan. Beberapa masalah dalam aspek ini adalah : (1) Infra struktur
    distribusi, (2) Sarana dan prasarana pasca panen, (3) Pemasaran dan
    distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (4) Sistem informasi
    pasar, (5) Keterbatasan lembaga pemasaran daerah, (6) Adanya pungutan
    resmi dan tidak resmi, (7) Penimbunan komoditas pangan dan (8) Bencana
    alam.


1
  Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Dr. Ir. Hermanto, M.S., Kebijakan Ketahanan Pangan
Nasional, Disampaikan pada peserta PPRA-48 2012, tanggal 12 Maret 2012.
                                                                                      2



       Apabila kita amati masalah distribusi pangan ini maka disamping peran
    pemerintah yang harus mengatasinya juga yang sangat besar adalah peran
    dari pada para pengusaha di bidang pangan khususnya masalah pemasaran
    dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah dan penimbunan
    komoditas pangan oleh para spekulan. Demikian juga masalah pengangkutan
    oleh para pengusaha angkutan dibidang pangan baik angkutan darat, sungai
    maupun laut. Lebih-lebih lagi apabila kita melihat fenomena di Indonesia
    tentang rantai dari pada pangan itu sendiri yaitu dari Produksi – Distribusi
    (Pedagang) – Konsumsi. Produksi pada dasarnya juga adalah konsumsi
    karena produksi di Indonesia mayoritas adalah petani kecil yang juga mereka
    sebagai konsumsen. Dimasa panen mereka sebagai produksi dan akan
    menjual produksi pangan mereka dan diwaktu tertentu mereka akan membeli
    kembali untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pada posisi yang
    demikian justru yang diuntungkan adalah para pedagang dibidang pangan itu
    sendiri yang notabene-nya sebagai distribusi atau pedagang.
        Melihat beberapa permasalah pangan di atas sesungguhnya adalah
    merupakan bagian dari keanekaragaman kehidupan berbangsa dan bernegara
    dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan
    dalam alenia ke 4 Pembukaan UUD 1945. Disamping itu juga tentu dapat
    berkembang menjadi ancaman terhadap kedaulatan bernegara sebagai ujud
    kewaspadaan nasional kita. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi
    segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
    memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
    melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
    dan keadilan sosial. Dalam rangka mengatasi permasalahan pangan di atas
    khususnya yang ada korelasinya dengan peran pelaku usaha dibidang
    distribusi pangan dalam mencapai tujuan nasional maka sangatlah relevan
    sekali pemahaman para pengusaha distribusi pangan terhadap nilai-nilai yang
    terkandung dalam Wawasan Nusantara. Difinisi Wawasan Nusantara sendiri
    (pengertian) adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan
    lingkungannya yang serba Nusantara dalam dunia yang serba berubah
    berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan sejarah dan
    budaya serta dengan memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografinya,
    dalam upaya mencapai tujuan nasionalnya dalam rangka mewujudkan cita-cita
    nasional (Wasantara dan Tannas). Bertolak dari pemahaman kesadaran dan
    keyakinan tentang diri dan lingkungannya yang bhineka dan dinamis dengan
    mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan wilayah yang utuh
    menyeluruh, serta tanggung jawab terhadap lingkungannya dalam kehidupan
    bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.2
        Berkaitan dengan latar belakang tersebut di atas, maka identifikasi
    permsalahan dalam essay ini adalah : Apakah dengan adanya sosialisasi
    Konsepsi Wawasan Nusantara kepada para pengusaha dibidang distribusi
    pangan dapat meningkatkan ketahanan pangan. Untuk menjawa identifikasi
    masalah tersebut beberapa rumusan permasalahan yang harus dijelaskan
    yaitu : 1. Nilai-nilai Konsepsi Wasantara, 2. Permasalahan ketahanan pangan
    khususnya masalah distribusi pangan, 3. Peran pemerintah dan pengusaha


2
   Lemhannas R.I., Tim Pokja B.S Geopolitik dan Wasantara, Konsepsi Pemikiran Wasantara,
Jakarta, 2012, hal. 13
                                                                                3



     dibidang distribusi pangan dan 4. Analisisi sosialisasi Konsepsi Wasantara
     akan meningkatkan ketahanan pangan.
B. Pembahasan.
     Seperti telah dikemukakan di atas bahwa untuk menjawab apakah sisialisasi
konsepsi Wasantara kepada para pengusaha dibidang distribusi pangan dapat
meningkatkan ketahanan pangan, tentu kita perlu mengetahui konsepsi atau nilai-
nilai yang terkandung dalam Wasantara itu sendiri, kemudian kita akan melihat
masalah ketahanan pangan itu sendiri khususnya masalah distribusi pangan dan
kemudian peran dari para pengusaha maupun pemerintah dibidang pangan.
1.      Nilai-nilai Konsepsi Wawasan Nusantara.
              Sebelum kita melihat tentang difinisi Wawasan Nusantara
        (Wasantara), seperti diketahui bahwa Wasantara ini berkaitan erat dengan
        geopolitik, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan filosofi
        dasar hubungan antara manusia dan geografi. Geografi dimaknakan
        sebagai wadah kehidupan yang harus dipersiapkan dan diperjuangkan
        baik sebagai ruang juang, alat juang dan kondisi juang baik itu bagi
        perorangan, kelompok masyarakat, bangsa dan negara. Geopolitik ini
        kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan peradapan manusia
        yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.
                Karena memang pada dasarnya geopolitik berkaitan dengan
        geografi sebagai ruang hidup maka geopolitik mengajarkan bahwa wilayah
        bagi suatu bangsa merupakan ruang hidup yang harus dimiliki dan
        dipertahankan. Bahkan menurut geopolitik batas-batas ruang hidup itu
        relatif tidak tetap, bergantung pada kebutuhan bangsa yang memiliki ruang
        hidup tersebut. Berkaitan dengan konsep penguasaan ruang hidup ini,
        kemudian berkembang banyak teori-teori atau mashab penguasaan ruang
        hidup seperti misalnya Fredrich Ratzel, Rudolf Kjellen, Sir Halford
        Machinder dan lain-lain.
               Berdasarkan sejarah tia-tiap negara berbeda-beda dalam cara
        memandang tentang ruang hidup tersebut. Seperti Jerman pada masa
        Hitler atau perang dunia ke dua dengan didukung oleh falsafah Nazi
        Jerman berkeinginan menguasai dunia setelah menguasai Eropa. Begitu
        juga dengan Amerika Serikat yang pada awalnya menggunakan kosep
        manifest destiny (1830-1860) pada dasarnya adalah upaya ekpansi melalui
        proses damai untuk menguasai seluruh kontinen Amerika. Berbeda
        dengan negara-negara yang ada tentu juga berbeda dengan Indonesia.
        Dikatakan oleh Bung Karno, sekalipun tampaknya kita mengambil dalil-dalil
        geopolitik Karl Haushoper yang diterapkan oleh Hitler pada masanya,
        tetapi geopolitik Indonesia tetap berpijak pada Pancasila sebagai falsafah
        hidup bangsa, sebagai dasar negara dan idiologi nasional. Pancasila
        menempatkan hubungan manusia, negara dan ruang hidup merupakan
        pemberian dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus diterima
        dan disyukuri oleh seluruh bangsa Indonesia. Negara merupakan satu
        sistem kehidupan nasional yang mencerminkan dua dimensi sistem kehidupan
        manusia, baik dimensi manusia sebagai hamba Tuhan yang tinggal dan hidup
        dalam satu negara. Negara dalam realita kehidupan merupakan ruang hidup
        yang di dalamnya terdapat hubungan antara Pemerintah, rakyat, dan wilayah
        atau geografi, tempat manusia berjuang bersama mewujudkan cita-cita dan
                                                                                             4



        tujuan bersama, dalam rangka mempertahankan hidup dan kelangsungan
        hidup bersama. 3
               Selanjutnya sebagai sebuah fakta sejarah, negara dan bangsa
        Indonesia setelah merdeka 17 Agustus 1945, banyak mengalami berbagai
        bentuk ancaman dan gangguan disela-sela upaya untuk melakukan
        pembangunan nasional mengisi kemerdekaan itu sendiri sebagai upaya
        agar lebih sejahtera, aman dan sentosa sebagaimana diamanatkan dalam
        Pembukaan UUD 1945. Ancaman dan gangguan ini tergadang cukup
        merisaukan akan integrasi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik
        Indonesia (NKRI). Ancaman yang cukup mengkhawatirkan setidaknya
        adalah upaya pemberontakan G 30 S PKI dimana saat itu ada upaya
        pemecah belahan berbagai komponen bangsa termasuk komponen
        Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan inti hankamnas yang sangat
        terasa. Menyadari kondisi adanya berbagai ancaman, maka dirumuskanlah
        bagaimana cara pandang bangsa Indonesia terhadap kesatuan wilayah
        sebagai ruang hidup dari pada NKRI. Rumusan cara pandang bangsa
        Indonesia ini disebut sebagai Wawasan Nusantara, dimana Wawasan
        Nusantara didifinisikan sebagai kondisi dinamik bangsa Indonesia yang
        meliputi segenap aspek kehidupan nasional, dalam menghadapi dan
        mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik
        yang datang dari luar maupun dari dalam serta yang langsung maupun
        tidak langsung, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup
        bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.4
                Dari difinisi Wasantara ini ditinjau dari kefilsafatan, ruang hidup dan
        penguasaannya, kesejahteraan, kebudayaan ditemukan nilai-nilai yang
        bersifat integratif dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut telah
        terkristalisasi dalam konsep kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
        bernegara Indonesia. Dalam Wasantara nilai-nilai ini disebut sebagai
        Konsep-konsep Dasar Wasantara. Ada enam konsep dasar atau sering
        juga diistilahkan sebagai batu bangun dari pada Wasantara itu sendiri,
        yaitu :
        a. Konsepsi Bhineka Tunggal Ika.
                Maknanya adalah “beraneka tetapi satu”. Semboyan ini menurut
            Supomo menggambarkan gagasan dasar, yaitu menghubungkan
            daerah-daerah dan suku-suku bangsa di seluruh Nusantara menjadi
            kesatuan raya. Konsep ini mengintegrasikan keanekaragaman berbagai
            komponen bangsa sebagai tujuan hidup yang idial dalam lingkungan
            masyarakat yang serba majemuk dan multi etnik.
        b. Konsepsi Persatuan dan Kesatuan.
                Nilai-nilai atau konsepsi ini berkaitan erat dengan fasafah bahwa
            sapu lidi sebagai sapu jauh lebih bermamfaat dari pada sebagai lidi
            yang lepas dari ikatannya. Hal ini berkaitan juga dengan semboyan
            yang orisinil bangsa Indonesia yaitu “bersatu kita teguh, bercerai kita
            runtuh”. Sesuai dengan difinisi kamus, makna persatuan ialah
            gabungan (ikatan, kumpulan dan sebagainya) beberapa bagian yang
            sudah bersatu. Sedangkan kesatuan ialah keesaan sifat tunggal atau

3
   Lemhannas R.I., Tim Pokja B.S Geopolitik dan Wasantara, Teori Universal Geopolitik, Jakarta,
2012, hal. 7.
4
  Ibid, Panduan Umum B.S Geopolitik dan Wasantara, Jakarta, 2012 hal. 7
                                                                        5



     keseutuhan. Jadi sifatnya mengakumulasikan berbagai perbedaan yang
     ada menjadi kekuatan nasional.
c.   Konsepsi Kebangsaan.
        Konsepsi ini pada dasarnya sebagai upaya untuk mewujudkan
     keinginan untuk hidup bersama yang muncul dari kesamaan karakter
     atau karena kesamaan nasib. Dalam pengertian modern, terbentuknya
     suatu bangsa tidak dibatasi oleh Suku, Ras atau Agama tertentu, tidak
     juga oleh bentuk-bentuk geografis seperti aliran sungai, laut atau
     gunung. Jadi kebangsaan mencakupi keinginan untuk bersatu dalam
     mencapai tujuan dan atau didukung dengan persamaan sejarah.
        Sebagai konsep kebangsaan, merupakan mekanisme kehidupan
     kelompok yang terdiri dari unsur-unsur beragam dengan ciri-ciri
     persaudaraan, kesetaraan, kesetiakawanan, kebersamaan dan
     kesediaan berkorban bagi kepentingan bersama.
d.   Konsepsi Tanah Air (Geopolitik).
        Konsep atau nilai-nilai tanah air (geopolitik) ini pada dasarnya
     konsep untuk mewujudkan kedaulatan bangsa atas tanah airnya.
     Sebagai upaya mengembangkan kemampuan untuk mempertahankan
     persatuan dan kesatuan wilayah. Bagi Indonesia hal ini dikaitkan
     secara langsung dengan posisi geografis wilayah Indonesia,
     kepentingan atas integritas nasional dalam kondisi geografis yang
     terpecah-pecah, pengambilan peran dalam kawasan regional dan
     antisipasi ancaman kekuatan asing yang melibatkan negara adidaya
     dikawasan regional.
e.   Konsepsi Negara Kebangsaan (Pancasila).
        Konsepsi ini pada dasarnya menjadikan negara sebagai perjuangan
     mencapai cita-cita bangsa. Konsepsi ini melihat bahwa bangsa dan
     tanah airnya harus merupakan satu kesatuan dan negara tersebut
     sebagai negara kebangsaan. Negara yang semacam ini bukanlah
     merupakan kelanjutan dari bentuk kekuasaan sebelumnya. Seperti
     Indonesia sebelumnya adalah kekuasaan Hindia Belanda terdiri dari
     kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan kemudian setelah
     merdeka melebur menjadi satu negara kebangsaan yang berbentuk
     Republik.
        Menurut Neal R. Peirce bahwa “globalisasi ekonomi, kebangkitan
     daerah-daerah atau persaingan antar etnis/ suku bangsa yang sedang
     dan terus menggejala akhir-akhir ini dipercaya oleh sebagian orang
     sebagai pertanda akan berakhirnya negara-negara kebangsaan”.
     Pendapat ini tidaklah sepenuhnya benar. Negara-negara yang berasal
     dari negara maju, negara-negara berkembang, negara Barat dan atau
     Timur pada umumnya masih memerlukan negara kebangsaan sebagai
     upaya untuk memberi identitas pada penduduk, menarik pajak,
     menyediakan jaring pengaman sosial, melindungi lingkungan dan
     menjamin keamanan dalam negeri.
        Bagi Indonesia negara kebangsaan ini bukan saja masih diperlukan
     dan dipertahankan, tetapi harus tetap dipertahankan baik persatuan
     dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah Indonesia dalam suatu
     negara agar tetap menjadi negara besar yang diperhitungkan dalam
     kehidupan antar bangsa.
f.   Konsepsi Negara Kepulauan.
                                                                              6



           Konsep ini pada dasarnya sebagai upaya untuk mempertahankan
        keutuhan wilayah nasional. Dikatakan konsep ini sebagai sebuah hasil
        perjuangan panjang bangsa Indonesia kurang lebih 25 tahun dengan
        mengacu pada yurisprodensi Keputuan Mahkamah Internasional tahun
        1951 tentang sengketa wilayah perikanan historis antara Inggris dan
        Norwegia di laut pedalaman Norwegia.
           Keputusan Mahkamah Internasional tersebut menerima cara
        penarikan garis dasar yang lurus antara titik terluar pulau terluar dari
        suatu negara, jadi tidak mengikuti garis lengkung yang mengikuti garis
        pantai seperti biasanya. Dengan demikian dampaknya adalah pada
        luas Indonesia yang menjadi sekitar 7,3 Juta Km2 (luas daratan sekitar
        1,9 Juta Km2 dan lautan sekitar 5,4 Juta Km2) dengan jumlah pulau
        sekitar 17.508 pulau. Demikian juga dengan sumber kekayaan alam
        akan semakin bertambah. Dalam implementasinya memang masih ada
        permasalahan dimana negara-negara adidaya masih ada yang belum
        meratifikasi konvensi hukum laut PBB tahun 1982 ini tentang negara
        kepulauan.
2.   Masalah dan Tantangan Ketahanan Pangan.
          Berdasarkan beberapa literatur seperti misalnya bahan ajaran yang
     disampaikan Dr. Ir. Hermanto, MS (Sekretaris Badan Ketahanan Pangan)
     kepada para peserta PPRA 48 tanggal 28 Maret 2012 di Lemhannas R.I
     dan beberapa literatur lain yang dapat kita kumpulkan secara umum
     permasalahan dan tantangan Ketahan Pangan di Indonesia antara lain
     menyangkut beberapa aspek, yaitu :
     a. Aspek Kertersediaan Pangan. Masalah pokok dari aspek ini disebabkan
        semakin terbatas dan menurunnya produksi dan daya saing pangan
        nasional. Hal ini disebabkan oleh faktor tehnis dan sosio-ekonomi,
        antara lain.
        1) Semakin berkurangnya areal lahan pertanian karena derasnya alih
           fungsi lahan pertanian ke non pertanian seperti untuk kawasan
           industri dan perumahan.
        2) Produktifitas pertanian yang relatif rendah dan tidak meningkat.
        3) Penggunaan tehnologi produksi yang belum efektif dan efisien.
        4) Infrastruktur pertanian (irigasi) yang tidak bertambah selama krisis
           dan kemampuannya semakin menurun.
        5) Masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada penanganan pasca
           panen (10-15%).
        6) Kegagalan produksi karena faktor iklim seperti El-Nino yang
           berdampak pada musim kering yang panjang di wilayah Indonesia
           dikala musim kemarau dan banjir dikala musim hujan.
        7) Penyediaan sarana produksi yang belum sepenuhnya terjamin oleh
           pemerintah.
        8) Sulitnya mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam produksi
           pangan karena besarnya jumlah petani kecil (21 juta rumah tangga
           petani) dengan lahan produksi luas areal atau lahan yang semakin
           sempit dan terfragmentasi (laju 0,5% per tahun).
                                                                      7



   9) Tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang
      wajar dari pemerintah kecuali beras.
   10) Tata niaga produk pangan yang belum pro petani termasuk
       kebijakan tarif impor yang melindungi kepentingan petani.
   11) Terbatasnya devisa untuk impor pangan sebagai alternatif terakhir
       bagi penyediaan pangan.
b. Aspek Distribusi Pangan. Aspek ini yang menjadi sorotan dari
   tulisan essay ini khususnya kepada para pengusahanya.
  1) Belum memadainya infrastruktur, prasarana distribusi darat dan
     antar pulau yang dapat menjangkau seluruh wilayah konsumen.
  2) Belum merata dan memadainya infrastruktur            pengumpulan,
     penyimpanan dan distribusi pangan, kecuali beras.
  3) Sistem distribusi pangan yang belum efisien.
  4) Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan
     antar musim menuntut kecermatan dalam mengelola sistem
     distribusi pangan agar pangan tersedia sepanjang waktu diseluruh
     wilayah konsumen.
  5) Belum berperannya kelembagaan pemasaran hasil pangan secara
     baik dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan.
  6) Masalah keamanan jalur distribusi dan pungutan resmi pemerintah
     pusat dan daerah serta berbagai pungutan lainnya sepanjang jalur
     distribusi dan pemasaran telah menghasilkan biaya distribusi yang
     mahal dan meningkatkan harga produk pangan.
c. Aspek konsumsi Pangan.
  1) Belum berkembangnya teknologi dan industri        pangan berbasis
     sumber daya pangan lokal.
  2) Belum berkembangnya produk pangan alternatif berbasis sumber
     daya pangan lokal.
  3) Tingginya konsumsi beras per kapita per tahun (tertinggi di dunia
     diatas 100 kg, Thailand 60 kg, Jepang 50 kg).
  4) Kendala budaya dan kebiasaan makan pada sebagian daerah dan
     etnis sehingga tidak mendukung terciptanya pola konsumsi pangan
     dan gizi seimbang serta pemerataan konsumsi pangan yang bergizi
     bagi anggota rumah tangga.
  5) Rendahnya kesadaran masyarakat, konsumen maupun produsen
     atas perlunya pangan yang sehat dan aman.
  6) Ketidakmampuan bagi penduduk miskin untuk mencukupi pangan
     dalam jumlah yang memadai sehingga aspek gizi dan keamanan
     pangan belum menjadi perhatian utama.
d. Aspek Pemberdayaan Masyarakat.
   1) Keterbatasan prasarana dan belum adanya mekanisme kerja yang
      efektif di masyarakat dalam merespon adanya kerawanan pangan,
                                                                                               8



                  terutama dalam penyaluran pangan kepada masyarakat yang
                  membutuhkan.
              2) Keterbatasan keterampilan dan akses masyarakat miskin terhadap
                 sumber daya usaha seperti permodalan, teknologi, informasi pasar
                 dan sarana pemasaran meyebabkan mereka kesulitan untuk
                 memasuki lapangan kerja dan menumbuhkan usaha.
              3) Kurang efektifnya program pemberdayaan masyarkat yang selama
                 ini bersifat top-down karena tidak memperhatikan aspirasi,
                 kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan.
              4) Belum berkembangnya sistem pemantauan kewaspadaan pangan
                 dan gizi secara dini dan akurat dalam mendeteksi kerawanan
                 pangan dan gizi pada tingkat masyarakat.
          e. Aspek Manajemen.
                    Keberhasilan pembangunan ketahanan dan kemandirian pangan
              dipengaruhi oleh efektifitas penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen
              pembangunan yang meliputi aspek perencanan, pelaksanaan,
              pengawasan dan pengendalian serta koordinasi berbagai kebijakan dan
              program. Masalah yang dihadapi dalam aspek manajemen adalah :
              a. Terbatasnya ketersediaan data yang akurat, konsisten , dipercaya
                 dan mudah diakses yang diperlukan untuk perencanaan
                 pengembangan kemandirian dan ketahanan pangan. Dalam bahasa
                 Sismennas disebut Sistem Informasi Nasional (Simnas) yang belum
                 terintegrasi dengan baik dan datanyapun belum akurat.
              b. Belum adanya jaminan perlindungan bagi pelaku usaha dan
                 konsumen kecil di bidang pangan.
              c. Lemahnya koordinasi dan masih adanya iklim egosentris dalam
                 lingkup instansi dan antar instansi, subsektor, sektor, lembaga
                 pemerintah dan non pemerintah, pusat dan daerah dan antar
                 daerah.
3.        Peran Para Pengusaha Distribusi Pangan dan Pemerintah Dibidang
          Pangan.
                 Sebagai upaya untuk membatasi pemahaman tentang pengusaha
          distribusi pangan ada baiknya diketahui difinisi dari pada pengusaha.
          Pengusaha adalah orang yang mengusahakan (perdagangan, industri dan
          sebagainya); orang yang berusaha dalam bidang perdagangan atau
          saudagar atau usahawan.
                 Menurut Geoffrey G Meredith, pengusaha adalah orang-orang yang
          mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan
          bisnis; mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna
          mengambil keuntungan daripadanya dan mengambil tindakan yang tepat
          guna memastikan kesuksesan. 5
                Sedangkan Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang
          atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan
          dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut

5
    http://www.pesantrenbisnis.org/2011/12/definisi-pengusaha.html, Diunduh pada 6 Mei 2012.
                                                                                               9



          pada dasarnya menciptakan faedah (utility) waktu, tempat, dan pengalihan
          hak milik. Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek
          penting yang terlibat didalamnya, yaitu :
           a.    Lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (Channel of
                 distribution/ marketing channel).
           b.    Aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (Physical distribution).6
                Sedangkan peran pemerintah dibidang pangan sudah jelas diatur
           dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dimana masalah pangan
           adalah tanggung jawab pemerintah atas ketersediaan pangan bagi
           masyarakat Indonesia. Seperti contoh dalam Peraturan Presiden Nomor
           83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai oleh
           Presiden R.I dan Ketua Hariannya adalah Menteri Pertanian dengan
           Sekretarisnya adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian
           Pertanian. Tugas utama Dewan Ketahanan Pangan adalah mewujudkan
           ketahanan pangan nasional yang cakupannya meliputi penyediaan
           pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman
           pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.
                 Ada satu hal lain yang perlu diketahui sebagai lembaga pemerintah
           bertanggung jawab terhadap distribusi pangan ini ialah Bulog. BULOG
           adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik
           pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/
           pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung
           plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha
           eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari
           pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar
           Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok,
           menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok
           pangan (Kepres R.I Nomor 29 tahun 2000).
4.        Analisis Sosialisasi Konsepsi Wasantara Kepada Para Pengusaha
          Dibidang Pangan Dapat Meningkatkan Ketahanan Pangan.
                 Konsepsi Bhineka Tunggal Ika atau nilai Bhineka Tunggal Ika
          Wasantara apabila betul-betul dihayati, dicamkan dan dimplementasikan
          oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya para pengusaha distribusi
          pangan akan menghasilkan sebuah realita bahwa upaya distribusi pangan
          akan mengatasi berbagai perbedaan ketersediaan pangan ditiap-tiap
          pelosok tumpah darah Indonesia baik karena faktor geografi, budaya
          masyarakat, iklim dan lain sebagainya. Jika para pengusaha menghayati
          dan mengamalkan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika ini mereka tidak hanya
          disusupi oleh nafsu keinginan untuk meraih keuntungan yang sebesar-
          besarnya semata, tetapi akan memperhatikan nilai-nilai kebersamaan.
          Demikian juga dengan para pejabat atau pemangku kepentingan yang
          terkait dalam distribusi pangan ini seperti Bulog, SDM Kementerian
          Pertanian, Perdagangan, Pemda dan Polisi akan sangat menekankan
          keterwujudan dan ketersediaan pangan bagi warga masyarakat dari pada


6
    http://dansite.wordpress.com/2009/03/25/pengertian-distribusi/, Diunduh pada 6 Mei 2012.
                                                                         10



mereka berkolusi untuk menguntungkan diri sendiri dalam kegiatan
distribusi pangan.
       Konsepsi atau nilai Persatuan dan Kesatuan ini dalam kaitannya
dengan distribusi pangan, yaitu Produsen – Pedagang – Konsumen, pada
dasarnya mereka ini adalah satu kesatuan dalam mewujudkan ketahanan
pangan. Apabila salah satu bersifat dominan menguasai yang lain mungkin
saja betul pada saat tersebut akan menguntungkan kelompok tersebut,
tetapi pada kelanjutan berikutnya sebagai satu kesatuan akan merugikan
semuanya. Begitu juga para pedagang atau para pengusaha distribusi
pangan, apabila ia hanya memikirkan keuntungan sebesar-besarnya bagi
pengusaha dengan berbagai upaya-upaya yang “licik” misalnya dengan
membuat “kebijakan publik” dibidang distribusi pangan yang
menguntungkan mereka saja maka pada suatu saat kelompok produsen
dan konsumen akan sangat lemah yang berpengaruh pada kemampuan
daya beli mereka juga akan melemah dan pada akhirnya juga akan
mempengaruhi pihak pedagang atau pengusaha distribusi. Demikian juga
sebaliknya jika para pengusaha dan pedagang distribusi pangan ini
dilandasi oleh nilai-nilai persatuan dan kesatuan akan melihat bahwa
Indonesia ini adalah satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Mereka
akan berupaya mendistribusikan pangan tidak hanya pada daerah-daerah
yang secara transfortasi mudah dijangkau, tetapi daerah-daerah yang sulit
dan kira-kira keuntungannya relatif kecil juga akan diperhatikan dan tetap
diberikan distribusi pangan. Para Pengusaha distribusi pangan yang
memahami dan mengamalkan nilai-nilai Wasantara akan berupaya
mengkoneksikan seluruh wilayah Indonesia untuk dapat dijangkau secara
transfortasi yang bersinergi dengan pihak pemerintah seperti Bulog,
Kementerian Perhubungan, Pemda dan lain-lain diseluruh wilayah
Nusantara.
       Nilai-nilai konsepsi kebangsaan ini haruslah dimengerti, dihayati dan
diamalkan oleh para pengusaha dibidang distribusi pangan, sebagai upaya
untuk mewujudkan ketersediaan pangan baik pada level individu, rumah
tangga dan masyarakat. Para pengusaha distribusi pangan betul-betul
harus dilandasi atas dasar persaudaraan, kesetaraan, kesetiakawanan,
kebersamaan bahkan bila mungkin kesediaan untuk berkorban dengan
cara memperhatikan daerah-daerah tertentu yang sulit terjangkau
transportasi untuk rela mendapatkan keuntungan yang relatif kecil.
Memang kelihatannya agak sulit mewujudkan kesediaan para pengusaha
dibidang      distribusi  pangan    untuk     mengimplementasikan       rasa
persaudaraan, lebih-lebih kebersamaan dan rela untuk berkorban. Disinilah
dibutuhkan campur tangan negara atau pemerintah seperti Bulog dan
Kementerian dan Lembaga lainnya untuk melahirkan kebijakan publik yang
memperhatikan kepentingan bersama rakyat Indonesia. Hal inilah
sebenarnya yang mengkhawatirkan kita apabila masalah pangan
khususnya upaya untuk meningkatkan produksi secara besar-besaran
dengan program food estate, kemudian ketersediaan pangan termasuk
distribusi pangan yang secara bebas dilepas pada mekanisme pasar atau
leberalisme pasar dengan membiarkan import pangan secara bebas.
Kondisi ini dapat membiarkan dan meloloskan para pemilik modal besar
yang betul-betul berorientasi pada keuntungan corparate semata, tanpa
mau peduli bahwa sesungguhnya aspek produksi selama ini didominasi
oleh masyarakat Indonesia kebanyakan yang berstatus petani miskin dan
                                                                         11



meraka juga adalah mayoritas konsumen. Kondisi kekhawatiran ini menjadi
lebih serius apabila para pengusaha dibidang pangan tersebut bukan
orang Indonesia yang tidak memiliki nilai-nilai persatuan dan kesatuan
seperti persaudaraan, kebersamaan, kesetiakawanan dan kesediaan untuk
berkorban kepada bangsa dan negara serta sesama rakyat Indonesia.
Kekhawatiran ini akan semakin menggalau apabila kita melihat fenomena
para pejabat Indonesia baik pada Tata Laksana Pemerintah (TLP) dan
Tata Administrasi Negara (TAN) maupun pada Tata Politik Negara (TPN)
atau pada tatanan eksekutif dan legislatif yang masih syarat dengan
mental korupsi.
       Jika kita melihat konsep tanah air atau geopolitik ini maka para
pengusaha dibidang distribusi pangan sebaiknya adalah orang-orang
Indonesia sungguhpun misalnya kondisi diserahkan pada mekanisme
pasar. hal ini disebabkan karena sebagai upaya mewujudkan kedaulatan
bangsa atas tanah air Indonesia. Para pengusaha orang Indonesia-pun
harus senantiasa diawasi oleh para stakeholder atau pemanggu
kepentingan dibidang pangan sebagai upaya penjaminan mewujudkan
kedaulatan pangan dan kemandirian bangsa. Pemilihan terhadap pelaku
utama harus orang Indonesia dalam distribusi pangan ini berkaitan dengan
upaya pengambilan peran bangsa Indonesia pada kawasan regional
maupun global khususnya dibidang pangan regional maupun global.
Bayangkan jika saja para pelaku atau pengusaha dibidang distribusi
pangan maupun produksi pangan adalah orang-orang asing pemilik modal
besar dan sebagai kepanjangan tangan negara-negara tertentu atau
negara adidaya, kita akan menjadi “sapi perahan” dan menjadi bulan-
bulanan mereka dengan pintu masuk mereka adalah globalisasi atau
liberalisme pasar atau pasar bebas kawasan sebagai sebuah keniscayaan.
Jika pemerintah tidak memperhatikan nilai-nilai atau konsepsi geopolitik ini
dapat dipastikan kedaulatan pangan tidak akan terujud, lebih-lebih
pengambilan peran secara regional dan global dibidang pangan akan
semakin jauh dari api dari pada panggangnya.
       Nilai-nilai atau konsepsi kebangsaan pada Wasantara ini jika
dikaitkan dengan masalah distribusi pangan hal ini sangat berkorelasi
positif. Hal tersebut karena salah satu isu dalam nilai-nilai negara
kebangsaan itu adalah bahwa negara kebangsaan akan menjadi hilang
disebabkan oleh isu gloalisasi ekonomi khususnya dibidang
perdangangan, lebih-lebih perdagangan pangan yang menyangkut salah
satu hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak untuk hidup. Jika saja
ketersediaan pangan justru dikuasai oleh pihak asing dan kondisi itu
dirasakan oleh masyarakat memang menguntungkan dari pada dikelola
oleh pemerintah, karena memang aparat pemerintahnya sudah
“dikendalikan” secara ekonomi oleh para pengusaha pihak asing, maka
pada kondisi tertentu pihak asing akan “memeras” bangsa Indonesia
sesuai dengan kehendak asing tersebut. Karenanya pemahaman konsepsi
negara bangsa dalam Wasantara ini sangat penting khususnya bagi para
pemangku kepentingan dibidang pangan dan termasuk para pengusaha
dibidang distribusi pangan.
       Desentralisasi masalah pangan yang dianut dalam upaya revisi
ataupun amandemen UU Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, sebaiknya
lebih berhati-hati untuk secara total diberikan kepada Provinsi, Kabupaten
dan Kota. Berdasarkan analisis isu globalisasi ekonomi, dimana
                                                                                 12



      menyerahkan sepenuhnya kepada daerah yang sama sekali tanpa
      “kontrol” dari pemerintahan pusat, justru dapat mendorong disintegrasi
      bangsa karena daerah-daerah yang memang geografinya atau lahan
      pertanian pangannya kurang baik akan menekankan ketersediaan pangan
      melalui kebijakan import. Sedangkan daerah yang menjadi sentra produksi
      pangan akan kalah bersaing dengan negara-negara penghasil pangan
      yang melakukan kebijakan proteksi atau subsidi kepada para pengusaha
      produksi pangan mereka, sehingga mereka dapat menjual produksi
      pangan jauh lebih murah dari daerah-daerah tertentu di Indonesia. Apabila
      ini terjadi akan ada upaya negara-negara adidaya melalui isu pasar bebas
      ataupun para pengusaha-pengusaha besar tertentu baik asing maupun
      orang Indonesia untuk memecah belah antar daerah Kabupaten/ Kota atau
      antar Provinsi. Sekali lagi potensi ini akan sangat cepat terujud apabila kita
      melihat moral para pejabat daerah baik pada tataran pembuat kebijakan
      publik maupun pelaksana yang korup sebagai upaya pengembalian modal
      pada saat musim “pemilihan umum atau pilkada” sebelumnya.
              Karena itu sesungguhnya analisis kekhawatiran banyak pihak
      kepada revisi atau amandemen UU Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan,
      akan dimasuki oleh kepentingan para pengusaha besar dibidang pangan
      atau negara-negara adidaya adalah sangat mungkin. Hal ini lebih khusus
      dalam upaya-upaya yang akan melemahkan pada kemampuan kedaulatan
      pangan atau kemampuan produksi secara swasembada dengan cara
      mensejajarkan upaya ketersediaan pangan melalui produksi secara
      mandiri atau swadaya dan atau melalui import pangan dan apalagi jika
      kebijakan itu didesentralisasikan kepada daerah-daerah.
C. Penutup.
    Konsep dasar atau nilai-nilai Wawasan Nusantara (Wasantara) yang juga
merupakan batu bangun Wasantara sangatlah penting untuk dipahami, dihayati
dan diamalkan oleh segenap masyarakat Indonesia khususnya para stakeholder
atau pemangku kepentingan dibidang pangan dalam upaya mewujudkan
ketahanan pangan. Mengamati beberapa tantangan dan permasalahan dibidang
pangan seperti masalah ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi
pangan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen maka masalah distribusi
pangan adalah sesuatu yang sangat menentukan. Masalah distribusi ini antara
lain dikarenakan infra struktur distribusi, saranan dan prasarana pasca panen,
pemasaran dan distribusi antara dan keluar daerah dan isolasi daerah, sistem
informasi pasar, keterbatasan lembaga pemasaran daerah. Pungutan resmi dan
tidak resmi, penimbunan komoditas pangan oleh pedagang spekulan dan
penurunan akses karena kena bencana. Karena itu baik aparat pemerintah
khususnya Kementerian Pertanian, Perhubungan, Pemda, Bulog dan para
pengusaha dibidang distribusi pangan harus mengamalkan nilai-nilai yang
terkandung dalam Wasantara sebagai upaya menghadapi dan mengatasi
permasalahan pangan dimaksud.
    Konsepsi atau nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika yang bersifat untuk
mengintegrasikan keaneka ragaman komponen bangsa, dalam pengamalannya
akan mampu mengatasi permasalahan daerah-daerah isolasi yang sulit untuk
dijangkau karena faktor geografi, bencana alam dan lain-lain dalam upaya
mendistribusikan pangan.
                                                                              13



     Konsepsi Persatuan dan Kesatuan yang bersifat mengakumulasikan kekuatan
nasional dengan semoboyan “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”.
Pengamalan nilai Persatuan dan Kesatuan oleh para pengusaha distribusi pangan
ini, mereka tidak akan hanya berpikir untuk keuntungan semata sebagaimana
fitrah dari para pengusaha, tetapi bagaimana memberikan keuntungan juga
kepada pihak produsen dan konsumen yang secara mayoritas didominasi oleh
masyarakat Indonesia secara umum yaitu para petani dan pegawai kecil.
    Konsepsi Kebangsaan yang menekankan pada keinginan untuk hidup
bersama dari seluruh komponen bangsa yang ada dan berbeda-beda baik suku,
ras, agama untuk mencapai keinginan bersama. Nilai kebangsaan ini menekankan
kepada para pengusaha distribusi pangan untuk memiliki rasa persaudaraan,
kesetaraan, kesetiakawanan, kebersamaan dan bahkan kesediaan untuk
berkorban sebagai sesama anak bangsa. Satu sisi memang fitrah dari pengusaha
untuk mencari keuntungan, tetapi tentu juga memperhatikan rasa persaudaraan
akan kemampuan daya beli anak bangsa lainnya, bahkan sesekali harus
mengkedepankan kerelaan untuk berkorban mendapatkan keuntungan yang kecil
dalam kaitannya mewujudkan ketahanan pangan bangsa Indonesia.
    Demikian juga konsepsi geopolitik atau tanah air yang menekankan kepada
upaya perwujudan kedaulatan bangsa dan tanah airnya yang secara geografis
terpisah-pisah dan terdiri dari beribu-ribu pulau. Dalam implementasinya para
pengusaha distribusi pangan harus ikut mewujudkan kedaulatan bangsa melalui
kedaulatan pangan dalam arti bangsa Indonesia secara swadaya mampu
memproduksi dan menyediakan berbagai bahan pangan kepada warga
masyarakatnya atau para pengusaha mengutamakan produk pangan secara
swadaya oleh masyarakat Indonesia. Diharapakan justru Indonesia dapat
mengambil peran dalam membantu kawasan regional baik ASEAN maupun Asia
Pasific dan global dalam mewujudkan ketahanan pangan. Karena itu dalam
analisis di atas menekankan keberadaan pengusaha dibidang pangan maupun
khusus distribusi pangan adalah yang berkebangsaan Indonesia.
    Khusus masalah konsep atau nilai Negara Kebangsaan yang menyoroti
tentang akan hilangnya negara-negara kebangsaan yang disebabkan salah
satunya oleh isu glbalisasi dibidang ekonomi. Hal ini sangatlah penting untuk
disadari oleh seluruh komponen bangsa, apalagi masalah pangan sangat kental
sekali dengan isu ekonomi khususnya adanya berbagai upaya untuk melemahkan
kedaulatan pangan suatu negara melalui pengendalian kebutuhan akan pangan
oleh para negara adidaya atau oleh para pengusaha asing dan Indonesia sendiri
sebagai kepanjangan tangan negara-negara tertentu.
     Dari analisis beberapa konsepsi atau nilai-nilai yang melandasi Wasantara di
atas, apabila betul-betul dipahami, dihayati dan diamalkan oleh para pengusaha
distribusi pangan, maka dengan sendirinya akan memberikan kontribusi pada
ketahanan pangan Indonesia. Bahkan tidak hanya untuk kepentingan rakyat dan
masyarakat Indonesia, tetapi akan mampu memberikan ketahanan pangan pada
level regional seperti Asean, Asia Pasific maupun global.
Jakarta,   Mei 2012

Drs. Zulkarnain
Nomor Urut Absen : 82
Kelompok : A/ PPRA-48/ 2012

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:56
posted:7/27/2012
language:
pages:13