Docstoc

Pancasila Sebagai Dasar Negara lisa

Document Sample
Pancasila Sebagai Dasar Negara lisa Powered By Docstoc
					                                             BAB I

                                      PENDAHULUAN




1.     Latar Belakang

       Dalam perjalanan sejarah, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara RI
mengalami brbagai macam interpretasi dan manipulasi politik. Demi kokoh dan tegaknya
kekuasaan, mereka berlindung dibalik legitimasi ideologi Negara Pancasila. Disini Pancasila
tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia,
tetapi direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa saat itu.
Dampak serius dari manipulasi terhadap Pancasila oleh para penguasa dimasa lalu ialah adanya
anggapan bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru. Akibatnya apabila saat ini ada
orang berbicara, mengkaji atau mengembangkan pancasila, maka dia dia dianggap akan
mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan sinis dan upaya melemahkan peran ideoogi
Pancasila tersebut akan berakibat fatal, karena selain melemahkan kepercayaan rakyat terhadap
ideology Negara juga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Berdasar kenyataan tersebut maka gerakan reformasi berusaha mengembalikan kedudukan dan
fungsi pancasila sebagai dasra RI. Melalui ketetapan Sidang istimewa MPR tahun 1998
No.XVIII/MPR/1998 MPR mencabut mandat atas kewenangan Presiden untuk membudayakan
Pancasila melalui P-4 dan asas tunggal pancasila.




                                                                                             1
                                            BAB II

                                       PEMBAHASAN




2.        HISTORIS LAHIRYA PANCASILA


          Pancasila adalah dasar filsafat Negara RI yang secara resmi disahkan oleh Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) pada tanggal 18 agustus 1945 dan tercantum dalam
pembukaan UUD 1945. Ketentuan itu diundangkan dalam berita Republik Indonesia Tahun II
No. 7 bersama dengan batang tubuh UUD 1945. Sebelumnya itu latar terbentuknya Pancasila
adalah sebagai pemaparan dibwah ini sehingga sampai terbentuknya Pancasila.
Sehubungan dengan janji Perdana Menteri Jepang Kaiso dalam pidato di bulan September 1944
tentang kemerdekaan Indonesia, maka pada bulan mei 1945 dibentuk badan penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ). Badan tersebut beranggotakan 62 orang yang
diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Selanjutnya BPUPKI menyelenggarakan sidang yang
pertama pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 dan yang kedua tanggal 10-17 Juli 1945.
Pada pembukaan sidang pertama, Mr. Muhammad Yamin mengajukan lima prinsip dasar negara,
yaitu :
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
Beliau juga menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan UUD RI. Dalam pembukaan
rancangan UUD tersebut tercantum rumusan lima asas negara, yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
Pada sidang hari ketiga tanggal 31 Mei 19945 Mr. Soepomo mengemukakan tentang teori negara,

                                                                                          2
yaitu: 1.) Negara individualistik yang banyak dianut Eropa dan Amerika; 2). Teori khas dari
kaum Marxi; 3).Paham Negara Integralistik. Ketegangan muncul diantara mereka yang
mengajukan gagasan negara islam dengan pihak yang memilih negara Indonesia yang bebas dari
pengaruh agama.
Pada siding hari keempat tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan rumusan lima prinsip
dasar falsafah negara Indonesia, yaitu :
1. Nasionalisme ( kebangsaan )
2. Internasionalisme ( peri kemanusiaan )
3. Mufakat ( demokrasi )
4. Kesejahteraan social
5. Ketuhanan yang berkebudayaan
“Saudara-2…nama Pantja Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban sedang kita
membicarakan Dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik anagka pula. Rukun islam lima
jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunjai panca indera. Pandawapun lima
orangnya…Namanya bukan Pantja Dharma tetapi…namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas
atau dasar. Dan diatas kelima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi…”
(Pidato lahirnya Pancasila)”
Pidato “ Lahirnya Pancasila “Soekarno ternyata tidak mendapat respon positif dari kalangan
tokoh-tokoh islam. Untuk mempertemukan kesepakatan mengenai dasar negara antara islam atau
Pancasila kemudian dibentuk Panitia Kecil. Selanjutnya Panitia Kecil membentuk Panitia
Sembilan, yang tugasnya adalah merumuskan kembali asas dasar negara.
Setelah melalui pembicaraan yang cukup a lot, akhirnya dari golongan islam menerima usulan
Soekarno, asalkan setelah kata “ Ketuhanan “ ditambah kalimat “dengan kewajiban menjalankan
suari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Hasil musyawarah Panitia Sembilan itu kemudian
disampaikan kepada BPUPKI untuk mendapat pengesahan. Adapun rumusan Pancasila yang
terdapat dalam Preambule (Pembukaan) UUD, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta 22
Juni 1945 itu ialah:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradap
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

                                                                                           3
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Munculnya Piagam Jakarta ternyata mengundang reaksi dan protes dari berbagai pihak, terutama
dari golongan Kristen. Dan wakil-wakil rakyat Indonesia bagian Timur merasa sangat
berkeberatan terhadap kalimat yang tercantum dalam UUD, yang berbunyi “Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Walaupun diakui bahwa
kalimat tersebut tidak mengikat semua rakyat Indonesia, tetapi karena tertuang dalam UUD
negara maka sama dengan mendiskriminasikan golongan minoritas. Jika diskriminasi tetap
diberlakukan, mereka lebih memilih berdiri di luar dan memisahkan diri dari Republik Indonesia.
Moh. Hatta mencoba memberi penjelasan bahwa tidak benar sama sekali ada unsur diskriminasi.
Dikatakan bahwa saat merumuskan Pembukaan UUD Mr. AA. Maramis dari golongan Kristen
juga tidak berkeberatan dan ikut menandatangani. tetapi urusan itu dengan sungguh-sungguh
menyampaikan, jika tuntutan itu tidak dipenuhi mereka akan tetap memisahkan diri ( Hatta, 1982
)
Tanggal 18 Agustus 1945 sebelum siding Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
dimulai, Moh. Hatta bersama Ir. Soekarno selaku ketua panitia menemui beberapa tokoh Islam
untuk berunding. Dan hasilnya, mereka menerima penghapusan tujuh kata dalam Pembukaan
UUD. Rentetan kejadian di atas membuktikan bahwa para pemimpin saat itu benar-benar
menempatkan keutuhan negara dan persatuan bangsa di atas segalanya, baik itu kepentingan
pribadi ataupun golongan.
Rumusan Pancasila yang disahkan oleh PPKI tersebut secara konstitusional merupakan rumusan
yang sah dan benar sebagai dasar negara RI. Namun demikian dalam sejarah ketatanegaraan
Indonesia di masa berikutnya muncul rumusan Pancasila yang lain, misalnya seperti yang
tercantum dalam konstitusi RIS ( Republik Indonesia Serikat ) yang berlaku tanggal 29 Desember
19949 – 17 Agustus 1950 dan UUD sementara RI tahun 1950, yang berlaku rtanggal 17 Agustus
1950 – 5 Juli 1950 sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan Sosial
Dengan adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan Indonesia kembali ke UUD 1945, Maka

                                                                                             4
rumusan Pancasila yang berlaku sah hingga sekarang ialah rumusan sebagaimana yang tercantum
dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia


2.1     Makna pancasila sebagai dasar Negara


        Indonesia memiliki dasar negara yang sangat kuat sebagai filosofi bangsa, dimana
Indonesia memiliki pancasila sebagai dasar negara. Pengertian pancasila sebagai dasar negara
diperoleh dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam
Momerandum DPR-GR 9 juni 1966 yang menandaskan pancasila sebagai pandangan hidup
bangsa yang telah di murnikan dan di padatkan oleh PPKI atas nama rakyat indonesia menjadi
dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR disahkan pula oleh MPRS dengan
ketetapan No.XX/MPRS/1966. Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan ketetapan MPR
No.IX/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hukum atau sumber dari tertip hukum di Indonesia.


       Pancasila memiliki sifat dasar yang pertama dan utama yakni sebagai dasar negara
(philosophische grondslaag) Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea
keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 agustus
1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia
yang merdeka.
       Pancasila merupakan intelligent choice kerena mengetasi keanekaragaman dalam
masyarakat indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Penetapan pancasila
sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan ( indifferentism ), tetapi merangkum
semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam seloka “bhineka
tunggal ika”.



                                                                                           5
       Penetapan pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara
Indonesia adalah negara pancasila. Hal tu mengandung arti bahwa harus tunduk kepadanya,
membela dan melaksanakan dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu, pandangan
tersebut melukiskan pancasila secara integral (utuh dan menyeluruh) sehingga merupakan
penopang yang kokoh terhadap negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan dan
dikembangkan dengan tujuan untuk melndungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak azasi
semua warga bangsa Indonesia. Perlndungan dan pengembangan martabat kemanusiaan itu
merupakan kewajiban negara, yakni dengan memandang manusia qua talis, manusia adalah
manusia sesuai dengan principium identatis-nya.
       Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan
keseragaman sistematkanya melalui Intruksi Presiden No. 12 Tahun 1968 itu tersusun secara
hirarkis-piramidal. “Setiap sila (dasar/azaz) memiliki hubungan yang salng mengikat dan
menjiwai satu sama lain sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggar satu
sila dan mencari pembenaran pada sila lainnya adalah tindakan yang sia-sia” . oleh karena itu,
pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat
dipisah-pisahkan. Usaha memisah-misahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dari pancasila
akan menyebabkan Pancasila kehilangan eksistensinya sebaga dasar negara.


2.2    Implementasi pancasila sebagai dasar Negara


       Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat indonesia, yang memberikan kekuatan serta
membimbing dalam mengejar kehidupan lahir batin yang baik. Pancasila merupakan kepribadian
dan pandangan hidub bangsa Indonesia, yang telah diuji kebenaran dan kesaktiannya, sehingga
tidak ada satu kekuatanpun yang mampu memisahkan pancasila dari kehidupan bangsa
Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan landasan idil bangsa Indonesia pada zaman
reformasi telah menyelamatkan bangsa dari ancaman disintegrasi selama lebih dari puluhan
tahun. Sejarah implementasi pancasila memang tidak menunjukkan garis lurus bukan dalam
pengertian keabsahan substansial, tetapi dalam konteks implementasinya.
  Tantangan terhadap pancasila sebagai kristalisasi pandangan politik berbangsa dan bernegara
bukan hanya berasal dari faktor domestik, tetapi juga faktor internasional. Saat ini
pengimplementasian pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena di dalam pancasila

                                                                                            6
terkandung nilai-nilai luhur bangsa indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa.
Implementasi pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya merupakan suatu
realisasi praktis untuk mencapai tujuan bangsa.
       Pengimplementasia pancasila sebagai dasar negara pada dasarnya dapat diwujudkan
dengan pembentukan sistim hukum nasional dalam sistem tertib hukum dimana pancasila sebagai
norma dasarnya.


2.3    Makna pancasila sebagai ideologi nasional


        Istilah ideologi berasal dari kata ‘idea’ yang berarti ‘gagasan, konsep, pengertian dasar,
 cita-cita’ dan ‘logos’ yang berarti ‘ilmu’. Kata ‘idea’ berasal dari bahasa yunani ‘iedos’ yang
 artinya ‘bentuk’. Di samping itu ada kata ‘idein’ yang artinya ‘melihat’. Maka secara harfiah,
 ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, ‘idea’
 disamakan artinya dengan ‘cita-cita’. Cita-cita yang dimaksudkan dalam hal ini adalah cita-cita
 yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus
 merupakan dasar, pandangan atau faham. Memang pada hakikatnya, antara dasar dan cita-cita
 merupakan suatu kesatuan yang sangat berkaitan erat. Dasar ditetapkan karena adanya suatu
 landasan, asa atau dasar yang telah ditetapkan pula. Dengan demikian ideologi mencakup
 pengertian tentang ide-ide, pengertian dasar, gagaan dan cita-cita.


Berikut beberapa pengertian ideologi menurut para ahli :


1.    Patrick Corbett menyatakan bahwa ideologi sebagai struktur kejiwaan yang tersusun oleh
seperangkat     keyakinan     mengenai      penyelenggaraan      hidup    bermasyarakat      serta
pengorganisasiannya, seperangkat keyakinan mengenai sifat hakikat manusia dan alam semesta
yang ia hidup di dalamnya, suatu pernyataan pendirian bahwa kedua perangkat keyakinan
tersebut dihayati dan pernyataan pendirian itu diakui sebagai kebenaran oleh segenap orang yang
menjadi anggota penuh dari kelompok sosial yang bersangkutan.
2.    A.S Hornby menyatakan bahwa ideology adalah seperangkat gagasan yang membentuk
landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegang oleh seorang atau kelompok orang.



                                                                                                7
3.     Soejono Soemargono menyatakan secara umum “ideology” sebagai kumpulan gagasan,
ide, keyakinan, kepercayaan, yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik,
social, kebudayaan, dan agama.
4.     Gunawan Setiardja merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia
dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hihup.
5.     Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa iedologi sebagai suatu system pemikiran yang
dibedakan menjadi ideology tertutup dan terbuka.


     Berdasarkan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR RI
No II/MPR/1978 tentang P4 ( Eka Prasetya Paca Karsa ), menyebutkan bahwa Pancasila selain
berkedudukan sebagai dasar negara, juga berkedudukan sebagai Ideologi Nasional bangsa
Indonesia. Adapun makna pancasila dari ketentuan tersebut adalah bahwa nilai yang terkandung
dalam ideologi pancasila menjadi cita-cita normative bagi penyelenggaraan bernegara. Arah dari
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara indonesia adalah terwujudnya kehidupan
yang sudah disebutkan dalam lima sila pada pancasila yaitu kehidupan yang berketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
     Kumpulan nilai-nilai dari kehidupan lingkungan sendiri dan yang diyakini kebenarannya
kemudian digunakan untuk mengatur masyarakat, inilah yang disebut dengan ideologi, karena
memiliki fungsi sebagai cita-cita yang sejalan dengan fungsi utama dari sebuah ideologi yang
mampu mempersatukan masyarakat sehingga dijadikan sebagai prosedur penyelesaian konflik.
Seperti yang dikatakan oleh Jorge Larrain bahwa ideology as a set of beliefs yang berarti setiap
individu atau kelompok masyarakat memiliki suatu sistem kepercayaan mengenai sesuatu yang
dipandang bernilai dan yang menjadi kekuatan motivasional bagi perilaku individu atau
kelompok. Nilai-nilai itu dipandang sebagai cita-cita dan menjadi landasan bagi cara pandang,
cara berpikir dan cara bertindak seseorang atau suatu bangsa dalam memecahkan setiap persoalan
yang dihadapinya. Begitu pula dengan pancasila yang merupakan kumpulan atau seperangkat
nilai yang diyakini kebenaranya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa
Indonesia untuk menata/mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud Ideologi yang dianut oleh
negara (pemerintah dan rakyat) indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan atau
golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara
keseluruhan.

                                                                                              8
Pancasila sebagai ideologi nasional dapat diklasifikasikan melalui :
1.    Dilihat dari kandungan muatan suatu ideologi, karena dari setiap ideologi mengandung
suatu sistim nilai yang diyakini sebagai suatu hal yang baik dan benar. Merupakan cita-cita yang
akan mengarahkan terhadap perjuangan bangsa dan negara.
2.    Tumbuhnya suatu sistim kepercayaan yang terbentuk dari adanya suatu interaksi dengan
berbagai pandangan dan aliran yang berlingkup modial dan menjadi kesepakatan bersama dari
suatu bangsa.
3.    Ter-ujinya sistim nilai tersebut melalui perkembangan sejarah secara berkelanjutan dan
menumbuhkan konsensus dasar yang tercermin dalam kesepakatan para pendiri negara ( the
fauding father ).
4.    Adanya suatu elemen psikologis yang akan tumbuh dan di bentuk melalui pengalaman
bersama dalam suatu perjalanan sejarah, sehingga memberi kekuatan motivasional yang
menuntut untuk tunduk pada cita-cita bersama.
5.    Diperolehnya kekuatan konstitusional sebagai dasar negara dan sekaligus menjadi cita-cita
luhur bangsa dan negara.


Pancasila sebagai ideologi nasional memiliki beberapa dimensi yaitu :
1.    Dimensi idealitas artinya ideologi pancasila mengandung harapan-harapan dan cita-cita di
berbagai kehidupan yang ingin di capai masyarakat.
2.    Dimensi realitas artinya nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam sumber dari nilai-nilai
hidup dalam masyarakat penganutnya, yang menjadi milik mereka dan sudah dikenal oleh
mereka.
3.     Dimensi normalitas artinya pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat mengikat
masyarakatnya yang berupa norma-norma yang harus dipatuhi dan ditaati yang memiliki sifat
positif.
4.     Dimensi fleksibilitas artinya pancasila itu mengikuti perkembangan zaman, dapat
berinteraksi dengan perkembangan zaman, bersifat terbuka dan demokrati.


Ideologi sebagai suatu sistem pemikiran dapat dibedakan menjadi ideologi terbuka dan ideologi
tertutup.



                                                                                               9
A. Ideologi Terbuka, merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Ideologi terbuka mempunyai
ciri-ciri sebagai berikut :


1.     Bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar melainkan digali dan
diambil dari moral, budaya masayarakat itu sendiri.
2.     Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang melainkan hasil musyawarah dari
konsensus masyarakat tersebut.
3.     Nilai-nilai itu sifatnya dasar, secara garis besar saja sehingga tidak langsung operasional.


B. Ideologi tertutup, merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ideologi ini mempunyai ciri
sebagai berikut :
1.      Merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbaharui
masyarakat. Atas Nama Ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada
masyarakat.
2.     Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri tuntutan-tuntutan
konkret dan oprasional yang keras dan diajukan mutlak.
     Pancasila sebagai sebuah pemikiran memenuhi ciri sebagai ideoloi terbuka. Nilai yang
terkandung dalam ideologi Pancasila bukanlah nilai-nilai luar tetapi bersumber dari kekayaan
rohani bangsa, serta diterimanya nilai bersama itu adalah hasil kesepakatan warga bangsa bukan
paksaan atau tekanan pihak lain.


2.4      Implementasi pancasila sebagai ideologi nasional
         Dalam ideologi terkandung nilai-nilai. Nilai-nilai itu dianggap sebagai nilai yang baik,
luhur dan dianggap menguntungkan masyarakat sehingga diterima nilai tersebut. Oleh karena itu,
ideologi digambarkan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama. Seperangkat nilai
yang dianggap benar, baik dan adil dan menguntugkan itu dijadikan nilai bersama. Apabila
sekelompok masyarakat bangsa menjadikan nilai dalam ideologi sebagai nilai bersama maka
ideologi tersebut menjadi ideologi bangsa atau ideologi nasional bangsa yang bersangkutan.
Ada 2 (dua) fungsi utama ideologi dalam masyarakat, Pertama yaitu sebagai tujuan atau cita-cita
yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat.Kedua, sebagai pemersatu
masyarakat dan karena sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Dalam

                                                                                                  10
kaitannya dengan yang pertama, nilai dalam ideologi menjadi cita-cita atau tujuan dari
masyarakat. Tujuan hidup bermasyarakat adalah untu mencapai terwujudnya nila-nilai dalam
ideologi itu. Adapun dalam kaitannya yang kedua , nilai dalam ideologi itu merupakan nilai yang
disepakati bersama sehingga dapat mempersatukan masyarakat itu, serta nilai bersama tersebut
dijadikan acuan bagi penyelesaian suatu masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan
masyarakat yang bersangkutan.
      Pengimplementasian pancasila sebagai sebuah ideologi nasional sudah tertuang pada
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. VII/MPR?2011 tanggal 09 november 2001
tentang visi indonesia masa depan.


Visi indonesia masa depan terdiri dari tiga visi yaitu :
1.      Visi ideal, yaitu cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara RI Tahun 1945.
2.      Visi antara, yaitu visi Indonesia 2020 yang berlaku sampai dengan tahun 2020. Visi
tersebut adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu,
demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan berseih dalam penyelenggaraan negara.


3.      Visi lima tahunan sebagaimana termaktub dalam garis-garis besar haluan negara.


2.5       Pengamalan pancasila


           Penerapan pancasila dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting
dan mendasar oleh setiap warga negara serta segala aspek kenegaraan dan hukum di Indonesia.
Dengan diterapkannya pancasila dalam kehidupan sehari-hari maka akan terwujud tujuan dan
cita-cita bangsa Indonesia.
      Pancasila selalu menjadi pegangan bangsa Indonesia, baik ketika negara dalam kondisi aman
maupun dalam kondisi yang kurang aman atau terancam. Hal ini terbukti dalam sejarah dimana
pancasila selalu menjaddi pegangan ketika terjadi kritis nasional dan ancaman terhadap eksistensi
bangsa Indonesia.




                                                                                              11
2.6     Nilai – nilai yang Terkandung dalam Pancasila

        Nilai atau value berarti harga, guna. Nilai pada hakikatnya merupakan sesuatu yang
berharga, berguna. Nilai dalam bidang filsafat menunjuk pada kata benda asbtrak yang artinya
keberhargaan dan kebaikan. Sesuatu itu bernilai, berarti sesuatu itu berguna, berharga,
bermanfaat atau penting bagi kehidupan manusia.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bias lepas dari nilai. Nilai akan selalu berada di
sekitar manusia dan melingkupi kehidupan manusia dalam segala bidang. Nilai amat banyak dan
selalu berkembang. Adapun tingkatan nilai ada tiga, yaitu :

1) Nilai Dasar, yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat sedikit banyak mutlak.
Kita menerima nilai dasar itu sebagai sesuatu yang benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi.
Semangat kekeluargaan kita sebut nilai dasar, sifatnya mutlak dan tidak berubah lagi.

2) Nilai Instrumental, yaitu pelaksanaan umum dari nilai dasar. Umumnya berbentuk norma
sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme
lembaga-lembaga negara.

3) Nilai Praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai praktis
sesungguhnya menjadi batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup
dalam masyarakat.



      Sebelum kita mengamalkan pancasila dalam kehidupan sehari-hari maka kita harus
memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pada pancasila. Adapun nilai-nilai yang
terkandung dalam sila-sila pancasila itu dapat dikemukakan sebagai berikut :
1.     Sila 1 “Ketuhanan Yang Maha Esa”
a.      Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya Yang Maha
Sempurna.
b.     Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan perintah-Nya dan
menjauhi larangan-Nya.
2.     Sila 2 “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”

                                                                                                12
a.    Pengakuan terhadapa adanya martabat manusia.
b.   Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.
c.    Pengertian manusia yang beradab yang memilikidaya cipta, rasa, karsa dan keyakinan,
sehingga jelas adanya perbedaan manusia dan hewan.
3.   Sila 3 “Persatuan Indonesia”
a.    Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah bangsa Indonesia.
b.   Bangsa Indonesia adalah peraturan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.
c.    Pengakuan terhadap ke “Bhineka Tunggal Ika”-an suku bangsa (ethnis) dan kebudayaan
bangsa (berbeda-beda namun tetap satu jwa) yang memberikan arah dalam pembinaan suatu
bangsa.
4.        Sila   4   “Kerakyatan   yang   Dipimpin   Oleh     Hikmat   Kebijaksanaan    dalam
Permusyawaratan/Perwakilan”
a.    Kedaulatan negara adalah ditangan rakyat.
b.   Pimpinan kerakyatan adalah hikmah kebijaksanaan, yang dlandasi akal sehat.
c.    Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai
kedudukan, hak-hak dan kewajiban yang sama.
5.   Sila 5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”
a.    Perwujudan keadilan sosial dalam kehiduban sosial kemasyarakatan meliputiseluruh
rakyat Indonesia.
b.    Keadilan dalam kehdupan sosial terutama meliput bidang-bidang ideologi, politik,
ekonomi, sosial, kebudayaan dan pertahanan keamanan nasional.
c.    Cita-cita masyarakat adil makmur, materiil dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat
Indonesia.
d.   Keseimbangan antara hak dan kewajiba, dan menghormati hak orang lain.
e.    Cinta akan pembangunan dan kemajuan.
Dari uraian tersebut datas dapat disimpulkan bahwa pengamalan pancasila sebagai pandangan
hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana digariskan di dalam ketetapan MPR
No.II MPR/1978 adalah sebagai berikut :
1)    Sila 1
a.    Percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.



                                                                                            13
b.   Hormat-mengormati dan berkerja sama antara pemeluk dan penganut kepercayaan yang
berbeda-beda, membina kerukunan hidup tidak ada paksaan agama.
c.    Memperhatikan pembukaan dan pasal 29 UUD 1945.
2)    Sila 2
a.    Mngakui dan memperlakukan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan, sama derajat dan
tdak membeda-bedakan.
b.   Saling mencintai, tenggang rasa dan tepa salira, tdak semena-mena.
c.    Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hormat-menghormati dan berkerjasama
dengan bangsa-bangsa lain.
d.   Memperhatikan pembukaan dan pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 UUD 1945.
3)    Sila 3
a.    Menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi dan golongan.
b.   Rela berkorban, cinta tanah air dan bangsa, bangga berkebangsaan Indonesia.
c.    Membina persatuan dan kesatuan bangsa atas dasar Bhineka Tunggal Ika.
d.   Memperhatikan pembukaan dan pasal 1, 32, 35, dan 36 UUD 1945.
4)    Sila 4
a.    Manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
b.    Tidak boleh memaksakan kehendak, kepentingan bersama dimusyawarahkan dan
diusahakan mufakat.
c.    Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan musyawarah dan dilaksanakan
dengan iktikad baik.
d.   Keputusan yang diambil dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa., harkat
dan martabat manusia, kebenaran dan keadilan, persatuan dan kesatuan.
e.    Memperhatikan pembukaan dan pasal 1, 2, 28, dan 37 UUD 1945.
5)    Sila 5
a.    Sadar bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk
menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
b.   Mengembangkan perbuatan luhur, kekeluargaan, gotong royong.
c.    Bersikap adil dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.



                                                                                        14
d.    Suka memberi pertololonga, hak milik tidak untuk usaha yang bersifat pemerasan, tidak
untuk hidup boros, gaya mewah.
e.    Bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai
kemajuan kesejahteraan bersama.
f.    Memperhatikan pembukaan dan pasal 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 UUD 1945.




2.7    AKTUALISASI PANCASILA


Permasalahan pokok dalam aktualisasi pancasila ialah bagaimana nilai-nilai pancasila yang
bersifat abstrak umum universal itu dijabarkan dalam bentuk norma-norma yang jelas, yang
berkaitan dengan tingkah laku semua warga dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, serta dalam aspek penyelenggaraan negara.


Aktualisasi Pancasila dibedakan menjadi dua macam :


1. Aktualisasi Pancasila yang Subjektif
Adalah pelaksanaan dalam pribadi perseorangan, tiap warga negara Indonesia. Yang dimaksud
dengan Aktualisasi Subjektif dari Pancasila ialah pelaksanaan Pancasila sebagai kepribadian dan
pandangan hidup bangsa Indonesia, yang pelaksanaan konkritnya tercermin dalam tingkah laku
kehidupan sehari-hari.


2. Aktualisasi Pancasila yang Objektif
Adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik
dibidang legislative, eksekutif dan yudikatif, terutam realisasinya dalam bentuk peraturan
perundang-undangan negara Indonesia.




                                                                                            15
                                           BAB III

                                         PENUTUP

3.1    Kesimpulan

       Pancasila sebagai dasar filsafat negara, secara obyektif diangkat dari pandangan hidup
dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang telah ada dalam sejarah bangsa sendiri. Dan Pancasila
sebelum disahkan menjadi dasar negara, nilai-nilai pancasila sudah ada dalam kehidupan
sehari-hari, baik sebagai pandangan hidup maupun filsafat hidup bangsa Indonesia. Oleh karena
itu fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara.
Pancasila sebagai ideologi merupakan bagian terpenting dari fungsi dan kedudukannya dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai Ideologi juga menjadi pijakan bagi
pengembangan pemikiran-pemikiran baru tentang berbagai kehidupan bangsa. Pancasila dalam
kedudukannya sebagai ideologi negara, diharapkan mampu menjadi filter dalam menyerap
pengaruh perubahan zaman di era globalisasi ini. Keterbukaan Ideologi pancasila terutama
ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual.




                                                                                           16

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:311
posted:7/25/2012
language:Malay
pages:16