03. BAB II KAJIAN TEORITIK

Document Sample
03. BAB II KAJIAN TEORITIK Powered By Docstoc
					                                                       BAB II
                                             KAJIAN TEORITIK

2.1 Konsepsi RTBL
1)   Pengertian
     Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 Tanggal 16
Maret Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
disebutkan bahwa:
     RTBL merupakan panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan
yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan
bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan
dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan
pengendalian dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/
kawasan.
     Menurut Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung:
Ayat 1
     RTBL merupakan pengaturan persyaratan tata bangunan sebagai tindak lanjut
RTRW Kabupaten/Kota dan/atau RDTRKP, digunakan dalam pengendalian
pemanfaatan ruang suatu kawasan dan sebagai panduan rancangan kawasan untuk
mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang
berkelanjutan.
Ayat 2
     RTBL memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan,
rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian
rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
     Dengan demikian RTBL merupakan produk penataan ruang yang memuat
pedoman rencana teknik tata bangunan dan lingkungan beserta pedoman pelaksanaan
pengendalian perwujudan bangunannya (urban/ environmental - building design and
development guidelines). Diharapkan dengan perangkat RTBL yang ikut mengisi proses
manajemen pembangunan (urban - development management), suatu lingkungan
bangunan lambat laun akan terwujud lebih layak huni, serasi dan seimbang, berjati diri
serta produktif.
     Kedudukan dan kaitan RTBL dengan program penataan ruang secara menyeluruh
digambarkan dalam diagram berikut ini:




LAPORAN PENDAHULUAN
PENYUSUNAN RTBL KAWASAN KCB LOKTABAT, KOTA BANJARBARU, PROVINSI KALSEL           II-1
                             KEDUDUKAN RTBL dan KAWASAN PERENCANAAN




                                                        RENCANA TATA BANGUNAN
                                                           DAN LINGKUNGAN
     WILAYAH

                 KOTA
                 KABUPATEN
     WILAYAH




                                                          PERATURAN DAERAH
                                                          BANGUNAN GEDUNG




 Sumber: Diseminasi Program RTBL, Batam, 2008

               Gambar 2.1. Kedudukan RTBL dalam Kawasan Perencanaan Tata Ruang

     Materi pokok RTBL yang meliputi : program bangunan dan lingkungan, program
investasi, rencana umum, rencana detail, administrasi pengendalian program dan
rencana serta arahan pengendalian pelaksanaan, dijelaskan pada uraian berikut ini.

2)             Program Bangunan dan Lingkungan
     Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan program bangunan dan lingkungan
meliputi :

a.             Ketentuan jenis bangunan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan,
               diperlukan dan diadakan pada suatu kawasan,
b.             Ketentuan mengenai waktu realisasi bangunan dan pelaku pembangunannya,
c.             Ketentuan mengenai jumlah maksimum tiap jenis bangunan atau kelompok
               fungsi bangunan yang dibutuhkan pada suatu kawasan


LAPORAN PENDAHULUAN
PENYUSUNAN RTBL KAWASAN KCB LOKTABAT, KOTA BANJARBARU, PROVINSI KALSEL                  II-2
d.   Ketentuan besaran masing-masing masa bangunan dengan mempertimbangkan
     aspek potensi/ intensitas pemanfaatan lahan, fungsi bangunan, arsitektur dan
     lingkungan,
e.   Ketentuan mengenai luasan yang dibutuhkan untuk setiap jenis/ macam
     bangunan atau kelompok fungsi bangunan yang ditetapkan,
f.   Ketentuan mengenai ruang terbuka hijau,
g.   Ketentuan mengenai fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).


3)   Program Investasi
     Program investasi berkaitan dengan waktu dan sumber dana, meliputi:
a.   Program investasi jangka menengah (minimal 5 tahun), yang meliputi tolok ukur
     / kuantitas pekerjaan, besaran rencana pembiayaan, perkiraan waktu
     pelaksanaan, sumber pendanaan,
b.   Program investasi yang bersumber dari pemerintah, swasta dan masyarakat.

4)   Rencana Umum
     Rencana umum Tata Bangunan dan Lingkungan (design plan) meliputi :
a.   Peruntukan lahan mikro, yang berpedoman pada prinsip keragaman (diversity)
     yang berimbang, yang diberlakukan secara horisontal maupun vertikal,
b.   Rencana perpetakan, yang mempertimbangkan perpetakan yang telah ada,
     ketentuan sempadan bangunan dan faktor-faktor keselamatan bangunan,
c.   Rencana tapak, yang memuat arahan tata letak bangunan, orientasi bangunan,
     indikasi bentuk dan tampak bangunan secara keseluruhan dalam suatu
     lingkungan dan arahan aksesibilitas serta sarana parkir,
d.   Rencana sistem pergerakan, meliputi rencana pergerakan (sirkulasi) dari
     berbagai macam moda angkutan dan manusia, rencana jalan, pedestrian, parkir,
     halte dan penyeberangan,
e.   Rencana sarana / prasarana lingkungan, yang terkait dengan tata bangunan
     seperti hidran lingkungan, jaringan air bersih, drainase, limbah/sampah, listrik,
     telepon, gas, yang penataan/penempatannya terpadu dengan ruang antar
     bangunan (pedestrian, jalan, ruang terbuka), serta mempertimbangkan
     potensinya sebagai elemen lingkungan, seperti box telepon, lampu penerangan,
     tempat sampah, yang berciri lokal/ kontekstual,
f.   Rencana aksesibilitas lingkungan, yang meliputi sistem sirkulasi, simpul interaksi
     dengan lingkungan sekitarnya serta rencana sarana prasarana aksesibilitas,
     seperti jembatan penghubung dan ruang terbuka,
g.   Rencana wujud bangunan, yang meliputi rencana garis sempadan bangunan
     (GSB), koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB),
     koefisien darah hijau (KDH), koefisien tapak basement (KTB), ketinggian
     bangunan, elevasi / peil, orientasi bangunan, bentuk dasar bangunan, gubahan

LAPORAN PENDAHULUAN
PENYUSUNAN RTBL KAWASAN KCB LOKTABAT, KOTA BANJARBARU, PROVINSI KALSEL            II-3
     massa, selubung bangunan, arsitektur bangunan dan lingkungan, bahan bangunan
     eksterior dan tata tanda (signage).


5)   Rencana Detail
     Rencana detail merupakan penjabaran secara rinci dari rencana umum, yang
bersifat panduan rencana teknik tata bangunan, yang lebih memperjelas pencapaian
kualitas minimal visual dan lingkungan yang responsif. Materi rencana detail seperti
rencana umum, namun lebih rinci menjelaskan arahan bentuk, dimensi, gubahan dan
perletakan dari suatu bangunan, komponen bangunan, komposisi bangunan, ruang
terbuka, sarana prasarana bangunan dan lingkungan beserta elemen pengisinya.

6)   Administrasi Pengelolaan Program dan Rencana
     Memuat ketentuan administrasi untuk pengendalian pelaksanaan rencana-
rencana tersebut diatas, sehingga RTBL dapat terlaksana secara efektif. Ketentuan
administrasi ini diterapkan dengan berlandaskan pada kondisi sosial, ekonomi, budaya
masyarakat setempat dan kelembagaan pemerintah daerah.

7)   Arahan Pengendalian Pelaksanaan
     Merupakan rumusan arahan substansi teknis, dapat dipakai sebagai masukan
bagi peraturan daerah mengenai tata bangunan pada lingkungan tertentu.
Administrasi pengendalian pelaksanaan melingkupi juga ketentuan umum
penatalaksanaan atau manajemen pelaksanaan pembangunan perkotaan (urban
development management).

2.2 Paradigma Pembangunan Kota
1)   Globalisasi dan Demokratisasi
Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar
aktivitas manusia dan lingkungan alam sekitarnya berkembang harmonis dan lestari.
Pada hakekatnya penataan ruang harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh pelaku
(stakeholder) dengan pertimbangan keseimbangan lingkungan. Dalam penataan ruang,
setiap orang diharapkan berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang,
pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan memelihara kualitas (UU
No. 26 Tahun 2006). Untuk itu masyarakat harus memahami pentingnya rencana tata
ruang sebagai acuan kerja berbagai pihak dalam melakukan pembangunan kota.
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, pemerintah harus
menciptakan iklim yang kondusif dalam proses perencanaan yang bersifat bottom up
planning. Pengelola daerah sudah saatnya memberikan media dan sarana bagi ide-ide
pembangunan yang berasal dari masyarakat dan swasta, yang diharapkan dapat
meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan tata ruang sekaligus
dapat menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan.


LAPORAN PENDAHULUAN
PENYUSUNAN RTBL KAWASAN KCB LOKTABAT, KOTA BANJARBARU, PROVINSI KALSEL         II-4
Sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tetang pemerintahan daerah, penyusunan tata
ruang daerah sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Pemerintah
pusat berperan dalam memberikan saran pemecahan masalah bagi penyelesaian
konflik penataan wilayah antar daerah dengan memfasilitasi penyiapan masalah teknis
dalam bentuk bantuan teknis, norma dan standar serta pedoman. Secara sederhana
paradigma pembangunan kota dapat digambarkan dalam bentuk diagram berikut :



                                PARADIGMA BARU

                              PEMBANGUNAN KOTA

            GLOBALISASI                  ▫ Keterkaitan Kota Kota
                                         ▫ City Marketing


                                         ▫ Peningkatan kapasitas
                                           manajemen pemerintahan
           DESENTRALISASI                  kota
                                         ▫ Peningkatan pelayanan
                                           kepada masyarakat
                                         ▫ Berbasis pertumbuhan lokal

                                         ▫ Pembangunan Aprtisipatif
           DEMOKRATISASI                 ▫ Tumbuhnya FORUM/ Asosiasi
                                           Kota
                                         ▫ Pemberdayaan Masyarakat

                                         ▫ Good Governance
                                         ▫ Transparansi kebijakan dan
              SISTEM                       pelayanan umum
           PEMERINTAHAN                  ▫ DPRD dan stakeholder
                                           mengontrol pembangunan



              Gambar 2.2. Konsep Paradigma Baru Pembangunan Kota


2)   Apresiasi dan Inovasi
     Rencana tata bangunan dan lingkungan Kawasan Pusat Kota Sumbawa Besar,
Kabupaten Sumbawa diapresiasikan sebagai rencana penataan bangunan dan
lingkungan yang diorientasikan pada area publik (public space). Sedangkan pada
ruang-ruang privat (privat space) perencanaan maupun perancangan lebih mengarah
pada aspek rekomendasi dan regulasi yang diharapkan dapat ditaati oleh pemilik/
perorangan.
     Apresiasi inovasi bagi RTBL Kawasan Pusat Kota Sumbawa Besar, Kabupaten
Sumbawa, secara sistematis dikaji melalui tinjauan karakter dan parameter perkotaan,

LAPORAN PENDAHULUAN
PENYUSUNAN RTBL KAWASAN KCB LOKTABAT, KOTA BANJARBARU, PROVINSI KALSEL         II-5
teori perancangan kota, elemen perancangan kota dan elemen pembentuk citra kota.
Karakter dan parameter perkotaan merupakan pemahaman kota-kota tradisional dan
modern sebagai dasar memposisikan kota dalam konteks morfologinya. Teori
perancangan yang dikemukakan oleh Roger Trancik, mengkaji teori figure-ground,
linkage theory. Teori-teori tersebut dimaksudkan sebagai dasar perancangan masa
bangunan, keterkaitan ruang dan struktur kota serta pemaknaan terhadap tempat
(place).
      Elemen perancangan kota (oleh Hamid Shirvani) bermanfaat bagi pembahasan
elemen-elemen pembentuk fisik kota yang perlu dikaji, sehingga menghasilkan
perancangan yang komprehensif. Sedangkan elemen pembentuk citra kota (image of
the city) dimaknakan pada komponen-komponen strategis kota, yang oleh masyarakat
akan menciptakan memori atau ingatan terhadap sesuatu yang berkesan, sehingga
suatu kota akan selalu dan mudah dikenang.


3)   Parameter Perkembangan Kota
     Bentuk dan karakter kota mengalami perkembangan dan perubahan yang relatif
pesat dan signifikan. Secara garis besar karakter kota diklasifikasikan sebagai kota
tradisional (era pra-industri) dan kota modern (era industri). Kuatnya pengaruh
ekonomi pada perkembangan kota telah mempengaruhi pola hunian masyarakat,
terutama pada jalur-jalur strategis. Kegiatan hunian telah berkembang menyatu
dengan kegiatan ekonomi. Dalam aspek keruangan, pola demikian telah menjadikan
bangunan-bangunan merapat pada jalan dan meminimalkan garis sempadan jalan.
Menyatunya hunian dengan kegiatan ekonomi memperkuat indikasi karakter kota
modern, dimana kegiatan non pertanian (non agraris) mendominasi mata pencaharian
masyarakat setelah lahan-lahan pertanian menyempit dan berubah menjadi hunian.
Kota tradisional atau kota modern masing-masing memiliki karakter yang berbeda dan
dapat diidentifikasi dengan beberapa parameter berikut :

         Tabel 2.1. Perbedaan Parameter Kota Tradisional dan Kota Modern

      Parameter      Kota TRADISIONAL                   Kota MODERN
      Ruang/    ▫ Pemusatan bangunan-           ▫   Pemusatan institusi,
      Morfologi   bangunan simbolis dan             seperti CBD,
                  publik dengan bangunan            pemerintahan, kawasan
                  seperti kraton, istana,           dsb.
                  gedung religi, benteng dll    ▫   Hubungan dengan
                ▫ Hubungan erat dengan              lingkungan jauh melalui
                  lingkungan sekitar                teknologi komunikasi
                ▫ Wilayah dibatasi secara jelas     dan transportasi



      Ekonomi ▫ Sistem keuangan sederhana ▫ Sistem perdagangan

LAPORAN PENDAHULUAN
PENYUSUNAN RTBL KAWASAN KCB LOKTABAT, KOTA BANJARBARU, PROVINSI KALSEL         II-6
       Parameter    Kota TRADISIONAL                                Kota MODERN
                ▫ Kekayaan berdasar                              global dan kompleks
                  kepemilikan barang/ lahan                  ▫   Kekayaan berdasar
                ▫ Berorientasi teknologi                         kapital
                  pertanian lokal                            ▫   Berorientasi teknologi
                ▫ Masyarakat cenderung                           industri
                  berfokus pada penyediaan                   ▫   Keterkaitan secara
                  kebutuhan sendiri                              regional, nasional,
                ▫ Pembagian kerja sistem                         global
                  pertukangan                                ▫   Pembagian kerja secara
                                                                 rumit dan spesifik

       Politik       ▫ Orientasi tradisional/                ▫ Orientasi legal/ rasional
                       tradisional rohaniah                  ▫ Kekuasaan dikelola
                     ▫ Dominasi kekuasaan pada                 kaum kapitalis,
                       tokoh politik                           teknokrat dan birokrat
                     ▫ Hukum berlaku represif dan            ▫ Hukum berlaku secara
                       informal                                institusional dan
                     ▫ Koneksi dengan penguasa                 bersifat restitusi
                       dan latar belakang keluarga           ▫ Penghargaan berdasar
                       memiliki nilai tinggi                   prestasi bukan koneksi
                                                             ▫ Latar belakang keluarga
                                                               sebagai hal sekunder



       Sosial-       ▫ Penekanan pada hubungan               ▫ Penekanan pada
       Budaya          keluarga besar                          individu sebagai unit
                     ▫ Rasa kebersamaan tinggi               ▫ Peranan terpisah-pisah
                     ▫ Komunikasi secara fisik/              ▫ Mobilitas sosial
                       bertemu                                 (hubungan seara
                     ▫ Kohesi etnis dan budaya                 fungsional)
                       (face to face)                        ▫ Komunikasi masal dan
                     ▫ Kepercayaan ritual                      budaya heterogen
                     ▫ Status diberikan/ hadiah              ▫ Status dicapai sebagai
                                                               hasil upaya personal

Sumber: Philips, E B dalam Markus Z “perancangan Kota Terpadu”, 1999




LAPORAN PENDAHULUAN
PENYUSUNAN RTBL KAWASAN KCB LOKTABAT, KOTA BANJARBARU, PROVINSI KALSEL                     II-7
2.3. Teori Perancangan Kota
1) Teori Figure Ground, Linkage dan Place
      Teori Perancangan Kota yang dikembangkan oleh Roger Trancik dalam “finding
lost space” mengemukakan 3 teori perancangan kota, yatiu : teori Figure-Ground, teori
Linkage dan Teori Place.
a. Figure-Ground
      Teori Figure-ground dipahami melalui pola perkotaan yang berkaitan dengan
      bentuk masa bangunan (building mass) dan ruang terbuka (open space). Melalui
      teori ini akan membentuk identifikasi tekstur dan pola tata ruang perkotaan
      (urban fabric), sehingga dapat dilihat pola keteraturan masa / ruang perkotaan.
      Teori ini lebih berorientasi pada aspek 2 (dua) dimensi, belum menjangkau sisi
      tiga dimensi sehingga dinilai statis.
b.     Linkage
      Teori Linkage mengidentifikasi dinamika kawasan-kawasan yang dinilai menjadi
      generator kota, sehingga terjalin keterkaitan dan hubungan antar kawasan secara
      erat. Kawasan-kawasan yang menjadi generator dinamika kota tersebut antara
      lain pusat-pusat kegiatan perdagangan, pemerintahan, rekreasi kota, pendidikan
      dan lain-lain.
c.    Place
      Teori Place memposisikan tempat-tempat strategis diperkotaan yang memiliki
      sejarah, budaya dan sosial yang berpengaruh terhadap perjalanan kehidupan
      kota, beserta masyarakatnya, sebagai bagian penting dalam perancangan kota.
      Dengan demikian tempat-tempat yang memiliki makna dan memori yang melekat
      bagi masyarakat perlu dikonservasi maupun direvitalisasi.

2)   Elemen Perancangan Kota
     Hamid Shirvani merinci 8 (delapan) elemen kota yang perlu dicermati dalam
perancangan kota (The Urban Design Process), yaitu:
a.   Tata Guna Lahan (Land-Use)
     Pola tata guna lahan menunjukkan fungsi lahan pada suatu kawasan dalam
menampung suatu aktivitas. Pada kota-kota biasanya fungsi lahan didominasi dengan
fungsi layanan publik seperti perkantoran, perdagangan, layanan jasa dsb. Hal ini
terutama pada wilayah dan zona yang menghadap jalan-jalan utama, dikarenakan
pertimbangan akses, nilai ekonomi dan sebagainya. Selain itu ada kecenderungan
pertumbuhan lebih terpusat kurang menyebar, sehingga laju urbanisasi sering tidak
terhindarkan.
b.   Bentuk dan Masa Bangunan
     Banyaknya fungsi perdagangan atau ekonomi menuntut tingkat efisiensi ruang,
sehingga banyak masa bangunan ditata dengan setting merapat jalan atau tidak
memiliki sempadan jalan. Sedangkan pada bangunan-bangunan perkantoran dan
pemerintahan masih cukup banyak ditemui penataan masa yang masih

LAPORAN PENDAHULUAN
PENYUSUNAN RTBL KAWASAN KCB LOKTABAT, KOTA BANJARBARU, PROVINSI KALSEL          II-8
mempertimbangkan ruang terbuka. Tatanan bentuk dan masa bangunan juga
menunjukkan karakteristik dan nilai arsitektur kota.
c.   Sirkulasi dan Parkir
     Idealnya setiap kegiatan publik di jalur-jalur utama memiliki area sendiri untuk
parkir, sehingga tidak mengganggu space untuk sirkulasi lalu-lintas. Namun karena
keterbatasan lahan, tingginya nilai tanah, maka pada bangunan-bangunan
perdagangan khususnya atau yang bersifat individu, cenderung tidak menyediakan
area parkir.
     Akibatnya masyarakat pengguna bangunan / kota akan memanfaatkan badan
jalan untuk parkir kendaraan atau menggunakan ruang-ruang terbuka untuk parkir
kendaraan, bukan pada area khusus parkir. Demikian juga pembedaan sirkulasi
berdasarkan kalsifikasi kendaraan cenderung tidak lagi mendapat tempat / perhatian,
misalnya kendaraan tidak bermotor (becak, sepeda, dsb), atau kendaraan roda 2 (dua)
dengan roda 4 (empat) yang terpisah jalurnya. Dengan demikian pertimbangan
kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan juga perlu diperhatikan.
d.   Ruang Terbuka
      Ruang terbuka bisa berupa hambaran ladang atau tanah kosong dan hamparan
padang hijau sawah, tetapi dalam konteks ruang kota, ruang terbuka lebih diharapkan
sebagai ruang publik sarana rekreasi warga kota, seperti lapangan, alun-alun, taman
kota. Ruang terbuka juga berfungsi sebagai paru-paru kota, seperti jalur hijau dan
hutan kota, sawah dan ladang. Sisi lain dari fungsi ruang terbuka adalah sebagai
elemen estetika ruang perkotaan. Dengan demikian keberadaannya tidak cukup hanya
ada, tetapi perlu penataan dan perencanaan.
e.   Jalur Pejalan Kaki
     Jalur pejalan kaki (pedestrian street) adalah wadah sirkulasi bagi manusia. Dalam
kontek kota maka jalur pejalan kaki terkait dengan keberadaan jalan / jalur kendaraan,
sehingga perlu ruang yang aman untuk aksesibilitas. Disamping itu faktor kenyamanan
juga harus dipertimbangkan, seperti jarak, keteduhan dan kemudahan akses. Dengan
demikian hal - hal yang perlu dipertimbangkan untuk perencanaan jalur pejalan kaki
(pedestrian street) antara lain: keamanan, kenyamanan, kapasitas dan aksesibilitas.
f.   Aktivitas Pendukung
     Aktivitas pendukung memberi kelengkapan terhadap aktivitas utama di kawasan
perkotaan. Keberadaan aktivitas pendukung dan aktivitas utama akan merupakan
simbiosis mutualisme diantara berbagai elemen kota. Sebagai contoh keberadaan PKL
yang mengikuti berbagai aktivitas - aktivitas kota seperti perdagangan, perkantoran,
pendidikan. Penataan PKL pada berbagai kawasan perkotaan menjadi pertimbangan
yang signifikan dalam perancangan kota.




LAPORAN PENDAHULUAN
PENYUSUNAN RTBL KAWASAN KCB LOKTABAT, KOTA BANJARBARU, PROVINSI KALSEL           II-9
g.   Elemen Penanda
      Elemen pananda sangat familier ditemui di kawasan perkotaan, baik berupa
identitas bangunan, nama jalan, rambu lalu - lintas dan reklame serta penerangan
jalan. Keberadaan elemen penanda sangat diperlukan sebagai media informasi maupun
penunjang regulasi. Namun pesatnya perkembangan kota serta tingginya tingkat
persaingan ekonomi, elemen penanda berupa papan reklame menjadi sangat dominan
di kawasan perkotaan. Oleh karena itu keberadaan sekaligus penataan elemen
penanda dapat meningkatkan citra kota.
h.   Preservasi
     Preservasi atau perlindungan pelestarian lingkungan, selain diberlakukan bagi
bangunan atau tempat-tempat bersejarah, juga perlu diberlakukan terhadap lahan-
lahan yang memiliki fungsi lindung, seperti bantaran sungai dan hutan lindung.

3)  Kawasan Tanggap Lingkungan (responsive environments)
    Ian Bentley (1985) merinci 7 aspek yang perlu mendapat perhatian dalam
merancang kawasan perkotaan, yaitu :
a.   Permeability :
     Aspek permeabilitas terkait dengan persoalan aksesibilitas. Aksesibilitas yang
tersedia pada suatu kawasan sebagai ruang sirkulasi keluar – masuk ke dalam / keluar
kawasan seyogyanya dapat dilakukan dengan mudah oleh masyarakat pada suatu
kawasan. Karena berkaitan dengan pencapaian kedalam / keluar kawasan, maka
aksesibilitas merupakan aspek sentral / pokok untuk menghidupkan kegiatan didalam
suatu kawasan. Semakin banyak jalan yang menghubungkan kawasan dengan
lingkungannya dan antar bagian di dalam kawasan, serta semakin banyak jalan-jalan
tersebut yang saling terhubung, maka permeabilitas akan semakin tinggi dibandingkan
dengan jalan-jalan yang tidak saling berhubungan. Selain itu, tipe / kelas jalan dan ke
arah mana jalan tersebut terhubung juga menentukan karakteristik kegiatan yang
terjadi. Karena merupakan aspek pokok, maka analisis terhadap permeabilitas
merupakan hal yang paling mendasar sebelum melakukan analisis terhadap elemen
lainnya yang ada pada suatu kawasan.
b.   Variety :
     Aspek variety atau keanekaragaman fungsi / kegunaan spasial dan kegiatan yang
berlangsung pada ruang-ruang kawasan merupakan aspek kedua yang penting untuk
dianalisis. Semakin tinggi keanekaragaman kegiatan yang saling mendukung (mix of
uses) akan semakin mendorong perkembangan kawasan serta menjadi generator
perkembangan lingkungan sekitar. Analisis variety dilakukan dengan membuat
perkiraan kebutuhan fungsi yang saling komplementer dalam kawasan, serta
memperkirakan kebutuhan dimensi bangunan yang sesuai dengan jangkauan
pelayanan terhadap lingkungan.



LAPORAN PENDAHULUAN
PENYUSUNAN RTBL KAWASAN KCB LOKTABAT, KOTA BANJARBARU, PROVINSI KALSEL            II-10
c.   Legibility :
    Aspek legibility atau mudah tidaknya seseorang mengetahui orientasi suatu
tempat di dalam kawasan merupakan aspek ketiga yang penting untuk dianalisis.
Mudah tidaknya seseorang bergerak di dalam suatu kawasan salah satunya ditentukan
dengan mengenali posisinya dalam kawasan tersebut. Legibility pada lingkup
bangunan juga penting untuk memberi kejelasan visual terhadap fungsi dan bentuk
bangunan itu sendiri serta kesinambungannya dengan elemen lain dalam kawasan.
d.   Robustness :
     Aspek robustness berkaiatan dengan pilihan kegunaan. Umumnya aspek ini
terdapat pada ruang publik dan fasilitas umum yang ada di dalam suatu kawasan,
dalam hal ini perancangan yang memungkinkan menentukan pilihan dalam
menggunakan ruang akan menciptakan interaksi kegiatan yang saling komplementer,
serta akan mendukung kesinambungan kegiatan yang berlangsung didalamnya jika
dibandingkan dengan kawasan yang hanya memiiki fungsi tunggal (single fixed use).
e.   Visual appropriatness :
     Aspek visual appropriatness atau kesesuaian / kecocokan visual berkaitan dengan
interpretasi seseorang terhadap suatu bangunan. Bangunan-bangunan yang tampak
depannya berkesan monoton akan kurang mendukung kejelasan bentuk dan fungsi
bangunan itu sendiri karena yang terlihat adalah kesan seragam. Berbeda dengan
bangunan-bangunan yang bentuknya tdak monoton dan masing-masing bentuknya
menyesuaikan dengan fungsi dan letaknya.
f.   Richness :
     Aspek richness berkaitan dengan ragam pengalaman yang didapatkan oleh
seseorang ketika menggunakan sebuah ruang pada suatu kawasan. Pengalaman dalam
menggunakan ruang diperoleh diantaranya melalui hasil tangkapan mata terhadap
objek fisik atau pengalaman visual maupun non visual. Jarak pandang dan waktu
amatan seseorang terhadap sebuah bangunan misalnya, merupakan faktor-faktor
penentu kesan yang ditangkap (secara visual) oleh seseorang terhadap bangunan
tersebut.
g.   Personalisation :
     Aspek personalisation umumnya dijumpai pada setiap pemilik bangunan dalam
suatu kawasan, tujuannya agar bangunan yang dimiliki mampu mencitrakan karakter
penghuni / pemilik, sehingga setiap bangunan seringkali diberi elemen / ornamen, dsb,
agar mampu menunjukkan eksistensi dan jati diri pemilik / pengguna.




LAPORAN PENDAHULUAN
PENYUSUNAN RTBL KAWASAN KCB LOKTABAT, KOTA BANJARBARU, PROVINSI KALSEL          II-11

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:208
posted:7/25/2012
language:
pages:11
Description: RTBL KCP LOKTAB