setkab 3

							No. Bab/Paragraf/Pasal                                 Masukan

13.   Paragraf Ketiga Pasal Pengaturan terrtang kawasan sekitar mata air (ayat (1) huruf c
      29 "Kawasan            dan ayat (4)), mohon dimasukkan sebagai bagian dari
      Perlindungan Setempat" kawasan lindung geologi (Pasal 32).
                             Hal tersebut disesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
                             dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008,
                             yang menyatakan bahwa kawasan sekitar mata air merupakan
                             bagian dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
                             air tanah sebagai salah satu bentuk kawasan lindung geologi,
                             bukan bagian dari kawasan perlindungan setempat.


14. Paragraf 5     Pasal 31 Pengaturan tentang kawasan rawan gerakan tanah (ayat (1)
    "Kawasan          Rawan huruf a dan ayat (2)), mohon dimasukkan sebagai bagian dari
    Bencana"                kawasan lindung geologi (Pasal 32). Hal tersebut disesuaikan
                            dengan ketentuan Pasal 52 ayat (5) dan Pasal 53 ayat (2)
                            Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008, yang
                            menyatakan bahwa kawasan rawan gerakan tanah merupakan
                            bagian dari rawan bencana alan geologi sebagai salah satu
                            bentuk kawasan lindung geologi, bukan bagian dari kawasan
                            rawan bencana.
15. Paragraf 7     Pasal 33 Pengaturan kawasan taman wisata alam sebagai kawasan
    "kawasan         Lindung lindung lainnya tidak tepat, karena sesuai Pasal 52 ayat (3)
    Lainnya"                 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008, taman wisata
                             alam merupakan bagian dari kawasan suaka alam, pelestarian
                             alam, dan cagar budaya.
16.                       a.
      Bagian Ketiga Paragraf Mohon ditambahkan alokasi untuk lahan pertanian pangan
      1 Pasal 35 "Kawasan berkelanjutan sesuai dengan Undang Undang Nomor 41
      Peruntukan Pertanian" Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
                             Berkelanjutan.
                          b. Mohon dalam setiap jenis kawasan peruntukan pertanian
                             disebutkan komoditasnya

17.   Paragraf 2 Pasal 36 Mohon disebutkan komoditas dari setiap jenis kawasan
      "Kawasan Peruntukan peruntukan perikanan.
      Perikanan"
18.   Paragraf 7 pasal 41 Mohon ditambhakan pengaturan untuk ruang evakuasi
      "Kawasan Peruntukan bencana.
      Lainnya"
Bab VI Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten
19.   Pasal 43 dan Pasal 44 Mohon ditambahkan pengaturan yang menjelaskan instansi
                          a.
                             pelaksana, tahapan waktu pelaksanaan, dan prioritas
                             pembangunan pada setiap tahapan kegiatan.
                          b. Mohon ditambahkan indikasi program untuk kawasan strategis.


                          c. Mohon dijabarkan tentang indikasi program utama dalam
                             batang tubuh.