Docstoc

setkab 2

Document Sample
setkab 2 Powered By Docstoc
					 No Bab/Paragraf/Pasal                             Masukan
 .
Bab II Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
5.   Bagian Kedua Pasal 3 Mohon ditambahkan kebijakan terkait kawasan pertahanan
     "Kebijakan Penataan  dan keamanan negara.
     Ruang Wilayah
     Kabupaten"
6.   Bagian Ketiga Pasal 4 Mohon ditambahkan strategi terkait kawasan pertahanan dan
     "Strategi Penataan    keamanan negara.
     Ruang Wilayah
     Kabupaten"
7. Mohon ditambahkan pengaturan tentang peran dan fungsi RTRW serta lingkup wilayah
   meliputi batas administratif dan cakupan wilayah.
Bab III Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten
8. Bagian Kedua Pasal 11 Mohon ditambahkan pengaturan tentang fungsi dari setiap
   "Sistem      Perkotaan wilayah sistem perkotaan.
   Wilayah Kabupaten"
9.   Bagian Keempat Pasal Nomenklatur ayat (1) huruf c mohon disesuaikan dari
     16 "Sistem Jaringan  "pengembangan panas bumi" menjadi "jaringan pipa minyak
     Prasarana Energi"    dan gas bumi".
                          Hal tersebut disesuaikan dengan ketentuan Pasal 38
                          Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008, bahwa sistem
                          jaringan energi terdiri atas jaringan pipa minyak dan gas bumi,
                          pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik.


10. Bagian Kelima Pasal 17 Pengaturannya mohon disesuaikan dengan ketentuan Pasal
    "Sistem Jaringan       45 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008, yaitu sistem
    Telekomunikasi"        jaringan telekomunikasi terdiri atas jaringan terestrerial dan
                           jaringan satelit.
Bab IV Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten
11. Bagian Kedua Pasal 26 Mohon kawasan hutan lindung (huruf a) dimasukkan sebagai
    "Kawasan Lindung"     bagian dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
                          kawasan bawahannya (huruf b). Hal tersebut disesuaikan
                          dengan ketentuan Pasal 51 huruf a, Pasal 52 ayat (1)
                          Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008, yang
                          menyatakan bahwa kawasan hutan lindung merupakan bagian
                          dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
                          kawasan bawahannya, bukan bagian dari kawasan lindung.


12. Paragraf 1 Pasal 27      Sesuai dengan catatan pada angka 11, maka ketentuan Pasal
    "Kawasan Hutan           27 tentang kawasan hutan lindung, mohon dimasukkan ke
    Lindung"                 dalam pengaturan Pasal 28 tentang kawasan yang
                             memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:70
posted:7/24/2012
language:
pages:1
Description: Masukan BKPRN Kabupaten Kepahiang