setkab 1 by dedewilya

VIEWS: 69 PAGES: 1

More Info
									MASUKAN TERTULIS ANGGOTA TIM PELAKSANA BKPRN TERHADAP MUATAN TEKNIS
              DAN RAPERDA RTRW KABUPATEN KEPAHIANG

   No Bab/Paragraf/Pasal                             Masukan
   .
  Konsiderans
  1. Tata cara penulisan konsiderans mohon disesuaikan dengan ketentuan dalam
     Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
     Perundang-undangan
  2. Menimbang              Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
                            tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
                            konsiderans pada Peraturan Daerah cukup memuat satu
                            pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya
                            melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari
                            Undang-Undang     atau    Peraturan     Pemerintah    yang
                            memerintahkan pembentukan Perda tersebut dengan
                            menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang
                            atau    Peraturan   Pemerintah      yang   memerintahkan
                            pembentukan.
                            "bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir
                            c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan
                            Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana
                            Tata Ruang Kabupaten Kepahiang"


  3. Mengingat              Dasar    hukum    yang dimasukkan hanya peraturan
                            perundang-undangan yang benar-benar berkaitan erat serta
                            paling banyak diacu dalam penyusunan Raperda, yaitu Pasal
                            18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang
                            Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
                            Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
                            Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
                            Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah
                            Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
                            Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010
                            tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam
                            Penataan Ruang.


  Bab I Ketentuan Umum
  4. Bagian Kesatu Pasal 1 Mohon ditambahkan definisi Pemerintah (Pusat) dengan
     "Pengertian"          klausula:
                           "Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
                           Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
                           pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
                           dimaksud Undang-Undang Dasar Tahun 1945"

								
To top