Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

LLAJ 1

VIEWS: 51 PAGES: 1

Masukan BKPRN Kabupaten Kepahiang

More Info
									                                                        Lampiran : /JTJ/IX/2011


MASUKAN PERWAKILAN DIREKTORAT LLAJ DALAM PEMBAHASAN RAPERDA KABUPATEN
 SELUMA, KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG RTRW KABUPATEN SELUMA, KABUPATEN
                               KEPAHIANG


NO.     KETERANGAN              DRAFT AWAL                    M AS U K A N / REVISI

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kepahiang

1.    Sistematika                                   Agar memperhatikan sistematika Jaringan
                                                    Transportasi Darat sebagaimana tertuang
                                                    dalam UU 22/2009 tentang LLAJ yang
                                                    terdiri dari antara lain :
                                                 a. Jaringan LLAJ
                                                           1) .        Jaringan Jalan
                                                           2) .        Jaringan Prasarana LLAJ
                                                               a) . Terminal penumpang
                                                               b) . Terminal barang
                                                               c) . Jembatan Timbang
                                                               d) . Unit Pengujian kendaraan
                                                                    Bermotor
                                                           3) .        Jaringan Pelayanan LLAJ
                                                               a) , Jaringan trayek angkutan
                                                                    orang
                                                               b) . Jaringan lintas angkutan
                                                                    barang
                                                 b. Jaringan ASDP
                                                      c. Jaringan transportasi perkotaan




2.    Dasar hukum                            - . Beberapa regulasi yang dapat
                                                 dimasukan sebagai dasar hukum :
                                                 1) .     UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas
                                                     dan Angkutan Jalan
                                                 2) .     UU         No.23/2007            tentang
                                                     Perkeretaapian
                                                 3) .     UU No. 17/2008 tentang
                                                 ^pelayaran
                                                 4) .juu          "tforl/-2G09 --------- tentang
                                                          Penerbangan
                                                 5) .     PP No.32/2011 tentang manajemen
                                                     dan rekayasa, analisa dampak serta
                                                     manajemen kebutuhan lalu
                                                 -Jintas
                                                 6) .,PP           No.38/2011 -------- terrtafig
                                                 "" aogk^^n^uJiimoda

								
To top