Docstoc

KEM INDUSTRI

Document Sample
KEM INDUSTRI Powered By Docstoc
					                           FORM MASUKAN ANGGOTA TIM PELAK5ANA BKPRN TERHADAP MATERI MU AT AN
                             TEKNIS RAPERDA KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG RTRW KABUPATEN
                                                     KEPAHIANG

 Acara                 : Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Teknis BKPRN dalam Pembahasan Raperda
                       Kabupaten Kepahiang tentang RTRW Kabupaten Kepahiang dalam Rangka Pemberian
                       Persetujuan substansi : Kamis, 22 September 2011 : 10.00 WIB-selesai
 Hari/Tanggal
                            : Ruang Rapat Dirjen Penataan Ruang Lt. 3, Gedung SDA & Taru, Kementerian PU
 Waktu
 Tempat
                                                                       MASUKAN

1.    Dalam Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri serta Rencana Pola Ruang hendaknya berpedoman pada ketentuan yang
      terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 35
      tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri.
2.    Untuk klasifikasi kawasan peruntukan industri dibedakan menjadi 2 yaitu kawasan peruntukan industri yang berupa kawasan
      Mus\s\llndustrial Estate (sesuai PP 24/2009) dan kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri (bagi industri eksisting yang berdiri
      sebelum PP 24/2009 berlaku). Untuk kawasan peruntukan industri dapat dibagi menjadi 3 yaitu kawasan peruntukan industri besar,
      kawasan peruntukan industri menengah dan kawasan peruntukan industri rumah tangga (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 16 tahun
      2009 tentang pedoman penyusunan RTRW Kabupaten)
3.    Ketentuan Pasal 28 mohon dapat disertakan luasan masing masing kawasan peruntukan industrinya (Luas lahan Kawasan Industri paling
      rendah 50 (limapuluh) hektar dalam satu hamparan, sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) PP nomor 24 tahun 2009)
4.    Mohon ditambahkan mengenai ketentuan zonasi kawasan peruntukan industri (pasal 54) sbb:
      - Untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
      - Lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
      - Pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-
      undangan yang berlaku;
      - Pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
      - Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelf) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana
      pengolahan limbah.
      - Pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk
      kelancaran aksesibilitas;
      - Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan, sistem pengelolaan limbah dan upaya pemantauan
      lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.
      - Ketentuan terkait limbah industri:                                                                                                        J
            a. Limbah dilarang dibuang ke perairan atau dipendam di dalam tanah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan limbah
            terlebih dahulu.
            b. Instalasi pengolahan limbah mutlak ada.
      - Sesuai amanat PP 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri, maka setiap industri baru yang dibangun sesudah berlakunya PP tersebut
      diwajibkan berada di dalam kawasan industri
5.    Mohon deliniasi Kawasan Peruntukan Industri dicantumkan dalam Peta Pola Ruang.
6.    Dalam pengembangan Industri Pengolahan hasil pertanian dan Agroindustri dapat berkoordinasi dengsn dinas terkait terutama dalam
      mengarahkan pemasaran dan nilai tambah Produk, serta diharapkan dapat dilakukan pembinaan Sumber Daya Manusia dan Produk IKM
      unggulan daerah.
7.    Pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah beserta fasilitasnya infrastruktur pendukungnya.
8.    Pengembangan Kawasan Industri untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dapat mengacu pada PP 24 tahun 2009 tentang Kawasan
      Industri, beberapa hal yang terkandung dalam PP ini adalah:
      - Industri mikro, kecil, dan menengah tidak wajib berlokasi dalam Kawasan Industri
      - Luas lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
9.    Adapun beberapa dokumen yg dipertukan dalam pengembangan Kawasan Industri antara lain: Master Plan, Studi Kelayakan Finansial dan
      Ekonomi, kajian AMDAL, serta Detail Engineering Design.
10.   Untuk Kawasan Industri harus memiliki Badan Pengelola Kawasan dan Badan Administrasi Kawasan
11.   Tiap Perusahaan dalam Kawasan Industri wajib memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
12.   Pengembangan fasilitasi sarana dan prasarana bagi Kawasan Industri baik di dalam maupun di luar Kawasan Industri.
13.   Pengembangan industri berwawasan lingkungan (Industri Hijau/Green Industry) yang menyelaraskan pembangunan industri dengan
      kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan.




                   Bustamam
                   Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Nama                                                                                                                  Tanda Tangan
                   Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I, Ditjen
Jabatan            Pengembangan Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian

Instansi

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:107
posted:7/24/2012
language:
pages:1
Description: Masukan BKPRN Kabupaten Kepahiang