PowerPoint Presentation

Document Sample
PowerPoint Presentation Powered By Docstoc
					 Berbagai Konstitusi
yang pernah berlaku di
       indonesia
   Apa itu konstitusi ?
Menurut maknanya : “ Konstitusi adalah
dasar susunan badan politik yang
bernama negara”.               Konstitusi
menggambarkan seluruh sistem
ketatanegaraan suatu negara, yaitu
kumpulan peraturan yang membentuk,
mengatur atau memerintah negara.
Pengertian arti luas : “ Konstitusi berarti keseluruhan
dari ketentuan – ketentuan dasar atau hukum dasar
(Droit Constitunelle). Hukum Dasar ada 2 yaitu
“Hukum Dasar yang tertulis (UUD) dan Hukum Dasar
yang tidak tertulis (Konvensi)
Pengertian sempit :” Konstitusi berarti piagam
dasar atau Undang – undang Dasar (Loi
Constitunelle). Yaitu dokumen lengkap mengenai
peraturan – peraturan dasar negara.           Di
Indonesia contohnya adalah UUD 1945
 PERANAN KONSTITUSI
SEBAGAI SARANA / ALAT DALAM
UPAYA MEMPERTAHANKAN
KEBERADAAN SEBUAH NEGARA
DARI PENGARUH BERBAGAI
PERKEMBANGAN YANG TERUS
BERGERAK DINAMIS.
UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI
NEGARA / HUKUM DASAR YANG
          TERTULIS
Bersifat mengikat :”pemerintah, lembaga negara,
lembaga masyarakat, dan warga negara”.
Berisi norma – norma , kaidah, aturan atau ketentuan
yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang
terikat dalam negara.
Berfungsi sebagai sumber hukum setiap produk
hukum.
Menjadi dasar setiap tindakan pemerintah dengan
berbagai kebijakannya.
Berfungsi sebagai alat kontrol dan alat untuk menguji
atau mengecek kesesuaian norma hukum di bawahnya.
TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN RI
  BERDASARKAN UU. NO. 10 TAHUN 2004

1. UUD 1945
2. Undang – Undang / Peraturan
   Pemerintah Pengganti Undang –
   Undang (Perpu).
3. Peraturan Pemerintah (PP).
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah : Perda Provinsi,
   Perda Kabupaten, Peraturan Desa
    Konstitusi apa saja yang pernah
         berlaku di indonesia ?
   NAMA KONSTITUSI            MASA BERLAKUNYA

   UUD 1945 (Periode i)    18 – 8 – 1945 s/D 27 – 12 - 1949

     Konstitusi ris        27 – 12 - 1949 s/d 17 – 8 - 1950

        Uuds 1950           17 – 8 – 1950 s/d 5 – 7 - 1959

  Uud 1945 (Orde lama)      5 – 7 – 1959 s/d 12 – 3 - 1966

  Uud 1945 (orde baru)     12 – 3 – 1966 s/d 19 – 10 - 1999

Uud 1945 hasil amandemen
                           19 – 10 – 1999 s/d sekarang
       (reformasi)
              MASA BERLAKUNYA
           UUD 1945 (PERIODE I)
       18 – 8 – 1945 S/D 27 – 12 – 1949)
PERLU DIKETAHUI:
1. BERLAKUNYA BERDASARKAN KETETAPAN HASIL SIDANG
   PPKI 18 – 8 – 1945.
2. NASKAHNYA MERUPAKAN HASIL KERJA DARI BPUPKI
   TERDIRI DARI Pembukaan, batang tubuh uud 1945 dan
   penjelasan (dimuat dalam berita ri no.7 th.1945)
3. Sifatnya masih sementara : karena belum dibuat
   oleh badan yang sesuai dengan fungsinya sebagai
   wakil rakyat, disamping karena dalam
   pembuatannya dari perencanaan sampai dengan
   penetapannya dilakukan dengan tergesa-gesa.
4.   Belum dapat dilaksanakan dengan baik (sistem
     pemerintahan dan lembaga negara termasuk mpr
     dan Dpr sesuai dengan uud 1945 belum terbentuk),
     karena segala daya dan upaya dikerahkan untuk
     membela dan mempertahankan negara yang baru
     merdeka.           Belaku aturan peralihan pasal
     iv (sebelum mpr,dpr dan dpa dibentuk menurut uud
     ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh
     presiden dengan bantuan sebuah komite nasional)
                        memberikan kekuasaan yang
     lebih luas kepada presiden.
5.   Tanggal 16 oktober 1945 dikeluarkan maklumat
     wakil presiden no.x untuk membatasi kekuasaan
     presiden (usul knip) sehingga knip berperan
     sebagai lembaga legislasi (membentuk gbhn)
6. Tanggal 3 Nopember 1945 dikeluarkan
   maklumat pemerintah tentang
   pembentukan partai politik sebagai
   sarana demokrasi.
7. Tanggal 11 Nopember 1945 BPKNIP
   mengusulkan adanya perubahan sistem
   kabinet presidensiil menjadi sistem kabinet
   parlementer.usul disetujui presiden dan
   diumumkan tanggal 14 nopember 1945
8. Bentuk negara : kesatuan (ps.1 ayat 1 Uud
   1945:” negara indonesia adalah negara
   kesatuan yang berbentuk republik)
9.  bentuk pemerintahan : republik. Dasar hukumnya
    ps. 1 ayat 1, ps.6 ayat 2 dan ps.7 uud 1945.
10. Pembagian kekuasaan :dibagi menjadi 3 (trias
    politika) yaitu kekuasaan legislatif (membuat
    dan menetapkan uu dipegang oleh presiden dan
    dpr), kekuasaan esekutif (melaksanakan uu /
    pemerintahan dipegang oleh presiden), dan
    kekuasaan yudikatif (menegakkan uu dipegang
    oleh badan peradilan)
11. Sistem pemerintahan : sistem kabinet presidensiil
    (para menteri bertanggung jawab kepada
    Presiden). Setelah dikeluarkannya maklumat
    pemerintah tanggal 14 nopember 1945 berubah
    menjadi sistem kabinet parlementer (para menteri
    bertanggung jawab kepada parlemen). Akibatnya
    sering terjadi adanya pergantian kabinet.
12.Alat – alat kelengkapan negara
   yang ada :
   1).knip (pengganti mpr dan dpr)
   2).presiden
   3).WAKIL PRESIDEN
   4).DPK(DEWAN PENGAWAS KEUANGAN)
   5).MAHKAMAH AGUNG INDONESIA
               MASA BERLAKUNYA
                konstitusi ris
        (27 - 12 – 1949 S/D 17 - 8 – 1950)
PERLU DIKETAHUI:
1. BERLAKUNYA : BERDASARKAN hasil konferensi meja
   bundar (kmb) tanggal 23 agustus 1949 s/d 2
   nopember 1949
2. Bentuk negara : negara serikat / federal (ps. 1
   ayat 1 :” republik indonesia serikat yang merdeka
   dan berdaulat adalah suatu negara hukum yang
   demokrasi dan berbentuk federasi”).
3. Bentuk pemerintahan : republik (ps.1 ayat 1, dan
   mukadimah konstitusi ris alinia iii :” ... menyusun
   kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara
   yang berbentuk republik federal ...”)
4. Pembagian kekuasaan : dibagi menjadi 3
   yaitu kekuasaan legislatif (pemerintah,
   dpr, dan senat), esekutif (dewan menteri
   yang diketuai oleh perdana menteri), dan
   yudikatif (mahkamah agung indonesia).
5. Sistem pemerintahan : parlementer artinya
   para menteri baik sendiri – sendiri atau
   bersama – sama bertanggung jawab
   kepada dpr. Kedudukan para menteri
   tergantung pada dpr. Sehingga pada saat
   berlakunya konstitusi ris, presiden tidak
   dapat diganggu gugat dalam pelaksanaan
   tugasnya.
6. Alat – alat kelengkapan negara
   yang ada:
   1).presiden.
   2).menteri - menteri
   3).senat
   4).dewan perwakilan rakyat
   5).mahkamah agung indonesia
   6).dewan pengawa keuangan (dpk)
               MASA BERLAKUNYA
          konstitusi uuds 1950
         (17 – 8 – 1950 S/D 5 - 7 – 1959)
PERLU DIKETAHUI:
1. BERLAKUNYA : dilatarbelakangi oleh
   (a).    kenyataan bahwa keadaan negara
           federal    tidak dapat bertahan lama.
           Banyak negara bagian ris yang
     bergabung dengan negara ri.
   (b).    BERDASARKAN hasil persetujuan antara
           pemerintah ri dengan ris yang diwakili
     oleh negara indonesia timur (nit)            dan
   negara        sumatra trimur (nst)       yang
   sepakat untuk      melaksanakan
     negara kesatuan dengan cara
     mengubah konstitusi ris menjadi uuds.
2. Bentuk negara : negara kesatuan
   (mukadimah uuds 1950 :” ... menyusun
   kemerdekaan kami dalam suatu piagam
   negara yang berbentuk republik
   kesatuan...”, dan ps. 1 ayat 1 uuds 1950 :”
   republik indonesia yang merdeka dan
   berdaulat adalah negara hukum yang
   demokratis dan berbentuk kesatuan”.)
3. Bentuk pemerintahan : republik (
   mukadimah alinea iv dan ps 1 ayat 1 uuds
   1950)
4. Pembagian kekuasaan :dibagi 3 yaitu
   legislatif, esekutif dan yudikatif.
5. Sistem pemerintahan : sistem kabinet
   parlementer.
6. Dengan penerapan Sistem kabinet
   parlementer berarti para menteri baik
   sendiri – sendiri atau bersama – sama
   bertanggung jawab kepada dpr. Kedudukan
   para menteri tergantung pada dpr.
   presiden tidak dapat diganggu gugat
   dalam pelaksanaan tugasnya. Presiden
   apabila menganggab bahwa dpr tidak lagi
   representatif dapat dibubarkan oleh
   presiden dan memerintahkan pemiliahan dpr
   baru paling lambat 30 hari (pasal 84)
7.    Selama berlakunya uuds 1950 dengan penerapan
      sistem kabinet parlementer telah terjadi tujuh
      kali pergantian kabinet yaitu
 No.        Nama Kabinet               Periode
 1.         Kabinet Natsir      6-9-1950 s/d 27-4-1951
 2.        Kabinet Sukiman      27-4-1951 s/d 3-4-1952
 3.         Kabinet Wilopo       3-4-1952 s/d 1-8-1953
 4.           Kabinet Ali       1-8-1953 s/d 12-8-1955
            Sastroamijoyo
     5.   Kabinet Burhanudin   12-8-1955 s/d 24-3-1956
               Harahap
     6.       Kabinet Ali       24-3-1956 s/d 9-4-1957
            Sastroamijoyo
     7.    Kabinet Djuanda      9-4-1957 s/d 10-7-1959
8.  Penerapan sistem demokrasi liberal selama
    berlakunya uuds 1950 mengantarkan bangsa
    indonesia pada kehidupan yang lebih baik karena
    cenderung memberikan kebebasan individu atau
    kelompok liberal.
9. Dalam sidang kabinet karya muncul usulan untuk
    kembali ke uud 1945 yang dianggab lebih
    demokratis dan sesuai dengan kepribadian bangsa
    indonesia. Termasuk Presiden soekarno dihadapan
    sidang pleno konstituante (22-4-1959) juga
    menganjurkan untuk kembali ke uud 1945.
10. Konstituante mengadakan sidang untuk
    menentukan sikap dengan mengadakan pemungutan
    suara, hasilnya Ternyata sampai 3 kali
    pemungutan suara (30-5-1959, 1-6-1959, dan 2-6-
    1959) tidak tercapai quorum bahkan ada anggota
    konstituante yang mogok sidang. Sehingga
    tanggal 5 juli 1959 presiden mengeluarkan dekrit
    presiden.
11.ALAT KELENGKAPAN NEGARA YANG ADA
   WAKTU ITU :
   1).PRESIDEN
   2).DEWAN MENTERI
   3).DPR
   4).DPK(DEWAN PENGAWAS KEUANGAN)
   5).MEHKAMAH AGUNG INDONESIA
   6).KONSTITUANTE
              MASA BERLAKUNYA
         uud 1945 (orde lama)
         (5 – 7 - 1959 S/D 11 – 3 - 1966)
PERLU DIKETAHUI:
1. BERLAKUNYA : dilatarbelakangi oleh keluarnya
   dekrit presiden 5 juli 1959 yang isinya : (a)
   bubarkan konstituante. (b) berlakunya kembali
   uud 1945 dan tidak berlakunya kembali uuds 1950.
   (c) segera dibentuk mprs dan dpas.
   sebab dikeluarkannya dekrit presiden : karena
   terbukti bahwa badan konstituante yang
   bertugas untuk menyusun uud yang bersifat tetap
   tidak berhasil menyusun uud yang diharapkan
   bahkan ada sebagian anggota yang mengancam
   mogok sidang, sehingga hal tersebut akan sangat
   membahayakan negara.
2.   Bentuk negara : kesatuan
3.   Bentuk pemerintahan : republik.
4.   Sistem pemerintahan : sistem pemerintahan
     demokrasi terpimpin presiden bersikap otoriter
     sehingga sangat menyimpang dari konsep
     demokrasi itu sendiri.
5.   Telah terjadi banyak penyimpangan selama orde
     lama diantaranya :
     1).Penyimpangan ideologi: konsepsi
       pancasila berubah menjadi konsepsi    nasakom.
     2).Pengangkatan ir.soekarno sebagai     presiden
       seumur hidup oleh mprs (tap      mprs no. Iii /
       mprs / 1963).
     3).pembubaran dpr oleh presiden (1960) karena
       tidak menyetujui rapbn yang diajukan oleh
       presiden.
     4).hak budget tidak berjalan karena      pemerintah tidak
        pernah mengajukan ruu    apbn untuk   mendapatkan
     persetujuan     sebelum berlakunya       tahun anggaran
     yang     bersangkutan
     5).pemimpin lembaga tertinggi negara dan        tinggi
        negara dijadikan menteri negara.
6.   Peristiwa – peristiwa yang terjadi salama orde lama :
     1).kedudukan presiden selain sebagai kepala     negara
        juga berperan sebagai kepala pemerintahan.
     2).dibentuk dprgr tanpa pemilu.
     3).dibentuk mprs yang keanggotaannya     ditetapkan
        presiden (penpres no. 2 /1959).
     4).dibentuk dpas berdasarkan penpres no. 3/1959.
     5).dikumandangkannya trikora untuk membebaskan         irian
     barat (19 – 12 – 1963).
     6).ditandatanganinya perjanjian new york oleh pemerintah
     ri dan pihak belanda dalam rangka        pengembalian
     irian barat kepada indonesia.
7.    ALAT KELENGKAPAN NEGARA YANG ADA WAKTU ITU:
      1).MPRS
      2).DPR-GR
      3).PRESIDEN
      4).DPAS
      5).DPK
      6).MA
8.    SELAMA ORDE LAMA TELAH TERJADI 4 KALI PERGANTIAN
      KABINET YAITU:
     No.    Nama Kabinet               Periode
     1.     Kabiet Kerja I     20-7-1959 s/d 18-2-1960
     2.    Kabinet Kerja II    18-2-1960 s/d 13-11-1963
     3.    Kabinet Kerja III   13-11-1963 s/d 27-8-1964
     4.    Kabinet Dwikora     27-8-1964 s/d 25-7-1966
            MASA BERLAKUNYA
        uud 1945 (orde BARU)
       (11 – 3 - 1966 S/D 21 – 5 - 1998)
PERLU DIKETAHUI:
1. BERLAKUNYA : DIMULAI SEJAK
   DIKELUARKANNYA SUPERSEMAR (SURAT
   PERINTAH SEBELAS MARET) PADA TANGGAL 11
   MARET 1966 OLEH PRESIDEN SOEKARNO KEPADA
   LETNAN JENDRAL SOEHARTO (PANGKOSTRAD).
2. BENTUK NEGARA : KESATUAN.
3. BENTUK PEMERINTAHAN : REPUBLIK.
4. SISTEM PEMERINTAHAN : PRESIDENSIIL.
5. PERISTIWA YANG TERJADI SELAMA ORDE BARU :
   ORDE BARU BERUSAHA UNTUK MELAKUKAN
   LANGKAH KOREKSI SECARA KONSTITUSIONAL
   (MELALUI SIDANG – SIDANG MPRS / MPR)
   TERHADAP SEGALA PENYIMPANGAN YANG
   TERJADI SELAMA ORDE LAMA.
   LEMBAGA NEGARA DILETAKKAN PADA FUNGSI
   SEBAGAIMANA MESTINYA (TAP MPRS
   NO.IX/MPRS/1966.
   TELAH DILAKSANAKAN PEMILIHAN UMUM SECARA
   LUBER BEBERAPA KALI (1971, 1977, 1982, 1987,
   1992, 1997) UNTUK MEMILIH DPR DAN
   MEMBANTUK MPR.
   PENARIKAN KEMBALI KEBIJAKAN
   PENGANGKATAN PRESIDEN SEUMUR HIDUP (TAP
   MPRS NO. XVIII/MPRS/1966)
TERJADI PENYEDERHANAAN KEPARTAIAN (TAP MPRS NO.
XXII / MPRS / 1966).
TERJADI PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI)
DAN DINYATAKAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANGDI
SELURUH NKRI (TAP MPRS NO. 25 / MPRS / 1966).
TERLAKSANANYA MEKANISME KEPEMIMPINAN NASIONAL
LIMA TAHUNAN.
LEMBAGA TERTINGGI DAN TINGGI NEGARA TERBENTUK
SESUAI DENGAN UUD 1945.
LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA TELAH DAPAT
MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSINYA SESUAI DENGAN
UUD 1945.
SISTEM KABINET PRESIDENSIIL TELAH BERJALAN DENGAN
BAIK.
PRESIDEN BERFUNGSI SEBAGAI KEPALA NEGARA JUGA
SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN.
MUNCULNYA KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) YANG SEMAKIN
MELUAS
MUNCULNYA KRISIS MULTIDIMENSIONAL YANG MENCAPAI PUNCAKNYA
PADA TANGGAL 21 MEI 1998 YAITU TURUNNYA PRESIDEN SOEHARTO
DARI JABATANNYA DAN DIGANTIKAN OLEH PRESIDEN HABIBIE (ERA
REFORMASI).
TERJADI SIDANG ISTIMEWA MPR (NOPEMBER 1998) YANG HASILNYA:
1). MENCABUT TAP MPR TENTANG REFERENDUM (TAP MPR NO.
    VIII/MPR/1998.
2). PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KKN
    (TAP MPR NO. XI/MPR/1998).
3). PEMBATASAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI
    (TAP.MPR NO. XIII/MPR/1998).
4). PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH YANG BERKEADILAN (TAP
MPR NO. XV / MPR / 1998).
5). KETETAPAN MPR TENTANG HAM (TAP MPR NO. XVII/MPR/1998).
6). PENCABUTAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN
    PANCASILA (P4) TAP MPR NO. XVII/MPR/1998
6. Alat kelengkapan negara yang ada
   waktu itu:
   1).mpr
   2).dpr
   3).presiden
   4).dpa
   5).bpk
   6).ma
             MASA BERLAKUNYA
     uud 1945 (orde REFORMASI)
        (21 – 5 - 1998 S/D SEKARANG)
PERLU DIKETAHUI:
1. BERLAKUNYA : DIMULAI SEJAK TURUNNYA
   PRESIDEN SOEHARTO DARI JABATANNYA DAN
   DIGANTIKAN OLEH PRESIDEN HABIBIE (21 MEI
   1998).
2. BENTUK NEGARA : KESATUAN.
3. BENTUK PEMERINTAHAN : REPUBLIK.
4. SISTEM PEMERINTAHAN : PRESIDENSIIL.
5. PERISTIWA YANG TERJADI SELAMA ORDE
   REFORMASI :
   TERJADINYA GELOMBANG AKSI DEMONSTRASI
   YANG DIMOTORI OLEH PARA MAHASISWA DAN
   PEMUDA MENJELANG LENGSERNYA PRESIDEN
   SOEHARTO YANG MENUNTUT TERJADINYA
   REFORMASI SECARA TOTAL SEPERTI PERUBAHAN
   KONSTITUSI YANG LEBIH DEMOKRATIS,
   PEMBERDAYAAN RAKYAT DAN PENGHORMATAN
   HAM, PENGHAPUSAN DOKTRIN ABRI, PENEGAKAN
   SUPREMASI HUKUM, PEMBERANTASAN KKN,
   DESENTRALISASI DAN HUBUNGAN YANG ADIL
   ANTARA PUSAT DAN DAERAH, TERWUJUDNYA
   KEBEBASAN PERS, TERWUJUDNYA KEHIDUPAN
   YANG DEMOKRATIS.
TERJADINYA AMADEMEN UUD 1945 OLEH
MPR SEBANYAK 4 KALI YAITU:

AMANDEMEN
             FORUM        PELAKSANAAN
   KE
             SIDANG
    I         UMUM
                      14 S/D 21 OKTOBER 1999

             SIDANG
   II       TAHUNAN
                      7 S/D 18 AGUSTUS 2000

             SIDANG
   III      TAHUNAN
                      1 S/D 9 NOPEMBER 2001

             SIDANG
   IV       TAHUNAN
                      1 S/D 14 AGUSTUS 2002
6. Alat kelengkapan negara yang ada
   waktu itu:
   1).mpr
   2).dpr
   3).dpd
   4).presiden
   5).bpk
   6).ma
   7).ky (komisi yudisial)
   8).MK(mahkamah konstitusi)
   9).kpu (komisi pemilihan umum)
   10).bank sentral
                Amandemen
                 uud 1945
1.   Apa amandemen itu ?
     amandemen adalah upaya yang dilakukan untuk
     mengadakan perubahan terhadap suatu aturan /
     ketentuan yang sudah ada sehingga menjadi lebih
     lengkap / baik.
2.   Mengapa diadakan amandemen terhadap uud 1945 ?
     untuk memenuhi tuntutan reformasi, dan
     mewujudkan kehidupan berbangsa yang lebih
     demokratis dengan menyempunrnakan aturan
     dasar dalam bernegara sekaligus untuk
     memantapkan usaha pencapaian cita – cita
     proklamasi 17 agustus 1945 sebagaimana
     tertuang dalam pembukaan uud 1945.
3.   Siapa yang berwewenang mengadakan amandemen
     terhadap uud 1945 ?
     yang berwewenang adalah mpr (ps.3 ayat 1 uud
     1945:”majelis permusyawaratan rakyat
     berwewenang mengubah dan menetapkan undang –
     undang dasar”)
4.   Disamping mpr berhasil mengadakan perubahan
     terhadap uud 1945 adakah kesepakatan yang lain
     ?
     ada, yaitu : (1). Tidak akan mengubah pembukaan
     uud 1945, (2). Tetap mempertahankan nkri, (3).
     Tetap mempertahankan pemerinthan presidensiil,
     (4). Penjelasan uud 1945 yang bersifat normatif
     dimasukkan ke dalam pasal – pasal uud 1945, (5).
     Perubahan dilaksanakan secara addendum (6).
     Batang tubuh Uud 1945 menjadi 21 bab, 73 pasal,
     170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal
     aturan tambahan
5. Perubahan apa saja yang telah dilakukan
   oleh mpr dalam rangka pelaksanaan
   amandemen uud 1945 ?
   berbagai aturan dasar diantaranya :
   1).Tatanan kenegaraan.
   2).Kedaulatan rakyat.
   3).Hak asasi manusia.
   4).Pembagian kekuasaan.
   5).Kesejahtraan sosial.
   6).Eksistensi negara demokrasi dan
     negara hukum.
   7). Hal lain sesuai dengan
     perkembangan aspirasi dan kebutuhan
   bangsa.
6.   Terkait dengan amademen uud 1945 sikap positip apa yang
     mesti dikembangkan oleh setiap warga negara ?
     1).disiplin : menjunjung tinggi hukum / patuh.
     2).tidak egois : mendahulukan kepentingan umum.
     3).kooperatif : menjalin kerjasama untuk menegakkan
        kebenaran dan keadilan.
     4).taat asas : memiliki kesadaran yang tinggi akan
        perlunya aturan dan tidak menang sendiri.
     5).DEMOKRATIS : SELALU MENYEIMBANGKAN ANTARA HAK DAN
        KEWAJIBAN.
     6).TERTIP : BIASA BERBUAT SESUAI DENGAN PERATURAN.
     7).KOMITMEN : BERUSAHA MENGHARGAI PERJANJIAN YANG
        SUDAH DIBUAT.
     8). INISIAtif : suka memberikan alternatif pemecahan
        masalah.
     9).berpandangan kedepan : menyenangi kemajuan dan
        pembaharuan.
     10).proaktif : tanggap dan peduli terhadap lingkungan dan
     peraturan yang berlaku.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:57
posted:7/24/2012
language:
pages:38