kewarganegaraan

Document Sample
kewarganegaraan Powered By Docstoc
					     Kewarganegaraan
     KEWARGANAGARAAN

1. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN.
    Pengalaman sejarah bangsa Indonesia di mulai dari          :
1. Era sebelum masa penjajahan.
2. Era perebutan kemerdekaan.
3. Era mempertahankan kemerdekaan.
4. Era mengisi kemerdekaan.
    Hal ini menimbulkan “kondisi dan tuntutan” yang berbeda sesuai dengan zamannya. yang ditanggapi oleh
    pejuang bangsa Indonesia berdasarkan “kesamaan nilai” yang dilandasi oleh
1. jiwa
2. tekad
3. semangat kebangsaan
    kesemuanya menjadi kekuatan yang mendorong proses terbentuknya NKRI.

     Semangat perjuangan bangsa Indonesia terbukti pada perang kemerdekaan 17 Agustus 1945
     dengan semangat yang dilandasi oleh             :
1.   Keimanan,
2.   Ketaqwaan kepada Tuhan yang maha esa
3.   Rela berkorban.
     Nilai-nilai perjuangan bangsa dalam perjuangan fisik :
1.   merebut
2.   mempertahankan,
3.   mengisi kemerdekaan.
     Telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
     bernegara.

     Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis disebabkan
     oleh pengaruh globalisasi yang di tandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga
     kemasyarakatan internasional, dimana negara-negara maju ikut mengatur percaturan polotik,
     ekonomi, sosial budaya serta pertahanan keamanan global. Kondisi ini ikut menimbulkan
     berbagai konflik kepentingan yaitu antara lain :

        1. Antara negara maju dengan negara sedang berkembang,
        2. Antara negara berkembang dan lembaga internasional

  Sedang isu global meliputi :
Demokratisasi,
HAM dan lingkungan hidup]
  Globalisasi juga ditandai oleh perkembangan IPTEK khususnya adalah :

        1. Informasi,
            2. Komunikasi,
            3. Transportasi

        Hal-hal tersebut membuat dunia menjadi transparan yang menciptakan struktur global yang
        dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat Indonesia.

        Untuk menghadapi globalisasi memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi
        masing-masing sehingga kita tetap memiliki wawasan serta kesadaran bernegara, sikap cinta
        tanah air mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka bela negara,
        perjuangan ini melalui pendidikan kewarga negaraan.

2.      KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN DALAM PENDIDIKAN KEWARGA NEGARAAN

            HAKEKAT PENDIDIKAN

        Masyarakat dan pemerintahan suatu egara berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup
        serta kehidupan generasi penerusnya secara :

                    1. BERGUNA

         Berhubungan dengan spiritual yaitu agama (berkehidupan sesuai dengan agama)
     2. BERMAKNA (berarti)
         Berarti dalam kehidupan berhubungan dengan arti atau kognitif dan psikomotorik.
         Kognitif adalah keinginan yang datang dari dalam diri, ada 3 unsur kognitif yaitu :
     elemen kognitif
     stimulus (rangsangan)
     kondisi,
     respon (jawaban)
     Fungsi kognitif
     Struktur kognitif (susunan yang baik dan buruk)
         Psikomotorik (kejiwaan) dalam hal ini berhubungan dengan kepribadian
         Menurut Simon Frued sifat manusia terdirio dari :
     1. IK (sikap mental)
     2. EGO (pengendali)
     3. Super ego
         Secara ringkas hakekat pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk/agar memiliki wawasan
         berkebangsaan yang mengarah kepola tindak yang berfalsafah Pancasila.
         Contoh :
         Mengapa Rusia runtuh ?
         Karena dasar, pedoman negara Rusia tidak kuat, mengapa tidak kuat ? karena yang membuatnya tidak
         benar ---- akar komunis dari jerman ---- kar; mark

     B. KEMAMPUAN WARGA NEGARA
   Kemampuan bangsa termasuk atau menjadi kemampuan negara oleh sebab itu Sumber daya manusianya
   harus dibenahi dan dibekali dengan IPTEK yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, Keagamaan, Nilai-
   nilai perjuangan bangsa.

C. MENUMBUHKAN WAWASAN WARGA NEGARA
   Setiap warga negara RI harus menguasai IPTEK dan seni yang merupakan misi atau tanggung jawab
   pendidikan kewarganegaraan, Untuk menumbuhkan wawasan warga negara dalam hal persahabatan,
   pengertian antar bangsa, perdamaian dunia, kesadaran bela negara dan sikap serta perilaku yang
   bersendikan nilai-nilai budaya bangsa, wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

D. DASAR PEMIKIRAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
   Rakyat Indonesia melalui MPR menyatakan bahwa pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa
   Indonesia, Diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan, harkat dan martabat bangsa, mewujudkan
   masyarakat Indonesia yang beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandiri, sehingga
   mampu membangun diri dan masyarakat serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan
   bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

E. KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN
   Kompetensi lulusan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas penuh rasa tanggung jawab
   dari seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara dan memecahkan berbagai masalah hidup
   bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan
   nusantara dan ketahanan nasional.

3. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
   UU No 2 Tahun 1989 tentang pendidikan nasional, Pasal 39 ayat 2 menyatakan “Disetiap jenis jalur dan
   jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, Agama, Pendidikan kewarganegaraan”.
   Materi pendidikan kewarganegaraan tentang hubungan antara warga negara dan negara serta
   pendidikan pendahuluan bela negara.
   TUJUAN PENDIDIDKAN kewarganegaraan berdasarkan keputusan DIKTI No 267/DIKTI/2000
   mencakup :

       1. Tujuan Umum.

   Untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar mengenai hubungan antar warga
   negara dan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara.

       2. Tujuan Khusus

   Agar mahasiswi dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur
   dan demokratis, serta iklas sebagai warga negara RI, terdidik dan bertanggung jawab.

4. PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN BANGSA DAN NEGARA.
   1. PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN BANGSA
    Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan
   sejarah serta pemerintahan sendiri.
    Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa. Bangsa
   Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan
   menyatakan dirinya sebagai sutu bangsa serta berproses dalam suatu wilayah nusantara.
   2. PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN NEGARA
a Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang
   bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu, dan mengakui adanya satu pemerintahan yang
   mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.
b. Negara adalah suatu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang
   mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk ketertiban sosial. Masyarakat
   ini berada dalam satu wilayah tertentu. Yang membedakan dari kondisi masyarakat lain
   diluarnya.

5. TEORI TERBENTUKNYA NEGARA
a. Teori hukum alam
   Hukum yang berlaku untuk seluruh alam kapanpun, dimanapun, tidak dibatasi ruang dan waktu.
   Teori ini pada masa Plato dan Aristoteles, kondisi alam membuat tumbuhnya manusia yang
   kemudian berkembang menjadi negara.
b. Teori ketuhanan
   Segala sesuatunya adalah ciptaan Tuhan, Jadi kembali kepada yang maha Kuasa.
   Masa Romawi : Paus memerintah karena dapat kekuasaan atau merupakan wakil dari tuhan.
c. Teori perjanjian (Thomas Hobbes)
   Manusia mengahadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan, manusia akan musnah apabila ia
   tidak merubah cara-caranya. Proses tersebut dapat merupakan penakhlukan, peleburan,
   memisahkan diri

6. UNSUR NEGARA

      a. Bersifat Konstitutif

   Ini berarti bahwa dalam negara tersebut terdapat wilayah yang meliputi udara, darat dan
   perairan, rakyat atau masyarakat, dan pemerintah yang berdaulat.

      b. bersifat Deklaratif

   Sifat ini ditunjukkan oleh adanya tujuan negara, UU, Pengakuan dari negara lain secara de yure
   maupun secara de Fakto dan masuknya negara dalam PBB.

7. NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM SISTIM KEWARGANEGARAAN
   Kedudukan negara kesatuan RI sebagai negara yang pada dasarnya mensyaratkan adanya
   wilayah, pemerintahan, penduduk sebagai warganegara dan pengakuan dari negara lain sudah
   dipenuhi NKRI. Kewajiban negara pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan
   keamanan lahir batin sesuai dengan sistim demokrasi yang dianutnya. Negara juga wajib
   melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individual berdasarkan asas integral
   dibatasi oleh ketentuan agama, etika, moral dan kebudayaan yang berlaku di negara
   Indonesia.

          Proses bangsa bernegara.
          Hak dan kewajiban warga negara
          Hubungan warga negara dan negara
          Pemahaman tentang demokrasi
          Pemahaman tentang Ham



8. HAM
   Dalam Muqadimah deklarasi universal tentang HAM telah disetujui oleh revolusi majelis umum
   PBB No 217 III 10 des 1948 terdapat pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

      1. Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yag melekat dan hal-hal yang sama dan
           tidak terasingkan dari semua anggota warga kemanusiaan keadilan dan perdamaian
           dunia.
      2.   Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada HAM telah
           mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan dalam
           hati nurani umat m,anusia dan bahwa terbentuknya suatu dunia dimana manusia akan
           mengecap kenikmatan pembebasan berbicara dan agama serta kebebasan dari rasa
           takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi dari rakyat jelata.
      3.   Menimbang bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya
           orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha yang terakhir guna
           menentang kelaliman dan penjajahan.
      4.   Menimbang bahwa persahabatan antara negara-negara perlu dianjurkan.
      5.   Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari anggota PBB dalam piagam telah menyatakan
           sekali lagi kepercayaan mereka atas hak dasar dari manusia, martabat serta
           penghargaan seorang manusia dan hal-hal yang sama bagi laki-laki maupun perempuan
           dan memutuskan akan meningkatkan kemajuan sosial dan peningkatan kehidupan yang
           lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.
      6.   Menimbang bahwa negara-negara anggota telah berjanji akan mencapai perbaikan
           penghargaan umum terhadap pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan asas
           dalam kerjasama dengan PBB.
      7.   Menimbang bahwa pengadilan umum terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan
           umum adalah penting sekali untuk pelaksanaan janji secara benar.



9. WAWASAN NUSANTARA
   WAWASAN NASIONAL SUATU BANGSA
   Suatu bangsa yang telah bernegara dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari
   pengaruh lingkungannya, Pengaruh ini timbul dari hubungan timbal balik antara filosofis
    bangsa, ideology, aspirasi serta cita-cita dan kondisi sosial masyarakat, budaya, tradisi,
    keadaan alam, wilayah serta pengalaman sejarahnya.
    Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk
    menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan
    hidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa.
    Wawasan berasal dari wawas yang artinya melihat atau memandang dengan penambahan
    akhiran. Kata ini secara harafiah berarti cara penglihatan atau cara tinjau atau pandang
    kehidupan suatu bangsa dan negara dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan yang strategis
    karena itu wawasan itu harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi
    berbagai hambatan dan rintangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dalam mengejar
    kejayaannya.
    Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan suatu bangsa perlu memperhatikan 3 faktor
    utama :
    1.     Bumi atau ruang diamana manusia itu hidup.
    2.     Jiwa tekad dan semangat manusianya atau rakyatnya
    3.     Lingkungan sekitarnya.
10. TEORI-TEORI KEKUASAAN
    wawasan nasional suatu bangsa dan dijiwai paham kekuasaan dan geo politik yang dianutnya.
    paham dan teori tersebut adalah sebagai berikut :
    Paham kekuasaan.
    Perumusan wawasan nasional lahir berdasarkan pertimbangan dan pemikiran mengenai sejauh mana
    konsep operasionalnya dapat diwujudkan dan dipertangguing jawabkan. Karena itu dibutuhkan landasan
    teori yang dapat mendukung rumusan wawasan nasional teori tersebut antara lain :
a. paham machiovelli
    gerakan pembaharuan (renaissance) yang dipicu oleh masuknya ajaran Islam di eropah barat
    sekitar abad ke 7 telah membuka dan mengembangkan cara pandang bangsa eropah barat
    sehingga menghasilkan peradapan barat modern.
      Dibidang politik dan kenegaraan, machioveli sebuah negara akan bertahan apabila
    menerapkan dalil-dalil :
1. segala cara dihalalkan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan ex : apapun dilakukan
    untuk mencapai kekuasaan contoh : sikut kiri kanan, menjilat atas dan menekan kebawah.
2. untuk menjaga kekuasaan atau rezim politik adu domba adalah sah.
3. dalam dunia politik yang kuat pasti dapat bertahan dan menang, yang lemah akan kalah.
b. paham kaisar Napoleon Bonaparte
    Berpendapat bahwa perang dimasa depan akan merupakan perang total yang mengerahkan
    segala daya upaya dan kekuatan nasional dan berpendapat bahwa kekuatan politik harus
    didampingi oleh kekuatan logistik dan ekonomi nasional. Kekuatan ini juga perlu didukung oleh
    kondisi budaya berupa IPTEK demi terbentuknya kekuatan HANKAM untuk menduduki dan
    menjajah negara-negara disekitar Perancis karena itulah terjadi infasi besar-besaran napoleon
    terhadap negara tetangga yang akhirnya tersandung di fron rusia
c. paham jendral lauzewit
     Pada era napoleon jendral ini terusir dari negara (jerman) sampai ke Prusia, dan akhirnya
    bergabung dan manjadi penasehat militer atau staff umum tentara kekaisaran prusia. Setelah
    Prusia terlepas dari Perancis dan diangkat menjadi kepala sekolah staff dan komando Prusia.
   Disinilah ia menulis sebuah buku tentang perang yang berjudul VON KRIEGY. Menurutnya
   perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain baginya peperangan adalah sah-sah saja,
   untuk mencapai tujuan nasional suatu nagsa. Pemikiran inilah yang membenarkan Prusia
   melakukan ekspansi dalam PD I dan kekalahan pihak Prusia sendiri.
d. Paham Panebank dan eagle
   Dalam paham matyerialisme panebank dan teori sintetis egle menimbulkan dua aliran besar
   barat. Yang berkembang di dunia yaitu : kapitalisme disatu pihak dan komunisme dipihak lain
   Pada abad 17 para pedagang bebas yang merupakan nenek moyang liberalisme sedang marak
   orang berpendapat bahwa ukuran keberhasilan suatu ekonomi negara adalah seberapa besar
   surplus ekonominya terutama di ukur dengan emas. Paham ini lama memicu nafsu kolonialisme
   negara barat dalam mencari emas ke negara lain.
e. Paham lenin
   Lenin lebih memodifikasi paham Letansewijk, menurutnya komunisme, perang, pertumpahan
   darah, adalah sah dalam rangka mengkomuniskan bangsa di dunia. Karena itulah selama
   perang dingin baik unisoviet maupun RRC revolusi volsevik yang dipimpin oleh Lenin 1917
   adalah pemberontakan yang dilakukan masyarakat di uni soviet untuk merubah paham yang
   selama ini liberalisme kepada paham baru.

11. TEORI-TEORI GEO POLITIK
     Geo politik berasal dari kata yang berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-
    pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan
    tujuan nasional. Pendapat para ahli :

      1. Pandangan ajaran frederik rafzelt

   Menurutnya sebagai berikut :

             1. Dalam hal-hal tertentu pertumbuhan negara dapat dianologikan dengan
                organisme (makhluk hidup) yang memerlukan ruang lingkup melalui proses lahir
                dan tumbuh berkembang, mempertahankan hidup.
             2. negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam
                arti kekuatan makin luas potensi ruang tersebut, semakin besar kemungkinan
                kelompok politik tumbuh berkembang.
             3. Suatu bangsa dalam mempertahankan kalangsungan hidupnya tidak terlepas
                dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup
                terus dan langgeng.
             4. Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhannuya akan
                sumber daya alam.

   Apabila wilayah ruang lingkup tidak mendukung bangsa tersebut maka akan mencari
   pemenuhan kebutuhan kekayaan alam diluar wilayah. Hal inilah yang melegitimasikan hukum
   ekspansi yaitu perkembangan atau dinamika budaya dalam bentuk gagasan, kegiatan ekonomi,
   perdagangan, perindustrian, harus dilindungi dengan pemekaran wilayah.
      2. Pandangan ajaran R.Kelten

   Kelten menegaskan bahwa negara adalah suatu organisme yang dianggap sebagai prinsip
   dasar. Ajaran kelten adalah sebagai berikut :

             1. Negara merupakan satuan biologis suatu organisme hidup yang memiliki
                intelektual. Negara dimungkinkan untuk memperoleh ruang yang cukup luas,
                agar kemampuan kekuatan lainnya dapat berkembang selaras.
             2. Negara merupakan suatu sistim politik pemerintahan yang meliputi bidang geo
                politik, ekonomi politik, demokrasi politik, sosial polotik, dan krato politik.
             3. Negara tidak harus tergantung pada kebijaksanaan luar. Dia harus mampu
                berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan tehnologi
                untuk meningkatkan kekuatan nasional, untuk mencapai persatuan kesatuan
                yang harmonis. Keluar untuk memperoleh batas-batas negara yang lebih baik.
                Sementara itu kekuasaan imperium, kontinental dapat mengontrol kekuatan
                dilaut.




      3. Pandangan Karl hans Denver

   Pandangan ini berkembang di jerman ketika berada di bawah kekuasaan aldof Hitler.
   Pandangan ini juga dikembangkan di jepang dalam ajaran NEIKO ACHIO yang dilandasi oleh
   semangat militerisme dan facisme. Pokok-pokok teori ini mengandung :

             1. Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan
                imperium maritime untuk menguasai pengawasan di laut
             2. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai asia barat,
                eropah, afrika (jerman-italia) serta jepang diasia timur raya.
             3. Rumusan hans Denver lainnya adalah geo politik adalah doktrin negara yang
                menitik beratkan soal-soal strategis perbatasan ruang lingkup bangsa dan
                tekanan-tekanan kekuasaan dan sosial yang rasial (aparthait) mengharuskan
                pembagian baru kekayaan alam di dunia..



12. AJARAN WAWASAN NASIONAL INDONESIA.
    Wawasan nasional Indonesia merupakan wawasan yang dikembangkan berdasarkan teori
    wawasan nasional secara universal. Wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh paham
    kekuasaan dan geo politik Indonesia.

      1. Paham kekuasaan bangsa Indonesia.

   Bangsa Indonesia yang berfalsafat dan berideologi pancasila menganut paham perang dan
   damai. Bangsa Indonesia cinta damai akan tetapi lebih suka kemerdekaan. Wawasan nasional
   bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran tentang kekuasaan dan adu kekuatan karena
   hal tersebut mengandung benih-benih persengketaan dan expansionalisme.

       2. Geo politik Indonesia

   Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia yang
   didasarkan pada paham tentang perang dan damai serta disesuaikan kondisi dan konsfilasi
   geografi Indonesia. Sedangkan pemahaman tentang negara Indonesia menganut negara
   kepulauan yaitu paham yang dikembangkan dari asas archipelago di negara barat pada
   umumnya. Perbedaan yang esensial dari pemahaman ini adalah bahwa menurut paham barat,
   laut berperan sebagai pemisah pulau, sedangkan menurut paham Indonesia laut adalah
   penghubung sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air yang
   disebut negara kepulauan.



   DASAR PEMIKIRAN WAWASAN NUSANTARA

1. Pemikiran berdasarkan falsafah pancasila
2. Pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan Nusantara
   Kondisi obyektif geografis sebagai modal dalam pembentukan suatu negara, merupakan suatu
   ruang gerak hidup suatu bangsa .
   Pada saat Proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 Indonesia masih mengikuti TERITORIAL
   ZEE EN MARITIME RINGEN ORDENANTIE 1939 dimana lebar laut Indonesia adalah 3 mil
   (3*1852 M) di ukur dari garis air rendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia, penetapan
   ini tidak menjamin kesatuan wilayah NKRI, hal ini bisa dilihat dari pergolakan dalam negeri
   karena tuntutan kemakmuran adalah kesatuan dan persatuan wilayah maka dimaklumkanlah
   Deklarasi Juanda pada tanggal 13 sep 1957 yang menyatakan :

          Geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan
           kecil dengan sifat dan corak tersendiri
          Demi keutuhan territorial dan untuk melindungi kekayaan negara, pulau-pulau serta laut
           yang ada diantaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh

   Untuk mengukuhkan asas negara kepulauan ini ditetapkanlah UU No.4 PRP 1960 tentang
   perairan Indonesia, sejak itu berubahlah luas wilayah

          Luas wilayah laut

   dari 2 juta Km2 menjadi 5 juta Km2 dimana 65% wilayahnya terdiri dari laut atau perairan.

          Luas wilayah daratan

   35% adalah daratan yang terdiri dari 17506 buah pulau yang terdiri dari 5 pulau besar dengan
   luas daratan dari seluruh pulau _ 2.028.087 cm2 dengan panjang pantai 81.000 Km2
       Dengan begitu pengertian kata nusantara adalah

   Kepulauan Indonesia yang terdiri dari 17506 pulau besar kecil yang berada pada batas
   astronomi :
   Utara      :       06.08 LU
   Selatan     :      11.15 LS
   Barat      :       94.45 BB
   Timur       :      141.05 BT
   Jarak utara selatan 1888 Km
   Jarak barat timur 5110 Km
   Melalui konferensi PBB tentang hukum laut International yang ke III th 1982. Pokok-pokok asas
   kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOSE dan Indonesia mensahkan UNCLOSE’82
   tersebut melalui UU No.17/1985 pada tanggal 31-12-1985, sejak tanggal 16-11-1993
   UNCLOSE’82 diratifikasi oleh 60 negara dan sejak 16-11-1994 menjadi hukum positif.
   Selanjutnya bangsa Indonesia memperjuangkan kepentingan RI diwilayah antariksa nasional
   termasuk ZSO (zeo stasioner orbit)
3. Pemikiran berdasarkan sosial budaya
4. Pemikiran berdasarkan aspek kesejarahan implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan
   nasional.
   Pengantar Implementasi nasional :
   Suatu wawasan nasional Indonesia yang disebut wawasan nusantara dengan pengertian
   sebagai berikut :

       1. Pengertian wawasan nusantara berdasarkan TAP MPR/III/1998 tentang GBHN adalah
          sebagai berikut “ wawasan nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber
          pada pancasila dan berdasarkan UUD adalah cara pandang dan sikap bangsa
          Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan
          kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan
          bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
       2. Pengertian wawasan nusantara Menurut Prof

   Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya
   sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam

       3. Pengertian wawasan Nusantara menurut kelompok kerja………… Lemhanas

   Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba
   beragam yang bernilai startegis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta
   kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara
   untuk mencapai tujuan nasional




   AJARAN DASAR WAWASAN NUSANTARA
1. Sebagai acuan pokok wawasan nusantara itu adalah wawasan Nusantara sebagai geo politik Indonesia
   yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan
   bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah yang tetap menghargai serta
   menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional

       2. Landasan ideal atau cita cita pancasila
       3. landasan konstitusional




    UNSUR DASAR KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA

1. Wadah (countur)
   Setelah bernegara dalam negara kesatuan RI bangsa Indonesia memiliki organisasi
   kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan dalam wujud supra struktur politik
   sementara itu wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai lembaga dalam wujud
   supra struktur politik

       2. Isi (content)

    Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang dimasyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional
    yang terdapat dalam pembukaan UUD 45. Isi menyangkut 2 hal yang esensial (penting)

               a. Realisasi

    Aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta tercapainya cita-cita dan tujuan nasional

               b. Persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek
                 kehidupan nasional
       3. Tata laku (kondak)

    Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan
    lahiriah
    Tata laku batiniah
    Mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia
    Tata laku lahiriah
    Tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia



    ASAS-ASAS WAWASAN NUSANTARA

    Merupakan ketentuan atau kaedah dasar yang harus dipatuhi, dipelihara dan diciptakan. Asas wawasan
    nusantara terdiri dan mempunyai kepentingan yang sama, tujuan yang sama,
   keadilan/kejujuran/solidaritas/kerjasama/dan kesetiaan terhadap ikrar/kesepakatan bersama demi
   terpelihara kesatuan dan persatuan

   ARAH PANDAN WAWASAN NUSANTARA

   Arah pandang wawasan nusantara ada yang kedalam dan keluar.

         Yang bersifat kedalam

   Bertujuan menjamin perwujudan persatuan segenap aspek kehidupan nasional baik aspek alamiah,
   maupun aspek nasional



   KEDUDUKAN FUNGSI DAN TUJUAN WAWASAN NUSANTARA

   Kedudukan
a. wawasan Nusantara sebagai wawasan Internasional Indonesia merupakan ajaran yang diyakini
   oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyusutan dalam upaya mencapai dan mewujudkan
   kehidupan nasional dengan demikian wawasan nusantara menjadi landasan fungsional dalam
   menyelenggarakan kehidupan nasional
b. Wawasan nasional
   Dalam kehidupan nasional dapat dilihat dari stratifikasi sebagai berikut :
1. Pancasila sebagai falsafah ideology bangsa dan merupakan landasan ideal
2. UUD 45 sebagai landasan konstitusional negara berkedudukan, konstutisinal wawasan
   nusantara sebagai fisi nasional berkedudukan sebgai landasan fissional, ketahanan nasional
   sebagai landasan konsep nasional




   PENGERTIAN KETAHANAN NASIONAL

              Pertahanan nasional Indonesia adalah :

   Kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek nasional yang terintegrasi.

         Ketahanan nasional adalah

   Keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan ketahanan nasional untuk
   dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional

         Konsepsi katahanan nasional Indonesia
    Adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan nasional yang selaras dan seimbang,
    selaras secara seimbang serasi dan selaras dan seluruh aspek kehidupan



    ASAS-ASAS KETAHANAN NASIONAL

    Asas Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 45 dan wawasan
    Nusantara yang terdiri dari :

       1. Azaz kesejahteraan dan keamanan
       2. asas konfrensif (menyeluruh)
       3. asas mawas kedalam dan keluar
                    mawas kedalam

    bertujuan menumbuhkan hakekat, sifat dan kondisi kehidupan itu sendiri berdasarkan nilai-nilai
    kemandirian yang professional untuk meningkatkan kualitas derajat, kemandirian bangsa yang
    tangguh
    mawas keluar
    bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berpencar serta mengatasi dampak lingkungan
    strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan
    dunia internasional, kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional
    untuk memberi dampak nasional dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar

       4. asas kekeluargaan

    sifat ketahanan nasional Indonesia, ketahanan nasional yang terbentuk dari nilai-nilai yang
    terkandung dalam landasan dan asas yaitu :

              1.     mandiri
              2.     dinamis
              3.     wibawa
              4.     konsultasi dan kerjasama




    PENGARUH ASPEK NASIONAL TERHADAP KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARA

    Pengaruh aspek ideology negara
    Ideology adalah suatu sistim nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memotivasi, secara teoritis
    suatu ideology bersumber dari suatu falsafah dan merupakan pelaksanaan dari falsafah

    Ideology dunia

   liberalisme
    aliran pemikiran perseorangan (individualistic) menganjurkan bahwa negara adalah masyarakat
    hukum yang disusun atas kontrak individu semua individu di dalam masyarakat itu
    komunisme
    aliran pikiran golongan yang diajarkan oleh karl mark yang berawal dari kritik karl mark atas
    kehidupan sosial ekonomi masyarakaat, awal revolusi aliran ini beranggapan bahwa negara
    adalah susunan golongan atau kelas untuk menindas kelas lain, golongan ekonomi kuat
    menindas golongan ekonomi lemah, gol borjuis menindas golongan proletar karena itu karl
    mark menganjurkan agar kaum buruh mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan
    negara dari golongan kaya, kapitalis, borjuis agar kaum buruh dapat ganti berkuasa dan
    mengatur negara



    POLITIK DAN STRATEGIS NASIONAL

   PENGERTIAN POLITIK
   Politik secara etimologi berasal dari bahasa yunani “politea” yang asal katanya adalah polis berarti
   kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri yaitu negara dan tia berarti urusan, dalam bahasa Indonesia
   berarti politik dalam arti politis mempunyai makna kepentingan umum warga negara satu bangsa.
   Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan
   untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki.
   Politik dan policy memiliki hubungan yang erat dan timbal balik
 politik memberikan asas, cara, arah dan medannya
 policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas atau jalan dan arah tersebut sebaik-
   baiknya
   dalam bahasa Inggris politik adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan cara dan alat
   yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu
   sedangkan policy dalam bahasa Indonesia adalah sebagai kebijaksanaan, adalah dipergunakan
   sebagai pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu
   usaha, cita-cita atau tujuan yang dikehendaki
   politik secara umum
   proses penentuan tujuan negara dan cara pelaksanaannya
   pelaksanaan tujuan itu
   memerlukan kebijakan umum yang menyangkut pengaturan pembagian atau alokasi sumber-sumber yang
   ada, dengan demikian politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan,
   pengambilan keputusan, kebijakan dan diskusi atau alokasi sumber saja
a. negara
   negara merupakan satu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki suatu kekuasaan tertinggi
   yang ditaati oleh rakyatnya, boleh dikatakan negara merupakan satu bentuk masyarakat dan
   organisasi politik yang paling penting dalam suatu wilayah yang berdaulat
b. kekuasaan
   adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau
   kelompok lain sesuai dengan keinginannya, didalam politik yang perlu diperhatikan yaitu :
   bagaimana kekuasaan itu diperoleh, bagaimana mempertahankanya, dan bagaimana
   melaksanakannya.
c. pengambilan keputusan
   adalah aspek utama politik dalam pengambilan keputusan perlu diperhatikan siapa pengambil
   keputusan dan kepada siapa keputusan itu dibuat atau ditujukan jadi politik adalah pengambil
   keputusan melalui saran-saran umum, keputusan yang diambil menyangkut factor publik dari
   suatu negara
d. kebijakan umum
   kebijakan atau policy adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau kelompok
   politik dalam memilih tujuan dan cara mencapaui tujuan itu.
e. Distribusi
   adalah pembagian dan pengalokasian nilai nilai dalam masyarakat, mulai dalam masyarakat,
   sesuatu yang diinginkan dan penting, ia harus dibagi secara adil. Politik membicarakan
   bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat




   NOTE
       1. Dari mana asalnya bangsa Indonesia ?

   Dari hindia belanda ex : negara kamboja, cina, dll

       2. Nilai pancasila menurut Noto Negoro
              a. SNilai agama

   Sejak dulu manusia telah mengenal agama walaupun animisme

              b. Nilai kebudayaan.

   Menusia itu mempunyai cipta, rasa dan karsa dari tidak beradab ke beradab.

              c. Nilai adat istiadat

   Nilai yang dimulai dari suatu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan

       3. Asas warga negara ----- ius soli dan ius sanguinus
       4. Apakah warga negara ?

   Warga negara adalah sekelompok masyarakat yang mendiami sebuah negara yang
   mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam UU terhadap negara tersebut.

       5. Rakyat Indonesia adalah orang Indonesia Asli da orang keturunan yang ada di
          Indonesia yang diatur dalam UU
       6. Bagaimana hubungan warganegara dengan negara ?
    Dapat kita lihat pada Pasal 27 sampai dengan 34 UUD 45
    Pasal 27 (1)                  :     Warga negara dan pemerintah (negara) sama
             kedudukannya didalam hukum.
                   (2)                :     Warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
             yang layak.
                   (3)                :     Warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
             pembelaan negara.
    Pasal 28             :        Dalam pasal ini, pada masa sekarang sudah terlaksana
    tapi tidak terkontrol, pasal ini mengenai HAM dalam segala bidang.
    Pasal 29 (1)                  :     Negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan
               (2)                :      Menjamin warga negara untuk bebas memeluk agama
        menurut keyakinannya.
    Pasal 30             :       Warga negara berhak dan wajib bela negara.
    Pasal 31             :       Warga negara berhak mendapat pendidikan.

       7. Bangsa menurut soekarno

    Pengertian menurut soekarno harus melihat dulu pengertian suku bangsa yaitu “yang mempunyai ikatan
    batiniah antara seseorang dengan tanah airnya” dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
    pengertian bangsa adalah “mau bersatu dan dapat dipersatukan karena memiliki kesamaan”.
    Apa yang dapat dipersatukan ? yaitu nasib dan sepenanggungan.

       8. Isi KMB adalah :
               a. Belanda mangakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat secara de yure.
               b. Seluruh bekas hindia Belanda diserahkan pada RIS (timor-timor tidak jajahan
                   Belanda tapi Portugis)
       9. Organisasi adalah sekelompok orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama.
       10. Negara Indonesia diperoleh dengan :

a. Perjuangan fisik.
   Adanya pahlawan yang gugur membela negara.
b. Perjuangan non fisik
   Mendirikan pergerakan-pergerakan dimana kesempatan pada tanggal 17 agustus 1945 untuk
   memerdekakan negara. Kesempatan didapat karena sebelumnya terjadi perang Fisik.

       11. Asas naturisasi

    Warga negara asing yang dilindungi.

       12. Asas ius soli ---- kelahiran, asas ius sanguinus ----- keturunan.
       13. Warga negara adalah sekelompok manusia yang berada disuatu tempat menurut asas
           ius soli dan ius sanguinus.
       14. Abraham Lincoln
    Demokrasi     :      dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat
    Kekuasaan yang diberikan kepada penguasa itu dari rakyat. Dengan pernyataannya itu maka
    menyebabkan ia terbunuh dalam peristiwa slafery.
    Tanggan 12 tidak ada


     �@!�R� � � � � Umur yang minimal
                           Syarat ke dalam                                  Idah bagi Istri

                           (materil)                                        persetujuan wali
    Syarat perkawinan                                             Relatif               Tidak bertalian darah
                                                                        Ex.zinah

                                                                        Idah
                            Syarat ke luar                 Mendahului perkawinan       Pemberitahuan
                            (Formal)                                                    Izin
                                                                                         Pengumuman
                                                           Menyertai perkawinan         tata cara menurut agama
                                                                                         Dihadapan P3
                                                                                         Datang sendiri




    KETERANGAN SKEMA
    SYARAT PERKAWINAN KELUAR MATERIL ada 2 yaitu :
1. Syarat materi Mutlak
    Syarat ini berlaku untuk setiap perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang tertentu, Syarat-syarat tersebut antara
    lain adalah :
a. Dalam keadaan tidak kawin.
b. Persetujuan yang bebas (tidak kawin paksa)
c. Umur minimum
    BW                      :          Pria            =         18 tahun
                                       Wanita          =         15 tahun
    UU No.1 Th 1974             :        Laki-laki =         19 tahun
                                       Perempuan       =         16 tahun
d. Setelah liwatnya masa idah
   Menurut BW
              Masa idah bagi wanita adalah 30 hari
   Menurut PP No.9 tahun 1975
    Masa Idah Istri kematian suami 130 hari, wanita yang bercerai 90 hari
e. Persetujuan dari pihak ke 3 atau ibu-bapak terhadap yang belum cukup umur.
2. Syarat materil Relatif
     syarat yang hanya berlaku untuk perkawinan antar orang-orang yang tertentu saja. Syarat materil relatif tersebut
     antara lain :
a. Tidak adanya pertalian darah yang terlalu dekat.
b. Larangan perkawinan karena zinah (overspel) artinya orang yang berzina tidak boleh dikawinkan dengan lawan
     zinahnya (pasal 23 BW, tidak dipakai lagi)
c. Larangan untuk kawin kembali bekas suami istri sebelum masa idah berlalu.


     SYARAT PERKAWINAN KELUAR FORMIL ada 2 yaitu :
1. Syarat formal yang mendahului perkawinan
     Sebelum perkawinan berlangsung harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. Pemberitahuan kalau akan kawin pada P3, hal ini di atur dalam PP No.9 Tahun 1975 “pemberitahuan itu dilakukan
     sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebalum perkawinan dilangsungkan”
     Pemberitahuan dengan cara :
    lisan atau tertulis
    langsung atau diwakilkan
b. Adanya izin tertulis dari orang tua terhadap mereka yang belum mencapai umur 21 tahun, atau izin pengadilan kalau
     ada perbedaan antara orang tua.
c.   Pengumuman oleh P3 tentang akan dilangsungkan perkawinan, perkawinan dilangsungkan setelah 10 hari
     diumumkan.
2. Syarat formal yang menyertai Perkawinan
a. Tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agama
b. Perkawinan dilaksanakan dihadapan P3, dihadiri oleh 2 saksi
c. Kedua calon suami istri yang harus menghadap sendiri P3, serta menanda tangani akta perkawinan, demikian juga
     bagi saksi.


     PENCEGAHAN PERKAWINAN
     Adalah suatu upaya hukum yang dapat dipakai untuk menghalangi suatu perkawinan.
     Yang dapat mencegah suatu perkawinan adalah :
1. Para keluarga dalam garis keturunan yang lurus keatas dan kebawah
2. saudara
3. wali nikah
4. wali
5. peng-ampu atau kurator
6. suami atau istri salah satu pihak yang akan kawin.
     ALASAN UNTUK DAPAT MENCEGAH PERKAWINAN
1. Belum ada izin dari orang tua, sedang izin itu dibutuhkan
2. Seorang peng-ampu (kurator) berhak mencegah perkawinan orang yang diampunya sekiranya perkawinan itu akan
    mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya atau juga bagi yang bersangkutan.
3. Anak-anak dari yang akan kawin, dapat mencegah perkawinan orang tuanya yang baru
4. Jaksa atau penuntut umum berhak mencegah perkawinan kalau perkawinan itu melanggar UU atau ketertiban umum.
    Contoh :
    Poligami, izin belum ada tapi tetap dilaksanakan.
    HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENCEGAHAN PERKAWINAN
    Pencegahan perkawinan diajukan epada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan
    dengan memberitahu P3
    Perkawinan tidak boleh dilakukan selama pencegahan belum dicabut
    Pencegahan hanya dapat dicabut dengan keputusan pengadilan atau menarik kembali pencegahan itu pada
    pengadilan


    BATALNYA PERKAWINAN
    Apabila ketentuan dalam UU perkawinan tidak diindahkan maka akan timbullah akibat yang berupa kebatalan
    terhadap perkawinan itu, akibat dari kebataln itu ada 2 macam yaitu :
1. Batal karena hukum atau batal mutlak
    Kalau perkawinan itu dinyatakan batal mutlak maka perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi atau tidak pernah
    ada.
    Contoh :
    Lola nikah dengan Del dikota padang, kemudian Del kawin lagi dengan Nia dibandung dan punya anak, tanpa
    disangka anak dari del dan lola serta anak del dan nia berpacaran berpacaran dan nikah, kemudian ketahuan kalau
    mereka saudara sebapak, maka terhadap perkawinan mereka adalah batal mutlak
2. Batal relatif
    Pernyataan batal atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan.
    Suatu perkawinan dinyatakan batal relatif maka p[erkawinan itu dianggap batal semenjak dibatalkan sedangkan
    akibat-akibat yang timbul selama perkaw3inan itu berlangsung saat dibatalkan adalah sah


    PIHAK-PIHAK YANG DAPAT MEMAJUKAN PEMBATALAN DARI SUATU PERKAWINAN
1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri
2. suami atau istri
3. pejabat yang berwenang
4. pejabat yang ditunjuk berdasarkan pasal 16 ayat 2 UU No.1 tahun 1974


    ALASAN-ALASAN YANG BISA DIPAKAI UNTUK MEMINTA PERYATAAN BATAL DARI SUATU
    PERKAWINANA ADALAH :
1. Perkawinan dilangsungkan dimuka P3 yang tidak berwenang
2. Perkawinan itu dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah
3. Perkawinan dilakukan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi
4. Apabila perkawinan dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum
5. Apabila terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri
    Contoh :
    A nikah dengan b, kemudian nikah lagi dengan c, a mengaku bujang waktu akan menikah, setelah nikah c tahu kalau
    a ternyata sudah nikah maka c boleh menuntut batal perkawinan tersebut.
6. Tidak adanya kebebasan


    APABILA SUATU PERKAWINAN DINYATAKAN BATAL OLEH UU TELAH DITETAPKAN SEBAGAI
    BERIKUT :
1. Jika dari perkawinan itu telah melahirkan anak-anak, maka anak-anak itu tetap mempunyai kedudukan sebagai anak
    yang sah

    Belum selesai lanjutan ada di hal 13b tolong dilanjutkan



    QUIS
1. Mengapa Pasal 2 BW itu perlu ?
   Jawab       :      Untuk melindungi kepentingan si anak dalam kaitannya dengan hak waris atas harta bapaknya.
2. Kenapa UU No.1 Th 1974 dikatakan menganut asas monogamy lemah karena adanya sila ke I dari pancasila dan
    pasal 2 UU No. 1 Th 1974. Sedangkan BW tidak berdasarkan agama.




NOTE
1. Hukum atas benda IMMATERIAL (benda tidak berwujud) tidak ada diatur dalam BW, tapi dapat ditemukan dalam
    peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang itu.
   Contoh      :      Hak cipta.


    l0R �ke 1 � � � b-stops:list 1.0in 1.5in'>   ower dari pusat berasal dari residu power
    negara bagian, jadi kekuasaan pusat negara (pusat federal) berasal dari kekuasaan-kekuasaan
    negara bagian

b. Negara kesatuan
   UUD, Kewenangan berasal dari Pusat
   Kekuasaan dari daerah berasal dari pusat
B. SISTIM PEMERINTAHAN MENURUT SIFATNYA
 Hubungan bersifat HORIZONTAL : legislative, yudikatif, dan exekutif
   Yang paling berat adalah hubungan legislative dan exekutif
   Legislative di Indonesia :        parlemen----wakil rakyat
   Inggris         :      konggres yang merupakan kumpulan tokoh
           yang merupakan wakil.
 Hubungan yang bersifat VERTIKAL : Pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah

   SISTIM PEMERINTAHAN
1. Hubungan antara legislative dan exekutif ERAT maka akan melahirkan sistim pemerintahan
   KABINET PARLEMENTER. Jadi kabinet parlementer adalah kabinet yang berasal dari
   parlementer dan bertanggung jawab kepada parlemen
2. Hubungan antara legislative dengan exekutif tidak erat maka akan melahirkan sistim
   pemerintahan PRESIDENTIL.

            CIRI-CIRI PARLEMENTER
   1. Raja/ratu/PRESIDEN hanya sebagai kepala negara, tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
   roda pemerintahan disebut the king can do no wrong
2. exekutif bertanggung jawab kepada legislative, exekutif (mentri dan perdana mentrinya),
   legislative (para wakil rakyat yang duduk diparlemen)
 kalau sistim 2 partai
   ketua partai yang menang pemilu otomatis sebagai ketua formatur dari pembentukan kabinet
   dan juga sebagai perdana mentri
   dibuat foematur oleh raja, yang duduk dalam vormatur adalah tokoh2 yang berpengaruh,
   tokoh2 tersebut bisa saja dari anggota partai yang ada

3. dalam melaksanakan pemerintah, raja sebagai kepala negara, bila terjadi mosi tidak percaya
   oleh parlemen terhadapa kabinet raja punya 2 pilihan
 membubarkan kabinet (mengiyakan mosi tidak percaya)
 membubarkan parlemen

   KEUNTUNGAN SISTIM PEMERINTAHAN KABINET PARLEMENTER
   Persesuaian kehendak antara kabinet dan parlementer mudah didapat dalam menentukan
   kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan negara
   KELEMAHAN
   Kalau sering kabinet dibubarkan




   NOTE

1. Presiden mempunyai 2 kekuasaan dalam fungsi dan wewenangnya yaitu            :
     a. Fungsi dan wewenang sebagai kepala negara (raja)
     b. Fungsi dan wewenang sebagai kepala pemerintahan yaitu exekutif, melaksanakan yang
     diperintahkan UU yang dibuat oleh legislative (DPR).

2.   HAN atau HTUN adalah hukum yang mengatur bagaimana penyelenggaraan pemerintahan
     dipusat maupun di daerah dalam melaksanakan tugasnya.

3.   Quasi sistim pemerintahan di Indonesia memakai sistim pemerintahan Quasi antara sistim
     pemerintahan eropah kontinental dengan sistim pemerintahan anglo saxon.

4. Sistim Presidentil murni “mentri sepenuhnya hak Presiden”.
   Sistim Presidentil di Indonesia tidak murni karena dalam prakteknya mentri belum sepenuhnya
   hak Presiden.
   Jadi di Indonesia termasuk sistim pemerintahan Quasi Presidentil.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:104
posted:7/23/2012
language:Malay
pages:22