Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan by vanirvan

VIEWS: 408 PAGES: 24

									    Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
    HUKUM PERBURUHAN & NAKER

    ISTILAH & PENGERTIAN

    Perburuhan dapat kita artikan :

       1. Buruh

-   secara Yuridic (ilmiah)
    Setiap orang yang bekerja dengan orang lain dan mendapatkan upah
-   Secara Istilah
    Setiap orang yang bekerja sebagai pekerja dan mempunyai majikan dan sebagai buruh dia
    mendapatkan upah.


       2. Tenaga Kerja

    Pengertian secara yuridic adalah :
    Setiap orang yang mampu dan dibolehkan bekerja oleh Hukum (UU)
    Mampu menurut hukum adalah
    Usianya berkisar 18 tahun – 55 tahun dengan dasar dari factor fisik dan medisnya.
    Batasan2 tertentu bagi seseorang yang ingin bekerja tetapi masih berumur 14 tahun
    yaitu :
-    ada izin dari orang tuanya.
-    Ada izin dari walinya
    Dan bagi yang berumur dibawah 14 tahun dilarang bekerja


       3. Hukum

    Kumpulan peraturan yang mengikat dan mengandung sanksi bagi yang melanggarnya.

    Pengertian Hukum Perburuhan

       1. Versi Lama

    Sebagai himpunan yang mengatur setiap orang yang bekerja dibawah perintah orang lain dan
    mendapatkan upah


       2. Versi Baru

    Hukum Perburuhan = Hukum Ketenagakerjaan
    Himpunan peraturan yang mengatur tentang setiap orang yang mampu dan dibolehkan bekerja
    oleh UU dan Hukum.
Batasan Hukum Ketenaga kerjaan yaitu :
Bagan I




Keterangan :
Buruh :
Bahwa pengertian dari buruh ini adalah sangat sempit
Swa Pekerja
Orang yang bekerja dengan tanggung jawab dan mengandung resiko (ditanggung sendiri).




                 Bagan II
                    Buruh


                     Pekerja




                      Tenaga kerja

Keterangan :
Tenaga kerja yang sudah bekerja tersebut dibagi dua yaitu :

   1. Sudah bekerja
    Terbagi atas 2 yaitu :
-    Didalam hubungan kerja ( Buruh ) & (atasan)
-    Diluar hubungan kerja (swa pekerja) Belum bekerja
    Terbagi atas 2 yaitu :
-    Tidak bekerja Ex : Pengangguran
-    Akan bekerja     Ex : Magang (orang yang dipersiapkan/dilatih untuk diberi pelatihan yang
    dipersiapkan untuk bekerja.

    Perbedaan antara istilah karyawan dengan pegawai dibandingkan buruh adalah :
    Dalam arti mereka sama namun dalam kata ‘Pegawai’ dan ‘Karyawan’ hanya bahasanya yang
    halus.

    Apakah pegawai negeri sipil sama dengan buruh ?
-    Ya, karena PNS merupakan pegawai yang memiliki unsur2 yang terdapat di dalam unsur2
    buruh.
-    PNS dapat diatur oleh peraturan per-UU-an
-    PNS pada Zaman sekarang tidak dapat diatur oleh UU karena punya peraturan sendiri.
    Dimana peraturan ini adalah akibat dari politik HAM.

    PRT (Pembantu Rumah Tangga) Yaitu :
-    Termasuk kepada perburuhan
-    Boleh/Dapat diberlakukan hukum perburuhan
-    Ya / dapat dimasukkan dalam hukum tenaga kerja.
-    Belum terlindungi oleh hukum karena belum lengkapnya peraturan yang mengatur dan butanya
    pekerja tentang hukum.

   Posisi Buruh dan Majikan
 Secara yuridis : sama / setara karena diikat dalam satu perjanjian yaitu bersifat privat ,
   hukumnya mengatur
 Secara sosial Ekonomi :
   Secara sosial : tidak mempunyai kedudukan yang sama
      - Majikan --------- Orang yang dipandang di masyarakat
      - Buruh ----------- Orang yang dipandang di masyarakat
   Secara ekonomi :
-  Majikan --------- Orang yang punya kekayaan / harta benda
-  Buruh ----------- Orang yang tidak punya kekayaan / harta benda

    buruh dan majikan tidak setara, jadi perlu pemerintah / negara untuk ikut campur tangan dalam
    bentuk mengeluarkan aturan yang sifatnya memaksa yaitu memaksa dalam bidang pidana,
    yaitu adanya sanksi (sanksi pidana ataupun denda), yang diberikan maka oleh sebab itu maka
    disebutlah hukum publik (Public recht telijk)

                                   Sejarah Perburuhan & Naker
    Terbagi atas 2 Zaman yaitu :


       1. Zaman Sebelum kemerdekaan RI

    Pada zaman ini perburuhan dan tenaga kerja terbagi atas 4 bagian :
              a. Perbudakan

    Pada zaman ini tenaga kerja di Ind dianggap sebagai perbudakan, karena pada zaman ini
    perbudakan ini dapat diperjual belikan dan menjadi tradisi atau warisan dari orang tua mereka.


              b. Kerja Rodi

    Pada kerja ini mereka mempunyai kewajiban untuk bekerja tapi tidak memperoleh hak mereka
    seperti upah


              c. Poenali Saoctie

    Ada nya perjanjian kerja antara seseorang dengan majikan namun apabila kita sudah terikat
    kita harus mengikuti kemauan majikan dan apabila kita ingkar janji maka majikan dapat
    bertindak semau mereka.


              d. Romusa (kerja paksa)

    Pada kerja paksa ini mereka mempunyai kewajiban untuk bekerja sesuai kemauan majikan
    namun hak mereka tidak sepenuhnya mereka peroleh.


       2. Zaman sesudah kemerdekaan

    Setelah kemerdekaan Indonesia, masalah perburuhan dan tenaga kerja mulai ditata dan
    dibentuk, hal ini dapat di lihat pada Dasar Hukumnya Yaitu Pasal 27 dan pasal 28 UUD 45,
    Maka pasal ini merupakan Sumber hukum perburuhan & tenaga kerja dan dikembangkan
    menjadi UU No 13 Tahun 2003 yang isinya mengenai :
-    Hubungan Majikan dan Buruh
-    Bagaimana cara perjanjian dalam ikatan kerja
-    Dst

                                     Sifat & Hakekat Naker
   Sifat dari hukum naker yaitu :
a. Bersifat hukum privat (Privat Rechtelijk)
   Karena posisi hukum disini mengatur hubungan orang perorangan/antar orang dengan orang
   lain
   Ex : Jual beli, sewa menyewa
   Pada awalnya hukum perburuhan adalah hukum privat yaitu :
   Kedudukan antara buruh & majikan punya kedudukan yang sama tapi dalam prakteknya buruh
   & majikan tidak sama, majikan diatas dan buruh di bawah, karena itu dalam hal posisi tawar
   menawar tidak seimbang.

b. Bersifat hukum Publik (Publik Rechttelijk)
   Yaitu : Hukum yang bersifat melindungi dan membatasi, oleh Negara terhadap warga Negara.
    Hukum public disini mempunyai posisi dalam hal bidang social ekonomi dalam hal : campur
    tangan, melindungi, aturan memaksa.

    Sebagaimana kita ketahui dalam hal majikan dan buruh posisi mereka tidak seimbang maka
    dengan posisi ini maka Hukum Privat tidak dapat di pertahankan , namun hal ini tetap ada,
    namun dengan adanya ketidak seimbangan maka diperlukan hukum public. Dikeluarkannya
    hukum public karena sifat yang mendasar ( UU No 1 / 1970 .. Ke 3 ) sedangkan hukum Privat
    mengatur ( UU No 21 / 1954 Tentang perjanjian bebas ).
                     Perbandingan Antara hukum Publik dengan Hukum Privat
    Hukum Publik
    Apabila hukum Publik tinggi maka tidak akan mungkin pihak yang dibawah dapat berkuasa
    terhadap pihak yang diatas.

    Hukum Privat
    Apabila hukum Privat lebih tinggi maka akan ada tindakan semena2 oleh majikan terhadap
    buruhnya.

    Maka kuota antara hukum Privat & Hukum Publik tsb adalah :
    ‘Adanya keseimbangan’
    Namun keseimbangan dapat dikatakan ia akan bergeser sesuai dengan keadaan yang
    dibutuhkan.
    Ex : Walaupun seorang buruh tidak mempunyai pendidikan yang tinggi namun dalam hal
    pemberian upah majikan harus memberikan upah yang layak.

   HAKEKAT
   Berupa:
 melindungi buruh yang posisinya tidak menguntungkan pada waktu berhadapan dengan
   majikan.
 Melindungi buruh yang dalam keadaan lemah

    Tujuan / Target Yaitu :
-    Membebaskan manusia Indonesia dalam perbudakan.
-    Membebaskan penduduk Indonesia dari kerja paksa , namun sampai saat ini masih ada.
-    Membebaskan buruh Indonesia dari ‘Pumale gansi’
    Pumale gansi adalah sanksi pidana yang diberikan kepada buruh seperti : penjara dalam
    zaman ini yang dimaksud adalah membebaskan buruh Indonesia dari ketakutan kehilangan
    pekerjaan.
-    Memberikan pada buruh kedudukan ekonomi yang layak dan kedudukan hukum yang
    seimbang artinya buruh mendapatkan tempet yang layak didepan hukum.


                                        SUMBER HUKUM

       1. Hukum tertulis

    Ex : UU No 13 Tentang Tenaga Kerja
    Namun UU nasional ditambah dengan UU colonial yang terbagi atas 2 yaitu :
-   BW (KUHPer)
    Buku III Bab 74 Pasal1601 tentang perjanjian melakukan pekerjaan
-   WvK (KUHD)
       Buku ke II Bab IV pasal 1603
       Pasal 395 – 452 tentang penjaminan kerja ….


          2. Hukum Tidak Tertulis

       Yaitu kebiasaan
       Ex : yaitu pada THR 1956 P4P
       PRT (kasus) thn 1956 (P4P) penyelesaiannya dengan menggunakan hk. adat
       Keseimbangan antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis ‘sangatlah seimbang ‘ antara
       keduanya.


          3. Traktat

       Perjanjian tenaga kerja Internasional
       Terdiri atas 2 bagian :
       Bilateral
       Perjanjian yang terdiri atas 2 negara
       Multilateral
       Perjanjian internasional yang terdiri dari beberapa Negara.
       Dari Traktat ini timbullah konvensi yaitu kesepakatan bersama dan menimbulkan UU yang
       sangat perlu di ratifikasi ( Disahkan ) dari hal ini terdapat :
   -   UU
       Yang berasal dari hasil konfensi
   -   UU Baru
       Dimana UU ini juga berasala dari UU hasil konvensi namun tidak langsung, inilah yang menjadi
       UU Nasional.

4. Putusan Badan Peradilan
       Badan Peradilan ini mempunyai badan peradilan khusus yang disebut dengan P4P
       yaitu dimana hasil dari keputusan tersebut dapat di jadikan sebagai acuan dalam
       Permasalahan Yang sama yang disebut Yurisprudensi.
       Pada Saat ini ada 2 peradilan di Indonesia yaitu :
   -    P4P dan P4D
   -    PHI (Peradilan Hubungna Industri)


          5. Perjanjian

      Perjanjian ini di bagi atas :
   a. Perjajnjian kerja.
      Dalam perjanjian ini yang paling pokok adalah adanya kata sepakat.
   b. Perjanjian Majikan
      Perjanjian ynag dikeluarkan secara sepihak oleh majikan.
   c. Perjanjian perburuhan
      Perjanjian yang dilahirkan oleh buruh secara bersama2 dan secara kolektif untuk mendapatkan
      keinginan buruh itu sendiri.
   Subjek & Objek Hukum Perburuhan
   Subjek Dari Hukum perburuhan Yaitu :
-   Buruh
   Mereka yang bekerja pada majikan dengan mengharapkan upah.
   Masa sebelum kemerdekaan buruh terbagi atas 2 yaitu :
1. Buruh Halus ( White colour )
2. Buruh Kasar ( Black Colour )
   Setelah kemerdekaan sudah tidak ada lagi perbedaan tersebut sebagai buktinya :
 UU No 22 Th 1957
   Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
   Pasal 1
   Buruh adalah setiap orang yang bekerja pada majikan atau perusahaan dengan menerima
   upah.

     Setelah kemerdekaan buruh telah mendapatkan upah / haknya dan tidak ada lagi
     pengelompokan buruh. Karena Buruh berada di pihak yang lemah maka didirikan Perserikatan
     Buruh / Pekerja yang disingkat SPSI yang merupakan suatu organisasi yang berfungsi sebagai
     pelindung hak2 buruh dari kesewenang-wenangan, meningkatkan derajat dan martabat buruh,
     meningkatkan tanggung jawab buruh dalam usaha2 perubahan.

-     Majikan
     Setiap orang / perusahaan yang mempekerjakan seseorang dalam hubungan kerja dengan
     kewajiban antara lain :
     memberi upah,
     Memberi tunjangan
     Melindungi pekerja.
     Majikan/perusahaan juga mempunyai organisasi yang semata2 bertujuan tekhnis yaitu
     bagaimana cara mengelola perusahaan yang sejenis.

     Menurut Imam Supomo
     Serikat majikan sebenarnya tidak perlu tapi serikat pekerja tersebut berfungsi sebagai ‘tekhnis
     dari suatu perjanjian’.
     Jadi tujuan serikat majikan yaitu :
     Untuk memudahkan perusahaan2 menetapkan tehknisnya atau kebijakannya dalam membuat
     perjanjian.
     Untuk membuat aturan2 yang sejenis dengan perusahaan yang sama.
     Hak buruh merupakan kewajiban dari majikan dan kewajiban buruh merupakan hak dari
     majikan. Maka antara buruh dan majikan tidak dapat dipisahkan karena mereka saling
     membutuhkan.

                                   PENEMPATAN TENAGA KERJA
     Penempatan tenaga kerja ini diatur pada pasal 21 untuk yang mana dapat kita lihat pada sisi :

I.   Pengangguran
     Orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan.
     Sesuai Pasal 27 (2) UUD 1945 cita2 negara yaitu

        1. adany pekerjaan bagi pengangguran
        2. dari bekerja tersebut maka akan dapat kehidupan yang layak
        3. namun sebelum hiduplayak harus mendapatkan cukup penghasilan.
      Pada tahun 1998 terjadilah krisis moneter dimana + 40 Juta orang banyaknya pengangguran
      menjadi lebih +80 juta orang.

      Pengertian pengangguran dapat dibedakan atas 2 yaitu :

         1. secara sempit (pasal 21 UU tenaga kerja)

      Orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan


         2. Secara luas (pasal 27 ayat 2 UUD’45) yaitu :

      -orang yang tidak bekerja, tidak punya penghasilan dan tidak hidup layak
      -orang yang bekerja setengah pengangguran
       Ex : bekerja hanya 2 jam
      -orang yang bekerja tapi tidak mencukupi penghasilan
      -orang yang bekerja tapi tidak sesuai dengan keahliannya

      Ukuran hidup layak yaitu :
      UMR
      -kehidupan fisik manusia ini baru 70% memenuhi kebutuhan fisiknya :
             *sandang
             *pangan
             *papan
      -Kehidupan hidup minimal ini dikatakan upah yang layak apabila sudah memenuhi 70 %   dari
      kebutuhan :
             *fisik
             *non fisik


      Penyebab pengangguran yaitu :

         1. Kurangnya kemampuan kerja
         2. Adanya krisis moneter
         3. Tidak sesuai keahlian dengan posisi kerja seseorang yang dibutuhkan


II.   TKA ( tenaga kerja asing )
       Berdasarkan pasal 42 UU tenaga kerja dan UU No 3 / 1998 yang mengatur ttg TKA ini
       menyatakan seseorang tenaga kerja asing harus mempunyai unsure/prosedur dalam
       mendapatkan izin.

      Prosedur TKA ini yaitu :

         a. mendapatkan izin tenaga kerja melalui dinas

      *perhubungan yang melewati suatu kelompok2 yaitu
      buruh (spsi)
      Majikan (apindo)
    Pihak2 lain
    *Dalam prosedur TKA ini harus memperhatikan :
    Pasar kerja
    Posisi penting
    Rencana kerja

       b. Izin yang diberikan mentri tersebut mempunyai :

    *Batas waktu tertentu dan mungkin saja dapat diperpanjang
     Ex     :      selama 2 tahun
                  Selama 5 tahun
       *izin yang diberikan tersebut harus mempunyai syarat2 tertentu :

    Apabila hak ini diindahkan/tidak dipatuhi maka ada sangasi yang diberikan yaitu : apabila izin
    tidak ada / tanpa izin, melanggar syarat2 maka akan dapat dipidana.

                                         HUBUNGAN KERJA
                                        (HUBUNGAN HUKUM)
   Hubungan adalah hubungan antara buruh dengan majikan yang objeknya adalah bekerja.
   Alasan adanya hubungan kerja yaitu :
 Hubungan kerja muncul karena 2 yaitu
o Adanya kehendak buruh
o Adanya kehendak majikan
 Agar ada hubungan kerja ini maka faktor yang sangat penting yaitu adanya kesesuaian antara
   kehendak buruh dan kehendak majikan
 Maka dengan adanya kesesuaian ini maka timbullah kesepakatan
 Setelah hubungan kerja terjadi kesepakatan maka timbullah perjanjian kerja
 Dari perjanjian kerja ini maka timbullah hubungan kerja
 Dari hubungan kerja maka timbullah hak dan kewajiban
 Maka dari timbul hak dan kewajiban akan timbul akibat hukum
   Ciri-ciri/unsur-unsur dari hubungan kerja yaitu :
 Buruh adalah orang yang bekerja di bawah perintah orang lain yang terdiri antara :
 Hubungan ordonansi
 Hubungan atasan dengan bawahan
 Objeknya yaitu pekerjaan
 Adanya imbalan yang diterima buruh atas pekerjaan yang disebut dengan upah.
   Contoh dari ciri-ciri/unsur-unsur hubungan kerja yaitu :
 UU atau diluar UU
 Hubungan direktur dengan pasien
 Hubungan pengacara dengan klien
 Hubungan notaris dengan klien
   Ex : Hubungan antara kontraktor RS  RSAM
   Hubungan ini disebut perjanjian pemborongan pekerjaan.

   Hubungan lain
    Ex : Pemilik sawah  dengan yang membantu
    Pemilik tanah  dengan yang menggarap

    Hubungan bagi hasil (sesuai dengan UU No. 2/1996)
Pemilik tanah  dengan yang mengoperasikan




                                 Jawaban Soal Mid
1. Pengertian Hukum dan Tenaga Kerja
   Ketenagakerjaan adalah sebagai setiap orang yang mampu dan dibolehkan bekerja sesuai fisik
   dan usianya dan dibolehkan oleh perundang-undangan untuk melakukan pekerjaan.
   Hukum adalah aturan yang mengikat dan mempunyai sanksi yang terdiri dari hukum yang
   tertulis dan tidak tertulis.
   Jadi hukum ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu dan dibolehkan bekerja
   serta ada hukum yang mengaturnya dalam perundang-undangan.
2. Kaitan istilah antara tenaga kerja, pekerja, buruh

                                                   TK

                                              Tidak bekerja

                                              Sudah bekerja

                                      Tidak sama sekali  penganggur

    Akan bekerja  magang

    Di dalam hub. kerja (Buruh)

    Di luar hub. kerja (swapekerja)

                                                 Pekerja




3. Sebutkan sifat dari hukum ketenagakerjaan
a. Hukum privat

                                              Adanya Buruh

                                             Adanya Majikan

                                          Adanya kesamaan hak

                                          Adanya perjanjian kerja
b. Hukum publik

                                            Buruh

                                           Majikan

                               Adanya kesenjangan sosial ekonomi




   Adanya perlindungan
   Bersifat/adanya aturan memaksa sanksi pidana.
4. Kedudukan Konvensi
   Konvensi yaitu kesepakatan bersama dan menimbulkan UU yang dalam prosesnya diperlukan
   ratifikasi (disahkan).
   Dari hal ini terdapat :
  UU berasal dari konvensi yang bukan sumber hukum langsung
  UU baru
   Yang berasal dari UU hasil konvensi dan tidak langsung, namun inilah yang menjadi sumber
   hukum baru.
5. Arti dari pasal 27 (2) UUD 1945 (pengangguran)
   Yaitu :
  Orang yang tidak bekerja, tidak punya penghasilan dan tidak hidup layak
  Orang bekerja setengah menganggur
  Orang bekerja tidak sesuai keahlian
  Orang bekerja tidak dapat penghasilan

6. Hubungan kerja arti perintah :
   Suatu yang harus dipatuhi oleh seorang buruh di bawah perintah seorang majikan tanpa
   adanya perintah hubungan kerja tidak akan berlangsung.
7. Jelaskan sejak kapan lahir hukum perburuhan dan naker
   Ada 3 fase yaitu :
  Perbudakan  belum dikatakan hukum perburuhan dan naker
  Kerja paksa  belum dikatakan hukum perburuhan dan naker
   Pumale sanksi  disini sudah mulai karena sudah terpenuhinya unsur-unsur dari perburuhan
   dan naker. Maka pada fase inilah dimulai karena sudah ada buruh dan majikan pada tahun
   1872.
8. Nama organisasi perburuhan
   Organisasi serikat buruh berasal dari : FSBI  SPSI lalu  berubah menjadi FSPSI  lalu
   kembali menjadi SPSI.

                                        PERJANJIAN KERJA

   Diatur pada pasal 1601 KUHPerdata yang dikenal dengan Persetujuan Perburuhan. Disini
   dapat arti perjanjian kerja yaitu : “Suatu perjanjian dimana seorang buruh mengikatkan diri kerja
   pada majikan serta mendapatkan upah.”
   Unsur-unsur/ciri-ciri perjanjian kerja :
 Bersifat individu dan tidak dapat dipisahkan (dialihkan).
   Bersifat individu yaitu : sangat mendekat/menyangkut pada pribadi buruh.
   Ex : Si A (buruh) bekerja pada seorang majikan, mengadakan perjanjian kerja selama 2 tahun.
   Namun perjanjian kerja ini tidak dapat dipindahkan kepada orang lain apabila sebelum 2 tahun
   si A ingin dipindahkan kepada si B.
 Adanya perintah
 Adanya objek yaitu pekerjaan
 Adanya imbalan yang diterima buruh dari majikan berupa upah
 Adanya waktu/batas waktu penentu dalam perjanjian kerja
   Perjanjian kerja ini terbentuk atas 2 yaitu :
 Berbentuk lisan
 Berbentuk tulisan yaitu :
 Akta bawah tangan
 Akta otentik
   Perjanjian kerja ini dapat dibedakan atas 2 dalam waktu yaitu :
 Waktu tertentu (wajib tertulis – pasal 57 UUTK)
   Waktunya ditentukan batas waktu kerja
 Waktu tidak tertentu
   Syarat sahnya perjanjian kerja yaitu terdapat dalam pasal 52 UUTK dan pasal 1320
   KUHPerdata yang terdapat 4 syarat sahnya perjanjian kerja :
 Perjanjian kerja itu lahir karena adanya kesepakatan-kesepakatan lahir atas 2 yaitu :
 Diam-diam yaitu perjanjian disetujui dengan anggukan misalnya.
 Tegas yaitu :
 Dengan lisan
 Dengan tertulis yaitu :
o Menulis
o Akta
o Otentik
   Dalam kesepakatan adanya kesepakatan tidak murni yaitu :
o Paksaan yaitu paksaan yang terdapat/diperoleh dari pihak lain
o Keliru yaitu adanya kekeliruan pada seseorang apabila keadaan yang terlihat tidak sama dengan
   keadaan aslinya
o Penipuan yaitu pihak lawan memberikan info yang tidak benar tentang sesuatu produk/pekerjaan
   Kesepakatan tidak murni ini dapat diselesaikan dengan cara dibatalkan (venmetigbaar).
   Perjanjian itu akan dilaksanakan terus sampai ada pembatalan.
 Cakap/dewasa (menurut BW 21 tahun dan UUTK 18 tahun)
   Apabila syarat kedua ini tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan oleh walinya, orang tuanya atau
   kuratornya.
 Ada hal tertentu sebagai objek yaitu pekerjaan
 Tersebab/kausa yang halal.
   Tidak halal :
 Karena hkum mengatur (bertentangan)
 Kesusilaan (bertentangan)
 Bertentangan dengan ketertiban umum
   Batal demi hukum yaitu :
 Perjanjian tidak lahir
 Tidak ada hak dan kewajiban

     Perlindungan Tenaga Kerja (Jaminan Sosial)
     Latar belakang lahirnya Tenaga Kerja menurut UU No. 13 tahun 2003 melihat latar belakang
     lahirnya pekerja. Dalam pekerjaan ada yang memfaktorkan lahirnya jaminan-jaminan kesehatan
     pekerja yaitu :
     Jamsos (jaminan sosial)
     Asuransi Tenaga Kerja (As-Tek)

     Latar Belakang Jaminan Tenaga Kerja
     Pada abad ke 19 di Eropa pada masyarakat yang miskin dapatnya jaminan/bantuan dari
     pemerintah. Dari hal ini makin berkembang pada tenaga kerja ini harus mempunyai tabungan
     dari sebagian gajinya. Namun ini tidak efisien sehingga timbul ide bahwa potongan dari jaminan
     ini diambil dari dana perusahaan.
     Asuransi dari perusahaan ini makin berkembang, maka timbullah asuransi tenaga kerja yang
     terbagi atas :

           Asuransi jiwa
           Asuransi badan

     Perlindungan tenaga kerja ini terbagi atas :
    Perlindungan ekonomis
     Perlindungan yang diberikan kepada pekerja di bidang pemenuhan kebutuhan hidupnya.
    Perlindungan psikologis
     Perlindungan yang diberikan kepada pekerja di bidang kejiwaan, kenyamanan, ketentraman.
     Astek dan Jamsos sangat dipengaruhi oleh :
o   Lamanya hubungan kerja seorang pekerja
o   Dipengaruhi dari posisinya dalam bekerja
     Perbedaan pekerja pria dengan pekerja wanita :
o   Wanita dilarang untuk bekerja di pertimbangan
o   Adanya cuti menstruasi
o   Adanya cuti melahirkan
o   Adanya cuti mengandung

     Syarat formil (tertulis) dalam perjanjian kerja yaitu :
                                             PERJANJIAN KERJA

     Identitas      : ………………….
                     ………………….
     Isi ………….       Jenis pekerjaan
                     Upah
                     Lamanya
                     Hal-hal lain (istirahat) dsb
                                                                           Bukittinggi, 28 Juni 2007
                        P1                                      P2
                        Ttd                                    Ttd
                      Pekerja                                 Majikan

      Jadi syarat formilnya yaitu
o   Identitas
o   Isi : jenis pekerjaan, upah, lamanya, hal-hal lain
o   Tempat diadakan perjanjian
o   Tanda tangan para 2 pihak

                                        PERJANJIAN PERBURUHAN
     Identitas       ………………….
                     ………………….
     Isi             ………….
                     …………
                     …………
                                                                           Bukittinggi, 28 Juni 2007
                        P1                                      P2
                        Ttd                                     Ttd
                      Pekerja                                 Majikan
     Peraturan majikan/peraturan perusahaan yaitu
     Dibuat sepihak oleh majikan
     Harus disetujui oleh buruh
     Buruh mendapatkan salinan perjanjian tersebut
     Perjanjian/peraturan majikan harus ditempelkan di tempat umum
     Disampaikan kepada Disnaker perjanjian kerja tersebut/sesuai UUTK pasal 108 bahwa
     peraturan kerja tersebut harus disahkan oleh pejabat yang ditunjuk (menteri)
     Jika ada perubahan, perjanjian dikembalikan kembali untuk disahkan oleh pejabat yang
     ditunjuk.

     Perjanjian Perburuhan
     Perjanjian perburuhan yaitu suatu perjanjian antara serikat-serikat buruh yang berhadapan
     dengan kumpulan-kumpulan perjanjian.
     Perjanjian perburuhan ini diatur pada pasal 1601 KUHPer UU No. 21/19…. yang dikenal
     dengan KKB (Kesepakatan Kerja Bersama). Pada pasal 116 UUTK dikenal dengan PKK.
     Pada perjanjian perburuhan ini terdapat subjeknya yaitu :
    Serikat buruh/serikat-serikat buruh yang terdaftar
    Majikan/perkumpulan majikan yang berbadan hukum
     Pada perjanjian perburuhan ini terdapat pula objeknya yaitu :
    Adanya syarat-syarat
     Syarat materil perjanjian perburuhan ada 3 yaitu :
    Tidak boleh menolak atau menerima buruh tertentu saja
    Tidak boleh buruh bekerja pada majikan tertentu saja
    Perjanjian perburuhan tidak boleh bertentangan dengan :
 Hukum yang memaksa
 Ketertiban umum
 Kesusilaan

     Sedangkan syarat formil perjanjian perburuhan yaitu :
   Identitas para pihak
   Alamat
   Isi : apa saja yang disepakati/perjanjian kerja
   Tempat dimana dibuat
   Tanggal
   Ditandatangani para pihak.
     Jangka waktu perjanjian perburuhan yaitu berlaku dalam 2 tahun dan dapat diperpanjang 1
     tahun.
     Kekuatan mengikat dari perjanjian perburuhan yaitu :
o   Mengikat para pihak yang membuatnya yaitu :
   Serikat buruh/serikat-serikat buruh
   Majikan/serikat majikan
o   Mengikat pihak ketiga (III) yaitu buruh itu sendiri yaitu seperti
   Buruh, majikan, serikat buruh
   Buruh, majikan, serikat buruh yang baru masuk dalam kumpulan majikan/ serikat-serikat buruh
     yang telah mengikatkan perjanjian
   Buruh, majikan, serikat buruh yang keluar dari kumpulan majikan/serikat-serikat buruh
   Buruh, majikan, serikat buruh yang dibubarkan dari kumpulan majikan/ serikat-serikat buruh.

   Hubungan antara perjanjian kerja dengan perjanjian perburuhan adalah bahwa perjanjian
   perburuhan adalah perjanjian induk dari perjanjian kerja.
   Perbedaan antara perjanjian perburuhan dengan perjanjikan kerja yaitu :
    Perjanjian kerja subjeknya :
o Buruh     Perorangan
o Majikan

   Perjanjian perburuhan subjeknya :
o Buruh Kolektif
o Serikat buruh/SSB
o Majikan/PM
 Perjanjian kerja objeknya untuk melakukan pekerjaan, sedangkan perjanjian perburuhan
   objeknya syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian kerja.
 Perjanjian kerja dapat dibuat kapan saja/sewaktu-waktu, sedangkan perjanjian perburuhan dapat
   dibuat pada waktu tertentu/yang ditentukan
 Perjanjian kerja dibuat ketika akan bekerja/sebelum bekerja, sedangkan perjanjian perburuhan
   dapat dibuat setelah bekerja.

   Fungsi Perjanjian Kerja :
 Memudahkan kita membuat perjanjian kerja
 Untuk mengatasi tidak lengkapnya perundang-undangan. Ex : Tentang uang pension dalam
   perusahaan swasta
   Dimana kita temukan hak dan kewajiban ?
   Hak dan kewajiban dapat ditemukan pada :
 Perjanjian kerja
 Peraturan majikan (peraturan perusahaan)
    Perjanjian perburuhan
    Perundang-undangan
    Kebiasaan
    Kepatutan

     Cara berakhirnya hubungan kerja (PHK) yaitu :
   Berakhirnya dengan otomatis setelah masa perjanjian berakhir
   Buruh dapat meminta berhenti (pasal 1801 BW)
   Majikan dapat memberhentikan buruh
   Putusan hakim / pengadilan untuk memberhentikan buruh

     Secara praktek no. 4 sudah tidak ada lagi karena pengadilan sudah tidak berwenang lagi
     mengadilinya.

     Pengaturannya :
     UU No. 12 tahun 1964 tentang PHK di perusahaan swasta kemudian diganti dengan UU No. 13
     tahun 2003 pasal 150 dst tentang PHK.

     Yang diatur didalam UU tersebut adalah yang no. 3 yaitu majikan, karena pada prinsipnya yang
     terjadi itu dilapangan sedangkan untuk yang no. 1 dan no. 2 jarang sekali terjadi.

     Ad.1. Demi hukum (otomatis)
     Ex.:   - waktu tertentu --- habis kontrak
-    sampai selesai pekerjaan sesuai perjanjian
-    meninggalnya buruh maka akan berakhir juga secara otomatis

     waktu berakhirnya pekerjaan lalu meninggal buruh, maka majikanlah yang akan mengakhiri
     melalui surat, kalau majikan yang meninggal maka buruh dilaihkan kepada orang lain/ahli
     warisnya.

     Ad.2. Oleh buruh
     Ex.:     - untuk perjanjian waktu tertentu/tidak tertentu bisa mengakhiri kerja dengan syarat
     persyaratan dan adanya tenggang waktu kapan akan mengakhirinya.
-     masa percobaan
-     alasan yang mendesak (1603 KUHPer) tanpa persetujuan
     ad.3. Oleh majikan
         prosedur PHK :

        1. harus menghindarkan PHK dengan memberikan peringatan – peringatan dst, harus ada
           tahap – tahap yang harus dilalui supaya tidak terjadi PHK, kalau juga tidak mampu,
           maka :
        2. merundingkan dengan ybs dengan mempertemukan hasil perundingan jika gagal maka :
        3. minta izin kepada UU lama yaitu:

-      yang lama UU No. 12/1964,P4 (Panitia Penyelesaian Perburuhan baik dipusat maupun
     didaerah
-     yang baru LPPHI- PHI pasal 150 UUTK.

     Kalau PHK tidak dimintakan izin ? maka akan batal demi hukum
Semuanya harus diajukan secara tertulis tentang upaya yang dilakukan dan alasan yang harus
diberikan, kalau tidak dilakukan maka izin tidak diizinkan PHK.

Adakah PHK yang dilarang UU ?

   1. Karena buruh sakis, maksimal 1 tahun dan bulan ke 13 boleh di PHK dan pemberian
        hak juga dibatasi
   2.   ibadah, ex. Pergi haji
   3.   keanggotaan dalam serikat buruh
   4.   melaporkan/mengadukan majikan
   5.   perbedaan – perbedaan golonga, jenis kelamin, agama, dst.


Dalam UU baru ditambahkan :

   6. Buruh menikah
   7. buruh hamil
   8. buruh melahirkan
   9. buruh mempunyai hubungan darah, kerabat dengan buruh lain
   10. buruh cacat


PHK maka yang tidak perlu izin/penetapan ?

   1.   PHK yang disetujui oleh buruh
   2.   buruh dalam masa percobaan
   3.   buruh yang dipensiunkan karena berdasarkan umur siburuh
   4.   buruh yang diberhentikan karena meninggal dunia.


Kewajiban yang akan diterima oleh buruh :

   1. uang pesangon
   2. uang jasa
   3. uang ganti kerugian dalam bentuk cuti yang tidak diambil, termasuk penggantian biaya
        pulang kampung


                              PERSELISIHAN PERBURUHAN
UU Lama : Perselisihan Perburuhan U No. 22 tahun 1957 tentang PPP
UU baru : perselisihan hubungan industrial UU no. 2 tahun 2004 tentang PPHI

UU lama dengan UU baru terlihat dari:

   1. Subjek

   Lama : pertentangan antara serikat buruh dan majikan
        Baru : perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan antara :
    -       buruh/serikat buruh
    -       pengusaha/gabungan pengusaha

        2. Objeknya

        Lama :
-    hubungan kerja ----- isi dari perjanjian kerja
-    syarat kerja
-    keadaan perburuhan ----- si B merasa berhak kalau sedang haid dapat cuti
    Baru :
-    hak
-    kepentingan
-    PHK
-    Pertentangan antar serikat buruh
    Jadi, perselisihan perburuhan yaitu pertentangan antara SB/SSB vs M/PM ,mengenai :
-    Syarat – syarat kerja
-    Hubungan kerja
-    Keadaan perburuhan

    Perbedaan Subjek :

        1. UU lama ------- SB/ kelompok buruh/SSB
        2. UU baru -------- buruh secara perseorangan berselisih dengan majikan

       Perselisihan secara luas dibagi 2 yaitu :
-   Kolektif - perselisihan perburuhan
-   Perorangan - pemutusan hubungan kerja

                              AKIBAT PERSELISIHAN PERBURUHAN
    Yaitu :

        1. Mogok (strike)

        Dalam arti yuridis,
-    buruh secara bersama – sama menghentikan jalannya pekerjaan
-    buruh secara bersama – sama memperlambat jalannya pekerjaan
    yang tujuannya untuk menekan majikan :
    ex.: minta naik upah/gaji
        minta naik tunjangan
        mogok ----- senjata dari buruh


        2. penutupan perusahaan (lock out)

        yaitu tindakan majikan menolak buruh seluruh/sebagian untuk bekerja
        yang tujuannya untuk menekan buruh agar menerima semua keinginan majikan
        penutupan perusahaan ------- senjata dari majikan
                         LATAR BELAKANG MUNCULNYA PERSELISIHAN
    Yaitu :

        a. Pengupahan

-   upah tidak sesuai dengan kemampuan majikan
-   upah tidak sesuai dengan keinginan buruh

        b. jaminan sosial yang tidak memadai
        c. penempatan buruh yang tidak sesuai dengan kemampuan buruh
        d. Pribadi ------ pribadi yang tidak bagus antara buruh dan majikan


                                    JENIS – JENIS PERSELISIHAN

        a. berdasarkan UU lama :

        ada 2 macam :

               1. Perselisihan hak ------ hubungan kerja
               2. perselisihan kepentingan :

-   syarat – syarat kerja
-   keadaan perburuhan

        b. UU baru :

        Ada 4 macam :

               1. Perselisihan hak ----- hubungan kerja
               2. Perselisihan kepentingan :

-   syarat – syarat kerja
-   keadaan perburuhan

               3. Perselisihan tentang PHK ------- subjeknya perorangan
               4. Perselisihan antar serikat buruh


    Cara penyelesaian perselisihan perburuhan

        a. Cara lama (UU Lama)

        Prosedurnya : buruh melawan majikan

               1. Perundingan ----- kesepakatan melahirkan perjanjian perburuhan, jika tidak
                  berhasil maka :
          2. Ajukan ke dewan pemisah/penengah, yaitu para pihak sepakat menyelesaikan
             masalah perselisihan itu kepada penengah dan apapun hasilnya buruh dan
             majikan harus terima, jika ini tidak diterima oleh buruh dan majikan maka :
          3. Adanya pegawai perantara, yaitu pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah dan dia
             wajib menyelesaikan sengketa dan dia menghimpun semua masalah yang terjadi
             antara buruh dan majikan.

Jika pegawai perantara berhasil maka dibuat dama – sepakat – perjanjian perburuhan,
Jika ini tak berhasil maka :

          4. diajukan pada P4D

   ada 2 kemungkinan :
   a. Mendamaikan ----- perjanjian perburuhan
   b. mengeluarkan simpulen, yaitu :
            - mengeluarkan putusan menganjurkan
            - mengeluarkan putusan mengikat
   Jika ini tidak berhasil maka :

          5. Banding pada P4P

   Yaitu memutuskan sengketa yang sifatnya mengikat para pihak.
P4P punya hak untuk menarik kasus tersebut, apabila P4P tidak mampu untuk
menyelesaikannya ,
   Putusan P4P-- putusan terakhir bersifat mengikat
   Jika ini tidak berhasil maka;

          6. Veto menteri tenaga kerja

   Berupa :
       -       membatalkan putusan P4P
       -       menunda putusan P4P

          7. buruh dan majikan minta pengeksekusian putusan dari P4P
   b. cara baru ( UU Baru)

   prosedurnya :

          1. Mediasi/perundingan

   Menunjuk mediator yang ditunjuk oleh buruh dan majikan

          2. Konsiliasi

   Menunjuk konsiliator dan ini ditunjuk oleh orang tertentu
   Ex.: ditentukan oleh menteri

          3. Arbitrase/penengah
       Sama dengan dewan pemisah, yaitu buruh dan majikan sepakat menyerahkan masalah
       tersebut pada penengah

                 4. PHI (Peradilan hubungan industrial)

       PHI terdapat dipengadilan umum (PN) ada hakim karir dan hakim ad hoc. Gugatannya melalui
       kasasi.




1. a. Pengertian hk ketenagakerjaan menurut pemahaman sdr!
   -   hukum adl aturan yang mengikat dan mempunyai sanksi yang terdiri dari hukum yang tertulis
       dan tidak tertulis
   -   tenaga kerja adl setiap orang yang mampu/boleh bekerja oleh UU.
       Mampu :      - fisik
   -   umur : 18 – 55 th
       dibawah umur 18 th dapat bekerja pada bidang tertentu
   -    dikuatkan oleh UU bahwa orang boleh bekerja umur 18 th karena pada umur 18th tidak
       mengganggu pertumbuhan
        jadi, hukum tenaga kerja adl himpunan peraturan yang mengatur setiap orang yang
       mampu/boleh bekerja oleh UU
       b.kedudukan penganggur dari pengertian diatas !
           yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan

          c. Posisi PRT dan PNS dari pengertian diatas !

           Posisi antara PRT dengan PNS sama dengan buruh, karena PNS merupakan pegawai yang
       memiliki unsur – unsur yang terdapat didalam unsur2 buruh, dan hukum perburuhan dapat
       diberlakukan tetapi sekarang hukum perburuhan tidak dapat diberlakukan lagi karena ada UU
       tersendiri yang mengaturnya dan hal itu merupakan kebijaka pemerintah untuk menentukan UU
       u/PNS

          2. a. Makna yang terkandung dari isi pasal 27 : 2 UUD 1945 adl tentang pengangguran
             yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan,
             dimana isi pasalnya adl:

   -   adanya pekerjaan bagi pengangguran
   -   dari bekerja tersebut maka akan dapat kehidupan yang layak
   -   namun sebelum hidup layak harus mendapatkan cukup penghasiln.

          c. Siapa saja yg disebut penganggur adl:

   -   org yg tidak bekerja, tidak punya penghasilan dan tidak hidup layak
   -   orang yg bekerja setengah pengangguran
   -   orang yg bekerja tapi tidak mencukupi penghasilan
   -   orang yg bekerja tapi tidak sesuai dengan keahliannya
       d. kriteria yg dpt dipakai untuk mengukur upah yg diterima seorang buruh cukup utk hidup
           layak adl:

-  UMR:
 Kehidupan fisik manusia ini baru 70% memenuhi kebutuhan fisiknya : sandang, pangan dan
  papan
 Kehidupan hidup minimal ini dikatakan upah yang layak apabila sudah memenuhi 70% dari
  kebutuhan fisik dan non fisik


       3. a. Pengertian perjanjian kerja adl suatu perjanjian dimana seorang buruh mengikatkan
           diri kerja pada majikan serta memdapatkan upah

       c. Syarat – syarat sah perjanjian kerja adl :

-   pjj kerja itu lahir krn adanya kesepakatan, lahir atas 2 yaitu :
 diam – diam yaitu perjanjian disetujui dgn anggukan
 tegas, yaitu dg lisan dan tertulis ( menulis, akta otentik)
-   Cakap/dewasa (menurut BW 21th dan UUTK 18th)
-   Ada hal tertentu sbg objek yaitu pekerjaan
-   Sebab yang halal

       d. hal – hal yg penting dimuat dlm pjj kerja yg dibuat scr tertulis adl

-    identitas para pihak
-    alamat
-    isi perjanjian apa saja yang sisepakati/perjanjian kerja
-    tempat , tgl dimana dibuat
-    pekerjaan
-    upah berapa lamanya kerja
-    istirahat
-    ditandatangani para pihak
    4. a. Kapan lahirnya hk. Perburuhan di indonesia adl
         Zaman Sebelum kemerdekaan RI
    Pada zaman ini perburuhan dan tenaga kerja terbagi atas 4 bagian :

               a. Perbudakan

    Pada zaman ini tenaga kerja di Ind dianggap sebagai perbudakan, karena pada zaman ini
    perbudakan ini dapat diperjual belikan dan menjadi tradisi atau warisan dari orang tua mereka.

               b. Kerja Rodi

    Pada kerja ini mereka mempunyai kewajiban untuk bekerja tapi tidak memperoleh hak mereka
    seperti upah

               c. Poenali Saoctie
    Ada nya perjanjian kerja antara seseorang dengan majikan namun apabila kita sudah terikat
    kita harus mengikuti kemauan majikan dan apabila kita ingkar janji maka majikan dapat
    bertindak semau mereka.

              d. Romusa (kerja paksa)

    Pada kerja paksa ini mereka mempunyai kewajiban untuk bekerja sesuai kemauan majikan
    namun hak mereka tidak sepenuhnya mereka peroleh.
        Zaman sesudah kemerdekaan
    Setelah kemerdekaan Indonesia, masalah perburuhan dan tenaga kerja mulai ditata dan
    dibentuk, hal ini dapat di lihat pada Dasar Hukumnya Yaitu Pasal 27 dan pasal 28 UUD 45,
    Maka pasal ini merupakan Sumber hukum perburuhan & tenaga kerja dan dikembangkan
    menjadi UU No 13 Tahun 2003 yang isinya mengenai :
-    Hubungan Majikan dan Buruh
-    Bagaimana cara perjanjian dalam ikatan kerja
-    Dst
           b. perkembangan istilah organisasi buruh di indonesia adl :
           - FSBI
           - SPSI
           - FSPSI, lalu kembali menjadi SPSI
    c. kondisi buruh masa lampau dan masa skrg adl:


    5.a. pihak manakah yg berhak mengakhiri hub kerja a/pjj krj antara B & Madl:
            Didalam praktek yg boleh mengakhiri hubungan kerja adl majikan, dan hanya majikan
    yg berhak untuk mengakhiri ttp dilihar dari lahirnya hub kerja yaitu merupakan kesepakatan B &
    M shg utk mengakhiri itu buruh atau majikan dpt mengakhirinya apabila buruh ingin berhenti
    maka dia membuat surat pengunduran diri dan pada akhirnya majikanlah yg berhak untuk
    menentukan.

								
To top