Docstoc

Hukum Penanaman Modal

Document Sample
Hukum Penanaman Modal Powered By Docstoc
					      Hukum Penanaman Modal
                                    HUKUM PENANAMAN MODAL
      22 Maret 2008
      Faktor Produksi
      Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan barang2, jasa bagi
      keperluan hidup mereka

      Manusia di dalam hidupnya memerlukan barang2 dan jasa2 (kebutuhan) / Need.

      Faktor Produksi itu antara lain :
   1. Sumber daya alam
      Faktor2 yang tersedia dalam alam ini baik berupa lahan/tanah/tempat hidup
      EX :
      a. Tanah, tempat tinggal, tempat bertani, tempat berusaha dll,
      b. hutan tempat mencari kayu,
      c. laut untuk mencari hasil laut,
      d. bahan2 tambang yang ada didalam tanah
         ex : minyak bumi, logam,
              ruang angkasa ex : udara

2. Tenaga kerja / labor
       Gerak fisik manusia yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang2 dan jasa2 untuk
      memanfaatkannya.
      Hewan dan masyarakat primitive memanfaatkan 2 faktor saja yaitu :
   a. alam
   b. Tenaga kerja
       Dengan tenaga kerja manusia dan hewan dapat memungut hasil alam untuk digunakan untuk
      kepentingan hidup mereka
      Ex :
    kera punya tenaga untuk memanjat pohon mengambil buah2an untuk dimakan,
    orang dapat menggunakan tenaga contoh untuk menangkap ikan untuk dimakan

3. Skill (keahlian)
        Kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu tanpa menggunakan fisik semata tetapi telah
       dibantu oleh kemampuan non fisik karena manusia mampu berfikir dan melatih diri untuk
       melakukan perbuatan tertentu
           Keahlian ini disebut dengan tehnik yang terdiri :
   a. Technical skill
       Baik berupa tekhnik peralatan, tehnik prosedur kerja seperti zaman menanam
   b. Managerial skill (keahlian menejemen)
       Kemampuan manusia untuk berorganisasi dalam menjalankan usaha
       EX :
         Pendirian badan usaha baik berbentuk tidak badan hokum seperti badan usaha
       perseorangan : Firma, CV
    Pendirian Badan usaha Berbadan Hukum : Koperasi, PT
   c. Enterplenel Skill
       Kemampuan manusia untuk menciptakan paket2 usaha baru yang dapat menunjang kehidupan
       ekonomi mereka
   d. Capital ( Modal )
Harta kekayaan baik berbentuk barang atau berbentuk uang atau yang dapat diuangkan yang
digunakan oleh manusia untuk menjalankan usaha tertentu yang secara teoritis akan menmbah
kekayaan itu.

Modal yang pertama diciptakan manusia adalah
Yang dihasilkan dari Tehnical skill baik yang dibuat kemampuan sendiri atau diperoleh dari
produksi orang lain
Perbedaan manusia dengan hewan yang dapat dilihat adalah
Hasil dari Tehnical Skill mereka, karena itu ahli purbakala mendefinisikan manusia sebagai
hewan yang mampu menciptakan dan menggunakan alat. Dengan menggunakan alat orang
mampu memproduksi lebih banyak dalam waktu lebih cepat dan dengan tenaga sedikit.
Masyarakat primitive sudah mulai mampu membuat alat sederhana seperti Tombak, dari kayu
untuk menangkap ikan, membuat pemukul untuk menangkap binatang seperti boomerang.

Semakin maju masyarakat semakin maju tehnical Skill mereka yang seluruhnya alat2 yang
bermanfaat bagi kehidupan mereka, Semua alat yang dipunyai oleh seseorang/kelompok orang
yang digunakan untuk menjalankan usaha disebut Barang Modal .

Barang modal dapat diperoleh dengan
Membuat sendiri tetapi setelah perekonomian maju mulai ada orang yang menspesialisasikan
diri untuk memproduksikan barang2 modal untuk dijual kepada orang lain yang membutuhkan.

Dengan demikian segala sesuatu yang dapat dipertukarkan dengan modal dapat pula disebut
sebagai Modal.

Dewasa ini untuk memperoleh barang modal kita dapat membeli dengan uang atau benda2
yang dapat diuangkan seperti emas karena itu dewasa ini uang dapat pula disebut sebagai
modal demikian pula barang2 berharga yang dimiliki seseorang yang dapat digunakan untuk
membeli barang modal uang . Seorang usaha dapat mempergunakan sumber daya alam dapat
mengupah tenaga kerja semuanya untuk menjalankan usaha.

   Unsur Dari Modal

   1.   Adanya Harta kekayaan
   2.   Adanya pemilik harta kekayaan
   3.   Kekayaan itu digunakan untuk menjalankan usaha
   4.   Usaha Itu bertujuan untuk memperoleh keuntungan


Modal Dalam Arti Mikro Ekonomi Adalah :
Modal sebagai salah satu factor produksi

Mikro Ekonomi Adalah :
Ilmu pengetahuan yang mempelajari Rumah tangga Produksi yaitu proses bagaimana suatu
perusahaan menghasilkan barang2 atau jasa2 dengan mengunakan modal untuk memperoleh
keuntungan.


5 April 2008
   Pengertian Modal menurut UU Penanaman Modal

   Didalam UU No 5 Tahun 2007 tentang penanaman modal, pengertian modal di muat dalam
   Pasal 1 Angka 7 .

   Modal adalah
   Aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang dimiliki oleh penanam modal yang
   memiliki nilai ekonomis

   Dari Defenisi modal ini terlihat bahwa modal itu adalah asset yaitu harta kekayaan bentuknya
   dapat berupa uang atau berbentuk lain yang bukan uang, dengan demikian modal atau harta
   kekayaan berupa Aktifa dikurangi dengan Pasifa (hutang Modal)

   Sebagai asset modal dalam pasal ini tampaknya diartikan dalam arti luas karena kedalam asset
   dapat pula dimasukkan kekayaan atau modal yang berbentuk tanah, gedung2, relasi,
   rancangan tehnologi termasuk pula alat dalam perusahaan seperti mesin2, alat2 angkutan dsb
   nya.




   JENIS MODAL
   Modal dapat dilihat dari berbagai sudut Pandang
1. Dari sudut pemiliknya
a. personal Kapital (Perorangan)
   Yaitu modal yang berasal dari harta kekayaan perorangan yang digunakan untuk penanaman
   modal
b. Enterprise Capital (Modal Perusahaan)
   Bagi laba dari perusahaan yang seharusnya dibagikan kepada pemegang saham seperti
   digunakan untuk mengembangkan usaha diperusahaan itu baik dengan cara menambah
   produksi ataupun dengan membuka cabang baru
   c. Publik Capital (Modal Negara)
   Modal yang berasal dari tabungan Negara atau diambil dari kekayaan Negara lainnya, Modal
   Negara seharusnya berasal dari selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja
   Negara,
   Namun di Indonesia semenjak zaman Orde Baru digunakan system anggaran yang berimbang
   yaitu pengeluaran Negara disesuaikan dengan penerimaan Negara. Karena itu penanaman
   modal di Indonesia sampai sekarang masih dibiayai dengan pencetakan uang baru atau dari
   kredit luar negeri karena itu penanaman modal Indonesia selalu membebani perekonomian
   rakyat berupa terjadinya Inflasi yang sangat tinggi sehingga kehidupan masyarakat semakin
   lama semakin sulit karena orang2 yang menabung di Bank dalam jangka panjang nilia
   INTRINSIK (RIIL) dalam uang mereka akan mengalami kemerosotan sedangkan penanaman
   modal Negara dari kredit luar negeri akan membebani ekonomi untuk pembayaran angsuran
   dan bunganya akibatnya Indonesia yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah
   merupakan Negara yang banyak hutang dan rakyatnya yang hidup miskin

2. Modal berdasarkan sifatnya
a. Fix Capital (Modal Tetap)
   Yaitu modal yang berbentuk barang2 modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang
   minimal satu tahun anggaran
        Contoh :
   Mesin2 dalam pabrik, alat transportasi (kapal, Pesawat, Mobil), gedung2, lahan
       b. Variabel Capital (modal bergerak)
   Modal dalam bentuk barang modal yang umumnya dapat dipakai dalam sekali atau beberapak
   kali proses produksi saja
        Contoh :      Bahan baku dan bahan penolong
   Ex : Dipabrik karet bahan bakunya karet, bahan penolongnya air



3. Modal berdasarkan Negara sumber dari modal itu
   Berdasarkan Negara sumber ada 2 macam modal :
   a. Foreign Capital ( Modal Asing)
        Didalam UU no 1 th 67 pasal 2 tentang penanaman modal asing
       Modal asing adalah :
1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia yang
   dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan Indonesia
2. Alat2 untuk perusahaan termasuk penemuan2 baru milik orang asing dan bahan2 yang
   dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia selama tidak dibiayai dari kekayaan Devisa
   Indonesia
3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang2 ini diperkenankan ditransfer tetapi
   digunakan untuk membiayai perusahaan Indonesia
   Jadi pengertian modal asing dari pasal 2 tsb dapat disimpulkan :
    Bahwa modal asing itu adalah kekayaan orang asing di negeri asing yang dimasukkan ke
   Indonesia untuk menjalankan Usaha, kakayaan itu dapat berbentuk uang asing atau valuta
   asing dan alat2 untuk perusahaan.
        Menurut Pasal 1 angka 8 UU No 5 2007 tentang UPM
       Modal Asing Adalah :
    Modal Yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga Negara asing dan atau badan
   hokum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
   Jadi pengertian dari definisi ini terlihat bahwa modal asing itu ditentukan oleh pemiliknya tidak
   ditentukan apakah modal itu digunakan untuk investasi di Indonesia atau tidak.

b. Domestic (Capital) Modal dalam negeri
    Menurut pasal 1 UU No 6 th 68 tentang PMDN (penanaman modal dalam negeri) yang
   dimaksud dalam UU ini tentang PMDN adalah bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia
   termasuk hak2 dan benda2 baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau
   swasta asing yang berdomosili di Indonesia yang disediakan untuk menjalankan suatu usaha
   sepanjang tidak diatur oleh UU No 1/ 67 ttg PMA, menurut UU PM pasal 1 angka 9 modal
   dalam negeri adalah :
    Modal yang dimiliki oleh negara RI, perseorangan WNI, atau badan Usaha yang berbentuk
   badan hokum atau yang tidak berbentuk badan hokum.
    Makna Modal menurut UU PMDN adalah modal dalam arti luas karena termasuk benda baik
   bergerak maupun tidak bergerak kedalam modal dalam arti luas dapat dimasukkan semua
   factor yang mendukung pelaksanaan proses produksi baik berupa sumber dari alam, tenaga
   kerja, skil, maupun modal dalam arti sempit
   Definisi modal dalam negeri dalam UUPM terlihat kerancuan karena modal dalam negeri dapat
   dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk badan hokum dan tidak berbadan hokum , modal
   suatu badan hokum di Indonesia dapat saja berbentuk modal asing seperti yang temuat dalam
   Pasal 1 angka 8

   03 Mei 2008
   Pengertian dan jenis penanaman Modal/Investasi
   Secara Umum Penanaman Modal Adalah setiap penggunaan kekayaan baik berbentuk uang
   ataupun barang modal baik modal dalam arti sempit maupun dalam arti luas untuk menjalankan
   suatu usaha yang secara teoritis atau berdasarkan harapan akan mendatangkan keuntungan
   kepada pemiliknya. Menurut UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal Pasal 1 Angka
   1 Penanaman Modal Adalah :
   “Segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun
   penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Negara RI” Dari Pasal 1 Angka 1 itu
   penanaman modal yang dimaksud hanyalah Penanaman modal yang diatur UU ini yaitu
   “penanaman modal yang dilakukan di wilayah Negara RI”
   Menurut Pasal 1 Angka 4 Penanaman Modala Adalah
   “Perseroan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa
   penanaman luar negeri / PMA.
   Sedangkan yang dimaksud PMD Dalam Negeri seperti yang dimuat dalam Pasal 1 Angka
   2 adalah :
   “perseroan WNI, badan usaha Indonesia Negara RI atau daerah yang melakukan penanaman
   modal diwilayah RI.
   Menurut pasal 1 angka 3 Penanaman Modal Asing Adalah :
   Perseroan atau badan Usaha atau pemerintah Asing dan perseorangan warga Negara Asing
   yang melakukan penanaman modal diwilayah Negara RI .

   JENIS PENANAMAN MODAL / INVESTASI
1. Berdasarkan Subjek
   Yang menanam modal dapat dikelompokkan jadi 3 macam :
a. Personal Invesman/penanaman modal perorangan yaitu :
   Penggunaan kekayaan individual untuk menjalankan suatu usaha yang bertujuan untuk
   memperoleh keuntungan termasuk dalam personal invesmen ini antara lain :
 Penggunaan modal oleh petani untuk menggarap lahan oleh petani,pedagang untuk membuka
   warung atau took…penanaman modal perseorangan/invesmen ini dapat pula berupa
   penggunaan kekayaan individual untuk memasukkan sahamnya ke perusahaan2 baik dengan
   mendirikan perusahaan secara langsung maupun dengan memilih perusahaan2 yang GO
   PUBLIK (Perusahaan yang sahamnya dijual di bursa efek)

b. Interprise Invesment Yaitu :
    Penanaman modal oleh perusahaan dengan menggunakan bagian laba perusahaan yang tidak
    dibagikan kepada pemegang saham tetapi digunakan untuk memperluas usahanya atau untuk
    membuka cabang2 baru
c. Publik Invesman/Penanaman modal Negara yaitu :
    Penggunaan kekayaan Negara untuk menjalankan usaha tertentu dengan membentuk badan2
    usaha milik Negara ataupun BUMD. Publik Invesment ini pada prinsipnya digunakan untuk
    melaksanakan urusan2 yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti untuk penggadakan
    tenaga listrik, air minum, transportasi umum, pos, telekomunikasi dsbnya. Dewasa ini usaha2
    negara ini seperti yang dimaksudkan Pasal 33 ayat 2 UUD’45 “cabang2 perusahan yang
    penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” artinya
    diurus langsung oleh Negara setelah dilaksanakan melalui pembentukan PT persero seperi
    pos, telkom sehingga sudah menjadi tujuan mencari keuntungan
2. Berdasarkan Bentuknya
   Bedasarkan bentuknya Penanaman modal dapat dikelompokkan menjadi 3 macam :
a. Direct Investment/Modal langsung
   Penanaman modal memberi kewenangan kepada Investor untuk secara langsung mengontrol
   jalannya perusahaan dimana modlanya ditanam dan langsung pula menanggung resiko atau
   untung rugi dari penanaman modal itu
b. Port Folio Investment
   Penanaman modal yang tidak memberi kewenangan kepada pemilik modal untuk mengontrol
   jalannya perusahaan tetapi yang bersangkutan secara langsung menanggung resiko atau
   untung rugi dari penanaman modal itu. Fort Folio Invesment ini dilakukan dengan cara membeli
   saham suatu perusahaan kurang dari 50 % sehingga yang bersangkutan tidak memegang
   suara mayoritas di dalam RUPS misalnya dengan membeli saham di bursa saham suatu
   perusahaan yang go public hanya menjual sahamnya kurang dari 25 % sehingga pemilik
   perusahaan yang asli tetap memegang suara mayoritas agar kendali perusahan nya tidak
   pindah kepada pihak lain namun demikian dalam bidang usaha tertentu berdasarkan perjanjian
   tertentu dapat saja pemegang saham mayoritas di beri hak control terhadap jalannya
   perusahaan


c. Indirect Invesment/penanaman modal tidak langsung
    Penanaman modal yang dilakukan dengan pembelian kredit sehingga si penanam modal atau
    kreditur pada asasnya tidak mengontrol jalannya perusahaan dan tidak pula menanggung
    resiko atas untung ruginya perusaaan itu pihak kreditur sebagai investor hanya menghrapkan si
    debitur mengembalikan kredit pada waktunya beserta bunganya, kreditur tidak mau tahu
    apakah kegiatan usaha milik debitur memperoleh keuntungan atau tidak walaupun debitur
    menggalami kerugian di dalam usahanya kreditur tetap ankan menagih kredit yang telah
    diberikan beserta bunganya

3. Penanaman Modal berdasarkan Negara asal penanam modal
   Ada 2 macam Investasi :
a. Foreign Investment/penanaman modal asing
   Penggunaan kakayaan oleh orang asing untuk membawa masuk modalnya ke Indonesia guna
   menjalankan usahsanya di Indonesia Menurut Pasl 1 Angka 3 UUPM “PMA Adalh kegiatan
   menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah RI yang dilakukan oleh penanam modal
   asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan
   penanaman modal dalam negeri” menrut Pasal 1 UU no 1 tahun 1967 tentang PMA
   “Penanaman modal asing hanyalah meliputi PMA secara langsung berdasarkan UU ini untuk
   menjalankan perusahaan di Indonesia dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung
   resiko dari penanaman modal tersebut”
   Dari kedua pasal tersebut terlihat perbedaan pengertian PMA. Didalam UU penanaman modal
   yang baru, PMA diartikan dalam arti luas yaitu semua kegiatan orang asing menanam modal di
   wilayah RI mencakup semua bentuk penanaman modal Direct Invesment, Fort Folio Invesment
   maupun Inderevt Invesment sedang kan dalam UU PMA yang lama PMA dibatasi berupa PMA
   secra langsung saja yaitu :
   Penanaman modal yang pemilik modalnya menanggung resiko hanya dalam bentuk direct
   investment dan port folio investment tidak termasuk kredit luar negeri.

b. Domistik Invesmen ( PMDN )
   Menurut Pasal 2 UU No 6 tahun 1968 tentang PMDN, Penanaman modal dalam negeri ialah :
     Penggunaan dari pada kekayaan seperti tersebut dalam Pasal 1 baik secara langsung maupun
     tidak langsung utnuk menjalankan usaha berdasarkan UU ini. Menurut penyelesaian pasal 2 ini
     Pennanaman modal dalm negeri itu ilaha penggunaan modal bagi usaha2 yang mendorong
     pembanggunan ekonomi pada umumnya dapat dilakukan secara lansung yakni oleh pemiliknya
     sediri atau tidak langgsung yakni melalui pembelian obligdsi2, surat2 pembendaharaan negar,
     saham2 yang dikeluarkan perusahaan sera deposito dan tabungan berjangka sekurang2
     selsms 1 tshun.
     Sedangkan Pasal 1 angka 2 UUPMA, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan
     menanam modal di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh Penanaman modal dalam negeri
     dengan menggunakan modal dalam negeri bila dibandingkan 2 pengertian PMDN tersebut
     sebetulnya tidak terlihat perbedaan yang tidak menyolok karena kedua UU tersebut
     menetapkan bahwa PMDN itu adalah Penanaman modal dalam arti luas mencakup
     penggunaan semua kekayaan yang merupakan modal dalam negeri/PMDN baik berbentuk
     WNI,BHI (badan Hukum Indonesia)maupun Negara RI baik pusat maupun daerah malahan
     kedalam PMDN dapat puladimasukkan DEPODITO atau tabungan denga jangka waktu
     minimal 1 tahun

     PMA (PENANAMAN MODAL ASING)
     PERKEMBANGAN FAHAM TENTANG PENANAMAN MODAL ASING
     Ada 3 kelompok :

         1. Faham Extrim/Menolak PMA

     Dipelopori oleh Karl Mark yang memandang bahwa PMA merupakan cara kapitalisme barat
     untuk menguasai ekonomi negeri lain. Dengan Masuk modal asing pada suatu negara, negara
     itu akan tergantung ekonominya kepada negara PMA sehingga lebih banyak merugikan kepada
     negara PMA itu.
     Di Indonesia faham ini didukung oleh Rezim Orde lama pada zaman Soekarno yang
     dipengaruhi oleh faham komunisme, mendukung ajaran Karl Mark. Karena itu pada zaman orde
     lama banyak dilakukan nasionalisasi yaitu pengambil alihan perusahaan-perusahaan asing
     untuk dijadikan perusahaan nasional.
     Ex :
     PT.Semen Padang (dulunya berasal Port Land/Perusahaan Belanda).

         2. Faham Berhati-hati terhadap PMA

      Paham ini dipelopori oleh aliran2 yang merupakan gabungan antara paham sosial dan
      liberalisme yaitu sejenis paham menentang kapitalisme tetapi juga menentang sosialisme,
      paham ini mengakui bahwa dengan PMA dapat terjadi ketergantungan negara, namun hal itu
      dengan kebijaksanaan pemerintahan yang dilakukan secara ketat, ketergantungan itu dapat
      dihindari. Di Indonesia paham ini didukung oleh orde baru. Untuk memahami bagaimana
      tantangan orde baru terhadap modal asing dapat dilihat perkembangannya dari UU No 1 tahun
      1967 tentang PMA
a.   kekuatan ekonomi potensil banyak terdapat diseluruh wilayah tanah air yang belum diolah
      karena ketiadaan modal, pengalaman tehnologi.
b.   Pancasila harus tercermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi Indonesia.
c.   Pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensil menjadi kekuatan riil
      melalui penanaman modal, penggunaan tehologi, penambahan pengetahuan, peningkatan
      ketrampilan serta penambah kemampuan berorganisasi dan menejemen.
d.         Penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut harus didasarkan
           kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat indonesia sendiri
e.           Asas mendasarkan kepada kemampuan dan kesanggupan sendiri, tidak boleh
           menimbulkan........untuk memanfaatkan potensi modal, tehnologi dan skil yang tersedia
           dari luar negeri selama benar2 diabadikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa
           mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.
f.          Penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat
           pembangunan ekonomi, manusia serta digunakan dalam bidang2 dan sektor2 yang dalam
           waktu dekat belum dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri.
           Menurut penyelesaian umum UU No 1 tahun 1967 keadaan ekonomi Indonesia beberapa
           tahun ini ditandai oleh kemerosotan daya beli rakyat secara terus menerus yang harus segera
           di hentikan.
           Masalah ekonomi Indonesia adalah :
           Masalah meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa,
           dalam menghentikan kemerosotan ekonomi dan melaksanakan pembangunan,
           Asas penting yang harus dipegang teguh ialah :
           Segala usaha harus didasarkan kepada kemampuan dan kesanggupan rakyat, namun kita
           perlu memanfaatkan modal yang tersedia di luar negeri dengan syarat :
     1.   Benar2 diabdikan untuk kepentingan rakyat.
     2.   tidak mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri
     3.   Dominasi modal asing seperti dikenal pada zaman penjajahan harus dicegah.
     4.   Perusahaan Vital yang menguasai hajat hidup orang banyak tetap tertutup bagi modal Asing.
     5.    Modal asing hanya dapat digunakan dalam bidang dan sektor yang belum dapat dilakukan
           dengan modal dalam negeri.
           Dari dasr pertimbangan dan penyelesaian umum UU No 1 tahun 1967 kita melihat kehati-hatian
           dari pembentuk UU ini terhadap masuknya modal asing di Indonesia. UU ini diundangkan 10
           januari 1967 oleh Soekarno namun saat itu pelaksanaan pemerintah sudah diserahkan kepada
           Soeharto melalui supersemar’66. Di Dalam UU ini terlihat bahwa rezim Orba melihat akan
           bahaya terhadap modal asing yaitu terjadinya dominasi modal asing terhadap perekonomian
           Indonesia seperti pada Zaman penjajahan karena itu ditekankan bahwa rezim orba setuju
           masuknya modal asing dengan persyaratan yang berat. Penerimaan modal asing pada orba ini
           sebetulnya juga mendapatkan tekanan keras oleh para mahasiswa yang ditandai dengan
           peristiwa malari. Dalam kenyataan selanjutnya penerapan UU No 1 tahun 1967 semakin lama
           semakin melemah dalam mengontrol.
           Pada awalnya selalu diusahakan agar modal asing masuk di Indonesia dengan kerja sama
           dengan pemilik modal nasional tetapi berhubung sedikitnya modal asing yang masuk ke
           Indonesia maka malalui PP No 10 Tahun 1964 tentang pemilikan saham perusahaan PMA
           maka penanaman modal asing dapat dilakukan tanpa bekerja sama dengan pemilik modal
           nasional.

              3. Faham Liberal

           Faham yang memandang modal asing sangat diperlukan dan faham bahwa setiap negara
           memerlukan modal asing. Faham ini memandang bahwa pembangunan ekonomi yang
           terbelakang dan ekonomi yang sedang berkembang dapat cepat dilalui dengan PMA karena
           PMA/Investor asing dapat memasukkan tehnologi-tehnologi barat ke dalam negara yang
           bersangkutan, hal ini nampaknya di dukung oleh rezim reformasi hal ini dapat dilihat dari pasal
           3 UU No 25 tahun 2007 tentang UUPM, menurut pasal 3 ayat 1 penanaman modal
           diselenggarakan berdasarkan asas :
a.        Kepastian Hukum.
b.   Keterbukaan
c.   Akuntabilitas
d.   Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asas negara
e.   Kebersamaan
f.   Efisiensi berkeadilan
g.   Berkelanjutan
h.   Berwawasan lingkungan
i.   Kemandirian
      Keseimbangan kemajuan dan persatuan ekonomi nasional berdasarkan asas ini dan tidak
      adanya pengaturan khusus penerimaan modal asing dalam masa pertimbangan UU ini
      termasuk juga penjelasan umum UU ini kita dapat menyimpulkan bahwa reformasi ini
      memandang bahwa ekonomi Indonesia tidak akan berkembang tanpa modal asing karena itu
      pemerintah Indonesia sekarang memberikan perlakuan yang sama terhadap investor asing dan
      investor dalam negeri termasuk pemberian fasilitasnya.

     17 Mei 2008
     Bentuk Hukum dari perusahaan PMA
     Mengenai bentuk hukum perusahaan PMA diatur dalam BAB II UU No 1 Tahun 1967 tentang
     PMA yang kemudian di ubah dengan BAB IV UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman
     modal, menurut Pasal 3 UU No 1 Tahun 1967 bentuk hukum dari PMA yang dijalankan oleh
     seluruhnya atau sebagian terbesar di Indonesia haruslah berbentuk badan hukum Indonesia
     dan berkedudukan di Indonesia. Apakah Perusahaan PMA dijalankan seluruhnya atau sebagian
     terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan sendiri di tetapkan oleh pemerintah
     menurut penjelasan pasal 3 UU ini, PMA oleh seorang Asing dalam statusnya sebagai orang
     perseorangan dapat menimbulkan ketidaktegasan dan kesulitan dalam bidang hukum
     internasional karena menurut HPI, hukum privat yang berlaku atas harta kekayaan dari
     seseorang adalah harta kekayaan negara asalnya. Dengan diwajibkannya bentuk hukum dari
     perusahaan PMA berupa BH Indonesia akan terdapat ketegasan mengenali hukum yang
     berlaku bagi modal yang di tanam.
     Dalam Pasal 3 UU No 1 tahun 1967 ini tidak ditunjuk secara tegas bentuk dari badan hukum
     Indonesia itu.
     Menurut Hukum Indonesia, BH di bidang usaha ada 2 macam :

         1. PT (perseroan terbatas)
         2. Koperasi

     Sedangkan dalam prakteknya perusahaan PMA selalu berbentuk PT. Menurut Pasal 5 (2)
     penanaman Modal Asing
     UU No 25 Tahun 2007 tentang PMA :
     “Penanaman modal Asing wajib dalam bentuk PMA berdasarkan hukum Indonesia dan
     berkedududkan di Indonesia”.
     Menurut Pasal 5 (3) PMA dalam bentuk PT itu dilakukan dengan 3 cara :

         1. Mengambil bagian saham pada saat pendirian PT.
         2. Membeli saham
         3. Melakukan cara lain sesuai dengan peraturan per-UU-an.

     Jadi ke dua UU tersebut baik UU No 1 tahun 2007 ataupun UU No 25 2007, bentuk hukum dari
     PMA adalah berbentuk Badan Hukum Indonesia dan harus berkedudukan di Indonesia
     sehingga bagi perusahaan PMA itu berlaku untuk Indonesia
Dampak positif dari kebijaksanaab ini adalah :
Terdapatnya ketegasan dalam bidang hukum nasional , namun kebijaksanaan ini yang
membuat dampak negagatif berupa modal yang dibawa masuk oleh perusahaan PMA ke
Indonesia akan dipandang sebagai hutang Luar negeri dari perusahaan Indonesia, akibatnya
pada saat berakhirnya izin usaha bagi perusahaan PMA yang bersangkutan yang ditetapkan
selama 30 tahun seperti yang diatur dalam pasal 18 UU No 1 tahun 2007 bahwa Perusahaan
PMA itu akan mengembalikan modal ke dalam negeri dengan melakukan transfer
menggunakan devisa Indonesia. Akibatnya pada tahun 1997 yaitu 30 tahun setelah 30 tahun
Perusahaan PMA banyak berakhir masa izin usahanya menimbulkan krisis ekonomi, dimana
pada tahun 1997 itu dolar AS mencapai Rp.15.000,-.
Krisis ini juga terjadi karena pada tahun 1997 orang2 asing yang berusaha dengan MDN di
bidang Industri juga habis masa izin usaha mereka sesuai dengan UU no 6 tahun 1968 tentang
PMDN sehingga menambah makin parahnya krisis ekonomi Indonesia malahan tahun 1998
menyebabkan terjadinya pergantian Rezim dari orba ke Reformasi dengan lengsernya pak
harto sebagai presiden

Daerah berusaha dari perusahaan PMA
Di dalam Pasal 4 UU no 1 tahun 1967 ditetapkan bahwa daerah berusaha perusahaan PMA di
Indonesia ditentukan oleh pemerintah dengan memperhatikan :

   1. Perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah,
   2. Macam perusahaan,

   3. Besarnya penanaman modal, dan
   4. Keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan
       daerah.

Ditetapkannya kibijaksanaan ini menurut penjelasan Pasal 4 UU No 1 Tahun 1967 “agar
DAPAT diusahakan oleh pemerintah pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia
dengan memperhatikan daerah2 minus sesuai dengan rencana pembangunan.
Dari beberapa dasar pertimbangan dalam menentukan daerah berusaha perusahaan PMA
dasar pertimbangan terakhir yaitu keinginan dari pemilik modal sangat menentukan sekali, jika
daerah berusaha yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginana mereka, mereka
mengancam akan membatalkan rencana penanaman modal di Indonesia akibatnya pemerintah
RI sering memberi Izin Perusahaan PMA berdasarkan pertimbangan Ad Hoc.
Inginya pemilik modal Asing untuk menananm modal di Indonesia biasanya berdasarkan
beberapa pertimbangan antara lain :

   1. Menjadikan Indonesia sebagai pasar dari produk perusahaan di negara asalnya dengan
       cara membuka cabang di Indonesia untuk memproduksi barang tersebut di Indonesia.

Misal :
Perusahaan2 elektronika, yang menjadikan Indonesia sebagai pasar, jika tujuannnya untuk
pemasaran produk ia pasti akan memilih daerah berusaha yang paling dekat dengan pusat
perdagangan.

   2. Menjadika Indonesia sebagai sumber bahan baku bagi perusahaannya yang ada di luar
       negeri misalnya di negara asalnya mereka memproduksi mebel lalu ia datang ke
       Indonesia untuk memperoleh kayu dengan harga yang semurah murahnya dengan
       secara langsung mengurus HPA (hak pengusaha Hutan). Apabila tujuannya ingin
      mencari bahan baku di Indonesia tentu perusahaan itu daerah berusahanya di tempat
      terdapatnya bahan baku itu dengan cara mengolah sendiri, eksplorasi dan produksi
      bahan baku itu.

Misalnya :
Perusahaannya membutuhkan kayu maka ia ingin berusaha di daerah yang banyak hutan
sehingga memperoleh kayu dengan harga murah.
Ex :
Di kalimantan atau papua

   3. Menjadikan Indonesia sebagai sumber tenaga kerja yang murah, perusahaan2 Industri
      di Luar negeri yang memerlukan tenaga kerja terutama di negara yang maju harus
      membayar upah yang sanagt mahal, Indonesia mempromosikan penanaman modal
      asing ke Indonesia untuk membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia yang
      mempunyai tenaga kerja yang banyak dengan upah relatif murah dengan demikian
      perusahaan2 Industri yang masuk ke Indonesia menginginkan daerah berusahanya di
      daerah yang penduduknya banyak yaitu daerah jawa dengan demikian usaha
      pemerintah untuk memeratakan pembangunan jugaa tidak tercapai
   4. Menjadikan Indonesia tempat pelarian dari usahanya yang sudah tertutup di negeri
      asalnya. Ada perusahaan2 tertentu seperti perusahaan yang mencemari lingkungan
      hidup dinegara asalnya telah di laranguntuk itu ia menjadikan Indonesia sebagai tempat
      pelarian karena Indonesia tidak mempersoakan masalah itu. Biasanya perusahaan yang
      demikian adalah perusahaan Indonesia sekaligus akan memasarkan productnya di
      Indonesia


Dalam UU PM yang baru tidak ada diatur mengenai derah berusaha perusahaan PMA malahan
dalam pasal III ayat 1 huruf di tetapkan bahwa penanaman modal diselenggarakan dengan
asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara dari penanam modal dengan
demikian PMA dapat saja memilih daerah berusaha sesuai dengan keinginannya tidak berbeda
dengan perusahaan PMDN.

Bidang usaha dari Perusahaan PMA
Mengenai bidang usaha dari perusahaan PMA diatur dalam BAB III UU No 1 tahun 1967 yang
kemudian diubah dengan Bab VII UU No 25 tahun 2007.

Menurut Bab III UU no 1 tahun 1967 mulai pasal 5 sampai pasal 8 Bidang usaha PMA diatur
Sebagai berikut :

          a. Perincian bidang usaha yang terbuka bagi modal asing ditetapkan oleh
             pemerintah, pada waktu menyusun rencana pembangunan jangka menengah ( 5
             tahun)dan jangka panjang (25 Tahun).
          b. Pemerintah juga menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam
             modal untuk masing2 bidang usaha itu. Penentuan boidang2 usaha dan syarat2
             nya itu dilakukan dengan mengeluarkan DNI (daftar negative Investasi) yaitu
             sebuah daftar bidang-bidang usaha yang tertutup bagi suatu bidang usaha
             tertentu sehingga ada DNI PMA dan DNI PMDN.
          c. Bidang-bidang usaha yang tertutup bagi PMA dengan penguasaan penuh yaitu
             bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang
             banyak sebagai berikut :
    1. pelabuhan2.
    2. Produksi transimisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum.
    3.Telekomunikasi
    4. Pelayaran.
    5. Penerbangan
    6. Air Minum.
    7. Kereta api Umum.
    8. Pembangkit tenaga atom
    9. Mes media

               d. Bidang2 usaha yang tertutup sama sekali bagi penanaman modal yaitu :

    a. Bidang usaha yang memiliki peran yang penting dalam pertahanan negara yaitu produksi
    senjata, mesiu, alat2 peledak, san peralatan perang.

               e. PMA di bidang pertambangan didasarjab pada suatu krj sama dengan
                   pemerintah atas dasar kontrak karya.

    Kontrak kerja adalh perjanjian kerja sama antara investor asing dengan pemerintah RI dengan
    cara membentuk perusahaan baru untuk mengusahakan barang tambang.
    Misalnya
    PT.CPI, PT. Free Port, PT AIC

    Di dalam UU PM baru mengenai bidang usaha penanaman modal diatur dalam BAB VII
    dengan pengaturan yang hampir sama, menurut pasal 12 ayat 3 UUPM
    Pemerintah berdasarkan Keppres, menetapkan Bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman
    modal baik asing maupun dalam negeri dengan berdasarkan kreteria :
-   Kesehatan
-   Moral
-   Kebudayaan
-   Lingkungan hidup
-   Pertahanan dan keamanan nasional
-   Serta kepentingan nasional lainnya.

    Kreteria dan persyaratan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkkan melalui
    peraturan Presiden dengan memperhatikan kepentingan nasional Antara lain :

       1.   Perlindungan sumber daya alam.
       2.   Pengembangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi.
       3.   Pengawasan produksi dan distribusi
       4.   Peningkatan kapasitas tehnologi


    Berdasarkan pengaturan pengaturan bidang usaha baik oleh UUPMA yang lama maupun
    UUPM yang baru kita dapat menyimpulkan adanya 4 kategori bidang usaha PM yaitu :

       1. Bidang usaha terbuka bagi seluruh Penanam Modal baik PMA maupun PMDN non PMA
            dan non PMDN termasuk usaha mikro, kecil dan menengah
   2. Bidang usaha yang tertutup bagi PMA tapi terbuka untuk PMDN non PMDA dan PMA
      termasuk pengusaha mikro kecil dan menengah.
   3. Bidang Usaha yang tertutup bagi PMA, PMDN tapi hanya terbuka untuk perusahaan non
      PMA dan PMDN (Koperasi, pengusaha mikro dan menengah)
   4. Bidang usaha yang tertutup sama sekali bagi penanaman modal yaitu bidang usaha
      yang berhubungan dengan bidang pertahanan negara.


Berhubung dilarangnya penanaman modal dalam bidang pertahanan negara maka
penyediaan2 alat pertahanan negara dilakukan sendiri oleh angkatan bersenjata RI, akibatnya
perkembangan senjata RI jadi sangat ketinggalan, akibatnya pertahanan RI sangat tergantung
kepada negara lain, apabila negara lain itu tidak mau menjual alat2 perang kepada negara2 RI
termasuk suku cadangnya Indonesia tidak dapat berbuat banyak sehingga Indonesia sangat
lemah di bidang militer.

24 Mei 2008
Penggunaan tenaga kerja bagi Perusahaan PMA
Pembentuk UU no 1 tahun 1967 tentang PMA mengaharapkan dengan masuknya modal asing
ke Indonesia akan terjadi pembukaan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia dan
terjadinya alih tehnologi dari tenaga kerja asing kepada TKI, karena iti dalam BAB IV mulai
pasal 9 sampai pasal 13 UU ini ditetapkan kebijaksanaan mengenai penggunaan tenaga kerja
bagi perusahaan PMA, kebijaksanaan itu sebagai berikut :
Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA dikelompokkan menjadi 3 macam :

   1. Tenaga Direksi.

Menurut pasal 9
Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi dari perusahaan
dimana modal ditanam, ditetapkannya kebijaksanaan ini karena tenaga direksi yang merupakan
tenaga inti dari sebuah perusahaan merupakan tenaga yang vital dan menentukan bagi maju
mundurnya perusahaan walaupun kebijaksanaan tahunan ditetapkan pada RUPS namun
kebijaksanaan harian apalagi dalam hal2 yang sangat mendesak harus diambil oleh direksi
karena itu pemilik modal tidak akan mau menyerahkan pengelolaan modalnya kepada orang
yang kurang dipercayainya karena itu kepada pemilik modal diserahkan sepenuhnya apakah
akan menggunakan TKA atau TKI

   2. Tenaga Pimpinan dan tenaga ahli.

Menurut pasal 11
Perusahaan PMA diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga pimpinan dan tenaga ahli
warga negara asing bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan TKI dari ketentuan pasal 11 ini
perusahaan PMA diwajibkan menggunakan tenaga pimpinan dan tenaga ahli dari TKI tetapi
bagi jabatan yang tidak dapat diisi oleh TKI boleh menggunakan TKA namun yang menentukan
apakah suatu jabatan dapat diisi oleh TKI atau tidak adalah pihak menegement perusahaan itu
terutama direksi karena itu selama di negeri asalnya masih ada saudara, teman, atau
kenalan2nya yang membutuhkan pekerjaan mereka tetap akan memutuskan bahwa TKI yang
mendaftar belum dapat mengisi jabatan yang bersangkutan

   3. Tenaga kerja biasa.
Menurut pasal 10.
Perusahaan PMA wajib menggunakan tenaga kerja bisa dari tenaga kerja Indonesia (TKI).
Yang dimaksud tenaga kerja biasa adalah selain tenaga direksi, tenaga pimpinan dan tenaga
ahli.
Misalnya
Tenaga cleaning servis
Untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan TKI didalam Pasal 12 perusahaan2 PMA
diwajibkan menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan
diluar negeri secara terarah bagi TKI akan secara berangsur-angsur TKA dapat digantikan oleh
TKI, dengan ketentuan pasal 12 ini diharapkan terjadinya alih tehnologi dari TKA kepada TKI.
Pendidikan dan pelatihan memang dilaksanakan oleh perusahaan PMA namun latihan dan
pendidikan yang diberikan hanya merupakan bagian kecil saja dari proses produksi perusahaan
itu sehingga tidak terjadi alih tehnologi karena TKI yang dilatih itu tidak akan mungkin meniru
proses produksi perusahaan itu .

Menurut UUPM no 25 tahun 2007
Mengenai Tenaga kerja diatur dalam BAB IV mulai pasal 10 dan pasal 11 Tanpa
membedakan antara perusahan PMA dan PMDN

      Menurut Pasal 10

Perusahaan penanaman modal harus mengutamakan penggunaan TKI tetapi berhak
menggunakan TKA untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan Per-UU-an.
Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi TKI melalui pelatihan kerja
sesuai peraturan per-UU-an. Perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan TKA wajib
menyelenggarakan pelatihan dan alih tehnologi kepada TKI.

      Menurut Pasal 11

Perselisihan hubungan industrial wajib diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan
dengan tenaga kerja bila penyelesian musyawarah tidak berhasil maka penyelesaian dilakukan
dengan upaya TRIPARTIDE (tiga Pihak) yaitu perusahaan, organisasi Tenaga kerja,
pemerintah (depnaker), jika penyelesian Tripartide tidak berhasil maka perselisihan
diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial.

Pemakaian tanah untuk perusahaan PMA
Untuk keperluan perusahaan PMA diperlukan tanah baik sebagai tempat untuk mendirikan
kantor, pabrik dsb maupun sebagai lahan untuk menjalankan produksinya karena itu dalam
BAB V diatur secara khusus mengenai pemakaian tanah bagi perusahan PMA. Menurut
Pasal 14 untuk keperluan perusahaan PMA dapat diberikan tanah dengan HGD, HGU dan hak
pakai menurut peraturan Per-UU-an.
Menrut UUPMA HGU diberikan hak atas tanah langsung dikuasai oleh negara sehingga tanah2
adat yang mau diggunakan untuk perusahaan PMA harus diserahkan kepada negara
melalui pelepasan hak, sedangkan HGB dan hak pakai dapat di berikan atas tanah milik oleh
orang lain atau tanah dikuasai oleh negara melalui perjanjian pemiliknya. HGB & HGU hanya
dapat diberikan kepada WNI & BHI sehingga timbul pertanyaan kenapa prusahaan PMA yang
pemiliknya orang asing dapat diberikan HGB & HGU, alasannya adalah :
Menurut pasal 3 UU no 1 tahun 1967 & Pasal 5 Ayat 2 UU No 25 Tahun 2007.
     Perusahaan PMA harus berbentuk badan hukum Indonesia yaitu berbentuk perseroan terbatas
     konsekwensinya adalah perusahaan PMA yang berbentuk badan hukum Indonesia itu dapat
     mengusai tanah dengan HGB dan HGU.
     Didalam Pasal 22 UUPMA ditetapkan kebijaksanaan sebagai berikut :
     Kepada perusahaan penanaman modal dapat diberikan hak berupa :

        1. HGU

     Selama 95 tahun dan dapat diperpanjang dimuka selama 60 tahun dan dapat pula diperbaharui
     selama 35 tahun.

        2. HGB

     Hak guna bangunan dapat diberikan selama 80 tahun dan diperpanjang sekaligus 50 tahun dan
     diperbaharui 30 tahun.

        3. Hak pakai dapat diberikan selama 70 tahun dan diperpanjang di muka 45 tahun dan
            diperbaharui 25 tahun.


     Menurut pasal 22 ayat 2 Hak atas tanah yang dapat diperpanjang di muka sekaligus dengan
     persyaratan sebagai berikut :
a.   Penanaman modal dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur
     perekonomian Indonesia yang berdaya saing.
b.    Penanaman Modal dengan tingkat resiko yang memerlukan pengembalian modal jangka
     panjang.
c.   Penanaman Modal itu memerlukan areal yang luas
d.   Penanaman dengan menggunakan hak atas tanah negara.
e.    Penanaman Modal tidak mengganggu rasa keadilan dan tidak merugikan kepentingan
     masyarakat umum.

     Kelonggaran Perpajakan dan pengutang lainnya.
            Pada tahun 1997 keinginan untuk penanaman Modal di Indonesia sangat rendah sekali
     karena pada masa orde lamapernah dilakukan nasionalisasi perusahaan PMA untuk menarik
     minat investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia. Untuk membentu UU, UU No 1
     tahun 1967 menetapkan pelanggaran perpajakan kepada PMA yang diatur mulai pasal 2 ini
     dirubah dengan UU No 11 tahun 1970.
            Menurut Pasal 1 UU no 11 tahun 1970 yang merobah pasal 15 dan 17 kepada
     perusahaan PMA diberikan kelonggaran perpajakan sebagai berikut :

        1. Pembebasan biaya materai modal atas penempatan modal yang berasal dari PMA .
        2. Pembebasan/keinginan biaya masuk dan pembebasan pajak Import pada waktu
           memasukkan barang perlengkapan tetap di wilayah RI seperti masing2 alat “kerja 1
           pesawat” yang perlu untuk menjalankan perusahaan
        3. Pembebasan biaya balik nama atas pendaftaran kapal untuk pertama kalinya di
           Indonesia dalam waktu 2 tahun setelah saat mulai produksi
        4. Kelonggaran pajak perseroan seperti kopensasi kerugian yang didirikan selama 6 tahun
           pertama.
        5. Penghapusan yang dipercepat dan pemberian rangsangan pemberian modal
   6. Pembebasan pajak di pending selama 2 tahun sejak terhitung mulai produksi


    Selanjutnya dalam UU di tentukan pula dibawah menteri keuangan dapat menambah masa
kelonggaran perpajakan selama 2 tahun apabila :

   1. Penanaman modal dapat menambah devisa negara secara berarti
   2. Ini dilakukan di luar jawa
   3. Penanaman modal dilakukan dengan modal yang besar untuk keperluan prasarana atau
      menghadapi resiko yang besar dari sewajarnya.
   4. Oleh pemerintah penanaman modal itu untuk memprioritaskan secara khusus


   Dalam penanaman modal yang baru mengenai fasilitas perpajakan kepada perusahaan
penanaman modal diatur dalam Pasal 18 ayat 4, Kepada penanaman modal diberikan fasilitas
perpajakan berupa :

   1. Pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman
        modal dalam waktu tertentu dalam menghitung PPH.
   2.   Membebaskan biaya masuk atas oimpor barang modal mesin, peralatan untuk produksi
        yang belum diproduksi dalam negeri.
   3.   Pembebasan atas kerugian biaya masuk bahan baku dan bahan penolong untuk
        keperluan produksi dalam jangka waktu tertentu.
   4.   Pembebasan/penangguhan PPN atau impor barang modal untuk keperluan produksi
        yang belum dapat diproduksi dalam negeri.
   5.   Keringanan PBB untuk bidang usaha tertentu pada wilayah/kawasan tertentu.
   6.   Penyusutan yang cepat.
   7.   Pembebasan/pengurusan PPH badan dalam jumlah jangka waktu tertentu, kepada
        penanaman modal yang merupakan industri..................


Nasionalisasi dan kompensasi
         Berhubung tahun 1967 minat PMA masuk ke Indonesia sangat rendah karena takut
akan nasionalisasi, maka dalam Bab VIII diatur secara khusus mengenai nasionalisasi dan
kompensasi bagi perusahaan PMA yaitu Pasal 21 dan 22
         Menurut Pasal 21 pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan
hak milik secara menyeluruh atas perusahaan modal asing atau tindak yang mengurangi
hak/mengurusi perusahaan yang bersangkutan kecuali dengan UU kepentingan
menghendakinya.
         Menurut Pasal 22 jika nasionalisasi dilakukan maka pemerintah wajib memberikan
kompensasi/ganti rugi yang jumlah macam dan cara pembayarannya disepakati bersama
sesuai dengan prinsip pemerintah nasional.
         Bila tidak tercapai kesepakatan sesuai dengan asas hukum internasional makadilakukan
arbitrase yang keputusannya mengikat kedua belah pihak, yang terdiri dari 3 orang masing2
ditunjuk oleh pemerintah RI dan PMA dan orang ketiga ditunjuk bersama di dalam.
         PMA yang baru tidak ada diatur nasionalisasi dan kopensasi yang di atur hanya Ketika
terjadi sengketa yaitu pasal 32 ayat 4 UUPM.
        Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan PMA
para pihak akan menyelesaikan sengketa dengan Arbitrase internasional yang harus disepakati
oleh para pihak.
         Dengan demikian dewasa ini tidak mungkin lagi dilakukan nasionalisasi untuk
perusahaan PMA walaupun melalui UU ditetapkan bahwa kepentingan negara menghendaki.


Pengertian PMDN
Menurut Pasal 2 UU No 6 Tahun tentang PMDN, yang dimaksud dalam UU ini tentang PMDN
adalah :
Penggunaaan kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1 baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk melaksanakan usaha berdasarkan UU ini sedangkan menurut UU ini pasal 1
Modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk Hak2
(benda) baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta, negara maupun swasta asing yang
berdomisili di Indonesia yang disediakan guna menjalankan suatu usaha.
Dalam UU yang baru UU No 25/2007, Penanaman Modal dalam Negeri adalah kegiatan
penanaman modal untuk melakukan usaha diwilayah RI oleh penanam modal dalam negari
menggunakan modal dalam negari.
Jadi Defenisi PMDN dalam UU ini kita lihat bahwa ada 3 unsur dari PMDN itu :

   1. Dilakukan wilayah negara RI

Jadi penenaman modal modal dilakukan orang Indonesia di luar negeri
Misal :
Dalam perusahaan dengan orang asing sudah termasuk PMDN.

   2. Dilakukan oleh penanaman Modal dalam negeri

Penanaman modal dalam negeri menurut angka 5 pasal 1 adalah :
- Perseorangan Wni
- Perusahaan Indonesia
- Negara RI adalah daerah yang dilakukan.
Berdasarkan pasal ini berbeda dengan UU No 6 tahun 1968 bahwa modal dalam negeri dapat
dimiliki oleh swasta asing berdomisili di Indonesia. Dewasa ini di Indonesia tidak ada lagi
swasta asing yang berusaha dengan modal dalam negeri sehingga dewasa ini penanaman
modal yang ada adalah penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asinh.

Dasar Pertimbangan
UU No 6 tahun 1968 tentang PMDN didasarkan :

          a. Modal merupakan faktor yang sangat penting yang dilakukan
          b. Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri secara
             maksimal.
          c. Perlu diciptakan iklim yang baik dengan ketentuan2 yang berasal dari modal
             dalam negeri
          d. Dalam Sistim perekonomian Indonesia, terbuka lapangan luas dari usaha oleh
             swasta
          e. Pembangunan ekonomi Indonesia harus disandarkan kepada kemampuan dari
             masyarakat Indonesia sendiri.
              f. Perlu dimanfaatkan juga modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing yang
                  berdomisili di Indonesia.

   Menurut penyelesaian umum UU No 6 Tahun 1968 itu pembangunan tidak mungkin
   dilaksanakan tanpa penggunaan modal, namun setiap negara yang belum maju mengalami
   kemerosotan atau kemandekan ekonomi karena kemahalan masyarakat untuk memupuk
   modal, hal ini disebabkan karena lemahnya kemampuan usaha baik swasta atau pemerintah, di
   Indonesia kelemahan itu ditambah dengan kesulitan berupa adanya dominasi terhadap
   perekonomian Indonesia, khususnya modal oleh orang asing yang memiliki dan berusaha
   dengan modal dalam negari yang telah berangsur berabad2 lamanya. Dominasi itu terlihat
   dengan terjadinya monopoli dan monopsomi dalam sistim perdagangan di Indonesia

       1. Monopoli adalah

   Suatu keadaan perekonomian dimana penjual satu atau bersatu semnetara pembeli banyak
   dan tidak bersatu sehingga harga ditetapkan oleh penjual, monopoli ini terjadi karean orang2
   asing yang berdomisili di Indonesia bertindak sebagai importir dan distributor barang2
   kebutuhan rakyat sehingga barang import banyak yang harganya tinggi.

       2. Monopsoni adalah

   Suatu keadaan dalam perekonomian dimana penjual banyak yang tidak bersatu sedangkan
   pembeli satu atau bersatu akibatnya harga ditentukan oleh pembeli
   Di Indonesia Monoposmi ini terjadi karena orang asing yang berada di Indonesia bertindak
   sebagai eksportir dan pedagang besar dari hasil produk rakyat akibatnya harga jual dari produk
   rakyat menjadi rendah sehingga keuntungan yang besar diperoleh oleh pedagang besar dan
   eksportir, itu terjadinya

       3.



   28 Juni 2008

   NOTE
1. Valuta
   Kekayaan suatu Negara dalam bentuk valuta asing, devisa diperoleh dari selisih ekspor dan
   impor dan dari lalu lintas devisa
2. Penting nya devisa
   Suatu Negara dapat mengimpor kebutuhan negaranya dari Negara lain
3. Yang menentukan apa yang akan diimpor adalah :
   Importir

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:126
posted:7/23/2012
language:Indonesian
pages:18