Docstoc

Hukum Panitensier

Document Sample
Hukum Panitensier Powered By Docstoc
					     Hukum Panitensier

                                    HUKUM PENINTENSIER

     Pengantar
     KUHP terdiri dari 3 buku yaitu :
1.   Ketentuan umum
2.   Kejahatan
3.   Pelanggaran
     Pada buku ke-2 dan ke-3 pada dasarnya ada 2 norma :
1.   Norma yang harus dipenuhi gar sesuatu tindakan itu dapat disebut sebagai tindak
     pidana.
2.   Norma yang berkenaan dengan ancaman pidana
     KUHP secara terperinci berisi :
1.   Kapan suatu pidana itu dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku.
2.   Jenis pidana bagaimanakah yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut.
3.    Untuk berapa lama pidana itu dijatuhkan/berapa besar pidana denda yang dapat
     dijatuhkan.
4.   Dengan cara yang bagaimana pidana itu harus dilaksanakan
     Hukum Penintensier
             Hukum penintensier adalah hukum yang berkenaan dengan tujuan daya kerja
     dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan.
             Secara harfiah hukum penintensier itu dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan
     dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan.
             Menurut Bemmelan, pemidanaan itu tidak semata-mata membicarakan pidana
     dan pemidanaan tetapi juga membicarakan lembaga pemidanaan.
             Tujuannya adalah apa yang ingin dicapai orang dengan pemidanaannya itu yaitu
     melalui suatu organisasi.
             Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang mengandung norma-norma
     sebagai keseluruhan yang disebut sebagai hukum penintensier adalah :
1.   Buku I dan II KUHP
2.   Ordonantie 27 Desember 1917 yaitu tentang ketentuan pembebasan bersyarat.
3.   Ordonantie 6 November 1926
4.   STBL No 4/1987 tentang peraturan pelaksanaan pemidanaan bersyarat
             Hukum Penintensier yaitu bahagian dari hukum pidana yang mengatur/memberi
     aturan tentang sistem sanksi dalam hukum pidana.
             Aturan-aturan tersebut meliputi tentang ketentuan pemberian pidana tindakan
     serta eksekusi sanksi pidana. Ketentuan-ketentuan pidana itu meliputi :
1.   Jenis-jenis sanksi pidana
2.   Ukuran pemidanaan
3.   Bentuk dan cara pemidanaan
     Tujuan Pemidanaan
     Ada 3 teori yaitu :
1.   Tujuan absolut (pembalasan)
     Setiap kejahatan harus dibalas dengan kejahatan
2.   Tujuan preventie
     Tujuan hukum preventie terbagi atas 2 yaitu :
a.   Preventie umum
     Supaya orang lain tidak melakukan pembuatan serupa
b.   Preventie khusus
     Supaya dia sendiri (pelaku tindak pidana) tidak mengulangi perbuatan yang sama.
3.   Gemende theory
     Teori ini bertujuan sebagai pembalasan untuk mendidik sehingga istilah penjara diganti
     dengan tempat
     Tujuan Hukum Penintensier
            Tujuan dari hukum penintensier adalah agar yang berhubungan dengan
     hukuman seseorang dapat dilaksanakan dengan baik. Hukuman penintensier baru
     dapat dilaksanakan apabila sudah ada putusan dari hakim.
            Di dalam hukum pidana terkandung ada 3 konsep yang dapat dianggap sebagai
     konsep-konsep dasar dalam hukum pidana, ketiga konsep itu meliputi :
1.   Tindak pidana/perbuatan pidana (criminal oppense)
2.   Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (criminal responsibility)
3.   Pemidanaan (Punishment)
            Ketiga konsep dasar ini adalah oleh “HERBERT” dianggap sebagai Resionde
     Hukum Pidana, sebab ketiganya akan tergambar adanya 3 permasalahan pokok dalam
     hukum pidana.
            Konsep yang pertama (1) yaitu tindak pidana akan menggambarkan
     permasalahan pokok mengenai apa ukuran yang menentukan suatu perbuatan sebagai
     tindak pidana.
            Konsep yang kedua (2) yaitu menyangkut ukuran apa yang dapat digunakan
     untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang yang dinyatakan sebagai
     pelaku tindak pidana.
            Konsep ketiga (3) yaitu menggambarkan permasalahan pokok menyangkut
     bentuk sanksi yang bagaimanakah yang dapat ditimpakan kepada seseorang yang
     terbukti telah melakukan suatu tindak pidana.
            Selama ini boleh dikatakan bahwa perhatian ahli hukum pidana dan kriminologi
     lebih banyak tertuju hanya kepada permasalahan yang tergambar pada konsep
     pertama (1) dan yang kedua (2) saja. Sementara masalah pidana dan pemidanaan itu
     lebih berkesan dan seolah-olah hanya dianggap sebagai anak tiri dalam hukum pidana.
     Anggapan seperti ini tidak dapat dibenarkan karena pidana dan pemidanaan itu
     memiliki fungsi dan kedudukan yang strategis dalam pemidanaan. Sebab tanpa adanya
     pidana dan pemidanaan itu tidak akan mungkin dinamakan hukum pidana apabila tidak
     ada unsur pidana didalamnya.
            Pada pasal 10 KUHP mengatur tentang :
1.   Hukum pokok yaitu :
a.   Hukuman mati
b.   Hukuman penjara, terbagi atas 2 yaitu
1)   Sementara
     Hukum yang diberikan kepada seseorang dan ditentukan tempatnya dan dalam jangka
     waktu tertentu.
2) Seumur hidup
   Hukum yang diberikan kepada seseorang sampai dengan akhirnya nyawa seseorang
   itu.
c. Denda
d. Kurungan
   Tujuan dari hukuman :
a. Absolut
   Hukuman yang diberikan kepada seorang penjahat yang berfungsi sebagai
   pembalasan.
b. Preventie, terbagi atas 2 :
1) Preventie umum
   Hukuman yang diberikan kepada seseorang agar tidak dilakukan oleh orang lain (untuk
   membuat efek jera).
2) Preventie khusus
   Suatu hukuman yang diberikan kepada seorang penjahat agar dia tidak mengulangi
   perbuatan yang sama.
c. Gemende theory
   Suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang penjahat sebagai suatu pembalasan
   atas kejahatan, dan sebagai merupakan untuk mendidik.
           Kapan seseorang itu dikatakan penjahat/melakukan kejahatan adalah apabila
   sudah ada keputusan hakim dan sudah inarche (sudah mempunyai kekuatan hukum
   pasti).
           Hak pistole adalah hak keistimewaan pada saat dia sudah dihukum.
2. Hukum tambahan
a. Tidak berhak/dicabutnya hak seseorang dalam hal dipilih dan milih.
b. Dicabutnya hak dia dalam berprofesi
c. Dicabut SIM dalam hal lalu lintas.
   Faktor yang mempengaruhi anak-anak melakukan kejahatan adalah :
1. Faktor keturunan
2. Faktor lingkungan
                               PIDANA DAN PEMIDANAAN

A. Pengertian
           Istilah pidana dalam hukum pidana disebut dengan “straft/hukuman”. Istilah
   hukuman/dapat juga disebut dengan istilah hukum berasal dari perkataan “wordt
   sestraft”.
1. Menurut Mulyatno
           Perkataan straft disebut dengan ancaman. Dengan ancaman pidana maka
   dengan demikian kata STRAFT RECHT dapat diartikan sebagai hukuman-hukuman
   dan kata dihukum diartikan dengan diterapi hukum.
2. Menurut Soedarto
           Penghukuman yang berasal dari kata hukum dapat diartikan sebagai
   menerapkan hukum/memutuskan tentang hukumnya.
           Menetapkan hukuman disebut sebagai suatu peristiwa tidak hanya di bidang
   hukum pidana saja tetapi juga dalam bidang hukum perdata. Oleh karena itu istilah
   penghukuman dipersempit artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana.
           Berdasarkan pendapat Mulyatno dan Soedarto tersebut istilah hukuman
   mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan
   kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum baik hukum pidana
   maupun perdata. Sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus
   yang berkaitan dengan hukuman pidana artinya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap
   ketentuan-ketentuan pidana maka para pelaku dapat diberikan sanksi.
           Jadi untuk menyebutkan hukuman pidana lebih tepat dipergunakan istilah pidana
   seperti :
a. Pidana mati
b. Pidana penjara
c. Pidana denda
d. Dan sebagainya
           Meskipun pengertian hukuman dan pidana dibedakan, namun keduanya
   mempunyai sifat yang sama yaitu sama-sama berlatar belakang tata niat masyarakat.
   Nilai-nilai tersebut adalah :
a. Mengenai baik dan tidak baik
b. Bersusila dan tidak bersusila
c. Diperbolehkan dan yang dilarang
d. Dan sebagainya.
3. Menurut Van Hammel
           Mengartikan pidana menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang
   bersifat khusus. Penderitaan tersebut dijadikan oleh kekuasaan yang berwenang untuk
   menjatuhkan pidana oleh nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum
   umum bagi seorang pelanggar.
           Penderitaan itu dikenakan semata-mata dengan orang tersebut setelah
   melanggar.
4. Menurut Simons
           Mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang oleh UU dikaitkan dengan
   telah terjadinya pelanggaran tetapi suatu norma yang dengan putusan hakim telah
   dijatuhkan bagi orang yang berbuat salah.
             Jadi menurut V. Hammel dan Simons ini pengertian pidana pada hakekatnya
     adalah suatu penderitaan yang penderitaan tersebut bukanlah suatu tujuan melainkan
     hanya semata-mata alat yang digunakan oleh negara untuk mengingatkan agar orang
     tidak melakukan kejahatan.
5.   Menurut Roeslan Shaleh
             Pengertian pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang
     dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik tersebut.
             Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, Prof. Muladi mengambil suatu
     kesimpulan tentang unsur-unsur/ciri-ciri yang terkandung dalam pidana yaitu :
a.   Pidana itu merupakan suatu pengenaan penderitaan/nestapa atau akibat-akibat lain
     yang tidak menyenangkan.
b.   Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang/badan yang mempunyai kekuasaan.
c.   Pidana itu diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut
     UU
             Akhirnya semua sarjana tersebut di atas menyetujui pendapat bahwa hakikat
     pidana antara lain pemberian nestapa atau pelimpahan.
     Misal : Pidana itu adalah sebagai seruan untuk tertib yang memiliki dua tujuan utama
     yakni : Untuk mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik. Penyelesaian
     konflik tersebut terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami/ pengembalian kepercayaan
     antara sesama manusia.
6.   Pemidanaan menurut Soedarto
             Sinonim dengan istilah penghukuman/menetapkan hukum atau memutuskan
     dengan hukumnya. Pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim
     yang merupakan konkritisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam UU yang merupakan
     sesuatu yang abstrak. Misal : Dalam UU tercantum barangsiapa mencuri dipidana
     dengan pidana max 5 tahun penjara, maka rumusan ini masih merupakan hal yang
     abstrak. Artinya : Apakah ada orang yang mencuri, apakah jika ada orang yang mencuri
     benar-benar dipidana. Hal tersebut tentu belum dapat dipastikan, artinya orang tidak
     dapat memastikan berapa lamakah seorang pencuri akan dijatuhi pidana.
             Oleh hakim karena sistem ancaman pidana akan bercorak dari ancaman
     maximal ke minimal sekali. Hakim mempunyai kekuasaan dalam memilih dan
     menentukan berapa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa
     pidana tertentu dalam kasus konkrit. Hakim memang harus mempertimbangkan
     tuntutan penuntut umum namun sama sekali tidak terikat dengan tuntutan tersebut.
B.   Sejarah
             Pada zaman dahulu kala bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada suatu
     masyarakat yang teratur kepada seorang penjahat adalah dalam bentuk :
1.    Menyingkirkan/melumpuhkannya sehingga penjahat itu tidak lagi mengganggu
     masyarakat pada masa yang akan datang. Penyingkiran itu dapat dilakukan dengan
     bermacam-macam cara.
     Misalnya : Membuang/mengirim si penjahat ke seberang lautan. Pidana berupa
     pembuangan ini mencapai puncaknya di Inggris pada abad pertengahan dan akhir.
     Dimana banyak orang Inggris yang melakukan kejahatan diasingkan ke Australia. Di
     Indonesia terutama pada zaman Hindia Belanda pidana ini banyak juga dilakukan pada
     orang-orang politik.
2.   Kerja paksa
   Misalnya : Kerja paksa mendayung kapal yang banyak dilakukan pada abad ke-17.
   Cara-cara kerja paksa seperti itu lama kelamaan menjadi hilang di Eropa. Pidana kerja
   paksa ini pernah juga dilakukan dalam bentuk paksaan untuk memutar roda yang
   sangat banyak menguras tenaga para napi sehingga mereka tidak memiliki kesempatan
   untuk memberontak. Di Hindia Belanda kerja paksa dalam bentuk pembuatan jalan
   raya/membuat lubang-lubang dalam benteng pertahanan di zaman Jepang.
3. Pidana mati
           Di deretan panjang jenis-jenis sanksi pidana dalam sejarah pemidanaan sanksi
   yang terberat adalah menghabisi nyawa si penjahat yang disebut dengan pidana mati.
           Cara-cara pidana mati pada zaman dahulu adalah sebagai kegiatan dengan
   ditarik kereta ke jurusan berlawanan. Ada pula yang dikubur hidup-hidup, digoreng
   dengan minyak, ditenggelamkan ke laut, jantungnya dicopet atau dirajam sampai mati.
           Pidana mati seperti yang tersebut di atas lama kelamaan dilakukan dengan
   memberikan perhatian terhadap kemanusiaan sehingga akhirnya dikenal dengan
   pidana mati dengan cara dipotong, penggantungan di tiang gantungan, ditembak mati,
   disentrum dan sebagainya.
           Di Indonesia menurut sistem KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara
   digantung.
     Jenis Pidana Dalam KUHP
             Jenis-jenis KUHP yang menentukan bahwa perbuatan pidana atau hukuman
     dapat dipahami sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang dengan sengaja
     ditimpakan oleh negara kepada setiap orang yang terbukti telah melanggar aturan -
     aturan pidana yang terdapat dalam UU. Penderitaan berupa pidana yang dapat
     ditimpakan itu haruslah sesuatu yang secara eksplisit ditentukan dalam UU. Artinya
     orang tidak dapat dikatakan sanksi berupa pidana diluar dari apa yang telah
     ditentukan di dalam UU. Oleh karena itu dalam hal penjatuhan pidana hakim tidak
     terikat pada jenis-jenis sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh UU.
             Ini sudah merupakan pendirian dari Mahkamah Agung RI yang secara tegas
     menentukan dalam putusan MA RI tanggal 11 Maret 1970 No. 59K/KR/1969 dan
     putusan MA RI tanggal 13 Agustus 1974 No. 61 K/KR/1973 yang menentukan bahwa :
     Perbuatan menambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam pasal 10 KUHP
     dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.
             Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis pidana itu atas pidana pokok
     dan pidana tambahan. Hal tersebut disebutkan secara tegas pada pasal 10 KUHP yang
     berbunyi :
     Pidana terdiri atas :
1.   Pidana pokok
a.   Pidana mati
b.   Pidana penjara
c.   Pidana kurungan
d.   Pidana denda
2.   Pidana tambahan
a.   Pencabutan hak-hak tertentu
b.   Perampasan barang-barang tertentu
c.   Pengumuman putusan hakim
             Kemudian pada tahun 1946 dengan UU No. 20 tahun 1946 hukum pidana
     Indonesia mengenal suatu jenis pidana pokok yang baru yaitu :
1. Pidana tutupan
   Pidana tutupan ini pada hakekatnya adalah pidana penjara, namun dalam hal mengadili
   orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena
   terdorong oleh maksud yang patut dihormati maka hakim boleh menjatuhkan pidana
   tutupan.
           Sehubungan dengan jenis-jenis sanksi pidana di atas, ada beberapa hal yang
   harus diketahui dan patut dicatat sebagai suatu yang sangat penting dalam soal
   pemidanaan yaitu :
1. KUHP tidak mengenal suatu kumulasi (campuran) dari pidana pokok yang diancamkan
   bagi suatu tindak pidana tertentu khususnya pidana penjara dan pidana denda. Artinya
   hakim tidak dibenarkan untuk menjatuhkan dua jenis pidana pokok secara bersama-
   sama terhadap seorang terdakwa.
a. Menurut Memory van Tulijkting
   Penjatuhan dari 2 jenis pidana pokok secara bersama-sama bagi seorang yang telah
   melakukan tindak pidana tertentu tidak dapat dibenarkan dengan alasan : Bahwa
   pidana berupa perampasan kemerdekaan dengan pidana berupa denda mempunyai
   sifat dna tujuan yang sama.
   Meskipun demikian di dalam UU Pidana Khusus (UU pidana di luar KUHP) telah terjadi
   perkembangan baru yang memungkinkan untuk menerapkan kumulasi pidana.
   Pertanyaan :
   Apakah penjatuhan pidana kumulasi tersebut diperkenankan/tidak ?
b. Menurut Prof. Simons
   Penjatuhan dari 2 macam pidana pokok pada suatu saat yang sama bagi seorang
   yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana tertentu dapat dibenarkan
   khususnya apabila tindak pidana tersebut telah dilakukan dengan tujuan untuk
   mendapatkan suatu keuntungan. Ex : UU anti korupsi.
   Dengan dianutnya kumulasi-kumulasi pidana dalam waktu tersebut maka hakim
   diperkenankan untuk menjatuhkan 2 jenis pidana sekaligus yaitu :
a. Pidana penjara
b. Pidana denda
   Dalam arti kata dalam kasus tindak pidana korupsi hakim diberi oleh UU
   kekuasaan/alternatif untuk menjatuhkan pidana penjara saja/pidana denda saja/kedua-
   duanya.
2. Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan selalu hanya
   dapat dijatuhkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana pokok. Artinya : Pidana
   tambahan akan tergantung pada pidana pokok sehingga hakim tidak dapat
   menjatuhkan pidana tambahan saja tanpa pidana pokok.
   Di samping menurut sistem pemidanaan yang dianut hakim pidana kita penjatuhan
   pidana tambahan itu sendiri sifatnya addat fakultatif maksudnya : Hakim tidaklah selalu
   harus menjatuhkan suatu pidana tambahan pada waktu ia menjatuhkan pidana pokok
   pada seorang terdakwa. Hal itu sepenuhnya diserahkan pada pertimbangan hakim,
   sehingga ia bebas menentukan besarnya pidana tambahan.

   Pidana Pokok
1. Hukum Mati (Pidana Mati)
             Buku ke I KUHP pada pasal 11 nya mengatur masalah pidana mati. Menurut
     ketentuan pasal 11 KUHP pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat
     gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher
     terpidana dan kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.
             Akan tetapi pelaksanaan pidana mati di tiang gantungan dirubah dengan cara
     lain yaitu dengan cara ditembak sampai mati sehingga ketentuan pasal 11 KUHP tidak
     berlaku lagi. Perubahan itu dilakukan atas dasar penetapan Presiden No. 2 tahun 1964
     tanggal 27 April 1964. Penetapan itu kemudian dengan UU No. 5 tahun 1969 ditetapkan
     menjadi UU sehingga itu dikenal dengan UU No. 2 PNPS/tahun 1964.
             Tentang pelaksanaan pidana mati dalam lingkungan pidana umum diatur pada
     pasal 2 – pasal 15 UU PNPS/64 yang pada prinsipnya menentukan hal-hal sebagai
     berikut :
a.   Dalam jangka waktu 3x 24 jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan jaksa
     tinggi/yang bersangkutan harus memberitahukan terpidana akan dilaksanakannya
     pidana mati tersebut.
     Apabila terpidana bermaksud mengemukakan sesuatu maka keterangan diterima oleh
     jaksa tinggi/jaksa tersebut.
b.   Apabila terpidana seorang wanita yang sedang hamil maka pelaksanaan pidana mati
     sampai anak yang dikandungnya lahir.
c.   Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh menteri kehakiman yakni di daerah
     hukum pengadilan tingkat I yang telah memutuskan pidana mati tingkat I.
d.   Kepala Polisi daerah bersangkutan bertanggung jawab mengenai pidana mati tersebut
     setelah mendengar nasehat dari jaksa/jaksa tinggi yang telah melakukan penuntutan
     pada pengadilan tingkat I.
e.   Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh satu regu penembak polisi di bawah
     pimpinan dari seorang perwira polisi.
f.   Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (perwira yang ditunjuk) harus menghadiri
     pelaksanaan pidana mati tersebut, sedangkan pembela dari terpidana atas
     permintaannya sendiri atau permintaan terpidana dapat menghadirinya.
g.   Pelaksanaan pidana mati tidak boleh dilakukan di muka umum.
h.   Penguburan jenazah diserahkan pada keluarga/pada sahabat-sahabat terpidana dan
     harus dicegah pelaksanaan penguburan yang bersifat demonstratif kecuali demi
     kepentingan umum maka jaksa tinggi/jaksa bersangkutan dapat menentukan lain.
i.   Setelah selesai dikerjakan maka jaksa tinggi/bersangkutan harus membuat berita acara
     mengenai pelaksanaan pidana mati dimana isi dan berita acara tersebut harus
     dicantumkan di dalam surat keputusan dari pengadilan yang bersangkutan.
2.   Pidana Penjara
             Bentuk pidana penjara ini berbentuk batasan bergerak yang dilakukan dengan
     menutup/menempatkan terpidana dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan
     mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam
     lembaga pemasyarakatan tersebut.
             Dalam soal pidana penjara ini diatur pada pasal 12 KUHP yang terdiri dari :
a.   Penjara seumur hidup
b.   Penjara sementara
     Terdiri dari :
1)   15 hari sampai dengan 15 tahun
2) Tidak boleh lebih dari 20 tahun
   Yang boleh dijatuhi 20 tahun adalah :
1) Adanya penggabungan pidana
2) Terpidana dihukum mati
3) Terpidana dihukum seumur hidup
   Pidana penjara mulai dilakukan apabila dilakukan penahanan sementara sejak
   penahanan dilakukan. Apabila penahanan tidak dilakukan maka :
1) Pelaksanaan pidana penjara sejak pidana dilakukan
2) Pelaksanaan pidana penjara sejak putusan ditetapkan.
   Setelah putusan dilakukan dengan menempatkan terpidana di lembaga
   pemasyarakatan maka terpidana di lembaga pemasyarakatan tersebut terikat dengan
   ketentuan-ketentuan tentang lembaga pemasyarakatan.
3. Pidana Kurungan
           Pidana ini terdiri dari 2 bentuk yaitu
a. Pidana kurungan principal
   Aturannya yaitu 1 hari sampai 1 tahun dan dapat ditambah jadi 1 tahun 4 bulan apabila
   terjadi penggabungan tindak pidana/pengulangan tindak pidana.
b. Pidana kurungan subsider (pidana kurungan pengganti denda)
   Ancaman hukumannya : 1 hari s/d 6 bulan.
   Pidana ini ditujukan kepada seseorang yang dijatuhi pidana denda tapi tidak mampu
   membayar denda yang seharusnya dibayar.
           Persamaan dan perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan yaitu
   :
a. Persamaan
1) Sama-sama merupakan perampasan kemerdekaan
2) Sama-sama mengenal batas minimum dan batas maximum serta batas maximum
   khusus dan maximum umum.
b. Perbedaan
1) Pidana penjara dapat dilakukan di lembaga pemasyarakatan dimana saja.
   Pidana kurungan tidak dapat dilakukan diluar daerah dimana ia bertempat
   tinggal/berdiam waktu pidana itu dijatuhkan.
2) Pekerjaan terpidana penjara lebih berat dari terpidana kurungan.
3) Terpidana kurungan memiliki hak pistole yaitu hak untuk memperbaiki haknya di dalam
   rumah tahanan penjara, sedangkan terpidana penjara tidak memiliki hak tersebut.
4. Pidana Denda
           Pidana denda ditujukan kepada harta benda orang yang biasanya merupakan
   ancaman dari tindak pidana ringan. Tindak pidana denda dapat dibekukan oleh orang
   lain. Pidana denda menurut pasal 30 KUHP memiliki kriteria sebagai berikut :
a. Memiliki sedikitnya nilai uang Rp. 3.75 atau 375 sen
b. Dapat diganti dengan pidana kurungan lamanya paling sedikit 1 hari dan paling lama 6
   bulan
c. Nilainya Rp. 3.75 atau 375 sen sama dengan satu hari.
d. Jika pemberatan; peringanan kurungan pengganti paling lama 6 bulan.
           Berdasarkan kriteria ini pasal 30 KUHP dapat diambil pemahamannya yaitu :
a. Tidak mengenal batas maximum pidana denda
b. Hanya ada batas minimum umum
c. Batas minimum khusus hanya ditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang memuat
   urusan tindak pidana.
          Pasal 31 KUHP menentukan :
a. Terpidana denda dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas
   waktu pembayaran denda.
b. Setiap waktu dia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika ia membayar
   dendanya.
c. Pembayaran sebagian dari pidana denda baik sebelum maupun sesudah menjalani
   pidana menyebabkan pidana sebagian kurungan yang seimbang dengan denda yang
   dibayarkan.
   Dengan demikian pasal 31 KUHP dapat dipahami terpidana denda bebas memilih akan
   dibayar/tidak membayar juga dapat dicicil.

     Pidana Tambahan
1.   Pencabutan Hak-Hak Tertentu
            Merupakan pidana tambahan yang diatur dalam pasal 35 ayat (1) KUHP. Hak-
     hak yang dapat dicabut itu antara lain :
a.   Hak untuk mendapat segala jabatan/jabatan yang tertentu dengan maksud dengan
     jabatan itu yaitu :
1)   Tugas kepala negara/bagian-bagian dari negara
2)   Hak untuk angkatan bersenjata
3)   Hak ilmu aktif dan pasif anggota DPR
4)   Hak untuk menjadi penasehat, wali dan lain-lain
5)   Hak kuasa bapak dan sebagainya
6)   Hak untuk melakukan pekerjaan yang tertentu yaitu segala pekerjaan yang bukan
     pegawai negeri.
            Pencabutan beberapa hak tertentu ini diberikan apabila/kepada :
a.   Menyuruh melakukan dan mengeluarkan surat palsu kepada pembesar negeri/pejabat
     pemerintah (dilihat pasal 317 KUHP)
b.   Perbuatan memfitnah sehingga orang lain melakukan tindak pidana (pasal 318 KUHP)
c.   Karena kekhilafan melakukan penahanan (pasal 334 KUHP)
d.   Menggugurkan kandungan baik dengan izin/tanpa izin wanita yang hamil tersebut (pasal
     347 dan 348 KUHP)
e.   Melakukan pembunuhan
f.      Melakukan       pencurian   baik    yang   biasa/memberatkan/pencurian   dengan
     kekerasan/ancamannya berakibat luka/mati (pasal 362, 363, 365 KUHP)
g.   Tindak pidana penggelapan
h.   Tindak pidana penggelapan karena jabatan
i.   Tindak pidana penggelapan karena keberadaannya berada pada suatu organisasi
     (pasal 375 KUHP)
2.   Perampasan Barang-Barang Tertentu
            Menurut pasal 39 KUHP ada 2 jenis barang yang dapat dirampas yaitu :
a.   Barang yang dirampas dari suatu kejahatan.
     Misal : Uang palsu yang diperoleh karena kejahatan.
     Barang-barang ini disebut dengan Corpora Deliari
b.   Barang yang digunakan untuk suatu kejahatan
     Misal : Pisau/senpi yang digunakan untuk membunuh.
     Barang-barang ini disebut dengan Intrumenta Deliari
            Dengan demikian pasal 39 KUHP ini memiliki 3 petunjuk data yaitu :
a.   Yang dapat dirampas adalah barang yang diperoleh dari kejahatan dan barang yang
     digunakan untuk kejahatan.
b.   Hanya untuk kejahatan saja tidak untuk pelanggaran
c.   Barang yang dirampas milik yang terpidana saja
            Pidana kurungan pengganti ada 2 bentuk yaitu :
a.   Pidana kurungan pengganti denda
b.   Pidana kurungan pengganti barang-barang
            Seorang terpidana dibebaskan dari terpidana kurungan apabila pidana kurungan
     pengganti perampasan barang dimana pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan
     yang besarnya sama dengan nilai yang dirampas.
            Pidana kurungan pengganti denda. Hanya dapat dibebaskan dengan membayar
     denda yang ditetapkan dengan putusan hakim. Pidana kurungan ini dapat diperpanjang
     paling lama 6 bulan. Sedangkan pidana kurungan pengganti barang tidak dapat
     diperpanjang dari batas maximum 6 bulan.
3.   Pengumuman Putusan Pidana Oleh Hakim
            Senantiasa diucapkan dimuka umum, akan tetapi bila dianggap perlu di samping
     sebagai pidana tambahan putusan tersebut akan langsung disiarkan sejelas-jelasnya
     dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya :
a.   Melalui televisi
b.   Melalui radio
c.   Melalui surat kabar dan lain-lain
            Semuanya itu atas ongkos orang yang dihukum yang dapat dipandang sebagai
     suatu pengecualian karena pada umumnya penyelenggaraan hukuman itu harus dipikul
     oleh negara.

1. Pidana Bersyarat
          Pidana bersyarat terdapat pada pasal 14 KUHP. Pidana bersyarat adalah : Suatu
   pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim digantungkan pada syarat-syarat
   tertentu yang telah ditetapkan dalam putusan hakim.
          Ketentuan tentang pidana bersyarat itu terdapat pada pasal 14 c – 14 f KUHP.
          Pasal 14 c KUHP menyatakan : Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara
   paling lama atau pidana kurungan maka dalam putusannya hakim dapat
   memerintahkan bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada
   putusan hakim yang memang lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak
   pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis
   atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang
   ditentukan dalam perintah itu.
          Pidana bersyarat juga dapat diberikan karena pidana denda apabila hakim yakin
   bahwa pembayaran denda betul-betul dirasakan berat oleh terpidana.
          Berdasarkan pasal 14 c ayat (1) di atas pidana bersyarat dapat diadakan apabila
   : Hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 tahun/pidana kurungan.
          Jadi yang menentukan bukanlah pidana penjara yang diancamkan melainkan
   pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa. Terpidana yang diberikan pidana
   bersyarat haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :
a. Syarat umum
   Sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 c KUHP yaitu terpidana tidak akan
   melakukan tindak pidana.
b. Syarat khusus
   Bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus
   mengganti segala/sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya.
   Disamping itu juga dapat ditentukan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku
   terpidana yang harus dipenuhi dimana masa percobaan/selama sebagian masa
   percobaan.
          Bilamana syarat umum dan khusus tidak dipenuhi maka berdasarkan pasal 14 f
   ayat (1) KUHP hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan
   putusan dapat diperintahkan supaya putusan pidana dapat dijalankan/ memerintahkan
   supaya atas namanya diberikan peringatan kepada terpidana.
          Masa percobaan dimulai sejak putusan tersebut mulai ditetapkan dan telah
   diberitahukan kepada terpidana menurut tata cara yang ditentukan oleh UU.
          Berdasarkan pasal 14 b (2) KUHP yang di atas :

           Berdasarkan pasal 14 b (3) KUHP : Masa percobaan tidak dihitung selama
    terpidana berada pada tahanan sementara.
2. Ukuran-Ukuran Dalam Penjatuhan Pidana
           Faktor-faktor yang dapat dijelaskan pedoman di dalam penjatuhan pidana
    bersyarat yaitu :
a. Sebelum melakukan tindak pidana tersebut dia :
1) Belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya
2) Terdakwa masih sangat muda
3) Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar
4) Terdakwa tidak menduga bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan
    kerugian besar
5) Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan atas hasutan orang lain yang dilakukan
    dengan intensitas yang besar
6) Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar
    memaafkan perbuatannya
7) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut
8) Terdakwa telah membayar ganti rugi/akan membayar ganti rugi kepada si korban atas
    kerugian-kerugian/penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya
9) Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin
    terulang lagi
10) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak
    pidana lain
11) Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang berat baik bagi
    terdakwa atau keluarga.
12) Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non
    konstitusional
13) Tindak pidana terjadi pada pihak keluarga
14) Tindak pidana terjadi karena kealfaan
15) Terdakwa sudah sangat tua
16) Terdakwa adalah pelajar/mahasiswa
17) Khusus terdakwa di bawah umur hakim kurang yakin dengan kemampuan orang tua
    untuk mendidik

     Tindakan
            Pemidanaan pada dasarnya merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan
     semacam penderitaan kepada suatu tindak pidana. Sedangkan suatu penegakan
     muncul kesengajaan untuk menjatuhkan semacam penderitaan tidak ada sama sekali.
1.   Menurut Alf Ross
            Pemidanaan bertolak pada 2 (dua) syarat yaitu :
a.   Pidana ditujukan kepada pembinaan, penderitaan terhadap orang yang bersangkutan
b.   Pidana itu suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan sesuatu.
            Perbedaan antara pidana dan tindakan mudah didapatkan pada ada/tidaknya
     terdapat unsur penderitaan, akan tetapi harus didasarkan pada ada/ tidaknya unsur
     pencelaan.
2.   Menurut L. Packer
            Perbedaan antara pidana dan tindakan harus dilihat dari tujuannya yaitu tujuan
     utama ialah untuk memberikan keuntungan/untuk memperbaiki perilaku kejahatan.
            Dasar tindakan dari pemidanaan adalah bahwa orang yang bersangkutan
     akan/makin menjadi lebih baik, sedangkan tujuan/dasar dari pemidanaan adalah untuk
     mencegah terjadinya kejahatan.
            Sedangkan tujuan dasar dari pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya
     kejahatan dan untuk mengenakan penderitaan pada si pelanggar.
3.   Menurut Satochio Kartanegara
            Menerangkan bahwa di dalam hukum pidana juga ada sanksi yang juga bukan
     bersifat siksaan yaitu apa yang disebut dengan tindakan (Matrecel)
4.   Menurut Soedarto
            Dalam sanksi pidana adanya penekanan, penderitaan yang sengaja dibebankan
     kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang
     juga meliputi apa yang disebut dengan tindakan tata tertib.
            Sanksi pidana adalah pembalasan terhadap kesalahan si pembuat. Tindakan
     adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan/perawatan si pembuat/si
     pelaku terhadap si pelaku kejahatan.
5.   Menurut Andi Hamzah
            Sanksi pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi pada suatu pelaku
     kejahatan/ si pembuat.
            Sedangkan sanksi tindakan bertujuan untuk melindungi masyarakat.
6.   Menurut Uterecht
            Melihat sanksi pidana dari tujuannya, maka sanksi pidana bertujuan untuk
     memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat
     perbuatannya.
            Sedangkan sanksi tindakan tujuannya adalah lebih bersifat mendidik.
          Sanksi tindakan yang bila ditinjau dari teori-teori pemidanaan merupakan sanksi
   yang tidak membalas melainkan semata-mata ditujukan pada prefensi khusus. Sanksi
   tindakan itu meliputi masyarakat terhadap pola-pola yang berbahaya yang mungkin
   akan melakukan delik-delik yang akan merugikan masyarakat.
7. Menurut J.E. Jonker
          Sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang ditetapkan untuk kejahatan yang
   dilakukan. Sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.
          Dari beberapa konsep tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa antara sanksi
   pidana dan tindakan penekanannya terletak pada apa dan bagaimana tujuan
   ditetapkannya sanksi dalam hukum pidana itu untuk calon terpidana.
          Sanski pidana berorientasi pada pertanyaan : Mengapa diadakan sanksi
   pemidanaan ? Atau dengan kata lain sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu
   perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
          Sanksi tindakan lebih berorientasi pada pertanyaan : Untuk apa diadakan
   pemidanaan ? Atau dengan kata lain sanksi tindakan lebih bersifat antipatif terhadap
   pelaku kejahatan.
     Bentuk Tindakan Dalam Hukum Pidana
             Bentuk-bentuk tersebut yaitu :
1.   Penempatan seseorang di bawah pengawasan pemerintah
2.   Penyerahan seorang anak kepada sebuah lembaga untuk dididik sesuai dengan
     keinginan pemerintah sampai anak itu menjadi dewasa
3.   Pengembalian seorang anak kepada orang tua atau walinya.
             Menurut ketentuan pasal 45 KUHP ada 3 kemungkinan yang dapat dilakukan
     hakim dalam memberikan sanksi terhadap seorang anak di bawah umur yang terbukti
     melakukan tindak pidana yaitu :
1.     Memerintahkan supaya yang bersangkutan dikembalikan kepada orang
     tuanya/walinya/pemeliharanya tanpa dipidana apapun.
2.   Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana
     apapun
3.   Menjatuhkan pidana
             Khusus tentang sanksi yang dikenakan kepada anak yang melakukan kejahatan
     di dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak terhadap anak yang berumur 8
     tahun – 12 tahun hanya diberikan tindakan.
             Pasal 24 (1) menyatakan : Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal
     ialah :
a.   Mengembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuh
b.   Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja
c.    Menyerahkan kepada Departemen Sosial (organisasi sosial kemasyarakatan) yang
     bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
             Sedangkan pada anak yagn telah mencapai umur 12 tahun – 18 tahun
     dijatuhkan pidana. Pidana yang dijatuhkan berupa pidana pokok dan pidana tambahan.
a.   Pidana pokok yang dapat dikenakan adalah
1)   Pidana penjara
2)   Pidana kurungan
3)   Pidana denda
4)   Pidana pengawasan
b.   Pidana tambahannya adalah
1)   Pidana perampasan barang-barang tertentu
     Pidana pembaya

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:119
posted:7/23/2012
language:Malay
pages:17