Hukum Keuangan Negara dan Daerah

							      Hukum Keuangan Negara dan Daerah
                              HUKUM KEUANGAN NEGARA DAERAH

      UU Mengatur Hak dan Kewajiban
      UU no.17/2003 (Keuangan Negara)
      Pasal 1 (1) : Keuangan Negara
      “Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu jbaik
      berupa uang/barang yang dpat dijadikan milik negara berkembang dengan laksana hak dan
      kewajiban tersebut”.

      Didalam UUD 1945 mengenai keuangan diatur. Bab 8 Pasal :
  -   Pasal 23
      Ditetapkan tiap tahun untuk kemakmuran rakyat
      Ex :         Adanya APBN dan APBD ditetapkan dalam UU (1 tahun) bertujuan untuk
      kemakmuran               Presiden + DPR.

  - Pasal 23.A
  Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU.
  Ex : PBB, Retribusi

  -   Pasal 23.B
      Macam d an harga mat uang ditetapkan dengan UU

  -   Pasal 23.C
      Hal2 lain mengenai keuangan negara diatur dengan UU

  -   Pasal 23.D
      Negara mewakili suatu Bank, sentral susunan, kedudukan, kewenagnan, tanggung jawab dan
      indenpedensinya diatur dengan UU.

       PENGERTIAN ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA
       Dapat dibagi menjadi 2 bagian :
1. Dalam arti sempit (tata usaha) Clerical Word
   Dalam arti sempit ada beberapa persyaratan :
   a. Jelas tujuannya
   b. Dilakukan secara kronologis
   c. Secara sistematis
   d. Adanya kontinuitas (berkelanjutan)
   e. Harus ada registrasi.

  2. Dalam arti luas
      Peranan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, pertanggung jawaban, administrasi tersebut
     dimaksudkan sebagai pengendalian, pengurusan serta pengeluaran.

      Pengertian anggaran negara menrut M. Marsono.
      Suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran
      yang setinggi-tngginya yang mungkin perlu dilakukan untuk membiayai kepentingan pada suatu
      masa depan akan datang dan pada pihak lain merupakan perkiraan pendapatan yang mungkin
      dapat di terima dalam masa tersebut.
   Jadi anggaran negara merupakan
1. Kebijaksanaan Pemerintah yang tercermin dalam angka 2
2. rencana pemasukan untuk membiayai pengeluaran
3. Didukung dengan data pelaksanaan anggaran tahunan yang lalu.


   Fungsi anggaran menurut Simon.
1. Fungsi HTN
2. Fungsi pengurusan
3. Fungsi makro ekonomis


                                   SEJARAH KEUANGAN NEGARA

         Sejarah keuangan negara, kita tidak akan terlepas dari ICW (Indische Compititiet Wet) yang
     ditetapkan pada tahun 1864. sedangkan untu Indonesia dinyatakan berlakunya 01 Januari 1967
     secara singkat sejarah dari ICW ini dapat diuraikan sebagai berikut :
a.   Rancangan ICW yang memuat antara lain :
1.   Adanya pemisahan yang tegas antara keuangan negara Belanda dengan Negeri Jajahan.
2.   Anggaran ditetapkan sekali setahun oleh Raja, rancangan ini dicabut oleh Raja.
b.   Rancangan ICW yang kedua :
     Dalam rancangan yang kedua ini dimuat hal sebagai berikut :
1.   Anggaran rutin ditetapkan 1 x 5 tahun.
2.   Sedangkan untuk anggaran pembangunan ditetapkan 1 x 1 tahun
3.   masing-masing anggaran tadi secara formal ditetapkan dengan UU
     Rancangan kedua ini juga dicabut oleh Raja.
c.   Rancangan ICW yang ketiga :
     Konsep yang ketiga ini dinyatakan mulai berlaku 01 Januari 1967 yang diatur :
1.   Anggaran rutin dan anggaran pembangunan ditetapkan 1 x 1 tahun.
2.   sisa anggaran tiap akhir tahun ditetapkan oleh UU.
3.   Gubernur Jendral adalah penguasa tentang Keuangan Negara.
4.   Pengawasan dilakukan oleh BPK yang diangkat oleh Raja.
5.   Dukungan-dukungan terhadap Hindia belanda untuk negeri Belanda tetap diteruskan.
6.   Pertanggung jawaban pengurusan keuangan negara disampaikan kepada BPK.
7.   Dalam rancangan ketiga ini memuat TGR (tuntutan Ganti Rugi) terhadap pegawai negeri.

   MASA SEBELUM KEDAULATAN
1. Pada tahun 1895 mulai diberlakukan TGR terhadap bendaharawan dan bukan bendaharawan.
2. 1903 dicabutnya pasal yang mengatur tentang golongan terhadap negeri Belanda.
3. Pada tahun 1912 Hindia Belanda dinyatakan terpisah dsari negeri Belanda.
4.   1917 Gubernur Jendral kembali mempunyai wewenang untuk menetapkan
   perhitungan anggaran serta wewenangnya menggunakan sisa lebih anggaran.
5. 1925 ditetapkan Gubernur Jendral harus bekerja sama dengan Volkstraat untuk penetapannya.

   MASA SESUDAH KEDAULATAN
1. Pada tahun 1954 berdasarkan UU darurat No.3 tahun 1954 yang disyahkan dengan UU
   No.12/1954, maka perubahan dan sistem stetsel diganti dengan kas stetsel.
2. 1968 dengan UU No.9/1968 dinyatakan berlakunya tahun anggaran yang sebelumnya 01
   Januari (01/01) diganti menjadi 01 Maret (01/02).
     DASAR HUKUM KEUANGAN NEGARA RI
     Dasar hukum keuangan Negara RI pada pokoknya dalam UUD 1945, yakni pasal 23. pada
     pasal tersebut jelas bahwa tata cara pengaturan keuangan negara harus diatur dengan
     Undang-undang.
     Keuangan negara di luar APBN yang tidak dimasukkan dalam lingkup pengabdian negara (Non
     Buggetter).


     BUDGET CYCLUS
     Adalah suatu atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan
     anggaran.
     Tahapan nya adalah sebagai berikut :
1.   Penyusunan RUU APBN/APBD
2.   Pembahasan rancangan APBD atau APBN di DPR/DPRD
3.   Pelaksanaan APBN oleh aparatur pemerintah atu lembaga masa 1 tahun.
4.   Pengawasan atas realisasi anggaran oleh BPK atau badan pengawas lain.
5.   Pertanggung jawaban sampai saat ini pengesahannya dengan Undang-undang perhitungan
     anggaran.

     Ada 2 aspek dalam masalah tekhnik anggaran.

        1. Prosedur anggaran

     Dalam arti luas disebut juga dnegan siklus anggaran.

        2. Susunan anggaran.


        Menurut pendapat Drs. Soedarmin didalam prosedur anggaran ada 3 asas :

        1. Asas Terbuka

     Dalam pembahasan dan perhitungan anggaran, bebas dari pengaruh kekuasaan excutif.


        2. Asas Berkala

     Suatu azaz yang dimiliki oleh DPR/DPRD dan pendapat umum mengenai kebijakan Pemerintah
     (Executif).


        3. Asas Flexibilitas

   Adalah suatu ketentuan yang menghendaki ketelitian.
   Beberapa macam asas exibilitas.
a. Asas Flexibilitas legitatif
b. Asas Flexibilitas administratif
c. Asas Flexibilitas tertanam
          LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN ANGGARAN OLEH PEMERINTAH
          Untuk memperjelas tiap-tiap siklus dalam penyusunan anggaran ada beberapa langkah yang
          ditempuh :
     I. Penyusunan rencana nasional (RN) dilakukan oleh BAPPENAS dan Departemen-departemen.
     II. Staf Penasehat Presiden melakukan pengkajian dan penelaahan terhadap Rencana Nasional I.
     III. Mengeluarkan bimbingan keuangan sementara (BKS) dari Presiden dan dibagikan kepada
          semua Departemen/Lembaga.
     IV. Tanggapan dan usul dari departemen dan lembaga yang diserahkan kepada
          Bappenas/Departemen Keuangan.
     V. Bappenas membahas tanggapan dari Departemen (pada dasarnya dianggap sebagai Rencana
          Nasional II).
     VI. Setelah Presiden mendapatkan Rencana Nasional Idari Bappenas maka dikeluarkan bimbingan
          keuangan Presiden (BKP) dan BKP ini kembali diserahkan kepada Menteri Keuangan dan
          Bappenas.
     VII. Berdasarkan rencana Nasional II BKP Bappenas menyusun rancangan program Pemerintahan
          (RPP).
     VIII. Berdasarkan dokumen yang dihasilkan dari langkah I s/d VII, maka para Menteri dan Ketua-
          ketua Lembaga mengajukan rancangan program (RP), RP ini selanjutnya disampaikan kepada
          Presiden, Bappenas dan departemen keuangan.
     IX. Berdasarkan Rencana Nasional I dan II. RP Presiden mengeluarkan nota keuangan (NK)
          beserta lampiran-lampirannya, didalam langkah ini rapat kabinet menghasilkan NK yang final.
     X. Perkiraan anggaran belanja yang dibuat oleh para Menteri dan kedua Lembaga diajukan ke
          Bappenas dan Departemen Keuangan.
     XI. Berdsasarkan hasil telaahnya Perkiraan Anggaran Belanja (PAB) oleh Bappenas dan
          Departemen Keuangan.
     XII. Mengeluarkan rancangan anggaran belanja negara untuk disampaikan kepada DPR.


        INTERN DEPARTEMEN / INTERNAL
        Beberapa langkah secara generalis/umum.
1.      masing-masing Sekjen membagi-bagikan Rencana Nasional I kepada Dirjen yang ada pada
        Departemen.

                                                   SEKJEN

                                                   DIRJEN




                                                   DIRJEN




                                                 DIREKTUR




                                                 DIREKTUR
DIREKTUR




DIREKTUR

DIREKTUR




DIREKTUR




DIREKTUR




DIREKTUR




DIREKTUR




 DIRJEN

 RN. III

 RN. II

  RN. I
     Hasilnya ada rencana Departemen (RD.I) merupakan hasil dari RN.I


2.    Masing-masing menteri (Staf)) menelaah dan mengkaji RD.I yang selanjutnya Petunjuk
     Sementara Menteri (PSM) tadi disampaikan kepada Sekjen masing-masing untuk ditanggapi.
     Kemudian Menteri menerbitkan petunjuk Menteri (PM) untuk perencanaan program dan
     anggaran (PPA).
3.   Masing-masing Menteri mengeluarkan bimbingan keangan sementara (BKS) yagn isinya
     tentang pembatasan keuangan dan perkiraan besarnya dana yang tersedia.
4.   Kemudian Sekjen menyusun Buku II dan RD. II, yang berisikan program serta kegiatan dari
     masing-masing Departemen.
5.   Maka Menteri mengeluarkan bimbingan keuangan Menteri.
6.   Sekjen mengeluarkan rencana program Departemen (RPD) yang isinya usulan Departemen
     yang merupakan program utama dari Departemen dan program penunjang.
7.   Masing-masing Menteri bersama stafnya mengeluarkan rancangan program.
8.   Diterbitkannya Nota Keuangan (NK).
9.    Setelah Nota Keuangan tadi ditelaah/dipelajari, maka selanjutnya disampaikan kepada
     Bappenas dan selanjutnya diteliti untuk disampaikan kepada Presiden, lalu keluar NK Negara.




     PENGELOLAAN ANGGARAN DI DPR
       SEKDA

       DINAS




       BADAN




      Ka. SUBAG




       BIDANG




       BIDANG




       BIDANG




       KABAG

        ASS.I

ASS

ASS
     Pembahasan RUU/Lemperda beserta NK diatur dalam peraturan tata tertib di DPR/DPRD
     antara lain sebagai berikut :
1.   Rapat Paripurna
2.   Rapat Komisi APBN/APBD atau Komisi anggaran
3.   Rapat Komisi (Rapat gabungan komisi, ex komisi A, B, C, D).
4.   Rapat Paripurna (Pengesahan).

   PELAKSANAAN ANGGARAN NEGARA / DAERAH
       Setiap pelaksanaan anggaran Negara/Daerah harus dibuat dengan suatu keputusan
   Presiden/Pejabat Daerah yang berwenang.
       Pelaksanaan anggaran adalah untuk merealisasikan angka-angka atau rencana yang telah
   dicantumkan dalam APBN/APBD dalam pelaksanaan ini dapat dibagi atas :
a. Pendapat
b. Belanja (Pengeluaran).

         Dalam pelaksanaan anggaran yang dimulai 1 Januari tahun yang bersangkutan, sisa
     anggaran tahun yang lalu 1 tahun sebelumnya menjadi penerimaan awal tahun berjalan.
     Badan legislatif mempunyai wewenang dalam melakukan pengawasan apa-apa yang
     dilaksanakan oleh pihak executif.
     Pihak executif setelah merealisasikan seluruh anggaran wajib menyampaikan pertanggung
     jawaban dari pelaksanaan anggaran tersebut jika terjadi ketidak cocokan anggaran dalam
     pertanggung jawaban, maka diambil kembali kepada dasar pelaksanaan anggaran tadi
     (Kepres/Putusan Gubernur/Bupati).

   PEGAWASAN
   Pengawasan dalam aplikasinya dapat dibedakan beberapa macam.
1. Dari segi objeknya (Penerimaan = Pengeluaran).
2. Dari segi sifatnya, yaitu
   Melakukan penelitian terhadap dokumen. Atau bukti terhadap penerimaan dan pengeluaran.
   Dari segi sifat ini dapat dibedakan :
   a. Pengawasan yang bersifat pasif.
   Penerimaan dokumen, data.
   b. Pengawasan yang bersifat pemeriksaan setempat/on the spot atau pemeriksaan lapangan.
3. Dari segi jangka waktu, yang bersifat preventif dan represiv mengenai jangka waktu ini :
   a. Ada yang bersifat preventif
   Yaitu pencegahan supaya tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.
   b. Bersifat refrensive yaitu memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi agar tidak terulang lagi.

4. Dari segi ruang lingkup terdiri dari.
   a. Pengawasan Internal
      Antara pengawas dengan yang di awasi mempunyai hubungan hirarki (atasan dan
   bawahan).
   b. Pengawasan External.
      Jika antara pengawas dan diawasi tidak punya hubungan hirarki.

Unsur-unsur utama dalam pemeriksaan harus mencerminkan
a. Unsur pemeriksaan kewenangan dan ketaatan terhadap peraturan keuangan.
b. Unsur pemeriksaan hemat serta berdaya guna dn berhasil guna
c. Unsur Pemeriksaan hsil program.

   Dasar Hukum Pengawasan
   Mengenai pengawasan dalam UUD 1945 diatas pada pasal 23.E

Lembaga-lembaga Pengawasan
Dalam meningkatkan pengawasan ada bermmacam-macam lembaga pengawasan antara lain
a.Wakil Presiden
    Bertugas sebagai pengawasan umum
b.BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan)
c.BPKP (Badan Pemeriksaan keuangan dan Pembangunan)
d.Inspektorat Jendral
e.Inspektorat Jendral Departemen.

Norma Pengawasan
Didalam UUD 1945 ada beberapa norma pengawasan.
a. Norma objektif
   Artinya bebas tidak memihak.
b. Norma Murni
   Artinya tidak ada unsur-unsur subjektif.
c. Terlepas dari pengaruh/kekuasaan.
d. Mandiri, dalam arti bukan merupakan bagian dari Pemerintah.
e. Wajar dan tidak berlebihan (tidak mencari-cari kesalahan orang lain).
f. Setiap melakukan pengawasan hendaklah ada tindak lanjut hasil pemeriksan/pengawasan
   keuangan Negara dan Daerah.

   Sangat diperlukan dalam pengawasan dengan tugas pokok masing-masing dan fungsi lembaga
   yang diawasi.

   PENGESAHAN PERHITUNGAN ANGGARAN DENGAN UNDANG-UNDANG
       Mengenai penggerakan perhitungan anggaran dengan Undang-undang ini, bersumber dari
   perhitungan anggaran dari semua instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan
   anggaran.
       Maksudnya adalah :
 - Anggaran itu pusatnya adalah Pemda  14 Daerah.
   Pemda itu terdiri dari Dinas-dinas, disamping itu ada Sekretariat Daerah. Yang terkait
   didalamnya adalah :


Gambar :

1) Daerah

Pusat

Pemda

* DPR
                                      Sekretariat Daerah

* DPR

* DPR

                                            Dinas



                                            Dinas




Dinas




                                                   Pemda
 Dinas-dinas
 Lembaga-lembaga
 Badan-badan




 - Anggaran itu pusatnya adalah Pusat  Exekutif


   Gambar :

   1) Pusat

   Pusatnya

                                              EXE

                                            President
                                                   Badan



                                                  Lembaga



                                                Departemen




    Yang akan dipertanggung jawabkan disini adalah uang masuk.

    - Politik adalah cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu.

      Yang termasuk dalam satu tahun anggaran adalah :
a. Perhitungan antara bagian-bagian anggaran.
   b. Perhitungan-perhitungan tertentu yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk Pusat Kepala
      bagian Daerah.
c. Uang/anggaran yang dikeluarkan dan diterima perwakilan RI di Luar Negeri.
      Harus ada pertanggung jawaban keuangan dari wakil RI di luar negeri atas masuk dan
      keluarnya anggaran untuk wakil luar negeri.


      PENGURUSAN ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA RI

   A. Stetsel Administrasi Keuangan Negara RI
      Dalam pengurusan atau penguasaan terhadap keuangan negara di Indonesia tidaklah secara
      langsung, melainkan dengan 2 cara :
a.   Pengurusan secara umum (Administration).
          Pengurusan Umum adalah administrator dan ordonator
b.   Pengurusan secara khusus (Compitable).
      Pengurusan Khusus sekarang disebut/diganti namanya dengan bendaharawan. Kewajiban
      suatu departemen/lembaga maupun non departemen adalah menyusun angka-angka
      pengeluaran/penerimaan didalam pertanggung jawaban atas realisasi dari bagian anggarannya
      masing-masing selama waktu 1 tahun.

      Otorisator
      adalah pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan/keputusan yang dapat
      mengakibatkan uang negara keluar. Sehingga menjadi berkurang atau bertambah dari
      pungutan masyarakat.
-     Wewenang untuk mengambil keputusan sebagaimana tersebut diatas disebut Otorisasi.
-     Tindakan atau keputusan yang diambil oleh otorisasi tdak boleh dilakukan secara lisan, akan
      tetapi harus tertulis berupa suatu surat keputusan, yakni disebut dengan surat Keputusan
      Otorisas (SKO).
-     Ordonatur adalah pejabat yang melakukan pengawasan otorisator, agar otorisator tersebut
      dalam melaksanakan keputusannya selalu demi untuk kepentingan umum.




          Tugas-tugas Ordonatur
          Ordonatur dapat dibagi atas 2 bagian :
a.    Ordonatur Pengeluaran Negara
          Tugas-tugasnya,
      1). Melakukan penelitian dan pengujian tentang
 -    SKO (Surat Keputusan Otorisasi)
 -    Bukti-bukti penagihan
 -    Apakah bukti-bukti itu kadaluarsa/tidak
2).   Membukukan pada setiap pos mata anggaran yang tepat, artinya : agar pengeluatan tersebut
      benar-benar sesuai dengan masa anggaran yang terdapat di APBD atau APBN.
3).   Memerintahkan membayar uang dengan menerbitkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang)
      atau mandat.

b. Ordonatur Penerimaan Negara
   Sebagai seorang pelaksana dalam melakukan penerimaan pendapatan negara yang sangat
   penting adalah melakukan pengawasan.
   Apakah penerimaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.

         Pengurusan Khusus
         Dalam melaksanakan pengurusan khusus adalah :
-     Pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas kepengurusan khusus ini dengan kata lain
      bendaharawan.
-     Bendaharawan diberi tugas untuk mengurus dan menyimpan sebagai dan kekayaan
      negara/daerah berupa uang dan barang (Jabatan kepercayaan).

         Pengertian tentang barang milik Pemerintah
-     Penerimaan
-     Pengeluaran
-     Penyimpanan
-     Pemeliharaan

      Apa yang disebut istilah bendaharawan tadi menurut ICW (Indische Comtability Wet) pasal 77.
           Bendaharawan adalah : “orang atau badan yang karena negara ditugaskan untuk menerima,
           menyimpan, mengeluarkan atau menyerahkan uang atau kertas berharga dan barang-barang
           didalam gudang atau pada tempat penyimpanan lain”.
           Dibahas dari segi objeknya, maka bendaharawan dapat dibedakan, antara lain :
      a.   Bendaharawan uang, yaitu :
           Objek yang diurusnya adalah uang negara.
      b.   Bendaharawan Barang, yaitu :
           Yang diurus adalah uang atau benda milik negara.
      c.   Bendaharawan uang atau barang, yaitu :
      d.   Yang objeknya berupa uang atau barang.

         Kalau dilihat dari sudut tugasnya Bendaharawan dapat dibedakan atas :
1. Bendeharawan Umum, yaitu :
         Bendaharawan yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang
         selanjutnya disimpan sebagai persediaan.

2. Bendaharawan Khusus, yaitu :
         Bendaharawan yang bertugas mengurus pengeluaran-pengeluaran negara atau daerah dari
         persediaan uang yang ada padanya, yang dikirimnya dari bendaharawan umum.



                            DIPA ( DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN)

           Sebelum ORBA, nama DIPA adalah :
      -    DIK (Daftar Isian Kerja/Kegiatan)
      -    DIP (Daptar Isian Proyek).
           Daftar Isian Proyek Mencakup :
           1). Nama Proyek
           2). Lokasi
           3). Pimpro (Pimpinan Proyek)
           4). Waktu Pelaksanaan
           5). Biaya
           6). Pengawas

      Kegiatan DIPA
      a. Persiapan
      b. Administrasi
      c. Tahap Permintaan Uang
      d. Tahap Pembayaran
      e. Dsb.

      Tujuan DIPA
         Untuk mencapai sasaran dari pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah dengan
         keuangan negara dan daerah.

      Pengertian Perencanaan Pembiayaan proyek.
      a. Perencanaan mempunyai pengertian dalam arti luas.
         Suatu mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu
         tujuan tertentu.
b. Proses penentuan tujuan, kegiatan dan aparat pelaksana
c. Adalah suatu usaha yang di organisir berdasarkan perhitungan untuk memajukkan
   perkembangan tertentu.

Didalam perencanaan ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu :
1. Kaitan tujuan dengan sumber daya.
2. Cara mencapai tujuan (sebaiknya memakai alternatif)
3. Menterjemahkan rencana program komplit
4. Pendapatan jangka waktu mencapai tujuan.

Mengapa timbul perencanaan
Dilakukan perencanaan untuk
1. Sebagai alat efisiensi (menghindari pemborosan)
2. Sebagai alat ukur dalam prospek perkembangan
3. Sebagai alat dalam melakukan pengawasan dan penilaian

   Forcasting : Perkiraan/ramalan
Suatu yang diperlukan dilokasi lebih dahulu sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan
   datang.

   Penilaian hasil walaupun perencanaan sudah diperhitungkan secara matang dan sudah
   direalisasikan seefektif mungkin, namun masih diperlukan unsur pengawasan.

   TGR ( TUNTUTAN GANTI RUGI )
   Tuntutan ganti rugi
Adalah tuntutan yang dilakukan terhadap bendaharawan maupun pegawai negeri.

Yang melakukan tuntutan
Adalah badan pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

   Tujuan ganti rugi
1. Untuk uang negara yang telah hilang, dapat dikembalikan kalau tidak akan menjadi kebiasaan
   yang tidak baik.
2. Si pelaku tidak berniat untuk mengulangi perbuatannya lagi.

Beberapa sebab terjadinya kerugian negara adalah :
1. Kebocoran
   Pada umumnya kebocoran tersebut terjadi akibat dari suatu keadaan atau suatu proses kerja
   yang kurang tertib.
Kebocoran dapat terjadi karena akibat dari.
a. hilangnya uang Negara/Daerah
b. Rusak
c. Berkurang

             2. Pemborosan
   Pada umumnya pemborosan terjadi penggunaan sumber daya tidak hemat, tidak tepat guna,
   tidak tepat ssaran. Bai kesengajaan, maupun kelalaian yang akibatnya adalah sebagai berikut
a. Tidak terpakai
b. Boros/bertahan
c. Terlalu mahal
 d. Kurang berguna.

 3. Penyimpangan
 Dapat terjadi apabila tidak ditaati suatu ketentuan yang berlaku terhadap suatu kegiatan tertentu.
    Namun demikian dapat pula dikemukakan bahwa semua penyimpangan itu salah atau
    menimbulkan kerugian negara.
    Oleh karena itu kepada setiap pemeriksa jika ditemui adanya penyimpangan mutlak diperlukan
    meneliti lebih lanjut tentang :
 a. Apa
 b. Apakah penyimpangan tersebut perlu dimintakan negosiasi sehingga dikemudian hari hal
    seperti itu tidak lagi menjadi penyimpangan yang tidak sah.
 4. Penyelewengan
    Penyelewengan selalu mengandung unsur perbuatan melawan hukum atu itikad buruk,
    sehingga merupakan tindak pidana (delik) yang selalu mengakibatkan kebocoran atau
    pemborosan.

       Setiap pengawasan itu sangat siperlukan tindak lanjut.
       Tindak lanjut pengawasan fungsional antara lain sebagai berikut :
 1.   Tindakan administratif
 2.   Tindakan penuntutan/gugatan perdata
 3.   Tindakan pengaduan tindak pidana
 4.   tindakan penyempurnaan aparatur pemerintah.

    Kearsipan keuangan
    Segala kegiatan yang berhubung dnegan perkantoran tidak dapat dilepaskan dari kegiatan tata
    persuratan.
    Ada beberapa istilah tentang kearsipan :
 a. Arsip
    Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan
    pemerintah dalam bentuk apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok.

 b. Arsip Dinamis
    Arsip yang dipergunakan secara langsung dalam proses penyelenggaraan tugas.
 c. Arsip Aktif
    Arsip dinamis yang masih sering dipergunakan bagi kelangsungan kegiatan administrasi sehari-
    hari
 d. Arsip In’aktif (semi dinamis)
     Arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya sudah mulai menurun, akan tetapi belum bisa
    dipisahkan.
 e. Arsip Statis
    Adalah arsip yang tidak dipergunakan langsung dalam proses penyelenggaraan tugas.
 f. Dokumen
     Adalah sesuatu yang mengandung informasi yang maksudnya dapat berupa tulisan, cetakan,
    gambar, rekaman, dsb.
 g. Jadwal Retensi
    Unsur arsip yang didaratkan kepada penggunaannya bagi kepentingan kegunaan arsip.

      Soal-Soal
1.    Coba saudara jelaskan mengenai kekuasaan Presiden tentang keuangan negara dalam sistem
      Pemerintahan menurut UUD 45!
2.    Anggaran pendapatan dan anggaran belanja ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang.
      Dimanakah hal tersebut didalam UUD 45?
3.    Di dalam UUD 45 mengenai keuangan negara dimana diatur, coba saudara jelaskan isinya!
4.    Badan pemeriksaan keuangan (BPK) adalah lembaga fungsi negara yang dalam pelaksanaan
      tugasnya terlepas dari pengaruh-pengaruh pemerintah. Coba saudara jelaskan maksudnya!
5.    Coba saudara jelaskan mengenai pengertian keuangan negara menurut M. Marsono!
6.    Coba saudara sebutkan dan jelaskan macam-macam rapat dalam pengolahan anggaran di
      DPR/DPRD!
7.    Coba saudara jelaskan fungsi DPR/Presiden dalam menyusun dan melaksanakan APBN
8.    Coba saudara sebutkan fungsi anggaran menurut Prof. D. Simons!
9.    Coba saudara sebutkan dan jelaskan mengenai materi/isi dari anggaran negara/daerah!
10.   Coba saudara Sebutkan dan jelaskan macam-macam pengawasan menurut sifatnya!
11.   Coba saudara sebutkan pengertian keuangan Negara/Daerah!
12.   Sebutkanlah beberapa bidang yang masuk administrasi sosial!
13.   Dalam UUD 45 dijelaskan bahwa Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang tertinggi
      di bawah MPR. Jelaskan maksudnya!
14.   Jelaskan pengertian administrasi secara luas dan sempit!
15.   Sebutkan beberapa fungsi anggaran menurut Prof. D. Simons!
16.   Fungsi anggaran tersebut diatas apa pula hubungannya dengan masalah teknis anggaran?
17.   Coba saudara jelaskan pengertian keuangan Negara/Daerah!
18.   Dalam UUD 45 mengenai keuangan Negara/Daerah diatur dalam brapa pasal?
19.   Apakah yang saudara ketahui tentang tugas-tugas DPR?
20.   Sebutkanlah beberapa Fungsi anggaran yang saudara ketahui!
21.   Sebutkanlah masalah teknis anggaran yang mempunyai 2 aspek!
22.   Sebutkanlah pengertian anggaran menurut M. Marsono!
23.   Sebutkanlah beberapa penerimaan negara yang bukan pajak!
24.   Sebutkanlah beberapa pengeluaran rutin dari Negara/Daerah!
25.   Sebutkanlah macam-macam tentang negara!
26.   Sebutkanlah beberapa materi isi anggaran yang saudara ketahui!
27.   Coba saudara sebutkan macam-macam pendapatan negara!
28.   Bedakanlah antara penerimaan pembangunan dengan penerimaan isi dan ril!
29.   Apakah yang dimaksud dengan asas terbuka (open baa) dalam prosedur anggaran. Jelaskan
      jawaban saudara!
30.   Coba saudara jelaskan pengertian otorisator!
31.   Apakah yang dimaksud dengan ordonator. Coba jelaskan?
32.   Apakah yang dimaksud dnegan budget siklus anggaran. Jelaskan jawaban saudara!
33.   Dalam prosedur anggaran ada beberapa azas yang kita ketahui. Coba saudara jelaskan!
34.   Coba sebutkan beberpa macam rpat DPR/DPRD!
35.   Coba saudara jelaskan pengertian tentang kebocoran terhadap keuangan negara/Daerah!
36.   Sebutkanlah beberapa tindak lanjut dari pengawasan fungsional!
37.   Sebutkanlah tentang arsip dinamis, arsip statis dalam kearsipan keuangan!
38.   Sebutkanlah beberapa keuangan yang menimbulkan kerugian terhadap penggunaan keuangan
      Negara/Daerah!
39.     Coba saudara jelaskan pengertian penyelewengan terhadap penggunaan keuangan
      Negara/Daerah!
40.   Coba saudara jelaskan pengertian kearsipan keuangan!.