Diklat Hukum Pidana

					    Diklat Hukum Pidana
    DIKLAT PIDANA


    PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
    Penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang
    diatur alam UU, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat
    terangnya tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 KUHP)
    Penyidikan tindak pidana adalah suatu kegiatan atau upaya yang dimaksudkan untuk
    mengungkapkan suatu peristiwa yang juga merupakan tindak pidana, dengan kata lain penyidikan
    tindak pidana adalah merupakan suatu upaya penegakan hukum dalam rangka memulihkan
    terganggunya ketertiban dan ketertiban masyarakat.
    Tindakan-tindakan yang perlu dalam penyidikan tindak pidana adakalanya bersifat
    membatasi/mengekang hak-hak asasi seseorang. Oleh sebab itu penyidikan tindak pidana harus
    dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
    Secara procedural penyidikan tindak pidana proses/tahapan proyurikasi yakni
    sebagai proses pemeriksaan pendahuluan guna untuk persiapan penangkapan dan penuntutan dan
    pemeriksaan sidang pengadilan.
    Dengan demikian pemeriksaan tindak pidana pada tahap penyidikan sangat penting artinya dan
    menentukan sebagai penuntutan dan perencanaan sidang pengadilan. Jadi penyidikan tindak
    pidana harus dilakukan secara cermat dan harus menurut ketentuan perundangan.
    Suatu kegiatan penyidikan dilakukan setelah penyidik mengetahui terjadinya peristiwa yang
    diduga sebagai tindak pidana.
    Juga terjadinya suatu tindak pidana bisa diketahui penyidik antara lain :
1. Laporan
   Yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh saksi/saksi korban.
2. Pengaduan
   Yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh orang yang dirugikan/dimalukan dalam delik aduan.
3. Tertangkap tangan
   Yaitu peristiwa yang berupa
 - Tertangkap seseorang pada saat sedang melakukan tindak pidana, atau
 - Dengan segera tertangkap tangan setelah melakukan tindak pidana
 - Sesaat kemudian diserahkan kepada khalayak ramai sebagai seorang yang melakukannya
 - Sebagai seorang yang melakukannya
 - Sesaat kemudian padanya ditemukan tanda yang diduga itu menunjukkan bahwa ia adalah
   pelakunya
 - Diketahui sendiri melalui orang atau media
 - Dari mulut ke mulut
 - Kegiatan-kegiatan pokok dalam penyidikan tindak pidana antara lain adalah penyelidikan,
   pemeriksaan, penyelesaian berkas perkara dan pelimpahan berkas-berkas.

1. Penyelidikan
   Diartikan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang
   diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan.

    Dengan demikian penyelidikan tidak dapat dipisahkan dari penyidikan. Penyelidikan bagian dari
    penyidikan dan penyelidikan adalah awal dari penyidikan.

    Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah pejabat polisi negara yang khusus ditugaskan
    dalam penyelidikan.
     Tugas penyelidikan          dilaksanakan       dengan surat perintah penyelidikan setelah dimulai
     penyelidikan itu.

     Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum dengan melampirkan


a. Laporan polisi
b. Berita acara pemeriksaan

     Penyelidikan dimaksud untuk mencari keterangan, petunjuk, bukti, identitas tersangka/saksi,
     apakah peristiwa yang terjadi benar tindak pidana sehingga dapat dilakukan penindakan.

   Hasil penyelidikan kemudian dituangkan dalam bentuk laporan polisi.
   Laporan polisi adalah sebagai dasar pertimbangan setiap tindakan selanjutnya. Oleh sebab itu
   harus diberisikan keterangan mengenai identitas orang yang melapor, peristiwa yang dilaporkan,
   tempat dan waktu terjadinya, orang yang melakukan, serta orang yang menjadi korbannya, jalannya
   kejadian waktu peristiwa itu dilaporkan, keterangan tentang barang bukti, tindakan yang telah
   diambil oleh petugas dan kemudian laporan ditandatangani oleh petugas penerima laporan dan si
   pelapor serta diketahui oleh pejabat penyidik selanjutnya kepada pelapor oleh petugas diberikan
   surat tanda penerimaan laporan.
2. Penindakan
   Adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang atau
   barang yang ada kaitannya dengan suatu tindak pidana.
   Tindakan-tindakan tersebut antara lain berupa :
a.   Pemanggilan tersangka/saksi
     Yang berwenang mengeluarkan surat perintah adalah
     komando kesatuan atau pejabat yang ditunjuk.
     Setelah penyidik atau penyidik pembantu dan penyampaian kepada yang bersangkutan dilakukan
     oleh anggota polisi negara dalam hal yang dipanggil tidak berada di tempat, surat panggilan dapat
     diterima :

                  1. Keluarganya,
                  2. Ketua lingkungan atau kepala desa,
                  3. Orang lain yang dapat jaminan bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan
                      kepada yang bersangkutan

     Tersangka/saksi yang tidak memenuhi panggilan pertama dengan tidak memberikan alasan yang
     jelas dan wajar dapat dipanggil lagi untuk kedua kali dan bila perlu dapat disertai surat perintah.
     Membawa surat perintah harus mencantumkan identitas.
     Orang yang dipanggil dalam kapasitas apakah seseorang dipanggil dalam hubungan tindak pidana
     apa yang dipanggil ………………… dan kepada siapa…………

b.     Penangkapan
     Yang berwenang melakukan penangkapan adalah
     petugas kepolisian negara.
     Penangkapan dapat dilakukan terhadap seseorang yang dengan bukti permulaan yang cukup,
     diduga keras telah melakukan tindak pidana kejahatan.
     Pelaku tindak pidana pelanggaran tidak dilakukan penangkapan kecuali sudah dipanggil 2 x
     tidak menghadap tanpa alasan yang jelas dan wajar.
     Bagi petugas kepolisian yang melaksanakan penangkapan harus dilengkapi
     dengan surat perintah tugas dan surat penangkapan yang sah, kecuali penangkapan dilaksanakan
     sendiri oleh penyidik, cukup dengan surat perintah penangkapan saja. Pelaksanaan tindakan
     penangkapan ditulis dalam surat berita acara yang disebut berita acara penangkapan.
     Berita acara penangkapan ditandatangani oleh petugas yang melaksanakannya dan orang yang
     dikenakan penangkapan.
     Setelah penangkapan dilakukan, lembaran surat penangkapan segera diberikan
     kepada orang yang dikenakan penangkapan dan/kepada keluarganya.
     Lama masa penangkapan dibatasi yaitu 1 x 24 jam.
     Oleh sebab itu terhadap seseorang yang dikenakan penangkapan segera dilakukan pemeriksaan.
     Dalam berita acara harus disebutkan identitas orang yang ditangkap, tindak pidana yang
     dipersangkakan saat penangkapan dilaksanakan.
c.     Penahanan
     Diartikan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut
     umum atau hukum menurut perundangan yang berlaku.
     Orang yang dapat dikenakan tindakan penahanan adalah
     Diduga keras berdasarkan bukti yang cukup melakukan atau percobaan melalui cara atau
     membantu tindakan pidana.
     Tersangka yang dapat dikenakan tindakan penahanan adalah
     yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana maksimal 5 tahun dan tindak pidana tertentu
     sebagai mana ditentukan dalam KUHP pasal :
     -    Pasal 283 ayat 3
     -    Pasal 296
     -    Pasal 335 ayat 1
     -    Pasal 372
     -    Pasal 351 ayat 1
     -    Pasal 378
     -    Pasal 453
     -    Pasal 454
     -    Pasal 455
     -    Pasal 459
     -    Pasal 480
     -    Pasal 506
     Tindak pidana terhadap seorang tersangka dilakukan dengan pertimbangan atau alasan
     sebagai berikut :
      Tersangka akan melarikan diri
      Tersangka dapat merusak/menghilangkan barang bukti
      Tersangka yang dikecualikan mengulangi suatu tindak pidana
     Jenis/bentuk penahanan yang dilakukan adalah :
      Penahanan rumah
      Tahanan negara
      Tahanan kota
     Setiap tindakan penahanan yang dilakukan harus dilengkapi dengan
     surat perintah penahanan dan berita acara pelaksanaan.
     Demikian juga dengan pengalihan jenis tahanan penangguhan penahanan dan pengeluaran
     tahanan.
     Penahanan untuk kepentingan penyelidikan dapat dilakukan oleh penyidik selama
     20 hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 40 hari atas izin penuntut umum jika penyidikan
     belum selesai.
     Surat perintah penahanan berisikan keterangan mengenai pertimbangan :

                1. Dasar tindakan,
                2. Identitas orang yang diperintah untuk menjalankan tahanan serta,
                  3.   Tindak pidana yang disangkakan,
                  4.   Jenis tahanan yang digunakan,
                  5.   Lamanya masa tahanan, kemudian
                  6.   Ditandatangani oleh penyidik.

     Berita acara penahanan harus berisikan keterangan tentang :

                  1.   Waktu berita acara dibuat,
                  2.   Identitas pejabat yang melakukan,
                  3.   Identitas orang yang dikenakan tindakan penahanan,
                  4.   Lamanya pelaksanaan penahanan,
                  5.   Ditandatangani oleh orang yang dikenakan tindakan penahanan dan petugas
                       pelaksana.




d. Penggeledahan dan penyitaan
   Penggeledahan dapat dilakukan terhadap :
   1. Rumah,
   2. Tempat tertutup lainnya
   3. Pakaian
   4. Badan
     Khusus Penggeledahan Rumah hanya bisa dilakukan oleh
     Petugas kepolisian dengan surat perintah penggeledahan. Setelah mendapat izin Ketua PN
     setempat
     Pada waktu pelaksanaan penggeledahan rumah harus disaksikan oleh
     kepala desa dan 2 orang saksi kecuali dalam keadaan mendesak dan sangat perlu didahului
     penggeledahan.
     Dalam waktu 2 hari sesudah penggeledahan dilakukan harus dibuatkan berita acara
     penggeledahan yang salinannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang
     bersangkutan.
     Dalam kasus tertangkap tangan, penggeledahan tidak harus
   dengan surat perintah penggeledahan serta surat izin Ketua Pengadilan Negeri.
e. Penyitaan
   Penyitaan dilaksanakan dengan surat perintah penyitaan.
   Setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan setempat kecuali dalam keadaan sangat terdesak dan
   perlu penyitaan terhadap benda bergerak, dapat dilakukan tanpa surat perintah penyitaan dan surat
   izin dari Ketua Pengadilan Negeri.
   Akan tetapi setelah penyitaan dilakukan harus
   Dilaporkan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan. Setiap
   pelaksanaan tindakan penyitaan harus dibuatkan berita acaranya yang ditandatangani oleh petugas
   dan orang dari siapa barang sitaan itu disita serta saksi dan salinannya disampaikan pada orang
   yang bersangkutan dan keluarganya.
3. Pemeriksaan Tersangka

     Secara umum pemeriksaan dapat diartikan


     Suatu kegiatan untuk mendapatkan keterangan atau penjelasan identitas tersangka/saksi dan
     barang bukti maupun mengenai unsur-unsur tempat pidana telah terjadi.
   Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi adalah
   untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dalam kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.
   Pada pemeriksaan tersangkanya terlebih dahulu wajib diberitahukan akan hak-hak terutama
   sekali hak untuk didampingi oleh penasehat hukum. Terdakwa pada pemeriksaan penyidikan itu
   sedang berlangsung hanya boleh mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif.
   Pada tingkat penyidikan saksi diperiksa tanpa sumpah kecuali cukup alasan bahwa saksi yang
   bersangkutan tidak dapat hadir pada saat dilangsungkannya sidang pengadilan jika yang diperiksa
   adalah saksi ahli yang memiliki keahlian khusus pada bidang tertentu maka yang bersangkutan
   harus disumpah keterangan yang diberikan orang ahli bisa diwujudkan dalam bentuk berita acara
   ataupun keterangan secara tertulis berupa visum et repertum.


   Tugas


   Apabila penggeledahan yang dilakukan oleh 2 orang polisi apakah itu sah atau tidak sah ? Sah atau
   tidak sah berikan komentar saudara !!
   Jawab :
    Tidak sah. Sesuai dengan pasal 33 !
   Hasil pemeriksaan tersangka dan saksi oleh penyidik dalam bentuk berita acara yang dinamakan
   Berita acara tersangka/saksi.
   Berita acara tersangka/saksi adalah
   Merupakan bagian dari berkas yang disampaikan kepada penuntut umum untuk kepentingan
   peradilan.
   Berita acara ini merupakan catatan/tulisan yang bersifat otentik dibuat dalam bentuk tertentu
   oleh penyidik atau penyidik pembantu dan tersangka dan saksi ahli (orang yang diperiksa) menurut
   uraian tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan
   menyebut waktu, tempat dan keadaan. Pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa
   dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan atau benda atau segala,
   serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian satu perkara.
   Pembuatan BAP terhadap tersangka dan saksi ahli adalah
   Merupakan kewajiban penyidik/penyidik pembantu sebagai akibat hukum dari dilakukannya
   pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana. Berita acara
   ini harus memenuhi unsur-unsur formal dan materil yang merupakan salah satu upaya yang sah
   menurut UU.
   Syarat-syarat formal :
 Pada halaman pertama sebelah sudut kiri atas disebutkan nama dan komando kesatuan,
   dibawahnya nama kesatuan ditulis kata-kata PRO JUSTITIA.
 Pada tengah-tengah pertama atas halaman ditulis kata-kata BAP dan dibawahnya antara (dituliskan
   tersangka/saksi) isinya dimulai dibawahnya.
 Di sebelah kiri dari setiap lembaran BAP dikosongkan selembar ¼ halaman yang maksudnya untuk
   tempat perbaikan apabila terjadi kekeliruan dalam penulisan materinya.
 Pada pendahuluan BAP dicantumkan
 Hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan
 Nama, pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan dari pada pemeriksa
 Nama (nama lengkap) termasuk nama kecil, alias dan nama panggilan, tempat tinggal dan tanggal
   lahir (umur, agama, kewarganegaraan, tempat tinggal atau kediaman dan pekerjaan dari
   tersangka/saksi berdasarkan keterangannya dan kontrol dengan KTP/Paspor/kartu pengenal
   lainnya.
 Diperiksa sebagai tersangka/saksi
 Alasan pemeriksaan (dalam hubungan dengan tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan no
   dan tanggal laporan polisinya.
 Pada akhir BAP terdapat kolom tanda tangan yang diperiksa dan penutup BAP dengan kolom tanda
   tangan pemeriksa. Bila yang diperiksa tidak dapat membuat tanda tangan, maka kolom tanda
   tangan diberi cap jempol/ 3 jari tangan telunjuk, jari tengah, jari manis kiri tangan sesuai dengan
   keadaan yang memungkinkan diperiksa.
 Setiap halaman kecuali halaman terakhir yang memuat tanda tangan yang diperiksa harus diberi
   paraf yang diperiksa di pojok kanan bawah.
 Dalam hal pemeriksaan belum dapat diselesaikan maka pemeriksaan maupun pembuat BAP dapat
   dihentikan tersebut oleh yang diperiksa dan yang memeriksa.

    Syarat-syarat Material


        Keseluruhan isi/materi BAP agar memenuhi jawaban atas :
 “Siapakah” yang mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain
   sebagai berikut :
 Siapa yang melaporkan/mengadukan
 Siapa yang pertama-tama mengetahui
 Siapa korban/yang dirugikan
 Siapa yang terlibat
 Siapa yang dapat menambah keterangan
 “Apakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan antara lain sebagai berikut :
 Apa yang telah terjadi
 Apakah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian baik jiwa/harta benda
 Apakah yang telah dilakukan oleh petugas, oleh khususnya di tempat kejadian peristiwa
 Apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan
 “Dimanakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain :
 Dimanakah tempat kejadian itu
 Dimanakah korban berada pada waktu kejadian
 Dimanakah letak benda-benda yang mempunyai nilai pembuktian
 Dimanakah saksi-saksi ketika tindak pidana terjadi
 Dimanakah tersangka pada waktu tindak pidana terjadi
 “Dengan apakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain :
 Dengan alat apakah tersangka melakukan tindak pidana
 “Mengapakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain :
 Mengapakah perbuatan itu dilakukan
 Mengapa menggunakan cara-cara demikian
 “Bagaimanakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain :
 Bagaimanakah cara melakukan perbuatan itu
 Bagaimanakah perbuatan itu terjadi
 Bagaimanakah kebiasaan tersangka
 Bagaimanakah akibat yang ditimbulkan
 “Bilamanakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain :
 Bilamanakah perbuatan/tindak pidana dilakukan/terjadi
 Bilamanakah kejadian tersebut dilaporkan
    Keseluruhannya agar memuat uraian keterangan yang memenuhi unsur-unsur pada tindak
   pidana yang dipersangkakan.


   BENTUK-BENTUK BAP
   BAP baik tersangka maupun saksi pada dasarnya berisikan gambaran/ konstruksi suatu tindak
   pidana dapat digolongkan menjadi 3 macam :
a. Bentuk cerita/pernyataan berita acara
   Dalam bentuk cerita/pernyataan adalah serangkaian jawaban atas pernyataan lisan yang diajukan
   oleh pemeriksa terhadap yang diperiksa. Disusun dalam kalimat sehingga merupakan suatu
   jawaban atas pertanyaan “Tujuh (7) kah di atas” serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang
   terjadi.
 b. Bentuk tanya jawab
    BAP tanya jawab disusun dalam bentuk tanya jawab antara pemeriksa dengan yang diperiksa
    sehingga memberikan gambaran kejadiannya secara jelas dan memenuhi jawaban-jawaban atas
    pertanyaan.
 c. Bentuk gabungan cerita dan tanya jawab
    BAP dalam bentuk gabungan cerita dan tanya jawab merupakan gabungan antara bentuk huruf a
    dan b di atas yang pada hakekatnya disusun dalam bentuk tanya jawab dan dalam hal tertentu
    diselingi dengan bentuk cerita/pertanyaan.
 4. Penyelesaian dan Pelimpahan Berkas Perkara
    Penyelesaian perkara dan pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum merupakan bagian
    terakhir kegiatan proses penyidikan tindak pidana.
    Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyelesaian perkara dan pelimpahan perkara
    pidana kepada penuntut antara lain adalah :
 a. Hasil pemeriksaan tersangka dan saksi
 b. Apakah unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan sudah terpenuhi
 c. Apakah bukti-bukti cukup dan memenuhi syarat kegiatan yang tercakup dalam penyelesaian perkara.

       Antara lain terdiri atas :
       a. Pembuatan resume
       Yaitu kegiatan penyidik membuat/menyusun kesimpulan dari hasil penyidikan suatu tindak pidana.
       Pembuatan resume disusun dan berisikan antara lain :
       1) Dasar pembuatan
       2) Ringkasan perkara yang disangkakan
       3) Fakta-fakta yang berupa hasil penindakan dan pemeriksaan yang dilakukan
       4) Pembahasan dan kesimpulan
        b. Pemberkasan
       Adalah merupakan kegiatan berkas segala surat-surat atau berita acara yang berhubungan dengan
       perkara tersebut.
       Menurut syarat-syarat dan penyelesaian tersebut susunan berkas perkara yang lengkap adalah
       sebagai berikut :
1)    Sampul berkas perkara
2)    Isi berkas perkara
3)    Resume
4)    Laporan polisi
5)    BAP di tempat kejadian perkara (TKP)
6)    Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)
7)    Berita acara sesuai dengan pasal 75 KUHP
8)    Berita acara dibuat untuk tindakan lihat pasal 75 KUHAP
9)    Surat panggilan
10)   Surat perintah membawa
11)   Surat izin/penggeledahan/penyitaan dari Ketua Pengadilan setempat
12)   Surat perintah penangkapan (Sprinkap)
13)   Surat perintah penggeledahan
14)   Surat perintah penyitaan
15)   Keterangan ahli (visum et repertum)
16)   Dokumen-dokumen bukti
17)   Daftar tersangka
18)   Daftar saksi
19)   Daftar barang bukti (BB)
20)   Petikan surat putusan pemidanaan
c.    Pelimpahan berkas perkara
       Adalah kegiatan penyerahan berkas perkara hasil berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi
       serta barang bukti kepada penyidik. Pelimpahan perkara dilakukan dalam 2 tahap
1)   Penyidik menyerahkan berkas perkara saja (dalam hal ini perlu diperhatikan pada pasal 109; pasal
      138 KUHAP)
2)   Penyidik menyerahkan tersangka dan BB
      Pelimpahan perkara dilakukan dengan penyidikan melalui surat pengiriman berkas perkara yang
      berisikan no perkara, identitas tersangka, tindak pidana yang disangkakan, status tersangka, dan
      barang bukti.
     Penuntutan
     Apakah yang dimaksud dengan tindakan penuntutan.
     KUHAP dalam pasal 1 butir ke 7 menyatakan sebagai berikut :
    “Tindakan penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke PN yang berwenang dalam hal dan
    menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di
    sidang pengadilan”.
    Cara Pelimpahan Perkara di Pengadilan
    Untuk dapat mendalami dan memahami cara pelimpahan perkara di pengadilan perlu dilihat dalam
    pasal 139 KUHP.
    Setelah menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik dia segera menentukan
    apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan di
    pengadilan. Bilamana memenuhi syarat maka dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
    Bilamana tidak cukup bukti segera membuat surat ketetapan penghentian penuntutan.
    Dengan demikian penyelesaian perkara yang diterima dari penyidik ada 2 macam yaitu :
 1) Melimpahkan perkara dengan membuat surat dakwaan
    Dalam penyusunan surat dakwaan dapat dibagi atas :
 a) Fungsi surat dakwaan
    Menyusul surat dakwaan adalah suatu pekerjaan yang mudah karena mempunyai seni dan teknik
    sendiri.
    Pada saat menyusun surat dakwaan harus terlebih dahulu dapat membayangkan meja persidangan
    di pengadilan yang dihadiri terdakwa dan dengan penasehat hukumnya, para saksi dan hakim.
    Dengan demikian pembuat surat dakwaan (jaksa penuntut umum) harus memahami betul bahwa
    fungsi surat dakwaan mempunyai tujuan yang prinsip.
    Fungsi surat dakwaan bagi terdakwa adalah
    untuk mengetahui sejauhmana terdakwa dilibatkan dalam persidangan dengan memahami surat
    dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum atas dakwaan tersebut adalah dasar pembelaan bagi
    dirinya.
    Karena surat dakwaan adalah
    Dasar pembelaan dari terdakwa sudah barang tentu surat dakwaan akan mendapat sorotan dari
    terdakwa/penasehat hukumnya. Bilamana ada ditemukan sedikit saja kelemahan dalam surat
    dakwaan.
    Fungsi surat dakwaan bagi hakim adalah
    Bahan atau objek pemeriksaan di persidangan yang akan memberi corak dan warna terhadap
    keputusan pengadilan yang akan dijatuhkan.
    Fungsi surat dakwaan bagi jaksa penuntut umum adalah
    Bahwa surat dakwaan menjadi dasar surat tuntutan (requisotoir).

     Sesudah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai (ditutup) oleh hakim, maka
     penuntut umum membuat kesimpulan bagian-bagian mana dan pasal-pasal mana dari dakwaan
     yang dinyatakan terbukti dan berdasarkan hal tersebut jaksa penuntut umum meminta tuntutan
     luar kepada hakim, juga surat dakwaan dasar pemeriksaan sidang/dasar tuntutan sidang.

 b) Dasar dari suatu dakwaan
    Syarat-syarat dari surat dakwaan
    Dalam pasal 143 (2) a, b KUHP
    di……. Apa yang menjadi syarat-syarat surat dakwaan dalam pasal 143 (3) KUHP menyatakan
    bilamana surat dakwaan seperti tercantum dalam pasal 143 (2) huruf b KUHP tidak dipenuhi maka
    surat dakwaan batal demi hukum.
    Syarat-syarat surat dakwaan ada 2 macam yaitu :
(1) Syarat formal diatur dalam pasal 143 (2) a KUHP
    Syarat formal diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum serta berisi :
(a) Nama lengkap
(b) Umur/tanggal lahir
(c) Jenis kelamin
(d) Kebangsaan/kewarganegaraan
(e) Tempat tinggal
(f) Agama
(g) Pekerjaan


 (2) Syarat materil diatur dalam pasal 143 (2) b KUHP
     Uraian secara cermat tindak pidana yang didakwakan pembuat UU dalam penjelasan pasal 143
     KUHP tidak menjelaskan hanya Namun
 (a) Sebagai pegangan bahwa kecermatan itu meliputi
     Keseluruhan surat dakwaan mengenai syarat formal, kecermatan dalam syarat formal dan
     batang tubuh surat dakwaan. Jadi jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan
     bersikap cermat, kreatif dan teliti.
 (b) Uraian secara jelas
     Adalah penguraian atau penempatan uraian kejadian atas fakta kejadian dan cara pembuatan
     dilakukan harus jelas. Dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dengan mudah memahami apa yang
     didambakan terhadap dirinya.
 (c) Uraian secara lengkap
     Dari isi dakwaan yang menguraikan tindak pidana melukiskan fakta kejadian didalamnya sudah
     tertulis semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
 (d) Waktu
 - Pentingnya mengetahui waktu apakah pada waktu terjadinya perbuatan telah ada peraturan itu yang
     menghukumnya atau sesuatu peraturan yang telah diatur sebelumnya.
 - Untuk menentukan umur terdakwa apakah masih anak-anak atau dewasa.
 - Pentingnya waktu untuk kadaluarsa atau veerjarig terhadap perbuatan pidana tersebut.
 - Pentingnya waktu untuk menentukan dapat dihukumnya suatu perbuatan disyaratkan misalnya
     dilakukan pada waktu perang
 - Untuk menentukan penentuan adanya resedive
 - Apakah tindak pidana pada waktu melakukan perbuatan mengalami gangguan ingatan
 - Apakah pencurian pada waktu malam menurut pasal 33 KUHP
 (e) Tempat kejahatan
     Bahwa tempat kejadian kejahatan adalah penting untuk menentukan hal-hal sebagai berikut :
 - Kompetensi relatif oleh hakim
 - Penentuan berlakunya hukum pidana di Indonesia
 - Penentuan sesuatu kejahatan harus dilakukan di tempat yang terlarang
 - Penentuan bahwa suatu kejahatan itu harus dilakukan di muka umum
 - Untuk dapat menghukum sesuatu disyaratkan pada suatu tempat.
 -
c) Bentuk-bentuk surat dakwaan
     Dalam praktek perkembangan dewasa ini dikenal bentuk surat dakwaan yaitu :
 (1) Tunggal
(a) Perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja
(b) Terdakwa melakukan/perbuatan tetapi termasuk dalam beberapa ketentuan-ketentuan pidana pasal
    63 (1) KUHP
(c) Terdakwa melakukan perbuatan yang berlanjut, pasal 64 (1) KUHP
(2) Komulatif
    Dalam surat dakwaan beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada
    hubungan antara ….. yang satu terhadap yang lain didakwakan secara…… juga penting dalam hal
    ini bahwa subjek pelaku…… adalah terdakwa yang sama. Konsekuensi pembuktiannya adalah
    masing-masing dakwaan harus dibuktikan, sedangkan bagi yang tidak terbukti secara tegas harus
    dituntut bebas atau lepas dari tuntutan dan sebaliknya apabila semua surat dakwaan oleh jaksa
    penuntut umum dianggap terbukti maka tuntutan pidananya sejalan dengan ketentuan pasal 65
    KUHP. Di antara dakwaan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan kata-kata “Dan”
    Ex : Pertama pasal 340 KUHP dan pasal 365 KUHP.

(3) Subsider
    Dalam surat dakwaan perlu beberapa tindak pidana dan perumusan ini disusun sedemikiannya
    secara bertingkat dari dakwaan yang berat s/d dakwaan yang paling ringan.
    Jadi pada hakekatnya dalam bentuk surat dakwaan subsider ini hanya tindak pidana saja yang
    sebenarnya akan dibuktikan kepada terdakwa, konsekuensi pembuktiannya pertama-tama harus
    diperiksa lebih dahulu dakwaan primer apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsider
    dan demikian seterusnya. Tetapi sebaliknya apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan
    subsider tidak perlu.
    Contoh : Primer pasal 338 KUHP
             Subsider pasal 353 KUHP

(4) Alternatif
    Dalam surat dakwaan beberapa perumusan tindak pidana tetapi pada hakekatnya yang merupakan
    tujuan utama hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja.
    Konsekuensi pembuktiannya adalah apabila dakwaan yang ke I terbukti maka yang lain tidak
    dapat ditunda lagi. Jadi jaksa langsung dapat membuktikan bahwa dakwaan dianggap terbukti tanpa
    terkait oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan.
    Apabila dakwaan ke I terbukti maka yang lain tidak dapat ditunda lagi.
    Jadi jaksa langsung dapat membuktikan bahwa dakwaan dianggap terbukti tanpa terkait oleh urutan
    dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi disini ada faktor memilih dakwaan yang mana
    yang dapat dibuktikan.

(5) Kombinasi
    Bentuk surat dakwaan yang disusun secara kombinasi yang didalamnya mengandung bentuk
    dakwaan kumulatif yang masing-masing dapat terdiri dari dakwaan subsider dan atau alternatif atau
    dapat juga antara bentuk subsider dan kumulatif.
    Misal : Ke Satu Primer pasal 338 KUHP
                    Subsider pasal 351 ayat 3 KUHP
            Ke Dua Primer pasal 363 KUHP
                    Subsider pasal 352 ayat 1 KUHP

   Kejaksaan Negeri
       Bukittinggi          SURAT DAKWAAN
    Untuk Keadilan         No. Reg. Perkara. PDM
A.   Terdakwa                Ket : Harus lengkap identitas
   Nama Lengkap                   terdakwa, ini termasuk
   Tanggal Lahir                  syarat formal
   Kewarganegaraan
   dll
B. Penahanan               Ket : - Penahanan terdakwa sejak
   -                               tanggal……..
   -                             - Perpanjangan penahanan
C. Surat dakwaan                    oleh Kepala Kejaksaan
                                       Negeri sejak tanggal…..
  - Penahanan oleh jaksa penuntut umum sejak tanggal…….

   Contoh Surat Dakwaan (contoh c)
   Bahwa ia terdakwa Amir pada hari Sabtu tanggal 29/12/07 sekitar pukul 09.00 WIB atau pada suatu
   hari dalam bulan Desember atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di
   teras rumah Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah
   hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit
   kendaraan roda empat Merk Kijang No Pol BA 4763 L warna hitam yang ditaksir harganya sekitar 50
   juta atau setidak-tidaknya lebih dari 250 yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan
   JONO atau kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan
   melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa setelah melihat kendaraan
   kijang di parkir di teras rumah dalam suasana sepi, lalu terdakwa mendekati kendaraan tersebut
   dengan membawa obeng. Pelan-pelan membuka kunci stir. Obeng mana yang tidak biasa
   dipergunakan oleh yang berhak/punya untuk membuka stir kendaraan tersebut lalu terdakwa
   mendorong ke jalan umum. Setelah kira-kira 10 meter jauhnya barulah terdakwa menghidupkan
   mesin dengan menggunakan obeng tadi. Setelah mesin hidup terus mengendarainya keluar Kota
   Bukittinggi. Perbuatan terdakwa adalah kejahatan pencurian dengan memakai anak kunci palsu
   sebagaimana diatur atau diancam pidana dalam pasal 363 : I ke 5 KUHP.
2) Menghentikan penyidikan
   Dengan membuat Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
     EKSEPSI
     Surat Perlawanan Atas

     Apabila di sidang pengadilan dalam perkara pidana setelah penuntut umum membacakan surat
     dakwaan, maka terdakwa mempunyai hak menyatakan keberatan atau tidak menyetujui isi surat
     dakwaan. Inilah yang dinamakan eksepsi.
     Dasar hukum bagi terdakwa mengajukan eksepsi adalah pasal 156 : 1 KUHP yang berbunyi
     “Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak
     berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus
     dibatalkan maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan
     pendapatnya. Hakim mempertimbangkan keberatan untuk selanjutnya mengambil keputusan”.
     Kesimpulan dari pasal 156 : 1 KUHP
     yang dapat dimintakan eksepsi adalah yang merupakan isi eksepsi adalah :
1.  Pengadilan tersebut tidak berhak mengadili perkara tersebut untuk pembakaran ini sedang
   dikembangkan dengan hak pengadilan secara absolut dan relatif.
2. Surat dakwaan tidak dapat diterima, hal ini dihubungkan dengan keadaan daluarsa dan tidak
   memenuhi syarat formil
3. Surat dakwaan harus dibatalkan, hal ini dihubungkan bila tidak memenuhi syarat materil.

     Sesuai dengan kalimat terakhir pasal 156 : 1 KUHP hakim harus memberikan keputusan terhadap
     eksepsi tersebut.
     Hakim bisa mengambil salah satu dari ketiga keputusan mengenai eksepsi yaitu :
1.   Eksepsi diterima akibat dari keputusan ini persidangan tidak dapat dilanjutkan lagi dan berkas
     perkara dikembalikan kepada penyidik. Penuntut umum juga boleh mengajukan perlawanan kepada
     Pengadilan Tinggi mengenai keputusan eksepsi diterima.
2.   Eksepsi ditolak, jika eksepsi ditolak persidangan dilanjutkan dalam arti kata dilakukan pemeriksaan
     oleh hakim dan diberi keputusan akhir.
3.   Eksepsi diputuskan untuk diberi keputusan bersamaan dengan pokok perkara maka persidangan
     dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan kemudian baru hakim menjatuhkan keputusan
     mengenai eksepsi tersebut. Jadi dalam putusan yang ketiga ini sebelum hakim memberikan
     keputusan akhir dari perkara yang disidangkan, hakim terlebih dahulu harus memutuskan mengenai
     eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum.


      TUNTUTAN PIDANA
      Dasar hukum dari penuntut umum mengajukan tuntutan requisitoir adalah pasal 182 : 1 huruf
      a KUHAP yang berbunyi
      “Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitoir)”.
      Bagaimana cara membuat requisitoir tuntutan tidak diatur dalam KUHP hanya berlaku
      ketentuan-ketentuan dalam praktek sehari-hari. Hal ini sama dengan cara bagaimana menyusun
      surat dakwaan yakni Lahirnya dari ilmu pengetahuan hukum dan kemudian berkembang dalam
      praktek dengan mempunyai sistematika sebagai berikut :
1.   Pendahuluan
      Dalam pengetahuan harus dimasukkan
a.   Identitas dari jaksa penuntut umum
b.   Identitas terdakwa
c.   Isi surat dakwaan
2.   Fakta yang terungkap di persidangan, disini harus dimasukkan :
a.   Keterangan saksi/saksi korban/saksi biasa/saksi ahli
b.   Keterangan terdakwa
c.   Pemeriksaan barang bukti
3. Pembahasan yuridis dari pasal-pasal yang di dapat, maksudnya bagian ini harus dibahas secara
   harfiah/menurut hukum pidana mengenai unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa. Dalam
   pembahasan unsur ini harus dimasukkan pendapat para sarjana dan yurisprudensi mengenai unsur
   tersebut.
4. Pembahasan pokok-pokok dan yuridis
   Maksudnya adalah pembahasan disini diurutkan dengan pembahasan no 2 dan 3 sehingga
   tergambar dari bukti-bukti yang disampaikan di sidang pengadilan terhadap unsur tindak pidana
   yang didakwakan terbukti.
5. Kesimpulan
   Dalam penutup ini dicantumkan ucapan terima kasih kepada majelis hakim dan ditutup dengan kata-
   kata ‘dengan pengharapan kiranya hakim ketua dan majelis hakim atas pendapat sependapat
   dengan kami’.


     PEMBELAAN : PLEDOI

     Dasar hukum bagi penasehat hukum terdakwa untuk menyampaikan pembelaan adalah pasal
     182 ayat 1 huruf b.
     Yang berbunyi :
     “Tuntutan seseorang atas pembelaan dilakukan secara teknis dan setelah dibacakan segera
     diserahkan kepada Ketua Sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan”

     ISI POKOK DARI PEMBELAAN
     Adalah melemahkan isi dari tuntutan (requisitoir) penuntut umum dengan kata lain jika isi requisitoir
     berusaha membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang diajukan di sidang pengadilan
     dengan melihat isi pledoi/pembelaan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana karena
     bukti-bukti yang diajukan ke sidang pengadilan tidak cukup.
     Bahan untuk membuat pembelaan bagi penasehat hukum adalah :
1.   Berkas perkara/berita acara
2.   Surat dakwaan
3.   Berita acara persidangan
4.   Requisitoir
     Sistematik pembelaan adalah sebagai berikut :
1. Pendahuluan
    Dalam pendahuluan ini harus dimasukkan
a. Identitas yang jelas
b. No surat kuasa dari terdakwa
c. Ucapan terima kasih
d. Nomor perkara
e. Identitas perkara
f. Ulasan surat dakwaan
2. Fakta yang terungkap di persidangan yang harus dimasukkan :
a. Keterangan-keterangan saksi korban dan ahli
b. Keterangan terdakwa
c. Pengesahan barang bukti di persidangan
3. Pembahasan yuridis
    Disini dibahas mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan
4. Pembahasan fakta-fakta dan yuridis
    Untuk pembahasan no 2 dan dihubungkan dengan no 3 di akhir ditutup menyimpulkan bahwa di
    persidangan ini tidak terbukti dengan syah unsur-unsurnya tindak pidana yang didakwakan.
5. Kesimpulan
    Harus dimasukkan
a.   Pernyataan dengan tegas bahwa dakwaan tidak terbukti sama sekali
b.   Apa yang dimohonkan
c.   Putusan pembebasan dari surat dakwaan
d.   Putusan pelepasan dari tuntutan hukum
6.   Penutup
     Dalam penutup dicantumkan kata-kata : ‘Jika hakim ketua dan majelis hakim berpendapat lain
     dengan kami maka kami mohonkan hukuman yang seringan-ringannya’.

     PUTUSAN
     Setelah pembacaan tuntutan dan penyampaian pledoi dari terdakwa adalah penasehat hukum dan
     replik jaksa penuntut umum serta duplik dari penasehat hukum maka hakim mengatakan
     pemeriksaan-pemeriksaan telah dianggap selesai. Dengan demikian hakim akan memberikan
     keputusan.
     Bahan-bahan untuk membuat keputusan adalah :
1.   Berkas hasil perkara penyidikan
2.   Surat dakwaan
3.   Berita acara sidang
4.   Tuntutan/requisitoir
5.   Pembelaan/pledoi
6.   Replik/duplik

     Hakim akan membuat keputusan harus memperhatikan pasal 191, 192, 193, 196, 197,
     199.

     TATA CARA SIDANG
1.   Panitera
2.   JPU (Jaksa Penuntut Umum)
3.   PH (Penasehat Hukum)
4.   Pengunjung
     Hakim membuka Sidang dengan kata :
     “Sidang PN Bukittinggi yang memeriksa perkara no…… pada hari ini tanggal…. Bulan……
     tahun…… dinyatakan terbukti terbuka untuk umum” dan ketukan palu 3 x
     Hakim bertanya pada Jaksa Penuntut Umum (JPU)
     JPU memerintahkan pada petugas untuk membawa terdakwa, setelah terdakwa duduk hakim
     bertanya
1.   Apakah terdakwa alam keadaan sehat-sehat dan siap diperiksa.
2.   Ditanya semua identitas terdakwa oleh hakim.
3.   Ditanyai apakah terdakwa didampingi oleh penasehat hukum atau tidak.
4.   Kalau iya maka hakim menanyakan pada penasehat hukum apakah benar dalam sidang ini
     mendampingi terdakwa atau tidak.
5.   Hakim menyuruh penasehat hukum untuk menunjukkan surat kuasa khusus dan kartu praktek
     pengacara.
6.   Setelah diperiksa, penasehat hukum menunjukkan pula pada JPU
7.   Kemudian JPU membacakan surat dakwaan
8.   Hakim ketua mengisyaratkan pada terdakwa untuk mendengar surat dakwaan dengan seksama.
     Cara Membaca Surat Dakwaan
1. JPU sembari duduk boleh juga
2. JPU sembari berdiri
   Hakim bertanya pada terdakwa
   “Apakah sudah paham/mengerti jika tidak, JPU mengulang dan memperjelas apa yang didakwakan
   padanya”.
     Isi Eksepsi
1.   PN tidak berwenang
2.   Surat dakwaan tidak dapat diterima karena kabur
3.   Surat dakwaan harus dibatalkan karena keliru
4.   Jika penasehat hukum tidak mengajukan tanggapan maka sidang dilanjutkan
5.   Jika ia, akan ditanggapi oleh JPU tentang eksepsi yang diajukan tadi
6.   Setelah jaksa menanggapi, hakim memberikan kesempatan apakah eksepsi diterima/ditolak
7.   Setelah itu hakim menyatakan eksepsi ditolak maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian.
     Pembuktian
     Saksi, alat bukti lainnya seperti barang bukti/surat
     Saksi Korban
1. Apakah diperiksa sekaligus/one by one.
2. Jika terdakwa tidak keberatan diperiksa sekaligus diperbolehkan, kalau tidak dinyatakan maka
   berbunyi di memori.
3. Sebelum saksi memberikan keterangan dia disumpah.
     Materi yang diajukan
1. Unsur-unsur yang tercantum dalam surat dakwaan
2. Unsur-unsur yang relevan
3. Jika ada barang bukti, diperlihatkan
     Setelah pemeriksaan selesai
   Hakim memerintahkan pada JPU untuk membacakan tuntutan pidana
1. Boleh duduk
2. Boleh berdiri
3. Yang lebih baik berdiri

     Kemudian penasehat hukum dipersilahkan untuk membacakan pledoinya terhadap apa
     yang disampaikan oleh JPU dalam tuntutannya.
1. Setelah penasehat hukum membacakan pembelaan JPU mengajukan replik dan menanggapi
   tentang pledoi.
2. Penasehat hukum menyampaikan duplik menanggapi replik.
3. Setelah ini selesai baru hakim menyusun surat putusan dengan mengaduk surat dakwaan, tuntutan,
   pembelaan, replik, duplik maka hakim memberikan putusan.

   Hakim mengetuk palu 3 x sembari menyatakan
1. Menerima
2. Banding

   Sekilas Proses Persidangan
1. Tindak pidana diproses oleh penyidik, dalam proses harus membuat SPDP sesuai pasal 109 KUHAP
   ke JPU.
2. Kemudian JPU memantau SPDP dari penyidik.
3. Jika berita acara selesai/lengkap, penyidik wajib memberitahu JPU bahwa ia sudah mulai melakukan
   penyidikan.
4. Setelah itu berkas tersebut diserahkan kepada JPU dan JPU mempelajari berkas tersebut. Apakah
   sudah lengkap atau belum. Kalau lengkap dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan BB. Kalau
   tidak lengkap JPU memberitahu penyidik kembali.
5. Kemudian JPU membuat surat dakwaan
6. Lalu dikirim berkas bersama surat dakwaan ke PN dan oleh pengadilan mempelajari berkas tersebut
   apakah masih masuk wewenangnya atau tidak dan kemudian menetapkan hari sidang.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:106
posted:7/23/2012
language:Malay
pages:15