; Kumpulan Skripsi Ilmu Politik
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Kumpulan Skripsi Ilmu Politik

VIEWS: 1,463 PAGES: 9

  • pg 1
									KUMPULAN SKRIPSI ILMU POLITIK

BERIKUT INI KAMI TAMPILKAN JUDUL JUDUL YANG ADA, BILA
BERMINAT UNTUK MENDAPATKAN FILE ATAU
MENDOWNLOADNYA SILAHKAN HUBUNGI email :
pusatskripsi@gmail.com atau sms ke 085316254562


  1. DEPARTEMEN SOSIOLOGI PERILAKU SOSIAL KOMUNITAS MOTOR
  2. PENGARUH PEMEKARAN DAERAH TERHADAP SOSIAL EKONOMI
      MASYARAKAT DI DESA PAROPO KECAMATAN SILAHISABUNGAN
      KABUPATEN DAIRI
  3. PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP
      PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI(STUDI PADA KANTOR BADAN
      PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DI
      KABUPATEN DAIRI)
  4. PROSEDUR DAN TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB
      PAJAK DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN PADA KANTOR
      PELAYANAN PAJAK PRATAMA ________ KOTA
  5. PROSES PELAKSANAAN PENYITAAN OLEH JURU SITA PAJAK PADA
      KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ________ BARAT
  6. SISTEM PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
      KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEULABOH
  7. TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN
      PAJAK PRATAMA ________ POLONIA
  8. TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) PAJAK
      BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN TIGA BINANGA
      KABUPATEN KARO
  9. TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMENUHI
      KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
      KELURAHAN TANJUNG GUSTA ________
  10. TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAMBAK LAU
      MULGAP II KECAMATAN BERASTAGI DALAM MEMBAYAR PAJAK
      BUMI DAN BANGUNAN
  11. TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM KEPAILITAN SUAMI/ISTRI
      TERHADAP PERJANJIAN KREDIT BANK
  12. UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA
      DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DELI
      SERDANG
  13. AKTIVISME GEMKARA-BP3KB DAN PENGARUHNYA DALAM
      MEWUJUDKAN KABUPATEN BATUBARA
  14. ANALISIS DINAMIKA SOSIAL PASAR TRADISIONAL ONAN SIPAHUTAR
      KECAMATAN SIPAHUTAR KABUPATEN TAPANULI UTARA FUNGSI
      SOSIAL PASAR TRADISIONAL DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
  15. ARAH KEBIJAKAN PERTANAHAN PEMERINTAHAN MEGAWATI
      SUKARNO PUTRI 2003 (STUDI PERBANDINGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
    NOMOR 34 TAHUN 2003 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
    1960)
16. ASEAN COMMUNITY 2015 DAN KEAMANAN REGIONAL (STUDI KASUS
    : UPAYA ASEAN DALAM MENGATASI TERORISME DI KAWASAN ASIA
    TENGGARA
17. ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 (STUDI KASUS : IMPLEMENTASI
    TERKAIT DECLARATION ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF
    THE RIGHTS OF MIGRANT WORKERS TAHUN 2007 TERHADAP
    HUBUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA DENGAN MALAYSIA
18. ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015 (STUDI : PERSIAPAN
    PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC
    COMMUNITY (AEC) 2015 PILAR FASILITAS PERDAGANGAN
    KHUSUSNYA DALAM PEMBENTUKAN INDONESIA NATIONAL SINGLE
    WINDOWS (INSW)ARJUNA, WIRA- 13-APR-2010BUDAYA KORPORAT
    BANK NEGARA INDONESIA WILAYAH DI ________
19. 1BUDAYA POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK ( SUATU STUDI :
    BUDAYA POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM
    PEMILU LEGISLATIF 2009 DI DESA AEK TUHUL KECAMATAN
    BATUNADUA PADANGSIDEMPUAN )
20. BUDAYA POLITIK MASYARAKAT PERKEBUNAN (STUDI KASUS PTPN
    IV BAH JAMBI)
21. CALON INDEPENDEN DAN PILKADA (STUDI KASUS PILKADA
    KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2008)
22. EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KONVENSI CEDAW PBB TAHUN 1979
    TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI PEREMPUAN DI
    INDONESIA
23. ETNISITAS DAN POLITIK SUATU STUDI PARTISIPASI POLITIK ETNIS
    KARO DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2009 (STUDI
    KASUS : PARTISIPASI MASYARKAT ETNIS KARO DALAM PEMILIHAN
    UMUM LEGISLATIVE DI DESA TENGAH, KECAMATAN PANCUR BATU,
    KABUPATEN DELI SERDANG)
24. ETNISITAS DAN PREFERENSI POLITIK (STUDI KASUS : MASYARAKAT
    ETNIS INDIA DAN ETNIS TIONGHOA DI DALAM PEMILU LEGISLATIF
    2009 DI KELURAHAN POLONIA.
25. EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN USAHA
    KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KOTA ________(STUDI DEKRIPTIF
    TENTANG PENGEMBANGAN JARINGAN PEMASARAN UKM DI DINAS
    KOPERASI KOTA ________)
26. FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT UNTUK
    TIDAK MEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
    GUBERNUR SECARA LANGSUNG TAHUN 2008 DI KECAMATAN
    PAMATANG SIDAMANIK KABUPATEN SIMALUNGUN
27. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUNCULNYA GOLPUT
    (STUDI MASYARAKAT KECAMATAN ________ AMPLAS PADA PEMILU
    LEGISLATIF TAHUN 2009)
28. FUSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 1973 (STUDI PADA
    DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SOEHARTO TERHADAP
    INTERNAL PARTAI)
29. GERAKAN BADAN PERJUANGAN RAKYAT PENUNGGU INDONESIA
    (BPRPI) DALAM KONFLIK TANAH DENGAN PT.PERKEBUNAN
    NUSANTARA II (PTPN II)
30. HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DENGAN IRAN DALAM KONTEKS
    NUKLIR
31. INDONESIA DAN ASEAN COMMUNITY 2015 (STUDI PERAN INDONESIA
    DALAM MENCIPTAKAN STABILITAS NASIONAL DAN REGIONAL
    TERKAIT PERMASALAHAN TERORISME)
32. INTERAKSI SOSIAL DALAM KELUARGA YANG BERPOLIGAMI (STUDI
    KASUS : PADA SEPULUH KELUARGA POLIGAMI DI KOTA ________)
33. INTERAKSI SOSIAL JAMA’AH SALAFIYYAH(STUDI KASUS PADA
    MAHASISWA JAMA'AH SALAFYYAH DI UNIVERSITAS ________)
34. INTERAKSI SOSIAL JAMA’AH SALAFIYYAH (STUDI KASUS PADA
    MAHASISWA JAMA'AH SALAFYYYAH DI ________)
35. ISLAM DAN ETIKA BANGSA (PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID
    TENTANG ETIKA, KEMANUSIAAN DAN KEADILAN SEBAGAI
    TUNTUNAN POLITIK MORAL
36. KADERISASI DAN PENETAPAN CALEG PARTAI POLITIK (STUDI: DPD
    PARTAI DEMOKRAT PROPISI ________ DALAM PENETAPAN CALEG
    PADA PEMILU 2009 DI ________
37. KAMPANYE DAN PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM
    KEPALA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2010 (STUDI
    TERHADAP EFEKTIFITAS KAMPANYE DR. J.R. SARAGIH, SH, MM. – HJ.
    NURIATY DAMANIK, SH. DI KELURAHAN PEMATANG RAYA,
    KECAMATAN RAYA, KABUPATEN SIMALUNGUN)
38. KEBIJAKAN DAN KIPRAH POLITIK MUHAMMADIYAH ________
    TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG (ANALISIS
    PADA : PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ________
    TAHUN 2008)
39. KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP ISU GLOBAL
    PENIPISAN LAPISAN OZON
40. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SBY – JK DALAM KONTEKS POLITIK
    PANGAN 2004.
41. KEBIJAKAN POLITIK FUSI : SUATU TINJAUAN POLITIK KEPARTAIAN
    REZIM ORDE BARU
42. KEBIJAKAN POLITIK PARTAI DEMOKRAT ________ PADA PEMILIHAN
    KEPALA DAERAH LANGSUNG (ANALISIS PADA : PEMILIHAN
    GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ________ TAHUN 2008)
43. KEKALAHAN PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PEMILIHAN UMUM
    2009 (ANALISIS MENURUNNYA HASIL PEROLEHAN SUARA DPC PPP
    KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILU LEGISLATIF 2009 DI
    KABUPATEN MANDAILING NATAL)
44. KEKUATAN POLITIK DAN PROSES POLITIK: STUDI KASUS
    PERJUANGAN KASUS TANAH DEWAN PENGURUS WILAYAH SERIKAT
    PETANI INDONESIA ________ DI BANDAR PASIR MANDOGE, ASAHAN
45. KEMENANGAN PARTAI LOKAL (STUDI KASUS KEMENANGAN PARTAI
    ACEH (PA) PADA PEMILIHAN LEGESLATIF DI KABUPATEN ACEH
    TAMIANG 2009)
46. KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM MERESPON
    KEPENTINGAN PEREMPUAN (STUDI KASUS DPRD PROVINSI ________
    2009-2010)
47. KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF (STUDI: ANALISIS KINERJA DPRD
    KOTA ________ PERIODE 2004-2009)
48. KIPRAH PARTAI GOLKAR DALAM PENTAS POLITIK NASIONAL DI
    BAWAH KEPEMIMPINAN AKBAR TANDJUNG
49. KONSEP NEGARA KHILAFAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA
50. MAHASISWA DAN POLITIK: SUATU ANALISA GERAKAN SOSIAL
    MAHASISWA MELAWAN POLITIK HEGEMONI NEGARA ORDE BARU
    1998
51. MEKANISME PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH (STUDI KASUS :
    SENGKETA PEMBATALAN HASIL PERHITUNG SUARA OLEH
    MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA
    DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA TEBING-TINGGI
    TAHUN 2010)
52. MILITER DAN POLITIK: (STUDI TENTANG KELOMPOK PENDUKUNG
    DAN PENENTANG TERHADAP PENGHAPUSAN DWI FUNGSI ABRI
    TAHUN 1998-2001)
53. NEGARA DAN AGAMA MENURUT PEMIKIRAN SANTO AUGUSTINUS
54. NEGARA DAN KEKUASAAN : PEMIKIRAN DAN PRAKTEK POLITIK
    NEGARA BIROKRATIK OTORITARIAN SUATU EKSPLANASI
    FENOMENA OTORITARIANISME NEGARA-NEGARA BERKEMBANG
    STUDI KASUS: POLITIK DAN PEMERINTAHAN ORDE BARU)
55. NEGARA DAN KESETARAAN GENDER : SUATU STUDI WACANA
    PEREMPUAN INDONESIA DALAM POLITIK INDONESIA
56. NEGARA ORDE BARU DAN PENGENDALIAN POLITIK ISLAM ( STUDI
    TERHADAP HUBUNGAN AKOMODATIF ORDE BARU TERHADAP UMAT
    ISLAM PRIODE 1985 - 1994
57. NON VOTING BEHAVIOUR DALAM PEMILU PRESIDEN 2009 SUATU
    STUDI PERILAKU TAK MEMILIH DI KECAMATAN PARANGINAN
    KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
58. OPINI MAHASISWA TERHADAP IKLAN NASIONAL DEMOKRAT (STUDI
    DESKRIPTIF OPINI MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI FISIP USU
    TERHADAP IKLAN NASIONAL DEMOKRAT DI METRO TV)
59. PANDANGAN MOHAMMAD NATSIR
60. PARTAI POLITIK DAN PARLEMEN LOKAL (STUDI AKUNTABILITAS
    DAN KINERJA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH HASIL
    PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004)
61. PARTAI POLITIK DAN PEMILU (SUATU STUDI MARKETING POLITIK
    TERHADAP PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009)
62. PARTAI POLITIK DAN SISTEM POLITIK (SUATU STUDI
    TRANSFORMASI PEMIKIRAN DAN TEORI ANALISIS SISTEM POLITIK
    GABRIEL A. ALMOND DALAM PERSFEKTIF POLITIK PEMERINTAHAN
    SBY-JK)
63. PARTISIPASI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM (SUATU STUDI
    TENTANG PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DI KELURAHAN
    DATARAN TINGGI KECAMATAN BINJAI TIMUR PADA PEMILIHAN
    PRESIDEN TAHUN 2009
64. PEMAHAMAN PEMILIH PEREMPUAN DI DALAM MENCERMATI DAN
    MEMILIH CALON LEGISLATIVE TINGKAT II KABUPATEN MADINA
    TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN PEREMPUAN (STUDI
    DESKRIPTIF: PEMILIH PEREMPUAN DI DESA GUNUNG TUA RAYA
    KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILU LEGISLATIF 2009)
65. PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG ISLAM DAN POLITIK
66. PEMIKIRAN POLITIK AMIEN RAIS (SUATU STUDY ANALISIS TENTANG
    ADILUHUNG/ HIGH POLITICS DAN APLIKASINYA DI INDONESIA)
67. PEMIKIRAN POLITIK HASSAN HANAFI (STUDI TERHADAP
    PEMIKIRAN KIRI ISLAM)
68. PEMIKIRAN POLITIK H. O. S. TJOKROAMINOTO TENTANG
    NASIONALISME DAN SOSIALISME YANG BERDASARKAN ISLAM
69. PEMIKIRAN POLITIK SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TENTANG
    DEMOKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
70. PEMIKIRAN POLITIK TAN MALAKA TENTANG KONSEP
    KEMERDEKAAN INDONESIA
71. PENDIDIKAN POLITIK MUHAMMADIYAH (STUDI : ANALISIS
    FILOSOFIS)
72. PENERAPAN SISTEM SUARA TERBANYAK PADA PEMILU LEGISLATIF
    TAHUN 2009 SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI DI KECAMATAN
    BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
73. PENGARUH KEPUTUSAN PANSUS CENTURY TERHADAP KOALISI
    PARTAI DEMOKRAT DAN PKS
74. PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP PENGETAHUAN POLITIK
    MAHASISWA (ANALISIS KORELASI TENTANG PENGARUH BERITA-
    BERITA POLITIK DALAM HARIAN KOMPAS TERHADAP
    PENGETAHUAN POLITIK MAHASISWA TEKNIK MESIN UNIVERSITAS
    ________)
75. PENGARUH PERUBAHAN SISTEM PEMILU TERHADAP TINGKAT
    AKUNTABILITAS ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH PADA PEMILU
    2009(STUDI PADA DAERAH PEMILIHAN IV, KABUPATEN NIAS)
76. PENGARUH POPULARITAS TERHADAP PILIHAN PEMILIH PEMULA
    (FENOMENA MASUKNYA ARTIS DALAM POLITIK) STUDY KASUS :
    MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU POLITIK, FISIP, USU
77. PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP PARTISIPASI
    POLITIK MASYARAKAT (STUDI KASUS: DESA HUTAURUK
    KECAMATAN SIPOHOLON KABUPATEN TAPANULI UTARA
78. PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PERILAKU PEMILIH
    PADA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
    BANDA ACEH TAHUN 2009” (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT
    KELURAHAN KOPELMA DARUSSALAM, KECAMATAN SYIAH KUALA,
    KOTA BANDA ACEH)
79. PENGARUH TINGKAT STATUS SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
    TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILU PRESIDEN 2009
    (STUDI DESKRIPTIF: KELURAHAN SITIREJO I, ________, ________)
80. PENGARUH VISI MISI TERHADAP PEROLEHAN SUARA SYAMSUL
    ARIFIN-GATOT PUJO NUGROHO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
    ________ TAHUN 2008 (STUDI KASUS : KELURAHAN TANJUNG
    SELAMAT, KECAMATAN ________ TUNTUNGAN)
81. PENGKADERAN PADA PARTAI POLITIK DALAM RANGKA
    PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF
    PARTAI (STUDI PADA DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI
    KEBANGKITAN BANGSA ________)
82. PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA STUDI KASUS
    PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2003 DENGAN
    UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2008
83. PERAN AISYIYAH CABANG SUKARAMAI DALAM PEMBERDAYAAN
    PEREMPUAN (STUDI DESKRIPTIF PADA ORGANISASI AISYIYAH
    CABANG SUKARAMAI ________)
84. PERANAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM
    PENGAWASAN IMPLEMENTASI PERDA NO. 6 TAHUN 2004 TENTANG
    PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI
    KASUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ________)
85. PERANAN INTERNATIONAL MONETARY FUND DALAM
    RESTRUKTURISASI PERBANKAN DI INDONESIA
86. PERANAN MARKETING POLITIK DALAM PEMENANGAN PEMILU
    (STUDI KASUS: STRATEGI POLITIK OLOAN SIMBOLON, ST DALAM
    PEMENANGAN PEMILU LEGISLATIF 2009 DARI DAERAH PEMILIHAN
    VIII SUMATERA
87. PERANAN ORGANISASI MASYARAKAT BATAK TOBA TERHADAP
    PEMBENTUKAN PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM
    LEGISLATIF 2009 (STUDI KASUS: PUNGUAN SIMANJUNTAK SITOLU
    SADA INA DOHOT BORUNA (PSSSI&B) KOTA PEMATANGSIANTAR
88. PERANAN PENDIDIKAN POLITIK ORGANISASI MASSA PETANI DALAM
    KEHIDUPAN KAUM TANI (STUDI KASUS: ORGANISASI MASSA TANI
    AGRA RANTING DESA DURIN TONGGAL)
89. PERANAN SERIKAT BURUH DALAM MEMPERJUANGKAN HAK UPAH
    DAN POLITIK ( STUDI KASUS : SERIKAT BURUH ________ INDEPENDEN
    )
90. PERANAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA ________
    (WALHI-SU) UNTUK MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PEMERINTAH
    DALAM MENGATASI PENCEMARAN AIR DI SUNGAI DELI
91. PERAN PARTAI DAKWAH DI PARLEMEN (STUDI KASUS : FRAKSI PKS
    DI DPRD KOTA ________ PERIODE 2009- 2010)
92. PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMENANGAN PILKADA (STUDI
    ANALISIS PARTAI GOLKAR SEBAGAI KENDARAAN POLITIK DALAM
    PILKADA KABUPATEN ROKAN HILIR 2006)
93. PERAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA ( WALHI ) DALAM
    UPAYA PENCETUSAN KEBIJAKAN MORATORIUM LOGGING
    TERHADAP HUTAN INDONESIA ( STUDI PADA LSM WALHI-________ )
94. PERBANDINGAN KEKUATAN POLITIK MILITER ERA ORDE BARU
    DENGAN ERA REFORMASI
95. PERBANDINGAN TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
    KOTA ________ PADA PILKADA KOTA ________ TAHUN 2005 DENGAN
    PILKADA PROVINSI ________ TAHUN 2008 (STUDI KASUS :
    KELURAHAN TITI RANTE, KECAMATAN ________ BARU)
96. PERBANDINGAN TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
    KOTA ________ PADA PILKADA KOTA ________ TAHUN 2005 DENGAN
    PILKADA PROVINSI ________ TAHUN 2008 (STUDI KASUS :
    KELURAHAN TITI RANTE, KECAMATAN ________ BARU)
97. PEREMPUAN DAN POLITIK (STUDI PENETAPAN KUOTA 30% CALON
    ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN OLEH PNI MARHAENISME DAN
    PARTAI SARIKAT INDONESIA DI KOTA ________)
98. PEREMPUAN DAN POLITIK (STUDI TENTANG KELOMPOK
    PENDUKUNG DAN PENENTANG UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI
    DAN PORNOAKSI DI ________)
99. PEREMPUAN DAN POLITIK SUATU STUDI REKRUTMEN POLITIK
    CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PARTAI KEADILAN
    SEJAHTERA PADA PEMILU 2004 (STUDI KASUS : DPD PARTAI
    KEADILAN SEJAHTERA KOTA ________)
100.      PEREMPUAN DAN POLITIK: TINJAUAN PELUANG PEREMPUAN
    DALAM POLITIK BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2008 DAN UU NO. 10
    TAHUN 2008 (STUDI KASUS : DI DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI
    GOLOGAN KARYA ________ 2004-2009)
101.      PEREMPUAN DAN POLITIK: TINJAUAN PELUANG PEREMPUAN
    DALAM POLITIK BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2008 DAN UU NO. 10
    TAHUN 2008 (STUDI KASUS : DI DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI
    GOLOGAN KARYA ________ 2004-2009)
102.      PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NETRALITAS
    BIROKRAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA ________ 2010
    (STUDI PNS KECAMATAN ________ SUNGGAL)
103.      PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
    (STUDI : PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT DI KELURAHAN
    MANGGA KECAMATAN ________ TUNTUNGAN DALAM PEMILIHAN
    GUBERNUR ________ 2008)
104.      PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT ETNIS BATAK TOBA PADA
    PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2009 (STUDI KASUS: DESA PAGAR
    JATI, KECAMATAN LUBUKPAKAM, KABUPATEN DELI SERDANG)
105.      PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT ETNIS SIMALUNGUN PADA
    PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2009 (STUDI KASUS : DESA
    SONDI RAYA, KECAMATAN RAYA, KABUPATEN SIMALUNGUN)
106.      PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR ________
    SECARA LANGSUNG DI KABUPATEN LABUHAN BATU (STUDI KASUS :
    DI KELURAHAN BAKARAN BATU, KABUPATEN LABUHAN BATU)
107.      PERILAKU POLITIK SOEKARNO(SUATU STUDI KEBIJAKAN
    POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM KONTEKS POLITIK
    KONFRONTASI INDONESIA DENGAN MALAYSIA
108.      POLITICAL MARKETING DALAM PILKADA (SUATU STUDI
    TERHADAP PEMENANGAN PASANGAN ABDUL WAHAB DALIMUNTHE
    – RADEN MUHAMMAD SYAFII DALAM PILKADA ________ TAHUN 2008
    DI KABUPATEN NIAS)
109.      POLITICAL MARKETING PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
    UMUM PRESIDEN 2009 DI ________ STUDI KASUS: DPD ________ PARTAI
    DEMOKRAT
110.      POLITIK LINGKUNGAN : ANALISA REDUCING EMISSION FROM
    DEFORESTATION DEGRADATION (REDD) SEBAGAI PROGRAM
    PENYELAMATAN HUTAN INDONESIA
111.     POLITIK LOKAL DI TINGKAT DESA (STUDI KASUS
   PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005
   TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA AIR JOMAN TAHUN
   2007 DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DESA)
112.     POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN DEWAN KEAMANAN
   PBB (STUDI KASUS PERANAN INDONESIA DALAM PENANGANAN
   KRISIS NUKLIR IRAN DI DK PBB TAHUN 2006 )
113.     POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP THAILAND
   PASCA KUDETA MILITER THAILAND PADA TAHUN 2006 DALAM
   RUANG LINGKUP ASEAN
114.     PREFERENSI POLITIK (STUDI TENTANG PERILAKU PEMILIH DI
   LINGKUNGAN IV KELURAHAN PERKEBUNAN SIPARE-PARE PADA
   PEMILIHAN KEPALA DAERAH (BUPATI) TAHUN 2008)
115.     PRESIDENSIL PARTAI POLITIK DAN PARLEMEN (SUATU
   HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM SISTEM POLITIK
   PASCAAMANDEMEN UUD 1945)
116.     PRESIDENSIL PARTAI POLITIK DAN PARLEMEN (SUATU
   HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM SISTEM POLITIK
   PASCAAMANDEMEN UUD 1945)
117.     PRIBUMI, NON-PRIBUMI DAN NEGARA (SUATU STUDI
   TERHADAP PIDATO SOEPOMO TAHUN 1945 TENTANG NEGARA
   INTEGRALISTIK)
118.     REFORMA AGRARIA SEBAGAI KEPENTINGAN POLITIK BAGI
   PETANI MISKIN DAN BURUH TANI (STUDI KASUS: REFORMA
   AGRARIA PADA MASA PEMERINTAHAN SBY-JK)
119.     EFORMASI SITEM JAMINAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA
   MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN (STUDI KASUS:
   IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 MENGENAI
   SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL)
120.     REFORMASI TNI DAN PELANGGARAN HAM (SUATU STUDI
   DESKRIPTIF TENTANG PELANGGARAN HAM OLEH TNI DI ________
   PASCA REFORMASI TNI 2006-2010)
121.     REKRUTMEN CALON KEPALA DAERAH: STUDI TERHADAP
   REKRUTMEN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DARI
   PARTAI DEMOKRAT DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
   KOTA ________ TAHUN 2010
122.     REKRUTMEN POLITIK TERHADAP PEREMPUAN DALAM
   PARTAI POLITIK DAN PARLEMEN SUATU STUDI TERHADAP DPRD
   TINGKAT I PERIODE 2004-2009 DI ________
123.     RELASI BIROKRASI DAN POLITIK (ANALISIS POLA
   PEREKRUTAN KEPALA BIRO DAN KEPALA DINAS PADA
   PEMERINTAHAN PROVINSI ________ PASCA PILGUBSU 2008)
124.     RELASI KEKUASAAN ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF
   DALAM KONSTRUKSI PRESIDENSIALISME PEMERINTAHAN SBY-JK
   TAHUN 2004-2009
125.     RELEVANSI TEORI MARHAENISME DALAM MENJAWAB
   TANTANGAN ZAMAN DI ERA KAPITALISME GLOBAL
126.     RESPON PETANI TERHADAP NEOLIBERALISME (STUDI KASUS :
   GERAKAN PETANI SERIKAT PETANI ________)
127.     SIKAP POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN NOMOR
   URUT SATU TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
   NO.22 & 24/PUU-VI/2008 (STUDI PADA CALON LEGISLATIF
   PEREMPUAN DPRD KOTA ________) TENTANG SUARA TERBANYAK.
128.     SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI (STUDI KASUS:
   PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI DI NAGARI
   CINGKARIANG KABUPATEN AGAM MENURUT PERDA NOMOR 12
   TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI)
129.     SOSIALISASI POLITIK DPD PARTAI AMANAT NASIONAL (DPD
   PAN) KOTA ________ DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2004
130.     STRATEGI KAMPANYE PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PSD)
   DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) LEGISLATIF 2004 ________
   (STUDI KASUS DI DPW PARTAI DAMAI SEJAHTERA ________)
131.     STRATEGI KAMPANYE PASANGAN CALON H.SYAMSUL ARIFIN
   DAN GATOT PUJONUGROHO PADA PEMILIHAN GUBERNUR ________
   TAHUN 2008
132.     STRATEGI MASYARAKAT MEMILIH LEMBAGA KEUANGAN
   YANG TEPAT DALAM MENINGKATKAN KEHIDUPAN SOSIAL
   EKONOMI (STUDI DESKRIPTIF PADA CREDIT UNION PARDOMUAN DI
   KECAMATAN PAKKAT HAUAGONG KABUPATEN HUMBANG
   HASUNDUTAN)
133.     STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) ________
   DALAM MEMENANGKAN PASANGAN SYAMSUL ARIFIN DAN GATOT
   PUJO NUGROHO PADA PEMILIHAN GUBERNUR ________ TAHUN 2008
134.     STRATEGI PEMENANGAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF
   PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2009 (STUDI PADA : CALEG
   PEREMPUAN TERPILIH PADA DPRD KOTA ________).

								
To top