delik-delik dalam KUHP by vanirvan

VIEWS: 472 PAGES: 21

									    Delik-delik dalam KUHP

                                    DELIK– DELIK DALAM KUHP

               Hukum Pidana :




                       - Materil
                                    - Formil



           - Suruhan
                - Larangan
    Materil : - Perbuatan apa
-   Oleh siapa
-   Apa hukuman

    KUHP Terdapat 3 buku :         1. Buku I ----------- Ketentuan umum
                                   2. Buku II ---------- Kejahatan
                                   3. Buku III --------- Pelanggaran

 Perbuatan pidana

    Unsur – unsur :
  Objektif :
    - ada perbuatan : berbuat
               tidak berbuat
- Melanggar UU
- Ancaman hukuman
  Subjektif :
 - Manusia
 - Kesalahan
 - Mampu mempertanggungjawabkan

    HUKUM PIDANA :
             Delik – delik :
-   Perbuatan Pidana
-   Peristiwa Pidana
-   Tindak Pidana
             Delik :
-   Dollus -------- Sengaja, yaitu perbuatan yang sengaja kita kehendaki dan akibatnya juga
    dikehendaki.
    Contoh : mengambil barang orang, akibatnya kita menguasai barang tersebut
-   Culpa -------- Kelalaian / tanpa sengaja, yaitu perbuatan yang tidak dikehendaki dan akibatnya
    tidak kita kehendaki.
             Delik :
         -   Materil ------- yang dilarang dari segi pelarangannya, yang dilarang adalah akibatnya.
             Contoh : membunuh orang yang mengakibatkan orang itu mati pasal 338 dan 340.
         -   Formil -------- yang dilarang adalah perbuatannya, cara perbuatannya yang dilarang

             KEJAHATAN adalah Perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain yang timbul dari
             dalam hati sipelaku.
             Kejahatan merupakan Recht delicten
                        Tindak pidana umum memuat dasar – dasar / prinsip – prinsip yang mempunyai
             kesamaan pasa semua perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan bagian khusus memuat
             perincian dan perumusan perbuatan yang dapat dihukum serta ancaman hukumannya terhadap
             setiap perbuatan tersebut.
                        KUHP terdiri dari 3 buku yaitu :
                        1. Ketentuan umum                pasal 1 – 103
                        2. Kejahatan                     pasal 104 - 488
                        3. Pelanggaran                   pasal 489 - 570

                         Penggolongan tindak pidana dalam KUHP ada yang disebut dengan recht delicten,
             dan wet delicten. Recht delicten merupakan perbuatan – perbuatan yang dirasakan telah
             memiliki sifat tidak adil tidak wajar untuk dapat dihukum meskipun tidak terdapat dalam UU dan
             KUHP.
                         Wet delicten merupakan perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum karena
             perbuatan tersebut ......................................
                         Pembagian menurut kepentingan hukum dapat digolongkan kepada 3 jenis :

                 1. Kepentingan perseorangan
                 2. Kepentingan masyarakat
                 3. Kepentingan negara


          Tindakan – tindakan terhadap :
 KEJAHATAN

                 1. Kejahatan terhadap .........................

                 Bab 1,2,3,4

                 2. Kejahatan yang berhubungan dengan kekuasaan negara

                 Bab 8,28

                 3. Kejahatan terhadap kepentingan masyarakat

                 Bab 5,6,29

                 4. Kejahatan pemalsuan

                 Bab 9,10,11,12

                 5. Kejahatan terhadap kepentingan perseorangan, terdiri dari kejahatan terhadap jiwa
               Bab 19.
               Misal : Pembunuhan

               6. Kejahatan terhadap badan

               Bab 15,20,21
               Misal : Penganiayaan terhadap badan

               7. Kejahatan terhadap kemerdekaan

               Bab 18
               Misal : Sandra

               8. Kejahatan terhadap kehormatan

               Bab 18,16,17
               Misal : Difitnah

               9. Kejahatan terhadap kekayaan orang

               Bab 22,23,24,25,26,27,30
               Misal : Pencurian

 PELANGGARAN
          Terdapat pada buku ketiga
          Terdiri dari pasal 489 – 570
          Pembagian bab ini sama dengan pembagian bab 2.
          Adapun pembagiannya :

               1. Pelanggaran terhadap kepentingan negara meliputi :
                     a. Kedudukan negara diatur Bab 10
                     b. Kekuasaan umum diatur Bab 3,8
               2. Pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat

            Diatur pada bab 1,2,9

               3. Pelanggaran terhadap kepentingan perseorangan

            Diatur pada bab 5,4,6,7


            Unsur – unsur yang terdapat dalam tindak pidana :

               1. Unsur objektif
               2. Unsur Subjektif


            Ad.1. Unsur Objektif
                 Pada umumnya terdiri dari perbuatan atau suatu akibat

         Ad.2. Unsur Subjektif
                Unsur yang terdiri dari suatu kehendak atau tujuan yang terdapat jiwa seseorang unsur
         tersebut sengaja, niat sipelaku.

                     Menurut SATOCHIT, unsur tindak pidana terdiri dari :

             1. Unsur Objektif
             2. Unsur Subjektif


         Unsur Objektif terdiri dari :

             a. Suatu tindak tanduk
             b. Suatu akibat tertentu
             c. Keadaan


         Unsur Subjektif terdiri dari :

             a. Dapat dipertanggung jawabkan
             b. Kesalahan


Menurut R.SUSILO membagi unsur :

             1. Unsur Objektif
             2. Unsur Subjektif


         Ad.1. unsur Objektif
                    Unsur objektif yaitu yang terdiri dari perbuatan manusia baik yang positid maupun
         negatif yang menyebabkan adanya pelanggaran tersebut. Akibat perbuatan manusia tersebut
         membahayakn kepentingan umum, yang menurut hukum pidana dapat dipidana.
                    Keadaan – keadaan ini bisa terdapat pada perbautan bisa juga setelah perbuatan itu
         dilakukan.
                    Sifat melawan hukum dapat dipidana, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan
         UU.

         Ad.2. Unsur Subjektif
                    Unsur yang bersifat subjektif yaitu yang terdiri dari schuld dari orang yang melanggar
         pidana artinya pelanggaran itu karena dapat dipertanggungjawabkan oleh sipelanggar.


                                          PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

         Pasal 368 --------- Pemerasan
              Berbunyi : barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sediri atau orang lain atau
              melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk
              memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau
              orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena
              pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

              Pasal 368 (Pemerasan) :
              Unsur – unsurnya :

        Unsur Objektif :

                 1. Memaksa orang
                 2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
                 3. agar orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang
                     itu atau orang lain (Pihak III) membuat hutang meniadakan atau menghapus piutang.

 Unsur Subjektif:
             Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
             hukum.

              Pasal 369 ------------------ Pengancaman
              Berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
              secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau
              dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang
              sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya
              membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama
              empat tahun.

        Unsur Objektif :

                 1. Memaksa orang dengan ancaman :
                       a. Menista
                       b. Menista dengan surat
                       c. Membuka rahasia
                 2. Agar supaya orang itu :

                            a. Memberikan kepadanya sesuatu barang kepunyaan orang itu atau orang lain
                            b. Menghapuskan utang
                            c. Membuat piutang


Subjektif:
              Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
              hukum.

              Pasal 368 ----- Pemerasan ----ancaman kekerasan --- pemaksaan --- delik biasa


                Pasal 369 ----- Pengancaman -- - menista                --------- delik aduan
                                                    - Buka rahasia

                 Pengancaman --- Menguntungkan diri sendiri
                 Contoh : Yahya Zaini dengan maria eva, dengan menggunakan foto-foto maka timbullah
                 menista/ membuka rahasia.
                 Dikatakan delik aduan karena delik bisa diungkap apabila pihak yang dirugikan mengadu

                 Pasal 365 ayat 1 :
             -   Pencurian unsurnya mengambil
             -   Paksaan unsurnya Penyerahan
                 Persamaan pencurian dan paksaan adalah sama – sama memakai kekerasan.

             Pasal 372 ----------------------- Penggelapan
             Berbunyi : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang
             seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya
             bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun
             atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
        Unsur Objektif :
             1.Memiliki
             2. barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

                    3. Barang itu ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan

Subjektif:

                    1. Dengan sengaja
                    2. Dengan melawan hukum


              Penggelapan dalam bentuk Pemberatan Pasal 374
              Berbunyi : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang
              disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah
              untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
        Unsur Objektif:
           1. Memenuhi unsur objektif dalam pasal 372 ditambah unsur-unsur yang memberatkan hukuman :
           1. Oleh seseorang
           2. Barang dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja secara pribadi. Hubungan kerja dalam
              mata pencaharian atau profesinya memperoleh upah uang.
Subjektif:
              Yaitu memiliki barang orang lain.

                                       PERBEDAAN PENCURIAN & PENGGELAPAN

                        Pencurian                                Penggelapan
                 1. Mengambil barang orang tanpa izin     1. Mengambil/memiliki barang orang lain
                    Dengan tanpa hak                         dengan ada hak
                 2. Letak barang pada si korban           2. Letak barang pada si pelaku
                 3. Melawan hak                           3. Dikuasai orang dgn tidak melawan hak
      Pasal 361 ------------------- Pencurian

            1. Pencurian ternak
            2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut,
               peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara,
               pemberontakan atau bahaya perang.
            3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada
               rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu, tiada dengan setahu atau tiada dengan
               kemauan yang berhak.
            4. Pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama.
            5. Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat
               mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, merusak atau
               memanjat atau memakai anak kunci langsung perintah palsu atau pakaian jabatan
               palsu.

-  Hewan ternak berarti berkuku satu atau yang memamah biak.
-               Pencurian                       waktu                    malam                     dalam                    satu                  rumah
   .........................................................................................................................................................
   .................................................................................
- Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal lebih tepat setiap
   tempat yang dibuat oleh sedemikian rupa untuk kediaman seseorang disamping rumah juga
   gerbong kereta api, perahu, kereta cepat dibuat tempat kediaman seseorang hingga setiap
   bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian
   rumah.
- Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata,
   tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah
   sekelilingnya tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagi tanda batas,
   tanda-tanda bakas dapat juga terdiri atas saluran air tumpukan batu-batuan, tumbuh-tumbuhan,
   pagar bambu sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam perkarangan tertutup itu harus
   berdiri suatu tempat kediaman orang.
- Pencurian dilakukan 2 orang atau lebih secara bersama-sama.Pencurian harus dilakukan 2
   orang atau lebih secara kerjasama scr fisik atau psikis.
- Pembongkaran dan perusakan, kedua unsur ini mempunyai pengertiaan yang sama yaitu
   merusak hanya pembongkaran mempunyai sifat-sifat lebih besar/hebat daripada
   pengrusakannya. Pembongkaran juga ditujukan terhadap benda-benda yang besar perusakan
   terhadap barang-barang yang kecil membuat lubang dinding tembok. Rumah melepasan
   jendela atau pintu rumah hingga terdapat kerusakan besar, pecah atau patah termasuk unsur
   pembongkaran sedangkan perusakan menimbulkan perusakan kecil seperti memecah kaca
   pintu atau jendela merusak kunci pintu antara pembongkaran dan pengrusakan terdapat
   pebedaan yang garaduil saja. Kedua unsur itu menimbulkan kerusakan – kerusakan pada
   benda yang menimbulkan perubahan didalam suatu benda dan pada bentuk semula.
- Pemanjatan, dalam memanjat termasuk juga :
1. Memasuki rumah melalui lobang yang sudah ada tetapi tidak diperuntukkan untuk jalan masuk.
2. Memasuki rumah melalui lubang yang sengaja digali,
3. Demikian juga melalui selokan atau parit untuk penutup jalan.

      Menurut pasal 99 :
             1. Memasuki rumah melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang yang terdapat pada dinding
                rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sdang diperbaiki, lubang mana tidak
                diperkenankan memasuki rumah atau jendela tanpa daun jendela.
             2. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah (Menggangsir).
             3. Memasuki rumah dengan melalui saluran air/parit yang dapat mengelilingi rumah itu
                sebagai penutup.


          Pasal 100------------------- KUNCI PALSU
          Dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang lain diperuntukkan untuk membuka kunci,
          penafsiran ini merupakan perluasan. Dengan diartikan segala benda atau alat yang
          dipergunakan untuk membuka kunci seperti sepotong kawat, paku, besi, anak kunci yang sama
          dengan anak kunci yang aslinya tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka
          kunci oleh pemiliknya.

          Surat palsu -------- Surat yang asli belum diterbitkan
          Pemalsuan -------- Surat yang aslinya sudah ada

          Perintah palsu adalah surat perintah yang seakan – akan dikeluarkan oleh orang yang
          berwenang membuatnya berdasarkan Undang - Undang.
          Pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh seorang yang seakan – akan orang
          itu berhak atas pakaian itu menurut peraturan yang berlaku.

          Pencurian, kekerasan --------- pasal 365

          Perbedaan antara perbuatan dengan membuat surat palsu dan memalsu surat adalah :

           Pasal 263 -------------------------- Pemalsuan Surat
Ayat 1 : Barang siapamembuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulan sesuatu hak,
           perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu
           hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah –
           olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan
           kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
Ayat 2 : Diancam dengan pidana yang sama, barng siapa dengan sengaja memakai surat palasu atau
           yang dipalsukan seolah – olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

                        Pasal 263 adalah bahwa membuat surat palsu, sebelum perbuatan dilakukan belum
          ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah
          bertentangan dengan kebenaran palsu. Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat.
          Sebelum perbuatan itu dilakukan sudah ada sebuah surat yang asli, kemudian pada surat yang
          asli ini, terhadap isinya termasuk tanda tangan dan nama sipembbuat asli dilakukan perbuatan
          memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian oleh seluruh
          isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran.

         Pasal 365 --------------------- Pencurian dengan kekerasan
Ayat 1 : Diancam dengan pidana penjara palinglama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai
         atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk
         mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk
         memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang
         yang dicuri.
Ayat 2 :    Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun ;
             1). Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan
           tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang
           berjalan.
           2). Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
             3). Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak memanjat atau dengan
           memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
           4). Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat.
Ayat 3 :     Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama
           lima belas tahun.
Ayat 4 :     Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu
           paling lama dua tahun,jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan
           oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan
           dalam no. 1 & 3.




Unsur – unsur pasal 365 KUHP :

    Unsur Objektif :
      1. Pencurian dengan didahului, disertai, diikuti atau kekerasan atau ancaman   kekerasan terhadap
          seseorang.

          Unsur Subjektif :
            Dengan maksud untuk mempersiapkan atay mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap
            tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya dalam kejahatan itu.

                     Yang dikatakan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan
           tenaga badan atau fisik yang tidak ringan.
                     Penggunaan kekerasan terwujud dalam bentuk memukul dengan sengaja, memukul
           dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan., dsb.

           Pasal 378 --------------------- Penipuan
           Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
           hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun
           rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
           kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena
           penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur – unsur pasal 378 KUHP :

    Unsur Objektif :
            Membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk / menggerakkan :
      a. Memakai nama palsu
      b. Memakai keadaan palsu
      c. Rangkaian kata-kata bohong
      d. Tipu muslihat, dengan tujuaan agar menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang,
         menghapus piutang
   Unsur Subjektif :
     a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
     b. Dengan melawan hukum.

    Pengertian nama palsu
    Nama palsu adalah :

        1. Penggunaan nama yang bukan namanya sendiri tetapi nama orang lain, bahkan
           penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk penggunaan didalam
           nama palsu, dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak
           dikenal orang lain.
        2. keadaan / sifat palsu ialah pemakaian keadaan / sifat palsu. Seseorang bahwa ini ada
           dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak – hak kepada seorang swasta
           yang mengaku anggota polisi.
        3. kemudian rangkaian kata-kata bohong disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa
           kata bohong yang diucapkan suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat
           penggerak ataupun alat pembujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara
           tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang
           logis dan benar jadi kata – kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau
           memperkuat kata yang lainnya.
        4. tipu muslihat

    adalah perbuatan – perbuatan yang dilakukan se demikian rupa hingga perbuatan – perbuatan
    itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.
    Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu
    muslihat, menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu.

                Membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan,istilah menggerakkan
    sebenarnya lebih tepat dipergunakan dari istilah membujuk untuk melepaskan setiap hubungan
    dengan penyerahan (levering) dalam pengertian hukum perdata.
                Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus di syaratkan
    adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang. Penyerahan
    sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak itu belum cukup
    terbukti tanpa mengemukakan pengaruh – pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan
    alat-alat penggerak. Alat – alat itu harus pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam
    jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Fisik dari korban karena penggunaan alat
    penggerak, tergerak sedemikian rupa hingga orang itu melakukan penyerahan barang tanpa
    penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak fisiknya dan penyerahan sesuatu
    tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat penggerak itu menciptakan sesuatu kondisi
    yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terperdaya karenanya.
                Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami bahwa
    alat – alat penggerak/pembujuk itu tidka benar atau bertentangan dengan kebenaran maka
    fisiknya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesar atau terperdaya, hingga dengan
    demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak
    meskipun orang itu menyerahkan barangnya.
                Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah :
                 Dengan maksud diartikan tujuan terdekat bila pelaku masih membutuhkan tindakan
    lain bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu maka unsur
    maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan
melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya
itu harus bersifat melawan hukum.
            Syarat-syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat
penggerak yang digunakan, sebagaimana diketahui melawan hukum, berarti bertentangan
dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat suatu keuntungan bersifat tidak
wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini
diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak, sebab pada keuntungan ini masih melekat
kekurang patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan
tadi. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat peggerak dan keuntungan yang
diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat
melawan hukum.

           Pengertian menguntungkan:
           Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang
diperoleh atau yang akan dicapai sipelaku, pada umumnya perbaikan ini terletak didalam
bidang harta kekayaan.

           PENGANIAYAAN

           Terdapat pada pasal :

   1. Pasal 351, yaitu penganiayaan biasa
   2. Pasal 352, yaitu penganiayaan ringan
   3. Pasal 353, yaitu penganiayaan berat


Penganiayaan merupakan delik formil (Perbuatannya yang dilarang)

            Penganiayaan diatur dalam pasal 351 yang dirumuskan sebagai dengan sengaja
memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan
orang lain. Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut :
Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau lupa
kepada orang lain, luka terdapat apabila ada perubahan dalam bentuk badan manusia yang
berlainan dengan bentuk semula sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa
sakit tanpa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada
orang lain, menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak
dari sipelaku. Kehendak atau tujuan harus disimpulkan dari perbuatan yang dapat disimpulkan
dari sifat dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka. Dalam hal ini harus ada
sentuhan badan pada orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka
pada orang itu. Misalnya memukul, menendang, dsb.
            Disamping itu seperti mendorong, memegang dengan keras bersifat materil yang
termasuk kwalifikasi penganiayaan. Apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan.
            Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah
dengan sengaja melakukan perbuatan – perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit
pada orang lain dengan tujuan lain seperti orang tua memukul anak untuk menjamin ketertiban
dalam lingkungan keluarga. Seorang ahli bedah melakukan pembedahan pada orang
berdasarkan UU tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Menimbulkan kerugian
kesehatan orang lain di artikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita
sakit atau sesuatu penyakit, sedangkan sakit berarti gangguan atas fungsi dari alat – alat dalam
badan manusia.
             Kejahatan terhadap badan seseorang -------- merupakan delik materil, karena lebih
   menekankan kepada tindakan / perbuatannnya / akibatnya.
   Pasal – pasalnya adalah :

   1. Pasal 351 --------------- Biasa
   2. Pasal 352 --------------- Ringan
     3. Pasal 353 --------------- Berencana
   4. Pasal 354 --------------- Berat                                          DOLUS
   5. Pasal 356 --------------- Memberatkan
   6. Pasal 357 --------------- Penganiayaan dengan hukuman tambahan
   7. Pasal 358 --------------- Penyerangan / perkelahian
   8. Pasal 355 --------------- Penganiayaan berata direncanakan
   9. Pasal 305 --------------- Kewajiban memberikan hidup
       10. Pasal 359 ---------------          Kejahatan terhadap badan            CULPA
   11. Pasal 360 ---------------          seseorang krn ketidak hati–hatian.

   Pasal 351.
   Unsur-unsurnya :
   Melukai/merubah pada fisik seseorang, dan rasa sakit.

   Pasal 352
   Unsurnya :
   Tidak menimbulkan rasa sakit

   Pasal 354
   Unsurnya :
   Menimbulkan luka berat, akibatnya menimbulkan cacat, yang terdapat dalam pasal 90, berobah
   fikirannya dalam 4 minggu.

   Pasal 356.
   Unsurnya :
   Yang memberatkan objeknya,             misalnya PNS terhadap istrinya atau anaknya atau
   pembantunya.

   Pasal 90 KUHP :

      1.   Hilangnya panca indra
      2.   Tidak dapat melaksanakan pekerjaan dalam waktu tertentu
      3.   Tidak mungkin sembuh
      4.   Berubah akal ± 4 minggu




                      LUKA BERAT ATAU LUKA PARAH ANTARA LAIN :
1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh kagi dengan sempurna atau
   mendatangkan bahaya maut, jadi luka atau sakit bagaimanapun besarnya jika dapat
     disembuhkan kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut itu bukan luka
     berat.
2.    Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat
     sementara saja boleh tidak cakap melakukan pekerjaan itu tidak termasuk luka berat.
3.   Kehilangan salah satu panca indra misalnya orang menjadi buta atau tuli, dsb.
4.   Kudung (Pontong) sehingga cacat atau karena ada sesuatu anggota badan yang putus.
     Misalnya hidungnya ropong da telinganya kerompong.
5.   Lumpuh artinya tidak bisa menggunakan anggota badannya lagi.
6.   Berobah fikiran lebih dari 4 minggu, fikiran terganggu kacau tidak dapat berfikir normal lagi.
7.   Menggugurkan atau membunuh bakal anak (abosri) kandungan ibu.



                     OBJEK / KEPENTINGANYANG DILINDUNGI DALAM KUHP


        1.   Kepentingan terhadap harta benda (Pencurian)
        2.   Kepentingan terhadap jiwa seseorang (Pembunuhan)
        3.   Kepentingan terhadap badan seseorang (Penganiayaan)
        4.   Kepentingan terhadap kemerdekaan seseorang (Penculikan)
        5.   Kepentingan terhadap kehormatan seseorang (Penghinaan)
        6.   Kejahatan terhadap pemalsuan


     PEMBUNUHAN -------------------- Delik materil

     1. Pembunuhan biasa                                 ------------ diatur dalam pasal 338
     2. Pembunuhan berkwalifikasi                       ------------ diatur dalam pasal 399
     3. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu       ------------ diatur dalam pasal 340
     4. Pembunuhan anak yang baru lahir                 ------------ diatur dalam pasal 341
     5. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
         terhadap anak yang baru lahir                   ------------ diatur dalam pasal 342
     6. Pembunuhan atas permintaan korban               ------------ diatur dalam pasal 344
     7. Pembunuhan diri                                  ------------ diatur dalam pasal 345
     8. Pembunuhan anak dalam kandungan                 ------------ diatur dalam pasal 346

     Unsur – unsur pembunuhan (Pembunuhan biasa pasal 338)

        1. Unsur subjektif

     Yaitu menghilangkan jiwa seseorang

        2. Unsur Objektif

     Yaitu dengan sengaja

     Ad.1. Unsur Subjektif
            Menghilangkan jiwa seseorang
                 Dalam kejahatan tidak dirumuskan perbuatannya tetapi hanya akibat
perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa seseorang, hilangnya jiwa ini timbul akibat perbautan
tidak perlu segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit, untuk
dapat dikatakan menghilangkan jiwa seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat
menimbulkan akibat tersebut.
            Tidak memberikan pertolongan meskipun dengan maksud agar orang lain meninggal
dunia, belum dapat dinyatakan menghilangkan jiwa seseorang, jadi harus ada suatu perbuatan
walaupun kecil

Ad.2. Unsur Objektif
       Dengan sengaja
           Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Timbulnya
akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya tidak
dapat dikatakan pembunuhan. Jadi dengan maksud menghilangkan artinya mempunyai niat
atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang, dalam praktek sulit membuktikan dengan
sengaja kecuali pengakuan dari pelaku.
           Pada umumnya orang / pelaku akan menyangkal maksud untuk menghilangkan jiwa
itu dan mengaku hanya dengan maksud melukai korban saja. Untuk hal ini perlu dipelajari
perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkan niat / maksudnya. Misalnya memukul dengan
benda tumpul pada kepala korban beberapa kali dimana korban karena luka pada kepala
akibatnya dari pemukulan itu korban meninggal dunia.
1. a. Pengertian hk. Pidana dan tindak pidana!
              Hukum pidana adl. Sejumlah peraturan2 yg mrpkn bahagian dari hk. Positif yg mengandung
              larangan2 & keharusan2 yg ditentukan oleh neg. a/ kekuas. Lain yg berwenang untuk
              menentukan peraturan2 pidana, larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana, &
              apabila hal ini dilanggar timbullah hak dr neg. Untuk melakukan tuntutan, menjlnkan pidana &
              melaksanakan pidana.

              Tindak pidana(strafbaar feit) adl. Peristiwa pidana/perbuatan pidana, yi perbuatan yg melanggar
              norma2 yg tlh ditentukan scr tegas dlm UU.


embagian KUHP.
                         KUHP terdiri dari 3 buku yaitu :
                         1. Ketentuan umum (algemene bepalingen)                pasal 1 – 103
                         2. Kejahatan (misdrij ven)                             pasal 104 - 488
                         3. Pelanggaran (overtradingen)                         pasal 489 – 570
                           Buku I dikatakan berisi peraturan umum karena peraturan yg terdpt dlm buku I
             tersebut tdk hny berlaku terhadap buku II & III KUHP saja, ak ttp juga terhadap peraturan2 hk.
             Pidana yg berada diluar KUHP kecuali apabila peraturan2 itu menyatakan dgn tegas bhw
             peraturan2 yg terdpt dlm buku I tdk berlaku baginya.
                          Antara kejahatan yg diatur dlm buku II & pelanggaran yg diatur dlm buku III perlu
             dibedakan scr jelas, krn ada ketentuan2 dlm buku I yg hny berlaku bagi kejahatan saja & tdk
             berlaku bagi pelanggaran scr sederhana antara kejahatan dan pelanggaran. Pada buku II,
             kejahatan merup. Recht delicten (delik hukum) kejahatan dikatakan sbg delik hukum krn
             perbuatannya yg digolongkan sbg kejahatan tsb oleh masy. Tlh dikatakan salah sekalipun tidak
             ada peraturan UU yg melarangnya atau bertentangan dgn perikeadilan, atau dgn kata lain
             perbuatan itu oleh nilai2 sosial masy. Tlh dikatakan salah, oleh krn UU hny mengakomulasi
             nilai2 yg sebenarnya tlh ada didlm masy. Sdgkan, pelanggaran dikatakan sbg wet delicten (delik
             UU) krn suatu perbuatan terlarang itu, baru ada stlh ada UU yg sebelumnya perbuatan itu oleh
             nilai2 sosial tdk dilarang atau dgn kata lain perbuatan itu dikatakan salah krn uu saja
             mengatakan salah & sblm adanya uu perbuatan itu oleh masy. Tdklah dikatakan salah.
             2. Unsur – unsur tindak pidana:
              Unsur – unsur :
           Objektif :
             - ada perbuatan : berbuat
                         tidak berbuat
         - Melanggar UU
         - Ancaman hukuman
         Subjektif :
      -   Manusia
      -   Kesalahan
      -   Mampu mempertanggungjawabkan


          Unsur – unsur yang terdapat dalam tindak pidana :

                      1. Unsur objektif
                      2. Unsur Subjektif


          Ad.1. Unsur Objektif
                 Pada umumnya terdiri dari perbuatan atau suatu akibat

          Ad.2. Unsur Subjektif
                 Unsur yang terdiri dari suatu kehendak atau tujuan yang terdapat jiwa seseorang unsur
          tersebut sengaja, niat sipelaku.

                      Menurut SATOCHIT, unsur tindak pidana terdiri dari :

              1. Unsur Objektif
              2. Unsur Subjektif


          Unsur Objektif terdiri dari :

              1. Suatu tindak tanduk
              2. Suatu akibat tertentu
              3. Keadaan


          Unsur Subjektif terdiri dari :

                      a. Dapat dipertanggung jawabkan
                      b. Kesalahan


Menurut R.SUSILO membagi unsur :

                      a. Unsur Objektif
                      b. Unsur Subjektif


          Ad.1. unsur Objektif
                     Unsur objektif yaitu yang terdiri dari perbuatan manusia baik yang positid maupun
          negatif yang menyebabkan adanya pelanggaran tersebut. Akibat perbuatan manusia tersebut
          membahayakn kepentingan umum, yang menurut hukum pidana dapat dipidana.
             Keadaan – keadaan ini bisa terdapat pada perbautan bisa juga setelah perbuatan itu
dilakukan.
             Sifat melawan hukum dapat dipidana, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan
UU.

Ad.2. Unsur Subjektif
           Unsur yang bersifat subjektif yaitu yang terdiri dari schuld dari orang yang melanggar
pidana artinya pelanggaran itu karena dapat dipertanggungjawabkan oleh sipelanggar.


             c. Penggolongan tindak pidana ?

   1. menurut cara merumuskannya :
        a. Materil---- yg dilarang daris egi pelarangannya, yg dilarang adalah akibatnya.
        b. Formil--- yg dilarang adlh perbuatannya, cara perbuatannya yg dilarang.



   2. berdasarkan bentuk kesalahannya :
         a. tindak pidana sengaja (dollus delicten)
         b. tindak pidana tidak sengaja (colpose delicten)
   3. berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan :

             a. tindak pidana biasa
             b. tiindak pidana aduan ( klacht delicten)
   4. berdasarkan berat pidana yg diancamkan :

             a. tindak pidana pokok
             b. tindak pidana diperberat
             c. tindak pidana dgn diperingan.
   5. berdasarkan kepentingan hukum :

             a.
            tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh
             b.
            tindak pidana terhadap harta benda
             c.
            tindak pidana terhadap pemalsuan
             d.
            tindak pidana terhadap nama baik.
   6. berdasarkan berapa kali perbuatan suatu larangan :

             a. tindak pidana tunggal
             b. tindak pidana berangkai.



   3. a. unsur2 tindak pidana dollus dan culpa (kealpaan)

dollus-- sengaja, yi perbuatan yg sengaja kita kehendaki dan akibatnya juga dikehendaki, ex.
Mengambil brg org akibatnya kita menguasai brg tsb.
Culpa - kelalaian/tanpa sengaja, yi perbuatan yg tdk dikehendaki dan akibatnya tdk kita
kehendaki.
       b. unsur2 tindak pidana pokok (biasa), gegualificeerde delicten) ( gepriviligeerde
delicten).


   4. a. jelaskan ttg pasal 351 ayat 1.

Yaitu tentang penganiayaan biasa, yiatu suatu perbuatan yg dilakukan dgn sengaja untuk
menimbulkan rasa sakit atau luka kpd org lain, luka tsb apabila telah ada perubahan dalam
bentuk badan luka kpd org lain, luka terdpt apabila adanya perubahan dlm bentuk badan
manusia yg berlainan dgn bentuk semula, sdgkan rasa sakit atau luka tersbut merupakan tujuan
atau kehendak dr sipelaku, yg tujuannya dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pd orang
tersebut dan dirasakan pd org tsb.


b. Perbedaan antara pencurian dgn penggelapan, jelaskan!

                       PERBEDAAN PENCURIAN & PENGGELAPAN

       Pencurian                                   Penggelapan
1. Mengambil barang orang tanpa izin        1. Mengambil/memiliki barang orang lain
   Dengan tanpa hak                            dengan ada hak
2. Letak barang pada si korban              2. Letak barang pada si pelaku
3. Melawan hak                              3. Dikuasai orang dgn tidak melawan hak


   5. Apa yg dimaksud dgn psl 263 (Pemalsuan surat & membuat surat palsu).

Bhw membuat surat palsu sblm perbuatan dilakukan blm ada surat, kmdn dibuat suatu surat yg
isinya sebagian atau seluruhnya adl bertentangan dgn kebenaran atau palsu, sdgkan pd
memalsu surat, sblm perbuatan itu dilakukan sdh ada sebuah surat yg asli ini, thdp isinya
termasuk tanda tangan dan nama sipembuat asli dilakukan perbuatan memalsu yg akibatnya
surat yg semula benar menjadi surat yg sebagian atau seluruh isinya tdk benar dan
bertentangan dgn kebenaran.
Surat palsu ------- surat yg asli blm diterbitkan
Pemalsuan ------ surat yg asli sdh ada

5b. Pasal 263 termasuk delik materil/formil, jelaskan.
Dikatakan delik materil krn yg dilarang adlh akibatnya, sdgkan delik formil adl yg dilarang adl
perbuatannya, cara perbuatannya yg dilakukan.
       Pada pemalsuannya sendiri tdk dpt dihukum, ttp yg dpt dihkm adlh perbuatan2
menawarkan untuk dibeli/menyerahkan brg yg tlh diketahui bhw brg tsb tlh dipalsukan yg
kepalsuannya disembunyikan, utk perbuatan yg dpt dihkm pertama2 disyaratkan bhw yg
dipalsukan itu tlh dipergunakan bhw niat /maksud hrs terdpt atas untuk dipergunakan.


HUKUM PIDANA :
    Delik – delik :
         -   Perbuatan Pidana
         -   Peristiwa Pidana
         -   Tindak Pidana
                      Delik :
         -   Dollus -------- Sengaja, yaitu perbuatan yang sengaja kita kehendaki dan akibatnya juga
             dikehendaki.
             Contoh : mengambil barang orang, akibatnya kita menguasai barang tersebut
         -   Culpa -------- Kelalaian / tanpa sengaja, yaitu perbuatan yang tidak dikehendaki dan akibatnya
             tidak kita kehendaki.
                      Delik :
         -   Materil ------- yang dilarang dari segi pelarangannya, yang dilarang adalah akibatnya.
             Contoh : membunuh orang yang mengakibatkan orang itu mati pasal 338 dan 340.
         -   Formil -------- yang dilarang adalah perbuatannya, cara perbuatannya yang dilarang

             KEJAHATAN adalah Perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain yang timbul dari
             dalam hati sipelaku.
             Kejahatan merupakan Recht delicten
                        Tindak pidana umum memuat dasar – dasar / prinsip – prinsip yang mempunyai
             kesamaan pasa semua perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan bagian khusus memuat
             perincian dan perumusan perbuatan yang dapat dihukum serta ancaman hukumannya terhadap
             setiap perbuatan tersebut.
                        KUHP terdiri dari 3 buku yaitu :
                        1. Ketentuan umum                pasal 1 – 103
                        2. Kejahatan                     pasal 104 - 488
                        3. Pelanggaran                   pasal 489 - 570

                         Penggolongan tindak pidana dalam KUHP ada yang disebut dengan recht delicten,
             dan wet delicten. Recht delicten merupakan perbuatan – perbuatan yang dirasakan telah
             memiliki sifat tidak adil tidak wajar untuk dapat dihukum meskipun tidak terdapat dalam UU dan
             KUHP.
                         Wet delicten merupakan perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum karena
             perbuatan tersebut ......................................
                         Pembagian menurut kepentingan hukum dapat digolongkan kepada 3 jenis :

                 4. Kepentingan perseorangan
                 5. Kepentingan masyarakat
                 6. Kepentingan negara


          Tindakan – tindakan terhadap :
 KEJAHATAN

                 10. Kejahatan terhadap .........................

                 Bab 1,2,3,4

                 11. Kejahatan yang berhubungan dengan kekuasaan negara

                 Bab 8,28
               12. Kejahatan terhadap kepentingan masyarakat

               Bab 5,6,29

               13. Kejahatan pemalsuan

               Bab 9,10,11,12

               14. Kejahatan terhadap kepentingan perseorangan, terdiri dari kejahatan terhadap jiwa

               Bab 19.
               Misal : Pembunuhan

               15. Kejahatan terhadap badan

               Bab 15,20,21
               Misal : Penganiayaan terhadap badan

               16. Kejahatan terhadap kemerdekaan

               Bab 18
               Misal : Sandra

               17. Kejahatan terhadap kehormatan

               Bab 18,16,17
               Misal : Difitnah

               18. Kejahatan terhadap kekayaan orang

               Bab 22,23,24,25,26,27,30
               Misal : Pencurian

 PELANGGARAN
          Terdapat pada buku ketiga
          Terdiri dari pasal 489 – 570
          Pembagian bab ini sama dengan pembagian bab 2.
          Adapun pembagiannya :

               4. Pelanggaran terhadap kepentingan negara meliputi :
                     a. Kedudukan negara diatur Bab 10
                     b. Kekuasaan umum diatur Bab 3,8
               5. Pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat

            Diatur pada bab 1,2,9

               6. Pelanggaran terhadap kepentingan perseorangan
Diatur pada bab 5,4,6,7

								
To top