hukum antar tata hukum

Document Sample
hukum antar tata hukum Powered By Docstoc
					   Hukum Antar Tata Hukum
                                       HUKUM ANTAR TATA HUKUM

   A.      ISTILAH DAN PENGERTIAN
           Istilah dari hokum perselisihan (concriten recht) yang dipelajari adalah sistim hokum yang berlaku
   sekarang pada suatu tempat tertentu (hokum positive) yang disebut ius contitum.
   Sistim hokum dapat dilihat dari UUD 1945 yang terdapat pada pasal 2 aturan peralihan.

           Pada zaman penjajahan Belanda hokum atau peraturan yang berlaku disebut IS (indische
   staatlement), dalam IS pasal 131, 163 Indonesia terbagi menjadi 3 golongan yaitu :
1. Golongan Eropah
2. Golongan Timur Asing
3. Golongan Bumi putera
           Setiap golongan memakai haknya masing-masing sehingga terjadi pluralisme hokum, untuk
   menyelesaikan masalah pluralisme hokum maka digunakan “hokum antar tata hokum”
Contoh :
   Perkawinan antara golongan Bumi putera dengan golongan timur asing atau eropa maka digunakan
   hokum antar tata hokum.

   HATTAH adalah :
   Hokum antar tata hokum yang mempelajari sistim hokum pada suatu Negara tertentu pada saat tertentu
   (hokum positive/ius constitum)

   Hokum positive suatu Negara tidak sama, untuk mempelajarinya (hokum positif) dapat dilihat pada UUD
   suatu Negara, karena hokum itu merupakan pancaran/kepentingan Negara tersebut.

   Dalam mempelajari Hattah yang menjadi objeknya adalah hokum perselisihan yang terjemahan dari
   concriten recht sedangkan coalisie recht adalah suatu variasi dari concriten recht dimana istilah ini di
   pakai ahli-ahli hokum yang berasal dari hokum perselisihan. Jika terjadi hokum yang berselisih maka
   dicarilah hokum penunjuk untuk menyelesaikannya
   Concriten recht maksudnya adalah :
   Merupakan kombinasi dari complicten ready yang diterjemahkan dari hokum cualici

   Mengenai istilah ini tidak ada ahli yang sepakat seolah-olah terjadi perselisihan para ahli sehingga
   diberikan pengertian (defenisi) mengenai HATTAH ini yaitu :
   HATTAH ADALAH :
   Keseluruhan peraturan dan keputusan hokum yang menunjukkan hokum apa yang berlaku atau apa
   yang merupakan hokum jika terdapat nya peristiwa2 antar stetsel hokum (sistim hokum) yang berbeda.

   B.   PEMBAGIAN HATTAH
   HATTAH dibagi 2 yaitu :

        1. HATTAH INTERN

   Menurut Kalsen :
     Keseluruhan peraturan dan keputusan hokum menunjukkan stetsel hokum mana yang berlaku atau
     apakah yang merupakan hokum.
     Jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga Negara dalam suatu Negara
     memperlihatkan titik pertalian nya dengan stetsel2 dan kaidah-kaidah hokum dalam lingkungan waktu,
     Sesuai dengan apa yang dikatakan kelsen, bahwa setiap HATTAH ini bekerja sesuai norma hokum dan
     setiap norma hokum mempunyai 4 lingkungan kekuasaan yaitu :
1.   Lingkungan kekuasaan waktu.
2.   lingkungan kekuasaan ruang/territorial/tempat
3.   lingkungan kekuasaan pribadi/orang
4.   lingkungan kekuasaan soal2/permasalahan.
     Karena setiap norma hokum berlaku menurut waktu tertentu, menurut tempat tertentu, menurut orang2
     tertentu juga mengenai soal2 tertentu.
     Hattah ini terbagi menjadi :

                a. Hukum antar waktu

     Keseluruhan peraturan dan keputusan hokum menunjukkan stetsel hokum mana yang berlaku/apakah
     yang merupakan hokum jika hubungan/peristiwa antar Negara memperlihatkan talipertaliannya dengan
     stetsel2 hukum dan kaedah hokum yang berbeda dalam lingkungan kekuasaan waktu yang berbeda.
     Skema :        HATTAH INTERN
                          HAW
              W            W
                          TT
              P            P
              S            S

     Dan berbeda dengan kaedah swantara (kaedah sendiri), contoh UU pernikahan campuran (pasal 6 ayat
     1). Bahwa ketentuan hokum suami apabila menikah dengan warga Negara Indonesia maka anaknya
     termasuk warga Negara Asing.



                b. Hokum antar tempat

     Keseluruhan peraturan2 dan keputusan2 hukum yang menunjukkan stetsel hokum mana yang berlaku
     atau apakah yang merupakan hokum. Jika hubungan-hubungan peristiwa antar warga Negara dalam
     satu Negara memperlihatkan pertalian dan stetsel-stetselnya dengan kaedah hokum dalam kuasa
     setempat dan soal.
                   Skema :       HATTAH INTERN
                                   H.A.T
                   WW
            T             T
            P             P
            S             S



                c. Hokum antar golongan/agama
    Keseluruhan peraturan2 dan keputusan hakim yang menunjukkan stetsel hokum mana yang
    berlaku/apakah merupakan hokum mana yang berlaku jika hubungan2 dan peristiwa2 antar warga
    Negara dalam satu Negara, waktu, tempat memperlihatkan titik pertalian dengan stetsel2 dengan
    kepribadian dan soal.
                  Skema :      HATTAH INTERN
                                 HAG/HAA
           W              W
           T              T
           P              P
           S              S



       2. HATTAH EXTERN

    Keseluruhan peraturan dan keputusan hokum yang menunjukkan stetsel2 hukum mana yang berlaku
    atau apa yang merupakan hokum jika hubungan dan peristiwa antar Negara pada waktu tertentu
    memperlihatkan titik pertaliannya dengan stetsel dan kaidah hokum dari 2 negara/lebih yang berbeda dari
    lingkungan kuasa tempat dengan kepribadian dan soal.
    Pada HPI ini lebih ditentukan pada perbedaan sistim hokum suatu Negara dengan Negara lain (unsur2
    asing di dalamnya)
           Skema :          HATTAH EXTERN
                                        HPI
                   WW
           T               T
           P               P
           S               S
                                   NN            NY

    Dalam menghadapi HPI ini hokum mana yang harus diberlakukan jika terjadi 2 stetsel hokum yang
    berbeda, hokum mana yang dipilih diantara hokum masing2 inilah kerjanya HPI (HATTAH EXTERN).

    Di antara problem2 Hukum perdata International (HPI) hampir sama dengan HATTAH antar tempat.
    Contoh :
    Seorang laki2 (lampung) menikah dengan perempuan sunda, ini merupakan masalah HPI dan yang
    merupakan masalah hokum antar tempat jika terjadi.
    Antara Negara satu dengan Negara lain ini sudah menjadi persoalan HPI.
    EX : Laki2 Indonesia kawin dengan perempuan jerman.
            Kesimpulan :
    Bahwa HPI ini muncul bila ada konflik antar 2 hukum/lebih yang berlainan dari masing2 negara/berbeda
    tetapi berlawanan dengan hokum pidana tidak bisa dikatakan HPI

    Berdasarkan asas yang dianut oleh Pidana (OTORITER) siapa yang melakukan perbuatan pidana
    diwilayah Indonesia akan diberlakukan hokum Indonesia baik untuk orang asing maupun orang
    indonesia kecuali pada daerah2 kedutaan yang ada di Indonesia.
    Ex :
    Orang Amerika mencuri di daerah Indonesia, diberlakukan hokum Indonesia tetapi bisa dilakukan
    kesepakatan untuk diadili/dipakai hokum amerika di amerika.
    HPI Menurut Van Bigkel
    Yaitu :
    Bahwa HPI ini adalah hokum nasional yang diperuntukkan untuk international. Jelaslah bahwa HPI ini
    bukanlah hokum international tetapi adalah hokum nasional dari setiap Negara yang bersifat
    international/menyelesaikan perkara nasional yang bersifat international.
    Ex :
    Badu menjual kendaraan kepada Ahmad. Jika terjadi sengketa, maka dalam hal ini hokum Indonesia
    yang dipakai
    Si ahmad jual mobil kepada Robert (jerman) terjadi sengketa. Menurut hokum jerman Robert belum
    cukup umur untuk melakukan perjanjian, maka perjanjian batal. Dewasa menurut hokum jerman 23 tahun
    di Indonesia 21 tahun. Dalam hal ini hokum apa yang dipakai untuk menyelesaikan perkara tersebut ?
    Ahmad berobat ke jerman, sesampainya di jerman dia membuat surat wasiat, tak lama dia meninggal.
    Apakah surat wasiat itu sah (jerman) dan sah kah menurut hokum Indonesia ? inilah peranan dari hokum
    HPI.

    C.      TITIK PERTALIAN (AANKNOPINGS PUNTEN)
    Titik Pertalian yaitu :
    Pertautan (titik) adalah :
    Hal-hal/keadaan2 yang menyebabkan berlakunya stetsel2 hukum yang berbeda (kongkrit) dan
    merupakan hal yang sangat berguna bagi hakim.

    Aanknopings punten adalah :
    Suatu titik yang menentukan mana yang harus berlaku dalam hokum konflik.

    Pada titik pertalian ini apabila titik pertalian primer (TPP) tidak berlaku maka secara otomatis titik pertalian
    sekunder (TPS) tidak juga bisa diberlakukan.

   Titik pertalian dibagi menjadi 2 yaitu :
1. Titik pertalian Primer (pembeda) TPP
   Alat pertama bagi hakim guna melaksanakan hokum, hal-hal yang menyebabkan berlakunya hokum
   mana yang dipakai jika terjadi 2 stetsel hokum yang konflik.



    TPP menurut antar Golongan adalah :
    Golongan rakyat yang menentukan status para pihak2 status hokum (golongan yang berbeda)
    Ex :

           Golongan eropah dengan bumi putera maka timbullah masalah HATTAH yang disebut TPP
            golongan.
           Dalam hal bendera di perairan.
2. Titik pertalian sekunder (penentu) TPS
   Alasan-alasan yang dipergunakan oleh hakim untuk menyelesaikan konflik itu/hokum mana yang akan
   dipakai.
   Titik taut penentu/hokum apakah yang diberlakukan jika terjadi sistim hokum stetsel yang konflik.

     Tidak mungkin ada hal2/faktor2 yang menyinggung HATTAH tanpa ada permasalahan yang konflik
     timbullah TPP itu baru timbul TPS.

     Titik pertalian dalam HPI sejalan dengan golongan rakyat dengan hokum golongan antar tadi tetapi pada
     HPI………………………………
     Contoh :
1    Orang jepang mengadakan perjanjian jual beli dan masing2 hidup di bawah hokum yang berbeda,
     kedua orang ini timbul permasalahan dan untuk menyelesaikan permasalahan ini maka HPI lah yang
     memegang peranan karena kewarganegaraan nya yang berbeda.
2.    Titik pertalian primer untuk HPI juga disebabkan karena bendera kapal dimana orang2 ini
     mengadakan hubungan .
     Ex :
     Di dalam kapal berbeda golongan, kapal bendera panam menumpang orang Indonesia berlayar tapi
     terjadi permasalahan hubungan hokum antara orang yang menumpang dengan yang punya kapal,
     masalahnya timbul karena bendera kapal yang berbeda, untuk kapal timbul unsure HPI yaitu
     kewarganegaraan orang biasa.
3    Di dalam HPI tanah yang merupakan titik pertalian primer, tapi setelah tahun 1960 sudah bukan
     jadi masalah lagi tapi sekarang menjadi tempat kediaman (domisili).
     Ex :
a.   Seorang Inggris A berdomisili di Negara Y. yang menikah dengan orang Inggris B dan berdomisili di
     Negara X kedua a dan B adalah orang Inggris tinggal di tempat Y, berbeda karena A dan B mempunyai
     kewarganegaraan yang sama, sebetulnya tidak masalahnya HPI tetapi karena tempat kediaman berbeda
     maka tempat tinggal merupakan yang menentukan dan kediaman ini tidak mungkin kembali ke daerah
     tempat tinggalnya.
b.   warga Negara Indonesia tinggal di Malaysia, dia berniat menikah di Indonesia, timbullah masalah HPI
     karena meraka tinggal di Negara hokum yang berlainan, juga tempat kedudukan badan hokum, di
     catatan sipil/KUA/dll ?
4.   Pilihan hokum yang menjadi factor penyebab titik pertalian sekunder dengan titik pertalian primer.
     Titik pertalian primer adalah :
     Titik pertalian penentu (AANKNOPINGS PUNTEN)
     Faktor2nya
     Ex : Perjanjian antar 2 bangsa tentang perairan.

     Setelah kita mengetahui TPP maka timbullah pertanyaan; hokum apa yang akan dipakai untuk
     menyelesaikan permasalahan ini ?
     Maka timbullah jawaban dari pertanyaan tentang titik pertalian sekunder .
     Titik pertalian sekunder adalah :
     Faktor2/keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistim hokum tertentu jadi TPS timbul setelah
     adanya TPP dan hokum apa yang akan dilakukan dalam perjanjian hokum (asaz berkontrak) masing2
     mereka bebas memilih dalam perjanjian hokum antara perjanjian primer atau BW

     Dalam HPI :
       Ex :
       Pedangan Indonesia perjanjian dengan pedagang jepang, timbul masalah maka ini diselesaikan dengan
       HPI kalau dalam hal mereka tidak menentukan hokum maka hakim telah menentukan hokum BW yang
       dipakai dan ini adalah pilihan hokum yang tegasnya bukan pilihan mereka dan bukan mereka yang
       menentukan.

       Disini hakim yang menentukan, disini para pihak PUTIH (tidak menentukan).

       Tempat benda (situs) menentukan hokum perdata primer
       Titik penentu/titik taut yang menentukan hokum harus diberlakukan

       Dalam hal hubungan hokum yang berkenaan dengan benda dipakai dimana letak benda itu baik benda
       bergerak maupun benda tetap dipakai azaz tae.

      Dalam hubungan HPI diterima secara umum
Ex : seorang warga Negara jepang mengadakan hipotek untuk tanah dan rumah di Indonesia , terjadi
      permasalahan, hokum apa yang dipakai dalam masalah HPI itu ? hokum yang di pakai adalah hokum
      dimana tempat benda itu berada

  Factor yang menentukan hokum yang mana titik pertalian sekunder dipakai dalam HPI
 Ex : warga Negara Indonesia membuat kontrak dengan perusahaan jepang kontrak dilaksanakan di Jakarta,
      jadi Jakarta menjadi factor menentukan hokum mana yang dipakai.

 Dalam HPI terdapat 2 prinsip yang dipakai yaitu :

          1. Kewarganegaraan
          2. Domisili


       tetapi di Indonesia, orang2 indonesia tetap memakai hukumnya dimanapun dia berada karena mereka
       berdasarkan prinsip kewarganegaraannya..

       prinsip kewarganegaraan dianut oleh :

          1. Negara Hulia
          2. Negara perancis


       Prinsip domisili dianut oleh :

          1.   I nggris
          2.   skotlandia
          3.   afrika
          4.   afrika selatan
    diantara kedua ini tidak ada yang lebih baikdan lebih buruk karena tergantung kepada negara2 yang
    bersangkutan/kepentingan Negara tersebut.
    Kenapa menurut Amerika prinsip domisili lebih baik ?
    Karena Negara Amerika benyak dikunjungi oleh negara2 lain.

    Tetapi ada juga Negara yang menganut prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili yaitu :

          Uni soviet




   Stelsel hukum terbagi atas 2 :
1. Kewarganegaraan yaitu :
   - Prancis & kolonialnya
       - Italia
2. Domisili yaitu :
       - Afrika Selatan
       - Inggris
       - Scotlandia, dll

    Berbeda stelsel karena
    kepentingan setiap negara berbeda – beda/kebutuhan negara yang bersangkutan.
    Dimana kedua prinsip ini sama tapi berbeda yang satu menyentuh barat kepada kawan yang satu ke
    domisili (daerah) hal ini tidak isa dinyatakan yang lebih baik.

    Prancis dan Italia, kenapa dia memakai stelsel hukum kewarganegaraan ?
    Jawabnya : karena menurut pandangannya prinsip kewarganegaraan inilah yang lebih baik/lebih cocok
    dilihat dari sistem pemerintahannya maka dia memakai prinsip kawin dan tidak memakai peraturan
    domisili.

    Juga sebaliknya negara yang memakai peraturan domisili seperti :
-   Skotlandia
-   Afrika Selatan
    Menurutnya peraturan domisililah yang lebih baik. Lebih cocok dengan keadaan masyarakatnya, prinsip
    domisililah yang lebih baik.
    Kedua- duanya sama lebih baik tapi menyandarkan pada susunan masyarakat masing – masing karena
    setiap negara punya stelsel hukum berbeda.
    Ex. :
-    Eropa Kontinental (daratan --------- Kewarganegaraan) menurutnya hukum sangat erat hubungannya
    dengan perasaan seseorang, oleh karena itu hukum mengikuti kemana orang itu pergi/perasaannya oleh
    karena itu titik tautnya dipakai kewarganegaraan.
-    Eropa angle saxon (Inggris) memakai prisip domisili dimana setiap orang yang berada disuatu negara
    takluk kepada sistem hukum dimana dia berada, karena itu dia menganut prinsip domisili/daerah.
             Kesimpulan :
             Hukum suatu negara dan negara lain seringkali mengalami perubahan yang disebabkan oleh :

                 1. Hukum satu negara tidak sama dengan hukum negara lain
                 2. Karena hukum ini menampakkan diri kepada masyarakat dengan norma – norm/peraturan –
                     peraturan
                 3. Kaedah /norma – norma merupakan kesepakatan masyarakat tentang boleh dan yang tidak
                     boleh.



     Ex. : Indonesia berjalan sebelah kri, amerika jalan sebelah kanan karena menurut mereka itulah yang lebih baik
            jadi kaedah adalah patokan untuk bertingkah laku dari suatu masyarakat yang dihasilkan dari pandangan
            yang dianggap lebih baik jadi hukum itu disandarkan dari kebutuhan masyarakat.

                 Dari kedua prinsip diatas domisili dan kewarganegaraan ditinjau dari suatu sudut adalah merupakan
             keputusan dari masing – masing negara yang menganut faham itu. Oleh karena masing – masing
             penganut / faham – faham itu sulit sekali untuk dipertemukan / diperdamaikan karena keuputusan mereka
             berbeda.
Ex   :       Negara AS lebih condong menganut faham domisili oleh karena banyak negara yang pindah ke AS maka
             menganut faham domisili.

                 Dengan kata lain terhadap pendatang ini dapat diberlakukan hukum AS.sedangkan eropa
             daratan/kontinental lebih menganut faham kewarganegaraan dengan alasan “Agar hukum negara
             asalnya dapat memberlakukan hukumnya dimana warganya berada”.

             Dapat dilihat bahwa dasar hukum setiap negara bukan ilmiah, tapi berdasarkan kebutuhan (yang
             dianggap lebih menguntungkan).

             Adakalanya suatu negara menganut 2 prinsip menurut keputusan kereka yang menghendaki seperti
             RUSIA.
             Warga negara Rusia --------- Sistem domisili
             Warga negara diluar Rusia -- Kewarganegaraan

             Agar hukum terhadap warganegaranya dapat selalu menggunakan hukumnya, yang disebut dengan
             “CHAUVISHISMUS YURIDIS(2 prinsip sekaligus) yaitu :
             Rasa faham yang berlebihan yang mengagungkan bangsa sendiri.
             Ex. : Zaman (Bangsa kaya karena berasal dari induk eropa)
         -    Dulu ------- Bangsa No. 1
         -    Sekarang --- Bangsa Junior
             Oleh karena itu ia berhak membunuh orang – orang yahudi.
             Kenapa suatu negara yang menganut faham kewarganegaraan ?
             Karena :

                 1. Fungsi kewarganegaraan ini cocok untuk perasaan hukum seseorang karena bukanlah
                     seseorang menjadi warga negara disuatu negara meski ia pergi ke negara lain, sejak lama ia
            terbiasa dengan hukum negaranya. Tapi dalam hal ini tidak selamanya karena orang – orang
            yang berimigran ke negara lain bisa menerima lingkungan negara lain tersebut.
        2. Hukum kewarganegaraan lebih permanen dari prinsip Domisili maksudnya warga negara A
            pindah ke B harus melalui persyaratan yang macam – macam.
        3. Prinsip kewarganegaraan lebih memiliki kepastian hukum karena peraturan – peraturan tentang
            kewarganegaraan tentang warga negara lebih pasti dan jelas -- jika dibandingkan dengan
            prinsip domisili.



    Kenapa suatu negara menganut prinsip domisili ?
    Jawab :

        1. Adalah sudah sewajarnya bagi seseorang melaksanakan hukum negara dimana dia ebrada,
            karena orang – orang ini harus mencocokkan dirinya dengan negara baru ini, karena itulah
            prinsip domisili akan lebih banyak memperoleh kepastian hukum maka domisili warga negara
            setempat mudah berurusan dengan warga negara yang ada ditempatnya.
        2. ex. :

-   Orang Jerman ke Indonesia, orang jerman diberlakukan hukum indonesia agar orang Indonesia mudah
    berurusan dengan orang jerman,tapi setiap permasalahn ini mengenai prinsip hukum kewarganegaraan.
-   Hakim yang menyelesaikan masalah – masalah dengan menggunakan hukum indonesia.

        3. Prinsip domisili lebih praktis/menguntungkan bagi negara yang PLURALISME.

    Ex. : AS yang terdiri dari negara – negara bagian, yang punya hukum peraturan yang tidak sama satu
    sama lain jadi kewarganegaraan dipakai akan berbentur dengan prinsip domisili.

        4. Untuk memudahkan adaptasi dengan emigran yang datang ke negara ini.


         Terdapat perbandingan faham domisili dengan kewarganegaraan, dalam kenyataannya dalam
    “traktat Den Haag” tahun 1913 pasal 1 menyatakan : bahwa untuk melaksanakan perkawinan dipakai
    hukum yang bersangkutan, maka Prancis tidak memakai prinsip domisili setelah 6 tahun tentara jerman
    boleh memakai prinsip domisili”.

    Menurut para ahli :

        1. ASSER

    Orang asing yang telah berada selama 6 tahun disuatu negara diberlakukan prinsip hukum negaranya.

        2. CRUSKINTUR

    Domisili stubair = setiap orang yang erada diluar negeri memiliki ‘Regide Parlemente” setelah 3 tahun
    boleh menganut sistem hukum dimana dia berada”.
    KWALIFIKASI
    Kwalifikasi adalah menempatkan suatu peristiwa hukum untuk menyelesaikan perkara (mentranslate)
    suatu peristiwa ke bahasa hukum.

    Tujuan kwalifikasi yaitu :
    Agar hakim dapat menemukan hukum yang diterapkan karena kadang terdapat persoalan yang berbelit –
    belit,dalam hal berperkara hakim mengharapkan selalu mengerti perkaranya. Dalam hal menyelesaikan
    perkara hakim selalu mengkotak – kotakkan perkara dan menyatakan adanya kwalifikasi.
    Ex. :
-     A keluar kota mencari B (Kuasanya) untuk meleverkan bagi ke tempat kerjanya sekembalinya A
    menjalankan kwintansi ini perjanjian / kuasa?
-    Warga negara indonesia membuat warisan diparis untuk temannya ahli waris x (temannya) pergi ke
    Pengadilan Negeri Padang supaya wasiat tersebut dibatalkan karena ada unsur – unsur asing, hukum
    indonesia/hukum paris ?maka hakim harus mengkotak – kotakkan kwalifikasi hukum menilainya
    boleh/tidak status dan wewenang setelah diteliti apakah sah/tidak ?

       Menurut pasal 18 A dan B :
       Melakukan/membuat warisan, sehingga gugatan tidak sah.
       Tugas hakim :

       1. Mengkotak – kotakkna fakta/ada kodifikasi (hal yang bertentangan pasal 945 BW).
       2. mengkotak – kotakkan pasal 945 BW dalam sistem hukum yang telah ditentukan yaitu hukum
           indonesia bahwa pasal – pasal tersebut adalah satu kesatuan bukan materil.
       3. mengkotak – kotakkan pasal 1 dan 2 disebut kodifikasi
       4. fase 1 berarti kodifikasi primer

       fase 2 berarti kodifikasi sekunder

    kalau dalam hukum internasional kodifikasi ini dinyatakan tidak perlu, kalau dalam hukum HPI kodifikasi
    ini sangat menonjol, agar dapat menentukan hukum yang dilakukan terhadap sutu peristiwa.



    RENVOI
    Adalah penunjukkan kembali.

    Adanya renvoi karena :

       1. Renvooi setiap negara berbeda karena sistem hukumnya berbeda
       2. penunjukkan hukum setiap negara berbeda


        Masalah renvooi adalah :
        merupakan suatu masalah yang selalu menarik perhatian dalam persoalan HPI.
    Hal ini disebabkan dalam setiap HPI terdapat RENVOOI sedangkan tidak didapati HPI yang sama/setiap
    negara mempunyai sistem yang berlainan dalam HPI nya, sebagai renvooi suatu negara tidak sama
    negara lain.
    Permasalahannya yang dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :
Jika negara A dalam sistem HPI nya pasal penunjukkan belakangnya hukum asing maka yang jadi
persoalan adalah :
“apakah hukum asing yang ditujukan adalah hukm inter dari negara yang ditunjuk/secara labih luas lagi
termasuk yang ditunjuk kaedah – kaedah sistem di HPI nya sendiri.

Menurut pasal 16 AB yang memungkinkan prinsip nasionalitas dimana orang jerman yang tinggal di
indonesia dipakai hukum nasionalnya yaitu hukum jerman.

Jadi hukum / renvooi indonesia menunjuk hukum jerman untuk orang jerman yang ada di indonesia tetapi
kita harus melihat renvooi negara jerman yang kalau – kalau renvoi jerman menyatakan jika warganya
yang ada diluar negeri menunjuk hukum domisili, maka ia menunjuk hukum indonesia. Jadi hukum
indonesia dipakai hukum indonesia terhadap orang tersebut karena renvooi suatu negara tidak sama
satu sama lin.

Untuk penguraian lebih lanjut ;
   Orang inggris yang berada di indonesia menurut renvooi indonesia diberlakukan hukum inggris pasal
16 AB, tapi kenyataannya masih menimbulkan persoalan karena timbullah pertanyaan “Hukum inggris
manakah yang digunakan sebagai penunjuk?”.

   1. Hukum Intern Inggris
   2. Jika yang dimaksud adalah termasuk HIP Inggris,

    Tak mustahil dalam HPI inggris terdapat renvooi memberlakukan hukum indonesia yang bisa ditunjuk
negara ketiga/renvooi yang lebih jauh lagi /4 negara. Ex. Hukum Prancis, dll.
    Kasus:
Orang swiss yang berada di Rusia X mereka kawin dan timbul masalah (HI) pasal 100 62B tidak boleh ---
 menurut swiss (hukum swiss) dan melakukan pernikahan di rusia menurut hukum swiss.
Paman dan keponakan dilarang kawin menurut pasal 7 FNAG dalam HPI swiss menganut asas domisili
maka tidak dapat kawin dan bisa berlangsung di rusia dan kedua orang tadi pindah ke jerman setelah
menikah sampai disana cerai dan diajukan gugatan cerai di jerman (100 26B).
Kasusnya :
Perkawinan antara 2 negara dan cerai menurut HPI jerman harus dilihat dalam HPI swiss. (Untuk
membatalkan perkawinan tidak dapat diterima di jerman) dan perkawinan tidak bisa dibatalkan untuk
cerai.

Tidak semua para ahli tidak bersamaan pendapatnya tentang renvooi dan ada yang tidak setuju (Kontra)
:

   1. Renvooi ini tidak logis (tidak masuk akal)/tidak ilmiah karena menunjuk dan menunjuk kembali
       dan kadang – kadang menunjuk kembali
   2. Renvooi ini bisa mengakibatkan tidak kepastian hukum dengan renvooi ini penyelesaian HPI
       akan samar – samar karena bisa menunjuk ke segala arah (tidak adanya kepastian hukum).



   Dan ada pula yang setuju (Kontra) :
   Mendapati keuntungan yang praktis karena renvooi umumnya menunjukkan suatu hukum kembali.
   Ex.:
Orang inggris domisili di indonesia dan pasal 10 AB menganut hukum indonesia berdasarkan domisili
seseorang jadi dipakai hukum indonesia (Dipakaianya hukum dalam negeri).

    Dengan menolak renvooi akan timbul masalah HPI yang sama akan terjadi putusan yang berbeda.
    Ex.:
Kasus negeri X harus menggunakan hukum negara Y dan Y menunjuk hukum negara X dalam hal ini bila
dipakai renvooi kasus ini akan selesai, bila ditolak kasus ini bisa dikhusus negara X dan Y dengan
putusan yang berbeda.
Tujuan : untuk menghindari putusan yang berbeda dengan kasus yang sama, atau dengan renvooi
menimbulkan hubungan yang harmonis.

    Dalam HPI membagi 2 bagian yaitu :
    - Menurut Domisili
    - Menurut kewarganegaraan

   Dalam contoh diatas bahwa bisa diterima renvooi bisa menengahi 2 sistem itu, sehingga dapat
menimbulkan putusan yang bagus. Indonesia menerima renvooi ternyata jaksa agung (19 maret 02) ada
hubungan 22 BW (Zaman belanda) 24 – 26 BW (dalam catatan sipil).

KETERTIBAN UMUM (BAHASA BELANDA)/KETERTIBAN MASYARAKAT/NEGARA
(OOMBARE ORDE )
Dalam pemakaian hukum asing dalam suatu perkara harus ada ketentuan – ketentuan :

    1. tidak bertentangan dengan prinsip kesusilaan
    2. tidak bertentangan dengan agama
    3. tidak bertentangan dengan lalu lintas kehidupan sehari – hari


    Penerapan hukum asing tidak boleh merongrong fundamental ketertiban suatu negara. Ini
merupakan prinsip pembuat UU suatu negara tapi menurut itu lebih adil boleh dipakai hukum asing
melalui penunjukkan karena tidak boleh suatu negara memakai hukumnya yang akan di injak – injak oleh
negara lain.
    Walaupun tidak ada peraturan tertulis tentang penerapan hukum asing walaupun tidak memuat di
indonesia tidak akan membiarkan dundamentalnya di injak – injak oleh negara asing.
Ketertiban umum itu penting untuk menentukan suatu hukum dengan kata lain ketertiban umum
menentukan mana hukum yang akan dipakai.
Ex. :
Orang jerman menikah dengan orang jerman (16 AB dalam perjanjian diadakan hukum jerman) kedua
orang ini ingkar janji dalam perkawinan bisa dituntut ganti rugi (Pasal 54 BW Indonesia). Janji perkawinan
tidak bisa dituntut ganti rugi.
Dalam pasal 58 BW hakim menolak karena jika hukum 16 AB terlanggarlah hukum pasal 54 BW di
indonesia. Bia 16 AB dipakai hukum asing.

WETS ANT DUIKING (PENYELUNDUPAN HUKUM)
Mengenai hukum secara tidak halal
    WAD erat hubungannya dengan OPENBAAR ORDE
    WAD maksudnya :
    Upaya seseorang untuk melakukan suatu tindakan hukum dimana hukumnya sendiri tidak
    memungkinkan untuk melakukan tindakan hukum maka untuk mengatasi hal tersebut ia menggunakan
    hukum negara lain.
    EX :
    Seorang suami istri untuk melakukan perceraian (dinegaranya tidak diatur) untuk ini dia pergi ke negara
    lain seperti Belanda, sehingga dia melakukan sesuai asal dia kawin dulu, maka tidak berlaku hukum
    negaranya.
    Vested right (hak yang telah diperoleh)
    Diperoleh dari tata hukum asing, para ahli banyak yang tidak setuju, dengan istilah tersebut yang jelas
    para ahli akan terus mencari yang baru.

    Vested right adalah hak yang diperoleh dari luar negeri berdasarkan tata hukum asing.
    Hak kebendaan ada 2 yaitu :
-   Hak relatif
-   Hak nisbi

    Berbicara mengenai HPI bukan semata menyangkut hak kebendaan meliputi juga hak kekeluargaan dan
    setiap model lingkungan hukum/perhubungan hukum. Contoh yang diatur dalam perhubungan hukum :
-    Kawin / tidak kawin
-    Sah / tidak sah

       Ex. :

       1. A Kawin dengan X di negaranya. A pergi ke negara Y tapi umurnya 21 tahun sedangkan dalam
           negeranya yang kawin minimal umurnya 23 tahun apakah tetap diakui haknya ?
       2. A memperoleh benda bergerak di negara Y sekarang benda dipindahkan ke negara Y, apakah
           tetap diakui haknya/tidak)



         Bidang hukum antar waktu selalu timbul peraturan baru dengan peraturan baru tadi akan timbul
    hukum antar golongan disinilah sering menimbulkan persoalan.
    Ex.:
    si A berhak terhadap sesuatu (dengan peraturan lama) dengan keluarnya peraturan baru maka si A tidak
    berhak lagi apakah haknya tetap diakui ?

    Menurut hukum antar waktu peraturan tidak berlaku surut dengan perkataan lain si A tetap mempunyai
    hak, kemudian secara umum berlaku asas umum, bahwa hak – hak yang pernah diperoleh perlu
    dilindungi (tidak dapat dihapuskan saja).

    Menurut HPI perkawinan yang dilakukan si A berpedoman kepada hukum antar waktu dalam HPI tetap
    diakui inilah disebut vested right.

    Didalam HATTAH ada yang disebut asas persamarataan merupakan salah satu sendir/dasar dalam
    HATTAH, karena HATTAH dimulai dari asas ini. Dalam asas ini antara sistem yang satu dengan yang
    lain tidak ada perbedaan hukum tergantung kebutuhan golongan masing – masing.
    ASAS PERSAMARATAAN
         HAZAIRIN sangat menjunjung asas persamarataan dari semua stelsel dimana hukum islam tidak
    melebihi hukum adat dan hukum adat tidak melebihi hukum islam. Suatu prinsip yang sangat penting
    dalam HATTAH baik intern maupun ekstern prisip yang dinamakan asas persamarataan dari stelsel
    hukum.
         Menurut prinsip ini semua stelsel hukum dipertautkan dalam peristiwa HATTAH tertentu mempunyai
    nilai – nilai yang sama. Sistem ini tidak ada yang lebih baik dari yang alin seperti kata pepatah “berdiri
    sama tinggi, duduk sama rendah, artinya tidak ada yang lebih, karena semuanya sama.

         Prinsip persamarataan jika kita dapat memakai asas dari prinsip persamarataan maka HATTAH akan
    dapat berkembang dengan baik. Jika kita mengedepankan salah satu sistem yang lebih unggul dari yang
    lain maka ilmu HATTAH tidak akan berkembang dengan baik karena hukum akan lebih memilih sistem
    hukum yang lebih baik/berharga dari lain.
    Ex. :

        1. Dalam hukum antar golongan kita mengandung hukum eropa lebih leluhur, modern, dan dapat
            diterima secara modern. Jika suatu peristiwa dipertautkan dengan hukum adat kita selalu
            memakai hukum eropa, karena seorang selalu memakai hukum yang lebih baik dan sikap ini
            tidak sesuai untuk perkembangan HATTAH.
        2. Seperti juga dalam peristiwa hukum antara golongan kita berpendapat bahwa tidak ada duanya,
            lebih baik dari hukum islam contohnya poligami, jika dipertautkan dengan hukum kristen orang
            memilih hukum kristen karena sistem mereka monogami.



         Tergantung pada hukum golongan (yang baik) dan melihat hukum golongan mana yang baik
    dilakukan jika kita melihat hukum golongan kristen menuntutnya itulah yang benar/terbaik. Tetapi yang
    beragama islam,itulah yang terbaik, maka baik/buruk ditentukan oleh golongan.
    Ex.:    Dengan perkembangan zaman orang tidak mau memakai hukum perkawinan lama.

    UU No. 1 tahun 1974 dan no 9 tahun 1975 (pelaksanaannya).
    Dapat dilihat bahwa jalan tengah yang terbaik untuk bangsa dimana telaha da kompromi poligami dengan
    monogami dilahirkan suatu asas yang prinsipnya monogami tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk
    poligami atau syarat – syarat dalam hal – hal tertentu.
    Jika kita selalu memakai asas persamarataan ini maka sudah jelaslah bahwa HATTAH akan dapat
    berkembang dengan baik maupun intern dan ekstern.
    Ex.: di bidang hukum agama :
-     Apabila ada pertemuan hukum islam dengan nasrani, hukum nasranilah yang dipakai
-     Apabila hukum adat dengan BW maka BW yang dipakai.

    Hal ini sangat keliru.

    CATATAN LOLA
    Hans Kelsen juga memakai istilah untuk norma2 hukum dimana para sarjana terebut mengemukakan
    norma2 tersebut mempunyai 4 daerah kekuasaan yaitu :

        1. Lingkungan kekuasaan waktu kita singkatkan dengan Leter W.
        2. Lingkungan kekuasaan tempat atau lebih tepat disebut dengan lingkungan kekuasaan ruang
             dengan di singkatkan Leter T
        3. Lingkungan kekuasaan pribadi atau lingkungan kekuasaan orang disingkatkan dengan huruf P
        4. Lingkungan kekuasaan Soal2


     Jadi Hkelsen mengenal 4 lingkungan …

        1.   Tempora spier
        2.   Teritorial Spear
        3.   Perso al Spier
        4.   ……………….



      Jadi setiap norma hokum berlaku untuk waktu tertentu menegenai tempat tertentu, mengenai orang2
      tertentu juga mengenai soal2 tertentu. Jadi setiap kaedah hokum mempunyai 4 lingkungan
      hokum yaitu :
1.   Ia harus bekerja untuk lingkungan.
2.   Ia harus bekerja untuk tempat mana
3.   Ia Harus bekerja untuk pribadi Mana
4.   Ia Harus mengatur Persoalan2 mana

     Hukum antar Waktu
     Perumusannya : Hukum antar waktu terjadinya dalam sutu negara adalah keseluruhan peraturan dan
     keputusan hokum yang menunjukkan hokum manakah yang berlaku dan apakah yang merupakan hokum
     jika hubungan dan peristiwa2 antar warga negara dalam suatu Negara dan satu tempat memperlihatkan
     pertalian dan kaedah2 hukum yang berbeda dalam lingkungan2 kuasa waktu dan soal.
     Jadi penyelesain persoalan Hattah ini tidak terlepas dari Titik Tautnya

     Hukum Antar Tempat
     Sama dengan Hattah Exteren, dalam satu scop Negara. Hukum mana yang berlaku jika terjadi persoalan
     hokum
     Perumusannya keseluruhan peraturan dan keputusan hokum yang menunjukan dasar hokum mana yang
     berlaku atau apa yang merupakan hokum jika hubungan peristiwa anatar warga Negara dalam suatu
     Negara dan satu waktu tertentu memperlihatkan Titik pertaliannya dengan stetsel2 dan kaidah2 hukum
     yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat dan soal. Ini sama dengan HPI bedanya HPI lebih 2
     negara terlibat.

     Hukum antar golongan
     Perumusannya : keseluruhan peraturan hokum dan keputusan hokum yang menunjukkan stetsel hokum
     mana yang berlaku atau apakah yang merupakan hokum jika hub2 dan peristiwa2 antar Warga Negara
     dalam satu Negara, satu tempat dan satu waktu tertentu memperlihatkan titik pertaliannya dengan
     stesel2, kaedah2 hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa hokum pribadi dan soal2.
     Skema dalam hokum antar gol waktu dan tempat tidak berbeda.
     Hukum antar golongan ini disebabkan karena status.
Keseluruhan keputusan dan peraturan hokum yang menunjukkan stesel hokum mana yang berlaku jika
hub2 dan peristiwa2 antar WN dalam suatu Negara memperlihatkan titik pertalian dengan stesel2 dan
kaedah2 hukum yang berbeda dalam lingkugan kuasa waktu, tempat, pribadi dan soal2

HUKUM PERDATA INTERNATIONAL (HPI)
Perumusannya :
Keseluruhan Peraturan2 dan Keputusan2 Hukum yang menunjukkan stesel hokum manakah yang
berlaku atau apa yang merupakan hokum jika hub dan peristiwa antar WN dalam suatu waktu tertentu
memperlihatkan Titik pertalian dengan stesel2 dan kaedah2 hukum dari 2 atau lebih negar dalam
lingkungan kuasa tempat, pribadi dan soal2.
Perbedaannya di titik beratkan pada perbedaan satu Negara dengan Negara lain.

Titik Pertalian atau titik taut
Titik Pertalian Primer Yaitu :
Suatu factor atau tanda2 yang memberitahu kita bahwa kita sedang menghadapi masalah Hattah
Titik Pertalian Sekunder atau Titik taut Penentu yaitu :
Adalah titik taut yang menentukan hokum apa yang akan dipakai atau diterapkan

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:338
posted:7/23/2012
language:Indonesian
pages:16