Docstoc

hukum perbankan

Document Sample
hukum perbankan Powered By Docstoc
					     Hukum Perbankan
                                            HUKUM PERBANKAN




     PENGERTIAN BANK


     lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan
     kembali dana tersebut kemasyarak serta memberikan jasa2 bank lainnya.




     MENURUT UU No 10 Tahun 1998


     PENGERTIAN BANK


     Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke
     masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk2 lainnya.




     PENGERTIAN LEMBAGA KEUANGAN


     Setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya menghimpun dana atau
     hanya menyalurkan dana atau kedua2nya.


     Contoh :


   Kredit
   Pegadaian




     KEGIATAN BANK


1. Menghimpun Dana
     Tabungan
     Giro
     Deposito
2. Menyalurkan dana dalam bentuk
      Kredit
      Kredit modal kerja
      Kredit investasi



       JENIS BANK DARI SEGI MENGAMBIL KEUNTUNGAN


   1. Bank Convensional ( Spread Based )
      Mengambil keuntungan dengan sistim bunga
   2. Bank Syariah ( Profit Syariah )
      Mengambil keuntungan dari bagi hasil




       JENIS2 BANK


   1. Bank Persero / Milik Pemerintah
       Bank Bapindo
       Bank Tabungan Negara BRI
       Bank Dagang Negara BNI
       Sebelum berlakunya UU No 7 / 92 dikenal jenis pembagian Bank Sbb :
a. Bank sentral
      Bank Indonesia yang dimaksud dalam UUD 1945 yang diatur dengan UU no 13 / 68 yang hari ini menjadi
       UU no 23 / 99 ( tentang bank Indonesia )




b. Bank Tabungan
       Pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, yang dalam
       usahanya terutama memberi kredit jangka pendek.
c. Bank Pembangunan
       Pengumpulan dananya terutama memberi simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan
       kertas atau surat berharga jangka menengah dan jangka panjang dan dalam usahanya terutama
       memberi kredit jangka menengah dan jangka panjang terhadap pembangunan.
d. Bank2 lainnya yang ditetapkan UU
    Bank dagang Negara dengan UU No 17 / 68
    Bank Bumi Daya dengan UU No 19 / 68
    BTN dengan UU No 20 / 68
    BRI dengan UU No 21 / 68
      Bank Exim Dengan UU No. 22 / 68


          Dengan berlakunya UU No 7 / 92 tentang Perbankan yang diperkuat lagi dengan UU No 10/ 98 maka
          Jenis2 Bank ditinjau dari
     1. Fungsinya
a.       Bank Umum ( Commercial )
      Bank yang kegiatan usaha nya secara convensional dan atau Prinsip Syariah.
      Kegiatannya memberi kan jasa dalam lalu lintas pembayaran,
      dapat memberikan jasa seluruh perbankan,
      Wilayah operasinya diseluruh wilayah Indonesia bahkan membuka cabang di luar negeri.
b.       Bank Perkreditan Rakyat


     2. Dilihat Dari segi kepemilikan
          adalah siapa saja yang memiliki Bank tersebut kepemilikan ini dapat dilihat dari aktif pendirian dan
          penguasaan saham dari Bank yang bersangkutan.
     a. Bank milik Negara/Pemerintah
          Bank yang aktif pendiriannya maupun modalnya sepenuhnya milik pemerintah Indonesia.
        BNI 46
        BRI
        Bank Mandiri
        BTN
     b. Bank Pemerintah Daerah
          Bank yang aktif pendiriannya atau modalnya sepenuhnya milik Pemda
        BPD (disetiap Propinsi)
     c. Bank Milik Swasta Nasional
          Didirikan oleh masyarakat swasta nasional (WNI) maupun modalnya (seluruh atau sebagian sahamnya)
        Bank Bumi Putra
        Bank Danamon
        BII
        Bank Muamalat




     d. Bank Milik Kpoerasi
          Bank yang kepemilikan saham2nya dimiliki oleh badan hukum koperasi
        Bank Bukopin
     e. Bank Milik Asing
      Bank jenis ini merupakan cabang dari bank milik Luar Negeri/yang ada di Luar Negeri baik milik swasta
      asing maupun pemerintah asing
    Bank ABN Ambro bank
    American Exspres Bank
    City Bank
f.    Bank Milik Campuran
      Kepemilikan saham Bank Campuran dimiliki oleh Pihak Asing dan Pihak Swasta nasional, kepemilikan
      saham secara mayoritas dimiliki oleh WNI
    Bank Finconesia
    Bank Mitsubishi


3. Bank dari segi statusnya.
a. Bank Devisa
      Bank yang dapat mengadakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing
      secara keseluruhan.
      Ex :   Menstranfer uang ke luar negeri (inkaso)
             Bisa membuka dan membayar LC (Letter of credit)
             Sistim Pembayaran jual beli Ekspor impor (LC)
b. Bank Non Devisa
      Merupakan Bank yang belum memiliki Izin untuk melaksanakan transaksi sebagai Bank devisa.


4. Segi Dari cara menentukan Harga
a. Bank Convensional
      dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya menetapkan bunga sebagai
      harga untuk Produk simpanan, dan untuk produk pinjaman ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga.
b.Bank Prinsip Syariah
      Menentukan harga adalah berdasarkan perjanjian yang berdasarkan pada hukum islam.


                 Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan

1. Pembiayaan berdasarkan Prinsip bagi hasil (Mudharabah)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarok)
3. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan keuntungan (Murabahah)




      USAHA BANK UMUM


1. Menghimpun Dana
           Bank umum dikenal dengan Bank Komersil kegiatan menghimpun dana itu adalah merupakan kegiatan
           membeli dana pada masyarakat. Kegiatan membeli dana ditawarkan berbagai jenis simpanan.
a. Simpanan Giro
           Simpanan Yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan mempergunakan cek dan bilyet giro.
         Cek adalah surat perintah terhadap Bank untuk memberikan atau mencairkan uang sesuai dengan cek
           tersebut dan yang tercantum dalam cek
      Berbagai macam cek :


                       1   Cek atas nama

           Cek yang bisa dicairkan oleh orang yang namanya sesuai dalam cek tersebut.


                       2   Cek atas Unjuk

           Cek yang bisa dicairkan oleh orang yang membawa cek tersebut


                       3   Cek Kosong

           Cek yang ketika diuangkan ke bank yang bersangkutan atau Bank yang lain, ternyata uangnya tidak
           mencukupi yang tertera dalam cek tersebut.
         Bilyet Giro adalah surat perintah terhadap bank untuk melakukan pemindahan bukuan atas diserahkannya
           Warkat Bank.


      b. Simpanan tabungan
           simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan tidak dibatasi jumlah nominalnya dan
           hanya dengan menggunakan slip penarikan.


      c. Simpanan Deposito
           simpanan yang penarikannya ditentukan jangka waktunya, jika ditarik tidak pada waktunya akan
           dikenakan Finalti (denda)
           Jenis2 Deposito
         Deposito Berjangka
           Penarikannya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu saja yaitu mulai 1 sampai dengan 24 bulan
         Sertifikat Deposito
           Deposito yang diterbitkan jangka waktu
         Deposito On Call
           Deposito yang diterbitkan jangka waktu tertentu ex : 1 bulan


      2. Menyalurkan Dana
            kegiatan menjual dana
            Penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank dinamakan pinjaman atau dikenal dengan nama KREDIT.
          Kredit
            Penyediaan uang dengan pembayaran bunga, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam
            meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi pada waktu yang
            telah ditentukan .


          Pembiayaan
            Penyediaan uang atau tagihan yang didasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak
            lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah
            jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil




            JENIS – JENIS KREDIT DILIHAT DARI BERBAGAI SEGI


       1. Kegunaan
       a. Kredit Investasi
            Kredit yang diberikan pada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal.
            Ex : Untuk pembangunan pabrik, untuk pembelian mesin2
       b. Kredit modal kerja
            Kredit yang diberikan dan dipergunakan untuk keperluan peningkatan produksi dalam operasionalnya
            (intensifikasi)
            Ex : membeli bahan baku, membayar gaji


       2. Segi Tujuan
a.         Kredit produktif
            Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha/produksi atau investasi. Kredit ini di berikan untuk
            menghasilkan barang dan jasa.
b. Kredit konsumtif
            Kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara pribadi.
c. Kredit Perdagangan
            Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya
            seperti untuk membeli barang dagangan, yang pembayarannya diharapkan dari penjualan barang
            dagangan
            Ex : Kredit dalam hal impor ekspor
          3. Segi Jangka Waktu
              a. Kredit Jangka pendek
                 Masanya kurang dari 1 tahun
              b. Kredit jangka menengah
                 Masanya 1 sampai sampai dengan 3 tahun
              c. Kredit Jangka Panjang
                 Masanya lebih dari 3 tahun / 3 tahun keatas


          4. Segi Jaminan


                  a. Kredit Dengan Jaminan

              Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang artinya setiap
              kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai barang atau untuk kredit tertentu jaminan harus
              melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur
              Jaminann        :
          1. Fidusia
          2. Gadai
          3. hipotik
          4. Hak Tangungan
Fidusia       Lembaga jaminan yang bisa dipakai bila kita meminjam uang di bank dengan seperti surat BPKB dan
              kendaraan bisa di bawa pulang
Gadai         Meminjam uang dengan jaminan benda bergerak dan benda bergerak dikuasai




                  b. Kredit Tanpa Jaminan

              Adala kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan benda atau orang yang pada umumnya mempunyai
              sangkut paut dengan bank sehingga mudah untuk di eksekusi atau dimintai tanggung jawab
   EX     :   Orang yang bekerja pada bank
              Atau kredit tanpa jaminan berdasar pasal 1131 Bw, “ Benda Yang Sudah Ada atau yang Akan Ada
              Dijadikan Jaminan Dari Surat Perikatan “
                  Wan Prestasi Terhadap Kredit Tanpa Jaminan
              Akan di ajukan ke pengadilan,jika bank memenangkan perkara maka pengadilan akan mengeluarkan
              putusan atau perintah penyitaan
                   Kesimpulan kredit Tanpa Jaminan
                Merupakan kredit yang di berikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu, kredit ini diberikan dengan
                melihat prospek usaha,learakter dan loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan
                dengan pihak lain


            5. Segi Sektor Usaha


                    a. Kredit Pertanian
                    b. Kredit Peternakan
                    c. Kredit Pendidikan
                    d. Kredit Profesi ( Notaris,Advokat )
                    e. Kredit Pertambangan
                    f. Kredit Investasi
                    g. Kredit Perumahan



                UNSUR KREDIT / PEMBAYARAN MENURUT KHASMIR

            1. KEPERCAYAAN
                Bank percaya kepada nasabah kalau nasabah akan membayar hutang yaitu hutang pokok+bunga
                sesuai waktu yang ditentukan, sebelum pencairan pihak Bank melakukan pengkajian yang mendalam.
   Mengajukan proposal
   Turu / survei lapangan
   Interview dll
                Bank akan percaya setelah melakukan analisa kredit
                Salah satu aspek yang dikaji atau dianalisa oleh bank adalah Collateral (Jaminan )
                Kepercayaan bank dilihat dari berbagai factor       :
   Usaha
   Carakter orangnya
   Collateral / jaminan
            2. Kesepakatan
                Kesepakatan antara si pemberi kredit ( kreditur ) dengan si penerima pinjaman ( debitur ). Dituangkan di
                dalam suatau perjanjian atau akad kredit, perjanjian itu adalah dalam bentuk perjanjian standar
                Perjanjian Standar adalah suatu perjanjian baik isi maupun bentuk (Klausa ) sudah ditetapkan
                secara sepihak oleh pihak yang kedudukanya lebih tinggi
                Kegunaan perjanjian standar adalah untuk keseragaman dan kepastian
3. Jangka Waktu
   setiap kredit yng diberikan mempunyai jangka waktu yang tertentu jangka waktu itu mencakup masa
   pengembalian kredit yang telah disepakati
4. Resiko
   Adanya jangka waktu pengembalian hutang maka dalam rentang waktu tersebut dimungkinkan adanya
   resiko, semakin panjang waktu pengembalian kredit semakin tinggi tingkat pengembalian resiko
5. Keuntungan / Balas Jasa
   Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit / pembiayaan




   KREDIT MACET DAN PENANGANANYA

1. Menurut Bank Indonesia
    Kredit di katakan macet apa bila telah di usahakan oleh bank yang bersangkutan untuk melakukan
   penyehatan kredit, namun hutang tetap saja tidak di bayar, jadi sudah ada tindakan internal
2. PUPN ( Panitia Piutang Negara )
   Kredit dianggap macet apa bila debitur tidak membayar hutangnya menurut ketentuan yang tercantum
   dalam perjanjian kredit


   Beberapa Langkah Untuk Menyehatkan Yang Harus Di Tempuh Oleh Pihak Bank              :
a. Resceduling
   Penjadwalan hutang kembali ( Adanya perpanjangan Kembali )
b. Reconditioning
   Reconditioning adalah perubahan syarat2 yang terdahulu yang dapat meringankan
   EX               :   -   Bunga di jadikan hutang pokok
        -     Peniadaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
        -    Penurunan Suku Bunga
   -        Pembebasan Bunga
c. Restrukturing
   Tindakan bank untuk menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan
   tambahan dana dengan catatan usaha yang di biayai memang masih layak dan dibuatkan addendum
   baru
d. Kombinasi
   Merupakan kombinasi dari ke 3 langkah diatas
e. Penyitaan
   Merupakn jalan terakhir apa bila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikat bik ataupun sudah tidak
   mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya
       PERBEDAAN PENANGANAN KREDIT MACET

      Bank pemerintah
       Langsung dipindahkan ke PUPN untuk melakukan penyitaan tidak juga dibayar sebelum lelang,maka
       KP2LN berhak melelang
      Bank Non Pemerintah
       Via pengadilan negeri


       UNSUR KREDIT / PEMBIAYAAN MENURUT M. JUMHANA

1. Kepercayaan
  Pengertianya sama dengan Khasmir Se
   2. Kesepakatan
       Dalam BW masuk perjanjian pinjam meminjam . kalau perjanjian yang sudah diatur sedemikian rupa
       dalam hukum perdata di sebut Perjanjian Bernama
  Perjanjian Tidak Bernama
    Sewa Mewnyewa
    Lising
    Join Fenture
    Frend Sice


       Perjanjian pinjam meminjam dalam BW diatur dalam pasal 1754 sampai dengan 1769.
       umumnya dalam perjanjian terdapat beberapa hal yang ditulis dalam bahasa inggris dengan tulisan
       yang kecil-kecil, pemuatan klusula tidak boleh diletakan atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dibaca
       dengan jelas atau sulit dimengerti, larangan demikian tercantum dalam pasal 18 ayat 2 undang-undang
       No 8 thun 1999 (Tentang Perlindungan Konsimen), isinya “ Pelaku Usaha Dilarang Mencatumkan
       Klausula Baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca dengan jelas atau
       pengungkapanya sulit dimengerti “, sehingga menurut ayat 3 pasal 18 UU No 8 Tahun 1999, “ Kalau
       yang terjadinya hal yang demikian perjanjain itu batal demi hukum “


              EX      :     Batal demi hukum

       A pinjam 20 juta ke bank, terus batal demi hukum jadi yang harus dibayar Cuma 20 juta tnpa bunga
   3. Resiko
       Karena dalam rentang jangka waktu tersebut ada hal-hal yang tidak tentu, jadi jangka waktu bergandeng
       lurus       dengan     resiko.   Apa    hubungan   Antara   Jangka    Waktu   Dengan    Resiko     Yang
       Dihubungkan Dengan Jaminanan ? Jaminan gunanya untuk mengantisipasi resiko yang di sebabkan
       jangka waktu atas jaminan untuk menghindari resiko.
   4. Prestasi
       Prestasi atau objek kredit dalam kehidupan ekonomi moderen didasarkan kepada uang maka tarnsaksi-
       transaksi kredit yang menyangkut uang yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan




       JAMINAN KREDIT

       Kredit Kalu dilihat dari Segi Jaminan

1. Kredit tanpa jaminan ( Ket Lihat Jenis Kredit Dari Berbagai Segi)
   Tambahan :
       Kredit yang ketika akad kredit dilakukan tidak ada suatu benda tertentu atau sebagai jaminan, ketika
       terjadi wan prestasi maka dalam hukum di tentukan dalam Pasal 1131 BW” Benda Bergerak Dan
       Benda Tidak Bergerak Yang Sudah Ada Pada Hari Ini Dan Yang Akan Datang Dikemudian Hari
       Menjadi Jaminan Pelunasan Perikatan “
       Kredit seperti ini mempunyai resiko yang amat tinggi karena status orang yang berhutang disebut
       Kreditur Concuren artinya kreditur yang mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang
       lain.
   EX :        A hutang ke bank B
                     Hutang ke bank C
          Hutang ke bank D
       Disaat terjadi wan prestasi harta yang ada di berikan secara rata ke tiga bank tersebut dengan
       penghitungan persebtase penyelrsaian Wan prestasi kredit tanpa jaminan diselesaikan di pengadilan


   2. Kredit jaminan ( Ket Lihat Jenis kredit Dari Berbagai segi )
   a. Jaminan kebendaan
    Gadai
    Fidusia
    Hipotik
    Hukum tangungan
   b. Jaminan perorangan
       Jika debitur wan prestasi maka bank mengajukan permohonan penyitaan terhadap jaminan ( Fidusia,
       Gadai, Hipotik, Hak Tangungan) dengan posisi Reditur Free ferent artinya didahulukan dari kreditur
       yang lain, hak ini sepenuhnya milik bank tempat menjaminkan


      Jaminan Dapat Di Golongkan Menurut Hukum Menjadi 2 Macam         :
1. Jaminan Materil ( KEBENDAAN )
           Mempunyai Ciri-Ciri      :
    Hak Mendahului
    Sifat Melekat
       Artinya     :
       Memberikan hak mendahului diatas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti
       benda yang bersangkutan
       Ex : Tanah dikuasai oleh debitur, kemudian 2 – 3 tahun berikutnya (karena debitur ingin curang) maka
       seolah-olah tanak tersebut dijual ke orang lain dengan cara debitur mengatakan tanah tersebut belum
       bersertifikat dan debitur menjualnya dengan harga murah dan transaksi dilakukan dibaawah tangan,
       kebetulan si pembeli mau karena harga murah. Kemudian si A tidak mebayar hutang ke bank sehingga
       Bank datang untuk menyita, dalam hal ini Bank mempunyai sifat melekat karena Kredit FREE FARENT
       tadi, dalam halini pihak pembeli terakhir yang dirugikan.


       JAMINAN KEBENDAAN DAPAT DIGOLONGKAN


           1. Gadai/Pand diatur dalam buku II BW
           2. Hipotik.
           3. Hak Tanggungan
           4. Jaminan Fidusia



2. Jaminan Immaterial (PERORANGAN)
       Tidak mempunyai/memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu tetapi hanya dijamin oleh
       harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.
       Yang termasuk dalam jaminan Perorangan :


           1. Penanggungan (BORGH)/orang yang dapat ditagih.
           2. tanggung Menanggung
           3. Perjanjian Garansi.




       SEBAB-SEBAB KREDIT MACET

   1. PIHAK PERBANKAN
   a. Dalam melakukan analisisnya kurang teliti atau kurang hati2, sehingga yang seharusnya terjadi kurang
       diprediksi sebelumnya.
   b. Salah Dalam melakukan perhitungan.
   c. Terjadi kolusi dari pihak analisis kredit dengan debitur.
   2. PIHAK NASABAH
   a. Adanya unsure kesengajaan
    Nasabah sebenarnya mampu membayar tapi sengaja tidak membayarnya, jadi unsure kemauan tidak
    ada
b. Adanya unsure tidak sengaja
    Debitur mau membayar tapi tidak mampu


   POLA PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK PEMERINTAH DAN BANK SWASTA.
1. Bank Pemerintah dan Bank Pemerintah Daerah
   Dengan ketentuan UU No 49 PRP 1960 Jo SK MENKEU RI No 293 Tahun 1993 maka penagihan piutangnya
   terhadap debitur yang wan prestasi tersebut harus dilakukan / diselesaikan oleh BUPLN (Badan Urusan Piutang
   Lelalng Negara) atau PUPN ( Panitia urusan piutang negara ).dan BUPLN/PUPN berwenang melakukan langkah
   hukum untuk penagihan pembayaran kredit yang macet dengan tindakan yang bertahap :

          1. Tahap Pemanggilan (Aan Maning )

    Pemanggilan debitur, guna bermusyawarah untuk membuat surat PERYATAAN BERSAMA, bila Debitur
    menolak atau tidak hadir tanpa alasan maka PUPN maka PUPN secara sepihak Menentukan jumlah
    piutang sesuai dengan perhitungan Bank, menerbitkan surat paksa.


             BEBERAPA POIN YANG DISEPAKATI DALAM PERNYATAAN BERSAMA

1. Pengakuan dari debitur akan hutangnya dan berapa besar hutangnya
2. Kesanggupan debitur untuk melunasi hutang dalam jangka waktu yang ditetapkan.
3. isi2 pernyataan bersama.



          2. Menerbitkan surat perintah penyitaan barang, selanjutnya diikuti
          3. Surat perintah lelang, barang2 jaminan kantor lelang, negara melakukan penjualan lelang.



2. Bank Swasta
   Bank mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapat surat perintah penyitaan barang jaminan.

    LEMBAGA KEUANGAN NON BANK/BUKAN BANK
    Pengertian LKBB menurut pasal 1 ayat 4 keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan
    yaitu :
    Lembaga keuangan bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara
    langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke
    dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan2.

    LKBB melakukan kegiatan dengan dana yang bersifat jangka panjang dan berasal dari surat berharga yang
    dikeluarkannya dan tidak diperkenankan menerima simpanan, sehingga lembaga keuangan banyak berkaitan dengan
    pasar uang dan pasar modal.

   Melihat dari segi usaha.
a. Sektor pembiayaan
    b.   Usaha yang ditujukan
    1.   Perusahaan asuransi
    2.   Dana pensiun
    3.   Rumah gadai
    4.   Perusahaan keuangan
    5.   Perusahaan pemutaran kredit
         Menurut ketentuan Pasal 3 ayat 1 KEPRES No.61 Tahun 1988 LKBB dapat menjalankan kegiatan usahanya di
         bidang :
    1.   Sewa guna usaha.
    2.   Modal ventura
    3.   Perdagangan surat berharga.
    4.   Anjak piutang
    5.   Usaha kredit
    6.   Pembiayaan konsumen
         Izin Usaha LKBB dikeluarkan oleh mentri keuangan.
         Pembinaan dilakukan oleh departemen keuangan dibantu oleh BI
         Pada tahun 1992 dikeluarkannya UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, maka LKBB juga mendapat pengaruh
         yang sangat besar.
         Menurut Pasal 57 UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan mengatur bahwa : “LKBB yang telah memiliki izin
         usaha dari mentri pada saat UU ini mulai berlaku, dapat menyesuaikan dengan kegiatan usahanya sebagai Bank
         berdasarkan ketentuan dalam UU ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun sejak mulai berlakunya UU
         ini.
         Artinya :
         Dalam waku satu tahun sejak mulai berlakunya UU No 7 Tahun 1992 ini LKBB boleh menjadi LKBB apakah
         memilih menjadi Bank Umum atau Bank umum Bank Devisa.
         Selanjutnya berdasarkan PP No 70 tahun 1992 Pasal 24 ayat 1 dan 2 persyratan modal yang harus dipenuhi oleh
         LKBB yang akan menyesuaikan diri menjadi bank umum Devisa modaldi setor minimal 50 milyar sedang kan Bank
         umum non devisa cukup 10 milyar.

         KERAHASIAAN BANK
         Berkembangnya lembaga perbankan karena adanya Prinsip Kerahasiaan yang dikenal dengan istilah Rahasia Bank
         (Sekresi).

       Pengertian Rahasia Bank dicantumkan dalam setiap Undang2 yang mengatur perbankan. dari pengertian yang
       diberikan tersebut secara redaksional terhadap Undang2 tersebut selalu sama.
 UU Pokok Perbankan No 14 tahun 1967
       Pasal 36
       Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain2 dari nasabah menurut kelaziman
       dunia perbankan perlu dirahasiakan.
 UU Pokok Perbankan No 7 tahun 1992
       Pasal 1 Angka XVI
       Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal2 lain dari nasabah bank yang
       menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.
 UU Pokok Perbankan No 10 tahun 1998
       Pasal 1 Angka XXVIII
       Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan
       simpanannya

         Pengertian Rahasia Bank mendapat penafsiran resmi oleh BI dengan surat edaran BI No 2/377/UPPB/PbB Tanggal
         11 september 1969.
     1. Keadaan keuangan nasabah yang tercatat meliputi segala simpanan yang tercantum dalam semua Pos pasiva dan
         segala Pos Aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam berbagai macam bentuk dari yang bersangkutan.
     2. Hal2 lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan ialah segala keterangan
         orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya yaitu :
  a.    pemberian pelayanan dan jasa dalam lalu lintas uang dalam maupun luar negeri.
b.      Jual beli surat berharga
c.      Pemberian kredit.

         TEORI RAHASIA BANK
     1. TEORI ABSOLUT (MUTLAK)
         Bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam
         keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa.
      Tidak ada jalan keluarnya, bersifat kaku. Dapat dibuka hanya dengan putusan pengadilan atau merupakan hukum
         eksekusi
      Teori absolut mulai agak mencair ketika pilipina meminta kepada pemerintah swiss untuk mencari kekayaan marcos
         tahun 1991
     2. TEORI RELATIF (NISBI)
         Bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya bila untuk suatu kepentingan mendesak misalnya demi
         kepentingan negara

         Saat ini dikebanyakan negara ketentuan rahasia bank disandarkan kepada suatu dasar ikatan keperdataan, artinya
         apabila nasabah sepakat untuk memberikan data2 tersimpan pada bank, barulah bank mau membukannya.
         Di Indonesia menganut teori Relatif (nisbi) untuk kerahasiaan bank,

        ada 4 ketentuan dan ada ketentuan lain yang memang membuat bank harus membuka rahasia bank.
     1. Untuk kepentingan perpajakan
        BI atas permintaan mentri keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank untuk memberikan
        data2 atau bukti2 keuangan nasabah atau menyimpan untuk melihatkan bukti2 keuangan nasabah kepada pejabat
        pajak.
     2. Untuk penyelesaiaan piutang bank yang diserahkan kepada PUPN

     3. Untuk kepentingan perkara pidana.
        Pimpinan BI memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai
        simpanan tersangka.
     4. Untuk kepentingan tukar menukar informasi antar bank, Pasal 44a UU no 10 Tahun 1998 “ dalam rangka tukar
        menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

        MEKANISME DAN PROSEDUR PERMINTAAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK
     1. Permohonan ditujukan kepada pimpinan BI
        UP ke urusan hukum bank Indonesia.
     2. Atas permintaan ini pimpinan BI membahasnya dan kemudian memberikan keputusan apakah memberikan atau
        menolaknya.
     3. apabila permintaan tersebut tidak memenuhi persyaratan dilakukan penolakan, apabila telah memenuhi persyaratan
        maka diizinkan pembukaan rahasia bank tersebut. Penolakan BI selambat2nya 14 hari setelah surat permintaan
        diterima.

        Pengecualian pembukaan rahasia bank
     1. Dapat dilakukan atas permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis.
     2. Nasbah penyimpan meninggal dunia, maka secara hukum ahli warisnya berhak untuk memperoleh keterangan
        mengenai simpanan dari pewarisnya.


         Pendirian Bank, Pengawasan, penggabungan & Liquidasi Bank


         Pendirian
         Uuntuk mendirikan suatu bank perlu mendapat izin dari instansi terkait, berkenaan dengan memperoleh
         izin dimaksud maka pemerintah telah menetapkan :
     1. PP No 70 tahun 1992 Tentang Bank Umum
     2. PP No 71 tahun 1992 Tentang BPR (Bank Perkreditan Rakyat)




        Pendirian Bank Umum


        Untuk dapat mendirikan suatu Bank umum haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
     1. Bentuk Hukum
        sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 UU No 7 Tahun 1992 adalah berbentuk
a.    Perusahaan Perseroan (Persero)
        BUMN/Pemerintah
b.    Perusahaan Daerah
c.    Koperasi
d.    Perseroan terbatas
        Perubahan ke UU No 10 Tahun 1998 pasal 21 ayat 1 badan / bentuk hukum dari Bank umum
        menjadi 3 yaitu :
     a. Perseroan terbatas (PT)
     b. Koperasi
     c. Perusahaan Daerah
     2. Pendirian
        Bank umum hanya dapat didirikan oleh :
     a. warga negara Indonesia
     b. Badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia
     c. Pihak2 yang tersebut butir a dan b diatas dengan Bank yang berkedudukan di luar negeri, bank umum
        tipe terakhir disebut sebagai Bank Campuran
     3. Permodalan
        Sesuai dengan UU No 7 Tahun 1992 PP No 70 tahun 1992 yaitu
     a. Untuk mendirikan Bank Umum adalah sebesar Rp. 500.000.000,-
        b. bank Campuran adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,-
        dengan adanya perubahan peraturan UU ke UU No 10 tahun 1998 Sk Direksi Bi 32/33/Kep/Dir dan
        SkDireksi BI 33/35/Lkep/Dir manjadi sebesar 3 triliun
     4. Pengurusan Izin
        Untuk Pendirian Bank Umum pengurusan izin dilakukan dengan 2 tahap yaitu :


     a. Pengurusan izin Prinsip/persetujuan
             sesuai UU No 7 tahun 1992 Permohonan izin ini diajukan kepada menteri keuangan kemudian terjadi
             perubahan UU menjadi UU No 10 Tahun 1998 permohonan diajukan kepada BI. Dengan melampirkan
             beberapa Dokumen :
     1.     Rancangan akta pendirian badan hukum termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya
             memuat nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha sebagai Bank, permodalan Dll
2.         Daftar calon pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris.
3.         Rancangan Sususnan Organisasi
4.         rencana kerja
5.         Bukti penyetoran sekurang-kurangnya sebesar 30 % dari modal disetor
Ex : Harus telah ada modal sebesar 1 triliun yang disetor ke BI dalam bentuk Bilyet deposito atas nama Direksi
             QQ.
     6.      Surat perjanjian antar pemegang saham yang memuat kesepakatan mengenai rencana peningkatan
             kepemilikan saham pihak Indonesia (Bagi Bank Campuran)
          b. Pengurusan Izin usaha
             Sesuai ketentuan Pasal 9 SK Direksi BI No 32/33/Kep/Dir tentang Bank Umum. Permohonan untuk
             mendapatkan izin Usaha wajib memenuhi persyaratan tertentu dengan melampirkan :
     1.     Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar badan hukum yang telah disyahkan Instansi yang
             berwenang.
     2.     Data kepemilikan
     3.     Daftar susunan dewan komisaris dan direksi
     4.     susunan organisasi serta sistim prosedur kerja termasuk susunan personalia
     5.     Bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk foto copy bilyet deposito.
     6.     Bukti kesiapan Operasional




             Pendirian BPR


          1. Pendirian BPR
             Bentuk hukum BPR yang diatur oleh UU No 7 Tahun 1992 adalah sama dengan yang diatur oleh UU No
             10 1998 yaitu pada pasal 21 ayat 2


                 1. Perusahaan daerah
                 2. koperasi
                 3. Perseroan terbatas
                 4. bank lain yang ditetapkan dengan PP

                 Sebelum menjalankan kegiatannya terlebih dahulu wajib mendapat izin usaha dari BI
          2. Pendirian BPR (Convensional)
       Semula BPR izin usahanya dari menteri keuangan, setelah ditetapkan UU No 10 tahun 1998 sesuai
       Pasal 16 ayat 1. setiap orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha BPRwajib
       memenuhi persyaratan :
a.   Susunan organisasi dan kepengurusan.
b.   Permodalan
c.   Kepemilikan
d.   Keahlian di bidang Perbankan
e.   Kelayakan rencana kerja
       Dalam memohon izin usaha untuk BPR, wajib memenuhi persyaratan sesuai Pasal 6 SK Direksi BI No
       32/35/Kep/Dir tentang BPR. Dengan melampirkan (persyaratan untuk mendapatkan izin Prinsip) :


           1. Rancangan akta pendirian Badan Hukum
           2. Data kepemilikan, Untuk PT berupa data pemegang saham , Untuk Koperasi Daftar anggota
              tetap.
           3. Daftar susunan dewan komisaris/direksi
           4. Rencana susunan organisasi
           5. Rencana kerja
           6. Bukti pelunasan modal disetor sekurang2nya 30 % dalam bentuk foto copy bilyet giro
           7. Surat pernyataan dari calon pemegang saham Untuk PT/perusahaan daerah atau dari calon
              anggota bagi bank yang berbentuk koperasi bahwa pelunasan modal disetor tidak berasal dari
              pinjaman/ fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank atau pihak lain/tidak berasal dari
              hasil kegiatan yang melanggar hukum




       Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip harus di berikan selambat2nya 60 hari.
       Setelah permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan ketentuan pasal 9 SK Direksi BI No
       32/35/Kep/Dir tentang BPR. Permohonan untuk mendapatkan izin usaha BPR wajib memenuhi
       persyaratan sebagai berikut :


           1. Akta Pendirian
           2. Data kepemilikan kalau perusahaan, untuk koperasi anggota tetap koperasi
           3. Daftar susunan komisaris dan direksi
           4. Sususnan organisasi dan sistim prosedur kerja termasuk susunan personalia
           5. bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk bilyet deposito sebesar 30 % yaitu 2 milyar untuk
              BPR Wilayah DKI raya dan Kab/Kota Jabotabek. Dan 1 Milyar untuk wilayah ibukota propinsi di
              luar Jabotabek dan 500 Juta untuk BPR di luar wilayah tersebut diatas
Pengawasan
Dilakukan BI sebagai Bank sentral yang memiliki fungsi yaitu :


    1. Bank of Bank
    2. Bank Sirkulasi
    3. Leader of the last result

Mekanisme BI melakukan pengawasan terhadap bank2 yang ada di Indonesia “ Bank2 diwajibkan
memberi laporan baik laporan rutin/periodic kepada BI”.
Dalam melakukan penilaian/pengujian untuk menentukan kreteria kesehatan Bank dengan cara yang
disebut ASPEK CAMEL yaitu :


    1. Aspek Capital (aspek kecukupan modal)

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh Bank yang didasarkan kepada
kewajiban penyediaan modal minimum Bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR CAPITAL
ADEQUALY RATIO yang ditetapkan oleh BI


    2. Aspek Kualitas aset

Dalam aspek ini BI menilai jenis dan aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan
peraturan BI dengan memperbandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan, dengan aktiva
produktif


    3. Aspek Menejemen

Yang dinilai dalam aspek ini adalah menejemen yang dilihat dari aspek manusianya dalam mengelola
Bank. Manusianya tersebut dilihat dari segi pendiodikannya serta pengalaman para karyawan dalam
menanggulangi berbagai kasus yang terjadi.


    4. Aspek earning (rentabilitas)

Merupakan aspejk yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan.
Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat diatas standar yang
telah di tentukan.


    5. Aspek Liquiditas/ aspek lain
Yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip
kehati-hatian. Dalam aspek ini suatu bank dikatakan liquit ketika suatu bank itu mampu membayar
kewajiban2nya terutama kewajiban jangka pendek seperti membayar tabungan masyarakat, deposito
masyarakat dan giro dan mampu memenuhi permohonan kredit yang layak dibiayai.
Dari hasil camel diadakanlah score yaitu sebagai berikut




Ketika BI telah menilai kesehatan Bank tersebut pada suatu ketika BI melihat suatu Bank mangalami
tingkat kesulitan maka BI menyarankan berbagai langkah untuk dapat menyehatkan kembali kondisi
Bank tersebut


    1. BI menyarankan untuk melakukan perubahan menejemen

Ex : Penggantian Direksi/ komisaris


    2. BI memerintahkan kepada pemegang saham untuk menambah modal (kalau bank tersebut
        kekurangan modal)
    3. BI menyarankan penggabungan merger

Ex : Bank A+B jadi Bank A/B


    4. BI menyarankan konsolidasi dan akusisi

Ex : Bank A+B+C jadi Bank D
Kalau seandainya Bank tidak juga sehat maka BI malakukan pembubaran (liquidasi/Pemberesan)
BI akan mencabut izin usaha bank dalam waktu 60 hari setelah izin itu di cabut maka direksi bersama
komisaris Bank diperintahkan oleh BI untuk :


    1. Mengadakan RUPS (rapat umum pemegang saham) guna pembubaran badan hukum.
    2. Membentuk tim Liquidasi
Ketika direksi dan komisaris tidak melakukan RUPS atau melakukan RUPS tapi tidak ada kesepakatan
untuk membubarkan maka BI minta kepada pengadilan negara untuk mengeluarkan penetapan yang
isinya :


              1. Menyatakan badan hukum bank yang bersangkutan bubar.
              2. Menetapkan Tim Liquidasi
              3. Perintah pelaksanaan liquidasi sesuai dengan hukum
              4. Perintah agar tim liquidasi mempertanggung jawabkan pelaksanaan liquidasi pada BI




Kesalahan Bank


Dalam kegiatan perbankan yang dilakukan sehari2 baik oleh bank umum maupun oleh BPR tidak
terlepas dari kesalahan
Contoh kesalahan :


    1. Terkadang Produk A dalam praktek yang dijalankan produk B

Ex : Produk take over (pengalihan) dipraktekkan menjadi mudharabah (bagi hasil keuntungan)


    2. Perjanjian kredit dilakukan oleh Bank terhadap anak 20 tahun, kemudian terjadi kemacetan,
           maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (bukan batal demi hukum). Perjanjian ini dapat
           dibatalkan jika yang bersangkutan meminta pembatalan.




Suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya :
Apabila berdasarkan penilaian BI kondisi usaha bank semakin memburuk ditandai dengan menurunnya permodalan,
kualitas aset, liquiditas dan rentabilitas serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati2an


Kreteria membahayakan sistim perbankan yaitu :
Apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan maka suatu bank tidak mampu
memenuhi kewajiban2nya kepada bank lain. Sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan dampak
berantai kepada bank2 lainnya.
     NOTE


   Either (bank sebagai perantara)
     Orang punya atau kelebihan uang dengan orang butuh uang
   Simpanan
     Dengan bank membeli dana (bank harus bayar bunga dan bagi hasil)
   Kredit
     Dengan bank jual dana bank memperoleh keuntungan atau bunga dari pinjaman.
   Keuntungan dari bank di dapat dari selisih dari nilai beli dan nilaijual
     Ex :     Menabung         :       10 – 12 %
              Pinjam           :       20 – 24 %
   Spread based adalah keuntungan menghimpun dana dan menyalurkan dana
   Fee Based adalah keuntungan dari pelaksanaan jasa2 bank lainnya.
   Menyimpan dalam bentuk Giro lebih besar nominalnya disbanding menyimpan dalam bentuk tabungan
     biasa.
   Adanya panitia untuk melakukan panggilan dengan surat paksa, apabila penanggung hutang atau debitur
     tidak memenuhi kewajiban.
   Secara sepihak PUPN menentukan jumlah piutang debitur sesuai laporan dari pihak bank jika debitur
     waktu di panggil tidak mau dating, disinilah sering terjadi perkara.
     Ex : debitur menolak jumlah yang telah ditentukan secara sepihak oleh bank tersebut.
   Bank adalah salah satu bisnis kepercayaan
   Nasabah percaya kepada bank dengan bentuk menyimpan dananya ke bank
       Bank wajib memelihara kerahasiaan simpanan nasabah bank, itulah dinamakan jalinan kepercayaan
          antara nasabah dan bank.
       Kerahasiaan bank tidak lebih dari sejumlah informasi dan data2 milik nasabah.
       Dalam kenyataan dalam hal tertentu bank boleh membuka rahasia nasabah mengenai keadaan keuangan
          nasabah.
       Seperti halnya di Indonesia mengenai kerahasiaan bank disetiap peraturan Per UU an selalu mengalami
          perbaikan yang menuju kesempurnaan dari Rahasia bank.
       Sejak dikeluarkannya UU No 10 Tahun 1998 mulai adanya kefokusan mengenai pengertian kerahasiaan
          bank dibandingkan dengan peraturan per UU an mengenai perbankan yang terdahulu.
       Parlemen dan komisi perbankan negara swiss sepakat untuk menghapuskan formulir B ketika seseorang
          menyimpan uang Di bank swiss tidak perlu memakai identitas yang lengkap, asal punya PIN itu sudah
          cukup.
       Jika bank negara melalui PUPN kemudian ke KP2LN
       Jika bank swasta melalui pengadilan ke PUPN dan ke KP2LN
       Kreditur Free Ferent ( Didahulukan dari Kreditur Yang Lain )
          Adalah Kredit dengan jaminan maka hak ini sepenuhnya milik bank tempat menjaminkan
   Kreditur Concurent ( Mempunyai Kedudukan Yang Sama )
          Adalah Kredit tanpa jaminan dimana jika terjadi wan prestasi terhadap beberapa kredit maka aset yang
          ada akan di bagi secara prorata kepada para kreditur
       Bedfa Liquidasi dengan pailit
          Perbedaannya terletak pada cara pembubarannya
          Liquidasi
          Pembubarannya sampai ke badan hukumnya
          Pailit
                   Badan hukumnya tidak dibubarkan tapi penyitaan aset sampai keseluruhannya
       Pailit
          Pailit bank hanya bisa dinyatakan oleh BI
          Pailit menimbulkan 3 hal :


                      1. Kreditur Konkuren
                      2. Kreditur Freferent
                      3. Kreditur separatis

          Yaitu kreditur yang tidak terpengaruh pada diliquidasinya suatu bank.




          QUIS
         1. Apakah dalam suatu perjanjian standar masis ada asas kebebasan ?

     Jawab :
     Masih ada , asalkan perjanjian tersebut masih di tegaskan asas-asas umum perjanjian seperti
a. syarat-syarat yang wajar dengan menjunjung keadilan.
b.   adanya keseimbangan para pihak dengan menghilangkan suatu penekanan pada pihak lain karena
     kekuatan yang dimiliki oleh salah satu pihak .
     Jadi Unsur Yang Harus Di Muat Dalam Perjanjian Standar
 Syarat-syarat yang wajar
 Keseimbangan
 Tidak ada pemaksaan
 Keadilan
     Jika tidak memiliki unsur tersebut maka perjanjian ini dapat di anulir (biasanya Oleh Hakim )

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:164
posted:7/23/2012
language:Malay
pages:24