Docstoc

hukum pajak

Document Sample
hukum pajak Powered By Docstoc
					    Hukum Pajak
    HUKUM PAJAK




    UU No 6 Tahun 1983         :       Tentang perpajakan PPh
    UU No 7 Tahun 1983         :       idem
    UU No 8 Tahun 1983         :       PPN BM
    UU No 12 Tahun 1985        :       PPB
    UU No 13 Tahun 1985        :       Bea materai


    1983 UU No 6 Tahun 1983 ( Tax Reform)
    dalam Tax reform I Tahun 1983 dalam rangka APBN yaitu pajak alternatif bangsa Indonesia untuk melangsungkan
    pembangunan nasional, tidak mungkin tergantung pada migas saja.

    Sebab2 dilakukan Tax Reform

1. konsepsi pajak yang bertolak belakang yang dirasakan pada zaman penjajahan . UU pajak yang dibuat mempunyai
   landasan pemikiran, jiwa, sasaran dan tujuan tidak sesuai lagi dengan harkat, hakekat, dan jiwa kehidupan bangsa
   Indonesia.
2. Pemungutan pajak zaman kolonial semata2 diperlukan untuk kepentingan pemerintahnya. Didalam kemerdekaan
   pemungutan pajak merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
   diri.
3. Sistim perpajakan kolonial sangat rumit dan sukar dipahami oleh pemungut pajak maupun oleh pembayar pajak
4. Sebab lainnya adalah penerimaan dari sumber migas lebih dominan bila dibandingkan dari pajak dengan Tax
   Reform diupayakan sistim perpajakan.

   DEFENISI PAJAK MENURUT BEBERAPA AHLI/SARJANA
1. Prof adriani
   Pajak ialah iuran yang dapat dipaksakan yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan2 dan tidak
   dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunda dan yang gunanya adalah untuk membiayai keperluan
   umumyang berhubungan dengan tugas pemerintah
2. Prof Smeets
   Prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma Hukum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya prestasi yang
   dapat ditujukan dalam hal individual maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.
       Kedua devenisi diatas menunjukan fungsi :
1. BUDGETER
   Mengisi kas negara
2. Reguler
   Fungsi yang mengatur dalam aspek kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, budaya, politis dll.
3. Suparman ali jaya
   Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma2 hukum guna
   menutup biaya produksi barang2 dan jasa politik dalam mencapai kesejahteraan umum.




4. Rahmat soemitro
   Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan UU dapat dipaksakan yang langsung dapat ditunjuk dan
   digunakan untuk membiayai pembangunan.
    UNSUR2 PAJAK
a. Pajak adalah iuran/kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara
b. Penyerahan iuran itu bersifat wajib bila kewajiban tidak dilaksanakan dapat dipaksakan artinya hutang itu dapat
    ditagih dan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
c. Berdasarkan UU, bila tidak didasarkan UU dianggap sebagai perampasan hak.
d. Tidak ada jasa timbal (tegen prestasi) yang dapat di tunjuk artinya antara pembayaran dengan prestasi dari negara
    tidak ada hubungan langsung.
e. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
    Secara ringkas unsur2 pajak adalah :
 Peralihan hak
 Berdasarkan UU
 Jasa yang diberikan pemerintah
 Dapat ditunjuk langsung
 Untuk pembangunan.

     Retrebusi
     Pengertian Retrebusi adalah sumbangan
     Yaitu sumbangan dari kelompok orang2 tertentu yang melakukan pembayaran, kalau tidak membayar dia tidak
     memperoleh kebebasan untuk menggunakan fasilitas yang dipunyai.
     Contoh Pajak kendaraan bermotor, kalau tidak membayar retrebusinya maka tidak akan mempunyai kebebasan
     memakai kendaraan bermotornya.

     Definisi Hukum Pajak
     Adalah suatu kumpulan peraturan2 yang mengatur hubungan antar pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat
     sebagai pembayar pajak. Hukum pajak Sering disebut sebagai Hukum Fiskal.

     Beda Pajak Dengan Retrebusi :
     Pajak
1.   Sifatnya berlaku umum artinya berlaku bagi setiap orang yang memenuhi syarat untuk dapat dikenakan pajak
2.   Pada pajak unsure paksanya bersifat pidana dan administrative
3.   Tegen prestasinya bersifat tidak langsung artinya meskipun kita bayar pajak belum tentu kita bisa menikmati jasa
     dari negara
     Retrebusi
1.   Sifat nya tidak berlaku umum artinya hanya berlaku bagi orang2 tertentu yang langsung ditunjuk.
2.   Pada Retrebusi unsure paksanya bersifat ekonomis artinya kalau tidak membayar retrebusi maka orang yang
     bersangkutan tidak dapat menikmati jasa dari negara.
3.   Tegen prestasinya bersifat langsung artinya siapa yang membayar maka ia berhak menikmati jasa negara.


     Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia
     Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang menegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk
     bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang2.

     Ratio pemungutan pajak harus berdasarkan UU
     Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sector swasta ke sector pemerintahan tanpa ada jasa timbal yang langsung
     ditunjuk , jadi pajak disini adalah merupakan kekayaan rakyat yang diserahkan kepada negara

   4 Syarat dari penyusunan dalam pembuatan UU pajak / asas2 pemungutan pajak
1. EQUALITY
   Mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berbeda dalam keadaan yang sama harus dikenakan
   pajak yang sama pula, oleh karena itu perlu diberikan tolak ukur.
   Contoh :
   PPh bukan orang yang mempunyai penghasilan yang sama dikenakan pajak yang sama, melainkan adalah wp yang
   mempunyai penghasilan kena pajak yang sama dikenakan pajak yang sama setelah penghasilan yang diperoleh
      dikurangi dengan PTKP yang jumlahnya tidak sama bagi setiap wp. Ini tergantung pada tanggungan dan susunan
      keluarga bahkan susunan keluarga yang menentukan tetapi juga pengeluaran2 yang mutlak, untuk kebutuhan primer
      wp.
      Secara ringkas
      Tidak semua wajib pajak dikenakan pajak yang sama karena tiap wajib pajak mempunyai PTKP yang berbeda.
2.    Certainty
      Tujuan disetiap UU adalah kepastian hukum. Untuk itu harus memenuhi 4 unsur dalam certainty yaitu :
a.    Kepastian Hukum
      Bersifat tegas dan jelas
      Adanya substansi pasal perpasal dengan tujuan ketika wp membayar pajak harus sesuai dengan UU yang berlaku.
b.   Bahasa
      Bersifat baku, mudah dimengerti, sehingga tidak ditafsirkan lain
c.    Ditafsirkan lain
      Tidak ditafsirkan lain oleh wp yang dapat memungkinkan wp dapat berdalih untuk tidak membayar pajak
d.   Pembuat UU
      Bersifat teknis dimana pembuat UU harus mengerti secara tehnis agar antara Fiskus dan WP tidak terjadi benturan.
3.    Convermunt of Payment (KETEPATAN WAKTU)
      Ketepatan waktu pemungutan pajak yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Hal ini memudahkan wp
      melakukan pembayaran, karena tidak semua wp mempunyai saat yang tepat untuk membayar pajak.
    Pegawai, buruh lebih mudah ditagih di saat mereka menerima gaji
    Petani akan lebih mudah dipungut ketika panen dsbnya.
      Jika tidak ada ketepan pembayaran pajak maka akan ada perselisihan antara fiskus dengan wp.

4. Economic of collection
   Didalam membuat UU pajak baru, para conseptor wajib mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relatif
   kecil dibandingkan dengan pajak yang masuk

   No 1 dan 2 bersifat universal (umum)
 Mempunyai kesamaan, setiap wp mempunyai kedudukan yang sama.
 Mempunyai kepastian
   No 3 dan 4 bersifat khusus dalam pajak

     Landasan Filosofis pemungutan Pajak
     Landasan pemungutan pajak didasarkan atas Pendekatan Benefit Approach (Pendekatan Manfaat) Yaitu yang
     membenarkan negara melakukan pemungutan pajak sebagai pungutan yang dapat di paksakan dalam arti
     mempunyai wewenang dengan kekuatan memaksa. Pendekatan ini berdasarkan suatu falsafah :” oleh karena negara
     menciptakan manfaat yang dapat dinikmati oleh seluruh warga negara yang berdiam dalam negara, maka
     berwewenang memunggut pajak dari rakyat dengan cara yang dapat dipaksakan.
     Bentuk2 Manfaat yang dapat dinikmati :
1.   Kesejahteraan.
2.   Pelayanan umum.
3.   perlindungan hukum.
4.   kebebasan menggunakan fasilitas umum seperti : pelabuhan, jalan, jembatan dll.

   PEMBENARAN PAJAK atau landasan filosofis dari pemungutan pajak
   Teori 2 pembenaran pajak
   Mengapa pemungutan pajak dalam masyarakat dibenarkan ? apa dasar filsafatnya. Untuk menjawab ini
   dikemukakan beberapa teori :
a. TEORI ASURANSI
   Dalam teori ini menyatakan bahwa pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap
   orang karena orang itu mendapat perlindungan atas hak2 nya dari pemerintah. Teori tidak sesuai dengan kenyataan
   dan sifat2 dari pajak.
b. Teori daya pikul
   Setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing2 atau kekuatan membayar dari wajib pajak.
   Menurut Prof W J de Lagen
    Daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh
    penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran2 yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta
    keluarganya.
    Menurut AJ COHAN STUAR
    Daya pikul adalah sama dengan kekuatan memikul beban yang melewati jembatan tanpa jembatan itu roboh.

c. Teori kepentingan
   Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi


d. Teori kewajiban pajak mutlak (pengorbanan)
   Teori ini berpendirian bahwa tanpa negara maka individu tidak mungkin bisa hidup bebas berusaha dalam negara.
   Karena itu negara punya hak mutlak memungut pajak Pembayaran oleh individu sebagai tanda pengorbanan kepada
   negara.
   Ex : seorang penguisaha harus berkorban membayar pajak walaupun harus gulung tikar
e. Teori gaya beli
   Teori ini mengajarkan bahwa fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat disamakan
   dengan POMPA, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan
   kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat umum.



    FUNGSI PEMUNGUTAN PAJAK

        1. Fungsi Budgetair

    Mengisi kas negara yaitu Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan ditunjang keuangan yang cukup
    tersedia pada kas negara.


        2. Fungsi reguler

    Pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam bidang ekonomi,
    moneter, sosial, kultuiral maupun dalam bidang politik.


    Macam2 Pajak & Pengelompokan Pajak
    Dalam mempelajari hukum pajak terdapat pembagian jenis2 pajak yang dibagi dalam berbagai
    kelompok :
1. Berdasarkan Pemungutan
a. Pajak Negara
    Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berdasrakan uu dimasukan ke kas negara untuk
    pembiyaan & penyelengaraan negara
    Contoh :         PPH & PBB
b. Pajak Daerah
    Merupakan pajak dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah masuk ke kas daerah
    digunakan untuk kepentingan daerah
     Contoh :        Reklame, pajak kendaraan bermotor, retrebusir


     Antara pajak negara & daerah tidak terdapat perbedaan yang prinsipil mengenai asas hukumnya, yang
     berbeda adalah pemungutan & pengunaanya. Sumber pemungutan pajak negara tidak terbatas pajak
     daerah terbatas artinya      :
-    Yang menjadi objek pemungutan pajak negara tidak dibenarkan menjadi objek pajak daerah demikian
     sebaliknya
-    Peraturan daerah tidak boleh memungut pajak atas keuntungan badan / perusahan2 karena merupakan
     pemungutan pajak negara demikian sebaliknya
-    Pemerintah pusat tidak boleh memungut pajak yang telah jadi objek pajak daerah


2. Berdasarkan Golongan Yaitu             :
a. Pajak Langsung
     Ini Dapat Ditinjau dari segi administrative & ekonomis
-    Pajak langsung dari segi administratif
     adalah pajak yang langsung dikenakan secara periodic, berulang2 pada waktu tertentu dipungut secara
     periodic memakai surat ketetapan pajak ( SKP ) no daftar wajib pajak dalam SKP dimuat nama alamat
     WP, No ketetapan pajak besarnya pajak waktu pembayaran pajak
-    Pajak langsung dari segi ekonomis
     Pajak tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain harus dipikul langsung oleh WP sendiri
b. Pajak Tidak Langsung
-    Pajak tidak langsung secara administratif
     Pajak dipungut tidak didaftarkan berdasarkan no pajak & tidak pula dikenakan secara periodic / berkala
-    Pajak tidak langsung secara ekonomis
     Pajak ini dalam pemungutanya dapat dilimpahkan oleh WP kepada pihak lain atau pihak ketiga
     Karena dalam pajak ini yang menjadi tujuanya adalah pihak ke III, sedangkan pihak ke II ( WP ) yaitu
     produsen berfungsi sebagai pemungut pajak untuk kepentingan pihak pertama ( fiskus ), produsen dapat
     melimpahkan pajak kepada konsumen akhirnya konsumen yang menangung pajak


3. Berdasarkan Sifat
a. Subjektif
     Pajak yang dilihat dari subjek hukumnya
     Subjek hukum orang pribadi / badan hukum didalam pajak ini pertama2 dilihat adalah keadaan wajib
     pajak :
   Keadaan kawin / tidak kawin
   Banyak anak / tangungan
   Hutang pribadi
       Pengeluaran rumah tangga
       Sifat pekerjaan
       Pekerjaan lainya diluar pekerjaan tetap[
    b. Objektif
         Berkaitan erat dengan objeknya sehinga besarnya pajak tergantung kepada objek tanpa dipengaruhi
         keadaan subjek
         Seperti : Kendaraan bermotor, pajak cukai, rokok, PPH


         PPH
         UU no 7 tahun 1983 diubah UU No 17 Tahun 2000
         Subjek PPH
      Subjek PPH Menurut UU No.7 tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2000 dalam pasal 2 ayat 1
      adalah :
1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan mengantikan yang berhak
3. Badan
         Adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
         maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi :
         PT, CV, BUMN BUMND dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun,
         yayasan dll.
4. Bentuk usaha tetap




         Objek Pajak PPH

1. Penghasilan dari pekerjaan
   Ex : gaji, honorarium, penghasilan danpraktek dokter, notaries, akuntan, pengacara dsbnya.
2. Penghasilan dari kegiatan usaha
   Ex : Keuntungan / laba PT, CV dll
3. Penghasilan dari modal
   Ex : royalty, deviden, bunga, sewa menyewa dll
4. Penghasilan lain2
   Ex : hadiah, undian pembebasan utang dll
5. Keuntungan dari penjualan harta.


         Ada 2 jenis Pemungutan PPh
    1. Pembukuan
    Adalah didasari pasal 21 UU No 17 Tahun 2000, Pajak dikenakan pada person yang mendapat
    penghasilan rutin pada setiap bulan


    Penghitungan dan Prinsip2 dalam PPh / RUMUS2 PPh

1. Dalam PPh seseorang yang bekerja pada suatu instansi/perusahaan mempunyai jabatan/tidak mempunyai jabatan
   tetap dikenai biaya jabatan yang telah ditetapkan sebanyak 5 % dari penghasilan bruto.
2. Mengenai asuransi jika WP yang membayar maka penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, baru dikurangi biaya
   asuransi
3. kalau asuransi dibayarkan oleh perusahaan pemberi kerja maka ditambah penghasilan bruto baru dikurangi biaya
   jabatan
4. PTKP untuk anak batas maksimum 3 orang anak
5. untuk biaya jabatan ada ketentuan maksimum yaitu Rp. 1.296.000,- per tahun atau Rp. 108.000,- perbulan. Mengapa
   dibatasi ? karena peraturan per-UU-annya seperti itu.
   Ex : Bruto Rp. 19.360.000,- X 5% biaya jabatan = Rp. 918.000,-
   Kalau nilainya kurang dari Rp.1.296.000,- wajib dibayar, kalau melebihi dari Rp. 1.296.000,- maka yang wajib
   dibayar adalah Rp.1.296.000,-.
6. Kunci Tarif PPh
   5%                 :       Penghasilan             0       -       25 Juta
   10%          :      Penghasilan             25       -       50 Juta
   15%          :      Penghasilan             50       -       100 Juta
   25 %         :      Penghasilan             100      -       200 Juta
   35%          :      Penghasilan             200 Juta ke atas
   Contoh        :
    PPH 65 juta kalau masuk tariff yaitu 15% bila dijumlahkan akan PPH Rp 9.750.000. sedangkan prinsip
    pajak tidak memberatkan WP untuk memperingan bisa dibuat perhitungan sbb yang disesuaikan dengan
    rumus tarif
    5% X 25 juta             =       Rp        1.250.000
    10% X 25 juta            =       Rp        2.500.000
    15% X 15 juta            =       Rp        2.250.000
            65 juta          =       Rp        6.000.000


    Kalau 210.000 juta
        5% X 25       juta       =        Rp      1.250.000
        10% X 25      juta       =        Rp       2.500.000
        15% X 50      juta       =        Rp       7.500.000
        25% X 100 juta           =        Rp      25.000.000
        35% X 10      juta       =        Rp       3.500.000
                  210 juta       =        Rp     39.750.000
7. THT (tunjangan hari tua) pembayarannya didasarkan kepada :
-   Rupiah
-   Persentase
   THT diambil dari penghasilan bruto dari penghasilan
   Ex :       Pengahasilan                         Rp. 12.000.000
             THT 1 % X Rp. 12.000.000                Rp.     12.000
             Asuran si Dll………
          8. Kalau dalam soal ada tertulis Dana pensiun (disahkan oleh mentri keuangan RI), hal tersebut tidak perlu
              dihitung, tapi diabaikan saja.
          9. Penghasilan tambahan letaknya
          a. kalau tidak ada asuransi dll dari PT maka diletakkan langsung dibawah penghasilan
          b. Kalau ada asuransi, letaknya dibawah jumlah Netto di atas PTKP
          10. Bonus
              Letaknya dibawah penghasilan
              Ex :       Penghasilan                                   Rp. 50.000.000
                                               Bonus                                     Rp. 10.000.000
                                                                             Rp. 60.000.000




              CONTOH SOAL
          a. Perusahaan yang membayar asuransi
             A bergaji Rp. 1.500.000,-/Bulan          X       12                      Rp.   18.000.000
           Asuransi kesehatan Rp. 10.000,-       X     12
           Asuransi Kematian Rp. 10.000,-        X     12
                                 Asuransi Kecelakaan Rp.10.000,-        X     12                        Rp.       360.000
                                                                                Rp.     18.360.000
360.000                              Rp       918.000 -
                                                                                                                   Rp    17.44
              2.000
             PTKP       : A sebagai
              WP                    Rp    2.880.000                                                  Istri
              A                         Rp      1.440.000                                                    2 Anak X
              1.440.000 =             Rp     2.880.000     Rp      7.200.000 -
                                                       Penghasilan Kena Pajak Rp            10.242.000


              Dalam tariff 5% untuk penghasilan 0 – 25 juta
              Berarti 5% X Rp. 10.242.000          =       Rp. 512.100
              Berarti PPh A Rp 512.100/ Tahun dan Rp. 42.675,-/bulan
b. WP membayar asuransi
   A. bergaji Rp 1.500.000 / bulan X 12 bulan                                         Rp      18.000.000
   Biaya jabatan 5% X 18.000.000          :              Rp     900.000
   -   As kem X Rp. 10.000 / bulan X 12
   -   As kec X Rp. 10.000 / bulan X 12
   -   As kas X Rp. 10.000 / bulan X 12                   Rp    360.000
                                                        Rp 1.260.000              Rp         1.260.000     _
                                                                                 Rp        16.740.000
   PTKP       :        A sebagai Wp                Rp    2.880.000
                      Istri A                     Rp     1.440.000
                      2 anak A                    Rp     2.880.000 +
                                                  Rp    7.200.000                 Rp         7.200.000 -
                                                                                 Rp         9.540.000
   Dalam tariff penghasilan 0 - 25 juta PPh 5%
   Jadi Rp 9.540.000 X 5%                 =        Rp    77.000 / th
                                      =           Rp    39.750 / bln




c. A. bergaji Rp 1500.000 / bln X 12 bln                                              Rp     18.000.000
   PT membayar asuransi
       Askes Rp. 10.000 / bln X 12            =    Rp     120.000
       Askem Rp. 10.000 / bln X 12            =    Rp     120.000
                                                        Askec                 Rp.               10.000         /
   bln X 12       =   Rp        120.000       +          Rp.           360.000
                                                                                 Rp        18.360.000
   Biaya jabatan 5% X 18.360.000                   =      Rp        918.000
   WP membayar asuransi
   Askes   Rp. 10.000 / bln X 12 = Rp 120.000
Askum Rp. 10.000 / bln X 12 = Rp 120.000
As Kec Rp. 10.000 / bln X 12 = Rp 120.000            Rp       360.000
                                                Rp        1.278.000
                                                                        Rp     1.278.000     _
                                                                        Rp    17.082.000
   PTKP    :      A sbg WP       Rp      2.880.000
                 Istri A        Rp      1.440.000                        Rp      4.320.000       -
                                                                        Rp    12.762.000
   Tarif PPh 5% untuk penghasilan 0 – 25 juta
   Jadi 5% X 12.762.000 =         Rp     638.100 / th
                                Rp     53.175 / bln
Soal        :
    Tuan A bekerja pada PT X setiap bulan menerima Rp 3.500.000
    Tuan A sudah kawin punya 5 orang anak, PT masuk program jam sostek asuransi kecelakaan, asuransi
    kematian dibayar oleh perusahaan masing-masing Rp 20.000,Rp 25.000 WP membayar asuransi
    kecelakaan 35.000 / bulan, sementara pemberi kerja membayar asuransi kesehatan 35.000 / bulan WP
    juga melakukan pembayaran asuransi kesehatan 17.500 hitung PPH dibayar A                ?
Jawab            :
   Gaji Rp 3.500.000        X     12                                         Rp        42.000.000
   Asuransi dari Perusahaan
    As kec           Rp 20.000 / bln X 12 =     Rp 240.000
    As kem           Rp 25.000 / bln X 12 =     Rp 300.000
    As kes           Rp 35.000 / bln X 12 = Rp      420.000                      Rp         960.000 +
                                                                                 Rp      42.960.000
   Biaya jabatan 5% X Rp 42.960.000            = Rp. 2.148.000
    Batas max biaya jabatan Rp 1.296.000 / tahun                                 Rp       1.296.000 _
                                                                            Rp        41.664.000
   WP membayar asuransi
    As kec       Rp 35.000 / bln X 12 =       Rp 420.000
    As kes       Rp 17.500 / bln X 12 =       Rp    210.000                      Rp             630.000 _
                                                                            Rp        41..034.000
   PTKP
    Tuan A Rp 2.880.000
    Istri       Rp 1.440.000
    3 anak      Rp 4.320.000     ( 3 X 1440.000 )                                Rp         8.640.000 _
    max untuk PTKP anak adalah 3 orang                                           Rp      32.394.000
   Tarif
    5% X 25.000.000         =       Rp 1.250.000
    10% X 7.394.000         =       Rp    739.400 +
   Tarif yang dibayar adalah       Rp 1.989.400      :   12 bln   =   Rp 165.783,3 / bln
2. Norma Perhitungan
   Dihitung berdasarkan Tarif
   PPH yang berdasarkan norma perhitungan adalah :
1. Dokter
2. Akuntan
3. Arsitek
4. Notaris
5. Pengacara
6. Dll, yang menyangkut profesi
   Norma perhitungan hanya mempunyai tariff dan PTKP

      Contoh Soal :
      Tuan A berdomisili di jkt dan seorang arsitek gaji Rp. 400.000.000/Tahun. Disamping itu mempunyai industri gula
      dengan peredaran dana Rp. 1.500.000/bln, tariff profesi sebesar 20% dan tariff usaha sebesar 15 %. Tuan a sudah
      kawin dan punya anak 5 orang, hitung PPh A
      Jawab
   Penghasilan pertahun Rp. 400.000.000
      Tarif Profesi 20 % X Rp. 400.000.000                                   Rp.    80.000.000
   Industri Gula Perbulan Rp. 1500.000 X 12 = Rp. 18.000.000
                               Tarif 15 % X Rp. 18.000.000                                            Rp.    2.700.000
                                                                         Rp.     82.700.000
   PTKP
      A sebagai Wp Rp. 2.880.000
      Istri A                Rp. 1.440.000
                          3 Anak A                 Rp. 4.320.000
                                                     Rp. 8.640.000                                  Rp.     8.640.000
                                                                         Rp.     74.060.000
      Tarif
      5 % X Rp. 25.000.000 = Rp. 1.250.000
                          10 % X Rp. 49.060.000 = Rp. 4.906.000
                                Rp. 6.156.000 / Tahun : 12 = Rp. 513.000/Bln
   Jadi PPh Tuan A Rp.513.000 per bulan
      PBB
      Subjek PBB
      Subjek pajak dari PBB adalah Orang atau Badan , yang :
   1. Memiliki, menguasai
   2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau
   3. Memperoleh manfaat atas bangunan
      Objek Pajak
      Bumi
      Adalahpermukaan bumi atau tubuh bumi yang ada dibawahnya, termasuk perairan
      Bangunan
      Adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau peraiaran yang
      diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berusdaha
      Penilaian dan penetapan/penghitungan pajak PBB / Rumus2 PBB
1. NJOP = Nilai jual objek Pajak
      NJOP bumi dan bangunan tidak didasarkan pada harga jual yang terjadi (harga pasaran), tapi menurut Keppres No
      55/ Tahun 1993 yaitu ketentuan harga tanah dan bangunan ditentukan oleh harga klasifikasi yang telah
      ditentukan berdasarkan UU
      Bumi ada 50 Klasifikasi
      Penilaian objek tanah dengan menentukan nilai harga berdasarkan klasifikasi harga tanah dengan mengambil harga
      jual (harga klafisikasi rata2) berdasarkan penentuan klsifikasi tanah ditentukan klas tanah pada pemberitahuan objek
      pajak SPOP
      Contoh :
      Klas 8 = Rp. 230.000 – Rp. 260.000 ( ini yang di sebut klasifikasi )
                                    Rp. 230.000 + Rp. 260.000       =     Rp. 245.000
             2
      Jadi NJOP nya Rp. 245.000

   Bangunan ada 20 klasifikasi
      Untuk bangunan dilakukan dengan cara menilai konstruksi bangunan seperti konstruksi landasan, dinding, dan
       kualitas material bangunan serta luasnya termasuk pagar mewah, taman, dan kolam. Masing2 konstruksi mempinyai
       cara penilaian tersendiri yang ada dalam klasifikasi suatu bangunan sebagai penetapan PBB

2. Besarnya Tarif adalah     5     = 0.5 %
   1.000
3. dasar pengenaan pajak adalah “nilai jual objek Pajak” (NJOP)
4. dasar perhitungan pajak (NJKP) adalah 20 % dari NJOP
5. Batas NJOPTKP Rp. 8.000.000
        Contoh
        Bumi                                                                 Rp. 400.000.000
        Bangunan                                                             Rp. 200.000.000
        Pagar mewah        Panjang 60 M2
                          Tinggi 1 M
                          Harga Per M Rp. 1.000.000
                                                   60 m2 x 1 m x Rp.1.000.000                            Rp.   60.000.000
                                                                            Rp. 660.000.000
        NJOPTKP                                                               Rp.  8.000.000
                 Rp. 652.000.000
            0.5 % x 20 % x Rp. 652.000.000 = Rp. 652.000

       Contoh Soal
    1. A memiliki Tanah 1000 m, dengan nilai jual Rp. 300.000 , diatas tanah berdiri bangunan 400 M2 nilai jual Rp.
       350.000/meter. Jika ternyata dalam klasifikasi nilai jual bumi dan bangunan, NJOP bumi adalah klas 24 antara Rp.
       262.000 - Rp. 308.000, untuk bangunan masuk klas 8 sebesar Rp. 365.000/ meter. Hitung PBB A
    Jawab
                                      NJOP Bumi Klas 24 = Rp. 262.000 + Rp. 308000 = Rp 285.000
                                      2
    NJOP bangunan Rp. 365.000
         NJOP Bumi Rp. 285.000 X 1.000 M2                                         Rp. 285.000.000
                           NJOP Bangunan Rp. 365.000 X 400 M2                                 Rp. 146.000.000
       Rp. 431.000.000
                           NJOP TKP                                                                Rp.    8.000.000
       Rp. 423.000.000
         PBB = 0.5 % X 20 % X Rp. 423.000.000
           PBB = Rp. 423.000

    2. Tuan A punya 1.000 M2 tanah dengan nilai jual Rp. 465.000/meter, bangunan seluas 350 M2 nilai jual Rp.
        390.000/meter, bangunan dilengkapi pagar mewah dengan panjang 60 meter, tinggi 1 ½ meter dengan harga Rp.
        150.000/meter. Ternyata dalam klasifikasi kategori Bumi klas 8 = (Rp. 315.000 - Rp. 393.000), Bangunan Rp.
        350.000, disamping itu punya taman dan kolam masing2 luas 30 m dan 20 m, harga masing2 Rp.275000/meter dan
        Rp. 175.000/meter
    Jawab
    NJOP BUMI
                                Klas 8 = Rp. 315.000 - Rp. 393.000 = Rp. 354.000
                        2
    NJOP BANGUNAN
    Rp. 350.000
        Bumi Rp. 354.000 X 1.000 m                                   Rp. 354.000.000
        Bangunan Rp. 350.000 X 350 M                                 Rp. 122.500.000
        Pagar Rp.150.000 X 1 ½ M X 60 M                               Rp. 13.500.000
        Taman Rp. 275.000 X 30 M                                     Rp.   8.250.000
                                Kolam Rp. 175.000 X 20 M                                   Rp.   3.500.000
                Rp. 501.750.000
                              NJOPTKP                                                  Rp. 8.000.000
                Rp. 493.750.000
        PBB = 0.5 % X 20 % X Rp. 493.750.000
        PBB = Rp. 493.750


       QUIS
     Kira2 apa maksud certainty dalam pembuatan UU perpajakan ?
       Jawab :
       Adanya kepastian hukum yang bersifat tegas dan jelas, adanya substansi pasal perpasal dengan tujuan ketika wp
       membayar pajak harus sesuai dengan UU yang berlaku, memakai bahasa baku yang mudah dimengerti sehingga
       tidak terjadi penafsiran lain yang dapat memungkinkan WP berdalih untuk tidak membayar pajak, serta bersifat
       teknis agar antara fiskus dengan wp tidak terjadi benturan.
     Pajak dipungut berdasarkan UU, apa dasar filosofisnya atau apa sebabnya secara logika ?
        Jawab :
        Pajak dipungut menurut\berdasarkan uu kalau tidak sesuai UU disebut perampasan hak pasal 23,16,17




        NOTE
 Orang yang membayar maupun yang tidak membayar pajak mereka tetap menikmati hasil/jasa dari
    pemerintah.
 Guna PTKP untuk mengurangi pembayaran dari wajib pajak
 Dinegara lain disamping jumlah keluarga, juga keadaan keluarga ikut mempengaruhi daya pikul seseorang
    antaranya :
    Keluarga wp mempunyai penyakit kronis atau berat, Umur wp telah melebihi 65 tahun
    Diindonesia PTKP tidak seluas PTKP dari negara lain.
 Daya pikul masing2 orang tidak sama karena masing2 wp tidaklah sama daya pikul untuk semua orang.
 Primer + keluarga + diri sendiri, sisanya baru bayar pajak

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:136
posted:7/23/2012
language:Malay
pages:15