pengantar ilmu hukum by vanirvan

VIEWS: 252 PAGES: 23

									       Pengantar Ilmu Hukum
       Pengantar Ilmu Hukum

                                                 Bab I
      Pengertian hukum.
Hukum adalah
      Kumpulan dari aturan-aturan yang mengatur masyarakat dalam bertingkah laku yang bersifat memaksa dan
      didalamnya ada perintah dan larangan.

Arti penting hukum
        Ketika manusia hidup bersama, salah satu bentuk sifat manusia yaitu zoon politicon (manusia makhluk
        sosial) dimana saling membutuhkan, dan sifat yang lebih kontradiktif adalah homo humini lupus dimana
        manusia adalah srigala bagi manusia yang lain, agar tidak terjadi yang demikian maka di bentuklah
        hukum (ubi sosiates ubius)

       Pengertian hukum menurut beberapa ahli :

           1. Von apeldorn.

       Kumpulan peraturan yang berisi perintah, larangan yang harus ditaati oleh masyarakat
       yang bersifat memaksa

           2. Leon duqint.

       Aturan yang mengatur tingkah laku anggota                  masyarakat,   mempunyai      daya   guna
       sebagai jaminan untuk kepentingan bersama.

           3. E. Uthech.

       Himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib yang harus ditaati oleh anggota masyarakat, yang
       pelanggarannya dapat tindakan tegas dari penguasa.


                                                      Bab II

       Tujuan hukum

           1. Teori ettis (aristoteles)

       Tujuan hukum adalah untuk keadilan, ada 2 keadilan menurut aristoteles

                   1. Keadilan distributif (profesional)

      Keadilan yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya, bisa diartikan seseorang
      dihukum sesuai dengan kesalahan yang di perbuat.
   2. Keadilan komulatif (sama rata)
      Keadilan yang diberikan oleh hukum tidak mengenal ras, keturunan, dengan kata lain keadilan, hukum,
      undang-undang itu berlaku untuk semua orang.
       2. Teori utility (jeremy bertham)

    Tujuan hukum memberikan manfaat dengan kata lain tujuan hukum bermanfaat bagi yang
    menggunakan hukum.
    Contoh : seorang anak mencuri uang bapaknya
              berzina

       3. Teori campuran (muchtar kusuma admaja)

    Tujuan hukum untuk mencapai perdamaian.


                                                  Bab III

    Sifat hukum

       1. Mengatur (imperatif)

    Sifatnya hanya mengatur, tanpa ada sanksi kalau kita tidak menjalankannya.
    Contoh :
    Saat seorang anak sudah bekerja dan tidak menafkahi orang tuanya yang sudah tua, tidak ada sanksinya

       2. Memaksa (fakultatif)

    Mau tidak mau harus mematuhi, kalau tidak ada sansinya.
    Contoh : bayar pajak, membunuh dsbnya.


                                                  Bab IV
    Subyek dan obyek hukum

    I. Subyek hukum

       Adalah pelaku hukum atau pendukung hak dan kewajiban
       Subyek hukum terdiri dari :

       1. Manusia (naturlijk persoon)

 Kapan manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban ?
   Di pasal 2 bw / kuhaper
   Anak yang didalam kandungan sudah mempunyai hak atas harta bapaknya
           Kesimpulan :
           Manusia sudah mempunyai hak sejak dalam kandungan.
 Apa semua manusia bisa punya pendukung hak dan kewajiban ?
   Ada kalanya pendukung hak saja atau kewajiban saja atau keduanya. Itu makanya di sebut cakap hukum
   Cakap hukum adalah
   sah atau tidaknya manusia melakukan perbuatan hukum
   Unsur cakap hukum :
A. Usia
 Menurut pidana 15 tahun
 Menurut bw 21 tahun
 Menurut uu perkawinan 17 tahun ke atas.
 Usia secara hukum adalah 21 tahun
    Contoh :
    Anak dibawah 15 tahun melakukan jual beli (jual beli = hukum) apakah sah ? Sah saja kalau walinya
    merasa tidak keberatan.
B. Cakap atau tidak gila.
C. Tidak berada di bawah pengampuan
    Yang berada di bawah pengampuan ialah :
1. Sakit ingatan.
2. Boros.
3. Pemabuk berat.
    Yang mewakili orang yang dibawah pengampuan adalah seseorang yang ditunjuk pengadilan untuk
    mewakili melakukan kegiatan hukum,orang gila segala kegiatan nya diwakili oleh pengampunya sedang
    orang boros dan pemabuk berat pengampuannya terbatas pada kegiatan harta kekayaan.
   beda pengampuan dengan wali :
    Pengampuan di tunjuk pengadilan



         2. Badan hukum (recht persoon)

   Badan hukum ialah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan yang dapat menyandang
   hak dan kewajiban.
   Contoh :       negara dan pt.
   Syarat-syarat badan hukum        :
1. Memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggotanya.
2. Hak\kewajiban badan hukum terpisah dari hak\kewajiban anggota.

     Mengapa badan hukum masuk dalam kategori person ?
     Dapat kita lihat dari beberapa teori dari badan hukum yaitu :
1.   Fiksi (khayalan kita).
2.   Struktur / menyamakan struktur organisasi dengan organ manusia.
3.   Kekayaan bertujuan.
4.   Milik kolektif (harta kekayaan milik beberapa orang dalam satu badan).




     II.Obyek hukum

     Obyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan, dimiliki oleh subyek hukum.
        Obyek hukum di bagi 2 :

         1. Benda (zaak)

       Benda menurut bw 503 di bagi 2 yaitu :
1. Benda berwujud
   Segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan indera manusia.
   Contoh    :       rumah, tanah, meja, kursi, dsn-nya
2. Benda tidak berwujud
   Yaitu semua hak, contoh    :       hak cipta, hak atas merek, dsb


         benda menurut bw 504 dibagi menjadi 2 yaitu :
1. Benda bergerak dilihat dari sifatnya :
   Alamiah
   Benda yang dapat dipindahkan dan dapt bergerak sendiri
   Contoh     :       hewan.
   Yuridis
   Benda yang dapat dipindahkan cukup dari tangan ke tangan
   Contoh     :       meja, kursi, pena
   Uu
   Benda bergerak karena penetapan undang-undang
   Contoh     :       hak pakai, sero, bunga yang dijanjikan dsbnya
2. Benda tidak bergerak dilihat dari sifatnya
   Alamiah
   Benda tidak bergerak karena sifatnya/tidak bisa dipindahkan
   Contoh     :       tanah, rumah.
   Yuridis
   Kalau benda itu berpindah hak ada tata caranya yang telah diatur dalam hukum
   Contoh     :       tanah, rumah.
   Tujuan
   Benda tidak bergerak karena tujuannya
   Contoh     :       gambar, kaca, alat percetakan yang
       Ditempatkan di gedung

   Uu
   Benda tidak bergerak karena penetapan uu
   Contoh     :      hak pakai, hak usaha, dll

2. Hak.
   Hak adalah kewenangan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas suatu benda.



   Macam-macam hak yaitu :

1. Hak absolut
   Hak memberi wewenang mutlak bagi pemegangnya untuk berbuat atau tidak berbuat yang tidak bisa
   diganggu gugat oleh siapa pun.
2. Hak relatif
   Hak yang berisi wewenang untuk menuntut hak yang dimiliki seseorang terhadap orang-orang tertentu
   Contoh      :     perjanjian jual beli



   Macam-macam hak menurut bw

1. Hak besit
   Adalah hak untuk siapa yang memegang atau menguasai (benda bergerak)
2. Hak eigendon
   Adalah hak mutlak keperdataan, hak yang tidak bisa diambil orang
   Ex : hak kepemilikan tanah, buku, pena dll (benda tidak bergerak) jadi siapa yang memegamh belum
   tentu mempunyai hak milik.
3. Hak hipotik.
   Suatu hak yang dimiliki hak eigendon untuk menjaminkan benda (benda tidak bergerak) benda tersebut
   tidak perlu dialih tangan kan kepada pihak hipotiknya.
4. Hak pand
   Suatu hak kalau kita mau menjaminkan benda tapi benda tersebut berpindah tangan selama di buat
   jaminan
5. Hak credit verbal
   Hak gadai adat.
                                                  Bab V

    Pembagian/penggolongan hukum

    Isi / kepentingan yang diatur dalam hukum

       1. Privat

    Hukum yang mengatur kepentingan pribadi antara subyek hukum satu dengan subyek hukum lainnya,
    dimana kewenangannya diserahkan pada pribadi dari tiap-tiap individu.

    Contoh hukumnya : hukum perdata

       2. Publik.

    Hukum yang mengatur kepentingan umum atau hubungan hukum antara negara dengan masyarakat
    Contoh hukumnya : hukum pidana, hukum tata negara.
        contoh      :
     Seorang polisi berhak menangkap dan memasukkan pelanggar hukum, sedangkan masyarakat sipil
    tidak berhak, hal ini di sebabkan karena polisi sudah kontrak dengan negara (imperatif)
     Seseorang camat dapat memerintah masyarakat untuk memasang bendera sedangkan masyarakat
    biasa tidak bisa, hal ini karena camat dapat kewenangan dari pemerintah untuk mengatur (fakultatif).




    Segi fungsi pengaturan hukum

       1. Hukum materiil

    Sekelompok peraturan hukum yang mengatur tentang suatu bidang tertentu yang pada dasarnya
    menggariskan :

               1. Pengertian yuridis tentang seluk beluk yang diatur dalam bidang tersebut.
               2. Masalah apa saja yang pasti dan akan timbul dari bidang tersebut
               3. Apa saja yang wajib dan dilarang serta diperbolehkan orang untuk dilakukan dalam
                    bidang tersebut.
               4. Sanksi hukum apa saja yang dapat diganjarkan bagi pelanggaran dari ketentuan hukum
                    dalam bidang tersebut.


    Hukum materiil : kuhp ( kitap undang-undang hukum pidana)
    Contoh :
    Membunuh dihukum mati, dalam hukum materiil tidak ada proses mulai membunuh sampai di hukum
    mati.



       2. Hukum formil.
Sekelompok peraturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara pelaksanaan dan penerapan
hukum dalam praktek pengadilan sehari-hari.

       hukum formil : kuhap (pidata / pidana)




Berdasarkan tingkatan hukum digolonggkan menjadi 2

   1. Hukum umum.

Adalah ketentuan hukum yang berlaku bagi setiap orang dalam masyarakat tanpa membedakan antara
satu dengan yang lainnya.

   2. Hukum khusus

Adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku hanya bagi golongan-golongan tertentu saja.
Contoh :
Kuhpt (pengadilan tinggi) ketentuan hukum untuk tentara pp 10 ketentuan hukum untuk pegawai negeri
sipil.

Berdasarkan bentuk hukum terdiri dari :

   1. Hukum tertulis written law - lex generalist --- eropah continental

Peraturan-peraturan hukum yang secara nyata sudah tertuang dalam bentuk tulisan dan secara resmi
telah diumumkan berlkaunya oleh pemerintah
Contoh :      kuhapidana

   2. Hukum tak tertulis an written law -- lex specialist -- anglo saxon

Peraturan hukum yang ada tetapi tidak dalam wujud peraturan yang tertulis, melainkan adanya dalam
pengetahuan dan kesadaran hati sanibari warga masyarakat yang diaturnya
Contoh :      hukum adat.


Tempat berlakunya hukum

   1. Hukum lokal.

Hukum yang hanya berlaku secara intern dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu saja.
Contoh :      hukum adat mentawai hanya berlaku secara lokal
       Untuk daerah mentawai saja.

   2. Hukum nasional

Hukum yang hanya berlaku di seluruh wilayah suatu negara tertentu bagi seluruh rakyat negara tersebut.
Contoh :     hukum pidana indonesia berlaku diseluruh wilayah
       Republik indonesia.
             3. Hukum antar negara.

         Hukum yang berlaku antara beberapa negara tertentu mengenai hal-hal tertentu.
         Contoh :     hukum dagang negara-negara asean.

             4. Hukum international

         Hukum yang berlaku bagi segala bangsa\negara di seluruh dunia menenai hal-hal tertentu yang telah
         disepakati.
         Contoh :     hukum publik international di dalamnya terdapat
                Hukum laut, hukum damai, hukum perang dsb-nya.
         Hukum berlaku untuk negara lain.

         Waktu berlakunya

             1. Hukum ius constitutum (hukum positif)

         Yaitu hukum yang berlaku untuk saat ini di suatu wilayah tertentu tentang hal-hal tertentu
             Contoh :      uud 45merupakan hukum positif di negara indonesia.

             2. Hukum ius constituendum

         Adalah hukum yang baru diharapkan akan berlaku pada masa yang akan datang / hukum yang dicita-
         citakan.
:       saat ini sedang 2003 sedang dibahas kuhap nasional                       untuk mengganti kuhap
         peninggalan belanda


                                                          Bab VI

         Peristiwa hukum

        Segala sesuatu yang terjadi pada sosial masyarakat yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.
        Suatu peristiwa yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum

         Peristiwa hukum di bagi menjadi 2 :
         Perbuatan subyek hukum
         Yaitu peristiwa hukum yang terjadi karena sesuatu tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum.
         Ex      :       peristiwa tentang pembuatan surat wasiat, hibah dsbnya.

         Perbuatan subyek hukum terbagi atas 2 bagian

    A. Perbuatan hukum

        Bersegi satu yang di sebut hak
            Ex : hibah.
        Bersegi dua yang disebut hak dan kewajiban
            ex : terjadi jual beli
        Bersegi banyak yang disebut saling
            Ex : pt, cv, subyek hukum yang terlibat banyak.
         B. Perbuatan yang bukan perbuatan hukum

     Dilakukannya suatu perbuatan baru timbul kewajiban (dilakukan secara sukarela tapi harus dikerjakan
     secara tuntas)
              Zaakwarneming
     Ex      : menolong orang kecelakaan sifatnya sukarela tapi sampai tuntas,maksudnya minimal sampai
     pertolongan pertama
              Pmh on rechmatigedaad (perbuatan melawan hukum)
                      Kalau peristiwa hukum itu terjadi maka ada kewajiban
     Ex       :       melawan hukum tapi tidak sengaja yang ada                         kelalaian (mobil
     menyalip, supir tahu berisiko tapi dilakukan juga, namanya lalai)

    Bukan perbuatan subyek hukum
    Suatu peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat yang bukan merupakan akibat dari perbuatan subyek
    hukum.
    Ex      :       peristiwa kelahiran, kematian, kadaluarsa
    Kadaluarsa yang di maksud dibagi menjadi 2 yaitu :
1. Kadaluarsa aquicitief
    Yaitu kadaluarsa yang menimbulkan hak
    Ex        :
    Dalam kurun 30 tahun seseorang yang telah menguasai tanah dan tidak ada yang komplain maka tanah
    tersebut telah menjadi hak orang tersebut.
2. Kadaluarsa exentief
    yaitu kadaluarsa yang menghilangkan kewajiban
    ex        :
    seorang istri yang ditinggal suaminya selama 2 tahun tanpa memberi kabar berita sama sekali maka syah
    dia untuk memutuskan ikatan suami istri


                                                    Bab VII

     Norma-norma / kaidah

     Unsur-unsur norma/kaidah

         1. Aturan
         2. Boleh\tidak boleh
         3. Sanksi

     Dari unsur-unsur tersebut, dapat disimpulkan secara sederhana tentang pengertian norma\kaidah
     yaitu :
     Norma adalah aturan yang melarang atau membolehkan manusia untuk berbuat atau tidak berbuat
     terhadap sesuatu
     Macam-macam norma

         1. Norma agama

     Sumbernya tuhan, bersifat pribadi, sanksinya pahala dan dosa

         2. Norma kesusilaan
Sumbernya nurani bersifat pribadi sanksinya secara pribadi merasa bersalah, sanksi dalam masyarakat
dikucilkan.

   3. Norma kesopanan

Sumbernya lingkup masyarakat, sanksi dari masyarakat

   4. Norma hukum

Sumbernya lembaga tertentu dalam suatu negara, terbatas pada negara tertentu, isinya : aturan-aturan
yang bersifat memaksa serta mengikat, tegas dan nyata.




Perbedaan norma hukum dengan norma lainnya norma agama, susila, kesopanan norma hukum

Tujuan
1. Umat manusia.                          1. Pelaku yang kongkrit.
2. Penyempurnaan manusia            2. Ketertiban masyarakat.
3. Mencegah manusia menjadi- 3. Menghindari jatuhnya korban.
Jahat
Sasaran
1. Aturan yang ditujukan-          1. Aturan yang ditujukan kepada-
 kepada sikap batin.                Perbuatan kongkrit (lahiriah).

Asal-usul
1. Dari tuhan                      1. Kekuasaan luar yang memaksa.
2. Dari diri sendiri.

Sanksi
1. Dari tuhan                 1. Dari masyarakat secara resmi
2. Dari diri sendiri
3. Dari masyarakat secara tidak-

 resmi


Isi
1. Memberi kewajiban                 1. Memberi kewajiban dan hak
2. Memberi kewajiban
3. Memberi kewajiban

                                              Bab VIII

Hak dalam hukum

Hak adalah segala sesuatu kewenangan yang diberikan hukum obyektif kepada subyek hukum

Hak dapat dibedakan menjadi 2 macam :
         1. Hak mutlak

     Kewenangan atau kekuasaan yang penuh yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum.
     Pemegang hak mutlak bisa mempertahankannya terhadap siapapun juga.
     Hak mutlak terbagi menjadi 3 bagian :
A.   Hak dasar (hak asasi manusia)
     Hk yang dibawa sejak lahir (hak untuk hidup, hak untuk memeluk agama dll)
B.   Hak publik mutlak.
     Segala kewenangan yang dimiliki oleh publik yang diberikan                 oleh hukum obyektif untuk
     kepentingan publik (hak negara untuk memunggut pajak)
C.   Hak keperdataan.
     Kewenangan yang dimiliki oleh individu yang diberikan oleh hukum obyektif dan merupakan sesuatu
     yang pasti dan tidak dapat dihindarkan (kekuasaan orang tua terhadap anak)



         2. Hak relatif.

     Ialah segala sesuatu yang memberikan kewenangan kepada subyek hukum untuk menuntut subyek
     hukum lainnya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hak ini timbul karena perjanjian yang
     diadakan oleh subyek hukum.
     Hak relatif ada apabila diberi kewenangan dan kekuasaan out noring power.

                                                        Bab IX
     Asas-asas hukum
     Nilai-nilai yang mendasari dari lahirnya peraturan hukum.

     A. Pendapat sarjana mengenai asas

         1. Bellefroit (belanda)

     Asas hukum merupakan intisari dari hukum positif dan norma-norma hukum.
     Ex     :
     Asas kesamaan didepan hukum, merupakan asas yang mendasar         dalam hukum.

         2. Paul sculten

     Asas adalah suatu pandangan kesusilaan pada hukum, ada kecenderungan asas hukum dilihat
     dari nilai-nilai kesusilaan
         ex :
     Mengapa kesamaan di depan hukum dijadikan asas ? Karena itu  yang dianggap adil dalam nilai-
     nilai kesusilaan/ nilai-nilai                    masyarakat.

         3. Sicipto raharjo

     Asas hukum merupakan unsur pokok dari peraturan hukum, jika unsur pokok peraturan hukum tidak lagi
     dipakai maka hukum tidak ada asasnya lagi. Sucipto menyebutkan asas hukum sebagai ratio legis dari
     peraturan hukum, atau jantungnya peraturan hukum.

     Kesimpulan :
            Asas hukum adalah
     Dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum yang merupakan sesuatu yang
     mengandung nilai-nilai etis
    Peraturan hukum
    Adalah ketentuan kongkrit tentang cara berperilaku manusia di dalam masyarakat, oleh karena itu norma
    hukum merupakan kongkritisasi atau perwujudan dari asas hukum.

    Perbedaan antara asas dan norma hukum

        1. Asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, yang mengandung nilai-nilai etis

    Norma merupakan aturan yang riil

        2. Asas adalah suatu ide atau konsep

    Norma adalah penjabarannya

        3. Asas hukum tidak mempunyai sanksi

    Norma mempunyai sanksi
    Asas-asas hukum antara lain :

        1. Asas legelitas

    Berdasarkan kuhp seseorang dapat di kenakan hukuman setelah ada peraturannya.

        2. Pacta sunt servanda

    Setiap janji berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

        3. Asas fictie

    Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang

        4. Prensumption of innocence

    Asas praduga tidak bersalah

        5. Similia similibus

    Bahwa perkara yang sama harus diputus sama

        6. Geen strafz zonder

    Tiada hukuman tanpa kesalahan.

        7. To goede trouw

    Asas itikat baik.

        8. Contrac vrijheid
              Kebebasab berkontrak.

                                                               Bab X
              Sistim hukum
              Menurut beberapa sarjana :

                  1. Sudikno

              Sistim hukum merupakan satu kesatuan dari berbagai unsur yang ada dalam hukum dan sangat
              menentukan oleh sebab itu hukum merupakan mata rantai, jika terputus maka hukum tidak ada artinya .
              Sistim hukum bersifat abstrak dan terbuka.
              Adanya kerjasama antara unsur-unsur itu dalam satu sistim untuk menuju keadilan.

                  2. Paul sculten

              Hukum tidak mempunyai unsur yang lengkap, maka sifat hukum terbuka dan bisa dipengaruhi oleh
              norma dari luar

                  3. Fuller

              Hukum sebagai sebuah sistem dapat di atur dengan 8 asas, yang terkenal dengan principal of legality

                          1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan (bukan keputusan ad hoc /
                               sementara)
                          2.   Peraturan yang sudah dibuat harus di umumkan.
                          3.   Peraturan tidak boleh berlaku surut.
                          4.   Peraturan harus dirumuskan dengan kata-kata yang mudah dimengerti.
                          5.   Suatu sistim hukum tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain.
                          6.   Peraturan hukum tidak boleh melebihi dari apa yang dapat dilakukan.
                          7.   Tidak boleh terlalu sering merubah peraturan sehingga orang kehilangan orientasi
                          8.   Harus ada kesesuaian peraturan dengan pelaksanaannya (dan seins, dan sollier).


              Sistim hukum ada 2 yaitu :

                  1. Sistim hukum eropah kontinental

              Cirinya written law menganut asas legalitas, unsur-unsurnya rule of law

                  2. Sistim hukum anglo saxon

              Sistimnya an written law.
esimpulan :
              Keduannya memiliki paham yang berbeda, bedanya terletak pada tata caranya.


                                                               Bab XI

             Alat pendekatan dalam kajian hukum / studi hukum
          1. Masyarakat hukum adalah :
   Masyarakat hukum (society of law) adalah sekelompok masyarakat yang hidup berkelompok dan
   membuat / membentuk aturan dan norma sendiri. Terjadi kelompok disebabkan kodrat alam karena sifat
   manusia adalah sebagai makhluk sosial (zoon politicon).
      Lahirnya hukum karena :

       1. Kesepakatan

   Dibuat perjanjian dan di sepakati bersama untuk dilaksanakan

       2. Kebiasaan

   Dari kebiasaan suatu kelompok lama-kelamaan menjadi sebuah hukum bagi kelompok tersebut
   Adanya norma yang mereka buat, menentukan taraf kehidupan kelompok yang bersangkutan.
2. Subyek hukum
3. Obyek hukm.
4. Peristiwa hukum.




                                                  Bab XII

   Ilmu-ilmu pendamping dari ilmu hukum
1. Sosiologi hukum
   Ilmu pengetahuan mengenai hukum di tengah masyarakat. Yang dipelajari adalah :
 Secara umum
            Tingkah laku   hubungan timbal balik.
 Bagaimana hukum itu di tengah masyarakat
   Subyek
1. Badan pelaksana dalam tingkat empiris yaitu :
   Hakim, jaksa, pengacara, polisi, dll
2. Masyarakat pelaksana
   Obyek
1. Latar belakang, pengalaman, wawasan dll dari subyek.
2. Apakah masyarakat menerima atau menolaknya.

   Keuntungan mempelajari sosiologi hukum
1. Kita akan bersifat kritis.
2. Memahami lebih dalam.
3. Kreatif.

2. Antropologi hukum
   ilmu yang mempelajari hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat.
   subernya antara lain dari budaya, adat, kebiasaan dll
   yang dipelajari oleh antropologi hukum adalah :
         1.   Bagaimana tipe badan yang menjalankan pengadilan dalam masyarakat.
         2.   Apa yang menjadi landasan kekuasaan dari badan-badan itu untuk menyelesaikan sengketa.
         3.   Sengketa yang bagaimana yang bisa diselesaikan melalui perundingan atau melalui pengadilan.
         4.   Prosedur mana yang dipakai untuk masing-masing jenis sengketa.
         5.   Bagaimana keputusan dijalankan
         6.   Bagaimana hukum berubah.

3. Perbandingan hukum.
   perkembangan hukum dilihat dari perbandingan hukum, dimana perubahan
    Hukum tidak terlepas dari suatu sistim hukum lain sebagai perbandingan.

4. Sejarah hukum.
   unsur-unsurnya :
1. Kejadian masa lalu (tertulis)
2. Peristiwam penting, factual.
3. Peristiwa yang berguna untuk masa datang (dalam kategori bangsa)
4. Keaslian, obyektifitasnya terjaga.

     Secara ringkas sejarah hukum adalah :
     Kejadian atau peristiwa masa lalu yang faktual dalam bidang hukum yang keaslian dan obyektifitasnya terjaga.

     obyek sejarah hukum
   Sistim hukum lama

     fungsi mempelajari sejarah hukum
   Pedoman
   Perbandingan

        Lahirnya sejarah hukum
     karena hukum bersifat dinamis, yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, faktor yang
     mempengaruhunya adalahmanusia dalam lingkungannya.

     keuntungan mempelajari sejarah hukum

         1. Memperkaya pengetahuan.
         2. Memperkaya analisa kita.


     Materi dalam sejarah hukum.

         1.   Faktor pembentuk (lembaga hukum)
         2.   Fungsi (apa dapat melaksanakan tugasnya)
         3.   Interaksi dengan lembaga hukum lainnya.
         4.   Adaptasi terhadap lembaga hukum lainnya.
         5.   Hapusnya
         6.   Pola rumusan lembaga hukum.


5. Politik hukum
   Ilmu politik adalah bagaimana proses atau cara dalam mencapai tujuan tertentu.
       Politik hukum dari segi bentuk
       1. Tertulis.
       2. Tidak tertulis


   Politik hukum dari segi corak.

       1. Pluralisme

   Tunggal----hukum diberlakukan untuk 1 orang, 1 hukum.

       2. Dualisme

   Dua golongan untuk satu hukum.

       3. Univikasi

   Umum----banyak orang hukum nya satu.
   yang dipelajari dalam politik hukum

       1.   Tujuan hukum-----tujuan hukum itu dibuat.
       2.   Cara-----cara yang bagaimana agar individu terlindungi.
       3.   Kapan waktu-----kapan saatnya mengeluarkan peraturan, yaitu saat orang membutuhkan.
       4.   Rumusan pola.


6. Psikologi hukum
   suatu ilmu pendamping dari ilmu hukum yang melihat hukum dari aspek kajian, karena penerapan hukum
   juga ditentukan dari psikologi hukum.
       Ex :
   Dalam penerapan hukum suatu kasus salah, tapi dipandang dari psikologi benar, hal ini penjabarannya
   ada pada hak pembenaran.

7. Filsafat hukum
   dasarnya adalah pemikiran yang melahirkan teori hukum, sedangkan peranannya membantu pertanyaan-
   pertanyaan yang tidak mampu di jawab oleh ilmu hukum.

   pertanyaan dasar dari hukum

       1. Mengapa.
       2. Siapa.
       3. Bagaimana.


                                             Bab XIII
   Sumber hukum
   A. Pengertian sumber hukum
   Adalah segala sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum, bisa juga di sebut sebagai asal
   mulanya hukum.

   B. Lahirnya sumber hukum
        1. Sumber hukum ada karena di bentuk.
        2. Sumber hukum ada seiring adanya manusia.


    Sumber hukum secara umum terbagi menjadi 2 yaitu :

        1. Sumber hukum materil

    Adalah sumber yang melahirkan isi dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang
    dapat di lihat dari 2 faktor yaitu faktor idial dan faktor kemasyarakatan. Yang sudah menjadi peristiwa
    atau belum menjadi peristiwa.

    Faktor idial
    Patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk uu / pembentuk hukum
    yang lain dalam melaksanakan tugasnya.

   Faktor kemasyarakatan
1. Struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
2. Kebiasaan dan adat istiadat yang diterima kebenarannya oleh masyarakat.
3. Hukum yang berlaku dan tumbuh berkembang serta mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan
   masyarakat yang bersangkutan.
4. Tata hukum negara lain.
5. Keyakinan tentang agama dan kesusilaan.

       2. Sumber hukum formil
   Sumber hukum yang mempunyai bentuk (forma) tersendiri yang secara yuridis telah diketahui dan berlaku umum.
   Yang disebut juga kausa efisien dari hukum.
   Sumber hukum formil antara lain :
1. Undang-undang
   Peraturan hukum yang disusun dan ditetapkan oleh negara untuk berlaku serta bersifat mengikat bagi masyarakat
   hukum yang bersangkutan




          undang-undang dibedakan menjadi 2 yaitu :
1. Uu dalam arti materil
   Adalah setiap peraturan per uu-an yang isinya mengikat langsung masyarakatnya secara umum

2. Uu dalam arti formil
   Peraturan hukum yang diakui atau diterima kedudukannya sebagai uu berdasarkan prosedur
   pembuatannya.

                  perebedaannya terletak dari sudut peninjauannya.
                  secara formil :      ditinjau dari segi pembuatan dan
            Bentuknya
                  secara materil :      ditinjau dari sudut isinya yang mengikat
            Umum.

   Masa berlakunya uu
1. Ditentukan penetapan berlakunya dalam uu itu sendiri.
2. Kalau dalam uu tersebut tidak ada ditentukan berlakunya maka uu                   berlaku 30 hari setelah
   diundangkan pasal 3 uu no 2 th 1995
          Masa berakhirnya uu
     1.   Dinyatakan oleh uu kapan ia berakhir.
     2.   Uu baru yang membatalkan uu lama.
     3.   Tujuan dari uu sudah tercapai.
     4.   Uu akan berakhir karena kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat yang bertentangan dengan uu dan
          masyarakat pengguna uu sepakat
          Ex                                                                                             :
          dalam hal asuransi, kuhap menyatakan bahwa perjanjian polis dibuat oleh si penanggung bukan pihak
          asuransi tapi dalam prakteknya pihak asuransi yang membuat perjanjian tapi masyarakat tidak keberatan
          hingga aturan uu tentang asuransi tersebut menjadi berakhir.

              Asas penting dalam penerapan hukum dalam uu
1. Asas fictie
     Tahu tidak tahu subyek hukum terhadap uu yang dikeluarkan di anggap tahu
2. Lex specialis derogat lex generali
     uu yang khusus mengenyampingkan berlakunya uu yang umum.
3. Lex posteriori derogat lex priori
     uu yang baru mengenyampingkan uu yang lama
4. Lex superior derogat lex inferior
     Uu yang lebih tinggi mengenyampingkan uu yang lebih rendah.
5.   Asas khusus di indonesia
     Uu tidak dapat diganggu gugat , karena indonesia tidak punya hak uji materil terhadap uu yang ada ,
     yang ada hanya hak uji materil terhadap peraturan yang dibawah uu.

     2. Pengertian kebiasaan
         Sebuah hukum kebiasaan bermula dari :
     1. Ulang-ulang.
     2. Diakui, dipatuhi.
     3. Timbul sanksi.

          Secara ringkas pengertian kebiasaan adalah :
          Perbuatan yang berulang-ulang yang kemudia diakui serta dipatuhi        sehingga jadi mengikat bagi
          sipelakunya.

                     beda kebiasaan dengan uu
1. Lahir dan timbulnya.
2. Bentuk        :     uu-----tertulis
                      kebiasaan-----tidak tertulis
3. Sifat        :     uu-----memaksa lebih kuat
                                 kebiasaan------tidak memaksa hanya mengatur
          perbedaan kebiasaan dan adat
          1. Kebiasaan :           lebih bersifat universal
               adat      :        lebih bersifat khusus
          2. Kebiasaan :           tidak sepenunya mempunyai fungsionaris dan
          Umumnya bersifat tidak tertulis.
               adat      :        mempunyai fungsionaris.

     3. Traktat
        Suatu perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang isinya mengatur mengenai
        masalah\persoalan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan negara tersebut.
           ex     :      tentang batas wilayah, hubungan diplomatik, pertahan
            Bersama,masalah perekonomian dsb-nya.

              macam-macam traktat
1.        Traktat bilateral.
      perjanjian yang diadakan oleh dua negara yang berlaku bagi
      kedua negara tersebut.
      ex         :      perjajian antara ri dengan rrc mengenai masalah
           Dwikenegaraan indonesia-cina tahun 1955.
2. Traktat multilateral
      Perjanjian yang diadakan yang melibatkan lebih dari 2 negara, mengenai masalah tertentu yang mereka
      hadapi
               ex        :       perjanjian mengenai masalah perminyakan
           Antar negara opec dsb-nya.
          traktat adalah suatu perjanjian yang didasari oleh asas facta sunt
           Survanda.

 4. Yurisprudensi.
     suatu putusan hakim atau suatu perkara yang belum ada pengaturannya dal;am uu, yang untuk
    selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim-hakim lainnya yang mengadili perkara yang serupa.

 5. Doktrin
    pendapat para ahli hukum yang kemudian diterima sebagai dasar atau asas penting dalam hukum dan
    penerapannya.
    ex      :     doktrin trias politika


                                                   Bab XIV
    Mazhab dan teori hukum
    Dalam mazhab kita mencoba menjawab beberapa pertanyaan
 1. Berasal darimana hukum itu sehingga harus di taati dan tunduk kepadanya ?
 2. Bagaimana daya pengikat hukum didalam penerapannya ?

      Macamnya mazhab di dalam ilmu pengetahuan hukum.
1. Teori teokrasi (mazhab ketuhanan)
      Mengapa orang taat kepada hukum ? Karena hukum itu dari tuhan. Teori ini menilai bahwa berlakunya
      hukum didasarkan kepada kehendak tuhan.

2. Mazhab hukum alam
   Aristoteles
     Teori hukum alam adalah merupakan hukum kodrat, sumber hukum alam berasal dari akal pikiran
     manusia yang sehat yang dirasakan selaras dengan alam.
   Thoman van aquino
     Hukum itu berasal dari tuhan yang disebut uu yang abadi, yang dijabarkan oleh akal manusia, yaitu :
  1. Lex eterna (abadi)
     Adalah hukum dari keseluruhan yang berakar dalam jiwa tuhan.
  2. Lex naturalis (alami)
     Manusia adalah sebagai makhluk yang berfikir, maka ia merupakan bagian daripadanya.
   Hogo de groow
     Sebuah kebenaran bahwa hukum itu bersumber dari akal manusia.

 3. Mazhab sejarah.
    van savigny
    secara empiris ada hal-hal yang berbeda sehingga sumber hukum bukanlah akal manusia, akan tetapi
    jiwa bangsa yang merupakan kepribadian bangsa dan dia ingin memperlihatkan kepribadiannya itu
    sehingga membedakan dengan yang lain.

 4. Teori kedaulatan rakyat.
    Jj rousseau (sosial kontrak)
     Hukum dipatuhi karena peraturan di buat oleh rakyat dan di serahkan kepada raja dan rakyatlah yang
     akan mematuhi aturan tersebut “dari rakyat, untuk rakyat.

5. Teori kedaulatan negara
   hans kalsen
   orang taat kepada hukum bukan karena negara menghendakinya, tetapi orang merasa wajibmentaatinya
   sebagai perintah negara.

6. Teori kedaulatan hukum
   krabbe
   Sumber hukum adalah rasa keadilan, hukum itu ada karena orang membutuhkannya.
7. Asas keseimbangan
   kranenburg
   rasa hukum setiap individu tidaklah sama dan selalu berubah, akan tetapi diantara rasa hukum itu ada
   unsur yang sama dalam reaksi kesadaran hukumyang bersifat tetap.

                                                  Bab XV
     Sistim tata hukum
     Menurut kepentingannya hukum terbagi menjadi 2 yaitu :
I.   Hukum publik dibagi menjadi 3 yaitu :

         1. Hukum tantra

   Hukum yang mengatur tentang segala kegiatan dalam bidang kenegaraan atau bidang penyelengaraan
   negara, yang secara garis besar terbagi atas :
 Hukum tata negara (htn)
   Segenap peraturan hukum yang mengatur susunan kedudukan lembaga-lembaga negara, fungsi dan
   wewenangnya serta cara-cara dan dasar-dasar mereka bertindak dalam melaksanakan tugasnya
   masing-masing sesuai dengan kedudukannya.
 Hukum administrasi negara (han)
   Peraturan hukum yang mengatur perihal cara kerja dan pelaksanaan wewenang yang langsung dari
   lembaga-lembaga negara serta aparatur-aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya secara
   administratif.



         2. Hukum pidana

   Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan umum, yang mempunyai
   sanksi berupa hukuman.
   Dalam hukum pidana yang berusaha dilindungi adalah :
 Kepentingan masyarakat.
 Kepentingan umum.




         3. Hukum acara

   Hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum materil melalui beracara di pengadilan.
   Hukum acara terbagi atas :
 Hukum acara pidana
   Merupakan tata cara pelaksanaan dari hukum pidana.
 Hukum acara tata usaha negara.
   Bagaimana menggugat pejabat negara yang diberi wewenang oleh negara membuat keputusan dimana
   keputusan itu merugikan seseorang.
 Hukum acara perdata
   Mengatur tata cara pelaksanaan dari hukum perdata
 Hukum acara peradilan agama
   Bagaimana melaksanakan hukum agama.
 Hukum acara militer
   Menegak kan tata cara hukum dalam militer.

II     Hukum privat
      1. Hukum perdata
    Adalah hukum yang mengatur tentang pribadi dan harta kekayaan.
    Bagaimana cara manusia secara individu atau badan hukum saling berinteraksi
    Hukum perdata lebih cenderung kepada kesepakatan.
      Kuhperdata yang berlaku di indonesia adalah :
    Bw (burgelijke wet boek)
    Sebelum bw, adalah ab (algeninul befaligeen)

      Dalam bw\kuhaperdata terdapat 4 buku
1.    Van personen tentang orang.
2.    Van zaken tentang benda
3.    Van verbentenessen tentang perikatan
4.    Van bewitsen verjaring tentang pembuktian dan kadaluarsa.

      2. Hukum adat
      Hukum yang didasari oleh kebiasaan di mana dalam hukum adat ini mempunyai fungsionaris

                                                          Bab XVI
      Penafsiran hukum
   Salah satu metode penemuan hukum adalah penafsiran hukum yang terdiri dari
1. Penafsiran gramatikal (bahasa)
   Penafsiran uu dengan berpatokan pada kata-kata atau kalimat yang digunakan dalam
   uu
     contoh       :      pasal 1 (ketentuan umum)



2. Penafsiran historis (sejarah)
   Penafsiran yang dilakukan oleh hakim dengan melihat sejarah pembentukan uu baik itu
   sejarah pembuatan nya maupun maksud dan tujuan.

3      Penafsiran sistematis
      penafsiran untuk menilik susunan kata yang berhubungan dengan bunyi pasal- pasal lainya baik dalam
      uu itu sendiri maupun uu yang lainnya.

4. Penafsiran teologis (sosiologi)
   penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan uu tersebut, mengingat kebutuhan masyarakatberubah
   menurut waktu, sedang bunyi uu itu tetap.

5. Penafsiran autentik
   penafsiran yang tegas dan lugas serta jelas, jadi merupakan suatu penafsiran yang dinilai untuk suatu
   kepastian arti yang dimaksud oleh uu

6. Penafsiran ekstensif
    penafsiran dengan memperluas arti kata dalam peraturan
    ex :        apakah aliran listrik termasuk kata benda ?

7. Penafsiran restriktif
   penafsiran dengan membatasi atau mempersempit arti kata dalam peraturan
   ex :       kerugian ditafsirkan tidak kerugian imateril

8. Penafsiran analogis
    penafsiran dengan diberi kias\ibarat pada kata-kata tertentu tetapi sesuai dengan asas hukumnya
   sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat di masukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi
   peraturan tersebut.
   ex :       perampasan keperawanan.

9. Penafsiran contrario
   penafsiran dengan cara melawankan pengertian antara soal yang dihadapi dengan masalah yang diatur
   dalam pasal uu
   ex :        pasal 34 uu perkawinan yang melarang janda kawin lagi sebelum
              lewat masa idahnya, pasal ini tidak berlaku bagi duda karena tidak
              menyebut tentang laki-laki.

10 Penafsiran nasional
   penafsiran…………….tidaknya dengan sistim hukum yang berlaku di negara tertentu.

                                                   Bab XVII
    Das sollen dan das sein
    Das sollen
    Merupakan sebuah cita-cita bagaimana seharusnya orang bertingkah laku dalam pergaulan hidup
    bermasyarakat.
    Contoh :      barang siapa mencuri harus dihukum, dalam kalimat tersebut
                        tidak berarti telah ada pencurian.

    Das sein
    Ketika aturan-aturan itu sudah ada obyek dan subyek tertentu yang melanggar aturan tersebut.
    Contoh dari hubungan keduanya
    Hukum pidana sifatnya das sollen kalau sudah terjadi baru menjadi das sein.


    Note

        1. Obyek dari hukum adalah manusia.
        2. Kenapa harus ada aturan ?

 Homo humini lupus : Manusia srigala dari manusia lain.
 Zoon politicon :         Manusia makhluk sosial.
3. Hukum itu merupakan kontrak sosial :
   Law is sisial contrak.
   Fakta sum sir fanda.
   Hukum yang telah disepakati, menjadi hukum bagi yang menyepakati.

        4. Beda pih dan phi

    Pih hukum yang bersifat universal yang tidak terbatas ruang dan waktu
    Phi hukum yang dibatasi oleh wilayah.
             5. Isi hukum mencakup 3 hal

       Suruhan (bedon)
       Larangan (verbar)
       Kebolehan (nogen)

             6. Tugas hukum :

       Keadilan
       Ditaati
       Kepastian hukum.

             7. Unsur hukum :

       Peraturan yang ada sanksi
       Memaksa
       Negara / masyarakat

             8. Suatu pelanggaran hukum pada hukum perdata dapat di ajukan :
                   1. Di luar pengadilan yaitu dengan upaya damai, atau melakukan mediator melalui
                         pengacara, dapat dilakukan gugatan apabila kedua hal tersebut tidak dapat dilakukan
                         lagi.
                    2.   Di dalam pengadilan yaitu        jaksa dapat melakukan penutupan perkara,
                         contohnya : membocorkan rahasia negara

      Menurut uu, hukum berhak memutuskan suatu perkara sesuai keyakinan pada hakim.
9.           Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hokum
10     Adanya hukum karena adanya hak dan kewajiban.
11     Hukum ada 2 bagian
   1.  Hukum obyektif yaitu aturan atau norma yang tertulis tentang segala sesuatu dalam kehidupan
      masyarakat, hukum obyektif memberikan jaminan kepada subyek hukum atas suatu benda.
   2. Hukum subyektif
12     ciri khas kehidupan masyarakat tradisional adalah amat sederhana.
      Ciri masyarakat berkembang lebih sedikit tinggi derjatnya dari masyarakat tradisional.
10. Teori agustin melahirkan bentuk hukum eropah kontinental
      Teori resque pound melahirkan sistim hukum anglo saxon dengan asasnya sicial contrac.
11. Ketika kita ingin memahami dan melihat hukum, maka kita harus berani keluar dari hukum-hukum secara
      normatif dengan kata lain kita harus melihat hukum yang tumbuh dalam masyarakat tertentu.
12. Hukum normatif
      Kaidah atau aturan yang mengatur masyarakat secara umum dan bersifat abstrak (bukan dilaksanakan
      secara kongkrit), prakteknya masih angan-angan
      Ex :           uu mengenai lalu lintas-----pemakaian helm.
13. Hukum empiris
      Hukum normatif yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, praktek empiris masih melihat hukum
      dalam kenyataan.
14. Teori lahirnya ilmu dari :
1.    Ketidaktahuan.
2.    Ragu-ragu
3.    Kesalahan.
15. Uu no urutnya dibuat tiap tahun (indonesia)
      Ex :           uu no 12 tahun 1978.
      Lain dengan lembar negara, no urutnya dibuat berurutan mulai sejak lembar negara ada sampai negara
      itu musnah.
16. Tambahan lembar negara berisi penjelasan-penjelasan pasal dari uu, dan mempunyai no urut sendiri.
17. Pohon hukum terbagi atas 2 dahan besar yaitu :

                 1. Publik.
                 2. Privat.

18.  Dalam hukum privat tidak ada hak atributif yang diserahkan kepada pemerintah.
19.   Riwayat “curpus yuris yustianus” (hukum yang di buat yustianus) yang hubungan nya dengan pengertian
      asas concordasi
      Banyak ajaran dari berbagai sarjana di romawi khususnya di cardova yang di cetuskan oleh yustianus
      inilah yang di sebut curpus yuris yustianus (code civil).
      Curpus yuris yustianus di tambah unsur-unsur dari perancis maka dipakailah oleh perancis, kemudian
      perancis menjajah belanda dan belanda mengikuti hukum penjajahnya,, namanya dibelanda jadi bw,,
      kemudian belanda menjajah indonesia maka indonesia memakai sistim hukum belanda hingga kini. Itulah
      yang dinamakan asas concordasi (hukum daerah jajahan memakai hukum negara penjajah)
20. Kode civil perancis dibagi 2 oleh belanda
   Code civil bw
   Code de contmerce wvk (wet boek van hoop han del)
      Wvk memuat peraturan mengenai perdagangan yang dikodivikasikan dalam 2 buku yaitu :
  1. Tentang perniagaan pada umumnya van hoop handel in het al gemen
  2. Tentang hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh perkapalan van de rechten en verligtingen vit
      scheepvart voorts ruitende.
  21. Beda hukum pidana dan hukum perdata
      Pidana                                  perdata
      1. Sanksi kuat                           1. Sanksi tidak kuat
      2. Dipaksakan oleh negara                 2. Tidak dipaksakan oleh negara

								
To top