Docstoc

TESIS KENOTARIATAN

Document Sample
TESIS KENOTARIATAN Powered By Docstoc
					TESIS KENOTARIATAN
BERIKUT INI KAMI TAMPILKAN JUDUL JUDUL YANG ADA, BILA
BERMINAT UNTUK MENDAPATKAN FILE ATAU
MENDOWNLOADNYA SILAHKAN HUBUNGI email :
pusatskripsi@gmail.com atau sms ke 085316254562
  1. AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DIIKAT DENGAN AKTA
      JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS
      TANAH OTORITA BATAM
  2. AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN
      DAN KAITANNYA DENGAN STATUS ANAK MENURUT UNDANG-
      UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KLAS
      I-A _____)
  3. AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA
      BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN
      1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
  4. AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA DI
      PENGADILAN AGAMA DAN PRAKTEKNYA PADA MASYARAKAT
      MANDAILING (STUDI KASUS DI KECAMATAN _____ TEMBUNG)
  5. AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA YANG DIBUAT PERUSAHAAN
      DENGAN PEKERJA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN UNDANG-
      UNDANG KETENAGAKERJAAN (STUDI TERHADAP PERJANJIAN
      KERJA YANG DIDAFTARKAN PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA
      KERJA KOTA _____)
  6. AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DEBITUR
      TERHADAP KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN
  7. AKIBAT YURIDIS KELALAIAN MENCATATKAN SALINAN PUTUSAN
      PERCERAIAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA
      DINAS KEPENDUDUKAN DI KOTA _____
  8. ANALISA HUKUM PENGATURAN SYARAT-SYARAT KERJA DAN HAK-
      HAK NORMATIF DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA STUDI PADA
      PT.UMADA DI _____
  9. ANALISIS ATAS KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG
      DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI
  10. ANALISIS HUKUM ATAS KLAUSULA PELARANGAN PENGGANTIAN
      DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI DEBITUR
      DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK
  11. ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN AGEN DALAM PT. PRUDENTIAL LIFE
      ASSURANCE PADA PEMOHON PAILIT PT. PRUDENTIAL LIFE
      ASSURANCE
  12. ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
      PADA PERSEROAN TERBATAS DILIHAT DARI ANGGARAN DASAR
  13. ANALISIS HUKUM KLAUSUL PERJANJIAN KREDIT BANK DI BAWAH
      TANGAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENYELESAIAN UTANG
      DEBITUR YANG WANPRESTASI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
      YEKTI INSAN SEMBADA BOYOYALI KABUPATEN BOYOLALI JAWA
      TENGAH
14. ANALISIS HUKUM KONTRAK KERJASAMA BAGI HASIL (PROFIT
    SHARING) PT. TELKOM DENGAN PELAKU USAHA WARUNG
    TELEKOMUNIKASI (SUATU PENELITIAN DI KOTA _____)
15. ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN
    BANGUNAN DALAM RANGKA PEMELIHARAAN TATA RUANG KOTA
    _____
16. ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DI _____
    (IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NOMOR 13
    TAHUN 2003)
17. ANALISIS HUKUM TERHADAP AKTA OTENTIK YANG MENGANDUNG
    KETERANGAN PALSU (STUDI KASUS DI KOTA _____)
18. ANALISIS HUKUM TERHADAP KETERLIBATAN NOTARIS DALAM
    PERKARA PIDANA
19. ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    TENTANG CALON INDEPENDEN DI DALAM UNDANG-UNDANG NO.32
    TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
20. ANALISIS KEKUATAN SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN DIBAWAH
    TANGAN DALAM KASUS PENYELESAIAN SENGKETA PERS
    BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
21. ANALISIS PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH MILIK ADAT PADA
    MASYARAKAT ACEH (STUDI DI KABUPATEN ACEH BARAT)
22. ANALISIS PENGALIHAN HAK DAN OPER KREDIT PADA KREDIT
    PEMILIKAN RUMAH (STUDI PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
    PRIMA TATA PATUMBAK DI _____)
23. ANALISIS TENTANG PERJANJIAN SPBU ANTARA PT. PERTAMINA
    (PERSERO) DENGAN PENGUSAHA SPBU 14.201.103 SETIA BUDI _____
24. ANALISIS YURIDIS ATAS EKSISTENSI SURAT KUASA MEMBEBANKAN
    HAK TANGGUNGAN YANG DIINGKARI DEBITUR
25. ANALISIS YURIDIS ATAS HARTA GONO-GINI YANG DIHIBAHKAN
    AYAH KEPADA ANAK: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
    _____ NO.691/PDT.G/2007/PA._____
26. ANALISIS YURIDIS ATAS KEGAGALAN PENGEMBANG DALAM
    MEMENUHI KLAUSULA JUAL BELI APARTEMEN (STUDI KASUS
    PUTUSAN PENGADILAN NEGERI _____ NOMOR 69/PDT.G/2008/PN.MDN)
27. ANALISIS YURIDIS ATAS PERBUATAN NOTARIS YANG
    MENIMBULKAN DELIK-DELIK PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN
    PENGADILAN NEGERI _____ NO. 2601/PID.B/2003/PN.MDN)
28. ANALISIS YURIDIS HAK ISTRI KE-2, DAN SETERUSNYA ATAS HARTA
    PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI
    UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
29. ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PENANGGUNG DALAM
    PENGIKATAN JAMINAN PERORANGAN PADA BPR DUTA ADIARTA
30. ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PERJANJIAN
    MUSYARAKAH YANG DIBUAT NOTARIS STUDI BANK _____ SYARIAH
    _____
31. ANALISIS YURIDIS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PADA SATUAN
    RUMAH SUSUN
32. ANALISIS YURIDIS KONTRAK KEAGENAN MINYAK TANAH DI PT.
    PERTAMINA PROVINSI ACEH
33. ANALISIS YURIDIS LEGALITAS NOTARIS SEBAGAI TERSANGKA ATAS
    AKTA YANG DIBUATNYA
34. ANALISIS YURIDIS MENGENAI FAKTOR TIDAK DIDAFTARKANNYA
    PERUBAHAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS TANAH OLEH
    MASYARAKAT DI KECAMATAN _____ TIMUR PADA KANTOR
    PERTANAHAN KOTA _____
35. ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MILIK ORANG TUA
    YANG DILAKUKAN ANAK DI KALA KEDUA ORANG TUA MASIH HIDUP
    (PUTUSAN MA TANGGAL 27 OKTOBER 2004, NO. 1187 K/PDT/2000)
36. ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR
    PERTANAHAN KOTA _____
37. ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT KEPADA USAHA KECIL
    DENGAN JAMINAN TANAH BELUM BERSERTIFIKAT (STUDI : PT.
    BANK _____ CABANG PEMBANTU KAMPUNG LALANG)
38. ANALISIS YURIDIS PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)
    DALAM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KOTA BANDA ACEH
39. ANALISIS YURIDIS PENGAMBILAN FOTOKOPI MINUTA AKTA DAN
    PEMANGGILAN NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
    JABATAN NOTARIS DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA
40. ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI JIWA MELALUI
    TELEMARKETING DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERIKATAN
    (STUDI PADA ASURANSI JIWA BNI LIFE)
41. ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DENGAN
    JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI DI BANK UOB INDONESIA)
42. ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT
    PERCERAIAN (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI
    INDRAPURA-RIAU)
43. ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB NOTARIS
    KAITANNYA DENGAN MAL ADMINISTRASI
44. ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA SEWA MENYEWA RUMAH YANG
    DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS (STUDI KANTOR NOTARIS KOTA
    _____)
45. ANALISIS YURIDIS TERHADAP BUSINESS JUDGMENT RULE SEBAGAI
    WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI SUATU
    PERSEROAN TERBATAS
46. ANALISIS YURIDIS TERHADAP GROSSE AKTA NOTARIS SEBAGAI
    PENGIKATAN JAMINAN DIKAITKAN DENGAN KREDIT MACET (STUDI
    DI KOTA _____)
47. ANALISIS YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN KERJA ANTARA
    PENGUSAHA DAN PEKERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA
    SECARA LISAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN
    INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI _____
    NOMOR:41/G/2009/PHI.MDN)
48. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
    KEPADA PEMERINTAH KOTA _____
49. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DENGAN
    JAMINAN DEPOSITO PADA PT.BANK MANDIRI (PERSERO), TBK
    KANTOR CABANG LHOKSEUMAWE
50. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DENGAN
    JAMINAN SK PEGAWAI OLEH PT. BRI (PERSERO) KANTOR CABANG
    ISKANDAR MUDA _____
51. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT WIRAUSAHA
    TANPA AGUNAN PADA PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL,
    TBK, CABANG _____
52. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KATA DAN BAHASA
    DALAM AKTA NOTARIS
53. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN
    SISTEM PERBANKAN SYARIAH (MURABAHAH, MUSYARAKAH DAN
    MUDHARABAH)
54. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN YANG DIBUAT ANTARA
    PENCIPTA BUKU DENGAN PENERBIT
55. ANALISIS YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
    NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH PERSEROAN TERBATAS LISTING
    DI PASAR MODAL
56. ANALISIS YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG TIDAK
    DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
57. ASPEK HUKUM PENYELESAIAN BADAN HUKUM PERSEROAN
    TERBATAS (PT) MELALUI SISMINBAKUM (PENGESAHAN,
    PERSETUJUAN, PELAPORAN, PEMBERITAHUAN ANGGARAN DASAR
    PT)
58. ASPEK HUKUM PERJANJIAN LISENSI MEREK DAGANG
59. ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN IVESTOR DALAM PERDAGANGAN
    SAHAM BANK MANDIRI MENJELANG PASAR PERDANA
60. ASPEK JURIDIS PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DI PT. BANK
    RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, STUDI PADA KANTOR CABANG
    PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, _____ PUTRI HIJAU
61. ASPEK YURIDIS DARI PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH YANG
    OBJEKNYA DIJAMINANKAN DI BANK
62. BATAS UMUR KECAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM
    DALAM PRAKTEK NOTARIS DI KOTA _____
63. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MENURUT UNDANG-UNDANG
    NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
64. DILEMA PERBERLAKUAN PEMBATASAN JANGKA WAKTU
    PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN (STUDI PADA KANTOR
    PERTANAHAN KOTA _____)
65. DILEMMA ROYA HAK TANGGUNGAN DALAM PRAKTEK DIKANTOR
    PERTANAHAN KOTA _____
66. EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA KREDITOR
    DALAM HUKUM KEPAILITAN
67. EKSEKUSI BARANG JAMINAN OLEH BANK DALAM PENYELESAIAN
    KREDIT MACET (STUDI KASUS PADA BANK "D" DI _____)
68. EKSEKUSI DI BAWAH TANGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA ATAS
    KREDIT MACET KEPEMILIKAN MOBIL DI LEMBAGA KEUANGAN
    NON-BANK PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE CABANG _____
69. EKSISTENSI DAN KEKUATAN ALAT BUKTI ALAS HAK BERUPA AKTA
    PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI YANG DIBUAT DIHADAPAN
    NOTARIS ATAU CAMAT STUDI DI KABUPATEN DELI SERDANG
70. EKSISTENSI HAK ULAYAT ATAS TANAH DALAM ERA OTONOMI
    DAERAH PADA MASYARAKAT SUKU SAKAI DI KABUPATEN
    BENGKALIS PROPINSI RIAU
71. EKSISTENSI KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM
    PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF (STUDI DI KABUPATEN
    NIAS)
72. EKSISTENSI KUASA MENJUAL OBYEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN
    KREDIT (STUDI PADA PT. BANK EKONOMI RAHARJA, TBK. CABANG
    _____)
73. EKSISTENSI PARATE EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN GADAI DI
    PERUM PEGADAIAN KOTA _____
74. EKSISTENSI PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF PADA
    MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI DI KOTA _____)
75. FUNGSI DAN KEDUDUKAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK
    TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI PENELITIAN DI
    PT BANK BUKOPIN CABANG _____)
76. FUNGSI NOTARIS DALAM: PEMBUATAN AKTA (KAJIAN TERHADAP
    PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN HAK ATAS TANAH YANG BELUM
    BERSERTIFIKAT DALAM WILAYAH KERJA NOTARIS ROTA _____)
77. FUNGSI PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG
    NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA _____)
78. GREEN BANKING DALAM KEBIJAKAN KREDIT PERBANKAN DI
    INDONESIA
79. GROSSE AKTA DAN PELAKSANAAN DALAM PRAKTEK
80. GROSSE AKTA DAN PELAKSANAAN DALAM PRAKTEK
81. HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI ATAS
    HARTA PENINGGALAN ORANG TUANYA (KAJIAN PADA ETNIS
    TIONGHOA DI KOTA TEBING TINGGI)
82. HAK JAMINAN ATAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH (STUDI KASUS PT.
    BANK DANAMON INDONESIA TBK DAN PT. BANK _____ _____)
83. HAK KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN ATAS TANAH DI WILAYAH
    PULAU BATAM (STUDI : DI PULAU SEKIKIR DAN PULAU BULAT)
84. HAK MENGUASAI TANAH OLEH NEGARA TERHADAP HAK ULAYAT
85. HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT BATAK
    TOBA (STUDI DI KECAMATAN PANGURURAN - KABUPATEN SAMOSIR)
86. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN LELANG ATAS
    JAMINAN HUTANG KEBENDAAN YANG DIIKAT DENGAN HAK
    TANGGUNGAN (PENELITIAN PADA KANTOR PELAYANAN PIUTANG
    DAN LELANG NEGARA (KP2LN) _____), 2003
87. HAMBATAN-HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN DALAM
    KASUS TANAH BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA (STUDI KASUS DI
    PENGADILAN NEGERI _____)
88. HAMBATAN PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI GROSSE AKTA DI
    PENGADILAN NEGERI _____
89. HUBUNGAN HUKUM KREDITUR/BANK PEMERINTAH DENGAN PUPN
    CABANG _____ DAN KP2LN DALAM KAITANNYA DENGAN
    PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
    (PENELITIAN PADA KP2LN _____)
90. HUKUM PERJANJIAN DALAM KAITANNYA DENGAN SISTEM
    PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (PENELITIAN PADA KANTOR
    PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA _____)
91. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SENGKETA MEREK
    TERKENAL (STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN)
92. IMPLEMENTASI PENAGIHAN HUTANG PAJAK DENGAN
    MENGGUNAKAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG
    TERSIMPAN DI BANK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
    CIKARANG UTARA
93. IMPLEMENTASI PERSETUJUAN TRIPS (TRADE RELATED ASPECT OF
    INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS) DALAM SISTEM HUKUM HAK
    ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) NASIONAL: SUATU STUDI
    PADA PENGADILAN NIAGA
94. KAJIAN ATAS PUTUSAN-PUTUSAN PERADILAN DALAM SENGKETA
    HAK CIPTA LAGU
95. KAJIAN HUKUM ATAS PEMBERIAN FASILITAS PENGAMPUNAN
    PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PAJAK INDONESIA
96. KAJIAN HUKUM ATAS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
    DALAM PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS
97. KAJIAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SILANG SAHAM MENURUT
    UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS NOMOR 40 TAHUN 2007
98. KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM
    (STUDI PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 _____
99. KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN DAN
    PENYITAAN HARTA KEKAYAAN NASABAH DEBITUR/PENJAMIN
    HUTANG BERUPA UANG TUNAI DI BANK DALAM KAITANNYA
    DENGAN SISTEM PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
100.     KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM
    PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (STUDI KASUS PADA KP2LN _____)
101.     KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMANGGILAN NOTARIS OLEH
    PENYIDIK POLRI BERKAITAN DENGAN DUGAAN PELANGGARAN
    HUKUM ATAS AKTA YANG DIBUATNYA
102.     KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN EKSEKUSI LELANG
    JAMINAN HUTANG KEBENDAAN MILIK PENANGGUNG HUTANG/
    PENJAMIN HUTANG DALAM KAITANNYA DENGAN PENGURUSAN
    PIUTANG NEGARA (PENELITIAN PADA KP2LN _____)
103.     KAJIAN HUKUM TERHADAP PERANAN NOTARIS DALAM
    PEMBUATAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN JAMINAN
    TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT (STUDI PADA BANK
    PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PUDUARTA INSANI)
104.     KAJIAN PENDAFTARAN TANAH DARI PEMBAGIAN WARISAN
    SETELAH PP 24 TAHUN 1997 (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN
    GUNUNG SITOLI KABUPATEN NIAS)
105.     KAJIAN YURIDIS HAK PEMELIHARAAN ANAK SETELAH
    TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1
    TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS TERHADAP
    PUTUSAN PENGADILAN NO. 101/PDT.G/2009/PN/MDN)
106.     KAJIAN YURIDIS PENGADAAN TANAH UNTUK RELOKASI
    KORBAN TSUNAMI DI KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN, KABUPATEN
    ACEH BARAT
107.     KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
   FIDUSIA PADA KOPERASI SWAMITRA DI _____
108.     KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN
   DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK (TRANSAKSI MEDIS)
109.     KAJIAN YURIDIS PEROLEHAN TANAH BAGI PERUSAHAAN
   PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI KOTA _____NANI
110.     KAJIAN YURIDIS TENTANG JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI
   INVESTASI ASING DI INDONESIA
111.     KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI
   LELANG (PENELITIAN PADA KANTOR PELAYANAN DAN PIUTANG
   NEGARA _____)
112.     KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGELOLAAN
   DAN PENATAAN TERHADAP JAMINAN HUTANG MILIK NASABAH
   DEBITUR/PENJAMIN HUTANG DALAM KAITANNYA DENGAN
   PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (PENELITIAN PADA PUPN DAN
   KP2LN _____)
113.     KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM
   PENGURUSAN PIUTANG NEGARA MACET PT. TELKOMSEL :
   PENELITIAN PADA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG
   NEGARA _____
114.     KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERANAN LEMBAGA JASA
   PENILAIAN PROPERTI (PENELITIAN PADA PT. SATYATAMA
   GRAHATARA DAN PT. PIESTA PENILAI DI KOTA _____)
115.     KEABSAHAN TANDA TANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM
   PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN
   UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
116.     KEBERADAAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM NIRLABA
   (STUDI MENGENAI KEGIATANNYA YANG BERSIFAT PROFIT MOTIF)
117.     KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ADAT BATAK
   TOBA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
   2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI KECAMATAN
   TARUTUNG, KABUPATEN TAPANULI UTARA)
118.     KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ADAT
   PADA MASYARAKAT ACEH(STUDI KABUPATEN ACEH BARAT)
119.     KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT
   PADA MASYARAKAT NIAS (STUDI DI KABUPATEN NIAS)
120.     KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM
   HUKUM PERJANJIAN KEAGENAN (KAJIAN PADA PERJANJIAN
   KEAGENAN CAT ICI INDONESIA DI _____)
121.     KEDUDUKAN DIREKSI DALAM HAL TERJADINYA BENTURAN
   KEPENTINGAN DALAM SUATU PERUSAHAAN
122.     KEDUDUKAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP PENINGKATAN
   HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG
   DIBEBANI HAK TANGGUNGAN
123.     KEDUDUKAN HUKUM BANK SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN
   KEBENDAAN PADA PERJANJIAN KREDIT DALAM KEADAAN DEBITUR
   PAILIT
124.     KEDUDUKAN JANDA TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMI
   MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI PENELITIAN PADA
   MASYARAKAT BALI DI DESA KERTALANGU, KECAMATAN KESIMAN
   KABUPATEN BADUNG DENPASAR TIMUR)
125.     KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DITINJAU DARI UNDANG-
   UNDANG KEPAILITAN DIKAITKAN DENGAN OBJEK HAK
   TANGGUNGAN
126.     KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA
   STUDI : PERJANJIAN WARALABA ANTARA PT. INDOMARCO
   PRISMATAMA DENGAN CV. E. MAKMUR
127.     KEDUDUKAN, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI
   DALAM PENGURUSAN BUMN
128.     KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBAT
   HUKUMNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
   TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
129.     KEDUDUKAN TANAH HARTA PUSAKA TINGGI KAUM SEBAGAI
   OBJEK JAMINAN KREDIT DALAM PRAKTEK PERBANKAN DI KOTA
   PADANG
130.     KEDUDUKAN WANITA DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM
   (STUDI TENTANG PENGARUH PERANAN WANITA DALAM KELUARGA
   TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI MASYARAKAT
   MELAYU DI KOTA BATAM)
131.     KEPATUHAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH
   BERDASARKAN UU BPHTB DI KOTA _____
132.     KEPEMILIKAN TERHADAP TANAH PERTAPAKAN DAN
   BANGUNAN RUMAH SUSUN YANG DIKUASAI DENGAN SISTEM
   STRATA TITLE
133.     KETERANGAN HAK WARIS DALAM HUKUM PERDATA (SUATU
   KAJIAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN CINA
   DI KOTA _____)
134.     KEWAJIBAN YURIDIS MENYESUAIKAN AKTA YAYASAN
   PENDIDIKAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG BADAN
   HUKUM PENDIDIKAN
135.     KEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM
   ISLAM (KHI) DAN STAATSBLAD 1917 NO. 129 (PENELITIAN PADA
   PENGADILAN AGAMA _____)
136.     KEWENANGAN CAMAT SEBAGAI P.P.A.T SEMENTARA DALAM
   MEMBUAT AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI
   RUGI
137.     KEWENANGAN NOTARIS DALAM STATUS TERSANGKA
   MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI PEJABAT UMUM MEMBUAT AKTA
   OTENTIK
138.     KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG
   PERTANAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
   2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (ANALISIS TERHADAP
   KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN ANTARA PEMERINTAH KOTA
   BATAM DAN OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU
   BATAM)
139.     KLAUSULA WAJIB ASURANSI JIWA DALAM PERJANJIAN
   KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI KOTA _____
140.    KONSEKUENSI HUKUM YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM
   SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001
   TENTANG YAYASAN
141.    KONSEP NUSYUZ SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
   PERKAWINAN ISLAM
142.    KRITERIA PERSEROAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE
   VENNOOTSCHAP) SEBAGAI SUBJEK HAK ATAS TANAH PENELITIAN
   DI KOTA _____
143.    LISENSI DAN PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA
   SINEMATOGRAFI MENURUT HUKUM PERJANJIAN
144.    PARADIGMA GROSSE AKTA SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-
   UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
145.    PELAKSANAAN GANTI RUGI HAK ATAS TANAH UNTUK
   KEPENTINGAN UMUM PENGEMBANGAN BANDARA INTERNASIONAL
   SULTAN ISKANDAR MUDA PROVINSI ACEH
146.    PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN REGISTRASI
   PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN
   TANAH (P4T)DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
147.    PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH DALAM MASYARAKAT
   ADAT KARO STUDI DI KECAMATAN JUHAR KABUPATEN KARO
148.    PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM PADA
   KOPERASI MENURUT PP NO.9 TAHUN 1995 (STUDI PADA KOPERASI
   PEGAWAI NEGERI GURU SD KEC, BINJAI BARAT DI KOTA BINJAI)
149.    PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN KREDIT PADA
   BANK MELALUI BALAI LELANG SWASTA (STUDI KASUS PADA BANK
   SWASTA)
150.    PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI KEJAKSAAN (STUDI PADA
   KPKNL _____)
151.    PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT
   ADAT MINANGKABAU (STUDI KASUS DI KABUPATEN AGAM)
152.    PELAKSANAAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS
   TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK DIPO
   INTERNASIONAL CABANG _____
153.    PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
   KEPADA KOPERASI STUDI PADA BANK MUAMALAT CABANG _____
154.    PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH YANG
   BERASAL DARI TANAH NEGARA DI KECAMATAN LABUHAN DELI
   KABUPATEN DELI SERDANG
155.    PELAKSANAAN PENDAFTARAN KONVERSI HAK ATAS TANAH
   ADAT : STUDI MENGENAI KONVERSI HAK ATAS TANAH GRANT
   SULTAN DI KOTA _____
156.    PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS
   TANAH PADA KANTOR PERTAHANAN BERDASARKAN RISALAH
   LELANG (PENELITIAN / STUDI KASUS PADA KANTOR PERTANAHAN
   KOTA PEKANBARU)
157.    PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS
   JAMINAN HUTANG YANG DIEKSEKUSI LELANG BERDASARKAN
   RISALAH LELANG PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA _____ (STUDI
   KASUS PADA KP2LN _____)
158.     PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK
   PADA AREAL PERKEBUNAN SALAK MILIK RAKYAT(STUDI PADA
   PERKEBUNAN SALAK DI KECAMATAN ANGKOLA BARAT
   KABUPATEN TAPANULI SELATAN )
159.     PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF MENURUT
   PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1977 DI KOTA PADANG
160.     PELAKSANAAN PENGALIHAN TANAH NON SERTIFIKAT
   DENGAN MENGGUNAKAN BLANKO AKTA JUAL BELI PPAT PADA
   MASYARAKAT KABUPATEN BIREUEN ACEH
161.     PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
   UTANG (PKPU), DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN
   MANFAATNYA BAGI PIHAK DEBITOR DAN KREDITOR. (STUDI KASUS
   DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT)
162.     PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH
   BERSERTIFIKAT HAK MILIK DI KECAMATAN KOTA KISARAN BARAT,
   KABUPATEN ASAHAN
163.     PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH LAHAN KELAPA
   SAWIT PADA PERKEBUNAN INTI RAKYAT COT GIREK KABUPATEN
   ACEH UTARA (PERIODE TAHUN 1990-2006)
164.     PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK
   TANGGUNGAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DEBITUR
   YANG WANPRETASI PADA BANK _____
165.     PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN DANA PROGRAM
   KEMITRAAN ANTARA PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
   CABANG BELAWAN DENGAN MITRA BINAANNYA
166.     PELAKSANAAN STELSEL NEGATIF YANG BERTENDENSI
   POSITIF TERHADAP PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS
   TANAH (STUDI : DI KOTA _____)
167.     PELAKSANAAN SURAT PAKSA DALAM KAITANNYA DENGAN
   PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (PENELITIAN PADA KANTOR
   PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA _____)
168.     PELANGGARAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
   NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK
169.     PEMAHAMAN PENGUSAHA USAHA KECIL DAN MENENGAH
   TERHADAP PENDAFTARAN MEREK (SUATU STUDI TERHADAP
   PENGUSAHA KONVEKSI DI KOTA _____)
170.     PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HAL PUTUSNYA
   PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN (STUDI : PADA MASYARAKAT
   BATAK TOBA KRISTEN DI KOTA _____)
171.     PEMBAGIAN HARTA WARISAN ORANG YANG BERBEDA AGAMA
   DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN
   MAHKAMAH AGUNG RI NO. 51 K/AG/1999)
172.     PEMBEBANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA
   NOTARIS (STUDI KASUS DI KOTA BINJAI)
173.     PEMBELIAN AGUNAN TANAH/BANGUNAN OLEH BANK UMUM
   DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT MACET
174.     PEMBERDAYAAN NOTARIS SEBAGAI MEDIATOR DALAM
   ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI DI KOTA _____)
175.     PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENANAMAN
   MODAL SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25
   TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
176.     PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH YANG BELUM
   BERSERTIPIKAT (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK BANK
   DAN PPAT DI KOTA LHOKSEUMAWE
177.     PEMBERIAN KUASA MENJUAL TANAH DALAM PRAKTEK
   NOTARIS (PENELITIAN DI KOTA _____)
178.     PEMBERIAN KUASA MENJUAL TANAH DALAM PRAKTEK
   NOTARIS (PENELITIAN DI KOTA _____)
179.     PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN NASABAH
   DEBITUR/PENANGGUNG HUTANG DALAM KAITAN DENGAN
   PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (PENELITIAN PADA KP2LN _____)
180.     PEMEGANG SAHAM NOMINEE DALAM PERSEROAN TERBATAS
181.     PEMERIKSAAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH OLEH
   NOTARIS/PPAT PADA KANTOR PERTAHANAN KOTA _____
   BERKAITAN DENGAN PEMBUATAN AKTA (STUDI DI KOTA _____)
182.     PEMISAHAN DAN PEMBAHAGIAN HARTA WARISAN SECARA
   DAMAI DI HADAPAN NOTARIS (KAJIAN KHUSUS TERHADAP
   MASYARAKAT SUKU BATAK NON MUSLIM DI KOTA _____)
183.     PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA : HAMBATANNYA DILIHAT
   DARI ASPEK SISTEM HUKUM
184.     PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA
   PEWARISAN MENURUT PP NO. 24 TAHUN 1997 (PENELITIAN DI KOTA
   P.SIANTAR)
185.     PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA MEREK
186.     PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
   PERDAGANGAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
187.     PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DAN KEADILAN DALAM
   KONTRAK POLIS ASURANSI AVRIST PRIME INVEST STUDY DI PT.
   AVRIST ASSURANCE _____
188.     PENERAPAN BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) DALAM
   INVESTASI OLEH PEMERINTAH KOTA _____
189.     PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL PADA
   PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PT. DJAYA TUNGGAL DAN PT.
   BANK PERKEMBANGAN ASIA)
190.     PENERAPAN PASAL 916 A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
   PERDATA OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN BAGI PERLINDUNGAN
   HAK MEWARIS ANAK DI BAWAH UMUR BAGI GOLONGAN TIONGHOA
   (STUDI KASUS HARTA PENINGGALAN TAN TJOEN KIAH)
191.     PENERAPAN PRINSIP–PRINSIP KONTRAK DALAM PENGIKATAN
   PERJANJIAN ASURANSI TAKAFUL
192.     PENERAPAN SISTEM JUAL BELI MURABAHAH PADA BANK
   SYARIAH
193.     PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN (STUDI KASUS :
   PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11/PUU-V/2007
   MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO: 56 PRP TAHUN 1960
   TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945)
194.     PENGAKUAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN KITAB
   UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BURGERLIJK WETBOEK)
195.    PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ASET
   PEMERINTAH (STUDI : DI PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI)
196.    PENGALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI HIBAH WASIAT DAN
   PROSES BALIK NAMANYA (SUATU KAJIAN HUKUM DI KOTA _____)
197.    PENGATURAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN
   POLIGAMI (STUDI : DI KECAMATAN _____ MAIMUN)
198.    PENGATURAN MENGENAI BUKTI KETERANGAN HAK WARIS
   YANG BERLAKU BAGI WARGA NEGARA INDONESIA
199.    PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DAN TUGAS JABATANNYA
   GUNA MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEPENTINGAN
   UMUM
200.    PENGGUNAAN HAK INGKAR NOTARIS PADA PERKARA
   PERDATA DAN PIDANA (STUDI PENELITIAN DI KOTA _____)
201.    PENGGUNAAN MEREK DAGANG TIDAK TERDAFTAR: STUDI
   MENGENAI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK DIDAFTARKANNYA
   MEREK DAGANG DIKAWASAN INDUSTRI _____ (KIM)
202.    PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN PINJAM
   MEMINJAM UANG DENGAN KREDITOR PERSEORANGAN (SUATU
   PENELITIAN DI KOTA _____)
203.    PENUNDAAN PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG TERHADAP
   BARANG JAMINAN HUTANG MILIK NASABAH DEBITUR (PENELITIAN
   PADA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA _____)
204.    PENYELESAIAN GANTI RUGI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
   BANDAR UDARA SILANGIT SIBORONG-BORONG KABUPATEN
   TAPANULI UTARA
205.    PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI PENJUALAN
   DIBAWAH TANGAN BENDA JAMINAN YANG DIIKAT DENGAN HAK
   TANGGUNGAN (STUDI KASUS TERHADAP PRAKTEK PERBANKAN DI
   KOTA _____)
206.    PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI DI
   MINANG KABAU (STUDI KASUS DI KOTA PADANG)
207.    PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI DI KALANGAN
   AHLI WARIS TERTANGGUNG (STUDI KASUS PADA PENGADILAN
   AGAMA LHOKSUMAWE)
208.    PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERBANKAN SYARIAH
   PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
   PERADILAN AGAMA
209.    PENYELESAIAN SENGKETA PELAKSANAAN PERJANJIAN
   KERJASAMA OPERASIONAL ANTARA PERUM BULOG DIVISI
   REGIONAL _____ DENGAN MITRA KERJA
210.    PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA KANTOR
   PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
211.    PENYERAHAN HAK SEWA SEBAGAI JAMINAN HUTANG PADA
   BANK (STUDI PADA BANK DI KOTA _____)
212.    PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT
   DI KECAMATAN _____ JOHOR DAN PENDAFTARAN HAKNYA DI
   KANTOR PERTANAHAN _____
213.    PERALIHAN HAK GUNA USAHA SEKALIGUS DILAKUKAN ALIH
   FUNGSI PENGGUNAAN TANAH
214.     PERALIHAN HUTANG YANG DIJAMINKAN DENGAN HAK
   TANGGUNGAN KARENA PEWARISAN BERDASARKAN KUHPERDATA
215.     PERANAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
   LELANG (KPKNL) DALAM PENANGANAN PIUTANG NEGARA MACET
   SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH
   NOMOR 33 TAHUN 2006 (PENELITIAN DI KANTOR PELAYANAN
   KEKAYAANNEGARA DAN LELANG _____)
216.     PERANAN LEMBAGA ASURANSI DALAM PEMBERIAN KREDIT
   PERBANKAN (STUDI PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA(PERSERO)
   TBK CABANG KABANJAHE)
217.     PERANAN NOTARIS DALAM KAITAN DENGAN PENGURUSAN
   PIUTANG DAN LELANG NEGARA (PENELITIAN PADA KANTOR
   PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA _____)
218.     PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KONTRAK
   BISNIS (SUATU PENELITIAN DI KOTA _____)
219.     PERANAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN
   SISTEM FIDUSIA PADA PERUM PEGADAIAN (STUDI DI KANTOR
   PERUM PEGADAIAN CABANG _____ UTAMA)
220.     PERANAN NOTARIS PADA LEMBAGA PENGANGKATAN ANAK
221.     PERANAN NOTARIS PADA PENDIRIAN DAN AKTIVITAS
   KOPERASI TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI
   KOTA _____
222.     PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM
   PEMBAYARAN PAJAK ATAS TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN /
   ATAU BANGUNAN DI KOTA BANDA ACEH
223.     PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PENDIRIAN DAN
   AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA KOPERASI
224.     PERBANDINGAN FUNGSI PENGAWAS NOTARIS SEBELUM DAN
   SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
   (SUATU PENELITIAN DI KOTA _____)
225.     PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG CORPORATE SOCIAL
   RESPONSIBILITY ANTARA INDONESIA DENGAN CINA DALAM UPAYA
   PERWUJUDAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI
   INDONESIA
226.     PERBANDINGAN PERANAN DEWAN KEHORMATAN DENGAN
   MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
   SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR . 30 TAHUN 2004
227.     PERBANDINGAN STATUS HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN
   ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DENGAN HUKUM
   PERDATA BW
228.     PERIKATAN ANTARA BANK DAN ASURANSI DALAM
   MELINDUNGI UANG TUNAI YANG ADA DI BANK (STUDI PADA BANK
   _____ DAN PT. ASURANSI ASKRIDA)
229.     PERJANJIAN BELI KEMBALI DALAM PEMBERIAN KREDIT
   KEPEMILIKAN KIOS PASAR PUSAT SUKARAMAI PEKANBARU
   ANTARA BANK DANAMON DENGAN PT. MAKMUR PAPAN PERMATA
230.     ERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DEVELOPER DENGAN BANK
   DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH (SUATU
   PENELITIAN DI PT BANK CIMB NIAGA TBK CABANG _____ BUKIT
   BARISAN)
231.     PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL
   MELALUI BAITUL MAAL WAT TAMWIL STUDI PADA BAITUL MAAL
   WASHIL _____
232.     PERJANJIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH OLEH
   INDONESIAN NOMINEE KEPADA WARGA NEGARA ASING
233.     PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DAPAT
   MENIMBULKAN KONFLIK
234.     PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
   NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM
235.     PERJANJIAN SEWA MENYEWA KIOS SEBAGAI JAMINAN
   KREDIT
236.     PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN BANDARA UDARA
   PADA PT.(PERSERO)ANGKASA PURA II BANDAR UDARA POLONIA
   _____ DENGAN PERUSAHAAN PENERBANGAN MANDALA AIRLINES
   CABANG _____
237.     PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DAN AKIBAT
   HUKUMNYA
238.     PERKEMBANGAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DAN JANDA
   PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DI PERKOTAAN (SUATU
   PENELITIAN DI KELURAHAN SUDI REJO II, KECAMATAN _____ KOTA,
   KOTA _____)
239.     PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT
   ADAT BATAK KARO (STUDI KECAMATAN MERDEKA, KABUPATEN
   KARO)
240.     PERLINDUNGAN HAK BAGI PENCIPTA LAGU DITINJAU DARI
   UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 19 TAHUN 2002
241.     PERLINDUNGAN HAK-HAK TERTANGGUNG DALAM
   PERJANJIAN ASURANSI (STUDI PADA ASURANSI TAKAFUL
   KELUARGA _____)
242.     PERLINDUNGAN HAK KREDITOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA
   BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
   JAMINAN FIDUSIA
243.     PERLINDUNGAN HAK TERKAIT LEMBAGA TELEVISI MENURUT
   UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
244.     PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT MENURUT UNDANG-
   UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
245.     PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMEGANG POLIS YANG TIDAK
   MEMENUHI KEWAJIBANNYA DALAM PEMBAYARAN PREMI (STUDI
   PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 PT. ASURANSI
   TAKAFUL KELUARGA DI KOTA _____)
246.     PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RAHASIA DAGANG
247.     PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
   PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT
248.     PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS
   TERHADAP TINDAKAN-TINDAKAN DALAM PERIODE KEADAAN DIAM
   (STANDSTILL) DALAM KEPAILITAN
249.     PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN PT. TELKOM
   DALAM KONTRAK BAKU
250.     PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP
   PEMBAJAKAN HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK
251.     PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK PATEN DALAM LISENSI
   WAJIB
252.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI
   KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM PENANGGUHAN
   EKSEKUSI JAMINAN BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
   37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
253.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS LAGU
   YANG TIDAK DIKETAHUI PENCIPTANYA
254.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERTANGGUNG
   DALAM PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KEBAKARAN (STUDI PADA
   PT. ASURANSI BINTANG, TBK CABANG _____ DAN PT. ASURANSI
   PAROLAMAS CABANG _____)
255.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA ARSITEKTUR
   DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK
   CIPTA (STUDI DI KOTA _____)
256.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
   PELAYANAN AIR BERSIH: STUDI PADA MASYARAKAT KOTA _____
   PELANGGAN PDAM TIRTANADI CABANG _____
257.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
   PERJANJIAN PEMBELIAN PERUMAHAN PADA PT. PRIMA SARANA
   MANDIRI
258.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
   PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH MELALUI
   PENGEMBANG (STUDI DI KOTA _____)
259.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
   PERJANJIAN FIDUSIA SECARA DI BAWAH TANGAN (PENELITIAN
   PADA PT. OLYMPINDO MULTI FINANCE CABANG _____ DAN PT. ORIX
   INDONESIA FINANCE CABANG _____)
260.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
   PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN (STUDI PADA BANK-BANK
   SWASTA DI KOTA _____)
261.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG
   MEMBERIKAN DANA TANPA JAMINAN KEPADA PERUSAHAAN
   SEKURITAS
262.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM
   PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DIKAITKAN
   DENGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN BPHTB DAN PPH
263.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA
   DAN PENERBIT (KAJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19
   TAHUN 2002)
264.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT
   HAK ATAS TANAH STUDI KASUS TERHADAP HAK ATAS TANAH
   TERDAFTAR YANG BERPOTENSI HAPUS DI KOTA _____
265.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI
   MEREK
266.     PERLINDUNGAN HUKUM USAHA KECIL MENENGAH DAN
   ALTERNATIF PEMECAHANNYA (PENELITIAN DI KOTA _____)
267.     PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH PERATURAN
   PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN
   TANAH KEPADA PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH (STUDI
   KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA _____)
268.     PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS
   HAK PENGELOLAAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) (STUDI
   PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH UTARA)
269.     PERSEROAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE
   VENNOOTSCHAP) DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEMBERI HAK
   TANGGUNGAN PADA PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN
270.     PERSINTUHAN HUKUM PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU
   DENGAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DIKAITKAN UNDANG-
   UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
271.     PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN HUKUM PERSEROAN
   YANG DIMUAT DALAM AKTA NOTARIS (DITINJAU DARI UNDANG-
   UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
   DAN KITAB UNDANG-UNDANGHUKUM PERDATA)
272.     PERTANGGUNGJAWABAN RENTENG DALAM PERJANJIAN
   ASURANSI PADA PT. (PERSERO) ASURANSI EKSPOR INDONESIA
   TERHADAP PIHAK KETIGA
273.     PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF HAK MILIK
   MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 5/1960 TENTANG UUPA
274.     POLIS ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK
   (STUDY TERHADAP PT. ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA DAN PT
   PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE) DI _____
275.     POTENSI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI
   ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS)
276.     PRINSIP BAGI HASIL PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
   PERUSAHAAN MODAL VENTURA (SUATU PENELITIAN DI KOTA _____)
277.     PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENDAFTARAN TANAH DI
   KANTOR PERTANAHAN KOTA _____
278.     PROBLEMATIKA JUAL BELI DAN PENDAFTARAN TANAH HAK
   MILIK YANG DIMILIKI BERSAMA ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI DI
   PEMATANG SIANTAR)
279.     PROBLEMATIKA KEOTENTIKAN AKTA PPAT
280.     PROBLEMATIKA OKUPASI LIAR DI ATAS LAHAN PERKEBUNAN
   DI _____ : STUDI PADA AREAL PERKEBUNAN PTPN-IV _____ (TAHUN
   2000-2009)
281.     PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK
   PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM : STUDI KASUS PADA
   PEMBANGUNAN KAMPUS UNIMAL DI DESA REULEUT TIMUR
   KECAMATAN MUARA BATU KABUPATEN ACEH UTARA
282.     PROBLEMATIKA PENCATATAN PERKAWINAN BAGI WARGA
   NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA
283.     PROSES KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA
   KREDIT DI PT. ASTRA CREDIT COMPANIES _____ SEBAGAI LEMBAGA
   PEMBIAYAAN KONSUMEN (PENELITIAN DI ASTRA CREDIT
   COMPANIES)
284.     PROSES PENINGKATAN HAK ATAS TANAH DARI STATUS HAK
   GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK PADA PERUMAHAN
   NASIONAL MARTUBUNG _____
285.     RESTRUKTURISASI KREDIT MACET DEBITOR DI PT. BANK
   PERKREDITAN RAKYAT (BPR) TERABINA SERAYA MULIA
   SELATPANJANG
286.     RESTRUKTURISASI UTANG UNTUK MENCEGAH KEPAILITAN
287.     SENGKETA WARISAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA PADA
   MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (STUDI KASUS DI KABUPATEN
   SOLOK)
288.     SERTIFIKASI LISENSI HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU RADIO
   SIARAN SWASTA NASIONAL OLEH YAYASAN KARYA CIPTA
   INDONESIA (SUATU PENELITIAN DI KOTA _____)
289.     STUDI MENGENAI PINJAMAN KREDIT ANGGOTA DPRD (BADAN
   LEGISLATIF) DI KOTA BINJAI PERIODE TAHUN 1997 – 2000 PADA
   BANK _____ CABANG BINJAI
290.     SUATU KAJIAN TENTANG KLAUSULA EKSENORASI DALAM
   PERJANJIAN KREDIT BANK DI KOTA KISARAN (KAJIAN DARI
   PROFESI NOTARIS)
291.     SUATU TINJAUAN TENTANG SEWA MENYEWA RUMAH
   BERJANGKA PENDEK BAGI PEKERJA KONTRAK (STUDI DI KOTA
   BATAM)
292.     TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM
   TINDAKAN ULTRA VIRES
293.     TANGGUNG JAWAB DIREKSI YANG BERTINDAK SEBAGAI
   PENANGGUNG UTANG PERSEROAN JIKA PERSEROAN DINYATAKAN
   PAILIT
294.     TANGGUNG JAWAB HUKUM KUASA PENGGUNA ANGGARAN
   ATAS PERUBAHAN TEKNIS PEKERJAAN PASCA PENANDATANGANAN
   SURAT PERJANJIAN KONTRAK PELELANGAN PENGADAAN BARANG
   DAN JASA
295.     TANGGUNGJAWAB INDUK PERUSAHAAN TERHADAP
   PERIKATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN
296.     TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN BERITA
   ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS
297.     TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK
   YANG DIBUAT DAN BERINDIKASI PERBUATAN PIDANA
298.     TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG
   MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN
   AKTA PPAT STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
   PUSAT NO. 94/PDT.G/2005/PN.JKT.PST)
299.     TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM AKIBAT PEMBUBARAN
   PERSEROAN TERBATAS (PT) MELALUI PENETAPAN PENGADILAN
   NEGERI _____ MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995
   (PENELITIAN DI _____)
300.     TANGGUNGJAWAB PEMILIK DAN PENCARTER KAPAL
   TERHADAP PENGANGKUTAN BARANG DENGAN KAPAL LAUT (STUDI
   DI PT. BERKAH ANUGRAH SEJATI - BELAWAN)
301.     TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG HUTANG (BORGTOCHT)
   TERHADAP DEBITUR YANG INGKAR JANJI (WANPRESTASI) KEPADA
   PT. BANK DANAMON TBK
302.     TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG HUTANG (BORGTOCHT)
   TERHADAP DEBITUR YANG INGKAR JANJI (WANPRESTASI) KEPADA
   PT. BANK DANAMON TBK.
303.     TANGGUNG JAWAB PENJAMIN (AVALIST) TERHADAP UTANG
   DEBITUR YANG WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
   AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1436.K/PDT/2001)
304.     TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM
   MENDAFTARKAN KARYAWANNYA SEBAGAI PESERTA JAMINAN
   SOSIAL TENAGA KERJA DI KOTA _____
305.     TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI ATAS
   PERBUATAN AGEN TERHADAP KLAIM DARI TERTANGGUNG (KAJIAN
   KHUSUS PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA)
306.     TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGEMBANG PERUMAHAN
   TERHADAP KONSEP PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TERPADU
   YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (STUDI TERHADAP
   PERUSAHAAN PENGEMBANG PERUMAHAN DI KOTA _____,2003
307.     TINDAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN MEREK TERDAFTAR
   (STUDI DI KOTA _____)
308.     TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN JAMINAN
   FIDUSIA (STUDI PADA LEMBAGA PENDAFTARAN FIDUSIA
   KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROPINSI ACEH)
309.     TINJAUAN HUKUM ATAS PENGAKUAN KEPEMILIKAN HAK
   ATAS TANAH OLEH PENYEWA (STUDI KASUS DI KAMPUNG JAWA
   BANDA ACEH)
310.     TINJAUAN HUKUM ATAS TANGGUNG JAWAB YAYASAN
   PENGELOLA TANAH PEMAKAMAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK DI
   KABUPATEN DELI SERDANG BERDASARKAN PERDA NOMOR 26
   TAHUN 2000
311.     TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN ASAS MUTAKHIR PADA
   TANAH YANG TELAH BERSERTIPIKAT (STUDI PADA KANTOR
   PERTANAHAN KOTA _____)
312.     TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HAPUSNYA SANKSI DAN
   TIDAK DIPERIKSA PAJAK DENGAN PEMBERLAKUAN SUNSET POLICY
   (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA _____ POLONIA)
313.     TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MOTIF
   ULOS BATAK TOBA (PENELITIAN KERAJINAN ULOS DI KABUPATEN
   SAMOSIR)
314.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK YANG
   MEMPEROLEH STATUS WARGA NEGARA INDONESIA DARI HASIL
   PERKAWINAN CAMPURAN
315.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN HOTEL SEBAGAI
   OBJEK INVESTASI (RISET PADA CAMBRIDGE CONDOMINIUM &
   SHOPPING MALL)
316.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
   PEMBERDAYAAN KOPERASI: STUDI PADA KOPERASI PEGAWAI
   REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN AGAMA KOTA TEBING TINGGI
317.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN PENGUASAAN
   DAN PENGGUNAAN TANAH DI KAWASAN PANTAI STUDI DI
   KECAMATAN _____ BELAWAN
318.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
   NASABAH PENGGUNA INTERNET BANKING BERDASARKAN UNDANG-
   UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
319.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP TAGIHAN YANG DAPAT
   DIKOMPENSASIKAN SEBAGAI SETORAN SAHAM DALAM PERSEROAN
   TERBATAS (DEBT TO EQUITY SWAP) SUATU KAJIAN TERHADAP
   BEBERAPA PUTUSAN DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT
320.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP TAGIHAN YANG DAPAT
   DIKOMPENSASIKAN SEBAGAI SETORAN SAHAM DALAM PERSEROAN
   TERBATAS (DEBT TO EQUITY SWAP) SUATU KAJIAN TERHADAP
   BEBERAPA PUTUSAN DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT
321.     TINJAUAN HUKUM YAYASAN KEAGAMAAN HINDU SIKH DI
   _____ SEBAGAI BADAN HUKUM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-
   UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 28
   TAHUN 2004
322.     TINJAUAN YURIDIS ALAS HAK DI BAWAH TANGAN SEBAGAI
   DASAR PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
323.     TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK-HAK KONSUMEN DALAM
   KLAUSUL BAKU PERJANJIAN BERLANGGANAN JASA
   TELEKOMUNIKASI SELULER PASCA BAYAR
324.     TINJAUAN YURIDIS ATAS KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS
   TANAH YANG TELAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK (STUDY
   TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
   NOMOR 2725 K/PDT/2008)
325.     TINJAUAN YURIDIS ATAS KESETARAAN DALAM PERJANJIAN
   KREDIT PERBANKAN
326.     TINJAUAN YURIDIS ATAS KONTRAK PERJANJIAN PERBAIKAN
   KAPAL DI PT. SINBAT PRECAST TEKNINDO, INDONESIA DI PULAU
   BATAM
327.     TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KUASA MUTLAK DALAM
   PERALIHAN HAK ATAS TANAH OLEH NOTARIS / PPAT (PEJABAT
   PEMBUAT AKTA TANAH)
328.     TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERGESERAN KEWARISAN
   HARTA PUSAKA RENDAH DALAM MASYARAKAT ADAT
   MINANGKABAU
329.     TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH
   PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PERKARA NO. 167/PDT.P/2000/PN-
   JAK.SEL)
330.     TINJAUAN YURIDIS SERTIFIKASI TANAH EKS HUTAN
   TANAMAN INDUSTRI DI DESA BUNTU TURUNAN
331.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG KASUS PERMOHONAN
   PERNYATAAN PAILIT PT. BANK IFI TERHADAP PT. BANK DANAMON
   INDONESIA, TBK
332.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG RAPAT UMUM PEMEGANG
   SAHAM MELALUI VIDEO KONFERENSI BERDASARKAN UNDANG-
   UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
333.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN KAWIN
   PASANGAN CALON SUAMI / ISTERI YANG AKAN MENIKAH MENURUT
   UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
334.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIFITAS PROSES
   PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN PERDAMAIAN
   SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN UTANG PIUTANG
   PERUSAHAAN
335.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GROSSE AKTA PENGAKUAN
   HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK SYARIAH
336.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN
   AKTA DIBAWAH TANGAN YANG TELAH DI LEGALISASI DAN
   REGISTRASI OLEH NOTARIS
337.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN HAKIM DALAM
   MEMBATALKAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
   PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI PERSIDANGAN
338.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBLOKIRAN SERTIFIKAT DI
   KANTOR PERTANAHAN DELI SERDANG
339.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK
   DALAM PERJANJIAN (STUDI PADA PERJANJIAN BERLANGGANAN
   SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI TELKOM FLEXI)
340.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
   PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-
   UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK(STUDI KASUS
   PADA PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT)
341.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA
   MOBIL DI CV. SHANDI MOCHA JAYA _____
342.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
   NASABAH BANK PENGGUNA ATM (AUTOMATED TELLER MACHINES)
   DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA
343.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB
   PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN ATAS BENDA JAMINAN
   (STUDI PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN KANTOR
   WILAYAH I _____
344.    TIPOLOGI SENGKETA PERTANAHAN: STUDI DI PENGADILAN
   NEGERI _____ TAHUN 2001S.D APRIL 2003
345.    TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMBIAYAAN PEGADAIAN
   DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN SISTEM GADAI (PENELITIAN
   PADA PERUM PEGADAIAN CABANG _____ PRINGGAN)
346.    UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT PERBANKAN PADA
   BANK SWASTA DI KOTA _____ (STUDI KASUS PADA PT. BANK
   EKSEKUTIF INTERNASIONAL TBK CABANG _____)
347.    UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT PERBANKAN PADA
   BANK SWASTA DI KOTA _____ (STUDI KASUS PADA PT. BANK
   EKSEKUTIF INTERNASIONAL TBK CABANG _____)
348.    WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA
   KONSTRUKSI MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DI KABUPATEN
   ACEH BESAR OLEH BRR NAD – NIAS

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:1211
posted:7/22/2012
language:
pages:20