Docstoc

KUMPULAN SKRIPSI ILMU HUKUM - Download as DOC

Document Sample
KUMPULAN SKRIPSI ILMU HUKUM - Download as DOC Powered By Docstoc
					KUMPULAN SKRIPSI ILMU HUKUM III

SILAHKAN KAMI TAMPILKAN JUDUL JUDUL SKRIPSI YANG ADA, BILA
BERMINAT UNTUK MENDAPATKAN FILENYA ATAU
MENDOWNLOADNYA SILAHKAN HUBUNGI email :
pusatskripsi@gmail.com atau sms ke 085316254562


  1. GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( GCG ) PADA PERBANKAN
      SYARIAH DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN BANK
      INDONESIA NO. 11/33/PBI/2009 TENTANG PELAKSANAAN GOOD
      CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT
      USAHA SYARIAH
  2. HAK ATAS SANTUNAN RUMAH SUSUN SEBAGAI JAMINAN HUTANG
      DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
  3. HAK CIPTA INDONESIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN KONFENSI
      INTERNASIONAL
  4. HAK DAN KEDUDUKAN TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI
      TINJAU DARI KUHP (STUDI PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS
      I ______)
  5. HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL ASING YANG MELINTASI DI PERAIRAN
      KEPULAUAN INDONESIA
  6. HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
      TIRTANADI DENGAN PELANGGAN AIR DI ______
  7. HAK-HAK ISTIMEWA PEJABAT DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI
      WINA 1961 DAN PRAKTEK BEBERAPA NEGARA
  8. HAK-HAK PEKERJA/BURUH DALAM PRAKTEK OUTSOURCING
      MENURUT UU KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS DISNAKERTRANS
      PROPSU)
  9. HAK-HAK PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM
      PROSES PERADILAN PIDANA (ANALISIS KASUS TERHADAP TINDAK
      PIDANA PEMERKOSAAN DI PENGADILAN NEGRI ______)
  10. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM DINAMIKA HUKUM
      EKONOMI INTERNASIONAL
  11. HAK PAKAI KARTU HALO TELKOMSEL TERHADAP PELANGGAN DAN
      AKIBAT HUKUMNYA DI TINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
      PERLINDUNGAN KONSUMEN
  12. HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM KERANGKA CEDAW DAN
      PENCAPAIANNYA DI INDONESIA MELALUI MDG’S.
  13. HAK SEPARATIS KREDITUR PEMEGANG HAK JAMINAN DIDALAM
      HUKUM KEPAILITAN
  14. HAK TERSANGKA DALAM MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM
      MENURUT PERSPEKTIF JURIDIS (STUDI LAPANGAN DI KEPOLISIAN
      RESORT DAIRI)
  15. HAK TERSANGKA UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM
      MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 (STUDI WILAYAH
      HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PADANG BOLAK)
16. HAK UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI YANG BENAR BAGI
    KONSUMEN (ANALISA YURIDIS TENTANG IKLAN YANG BERLEBIHAN
    PADA MEDIA TELEVISI)
17. HAK WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN
    HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI DI LEMBAGA
    PEMASYARAKATAN KLAS II ANAK ______
18. HARTA BERSAMA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
    UNDANG NO.1 TAHUN 1974
19. HASIL PENYADAPAN KPK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF
    KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-
    UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
    TRANSAKSI ELEKTRONIK
20. HILANGNYA KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN MISI DIPLOMATIK
    AKIBAT PERSONA NON GRATA DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961
21. HUBUNGAN DIPLOMATIK PALESTINA DENGAN NEGARA LAIN
    DALAM STATUSNYA SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL
22. HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN
    JAMINAN DALAM KREDIT PROPERTI
23. HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK YANG TERKAIT DALAM
    PENERBITAN LETTER OF CREDIT
24. HUBUNGAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DENGAN PASAR MODAL
    (SUATU TINJAUAN JURIDIS)
25. HUBUNGAN MERGER PERUSAHAAN DENGAN ANTI MONOPOLI
    (DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1995 DAN UU NO. 5 TAHUN 1999)
26. HUKUM KEPAILITAN: DALAM KONTROVERSI KASUS PEMAILITAN
    (STUDI KASUS PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA)
27. HUKUM PERJANJIAN SEBAGAI LANDASAN PENERBITAN KARTU
    KREDIT (RISET: BANK PERMATA ______)
28. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELANGGAN
    SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI DI PT. TELKOM RIAU DARATAN
    (STUDI KASUS PADA PT. TELKOM RIAU DARATAN)
29. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN
    STANDAR DI LINGKUNGAN PERBANKAN
30. IMPILKASI YURIDIS RATIFIKASI GATT-WTO BAGI PERLINDUNGAN
    RAHASIA DAGANG DI INDONESIA (TRADE RELATED ASPECT OF
    INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS – TRIPS)
31. IMPLEMENTASI ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM KONTRAK
    FRANCHISE
32. IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM
    KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-
    UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
    MINERAL DAN BATU BARA
33. IMPLEMENTASI DEKLARASI STOCKHOLM TAHUN 1972 TERHADAP
    UU NO.23 TAHUN 1997 DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL
34. IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM
    TRANSAKSI AFILIASI DI PASAR MODAL BERDASARKAN KEPUTUSAN
    KETUA BAPEPAM-LK NO: KEP-421/BL/2009
35. IMPLEMENTASI IMO DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN
    LINGKUNGAN LAUT DARI KAPAL DI PELABUHAN BELAWAN
36. IMPLEMENTASI JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAI BENTUK
    DARI ASURANSI SOSIAL (ASURANSI WAJIB) (STUDI PADA CV
    TRIMURNI TEXTILE)
37. IMPLEMENTASI KETENTUAN-KETENTUAN HAK ASASI MANUSIA
    DALAM KASUS TIMOR-TIMUR
38. IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI KHUSUS TERHADAP
    NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB LUBUK
    PAKAM
39. IMPLEMENTASI PENERAPAN GANTI-RUGI PENCEMARAN
    LINGKUNGAN LAUT KARENA TUMPAHAN MINYAK DI ZONA
    EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) INDONESIA
40. IMPLEMENTASI PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM
    SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS BADAN
    PEMASYARAKATAN KELAS I ______)
41. IMPLEMENTASI PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM
    PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI DI PENGADILAN
    NEGERI ______ DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
    TANJUNG GUSTA)
42. IMPLEMENTASI STATUTA ROMA (INTERNATIONAL CRIMINAL OF
    COURT) TERHADAP PENEGAKAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM
    KONFLIK BERSENJATA DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
43. IMPLEMENTASI UU NO 21 TAHUN 2007 DALAM PENANGANAN
    KORBAN TRAFFICKING PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
44. IMPLEMENTASI UU NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK
    DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG
    BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ANALISIS KASUS RAJU DI
    PENGADILAN NEGERI STABAT)
45. IMPLEMENTASI UU NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG
    PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM
    PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME
46. IMPLIKASI YURIDIS UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1995 TERHADAP
    PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA (STUDI KASUS
    PADA PT. KALPATARU JAYA ______)
47. INFORMASI, DOKUMEN DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI
    ALAT BUKTI YANG SAH DALAM HUKUM ACARA PERDATA
    KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008.
48. INSIDER TRADING DALAM PRAKTEK PERDAGANGAN DI PASAR
    MODAL
49. INTEGRASI VERTIKAL SEBAGAI PERJANJIAN YANG DILARANG
    DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
50. INTERVENSI PIHAK ASING DALAM KASUS PELANGGARAN HAM DI
    TIMOR TIMUR PASCA JAJAK PENDAPAT DI TINJAU DALAM HUKUM
    INTERNASIOAL
51. JAMINAN BENDA BERGERAK DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN
    KREDIT BANK STUDI PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
    TILATANG KAMANG – KAB. AGAM – SUMATERA BARAT
52. JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK
    NEGARA INDONESIA 1946 MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN
    1999 (STUDI PADA PT. BNI 1946 CABANG ______)
53. JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR DI DALAM
    PENAWARAN UMUM PERDANA (INITIAL PUBLIC OFFERING) DI
    INDONESIA
54. JAMINAN PRODUK DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK
    LAPTOP
55. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) SEBAGAI SALAH
    SATU BENTUK ANSURANSI DI INDONESIA
56. JOINT VENTURE AGREEMENT DALAM TINJAUAN KITAB UNDANG-
    UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25
    TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL.
57. JOINT VENTURE AGREEMENT DALAM TINJAUAN KITAB UNDANG-
    UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25
    TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
58. JUAL BELI BENDA TIDAK BERGERAK YANG DIKUASAI PIHAK
    KETIGA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
59. KAJIAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH ATAU PRESUMPTION OF
    INNOCENCE TERHADAP TEMBAK MATI DI TEMPAT TERSANGKA
    PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME
60. KAJIAN ASPEK PERDATA TERHADAP PENCUCIAN UANG DALAM
    KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN SIMPANAN DI BANK
61. KAJIAN HUKUM DAMPAK TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP
    PEREKONOMIAN NEGARA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
    LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG)
62. KAJIAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP AKTIVITAS PENEBANGAN
    HUTAN SECARA LIAR (ILLEGAL LOGGING) DI TAMAN NASIONAL
    GUNUNG LEUSER PROPINSI ______
63. KAJIAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAKAN HUTAN DI
    KAWASAN HUTAN LINDUNG TORMATUTUNG KISARAN ______
64. KAJIAN HUKUM MANIPULASI PASAR MODAL DI INDONESIA : STUDI
    KASUS MANIPULASI PERDAGANGAN SAHAM BANK PIKKO
65. KAJIAN HUKUM MENGENAI LETTER OF CREDIT SEBAGAI SALAH
    SATU CARA PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN
    INTERNASIONAL
66. KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
    ATAS KEVELAKAAN KERJA DI PT. UCI UTAMA
67. KAJIAN HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TENTANG
    PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT (CREDIT CARD FRAUD)
68. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP AKTIVITAS PENANGKAPAN
    IKANILEGAL (ILLEGAL FISHING) DI ______
69. KAJIAN HUKUM TENTANG KEJAHATAN PENCURIAN BERAS KOPI
    DENGAN PEMBERATAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN KERINCI)
70. KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBERDAYAAN KREDIT USAHA
    MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO.20
    TAHUN 2008
71. KAJIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DALAM
    PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
72. KAJIAN HUKUM TERHADAP POSISI PUSAT PELAPORAN ANALISIS
    TRANKSASKI KEUANGAN DALAM PEMBERANTASAN PRAKTEK
    MONEY LAUNDRING
73. KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
    PERUSAHAAN BUMN (STUDI DI PTPN II TANJUNG MORAWA)
74. KAJIAN JURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN
    2008 TENTANG PONOGRAFI TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK
    SEBAGAI OBJEK TINDAKAN PORNOGRAFI (CHILD PORNOGRAPHY)
75. KAJIAN KETENTUAN ALIH TEKNOLOGI DALAM RANGKA
    PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
76. KAJIAN KRIMINOLOGI MENGENAI MENINGKATNYA PROSTITUSI DI
    KOTA ______ (STUDY KASUS PENGADILAN NEGERI ______)
77. KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG PEMBERITAAN KRIMINAL DI
    TELEVISI TERHADAP TERJADINYA KEJAHATAN ANAK
78. KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG PEMBERITAAN KRIMINAL DI
    TELEVISI TERHADAP TERJADINYA KEJAHATAN ANAK
79. KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN
    DENGAN SENJATA API DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN ______ DAN
    SEKITARNYA
80. KAJIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KAITANNYA DENGAN
    PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
81. KAJIAN TENTANG KREDIT BAGI USAHA KECIL DALAM PERJANJIAN
    KREDIT BANK
82. KAJIAN YURIDIS PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU MENJUAL
    MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN (SUDI PUTUSAN PN BALIGE
    NO.01/PID.C/TPR/2010/PN.BLG)
83. KAJIAN YURIDIS TATA CARA PENDIRIAN YAYASAN DITINJAU DARI
    UU NOMOR 28 TAHUN 2004 (STUDI KASUS YAYASAN ELIDA)
84. KAJIAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN UPAH TENAGA KERJA PADA
    PERUSAHAAN DI INDONESIA
85. KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORTUS KRIMINALIS
    DALAM KAITANNYA DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
    PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG
    KESEHATAN
86. KARTEL SEBAGAI PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM HUKUM
    PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
87. KEABSAHAN KEPUTUSAN RUPS PERSEROAN TERBATAS MELALUI
    TELECONFERENCE BERDASARKAN UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG
    ITE DAN UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
88. KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DIDALAM TRANSAKSI
    ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
    PERDATA
89. KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM AKAD PEMBIAYAAN PADA BANK
    SYARIAH (STUDI PADA PT.BRI SYARIAH CABANG ______)
90. KEBERADAAN PELAKSANAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
    (FREIGHT FORWARDER) SEBAGAI PENDUKUNG DALAM DUNIA
    USAHA (STUDI PADA PT.TEGUH ANDALAS SEJAHTERA)
91. KEBERADAAN PENDUDUK SIPIL AFGHANISTAN PADA SAAT INVASI
    AMERIKA SERIKAT KE AFGHANISTAN DI TINJAU DARI KONVENSI
    JENEWA TAHUN 1949
92. KEBERADAAN REASURANSI UNTUK MEMBAGI RESIKO DALAM
    PERUSAHAAN ASURANSI JIWA (STUDI PADA PT. ASURANSI
    JIWASRAYA CABANG ______)
93. KEBIJAKAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DALAM
    PENANGGULANGAN PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL
94. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
    TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN (STUDI
    KASUS DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG)
95. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG
    MEDIS
96. KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA
    JAMINAN DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG ______
97. KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DALAM
    MERALISASIKAN INVESTASI ASING (STUDI : DI KABUPATEN PAKPAK
    BHARAT)
98. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA ______ MENGENAI PENANAMAN
    MODAL GUNA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA
    ______ (STUDI DI KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA
    ______, DISPERINDAG KOTA ______, DAN BAGIAN HUKUM
    PEMERINTAH KOTA ______)
99. KEBIJAKAN PENGATURAN HAM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM
    PIDANA NASIONAL
100.      KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 20
    TAHUN 2001 TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU
    TINJAUAN YURIDIS NORMATIF)
101.      KECELAKAAN PESAWAT UDARA DALAM PENERBANGAN DAN
    HUBUNGANNYA DENGAN GANTI RUGI DITINJAU DARI HUKUM
    INTERNASIONAL
102.      KEDAULATAN NEGARA DALAM PENEMPATAN SATELIT
    PENGINDERA JAUH (REMOTE SENSING SATELLITE) BAGI NEGARA-
    NEGARA KOLONG
103.      KEDUDUKAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK
    PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA DI
    INDONESIA(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI ______)
104.      KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN
    HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
    PRAKTEK ILLEGAL LOGGING (STUDI KASUS DI PENGADILAN
    NEGERI ______ 2240/PID.B/2007/ PN.MDN
105.      KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF
    UNDERSTANDING DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERIKATAN DALAM
    KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
106.      KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN RUPS MENURUT UNDANG-
    UNDANG NOMOR : 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
    (STUDI KASUS P.T. VICTOR JAYA RAYA )
107.      KEDUDUKAN DAN PERANAN BADAN ARBITRASE PASAR
    MODAL INDONESIA (BAPMI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI
    PASAR MODAL
108.      KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS
    INDEPENDEN PADA PERSEROAN TERBUKA DITINJAU DARI UNDANG-
    UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 (RISET : PT. CENTRAL
    PROTEINAPRIMA TBK.)
109.      KEDUDUKAN DIREKSI DALAM HAL TERJADINYA BENTURAN
    KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU
110.    KEDUDUKAN DOKTRIN PENCEGAH TANGKALAN (PRE-
   EMPTIVE STRIKE) MENURUT PANDANGAN HUKUM INTERNASIONAL
   SUATU TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI SERANGAN
   MILITER
111.    KEDUDUKAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN AKAD PEMBIAYAAN
   MURABAHAH PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS: PT.BNI (PERSERO)
   TBK SYARIAH CABANG ______)
112.    KEDUDUKAN HAK CIPTA DALAM KEPAILITAN (DITINJAU DARI
   UU NO.4 TAHUN 1998 DAN UU NO.19 TAHUN 2002
113.    KEDUDUKAN HAK TANGGUNGAN DALAM SUATU PERJANJIAN
   KREDIT DAN KAITANNYA DENGAN PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA
   TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBERIAN HAK
   TANGGUNGAN (APHT
114.    KEDUDUKAN HARTA DEBITUR YANG INSOLVENSI DAN
   TERIKAT DENGAN PERJANJIAN LEASING, 2003
115.    KEDUDUKAN HUKUM DAN TUGAS INTERNATIONAL
   COMMITTEE OF RED CROSS (ICRC) DALAM MEMBERIKAN
   PERLINDUNGAN TERHADAP TAWANAN PERANG MENURUT
   KONVENSI III JENEWA 1949
116.    KEDUDUKAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL TERHADAP
   PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM MENGHADAPI AFTA
117.    KEDUDUKAN HUKUM PEMILIK BARU ATAS OBJEK ASURANSI
   KEBAKARAN (STUDI KASUS PADA P.T. ASURANSI QBE POOL
   INDONESIA)
118.    KEDUDUKAN HUKUM PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
   SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
119.    KEDUDUKAN HUKUM SEED VIRUS YANG BERASAL DARI VIRUS
   YANG DIKIRIMKAN PEMERINTAH INDONESIA KEPADA WHO DAN
   DIPATENKAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI LUAR NEGERI
   DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG
   PATEN
120.    KEDUDUKAN KERJASAMA INTERNASIONAL UNI EROPA
   DENGAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN
   KAWASAN EKOSISTEM LEUSER (BERDASARKAN KEPPRES NO.33
   TAHUN 1998
121.    KEDUDUKAN KOMISARIS SEBAGAI SALAH SATU ORGAN
   DALAM PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PADA PT. UNIVERSAL
   INDOFOOD PRODUCT)
122.    KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM
   HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP
   UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
123.    KEDUDUKAN LEMBAGA AMNESTI BAGI PELAKSANAAN
   KEWENANGAN INTERNASTIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DI DALAM
   MENGADILI KEJAHATAN INTERNASIONAL YANG PALING SERIUS
124.    KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM DALAM SUATU PERSEROAN
   TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995
125.    KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM
   MENENTUKAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN
126.    KEDUDUKAN PENJAMIN (BORG) DALAM PEMBERIAN KREDIT
   BAGI PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH DI PT. BANK ______
127.     KEDUDUKAN PIHAK TERTUNDUK DALAM POLIS ASURANSI
   MITRA BEASISWA BERENCANA PADA ASURANSI JIWA BERSAMA
   BUMIPUTRA 1912 ______
128.     KEDUDUKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SEBAGAI
   ORGAN PERSEROAN TERBUKA (STUDI KASUS: PT. PEMBANGUNAN
   GRAHA LESTARI INDAH TBK.)
129.     KEDUDUKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SEBAGAI
   SALAH SATU ORGAN DALAM PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS
   PT. INDAH WAHANA SEJATI ______)
130.     KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMERIKSAAN
   PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI ______
131.     KEDUDUKAN SATUAN RUMAH SUSUN SEBAGAI JAMINAN
   KREDIT MENURUT HUKUM JAMINAN
132.     KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES
   PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PENGADILAN
   NEGERI ______)
133.     KEDUDUKAN WORLD CUSTOMS ORGANIZATION (WCO)
   DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN HUBUNGANNYA
   DENGAN KEPABEANAN SETELAH BERLAKUNYA AFTA DI INDONESIA
134.     KEDUDUKAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM
   PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTENASIONAL (STUDI
   KASUS TERHADAP TUNTUTAN JEPANG ATAS INDONESIA MENGENAI
   PENJUALAN MOBIL NASIONAL)
135.     KEDUDUKAN YURIDIKSI UNIVERSAL DALAM HUKUM
   INTERNASIONAL DALAM HUBUNGANNYA DENGAN MAHKAMAH
   PIDANA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT)
136.     KEDUDUKAN YURIDIS TANAH WAKAF DALAM HAL
   TERJADINYA PEMBUBARAN YAYASAN DIKAITKAN DENGAN
   UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
137.     KEJAHATAN INTERNET DITINJAU DARI SEGI KRIMINOLOGI
   DAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI ______
   PERKARA NO. 1275/PID.B/2005/PN.MDN)
138.     KEJAHATAN PEMBOBOLAN WEBSITE (CRACKING) DARI
   PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
   INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
139.     KEJAHATAN PEMERKOSAAN TERHADAP WANITA DI BAWAH
   UMUR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TARUTUNG
140.     KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KABUPATEN
   MUSI RAWAS (STUDI KASUS DI POLSEK MUARA BELITI
141.     KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DITINJAU DARI
   SEGI KRIMINOLOGI (STUDI KASUS NO. REG 1.397/PID.B/2003/PN.MDN)
142.     KEJAHATAN PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN YANG
   MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DITINJAU DARI
   ASPEK HUKUM DAN KRIMINOLOGI DI KECAMATAN ______
   HELVETIA, 2005.
143.     KEJAHATAN PERANG TERHADAP JENDER DALAM
   YURISPRUDENSI INTERNASIONAL
144.     KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN BURUH DAN
   HUBUNGANNYA DENGAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG
   DILAKUKAN OLEH MAJIKAN (STUDI PUTUSAN NO. 1262/PID.B/2008/PN-
   LP)
145.    KEJAHATAN TERHADAP MATA UANG DALAM KUHP DAN
   UPAYA PENEGAKAN HUKUMNYA (SUATU KAJIAN YURIDIS
   NORMATIF)
146.    KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA PEMERINTAH (STUDI
   KASUS KEJAKSAAN NEGERI ______
147.    KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN
   RUMAH TANGGA DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN SOSIOLOGIS
148.    KEKUATAN HUKUM POLIS ASURANSI JIWA PERORANGAN
   PADA ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA CABANG ______
149.    KEKUATAN MENGIKAT DAN PENGARUH RESOLUSI PBB
   DITINJAU DARI ASEK HUKUM INTERNASIONAL
150.    KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN
   DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM LEGALISASI
   DAN WAARMERKING BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2004
   TENTANG JABATAN NOTARIS
151.    KELALAIAN DAN RISIKO TERHADAP BARANG MODAL DALAM
   PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING DENGAN PENYERAHAN HAK
   MILIK SECARA FIDUSIA (PT.CAPELLA MULTIDANA ______)
152.    KENAKALAN/KEJAHATAN ANAK AKIBAT FAKTOR
   LINGKUNGAN DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUMNYA (DI
   WILAYAH HUKUM POKRESTA BINJAI)
153.    KEPAILITAN DAN KEDUDUKAN KURATOR MENURUT UNDANG-
   UNDANG NO.4 TAHUN 1998
154.    KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI DITINJAU DARI UU NO. 4
   TAHUN 1998 JO. UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN (STUDI
   TERHADAP PUTUSAN PAILIT PT. PRUDENTIAL LIFE)
155.    KEPASTIAN HUKUM PEMBAYARAN UTANG PAJAK
   PENGHASILAN SEBAGAI BAGIAN DARI PIUTANG NEGARA
156.    KESIAPAN PROVINSI ______ DALAM MEMASUKI ERA AFTA
   DITINJAU DARI ASPEK HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL
157.    KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG HAK KEKAYAAN
   INTELEKTUAL DALAM GATT/WTO DAN IMPLEMENTASINYA DI
   INDONESIA
158.    KETENTUAN RAHASIA BANK DALAM PRAKTIK PERBANKAN DI
   INDONESIA SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 10
   TAHUN 1998
159.    KETENTUAN TENDER OFFER DI DALAM PASAR MODAL
   INDONESIA
160.    KETERBUKAAN EMITEN DALAM MELAKUKAN DELISTING DI
   PASAR MODAL
161.    KEWAJIBAN DIVESTASI PADA PENANAMAN MODAL ASING DI
   BIDANG PERTAMBANGAN UMUM
162.    KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM KEPAILITAN BANK
   MENURUT UU NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
   KEWAJIBAN DAN PEMBAYARAN UTANG
163.    KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM LIKUIDITAS BANK
   UMUM
164.      KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM PELAKSANAAN
   SINGLE PRESENCE POLICY (SPP) DALAM RANGKA PENGAWASAN
   PERBANKAN
165.      KEWENANGAN DAN PERANAN KEJAKSAAN DALAM
   MELAKUKAN PENYIDIKAN KASUS KORUPSI
166.      KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
   (DPRD) KABUPATEN/KOTA DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-
   UNDANGAN DI DAERAH (STUDI KASUS DI DPRD KABUPATEN
   TAPANULI UTARA)
167.      KEWENANGAN PENAHANAN OLEH HAKIM DALAM KASUS
   TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERI ______
168.      KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MENYELESAIKAN
   SENGKETA BISNIS DALAM HAL ADANYA KLAUSUL ARBITRASE
169.      KINERJA KEPOLISIAN INDONESIA (POLRI) DALAM
   MEMBERANTAS TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI KASUS POLDA
   ______)
170.      KLAUSULA DEDUCTABLE ANTARA PENANGGUNG DAN
   TRTANGGUNG PADA POLIS ASURANSI KERUGIAN (STUDI TERHADAP
   POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR)
171.      KONFLIK BERSENJATA DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI
   MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
172.      KONOSEMEN (BILL OF LADING) SEBAGAI PERJANJIAN
   PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT KHUSUS CONTAINER
   DIKAITKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (STUDI PADA
   PT. GESURI LLOYD ______)
173.      KONSISTENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
   INVESTASI ASING DI INDONESIA (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
   NO. I TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING)
174.      KONSOLIDASI PERUSAHAAN PERSEROAN PERKEBUNAN
   DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PELEBURAN PERUSAHAAN (STUDI
   KASUS DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV BAH JAMBI)
175.      KONTRAK BAKU PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
   DI SUMITOMO CORPORATION GROUP
176.      KONTRAK JUAL BELI INTERNASIONAL DALAM HUKUM BISNIS
   (STUDI KASUS DI CV. AGRO SAMAHANI, ______)
177.      KOSNSOLIDASI BUMN PERKEBUNAN DITINJAU DARI HUKUM
   DAGANG (STUDI KASUS PADA PTPN IV (PERSERO) BAH JAMBI
   KABUPATEN SIMALUNGUN)
178.      KREDIT BERMASALAH ATAS PINJAMAN PEGAWAI NEGERI
   SIPIL (PNS) PADA BRI CABANG SIDIKALANG DAN PENYELESAIANNYA
179.      LARANGAN GRATIFIKASI DALAM RANGKA GOOD CORPORATE
   GOVERNANCE DI BUMN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
   31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
   TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PADA
   PT.PERKEBUNAN NUSANTARA III)
180.      LAYANAN PURNA JUAL DALAM KERANGKA HUKUM
   PERLINDUNGAN KONSUMEN
181.      LEGALITAS KONTRAK PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-
   COMMERCES) MELALUI INTERNET DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM
   PERDATA
182.     LELANG EKSEKUSI PUPN TERHADAP JAMINAN HUTANG
   DEBITUR BANK-BANK PEMERINTAH YANG WANPRESTASI (STUDI
   KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA
   (KP2LN) ______)
183.     LEMBAGA SUAKA (ASYLUM) DALAM HUKUM INTERNASIONAL
   DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM NASIONAL
184.     LIBERALISASI PERDAGANGAN DI ASEAN DALAM PENCAPAIAN
   SUATU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (AEC)(SUATU TINJAUAN
   YURIDIS TERHADAP ASEAN CONCORD II (BALI CONCORD II))
185.     LISENSI HAK CIPTA ATAS CIPTAAN BERUPA PROGRAM
   KOMPUTER
186.     MANFAAT GROSSE AKTE PENGAKUAN HUTANG DALAM
   PENYELESAIAN MASALAH KREDIT MACET PADA BANK SWASTA
   DANAMON (STUDI KASUS DI BANK DANAMON CABANG ISKANDAR
   MUDA ______)
187.     MARAKNYA PEREDARAN MINUMAN KERAS DAN NARKOBA DI
   BERBAGAI SARANA HIBURAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM
   KOTAMADYA ______)
188.     MASALAH GANTI KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN
   SENGKETA LINGKUNGAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-
   UNDANGAN INDONESIA
189.     MASALAH HUKUM INSIDER TRADING DALAM PASAR MODAL
   INDONESIA STUDI KASUS PRAKTEK INSIDER TRADING BANK
   MASHILL UTAMA
190.     MASALAH IMUNITAS DAN PENANGKAPAN LINTAS PELAYARAN
   KAPAL PERANG PADA MASA DAMAI DITINJAU DARI HUKUM
   INTERNASIONAL.
191.     MASALAH PELANGGARAN TERHADAP HUKUM DAN
   PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA PENERIMA OLEH
   PEJABAT DIPLOMATIK ASING DALAM ASPEK HUKUM
   INTERNASIONAL
192.     MASALAH PEMANASAN GLOBAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM
   LINGKUNGAN INTERNASIONAL
193.     MASALAH PENGINDERAAN JARAK JAUH SATELIT (REMOTE
   SENSING SATELLITE) DITINJAU BERDASARKAN HUKUM
   INTERNASIONAL
194.     MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
   BISNIS
195.     MEKANISME PENEGAKAN HUKUM HUMANITER DAN
   HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
   PENDUDUK SIPIL
196.     MEKANISME PENGANGKUT ATAS MUATAN PETI KEMAS
   (CONTAINER) DALAM PENGANGKUTAN BARANG
197.     MERGER SEBAGAI SALAH SATU BENTUK RESTRUKTURISASI
   BANK UMUM (STUDI KASUS PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK)
198.     NOVASI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYELESAIAN KREDIT
   MACET OLEH BANK (STUDI PADA PT BANK MANDIRI CABANG ______)
199.     OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN FAKTOR
   PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI LP KELAS
   I TANJUNG GUSTA ______)
200.      PAJAK PENJUALAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG
   MELALUI INTERNET
201.      AKSA BADAN SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN TERHADAP
   DEBITUR YANG BERITIKAD TIDAK BAIK DALAM SISTEM
   PERBANKAN SYARIAH
202.      PANANGGULANGAN KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER
   CRIME) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI DI
   DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN DAERAH ______).
203.      PANDANGAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN
   PENCURIAN DI TAMBAK UDANG (STUDI KASUS TAMBAK UDANG DI
   KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN ASAHAN)
204.      PELACURAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PENEGAKAN
   HUKUM OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS DI
   POLSEK ______ BARU)
205.      PELAKSANAAN ASPEK PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN
   SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH
   (STUDI KASUS PADA PT BANK ______ SYARIAH CABANG TEBING)
206.      PELAKSANAAN ASURANSI ENDOWMENT EXCELLENT SEBAGAI
   JAMINAN UNTUK PENGUSAHA (SUATU STUDY PADA ASURANSI JIWA
   BERSAMA BUMI PUTERA 1912 CABANG ______)
207.      PELAKSANAAN BAGI HASIL PERBANKAN SYARIAH DALAM
   PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN INDONESIA (STUDI PADA BANK
   ______ SYARIAH CABANG LUBUK PAKAM DELI SERDANG)
208.      PELAKSANAAN CROSSED CHEQUE DAN CLEARING CHEQUE
   SEBAGAI SURAT BERHARGA DI BANK PERMATA CABANG ______ ASIA
209.      PELAKSANAAN DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA ANTARA
   PEMEGANG POLIS DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
210.      PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PUPN CABANG ______ DALAM
   RANGKA PENGURUSAN KREDIT MACET BANK PEMERINTAH DI
   ______
211.      PELAKSANAAN EKSPORT IMPORT COKLAT DAN KOPI PADA
   PT. SARIMAKMUR TUNGGAL MANDIRI BERDASARKAN KUH
   PERDATA
212.      PELAKSANAAN HAK PENYEWAAN ATAS COMPACT DISC DAN
   KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA
213.      PELAKSANAAN HAK PENYEWAAN ATAS COMPACT DISK
   SEBAGAI HAK KEBENDAAN IMMATERIL DAN KAITANNYA DENGAN
   PERLINDUNGAN HAK CIPTA
214.      PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-
   UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 DALAM PUTUSAN PENADILAN DI
   PENGADILAN NEGERI ______
215.      PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI PUPN ATAS BARANG
   JAMINAN YANG TELAH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DI KANTOR
   LELANG NEGARA ______
216.      PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM PESERTA PROGRAM
   TABUNGAN ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PT. TASPEN
   (PERSERO) CABANG ______ (STUDY DI PT. TASPEN (PERSERO)
   CABANG ______)
217.     PELAKSANAAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS
   (PERSERO) OLEH PARA PEMEGANG SAHAM MELALUI PENETAPAN
   PENGADILAN NEGERI
218.     PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN
   SURAT PAKSA (STUDI KASUS: KANTOR PELAYANAN PAJAK ______
   KOTA)
219.     PELAKSANAAN PENANGKAPAN TERSANGKA DALAM
   PERSPEKTIF KUHAP(STUDI POLSEK ______ SUNGGAL)
220.     PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DAN
   GANTI RUGI OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN (PT. SAMUDERA
   INDONESIA CABANG ______)
221.     PELAKSANAAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH PADA
   PERUMAHAN TAMAN SETIA BUDI INDAH ______ (STUDI KASUS PADA
   PT. IRA WIDYA UTAMA ______)
222.     PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH PENGUSAHA KECIL
   DAN MENENGAH
223.     PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA MIKRO, KECIL
   DAN MENENGAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA CABANG ______
224.     PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ALAT ELEKTRONIK
   DENGAN GARANSI DI ______
225.     PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA PT. GLOBAL
   KUSUMA MITRA MANDIRI SEBAGAI DISTRIBUTOR BARANG
   MEDICAL EQUITMENT PRODUKSI PT.ISOTEKINDO JAKARTA
   DENGAN RUMAH SAKIT
226.     PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN HAK
   TANGGUNGAN PADA BANK NAGARI (BPD) SUMBAR CABANG PAINAN
227.     PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK
   TANGGUNGAN PADA BANK BTN CABGAN ______
228.     PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI
   PADA BANK BNI 46 CABANG SUTOMO ______
229.     PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
   SEPEDA MOTOR PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF)
   KOTA PEMATANGSIANTAR
230.     PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ATAS SATUAN
   RUMAH SUSUN (SUATU STUDI PADA RUMAH SUSUN TANAH ABANG-
   JAKARTA PUSAT)
231.     PELAKSANAAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK
   MASALAHNYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
232.     PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE
   COVERNANCE OLEH PT. INDONESIA SATELITE CORPORATION TBK.
   BERKAITAN DENGAN PERUBAHAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
   (STUDI KASUS: DIVERTASI SAHAM PT. INDONESIA SATELITE
   CORPORATION TBK.)
233.     PELAKSANAAN REKONSTRUKSI PERKARA PIDANA DALAM
   PROSES PENYIDIKAN (STUDI DI POLRES DELI SERDANG)
234.     PELAKSANAAN RETENSI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
   SEPEDA MOTOR SECARA ANGSURAN
235.     PELAKSANAAN SCRIPLESS TRADING (PERDAGANGAN TANPA
   WARKAT) PADA PERDAGANGAN DI PASAR MODAL
236.      PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL SEBAGAI ALTERNATIF
   PENGGANTI BUNGA PADA BANK SYARI’AH (STUDI PADA: PT. BANK
   MUAMALAT TBK. CABANG ______)
237.      PELAKSANAAN SURAT WASIAT MENURUT UNDANG – UNDANG
   HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
238.      PELAKSANAAN TRANSAKSI FORWARD CONTRACT DI PASAR
   UANG INDONESIA SETELAH DI KELUARKANNYA PBI NO.3/3/PBI/2001
239.      PELAKSANAAN TRANSFER UANG MELALUI TELEPON SELULAR
   PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI) CABANG ______
240.      PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN DALAM SISTEM
   PERADILAN PIDANA DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN
   KRIMINAL (STUDI DI POLDA ______)
241.      PELAKSANAAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAD DALAM
   GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN SEWA-MENYEWA
242.      PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR.22 TAHUN 1997
   TERHADAP TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN NARKOTIKA SECARA
   TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN
   NEGERI ______)
243.      PELANGGARAN HAK ASASI RAKYAT PALESTINA OLEH ISRAEL
   DITINJAU DARI KONFENSI DECLARATION OF HUMAN RIGHT TAHUN
   1948
244.      PELANGGARAN HAM DAN KEDAULATAN ABSOLUT DALAM
   PAHAM IMPUNITY SETELAH DIBERLAKUKANNYA STATUTA ROMA
245.      PELANGGARAN HUKUM UDARA INTERNASIONAL DITINJAU
   DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL
246.      PELANGGARAN PRINSIP IKTIKAD BAIK DALAM MEREK
   MENURUT KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
   15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN
   PENGADILAN NEGERI ______ NO.848/PID.B/2006/PN MDN)
247.      PELANGGARAN PRINSIP MIRANDA RULE (PENDAMPINGAN
   PENASIHAT HUKUM) DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI
   INDONESIA (STUDI KASUS NO. 22/ PID.B/ 2002/ PN.WNS)
248.      PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA
   PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN
   2007 (STUDI PUTUSAN NO. 2960/PID.B/2008/PN.______)
249.      PEMALSUAN SURAT DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGKAN
   DENGAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG –
   UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
250.      PEMANASAN GLOBAL DI TINJAU DARI PROTOKOL KYOTO
251.      PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
   MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974
   DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
252.      PEMBAHARUAN PERATURAN KEPAILITAN DALAM UU NO.4
   TAHUN 1998 TERHADAP FAILLISSEMENTS VERORDENING DALAM
   SISTEM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA
253.      PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BASE TRANSCEIVER
   STATION (BTS) DIKAITKAN DENGAN PERAN PEMERINTAH DAERAH
   (STUDI DI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI)
254.      PEMBATALAN AKTE PERJANJIAN YANG DIBUAT NOTARIS
   KAITANNYA DENGAN DESAIN INDUSTRI (STUDI KASUS TENTANG
   PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ANTARA PT. ANTARA KUSUMA
   DENGAN PT. SUN INDUSTRI)
255.     PEMBATASAN KEPEMILIKAN BANK DI INDONESIA
256.     PEMBAYARAN KLAIM ANSURANSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
   KEPADA AHLI WARIS KORBAN BENCANA ALAM TSUNAMI DI
   NANGGROE ACEH DARUSSALAM (STUDI KASUS PT. TASPEN CAB.
   NAD)
257.     PEMBENTUKAN KABINET DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
   PRESIDENSIAL DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
258.     PEMBENTUKAN WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION) DAN
   IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA (SUATU
   TINJAUAN MENURUT HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL
259.     PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI DALAM
   PELANGGARAN HAM BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
   UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI
   DAN KORBAN
260.     PEMBERIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN FIDUSIA
   SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999
261.     PEMBERIAN KREDIT KEPADA NASABAH DENGAN JAMINAN
   TANAH DALAM PRAKTEK BANK ______
262.     PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH DITINJAU
   DARI ASPEK HUKUM (STUDI KASUS DI KECAMATAN
   LINTONGNIHUTA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN)
263.     PEMBERIAN KUASA DALAM HUBUNGAN HUKUM ANTARA
   ADVOKAT DENGAN KLIEN
264.     PEMBERIAN REMISI (PENGURANGAN HUKUMAN)DALAM
   PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA (PENELITIAN DI
   LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS II-A TANJUNG GUSTA
   ______)
265.     PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF DAN ASAS LEGALITAS
   DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
266.     PEMBERLAKUAN AZAS RETROAKTIF DALAM KASUS
   PELANGGARAN HAK AZASI MANUSIA (HAM) BERAT DI INDONESIA,
   MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG
   PENGADILAN HAK AZASI MANUSIA)
267.     PEMBERLAKUAN SANDERA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG
   MELALAIKAN KEWAJIBANNYA BERDASARKAN UU NO. 19 TAHUN
   2000
268.     PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
   MENURUT UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG
   PEMASYARAKATAN DAN PELAKSANAANNYA DI LEMBAGA
   PEMASYARAKATAN LABUHAN RUKU KELAS II A(ASAHAN)
269.     PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI MARKAS
   PUSAT POLISI MILITER ANGKATAN DARAT
270.     PEMBINAAN TAHANAN GERAKANACEH MERDEKA DI RUMAH
   TAHANAN NEGARA KELAS II B TAKENGON (STUDI KASUS:
   LEMBAGA/RUTAN TAKENGON)
271.     PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG
   PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG
   TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
272.     PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DIBIDANG INFORMASI DAN
   TRANSAKSI ELEKTRONIK DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO
   11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
273.     PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG IBU
   TERHADAP ANAK YANG BARU DILAHIRKAN DITINJAU DARI SEGI
   PSIKOLOGI KRIMINIL (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI ______)
274.     PEMEKARAN KABUPATEN NIAS MENJADI KABUPATEN NIAS,
   KABUPATEN NIAS UTARA, KABUPATEN NIAS BARAT, DAN KOTA
   GUNUNGSITOLI DITINJAU DARI SEGI HUKUM TATA NEGARA
275.     PEMERAPAN HUKUM KONTRAK DALAM KUH PERDATA
   TERHADAP KONTRAK JUAL BELI MINYAK KELAPA SAWIT/CPO
   (CRUDE PALM OIL) ANTARA PT.SOCFIN INDONESIA (SOCFINDO)
   DENGAN PT.MUSIM MAS
276.     PEMERIKSAAN PERKARA HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK
   ATAU LAGU DAN FILM DALAM BENTUK VCD PADA TINGKAT
   PENYIDIKAN DI KOTA ______
277.     PEMERINTAH SEBAGAI REGULATOR DALAM PASAR
   PERSAINGAN DI INDONESIA
278.     PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL
   INDONESIA YANG MELAKUKAN DESERSI MENURUT HUKUM PIDANA
   MILITER (STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER ______)
279.     PENAFSIRAN UTANG SEBAGAI DASAR PENGABULAN
   PERMOHONAN PAILIT (STUDI KASUS ATAS BEBERAPA PUTUSAN
   PENGADILAN)
280.     PENAGIHAN PAJAK SECARA PAKSA TERHADAP WAJIB PAJAK
   YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA PADA KANTOR
   PELAYANAN PAJAK ______ BARAT
281.     PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK YANG DILAKUKAN JURU
   SITA BEA CUKAI SEBAGAI KREDITUR YANG MEMPUNYAI HAK
   ISTIMEWA (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN BEA DAN
   CUKAI TIPE A BELAWAN)
282.     PENANAMAN MODAL ASING SEBAGAI PENGGERAK
   PEREKONOMIAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN DALAM
   MENGHADAPI AFTA 2003 (STUDY PADA PT. GOODYEAR SUMATERA
   PLANTATION DI NAGORI DOLOK MERANGIR I KECAMATAN DOLOK
   BATUNAGGAR)
283.     PENANGANAN CYBER CRIME DI SEKTOR PERBANKAN DI
   INDONESIA
284.     PENANGANAN KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA PENDERITA
   HIV/AIDS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN
   DI NEGARA INDONESIA
285.     PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP
   TERSANGKA/TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
   DI PENGADILAN NEGERI BINJAI
286.     PENANGGULANGAN KEJAHATAN MELALUI RESTORATIVE
   JUSTICE (STUDI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA)
287.     PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM
   PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL
288.     PENANGKAPAN DALAM PERSPEKTIF KUHAP DAN
   PRAKTEKNYA(STUDI KASUS POLRESTA BINJAI)
289.     PENCANTUMAN KLAUSULA ARBITRASE SEBAGAI SUATU
   PILIHAN HUKUM DALAM PERJANJIAN DITINJAU DARI SUDUT
   HUKUM INTERNASIONAL DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA
   SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999
290.     PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PASAR
   MODAL MELALUI PRINSIP MENGENAL NASABAH( KNOW YOUR
   CUSTOMER PRINCIPLES) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
   BAPEPAM-LK NO.476/BL/2009
291.     PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL
   DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
   TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
292.     PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN
   INDUSTRI MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000
293.     PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI
   SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 20 TAHUN 2000 (STUDI KASUS
   DIKANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI
   SERDANG), [S.A.]
294.     PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
   HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN CURANG
295.     PENDUDUKAN (OCCUPATION) WILAYAH PULAU SIPADAN DAN
   LIGITAN OLEH MALAYSIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
296.     PENEGAKAN HUKUM DI LAUT TERITORIAL BERKENAAN
   DENGAN LINTAS DAMAI BAGI KAPAL ASING DI PERAIRAN
   INDONESIA
297.     PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI
   BIDANG KEHUTANAN (STUDI KASUS NO. 152/PID.B/2008/PN.SMDA)
298.     PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI
   BIDANG PERTAMBANGAN
299.     PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI TERORISME DI
   INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
300.     PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN
   UANG KERTAS RUPIAH DAN PENGEDARANNYA DI KOTAMADYA
   ______ (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI ______)
301.     PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS
   MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001
302.     PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH
   BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DALAM KAITANNYA
   DENGAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL (KASUS
   PENCEMARAN LINGKUNGAN DITINJAU DARI KONVENSI BASEL 1989)
303.     PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PIDANA PENCURIAN IKAN
   (ILLEGAL FISHING) DI PERAIRAN INDONESIA(STUDI KASUS PUTUSAN
   PENGADILAN NEGERI ______ NO.1082/PID.B/2005/PN ______)
304.     PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TENTARA BAYARAN DALAM
   SENGKETA BERSENJATA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER
   INTERNASIONAL
305.     PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PIDANA
   PENYELUNDUPAN DI PERAIRAN INDONESIA (SUATU STUDI
   MENGENAI KASUS PENYELUNDUPAN MELALUI PERAIRAN
   PELABUHAN BELAWAN)
306.     PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM BENDA DALAM BANGUNAN
   BERTINGAKAT
307.     PENERAPAN AZAS JUAL BELI TIDAK MEMUTUSKAN SEWA
   MENYEWA DALAM KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN SEWA
   MENYEWA RUMAH
308.     PENERAPAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN
   TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK
   (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI ______)
309.     PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
   PENDIDIKAN POLRI DI AKADEMI KEPOLISIAN SEMARANG
310.     PENERAPAN GUGATAN CLASS ACTION DALAM UNDANG-
   UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
311.     PENERAPAN HAKI DALAM WTO MENURUT KAJIAN HUKUM
   INTERNASIONAL
312.     PENERAPAN HUKUMAN TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG
   PENGGANTI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI
   (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN)
313.     PENERAPAN HUKUM TENTANG EKSTRADISI DAN JAMINAN
   PERLINDUNGAN ATAS HAK-HAK AZASI MANUSIA DITINJAU DARI
   SUDUT HUKUM INTERNASIONAL
314.     PENERAPAN KAIDAH DASAR HUKUM EKONOMI
   INTERNASIONAL DALAM SKEMA COMMON EFFECTIVE
   PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)-AFTA
315.     PENERAPAN PASAL 55 KUHP ( DEELNEMING )TERHADAP
   PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH( STUDI
   PUTUSAN NO.2876 /PID B/ 2006 PN ______,) STUDI PUTUSAN NO. 2877/PID
   B/2006/PN ______
316.     PENERAPAN PASAL VII GATT DALAM SISTEM NILAI PABEAN DI
   INDONESIA DAN PENGAWASANNYA (SEBUAH TINJAUAN TERHADAP
   HUKUM INTERNASIONAL)
317.     PENERAPAN PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG WTO
   TERHADAP INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG
318.     PENERAPAN PRINSIP GOOD COCPORATE GOVERNANCE PADA
   BUMN DI PTPN II (PERSERO) SEI SIKAMBING ______
319.     PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
   DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
   SAHAM DALAM BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU DI
   PASAR MODAL
320.     PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
   DALAM SISTEM PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSERIOAN: STUDI
   PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI
   INDONESIA, TBK.
321.     PENERAPAN PRINSIP HUKUM PERJANJIAN DALAM
   PENGIKATAN JAMINAN FIDUCIA (STUDI PADA LEMBAGA
   PEMBIAYAAN PT. ASTRA ______)
322.     PENERAPAN PRINSIP INVIOLABILITAS DALAM KAITANNYA
   DENGAN KEKEBALAN DAN HAK-HAK ISTIMEWA DIPLOMATIK OLEH
   NEGARA PENERIMA
323.     PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN
   SENGKETA DESAIN INDUSTRI
324.    PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM RANGKA
   PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MONEY LAUNDERING (STUDI
   PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK KANTOR CABANG PUTRI
   HIJAU)
325.    PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA
   PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
   UANG DALAM PERBANKAN DI INDONESIA
326.    PENERAPAN PRINSIP NON DISKRIMINASI PADA SISTEM
   PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WTO (WORLD
   TRADE ORGANIZATION)
327.    PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP POKOK HUKUM PERJANJIAN
   DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN (STUDI TERHADAP LEMBAGA
   PEMBIAYAAN PT. ASTRA SEDAYA FINANCE ASTRA CREDIT
   COMPANY CABANG ______)
328.    PENERAPAN PRINSIP RAHASIA BANK DALAM RANGKA
   PEMERIKSAAN PAJAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENAGIHAN
   PAJAK
329.    PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM SISTEM
   PENGELOLAAN BANK : STUDI PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA
   (PERSERO) TBK
330.    PENERAPAN RINSIP MENGENAL NASABAH (P2MN) KAITANNYA
   DENGAN PERJANJIAN SIMPANAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN
   DAN PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG

				
DOCUMENT INFO
Description: KUMPULAN JUDUL SKRIPSI KIMIA,SKRIPSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, SKRIPSI KESEHATAN LINGKUNGAN INDUSTRI, KUMPULAN JUDUL SKRIPSI SASTRA INGGRIS. KUMPULAN SKRIPSI ILMU PERPUSTAKAAN., KUMPULAN JUDUL SKRIPSI SASTRA BAHASA INDONESIA, KUMPULAN SKRIPSI ILMU HUKUM,KUMPULAN SKRIPSI BAHASA ARAB,KUMPULAN JUDUL SKRIPSI BAHASA JEPANG KUMPULAN SKRIPSI ILMU KOMPUTER, KUMPULAN JUDUL SKRIPSI FISIKA, KUMPULAN JUDUL SKRIPDI FARMAKOLOGI