Docstoc

KUMPULAN SKRIPSI ILMU HUKUM - DOC

Document Sample
KUMPULAN SKRIPSI ILMU HUKUM - DOC Powered By Docstoc
					KUMPULAN JUDUL SKRIPSI ILMU HUKUM II

SILAHKAN KAMI TAMPILKAN JUDUL JUDUL SKRIPSI YANG ADA, BILA
BERMINAT UNTUK MENDAPATKAN FILENYA ATAU
MENDOWNLOADNYA SILAHKAN HUBUNGI email :
pusatskripsi@gmail.com atau sms ke 085316254562


  1. PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG MELAKUKAN
      GABUNGAN TINDAK PIDANA (AMENLOOP) (STUDI KASUS DI
      PENGADILAN NEGERI ______)
  2. PENERAPAN SANKSI TINDAKAN DAN RELEVANSINYA BAGI USAHA
      PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG
      LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
      NEGERI YOGJAKARTA NO. 129/PID.B/2004/PN.YK TANGGAL 10 MARET
      2005)
  3. PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
      PIDANA (STUDI PUTUSAN RAJU DI PENGADILAN NEGERI STABAT)
  4. PENERAPAN SIFAT KOLEGIALITAS DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
      DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN
      UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
      TERBATAS
  5. PENERAPAN SINGLE PRESENCE POLICY DALAM PELAKSANAAN
      MERGER, AKUISISI, DAN KONSOLIDASI BANK DI INDONESIA
  6. PENERAPAN SUKU BUNGA KREDIT KEPADA NASABAH PADA PT.
      BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG PUTRI HIJAU ______
      DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS
  7. PENERAPAN TEORI PENYALAHGUNAAN DALAM PRAKTEK INSIDER
      TRADING DALAM PASAR MODAL INDONESIA (STUDI TERHADAP
      KASUS PENJUALAN SAHAM PT.BANK BCA TBK)
  8. PENETAPAN HARGA (PRICE FIXING) ANTARA PARA PELAKU USAHA
      YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999
  9. PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PERLUASAN LAHAN HAK
      GUNA USAHA PADA PT. KUTAI BALIAN NAULI KALIMANTAN TIMUR
  10. PENGALIHAN HAK MILIK KEPADA PIHAK KETIGA OLEH PEMBERI
      JAMINAN FIDUSIA ATAS BARANG BERGERAK DI BANK BNI CABANG
      ______
  11. PENGAMANAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) INDONESIA
      DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
  12. PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DENGAN MENGGUNAKAN
      JASA ASURANSI LAUT (STUDI KASUS PADA PT. DJAKARTA LLOYD)
  13. PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP KENAKALAN DAN KEJAHATAN
      ANAK DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
  14. PENGARUH PASAR TUNGGAL EROPA 1992 TERHADAP EKSPOR NON
      MIGAS DAN IMPLIKASI BAGI PENGATURAN PERDAGANGAN
      INDONESIA
15. PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA BANK DALAM MENGHINDARI
    PRAKTEK RENTENIR
16. PENGARUH WAKTU APLIKASI DAN PEMBERIAN BERBAGAI DOSIS
    KOMPOS AZOLLA (AZOLLA SPP.) TERHADAP PERTUMBUHAN DAN
    PRODUKSI TANAMAN KAILAN (BRASSICA OLERACEAE VAR.
    ACEPHALA DC.)
17. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT DALAM
    PERBANKAN DI INDONESIA
18. PENGATURAN HUKUM HAK-HAK AZASI MANUSIA DALAM
    PERPEKTIF MASYARAKAT INTERNASIONAL
19. PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PENGELOLAAN
    SUMBER DAYA ALAM NON HAYATI DI LANDAI KONTINEN SECARA
    BERKESINAMBUNGAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) DAN
    PELAKSANAANYA DI INDONESIA
20. PENGATURAN HUKUM PERJANJIAN NON-PROLIFERASI ( NPT ) DAN
    SANKSI ATAS UJI COBA NUKLIR KOREA UTARA DALAM PERSPEKTIF
    HUKUM INTERNASIONAL
21. PENGATURAN HUKUM TENTANG PERDAGANGAN BEBAS ASEAN
    (AFTA) TERHADAP PENINGKATAN EKSPOR BARANG DI KAWASAN
    ASEAN
22. sPENGATURAN KOMERSIALISASI RUANG ANGKASA DALAM HUKUM
    INTERNASIONAL
23. PENGATURAN PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN BENDA CAGAR
    BUDAYA DITINJAU DARI UU NO. 5 TAHUN 1992 DAN KONVENSI
    INTERNASIONAL
24. PENGATURAN PENGUNGSIAN (REFUGEES) MENURUT KONVENSI 1951
    (STUDI KASUS DALAM PERANG AFGHANISTAN TAHUN 2001)
25. PENGATURAN SANKSI PIDANA DAN KEBIJAKAN HUKUM
    PERPAJAKAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK
    PENGHASILAN DI KOTA ______
26. PENGATURAN STANDAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN
    PUBLIK YANG MENYESATKAN DI INDONESIA
27. PENGATURAN TARIF DALAM GATT/WTO PADA PERDAGANGAN
    INTERNASIONAL: IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
28. PENGATURAN ZONA UDARA TERLARANG DI INDONESIA SEBAGAI
    SUATU IMPLEMENTASI DARI KONVENSI CHICAGO 1944
29. PENGAWASAN DAN KARANTINA TERHADAP TUMBUHAN DAN
    HEWAN PADA BALAI BESAR BELAWAN
30. PENGAWASAN IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL
    RESPONSIBILITY (CSR) PT.INALUM TERHADAP MASYARAKAT DAN
    LINGKUNGAN SEKITAR PERUSAHAAN
31. PENGELOLAAN PELESTARIAN FUNGSI HUTAN DI KABUPATEN
    PAKPAK BHARAT
32. PENGENIAYAAN SEORANG SUAMI TERHADAP ISTRI YANG
    MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM KASUS SARASI NADEAK DI
    KABUPATEN DELI SERDANG
33. PENGGUNAAN ALAT PENDETEKSI KEBOHONGAN (LIE DETECTOR)
    PADA PROSES PERADILAN PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-
    UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
    JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
    INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
34. PENGGUNAAN BILYET BIRO DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN
    JADI (STUDI KASUS DI PUSAT PASAR ______
35. PENGGUNAAN BILYET GIRO DALAM JUAL BELI JAMU TRADISIONAL
    : STUDI KASUS PT. ACEH SUMBER KASIH ______
36. PENGGUNAAN DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN
    KREDIT DITINJAU DARI SUDUT PANDANG PERBANKAN (STUDI KASUS
    DI BANK X CABANG ______)
37. PENGGUNAAN FASILITAS LEASING BAGI USAHA KECIL DAN
    MENENGAH (STUDI KASUS P.O. SUTOMO MOBIL)
38. PENGGUNAAN MEREK DAGANG SEBAGAI JAMINAN HUKUM DALAM
    UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UU NO. 15 TAHUN 2001
    TENTANG MEREK
39. PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PERJANJIAN TAMBAHAN
    (ACCESOIR) STUDI KASUS PADA PT.ECOGREEN OLEOCHEMICALS
    BELAWAN
40. PENINGKATAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN
    PENGANGKUTAN BARANG DAN PENUMPANG MELALUI UDARA
    MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1992 TENTANG
    PENERBANGAN ( STUDI PADA ADMINISTRATOR BANDAR UDARA
    POLONIA ______ )
41. PENJUALAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP BARANG JAMINAN HAK
    TANGGUNGAN PADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (STUDI
    KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA
    ______)
42. PENSYARATAN SEBAGAI PERWUJUDAN KEDAULATAN NEGARA
    DALAM PERSETUJUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL (KONVENSI
    WINA 1969)
43. PENUNTUTAN PERBUATAN ZINAH SEBAGAI DELIK PENYERTAAN
    (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI ______)
44. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA MENURUT
    UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DARI PERSPEKTIF
    VICTIMOLOGI
45. PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN PENASEHAT
    HUKUM TERHADAP KLIEN (PENGADILAN NEGERI ______)
46. PENYARINGAN PERKARA PIDANA OLEH KEPOLISIAN (DISKRESI
    KEPPOLISIAN) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN
    (RISET DI POLRES LANGKAT)
47. PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK)
    SECARA MANDIRI DI PT.PLN (PERSERO) WILAYAH ______ DITINJAU
    DARI UU NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMSOSTEK
48. PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
    MENURUT KEPPRES NO. 29 TAHUN 2004
49. PENYELESAIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG
    DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING (STUDI KASUS NO.
    584/PID.B/2007/PN.MDN)
50. PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP SENGKETA MEREK DAVINCI &
    LOGO (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
    NO.02/MEREK/2001/PN.JKT.PST)
51. PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN (HAM) BARAT DI NEGARA
    BEKAS YUGOSLAVIA (STUDI KASUS TENTANG INTERNATIONAL
    TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA
52. PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI GANTI KERUGIAN TERHADAP
    KENDARAAN RODA EMPAT PRIBADI OLEH PERUSAHAAN ASURANSI
    JASINDO ______
53. PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI OLEH PT. JASA RAHARJA CABANG
    ______ ______ TERHADAP AHLI WARIS KORBAN KECELAKAAN
    PESAWAT UDARA YANG BELUM DITEMUKAN
54. PENYELESAIAN KREDIT MACET BANK PEMERINTAH MELALUI
    KEBIJAKAN PEMBERIAN KERINGANAN HUTANG
55. PENYELESAIAN KREDIT MACET (BERMASALAH) ATAS PINJAMAN
    NASABAH BANK PADA PT. BANK MANDIRI CABANG BALIGE
56. PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI EKSEKUSI ATAS JAMINAN
    FIDUSIA ( TINJAUAN YURIDIS DAN PRAKTIS PADA PUPN CABANG
    ______/KP2LN ______ )
57. PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT AKIBAT WANPRESTASI PADA
    BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU
58. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK SEWA MENYEWA
    MELALUI LEMBAGA ARBITRASE
59. PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF
    UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
    KONSUMEN (STUDI KASUS DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
    KONSUMEN (BPSK) KOTAMADYA ______)
60. PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT
    UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN
    DAERAH
61. PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN KARTU KRESIT (CREDIT
    CARD) OLEH NASABAH PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO)
62. PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL
    MELALUI ARBITRASE SETELAH PEMBERLAKUAN AFTA DAN
    DITINJAU DARI KONVENSI NEW YORK 1958
63. PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH INDONESIA-MALAYSIA
    MENGENAI PULAU SIPADAN-LIGITAN MELALUI MAHKAMAH
    INTERNASIONAL
64. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN
    OLEH BIDAN DALAM PERAWATAN PASIENNYA (ANALISIS KASUS NO.
    3344/PID.B/2006/PN MDN)
65. PENYERANGAN ISRAEL TERHADAP PALESTINA DITINJAU DARI
    PERSPEKTIF KEJAHATAN KEMANUSIAAN DALAM KERANGKA
    HUKUM INTERNASIONAL
66. PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
    MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
67. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
    (STUDI DI POLDASU)
68. PERANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN
    KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT LOTU KABUPATEN NIAS
    UTARA
69. PERANAN AGEN ASURANSI DALAM BIDANG USAHA PEMASARAN
    ASURANSI JIWA (STUDI PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTRA
    1912-______)
70. PERANAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
    PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA
71. PERANAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG
    MENURUT UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 1999
72. PERANAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
    PERUMAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999
73. PERANAN ARBRITASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG
    MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
74. PERANANA SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM MENGUNGKAP
    TINDAK PIDANA MUTILASI (STUDI LAPANGAN DI POLRESTA ______)
75. PERANAN ASURANSI DALAM PERJANJIAN LEASING
76. PERANAN ASURANSI DALAM PERJANJIAN LEASING (STUDI KASUS
    PADA PT. OLYMPINDO MULTI FINANCE)
77. PERANAN ASURANSI DI DALAM PEMBUKAAN L/C
78. PERANAN ASURANSI JIWASRAYA DIDALAM MENANGGULANGI
    RESIKO YANG DIALAMI TENAGA KERJA DI PT. PERKEBUNAN
    NUSANTARA III
79. PERANAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI DALAM
    PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM PEDESAAN DI KABUPATEN
    LANGKAT (STUDI PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG
    ______)
80. PERANAN ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT DALAM PERDAGANGAN
    YANG MENGGUNAKAN SYARAT CIF DALAM PERDAGANGAN
    INTERNASIONAL
81. PERANAN AUTOPSI FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA
    PEMBUNUHAN ANAK (PASAL 341-343 KUHP) (STUDI KASUS TERHADAP
    PUTUSAN NO. 198/PID.B/2004/PN.STB)
82. PERANAN BANK DALAM PENYELURAN PINJAMAN LUNAK DALAM
    UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI
    KECAMATAN SIGUMPAR KABUPATEN TOBA SAMOSIR
83. PERANAN BANK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN GOOD
    CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM BERDASARKAN
    PERATURAN BANK INDONESIA NO. 14 TAHUN 2006
84. PERANAN BANK TERHADAP KARTU KREDIT SEBAGAI SALAH SATU
    TRANSAKSI PBMBAYARAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN
85. PERANAN CONTAINER DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI
    LAUT
86. PERANAN DALIHAN NATOLU DALAM HUKUM PERKAWINAN
    MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA (STUDI MENGENAI HUKUM
    PERKAWINAN ADAT BATAK DI KECAMATAN BALIGE)
87. PERANAN DAN EFEKTIFITAS INTERNATIONAL CENTER FOR THE
    SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE (ICSID) SEBAGAI SUBJEK
    HUKUM EKONOMI INTERNATIONAL
88. PERANAN DAN KEDUDUKAN SURETY BOND SEBAGAI LEMBAGA
    JAMINAN DALAM PEMBORONGAN BANGUNAN
89. PERANAN DAN TANGGUNGA JAWAB PENGANKUT DALAM
    PENGIRIMAN BARANG MELALUI LAUT (STUDI KASUS PADA PT.
    SINAR JAYA ABADI)
90. PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN
    HARTA PAILIT
91. PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BONGKAR MUAT
    DALAM PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT
92. PERANAN DEPOSITO BERJANGKA DALAM JAMINAN PADA SUATU
    PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI PADA BANK RAKYAT INDONESIA
    CABANG PUTERI HIJAU ______)
93. PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM PERBANKAN
    SYARIAH (STUDI DI PT. BANK BUKOPIN SYARIAH CABANG
    S.PARMAN)
94. PERANAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DIKAITKAN DENGAN
    GOOD CORPORATE GOVERNANCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
    NO.1 TAHUN 1995 (STUDI KASUS DI HERFINTA GROUP)
95. PERANAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM
    PENGENDALIKAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG HASIL
    PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
96. PERANAN DOKUMEN PENGIRIMAN BARANG DITINJAU DARI ASPEK
    HUKUM PERJANJIAN PENGANGKUTAN LAUT (STUDI KASUS PADA PT.
    SINAR JAYA ABADI)
97. PERANAN GERAKA ANTI NARKOBA INDONESIA DALAM
    PERLINDUNGAN KORBAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA KOTA
    ______
98. PERANAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM EKONOMI
    INTERNASIONAL
99. PERANAN HAKIM ANAK DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN ATAS
    PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI DI PENGADILAN
    NEGERI ______ DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A ANAK
    TANJUNG GUSTA ______)
100.       PERANAN HENRY DUNANT CENTRE (HDC) DALAM USAHA
    PENGHENTIAN PERMUSUHAN PEMERINTAH RI DENGAN GERAKAN
    ACEH MERDEKA (GAM)
101.       PERANAN HUKUM DIPLOMATIK TERHADAP PERLINDUNGAN
    TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
102.       PERANAN HUKUM JAMINAN ATAS KONTRAK KERJA
    PEMBANGUNAN GEDUNG (STUDI KASUS CV.SEKAR BUMI DENGAN
    PUSAT PENGEMBANGAN PENATARAN GURU TEKNOLOGI ______)
103.       PERANAN HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL SEBAGAI
    SUATU INSTRUMEN DALAM MENGADILI INDIVIDU PELAKU
    PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
104.       PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM
    PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN SEBAGAI KEJAHATAN
    KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI ______)
105.       PERANAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS
    (ICRC) DALAM KONFLIK BERSENJATA (STUDI DALAM KONFLIK
    BERSENJATA DI ACEH)
106.     PERANAN INTEROGASI OLEH PENYIDIK TERHADAP
   TERSANGKA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI
   PADA POLSEKTA ______ BARU)
107.     PERANAN JAMINAN ATAS PERJANJIAN KREDIT PADA BANK
   TABUNGAN NEGARA ______
108.     PERANAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN
   DALAM PEMBERIAN KREDIT DI BANK PERKREDITAN RAKYAT
   SWADHARMA
109.     PERANAN JASA INTERNET DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
   BARANG
110.     PERANAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN MINUMAN
   KERAS (MIRAS) DI WILAYAH HUKUM POLSEK ______ KOTA
111.     PERANAN KEPOLISIAN DI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
   PIDANA PEMBAJAKAN COMPACT DISC (CD) MENURUT UNDANG-
   UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 (STUDI DI POLTABES ______)
112.     PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMERIKSAAN
   PERKARA PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI DI POLTABES
   ______ DAN POLDA ______)
113.     PERANAN KOPERASI DALAM PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA
   ANGGOTANYA PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SADAR KARANG
   WARU PALEMBANG
114.     PERANAN KOPERASI DALAM PEMBINAAN USAHA KECIL DAN
   MENENGAH MELALUI PEMBERIAN KREDIT
115.     PERANAN KUATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN
   HARTA PAILIT PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
116.     PERANAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM MENGUNGKAP
   KEJAHATAN PEMALSUAN TANDA TANGAN (STUDI KASUS DI
   PENGADILAN NEGERI ______)
117.     PERANAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN
   TINDAK PIDANA TERORISME DI KOTA ______
118.     PERANAN LABORATORIUM KRIMINIL DALAM UPAYA
   PEMBUKTIAN KEJAHATAN PEMALSUAN IJAZAH PERGURUAN
   TINGGI DI ______
119.     PERANAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELAS II A
   LABUHAN RUKU ASAHAN DALAM UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA
120.     PERANAN LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM PENEGAKAN
   HAK ASASI TERSANGKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI
   ______)
121.     PERANAN MEDIATOR DAN TINGKAT KEBERHASILANNYA
   DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
   (STUDY DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA ______)
122.     PERANAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBINAAN DAN
   PENGAWASAN KOPERASI KOPERASI DIKAITKAN DENGAN ASPEK
   HUKUM ADMINISTRASI DAERAH.
123.     PERANAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM RANGKA
   PEMBANGUNAN EKONOMI INTERNASIONAL YANG BERKELANJUTAN
   (STUDY PADA PT. SOCFIN INDONESIA ______)
124.     PERANAN PENDAFTARAN HAK ATAS MEREK SEBAGAI UPAYA
   PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK DAGANG DITINJAU DARI UU NO.
   19 TAHUN 1992 JO. UU NO. 14 TAHUN 1997
125.     PERANAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN
   SENGKETA KEPAILITAN
126.     PERANAN PENGADILAN PERIKANAN ______ DALAM
   MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING
127.     PERANAN PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENELITIAN &
   PENGEMBANGAN DALAM MENDORONG LAHIRNYA INVESTASI
128.     PERANAN PERSERIKATAN BANGSA – BANGSA DALAM
   MENGATASI TERORISME INTERNASIONA
129.     PERANAN PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PEMBUKAAN
   LETTER OF CREDIT (RISET PADA PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA
   CABANG ______)
130.     PERANAN PERWAKILAN DIPLOMATIK RI DALAM
   PERBERLAKUAN AFTA
131.     PERANAN PERWAKILAN DIPLOMATIK RI TERHADAP
   PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
132.     PERANAN POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
   PERJUDIAN (STUDI DI POLRES LANGKAT)
133.     PERANAN POLISI DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA
   PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
134.     PERANAN POLISI SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENCARI BUKTI
   PADA PROSES PENANGANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA
135.     PERANAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK MENURUT KUHP DAN
   UNDANG-UNDANG NOMOR.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
136.     PERANAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG
   ______ PADA PEMBANGUNAN PERUMNAS SIMALINGKAR ______
137.     PERANAN PT. BURSA EFEK JAKARTA SEBAGAI SELF
   REGULATORY ORGANIZATION DALAM MENCIPTAKAN PASAR
   MODAL YANG WAJAR, TERATUR DAN EFISIEN
138.     PERANAN PUSAKA INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA SWADAYA
   MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI TERHADAP ANAK
   PELAKU TINDAK PIDANA DI DAERAH KOTA ______
139.     PERANAN RESERSE DALAM PENANGANAN DAN
   PENANGGULANGAN TERHADAP PARA PREMANISME (STUDY:
   POLRES TANAH KARO)
140.     PERANAN SIMPEDES TERHADAP PERKEMBANGAN JUMLAH
   NASABAH TABUNGAN PADA PT. BRI CABANG TAKENGON
141.     PERANAN SISTEM GRAMEEN BANK TERHADAP PERBANKAN
   DALAM RANGKA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
142.     PERANAN STANDBAY OF CREDIT SEBAGAI ALAT PENJAMIN
   DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL (STUDI PADA
   PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)TBK)
143.     PERANAN TOKSIKOLOGI DALAM PEMBUATAN VISUM ET
   REPERTUM TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
   PEMBUNUHAN DENGAN MENGGUNAKAN RACUN
144.     PERANAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PJTKI DALAM
   PEREKRUTAN,PENEMPAPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA
   KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI STUDI KASUS DI PT. SAHARA
145.     PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
   PIDANA PERKOSAAN SERTA HUBUNGANNYA DENGAN PASAL 285
   KUHP (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI ______)
146.     PERANAN WTO DALAM MENGATUR PERDAGANGAN
   INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA
147.     PERANAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA DALAM
   PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA ERA PERDAGANGAN
   BEBAS
148.     PERANAN YLKI DALAM PERLIDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
   PENGGUNA JASA KARTU KREDIT DI KOTA ______ (RISET YLKI KOTA
   ______)
149.     PERAN DAN PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN
   SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI ______ (ANALISIS
   TERHADAP PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI DI
   PENGADILAN NEGERI ______)
150.     PERAN GATT/WTO TERHADAP ISU LINGKUNGAN HIDUP
   MELALUI EKOLABEL DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
151.     PERAN INDONESIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN ANAK
   (CHILD TRAFFICKING) UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL
   KOMERSIL BERDASARKAN DEKLARASI STOCKHOLM 1996
152.     PERAN INTERPOL DALAM PEMBERANTASAN JARINGAN
   PEREDARAN GELAP NARKOTIKA INTERNASIONAL
153.     PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
   PIDANA PENCURIAN (STUDI DI POLRESTA BINJAI)
154.     PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KERUSUHAN
   YANG TERJADI PADA SAAT DEMONSTRASI (STUDI : POLDA ______)
155.     PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP
   PENINGKATAN KEAHLIAN DAN KUALITAS KERJA PEGAWAI PADA
   KANTOR ADMINISTRATOR BANDAR UDARA INTERNASIONAL
   POLONIA ______
156.     PERAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
   WARGA NEGARA INDONESIA SETELAH TIMOR LESTE MERDEKA
157.     PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
   KEUANGAN (PPATK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
   PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UU TINDAK PIDANA PENCUCIAN
   UANG (UU NO. 15 TAHUN 2002 YANG TELAH DIRUBAH DENGAN UU NO.
   25 TAHUN 2003)
158.     PERBANDINGAN ANTARA REKSA DANA DENGAN DEPOSITO
   PRODUK BANK MANDIRI (PENELITIAN PADA PT.MANDIRI CABANG
   ______ TIARA)
159.     PERBANDINGAN ANTARA TRIPS DENGAN UN CONVENTION
   FOR BIOLOGICAL DIVERSITY (KONVENSI PBB TENTANG
   KEANEKARAGAMAN HAYATI) DAN IMPLEMENTASINYA DI
   INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
160.     PERBANDINGAN ASURANSI TAKAFUL DENGAN ASURANSI
   KONVENSIONAL DALAM PRAKTEK
161.     PERBANDINGAN MENGENAI PENDIRIAN DAN PENGESAHAN
   BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS MENURUT KITAB UNDANG-
   UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
   TAHUN 1995
162.     PERBANDINGAN PENGATURAN UPAH DAN PEKERJA
   PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
   13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
163.      PERBANDINGAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK
   KONVENSIONAL DENGAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL-
   MURABAHAH PADA BANK SYARI’AH, STUDI PADA BANK TABUNGAN
   NEGARA (PERSERO) CABANG ______ DAN BANK MUAMALAT CABANG
   ______
164.      PERBANDINGAN SIMPANAN DEPOSITO PADA BANK
   KONVENSIONAL DENGAN DISIMPANAN DEPOSITO PADA BANK
   SYARIAH, (STUDI KASUS PT. BANK RAKYAT INDONESIA DAN PT.
   BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH GEBU PRIMA)
165.      PERBANDINGAN STUDI KELAYAKAN KREDIT PADA BANK
   KONVENSIONAL DENGAN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH
   (STUDI KASUS PADA PT.BNI DAN PT.BNI SYARIAH CABANG ______)
166.      PERBANDINGAN YURIDIS ANTARA MEKANISME LELANG
   DENGAN JUAL BELI MENURUT KUH PERDATA (STUDI KASUS PADA
   KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA ______)
167.      PERBANDINGAN YURIDIS PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG
   MENURUT UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2000 DENGAN KITAB
   UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BURGERLIJKE WETBOEK)
168.      PERDAGANGAN ANAK (CHILD TRAFFICKING) MENURUT
   HUKUM INTERNASIONAL SERTA UPAYA PENCEGAHAN DAN
   PENANGGULANGANNYA DI INDONESIA
169.      PERGAULAN SEKS BEBAS DIKALANGAN PELAJAR KOTA ______
   DITINJAU DARI KUHP DAN KRIMINOLOGI
170.      PERILAKU PENGUSAHA WARNET DALAM MENETAPKAN TARIF
   LAYANAN JASA INTERNET DIKAITKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999
   (STUDI KASUS : PARA PENGUSAHA WARNET DI SEKITAR KAMPUS
   BEBERAPA UNIVERSITAS DI KOTAMADYA ______)
171.      PERJANJIAN ASURANSI ATAS KREDIT MOBIL DI PT. SAPTA
   SENTOSA JAYA ABADI
172.      PERJANJIAN BAKU/STANDAR KONTRAK BERTENTANGAN
   DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
173.      PERJANJIAN BANGUN BAGI PADA CV.JAYAPATHY DI ______
174.      PERJANJIAN BELI SEWA RUMAH NEGARA DI KOTA ______
   BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1994
   (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
   ______ I)
175.      PERJANJIAN BILATERAL INDONESIA MALAYSIA ATAS
   PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DITINJAU DARI SEGI HUKUM
   PERDAGANGAN INTERNASIONAL
176.      PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM
   PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
177.      PERJANJIAN INDONESIA-AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN
   TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA KAITANNYA DENGAN
   EKSTRADISI
178.      PERJANJIAN JUAL-BELI PERUMAHAN DAN JAMINAN
   TERHADAP KONSUMEN OLEH PIHAK DEVELOPER (STUDI KASUS:
   PERUM. PERUMNAH HELVETIA ______)
179.      PERJANJIAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN DI
   KOTAMADYA ______ (STUDI KASUS SATUAN RUMAH SUSUN
   SUKARAMAI ______)
180.     PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN PERBANKAN
   DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PEMBERIAN FASILITAS
   ASURANSI TERHADAP NASABAH PERBANKAN (STUDY KASUS PADA
   PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK)
181.     PERJANJIAN KERJASAMA BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING
   ANTARA PT. SINAR PUTRA BAKTI DENGAN PETERNAK (STUSI KASUS
   PT. SINAR PUTRA BAKTI)
182.     PERJANJIAN KERJASAMA EKSPANSI JARINGAN WIRELINE
   NODE ACCESS ANTARA PT. INDOSAT TBK REGIONAL BARAT DENGAN
   CV. RIDHO JARINGAN MAS
183.     PERJANJIAN KERJASAMA INTERKONESI ANTARA PT. TELKOM
   DAN PT. TELKOMSEL SEBAGAI PERJANJIAN DI LUAR KUH PERDATA
184.     PERJANJIAN KERJASAMA MODAL ASING DAN MODAL
   NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PMA NO.1 TAHUN 1967
   JO. UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 1970
185.     PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PUSAT
   PERBELANJAAN DELI MAS LUBUK PAKAM DENGAN PEMERINTAH
   DAERAH TK. II DELI SERDANG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
   PERDATA
186.     PERJANJIAN KERJASAMA TELEKOMUNIKASI DENGAN
   WARUNG TELEKOMUNIKASI (STUDI KASUS WARUNG
   TELEKOMUNIKASI ADITYAJAYA SIMP. KUALA PADANG BULAN -
   ______)
187.     PERJANJIAN (KONTRAK) PEMBORONGAN PEKERJAAN
   PEMELIHARAAN TANAMAN KELAPA SAWIT OLEH CV. KALIWANGI
188.     PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK
   TANGGUNGAN PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG
   ISKANDAR MUDA ______
189.     PERJANJIAN KREDIT BANK TABUNGAN NEGARA UNTUK
   PEMILIKAN RUMAH DI PERUMAHAN UMUM NASIONAL (PERUMNAS)
   GRIYA MARTUBUNG
190.     PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN COORPORATE
   GUARANTEE (STUDI KASUS PADA PT. HUTAN BARUMUN PERKASA DI
   ______)
191.     PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN
   YANG BERMASALAH PADA BANK MESTIKA DHARMA ______
192.     PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI SEBAGAI SARANA
   PEMBIAYAAN BANK (STUDI PADA PT. BANK ______ ______)
193.     PERJANJIAN LISENSI DALAM PERSPEKTIF LUH PERDATA DAN
   UNDANG-UNDANG PATEN
194.     PERJANJIAN LISENSI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
   MENGATASI PEMALUSAN MEREK MENURUT UU NO. 15 TAHUN 2001
195.     PERJANJIAN NASABAH PERORANGAN DAN ASAS
   PERLINDUNGAN NASABAH PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO)
196.     PERJANJIAN PELAKU USAHA DENGAN PIHAK LUAR NEGERI
   YANG BERTENTANG DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
   1999 TENTANG LARANGAN PREKTIK MONOPOLI PERSAINGAN
   USAHA TIDAK SEHAT
197.     PERJANJIAN PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN DAN
   PENYERAHAN HAK KEPEMILIKAN ANTARA PT. TELKOM DIVRE I
   DENGAN PEMKAB MUSI BANYUASIN
198.     PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN DALAM KREDIT PROPERTI
   DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN (STUDI PADA PERUM PERUMNAS
   REGIONAL I HELVETIA ______
199.     PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT DAN JAMINAN KREDIT
   PEMILIKAN RUMAH PADA BANK LIPPO (STUDI KASUS PADA PT.BANK
   LIPPO
200.     PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT PADA BNI DENGAN JAMINAN
   CORPORATE GUARANTEE (STUDI KASUS BNI CABANG
   LHOKSEUMAWE ACEH UTARA)
201.     PERJANJIAN PEMBIAYAAN ALMUDHARABAH DI LINGKUNGAN
   BANK MUAMALAT CABANG ______, 2001
202.     PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN PEMERINTAH DAN
   KAITANNYA DENGAN PENGGUNAAN BANK GARANSI DI DAERAH
   (KABUPATEN KARO
203.     PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DALAM
   PERBANKAN MODERN (SUATU PENELITIAN PADA BANK NIAGA
   CABANG ______)
204.     PERJANJIAN PENGADAAN BARANG PADA PROYEK KANWIL
   DEPKES RI PROV. ______ DENGAN CV. MURNI
205.     PERJANJIAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK
   MELALUI JALAN DARAT ANTAR PENGANGKUT DENGAN UNIT
   PERBEKALAN PERTAMINA CABANG ______
206.     PERJANJIAN PENYERTAAN MODAL USAHA DAN ASAS
   PERLIDNDUNGAN NASABAH PADA BANK SYARIAH
207.     PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DAPAT
   MENIMBULKAN KONFLIK
208.     PERJANJIAN SAFE DEPOSIT BOX DITINJAU DARI HUKUM
   PERDATA DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (PADA PT. BANK
   ______)
209.     PERKEMBANGAN DAN PERAN ORGANISASI ASEAN SEBAGAI
   SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM TATANAN MASYARAKAT
   DUNIA
210.     PERKEMBANGAN HUKUM DAN YURISDIKSI PENGADILAN
   MENGENAI CYBERCRIME DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM
   INTERNASIONAL
211.     PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI KAWASAN DAMAI, BEBAS
   DAN NETRAL (ZOPFAN) DI ASIA TENGGARA
212.     PERKEMBANGAN INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD
   FEDERATION (IPPF) SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL DI
   INDONESIA
213.     PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL PADA DAERAH
   PEMEKARAN (STUDI DI KABUPATEN ACEH TAMIANG)
214.     PERKEMBANGAN PENGATURAN HUKUM LEMBAGA
   FRANCHISE DI INDONESIA
215.     PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP BENTUK USAHA TETAP
   DI INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK
   BERGANDA
216.     PERLIDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA KARYA MUSIK DAN
   LAGU (PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.02/HAK
   CIPTA/2005/PN.NIAGA/MDN)
217.     PERLIDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM TRANSAKSI
   PERBANKAN MELALUI INTERNET
218.     PERLIDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA
   DALAM BENTUK REKENING DEPOSITO PADA BANK RAKYAT
   INDONESIA (STUDI KASUS PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK
   CABANG ISKANDAR MUDA KOTA ______)
219.     PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM
   RANGKA PENANAMAN MODAL DI ______
220.     PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK DALAM PERJANJIAN
   JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK DAN FURNITURE PADA CV. DAMAI
   MAKMUR SEJAHTERA
221.     PERLIDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
   (PERKOSAAN) SEBAGAI ADVOKASI ATAS HAK ASASI PEREMPUAN
   (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI ______)
222.     PERLINDUNGAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DI
   ACEH DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
223.     PERLINDUNGAN ANAK KORBAN GEMPA DAN TSUNAMI DI
   NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)/______ DALAM PERSPEKTIF
   KONVENSI HAK-HAK ANAK NOMOR 36 TAHUN 1990.
224.     PERLINDUNGAN BAGI PEMILIK RAHASIA DAGANG DALAM
   MENGHADAPI PERSAINGAN CURANG (MENURUT UU NO. 30 TAHUN
   2000)
225.     PERLINDUNGAN DANA NASABAH BANK OLEH LEMBAGA
   PENJAMIN SIMPANAN PADA PT.BANK PANIN,TBK CABANG PEKAN
   BARU
226.     PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK PEREMPUAN SEBAGAI
   HAK ASASI MANUSIA DITINJAU DARI KONVENSI CEDAW DAN
   IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM
227.     PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK DARI EKSPLOITASI
   SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (ESKA) BERDASARKAN PROTOKOL
   TAMBAHAN KONVENSI HAK ANAK PBB
228.     PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM
   GLOBALISASI EKONOMI
229.     PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK D I INDONESIA DALAM ERA
   ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA)
230.     PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS ULOS BATAK (STUDI DI
   DAERAH TARUTUNG, TAPUT)
231.     PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES
   PEMERIKSAAN (STUDI KASUS PADA RESERSE KRIMINAL POLTABES
   MS)
232.     PERLINDUNGAN HAK JAMINAN BENDA TIDAK BERGERAK
   DALAM KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
   100/PAILIT/2001/PN.PST ANTARA BANK SHINTA MELAWAN HARRY
   SUSANTO)
233.     PERLINDUNGAN HAK TERHADAP PEMEGANG KARTU ATM
   DALAM PERJANJIAN ANTARA BANK DENGAN NASABAH (STUDI
   KASUS PADA BNI 46 CABANG USU ______)
234.    PERLINDUNGAN HAM TERHADAP TKI DI MALAYSIA DITINJAU
   DARI HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL
235.    PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DESAIGN INDUSTRI SEBAGAI
   HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
236.    PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK DAGANG DALAM
   SISTEM HUKUM MEREK DI INDONESIA (STUDI KASUS: PUTUSAN
   MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 05 PK/N/HAKI/2003)
237.    PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RAHASIA DAGANG SEBAGAI
   HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MENURUT PERATURAN
   PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
238.    PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM KEPAILITAN
   BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998
239.    PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISE DALAM
   PERJANJIAN BISNIS FRANCHISE BERDASARKAN KITAB UNDANG-
   UNDANG HUKUM PERDATA
240.    PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PERBANKAN AKIBAT
   TERJADINYA LIKUIDASI TERHADAP BANK
241.    PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM TERHADAP
   ANGGOTA DIREKSI YANG MELAKUKAN KESALAHAN ATAU
   KELALAIAN DALAM PENGURUSAN PERSEROAN
242.    PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG PESAWAT UDARA
   BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 DALAM HUBUNGANNYA
   DENGAN STANDAR TARIF TIKET PESAWAT DI INDONESIA
243.    PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG PESAWAT UDARA
   DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB
   PENYELENGGARAAN PENERBANGAN DI INDONESIA
244.    PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMBELI DALAM
   TRANSAKSI JUAL BELI KOMPUTER RAKITAN MENURUT UNDANG-
   UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
   KONSUMEN (STUDI DI TOKO UTAMA KOMPUTER ______
245.    PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
   KONSUMEN PRO XL (STUDI KASUS : PT. EXCELCOMINDO PRATAMA,
   TBK ______)
246.    PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI SEBAGAI HAK
   MILIK INTELEKTUAL MENURUT UU NO. 31 TAHUN 2000
247.    PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN TATA LETAK SIRKUIT
   TERPADU SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL
248.    PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS IKLAN DI PT. RADIO
   CIKAL ANUGERAH FIESTA (RADIO 88 LAFEMME FM) MENURUT
   UNDANG – UNDANG HAK CIPTA NOMOR 19 TAHUN 2002
249.    PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL-BELI OBAT-
   OBATAN TRADISIONAL (CINA)
250.    PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
   JUAL BELI PERUMAHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8/1999
251.    PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJUAN
   JUAL BELI ALAT-ALAT KEDOKTERAN
252.    PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERHADAP MEREK DAGANG
   KING STAR PADA PT. INDAH WAHANA SEJATI
253.     PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK BARANG
   TERDAFTAR (ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA ______ NOMOR
   01/MEREK/2002/PN.NIAGA/PN. ______ TANGGAL 15 JANUARI 2003)
254.     ERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA ATAS
   WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI WARALABA
255.     PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM RUANG
   LINGKUP HAKI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000
256.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
   PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA
257.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
   TRAFFICKING DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
258.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS
   KLAUSULA EKSONERASI YANG TERDAPAT PADA PERJANJIAN
   KREDIT BANK
259.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS KLAUSUL
   EKSENORASI YANG TERDAPAT PADA PERJANJIAN KREDIT BANK
   (STUDI PADA BPR BUMIASIH NBP 15 BERASTAGI)
260.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI PEREKAMAN
   SUARA DARI TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN KASET
261.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR AKIBAT
   PROSPEKTUS YANG MENYESATKAN DALAM TRANSAKSI EFEK DI
   PASAR MODAL
262.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM REKSA
   DANA BERBENTUK PERSEROAN
263.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM
   TRANSAKSI EFEK MELALUI INTERNET DI PASAR MODAL
264.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR REKSA DANA
   PERBANKAN
265.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA PROGRAM
   KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002
   TENTANG HAK CIPTA
266.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA
   INFORMASI DI KOMPUTER DALAM ERA TEKNOLOGI-INFORMASI DI
   INDONESIA
267.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN RAHASIA
   BANK DALAM PRAKTEK BANK DANAMON CABANG ______
268.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN PERS DI
   INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 1608 K/PID/2005)
269.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN
   KESEHATAN KERJA DALAM KEGIATAN PRODUKSI DI PT. SUMO
   INTERNUSA INDONESIA.
270.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN
   KESEHATAN KERJA DALAM KEGIATAN PRODUKSI DI PT. SUMO
   INTERNUSA INDONESIA.
271.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM
   (STUDI KASUS DI PDAM CABANG ______)
272.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS JUAL
   BELI SEPEDA MOTOR (STUDI PADA SHOWROOM DIAMOND MOTOR
   ______)
273.    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
   PEMANFAATAN PERJANJIAN BAKU PADA PERUSAHAAN ASURANSI (
   STUDI KASUS PT AMERICAN INTERNATIONAL GROUP LIFE ______ )
274.    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
   PERJAJIAN JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN KLAUSULA BAKU
275.    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
   PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN GARANSI (STUDI: CV. SINDARO
   JAMIN GINTING ______)
276.    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
   PERJANJIAN JUAL-BELI ELEKTRONIK DENGAN GARANSI
277.    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
   PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI PERDAGANGAN ELEKTRONIK
278.    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI
   SEKSUAL KOMERSIAL DI BEBERAPA WILAYAH INDONESIA
279.    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN
   HAK ASASI MANUSIA BERAT
280.    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG
   JAMINAN FIDUSIA KARENA DEBITORNYA DINYATAKAN PAILIT
281.    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM
   KETENTUAN KONTRAK STANDARD PEMBERIAN KREDIT DI BANK
   (STUDI PADA BANK MANDIRI CABANG UTAMA ______)
282.    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN
   DALAM PERBANKAN MELALUI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
283.    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NEGARA BERKEMBANG
   DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (TINJAUAN HUKUM
   TERHADAP GENERAL AGREEMENT ON TRADE AND TARIFF 1994)
284.    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM
   PERJANJIAN KERJA DENGAN SISTEM OUTSOURCING DI INDONESIA
285.    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG COK KOSONG
   YANG BERITIKAD BAIK (SUATU PENELITIAN DI BANK NEGARA
   INDONESIA CABANG SUTOMO ______)
286.    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN
   MENURUT UU NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN
287.    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU ATM
   DALAM PERJANJIAN ANTAR BANK DAN NASABAH
288.    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM
   MINORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PRINSIP
   GOOD CORPORATE GOVERNANCE
289.    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA BILYET GIRO
   PADA BANK PERMATA CABANG ASIA ______
290.    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG DAN
   BARANG PADA ANGKUTAN DARAT (STUDI KASUS PADA PO. ______
   JAYA ______)
291.    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DARI
   TINDAK PERKOSAAN DI WAKTU PERANG
292.    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DARI
   TINDAK PERKOSAAN DI WAKTU PERANG ASIA PASIFIK-JEPANG,
   BOSNIA-HERZEGOVINA DAN RWANDA
293.    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG
   BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.30 TAHUN 2000 TENTANG
   RAHASIA DAGANG (STUDI KASUS PADA PT. DOW AGROSCIENCES
   INDONESIA)
294.     PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN BENIH
   KELAPA SAWIT KEPADA PETANI SEBAGAI PENGGUNA BENIH (STUDI
   KASUS: KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU)
295.     PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
   PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH (STUDI KASUS PADA PERUMAHAN
   BUKIT JOHOR MAS ______)
296.     PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
   (E-COMMERCE)
297.     PERLINDUNGAN KONSUMEN PERUMAHAN TERHADAP
   DEVELOPER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
   TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDY KASUS : ZONA
   PROPERTY ______)
298.     PERLINDUNGAN KONSUMEN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
   DALAM MEMPEROLEH HAK INFORMASI (STUDI DI PERUSAHAAN
   LISTRIK NEGARA CABANG BINJAI)
299.     PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN
   PERUMAHAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA
300.     PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA POS
   EXPRESS DI PT. POS INDONESIA (PERSERO) ______ (STUDI KASUS PT.
   POS ______)
301.     PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK
   PANGAN HASIL TEKNOLOGI REKAYASA GENETIKA
302.     PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERSAINGAN USAHA
   KARTU CELLULAR DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8
   TAHUN 1999 (STUDY KASUS : PUTUSAN KPPU NO. PERKARA : 07/KPPU-
   L/2007)
303.     PERLINDUNGAN MISI DIPLOMATIK DARI GANGGUAN
   ANCAMAN DAN SERANGAN TERORISME DITINJAU DARI SEGI
   HUKUM INTERNASIONAL
304.     PERLINDUNGAN NASABAH BANK DALAM PENGGUNAAN
   FASILITAS INTERNET BANKING ATAS TERJADINYA CYBER CRIME
305.     PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP PERJANJIAN
   PERBANKAN MENURUT UU NO. 10 TAHUN 1998
306.     PERLINDUNGAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL
   TERHADAP PEMBAJAKAN UDARA BERDASARKAN KONVENSI
   INTERNASIONAL
307.     PERLINDUNGAN TAWANAN PERANG DITINJAU DARI
   KONVENSI JENEWA 1949 SEBAGAI LANDASAN HUKUM HUMANITER
   INTERNASIONAL (SEBAGAI SUATU TINJAUAN TENTANG PERLAKUAN
   TAWANAN PERANG DI TELUK GUANTANAMO)
308.     PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DARI
   PENJUALAN PERMEN BELUM TERDAFTAR DIHUBUNGKAN DENGAN
   PERATURAN PEMERINTAH NO. 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL
   HALAL DAN IKLAN PANGAN DAN HUKUM ISLAM
309.     PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA SIPIL PADA DAERAH
   OPERASI MILITER BERDASARKAN KONVENSI JENEWA TAHUN 1949
   STUDI KASUS : DI IRIAN JAYA
310.     PERLINDUNGAN TERHADAP WARTAWAN PERANG
   SEHUBUNGAN DENGAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM
   INTERNASIONAL BERDASARKAN KONVENSI JENEWA
   1949(CONVENTION FOR THE VICTIMS OF THE WARS) DAN
   PROTOKOL TAMBAHAN I-1977(ADDITIONAL PROTOCOL THE
   PROTECTION OF VICTIMS OF THE INTER
311.     PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DI ACEH AKIBAT KONFLIK
   BERSENJATA DITINJAU DARI KONVENSI JENEWA 1949
312.     PERMINTAAN DAN PERLINDUNGAN PATEN SEBAGAI KARYA
   INTELEKTUAL MAHASISWA
313.     PERSEKONGKOLAN SEBAGAI KEGIATAN YANG DILARANG
   DALAM HUKUM PERSAINGAN DI INDONESIA
314.     PERSONAL GUARANTEE DALAM PRAKTEK PERKREDITAN
   PERBANKAN
315.     PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN
   PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING) PADA
   TRANSAKSI PASAR MODAL
316.     PERSPEKTIF KRIMINOLOGI ATAS PERDAGANGAN ANAK
   (CHILD TRAFFICKING) SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN
   UPAYA PERLINDUNGANNYA DI ______
317.     PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS ATAS KEJAHATAN YANG
   DILAKUKAN TERHADAP ANAK DIKOTA ______
318.     PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TENTANG PENYALAHGUNAAN
   NARKOTIKA DI KOTAMADYA BINJAI : STUDI KASUS PENGADILAN
   NEGERI BINJAI
319.     PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
   PERJUDIAN DI KOTA ______
320.     PERTANGGUNGAN WAJIB TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN
   UMUM PEDESAAN DI KABUPATEN DELI SERDANG (STUDI PADA PT.
   JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN TEBING TINGGI)
321.     PERTANGGUNG JAWABAN AGEN PEMASARAN ATAS
   PENJUALAN CRUDE PALM OIL (CPO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
   DI KOTA ______ (STUDI PADA PT. KHARISMA PEMASARAN BERSAMA
   NUSANTARA)
322.     PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM PENYAMPAIAN
   LAPORAN KEUANGAN YANG MENYESATKAN
   (MISLEADINGSTATEMENT) ; SUATU ANALISIS TERHADAP UU
   NO.40/2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UU NO.8/1995
   TENTANG PASAR MODAL
323.     PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA MENGENAI KEBAKARAN
   HUTAN YANG MENYEBABKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
   TRANSNASIONAL
324.     PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI (CORPORATE
   LIABILITY) DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN
325.     PERTANGGUNG JAWABAN PENGANGKUTAN SERTA DAN
   BARANG ANGKUTAN DISEBABKAN KELALAIAN DARI PIHAK
   PENGANGKUT (STUDI DI PT. ANTAR LINTAS SUMATERA)
326.     PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI
   TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA
   SAHAM
327.      PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI
   TERHADAP KECELAKAAN PENUMPANG PESAWAT UDARA
328.      PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK MENURUT HUKUM
   PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
329.      PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN
   DANA NON BUDGETER BULOG (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO.572
   K/PID/2003)
330.      PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
   LINGKUP HUKUM PIDANA INDONESIA
331.      PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
   TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS DI PENGADILAN
   NEGERI ______)
332.      PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI MENGENAI
   TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS
   PT.EVERBRIGHT)
333.      PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PERSEROAN
   TERBATAS TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN
   KEHUTANAN
334.      PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI IMIGRASI YANG
   MELAKUKAN PEMALSUAN PASPOR (STUDI PADA KANTOR IMIGRASI
   ______)
335.      PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA
   TERHADAP CIPTAAN YANG DILINDUNGI DALAM UU NO.19 TAHUN
   2002 (STUDI KASUS NO.3683/PID.B/2008/PN.MDN)”.
336.      PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGATUR LALU LINTAS
   UDARA SIPIL ATAS KECELAKAAN PESAWAT TERBANG DALAM
   PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG
   PENERBANGAN
337.      PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIMPINAN PERUSAHAAN
   YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK DITINJAU
   DARI UNDANG-UNDANG KETENAGALISTRIKAN (STUDI KASUS
   PUTUSAN PN. ______ NO REG. 2675/PID.B./2004/PN.MDN)
338.      PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DALAM
   KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI POLRES KABUPATEN LABUHAN
   BATU)
339.      PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMUDI
   KENDARAAN KARENA KEALPAAN MENGAKIBATKAN MATINYA
   ORANG LAIN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI STABAT)
340.      PERTANGGUNG JAWABAN SECARA HUKUM ATAS PROSES
   TRANSFER UANG (ELECTRONIC FUNDS TRANSFER) MELALUI BANK
   MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
341.      PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DPRD
   KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 1999-2004
342.      PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENELITIAN
   KEMASYARAKATAN DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK
   (STUDI PUTUSAN NO. 826/PID.B/2007/PN.MDN)
343.      PERUBAHAN PENDAFTARAN MEREK DARI SISTEM
   DEKLARATOIR KE SISTEM KONSTITUTIF
344.      PERUBAHAN STATUS PERUMTEL MENJADI PT.
   TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK
345.     PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN JAWATAN TVRI MENJADI
   PT. PERSERO TELEVEISI REPUBLIK INDONESIA
346.     PERUBAHAN UUD 1945 DITINJAU DARI HUKUM TATA NEGARA
347.     PESAN SINGKAT SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM YANG SAH
   DALAM TRANSAKSI DAGANG ELEKTRONIK
348.     PIDANA KERJA SOSIAL DALAM KEBIJAKAN KRIMINAL HUKUM
   PIDANA INDONESIA
349.     PIDANA MATI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
   PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI INDONESIA
350.     PIDANA SEUMUR HIDUP TERHADAP TINDAK PIDANA
   PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN : 200/PID.2004/PT-MDN)
351.     PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM KAITANNYA
   DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAN PADA
   PERSEROAN TERBATAS
352.     PILIHAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIKAN SENGKETA
   LETTER OF CREDIT
353.     POLA PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK
   INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UUD NEGARA RI
   TAHUN 1945
354.     PORNOGRAFI PADA MEDIA INTERNET DI INDONESIA DAN
   UPAYA PENANGGULANGANNYA
355.     PORNOGRAFI SEBAGAI PENYEBAB TIMBULNYA KEJAHATAN
   KESUSILAAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI
   ______)
356.     POSISI DAN KEDUDUKAN MILITER MENURUT HUKUM TATA
   NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KETERLIBATAN NMILITER DALAM
   POLITIK INDONESIA)
357.     PRAKTEK PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI KARYAWAN
   PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (KARPEDA) TANJUNG MORAWA
358.     PRAKTEK PEMBERIAN LISENSI PENERBITAN BUKU
   TERJEMAHAN PADA PENERBIT YAYASAN OBOR INDONESIA
359.     PRAKTEK PEMBERIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) DENGAN
   JAMINAN FIDUSIA DI ASTRA CREDIT COMPANIES
360.     PRAKTEK PERSEKONGKOLAN TIDAK SEHAT DALAM
   PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN
   UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBEANTASAN
   TINDAK PIDANA KORUPSI
361.     PRAKTIK PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ANAK MENURUT
   PASAL 71 UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 PADA BEBERAPA
   INDUSTRI BIKA AMBON DI ______
362.     PRINSIP BAGI HASIL DALAM PERJANJIAN MODAL VENTURA
   ANTARA PT.SARANA ______ VENTURA DAN PT.ACC (AMANAH CITRA
   CIRI MANDIRI) ______
363.     PRINSIP BAGI HASIL DALAM PERJANJIAN USAHA
   KEBERSAMAAN PETERNAKAN KAMBING ANTARA PENGELOLA
   KELOMPOK USAHA DENGAN PETERNAK PASIF PADA CV. FAMAS
   ABAD GROUP DILIHAT DARI SEGI KUH PERDATA
364.     PRINSIP BAGI HASIL PADA PERUSAHAAN ASURANSI BERBASIS
   SYARIAH (PT.ASURANSI TAKAFUL KELUARGA)
365.     PRINSIP BAGI HASIL PT.BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF
   HUKUM PERBANKAN INDONESIA (STUDI KASUS PT.BANK SYARIAH
   MANDIRI CABANG RANTAU PERAPAT)
366.     PRINSIP EKSTRADISI TERHADAP JAMINAN PERLINDUNGAN
   HAK-HAK ASASI MANUSIA DAN KAITANNYA DENGAN YURIDIKSI
   NEGARA
367.     PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROGRAM KREDIT USAHA
   RAKYAT
368.     PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROGRAM KREDIT USAHA
   RAKYAT
369.     PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PERDAGANGAN SAHAM
   PERSEROAN TERBATAS
370.     PRINSIP PEMBEDAAN OBYEK SIPIL DAN SASARAN MILITER
   DALAM KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER
   INTERNASIONAL
371.     PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS DALAM
   PENGELOLAAN YAYASAN
372.     PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERSPEKTIF
   HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN PENJABARANNYA
   DALAM HUKUM LINGKUNGAN NASIONAL
373.     PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN
   HAK MILIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO
374.     PROSEDUR ACARA KEPAILITAN PADA PENGADILAN NIAGA
   MENURUT UU NO. 4 TAHUN 1998
375.     PROSEDUR DAN KEBIJAKAN RETRIBUSI DALAM KEGIATAN
   PENDATAAN PENDUDUK DI KOTA SIBOLGA OLEH DINAS
   KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
376.     PROSEDUR HUKUM PENGIKATAN KREDIT PADA BANK (STUDI
   PADA BANK BUKOPIN CABANG ______)
377.     PROSEDUR PELAKSANAAN KLIRING BANK DALAM PRAKTEK
   PERBANKAN (STUDI KASUS PT.BANK MANDIRI PERSERO TBK CBG
   TEBING TINGGI)
378.     PROSES ARBITRASE BANK INDONESIA TERHADAP
   PENANAMAN MODAL ASING
379.     PROSES IMPEACHMENT PRESIDEN MENURUT UUD NEGARA
   REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
380.     PROSES JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA BINJAI
   DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PP NO. 24 TAHUN 1997
381.     PROSES MENGKLAIM DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA
   (SUATU STUDI PADA PERUSAHAAN AJB BUMI PUTERA 1912 CABANG
   ______)
382.     PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI
   DALAM LEMBAGA TERKAIT DI ______ )
383.     PROSES PENGGABUNGAN PERKARA PIDANA DENGAN
   GUGATAN GANTI KERUGIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI
   ______ PERKARA NO.1574/PID.B/1996/PN.MED)
384.     PROSES PENYIDIKAN TENTANG KEJAHATAN TERORISME
   MENURUT UNDANG – UNDANG NO.15 TAHUN 2003 TENTANG
   PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
385.     PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG
   PERBANKAN DI KOTA ______
386.     PT. LUCKINDAH PERMAI SEBAGAI TERTANGGUNG DALAM
   PERJANJIAN GANTI KERUGIAN DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI PT.
   ASURANSI RAMAYANA, TBK
387.     RAHASIA BANK DITINJAU DARI ASPEK HUKUM MENURUT UU
   NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (STUDI KASUS: PT. BRI
   (PERSERO TBK KANTOR CABANG ______ ISKANDAR MUDA UNIT
   SIMPANG MARIENDAL)
388.     REGULASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
   BERACUN (B3) DALAM PEMBANGUNAN GLOBAL DAN DAMPAKNYA
   TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
389.     REHABILITASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
   PENCEMARAN NAMA BAIK
390.     REKSA DANA SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF
   PEMBIAYAAN DALAM BURSA EFEK DI INDONESIA
391.     RESTRUKTURISASI PERBANKAN SEBAGAI UPAYA
   PENYEHATAN BANK DALAM PROSES LIKUIDASI DITINJAU DARI
   PERSPEKTIF TUGAS DAN WEWENANG BANK INDONESIA MENURUT
   UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 2004 TENTANG BANK INDOSIA,
392.     RESTRUKTURISASI UTANG PADA PERSEROAN TERBATAS
   DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR
   PELAYANAN PAJAK ______ BELAWAN)
393.     RISIKO ATAS HILANGNYA BARANG BERGERAK DALAM
   PERJANJIAN BELI SEWA
394.     SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA
395.     SANKSI PIDANA CAMBUK TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
   SYARIAT ISLAM(DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH
   NANGGROE ACEH DARUSSALAM)
396.     SEGI-SEGI HUKUM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
   HAK TANGGUNGAN
397.     SEGI-SEGI HUKUM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
   HAK TANGGUNGAN
398.     SEGI-SEGI HUKUM TENTANG PERANAN KURATOR DALAM
   KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1998
399.     SENGKETA WILAYAH ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI
   TINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL ( STUDI KASUS KEPEMILIKAN
   PULAU SIPADAN DAN LIGITAN)
400.     SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT
   SUATU TINJAUAN YURIDIS (STUDI PADA BANK NAGARI SUMATERA
   BARAT CABANG ALAHAN PANJANG)
401.     SIKAP MENDUA AMERIKA SERIKAT TERHADAP RESOLUSI
   DEWAN KEAMANAN PBB NO. 242 TAHUN 1967 DALAM PENYELESAIAN
   KONFLIK PALESTINA-ISRAEL
402.     SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
   BERKAITAN DENGAN KESELAMATAN PENERBANGAN DITINJAU DARI
   HUKUM AGRARIA ( STUDI DI ______)
403.     SISTEM PEMBINAAN DAN KEHIDUPAN PARA NARAPIDANA DI
   LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIBORONG-BORONG
404.     SISTEM PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK DALAM PAJAK
   BUMI DAN BANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12
   TAHUN 1994
405.     SITA EKSEKUSI DAN PELAKSANAAN (STUDI KASUS DI
   PENGADILAN NEGERI ______)
406.     STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM BANK INDONESIA
   MENURUT UU NO.13 TAHUN 1968 TENTANG BANK SENTRAL DAN UU
   NO.23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA (STUDI
   PERBANDINGAN)
407.     STATUS DAN PERKEMBANGAN PERAN ICRC SEBAGAI SUBYEK
   HUKUM INTERNASIONAL
408.     STRATEGI BISNIS YANG KOMPETITIF OLEH PELAKU BISNIS
   DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN
409.     STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
   NO.1075/PID.B/2001/PN.JAKARTA.PST TENTANG KASUS DOMAIN NAME
   PT.MUSTIKA RATU DALAM HERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA
410.     STUDI KRIMINOLOGI MENGENAI PERCERAIAN DI KOTA ______
   (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA ______)
411.     SUATU KAJIAN TENTANG ASURANSI KEBAKARAN DAN
   PELAKSANAAN GANTI RUGI (KLAIM) ASURANSI KEBAKARAN PADA
   TERTANGGUNG DI PT. ASURANSI INDA TAMPOROK CABANG ______
412.     SUATU TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP
   PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
   SESUAI UU NO. 32 TAHUN 2004 DI PEMKO BINJAI
413.     SUATU TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP
   PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
   SESUAI UU NO. 32 TAHUN 2004 DI PEMKO BINJAI ( STUDI PEMKO
   BINJAI )
414.     SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI
   PENDAMPING SEBAGAI PROTEKSI BAGI TERTANGGUNG (STUDI
   KASUS PADA ASURANSI AXA LIFE CABANG ______)
415.     SUATU TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN SITA
   EKSEKUTORIAL YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN NEGERI
416.     SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN ANTARA FUNGSI PEJABAT
   DIPLOMATIK DAN FUNGSI PEJABAT KONDULER
417.     SUATU TINJAUAN TENTANG KREDIT MACET PADA BANK
   CENTRAL ASIA CABANG ______ DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
   NO. 10 TAHUN 1998
418.     SUATU TINJAUAN TENTANG PEMILIKAN RUMAH MELALUI
   BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) PADA PERUMAHAN DESA BARU
   INDAH KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG
419.     SUATU TINJAUAN TENTANG PROSEDUR PENANGKAPAN DAN
   PENAHANAN YANG DILAKUKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
   NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA (STUDI : DI WILAYAH HUKUM
   POLISI SEKTOR KOTA ( POLSEKTA) ______ BARU)
420.     SUATU TINJAUAN TERHADAP DISENTING OPINION DALAM
   PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN
421.     SUATU TINJAUAN TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN UANG
   PREMI OLEH PEMEGANG POLIS PADA PT. ASURANSI JIWA SUNLINE
   INDONESIA
422.     SUATU TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERKELAHIAN
   ANTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PEMUDA (OKP) DI
   KOTA ______
423.     SUATU TINJAUAN YURIDIS DAN PSIKOLOGI TERHADAP
   PENTINGNYA PENGUASAAN PSIKOLOGI BAGI PENYIDIK DALAM
   PEMERIKSAAN TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI DI
   POLSEK ______ BARU)
424.     SUBJEK TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PROSES
   PENANGANANNYA (STUDI KASUS PERKARA AN. IR. MADISON
   SILITONGA ME)
425.     SUDUT PANDANG PSIKOLOGI KRIMINIL TERHADAP ANAK
   YANG MELAKUKAN KEJAHATAN PEMBUNUHAN
426.     TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN DALAM
   MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS (STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT
   UMUM PEMERINTAH HAJI ADAM MALIK ______)
427.     TANGGUNG JAWAB BANK AKIBAT KELALAIAN PEGAWAI
   BANK MEMASUKKAN NOMOR REKENING NASABAH DALAM
   TRANSFER UANG (STUDI KASUS BANK BNI 46 CABANG USU ______)
428.     TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN
   PARA PIHAK TERHADAP KERUGIAN YANG TIMBUL KARENA
   WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING
429.     TANGGUNG JAWAB DIREKSI AGENCY PERUSAHAAN ASURANSI
   AIA FINANCIAL BERDASARKAN PRINSIP GOOD CORPERATE
   GOVERNANCE (GCG) (STUDI PADA PT. AIA FINANCIAL AGENCY
   UNILAND – ______
430.     TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KEPAILITAN BADAN
   HUKUM PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PENGADILAN NIAGA
   ______)
431.     TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KEPAILITAN MENURUT
   UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995
432.     TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PELANGGARAN PRINSIP
   FIDUCIARY DUTY DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1995
433.     TANGGUNG JAWAB EKSTERNAL PENGELOLA BANK
   TERHADAP PENGAWASAN INTERN DALAM OPERASIONAL
   PERBANKAN (STUDI PADA PT. BRI CABAGNG ______ PUTRI HIJAU)
434.     TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK TERHADAP
   LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN(STUDI PADA KANTOR
   AKUNTANPUBLIK PRASETIO.UTOMO & CO)
435.     TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM MULTI
   LEVEL MARKETING ATAS KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG
   NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI
   RISET PADA PERUSAHAAN MLM SYARIAH AHAD-NET SALUR SUT 06)

				
DOCUMENT INFO
Description: KUMPULAN JUDUL SKRIPSI KIMIA,SKRIPSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, SKRIPSI KESEHATAN LINGKUNGAN INDUSTRI, KUMPULAN JUDUL SKRIPSI SASTRA INGGRIS. KUMPULAN SKRIPSI ILMU PERPUSTAKAAN., KUMPULAN JUDUL SKRIPSI SASTRA BAHASA INDONESIA, KUMPULAN SKRIPSI ILMU HUKUM,KUMPULAN SKRIPSI BAHASA ARAB,KUMPULAN JUDUL SKRIPSI BAHASA JEPANG KUMPULAN SKRIPSI ILMU KOMPUTER, KUMPULAN JUDUL SKRIPSI FISIKA, KUMPULAN JUDUL SKRIPDI FARMAKOLOGI