Docstoc

KUMPULAN SKRIPSI ILMU HUKUM

Document Sample
KUMPULAN SKRIPSI ILMU HUKUM Powered By Docstoc
					KUMPULAN JUDUL SKRIPSI ILMU HUKUM i

SILAHKAN KAMI TAMPILKAN JUDUL JUDUL SKRIPSI YANG ADA, BILA
BERMINAT UNTUK MENDAPATKAN FILENYA ATAU
MENDOWNLOADNYA SILAHKAN HUBUNGI email :
pusatskripsi@gmail.com atau sms ke 085316254562


  1. TANGGUNG JAWAB HUKUM P.O PT. BARUMUN DALAM PERJANJIAN
      PENGANGKUTAN ORANG (STUDI KASUS PT. BARUMUN ______)
  2. TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN MEDIA CETAK DALAM MEMUAT
      BERITA YANG SALAH
  3. TANGGUNG JAWAB KOMISARIS DALAM MENJALANKAN
      MANAJEMEN HUKUM PADA PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN
      PRINSIP GOOD CORPORAE GOVERNANCE
  4. TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP
      PENUMPANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
      2009 TENTANG PENERBANGAN
  5. TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGELOLAAN LIMBAH
      BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (MENURUT KONVENSI BASEL
      1989)
  6. TANGGUNG JAWAB NEGARA INDONESIA DALAM PERISTIWA
      KEBAKARAN HUTAN DI KALIMANTAN DITINJAU DARI HUKUM
      INTERNASIONAL
  7. TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KEPEMILIKAN,
      PENGGUNAAN DAN KECELAKAAN NUKLIR MENURUT HUKUM
      INTERNASIONAL
  8. TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM HAL WANPRESTASI PADA
      PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
  9. TANGGUNG JAWAB PEMBORONG TERHADAP PEMERINTAH DALAM
      PERJANJIAN KERJA
  10. TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN
      BARANG MELALUI UDARA (STUDI KASUS PT. BINTIKA BANGUNUSA)
  11. TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PERJANJIAN
      PENGANGKUTAN BARANG MELALUI JALAN RAYA (STUDY KASUS PT.
      MONAS SENTOSA UTAMA)
  12. TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PERJANJIAN
      PENGANGKUTAN BARANG MELALUI UDARA OLEH PT. FIN LOGISTIC
      ______
  13. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP
      PENUMPANG ANGKUTAN TAXI DI ______
  14. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PELAYARAN PADA PENGIRIMAN
      BARANG DALAM NEGERI (STUDY KASUS PT. SAMUDERA INDONESIA
      CABANG ______
  15. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN TERHADAP
      ORANG DAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN UDARA DITINJAU
      DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2009
16. TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
    TERHADAP PENUMPANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23
    TAHUN 2007 (STUDI PADA PT. KERETA API (PERSERO) DIVISI
    REGIONAL I ______)
17. TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI
    PENGANGKUT ATAS BARANG-BARANG YANG DIANGKUT (STUDI DI
    PT. POS INDONESIA (PERSERO) ______)
18. ANGGUNG JAWAB SWALAYAN MACAN YAOHAN AKIBAT
    PERBUATAN MENJUAL PRODUK DALUARSA KEPADA KONSUMEN
    DITINJAU DARI UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
    KONSUMEN
19. TATA CARA PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA
    DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
    POSITIF.
20. TATA CARA PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES)
    {STUDI PADA BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) UNIT SETIA BUDI
    ______}
21. TATA CARA PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENURUT
    UNDANG-UNDANG NO. 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-POKOK
    KEPEGAWAIAN
22. TATA CARA PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK ______
    CABANG ______
23. TELAAH HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN POLA BAGI
    HASIL PADA PERUSAHAAN MODAL VENTURA (STUDI KASUS :
    PT.SARANA VENTURA)
24. TELAAH HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN POLA BAGI
    HASIL PADA PERUSAHAAN MODAN VENTURA (STUDI KASUS PT.
    SARANA ______ VENTURA)
25. TERORISME SEBAGAI ANCAMAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL
    SERTA USAHA-USAHA NEGARA DALAM PENANGGULANGANNYA
26. TINDAKAN BANK TERHADAP PENCAIRAN DEPOSITO BERJANGKA
    SEBELUM JATUH TEMPO STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
    CABANG ______
27. TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
    PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
28. TINDAK PIDANA DESERSI DARI PROSES PENYIDIKAN SAMPAI KE
    PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN TNI-AD (STUDI KASUS DI
    KUMDAM I/BB ______)
29. TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN (STUDI KASUS DI
    PENGADILAN NEGERI ______
30. TINDAK PIDANA DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DI PANDANG
    DARI UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
    ELEKTRONIK
31. TINDAK PIDANA KELALAIAN PENJAGA PALANG PINTU KERETA API
    YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI : PT.
    (PERSERO) KAI DIVISI REGIONAL I ______)
32. TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
    DAERAH
33. TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN
    KRIMINAL DI INDONESIA
34. TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN YANG TIDAK
    DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SHSHH)
    DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI ______
35. TINDAK PIDANA MEREK DALAM KAITANNYA DENGAN NAMA
    DOMAIN DI INTERNET
36. TINDAK PIDANA MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN
    2001 TENTANG MEREK
37. TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT
    DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
    TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS EURICO
    GUTERRES)
38. TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA (STUDI PUTUSAN
    PENGADILAN NEGERI ______
39. TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN
    MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS
    PERKARA NO. 3175/PID.B/2003/PN-______)
40. TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK KACA FILM MOBIL LLUMAR
    DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN DI
    PENGADILAN NEGERI ______ PERKARA NO.1454/PID.B/2006/PN.______)
41. TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE)
    KOMPUTER DIKAITKAN DENGAN HAK CIPTA DAN UPAYA
    PENANGGULANGANNYA
42. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DIDAHULUI DENGAN
    KEKERASAN (STUDI DI POLTABES ______
43. TINDAK PIDANA PENCURIAN PULSA TELEPON SEBAGAI BENTUK
    KEJAHATAN DI BIDANG KOMUNIKASI
44. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN JABATAN
    (STUDI PUTUSAN NOMOR : 3892/PID.B/2008/PN-MDN)
45. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN PEJABAT
    NOTARIS DIKAITKAN DENGAN SUMPAH JABATAN NOTARIS (STUDI
    KASUS DI PENGADILAN NEGERI ______ 2601/PID.B/2003/ PN.MDN)
46. TINDAK PIDANA PENIPUAN DI BIDANG ASURANSI ( STUDI KASUS NO.
    3861 / PID. B / 2007 / PN. MDN )
47. TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN PENANGGULANGANNYA DI
    WILAYAH TANAH KARO
48. TINDAK PIDANA TERHADAP PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DI
    WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KABANJAHE ______
49. TINJAUAN ASPEK HUKUM TRANSAKSI DENGAN MENGGUNAKAN
    LETTER OF CREDIT (STUDI PADA BANK NEGARA INDONESIA 1946
    CABANG ______)
50. TINJAUAN DUTY OF CARE DALAM HUKUM PERUSAHAAN DI
    INDONESIA
51. TINJAUAN HUKUM BERDASARKAN KESEPEKATAN GATT/WTO
    MENGENAI CUSTOM VALUATION (PENETAPAN NILAI PABEN) DAN
    IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (ARTICLE VII OF THE GENERAL
    AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994)
52. TINJAUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KLAIM OLEH PT.
    GAPURA INDONESIA (STUDY PT. GAPURA INDONESIA CABANG ______)
53. TINJAUAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL TERHADAP
    GLOBALISASI PASAR MODAL DENGAN UNDANG UNDANG NO.8
    TAHUN 1995 DALAM RANGKA MENGHADAPI AFTA (ASEAN FREE
    TRADEAREA) 2003 INDONESIA
54. TINJAUAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL TERHADAP
    KEBIJAKAN TAX TREATY INDONESIA MENJELANG ERA
    GLOBALISASI
55. TINJAUAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL TERHADAP
    PENANAMAN MODAL ASING DALAM UPAYA RESTRUKTURASI
    PEREKONOMIAN INDONESIA
56. TINJAUAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL TERHADAP PERANAN
    INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) DALAM UPAYA
    MENGATASI KRISIS EKONOMI INDONESIA
57. TINJAUAN HUKUM EKONOMI TERHADAP KERJASAMA EKONOMI
    INTERNASIONAL DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG
    DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
58. TINJAUAN HUKUM HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
    (HMETD) DALAM PASAR MODAL
59. TINJAUAN HUKUM HAK MEREK TERHADAP PERALATAN OLAHRAGA
60. TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM HAL
    TINDAK KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (CRIMES AGAINST
    HUMANITY)
61. TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENGENAI
    PERLINDUNGAN ANAK
62. TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP
    PENGUNGSI INTERNASIONAL (INTERNALLY DISPLACED PERSON)DI
    ACEH
63. TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP
    PERLINDUNGAN PENDUDUK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN
    KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DI ACEH
64. TINJAUAN HUKUM HUMANITER MENGENAI KEJAHATAN TERHADAP
    KEMANUSIAAN (CRIMES AGAINST HUMANITY) SUATU STUDI DALAM
    INVASI PASUKAN KOALISI AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS
    TERHADAP IRAK
65. TINJAUAN HUKUM HUMANITER TERHADAP PENGADILAN HAM DI
    INDONESIA
66. TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS PENANGGALAN
    KEKEBALAN DIPLOMATIK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN BAGI
    NEGARA PENERIMA
67. TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI MASALAH
    DEPORTASI TERHADAP PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING DI
    KEIMIGRASIAN
68. TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KONVENSI NEW
    YORK 1997 MENGENAI PENGHENTIAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS
69. TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP LEGALITAS
    WOMEN’S INTERNATIONAL WAR CRIMES TRIBUNAL SEBAGAI
    LEMBAGA PENYELESAIAN KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN
    OLEH TENTARA MILITER JEPANG TERHADAP COMFORT WOMEN.
70. TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP LEGALITAS
    WOMEN’S INTERNATIONAL WAR CRIMES TRIBUNAL SEBAGAI
    LEMBAGA PENYELESAIAN KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN
    OLEH TENTARA MILITER JEPANG TERHADAP COMFORT WOMEN
71. TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PAKET
    KESEPAKATAN INDONESIA-IMF TENTANG BANTUAN DAN
    KEBIJAKAN EKONOMI INTERNASIONAL
72. TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN
    HUKUMAN MATI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
73. TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN
    DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT DI KAWASAN ASEAN
74. TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN
    RELAWAN KEMANUSIAAN DALAM KASUS BLOKADE JALUR GAZA
75. TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP UPAYA
    PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT TRANSNASIONAL DARI
    PENCEMARAN
76. TINJAUAN HUKUM KONSEP TERHADAP PENYELENGGARAAN
    KLIRING TRAFIK TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA
77. TINJAUAN HUKUM KONTRAK-KONTRAK INTERNASIONAL DALAM
    KAITANNYA DENGAN JUAL BELI SECARA INTERNASIONAL
    (INTERNASIONAL SALES GOODS)
78. TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP
    AKTIVITAS PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR (ILLEGAL LOGGING)
    DI INDONESIA
79. TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP
    KLAIM GANTI RUGI ATAS PENCEMARAN LAUT OLEH MINYAK DARI
    KAPAL (SUATU TINJAUAN TERHADAP TABRAKAN KAPAL NAGASUKI
    SPIRIT)
80. TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP
    UPAYA-UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM HAL
    PENGELOLAAN HUTAN (DIKAITKAN DENGAN PEMBANGUNAN
    BERKELANJUTAN)
81. TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT
    MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM INDONESIA
82. TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGIRIMAN PAKET POS MELALUI
    JASA POS DAN GIRO (STUDI KASUS PT. POS INDONESIA ______)
83. TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG
    TIMBUL PADA PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI KASUS PADA BANK
    PERKREDITAN RAKYAT BUMIASIH NBP 20)
84. TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERMOHONAN PAILIT PERUSAHAAN
    BUMN BERDASARKAN UU NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
85. TINJAUAN HUKUM MENGENAI SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA
    TANAH YANG TIMBUL AKIBAT WANPRESTASI (STUDI KASUS PADA
    PERKEBUNAN PTPN IV ______)
86. TINJAUAN HUKUM MERGER PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN
    (STUDI DI PT.PERKEBUNAN NUSANTARA III)
87. TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN
    BERAS ANTAR DAERAH PADA DEPOT LOGISTIK ______ (DOLOG-SU)
88. TINJAUAN HUKUM PEMBELIAN RUMAH SECARA INDENT MELALUI
    KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH
89. TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN KREDIT
    KENDARAAN BERMOTOR PADA KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM
    ______
90. TINJAUAN HUKUM PENGADILAN KEJAHATAN PERANG DALAM
    PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER
91. TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG PAJAK BUMI DAN
    BANGUNAN SERTA PELAKSANAANNYA (STUDI PADA DINAS
    PENDAPATAN DAERAH PEMKO ______)
92. TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP HARTA BERSAMA SEBAGAI
    JAMINAN KREDIT TANPA PERSETUJUAN SUAMI ATAU ISTERI
93. TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN ANTARA PT. GEBRINA UTAMA
    BANDA-ACEH DENGAN PERTAMINA DALAM PENYELENGGARAAN
    PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK
94. TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN ANTARA PT. NATS DENGAN
    PERUSAHAAN PENERBANGAN ASING DALAM FUNGSINYA SEBAGAI
    GROUNDHANDLING
95. TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN KEAGENAN (RISET PADA CV. DUTA
    PAPUSE)
96. TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH
    PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (STUDI KASUS PADA
    BPRS GEBU PRIMA ______)
97. TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BERKAITAN
    DENGAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP BARANG
    BAGASI DI DALAM PENGANGKUTAN DARAT (STUDI DI C.V.
    “MAKMUR” ______)
98. TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BERKAITAN
    DENGAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP BARANG
    BAGASI DI DALAM PENGANGKUTAN DARAT (STUDI DI CV.
    ”MAKMUR” ______)
99. TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN
    EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT (STUDY KASUS PT. TRANS UKA
    QANA’AH)
100.     TINJAUAN HUKUM TANGGUNG JAWAB DIREKSI PADA
    PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PRINSIP GOOD CORPORATE
    GOVERNANCE
101.     TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN SECARA LANGSUNG: JAWABAN
    ATAS LEGITIMASI LEMBAGA KEPRESIDENAN
102.     TINJAUAN HUKUM TENTANG AKIBAT PUTUSAN PERNYATAAN
    PAILIT PADA PERSEROAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERNYATAAN
    PAILIT PENGADILAN NIAGA JAKARTA)
103.     TINJAUAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM ASING
    DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL KERJASAMA PATUNGAN
    (STUDI PADA PT. INALUM)
104.     TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
    ASURANSI JIWA DI PDAM TIRTANADI ______
105.     TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBERIAN KREDIT DENGAN
    JAMINAN DEPOSITO (STUDI PADA BANK MANDIRI ______)
106.     TINJAUAN HUKUM TENTANG PENANGANAN KREDIT
    /PEMBIAYAAN MACET PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
    DI BANK MUAMALAT CABANG ______
107.     TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA
    DALAM BIDANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
108.     TINJAUAN HUKUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM
   PENGADILAN NEGERI DALAM PENJATUHAN HUKUM PIDANA PADA
   PERKARA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PN LUBUK PAKAM
   NO.1252/PID B/2004/PN-LP)
109.     TINJAUAN HUKUM TENTANG PERTIMBANGAN PENUNTUT
   UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN SECARA TERPISAH
   TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH BEBERAPA
   ORANG ( SURAT TUNTUTAN NO.REG/ PER:PDM – 190 / EP.1/______/2007 )
110.     TINJAUAN HUKUM TENTANG PRINSIP GOOD CORPORATE
   GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-
   UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995
111.     TINJAUAN HUKUM TENTANG PRIVATE BANKING DALAM
   KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
   BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 2003
112.     INJAUAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
   PENGURUSAN JASA MUATAN PADA ANGKUTAN DARAT (STUDI: CV
   KHARISMA)
113.     TINJAUAN HUKUM TENTANG TUKAR TAMBAH KENDERAAN
   BERMOTOR DARI SEGI KEPERDATAAN (STUDI KASUS DI CV. ISTANA
   MOBIL ______.
114.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANTI DUMPING DALAM
   PERDAGANGAN INTERNASIONA MENURUT GATT-WTO :
   IMPLIMENTASINYA DI INDONESIA
115.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP BANK-BANK UMUM DALAM
   MENANGGULANGI KREDIT MACET DI ______
116.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP CEK DAN BILYET GIRO
   KOSONG DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN
   PERBANKAN
117.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP FUNGSI BANK GARANSI
   SEBAGAI JAMINAN PELAKSANA TENDER
118.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP INSTRUMEN PENYERTAAN
   (SAHAM) PADA PASAR MODAL SYARIAH.
119.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI RUMAH YANG
   TERIKAT DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA (STUDI KASUS
   PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI, REGISTER NO. 2393 K/PDT/1987)
120.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP KARTU KREDIT TAMBAHAN
   DALAM PERBANKAN DI INDONESIA
121.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP KONTRAK PEMBIAYAAN
   SEPEDA MOTOR DENGAN CARA BELI SEWA
122.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP KOPERASI KARYAWAN PADA
   PT. INDO BHARAT RAYON DIKAITKAN DENGAN UU NO.25 TAHUN 1992
   (STUDI PADA KOPERASI KARYAWAN PT. INDO BHARAT RAYON,
   PURWAKARTA, JAWA BARAT
123.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP KREDIT SINDIKASI SEBAGAI
   ALTERNATIF PENYALURAN KREDIT SECARA SINDIKASI
124.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP LARANGAN KEPEMILIKAN
   SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS UNTUK DAN ATAS NAMA
   ORANG LAIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
   TENTANG PERSEROAN TERBATAS
125.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT MACET
   PADA SISTEM PERBANKAN (STUDI BANK MANDIRI)
126.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELEBURAN USAHA
   (KONSOLIDASI) DIBIDANG PERBANKAN (STUDI KASUS DI PT. BANK
   MANDIRI)
127.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMAKAIAN MEREK
   TERKENAL DALAM NAMA DOMAIN
128.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERANAN DAN TANGGUNG
   JAWAB BANK RAKYAT INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN USAHA
   PERTANIAN DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
129.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA
   PENGELOLAAN INSTALASI KABEL RUMAH/GEDUNG ANTARA PT.
   (PERSERO) TELKOM DENGAN KOPERASI PEGAWAI TELKOM
   PALEMBANG (STUDI PADA KOPERASI PEGAWAI TELKOM
   PALEMBANG)
130.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEMBERIAN
   KREDIT KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS KOPERASI
   PEGAWAI NEGERI BALAI BESAR METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
   WILAYAH I ______)
131.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DANA
   NASABAH DALAM KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH (STUDI PADA
   KSU SYARIAH MITRA AMALIYAH)
132.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK BANCASSURANCE
   MELALUI PRODUK PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN UU NO.10
   TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
133.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRINSIP RAHASIA BANK
   DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA
134.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN UANG
   PREMI PADA PT.ASKES (PERSERO) CABANG UTAMA ______
135.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI SAHAM PADA PT.
   PANIN SEKURITAS TBK CABANG ______
136.     TINJAUAN HUKUM TERHADAP UU NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG
   TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KAITANNYA DENGAN
   PRINSIP RAHASIA BANK
137.     TINJAUAN ”ITIKAD BAIK” DALAM PEMBELAAN DIREKSI
   BERDASARKAN BUSINESS JUDGEMENT RULE
138.     TINJAUAN JURIDIS DALAM PELAKSANAAN LEASING PADA PT.
   CAPELLA MULTIDANA ______
139.     TINJAUAN JURIDIS KEBERADAAN ANGGARAN DASAR DALAM
   PERSEROAN TERBATAS (STUDY KASUS PT. SIMAN JAYA PERKASA –
   LUBUK PAKAM)
140.     TINJAUAN JURIDIS PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI
   TERHADAP AHLI WARIS KORBAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA
   YANG BELUM DITEMUKAN
141.     TINJAUAN JURIDIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
   TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING
142.     TINJAUAN JURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA MENURUT
   UNDANG-UNDANG NO. 19/2002 DALAM MENUNJANG INDUSTRI MUSIK
   DI INDONESIA
143.     TINJAUAN JURIDIS TENTANG HUBUNGAN HUKUM PERSEROAN
   TERBATAS DENGAN PASAR MODAL
144.     TINJAUAN JURIDIS TENTANG KEDUDUKAN BILYET GIRO
   SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN GIRAL (RISET: PADA BANK CENTRAL
   ASIA, TBK CABANG ______)
145.     TINJAUAN JURIDIS TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG MACET
   OLEH BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (STUDI
   KASUS PADA KANTOR WILAYAH I BUPLN ______)
146.     TINJAUAN JURIDIS TERHADAP GANTI RUGI DALAM
   PENGANGKUTAN BARANG LAUT, STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN
   PELAYARAN PT. SAMUDERA INDONESIA
147.     TINJAUAN JURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN
   GEMPA BUMI DAN TSUNAMI ACEH DI KOTAMADYA ______
148.     TINJAUAN JURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN YANG AKAN GO
   PUBLIC DI PASAR MODAL INDONESIA
149.     TINJAUAN JURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERMOHONAN
   PERNYATAAN PAILIT (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NIAGA
   ______, PT. BAHTERA LESTARI SEJAHTERA TERHADAP PT. DUTA
   SAHABAT ABADI)
150.     TINJAUAN KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
   JAKARTA PUSAT NO.04/MEREK/2001 TENTANG SENGKETA MEREK
   FERRARI
151.     TINJAUAN KEBERADAAN HAKIM AD HOC DI PENGADILAN
   NIAGA
152.     TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PSIKOLOGI KRIMINIL
   TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PEDOFILIA
   (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI ______)
153.     TINJAUAN KRIMINOLOGIS DAN HUKUM PIDANA TERHADAP
   PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELAKU TINDAK
   PIDANA AKIBAT PENGARUH NARKOBA SUNTIK DI KOTA ______
   (STUDI DI POLRESTA ______)
154.     TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG KEKERASAN TERHADAP
   ANAK DALAM KELUARGA (STUDY KASUS NO.2541/PID.B/2005/PN.MDN)
155.     TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN SUAP DAN
   UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI SAT LANTAS POLTABES
   MS)
156.     TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
   PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI
   PENGADILAN NEGERI ______)
157.     TINJAUAN MERGER PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN
   (STUDI KASUS PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA
   VII)
158.     TINJAUAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG TERHADAP
   PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NO. 95 TAHUN 2007 DI
   ______ (STUDI DI LINGK. SEKRETARIAT PROVSU)
159.     TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KERUGIAN
   KENDERAAN BERMOTOR ANTARA PT. ASURANSI PEROLOMAS
   DENGAN PT. BANK MANDIRI (DH. PT. BDN) CABANG PEKANBARU
160.     TINJAUAN PERDATA TENTANG PENERAPAN PERJANJIAN
   KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH ANTARA PEMBELI TANAH DAN
   BANGUNAN YANG DIBANGUN OLEH PT. PAKA UTAMA MITRA JAYA
   DAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG ______
161.      TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA
   PERDAGANGAN ANAK (CHILD TRAFFICKING) (STUDI PUTUSAN NO.
   147/ PID. B/ 2008/ PN. BKS)
162.      TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINIL TERHADAP ALASAN
   PENGURANGAN HUKUMAN DI DALAM HUKUM PIDANA
163.      TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINIL TERHADAP PEMBUNUHAN
   YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG IBU KEPADA ANAK YANG BARU
   DILAHIRKANNYA
164.      TINJAUAN SOSIO-YURIDIS TENTANG ASAS KEBEBASAN
   BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN STANDAR ASURANSI KERUGIAN
   KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA PADA PT. ASURANSI
   PAROLAMAS
165.      TINJAUAN TENTANG GATT SEBAGAI FORUM DI BIDANG
   PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PERKEMBANGANNYA
   SETELAH PUTARAN URUGUAY
166.      TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN GAJI/HONORARIUM DALAM
   SUATU YAYASAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 28
   TAHUN 2004 (STUDI KASUS YAYASAN PERGURUAN HARAPAN
   STABAT)
167.      TINJAUAN TENTANG PENERAPAN PASAL 351 KUHP OLEH
   PENGADILAN NEGERI ______
168.      TINJAUAN TENTANG PENYELENGGARAAN ASURANSI SOSIAL
   PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PT. TASPEN (PERSERO) CABANG ______
169.      TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN LISENSI MEREK MENURUT
   UU NO. 15 TAHUN 2001
170.      TINJAUAN TENTANG PIDANA MATI DALAM KUHP DAN
   HUBUNGANNYA DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN
171.      TINJAUAN TENTANG PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP ANAK
   SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DALAM HAL KEKERASAN SEKSUAL
   YANG DILAKUKAN PADA ANAK DIKECAMATAN ______ KOTA
   KOTAMADYA ______
172.      TINJAUAN TERHADAP ASPEK HUKUM PELANGGARAN HAK
   CIPTA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA
173.      TINJAUAN TERHADAP KEBERADAAN KOMISARIS INDEPENDEN
   DALAM RANGKA IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE
   PADA PERSEROAN
174.      TINJAUAN TERHADAP KEKUATAN HUKUM PUTUSAN VERSTEK
   DALAM PERKARA PERDATA
175.      TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN KREDIT MACET DALAM
   PERBANKAN DI INDONESIA
176.      TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-
   UNDANG NOMOR.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN
   IMPLEMENTASINYA DALAM PENEGAKAN HUKUM
177.      TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN KETENTUAN
   ANTIDUMPING DI INDONESIA DALAM RANGKA MENGHADAPI AFTA
   2003
178.      TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
   PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA USAHA KECIL DAN KOPERASI OLEH
   BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PT. TAMBANG BATUBARA
   BUKIT ASAM PERSERO
179.     TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN
   ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) SEBAGAI ALTERNATIF
   PENYELESAIAN SENGKETA (KASUS TRAKINDO UTAMA VS HOTEL
   SAHID JAYA INTERNASIONAL)
180.     TINJAUAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT KEPADA
   KARYAWAN OLEH KOPERASI KARYAWAN DI PT. PLN (PERSERO)
   ______, (STUDI: PT. PLN (PERSERO) WILAYAH II ______)
181.     TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PELAKU USAHA
   DENGAN KONSUMEN JASA LAYANAN KESEHATAN DALAM
   KAITANNYA DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
182.     TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM
   MINORITAS DI DALAM PERUSAHAAN GO PUBLIC
183.     TINJAUAN TERHADAP PTPN II TANJUNG MORAWA SEBAGAI
   TERTANGGUNG DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI
   KEBAKARAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN ASURANSI JASA
   TANIA CABANG ______)
184.     TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN BAPEPAM ATAS TINDAKAN
   PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN OLEH PT. LIPPO E-NET TBK
185.     TINJAUAN UMUM TERHADAP OBLIGASI RITEL INDONESIA
   SERI 001 DI PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK
186.     TINJAUAN UMUM TERHADAP OBLIGASI RITEL INDONESIA
   SERI 001 DI PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK
187.     TINJAUAN UMUM TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN
   PEMILIKAN RUMAH DI BANK SYARI’AH (STUDI PADA PT. BANK
   MUAMALAT INDONESIA, TBK CABANG ______)
188.     TINJAUAN VICTIMOLOGI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
   BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
   (PUTUSAN PENGADILAN NEGRI ______ NO.657/PID.B/2004/P.N.MDN)
189.     TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PUTUSAN PAILIT TERHADAP
   KARYAWAN PERUSAHAAN BERDASARKAN UU NO 37 TAHUN 2004 DAN
   UU NO 13 TAHUN 2003
190.     TINJAUAN YURIDIS ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF
   PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK DAGANG MENURUT
   UU NO. 30 TAHUN 1999
191.     TINJAUAN YURIDIS ASAS KESETARAAN DALAM PERJANJIAN
   KREDIT PERBANKAN
192.     TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PATEN MENURUT
   UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN
193.     TINJAUAN YURIDIS BANK SEBAGAI KUSTODIAN DALAM
   PENYELENGGARAAN REKSA DANA (STUDI KASUS CITIBANK CABANG
   ______)
194.     TINJAUAN YURIDIS BILYET GIRO SEBAGAI ALAT
   PEMBAYARAN YANG SAH DALAM LALU LINTAS PERDAGANGAN
   (STUDI KASUS PADA PT. BANK CENTRAL ASIA CABANG ______)
195.     TINJAUAN YURIDIS DAN PERAN PENYIDIK DALAM KASUS
   TRANSFUSI DARAH TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN YANG
   DILAKUKAN TERHADAP ANAK ( STUDI DI KEPOLISIAN DAERAG
   ______)
196.     TINJAUAN YURIDIS DAN PSIKOLOGI KRIMINIL TERHADAP
   TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI KASUS
   NO.200/PID.B/2007/PN.______)
197.     TINJAUAN YURIDIS DARI PENGISUAN OBLIGASI DI PT.
   PERKEBUNAN NUSANTARA III ______ (STUDI DI PT. PERKEBUNAN
   NUSANTARA III)
198.     TINJAUAN YURIDIS DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI SUATU
   JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK TABUNGAN
   NEGARA CABANG ______
199.     TINJAUAN YURIDIS, EKSISTENSI WARGA NEGARA ASING
   TERHADAP KEPEMILIKAN LAHAN DAN BANGUNAN DI SEKITAR
   KAWASAN WISATA BUKIT LAWANG, BERDASARKAN KETENTUAN
   HUKUM AGRARIA NASIONAL INDONESIA (UU NO. 5 TAHUN 1960)
200.     TINJAUAN YURIDIS FLAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA SERTA
   PENGURUS KOPERASI PADA KOPERASI KARYAWAN PERKEBUNAN
   PTPN IV SIDAMANIK DIKAITKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992
   (STUDY PADA KOPERASI KARYAWAN PTPN IV SIDAMANIK)
201.     TINJAUAN YURIDIS HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
   TEHADAP VARIETAS TANAMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
   NOMOR 29 TAHUN 2000
202.     TINJAUAN YURIDIS HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
   TERHADAP VARIETAS TANAMAN
203.     TINJAUAN YURIDIS HAK MILIK SEBAGAI JAMINAN DALAM
   PERJANJIAN KREDIT MENURUT UU HK TANGGUNGAN
204.     TINJAUAN YURIDIS JAMINAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
   PADA PERUSAHAAN NETWORK MARKETING (STUDI KASUS PT.
   AMWAY INDONESIA)
205.     TINJAUAN YURIDIS JOINT VENTURE AGREEMENT MENURUT
   UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN
   MODAL DAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
   PERDATA
206.     TINJAUAN YURIDIS KASUS MANTAN TIGA PEJABAT BANK
   INDONESIA DALAM PENYALURAN BANTUAN LIKUIDASI BANK
   INDONESIA (BLBI) DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA INDONESIA
207.     TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM ASING DALAM
   PENANAMAN MODAL PATUNGAN DI INDONESIA
208.     TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
   PERANTARA PEDAGANG EFEK DALAM PENERAPAN PERDAGANGAN
   JARAK JAUH (REMOTE TRADING SYSTEM) DI PASAR MODAL
   INDONESIA
209.     TINJAUAN YURIDIS MENGENAI EFEKTIVITAS UNDANG-
   UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN
   TERBATAS (STUDI KASUS PADA PT.RAMA ABDI WITA CABANG ______)
210.     TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEBIJAKAN DAFTAR NEGATIF
   INVESTASI DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA.
211.     TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBUBARAN PRESEROAN
   TERBATAS DAN PELAKSANAANNYA (STUDI KASUS DI PENGADILAN
   NEGERI ______
212.    TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENCEGAHAN DAN
   PENGHUKUMAN KEJAHATAN TERHADAP PARA PEJABAT
   DIPLOMATIK DI NEGARA PENERIMA
213.    TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN DOKTRIN
   FIDUCIARY DUTY TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI
   BERDASARKAN UU NOMOR 40 TAHUN 2007 (STUDI: PT.BANK
   PERMATA, TBK.)
214.    TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERANAN ASURANSI DALAM
   PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT (STUDI KASUS: PT. MAULANA
   SEJAHTERA BELAWAN)
215.    TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN NASABAH
   BANK YANG DILIKUIDASI (STUDY KASUS DI KOTAMADYA ______)
216.    TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SARANA KEDUDUKAN HAK
   JAMINAN FIDUSIA DALAM KEPAILITAN
217.    TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SHORT SELLING DALAM PASAR
   MODAL, SUATU ANALISIS HUKUM TERHADAP UU NO. 8 TAHUN 1995
   MENGENAI PASAR MODAL DAN PERATURAN BADAN PENGAWAS
   PASAR MODAL
218.    TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SYARAT-SYARAT PERNYATAAN
   PAILIT TERHADAP PAILITNYA SUATU PERSEROAN TERBATAS DAN
   PENERAPANNYA OLEH PERADILAN NIAGA
219.    TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PELAKU
   USAHA DALAM MEMBERIKAN INFORMASI PRODUK PADA
   TRANSAKSI E – COMMERCE
220.    TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN AKUISISI PADA BANK
   PERKREDITAN RAKYAT (STUDI KASUS PADA BANK PERKREDITAN
   RAKYAT DISKY SURYA JAYA)
221.    TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
   SINDIKASI PADA DEUTSCHE BANK ( STUDI KASUS PADA DEUTSCHE
   BANK CABANG JAKARTA)
222.    TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN
   SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR DALAM
   PASAR MODAL
223.    TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL
   NASABAH (KNOW YOUR COSTUMER PRINCIPLES) DALAM
   TRANSAKSI PERBANKAN (STUDI PADA BANK MANDIRI CABANG
   IMAN BONJOL)
224.    TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA DAN
   PENEGAKAN HUKUMNYA
225.    TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PENERBANGAN SECARA
   SEPIHAK OLEH PENYEDIA JASA KEPADA KONSUMEN JASA
   PENERBANGAN MENURUT UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
226.    TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN FRANCHISE DI INDONESIA
227.    TINJAUAN YURIDIS PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER)
   BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995 DAN
   PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 1998
228.    TINJAUAN YURIDIS PERANAN BUKTI FORENSIK DAN LAPORAN
   INTELEJEN PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERORISME
   DI KOTA ______ (STUDI DI POLRESTA ______)
229.     TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB WALI
   AMANAT DI PASAR MODAL
230.     TINJAUAN YURIDIS PERAN POLRI DALAM PEMBERANTASAN
   TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI
   KEJAHATAN TERORGANISIR DI WILAYAH HUKUM POLDA ______
231.     TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
   TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET(E-COMMERCE)
   BERDASARKAN KUHPERDATA
232.     TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN
   ANTARA PT.JASA RAHARJA DENGAN CV.SINAR SEPADAN
233.     TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN BORONGAN BAHAN
   MAKANAN ANTARA CV. GRAHA LESTARI DENGAN LEMBAGA
   PERMASYARAKATAN KELAS II B BINJAI
234.     TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN
   ARMADA KENDARAAN BUS WISATA ANTARA PT. LINGGA JATI AL
   MANSHURIN DENGAN P.O. KARONA
235.     TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG JENIS
   BAHAN MAKANAN SEGAR ANTARA PEMASOK (SUPPLIER) DAN PT.
   CARREFOUR INDONESIA
236.     TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DEPOSAN TERHADAP
   KLAUSUL-KLAUSUL PERJANJIAN BAKU PADA TABUNGAN
237.     TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA
   JASA ASURANSI PT. ASURANSI JIWASRAYA
238.     TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KEPERDATAAN
   TERHADAP PELANGGARAN MEREK TERDAFTAR
239.     TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA
   TERHADAP PRODUKNYA (STUDI KASUS PT. INDOFOOD ______)
240.     TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS
   DALAM HAL TERJADINYA PEMBUBARAN KOPERASI
241.     TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EVENT
   ORGANIZER TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG
   MENYEBABKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM KONSER MUSIK
   (STUDI PUTUSAN NO.713/PID.B/2008/PN.BDG)
242.     TINJAUAN YURIDIS RESTRUKTURISASI BADAN USAHA MILIK
   NEGARA SERTA PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
243.     TINJAUAN YURIDIS SURAT KEPUTUSAN PENSIUN SEBAGAI
   JAMINAN PMBERIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA
   (STUDI KASUS PADA PT. BRI CAB. ______ PUTRI HIJAU)
244.     TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKTUR PT.
   TERHADAP KEPAILITAN PT. DIKAITKAN DENGAN PRINSIP BUSINESS
   JUDGMENT RULE
245.     TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT
   TERHADAP HILANG, RUSAK, TERLAMBATNYA BARANG KIRIMAN DI
   DARAT
246.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALASAN TIDAK DILAKUKANNYA
   PEMBAYARAN KLAIM OLEH PERUSAHAAN ASURANSI KECELAKAAN
   DIRI (ANALISIS KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI ______ DALAM
   PERKARA PERDATA NO. 320/PDT.G/1986/PN MDN)
247.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUBUNGAN HUKUM PERSEROAN
   TERBATAS DENGAN PASAR MODAL
248.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEUTAMAAN ASURANSI JIWA
   PLUS INVESTASI (UNIT LINK) BAGI TERTANGGUNG (STUDI PADA PT.
   AXA LIFE INDONESIA CABANG ______)
249.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN LEMBAGA
   KLIRING SEBAGAI PENGATUR ARUS PEMBAYARAN UANG GIRAL
250.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
   PEMBIAYAAN ATAS KREDIT MOBIL PADA PT. CAPELLA ______
251.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN
   TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
   KEKUATAN ALAT BUKTI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 43 / PID. B / 2009/
   PN-TTD)
252.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCEKALAN YANG
   DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
   TERKAIT DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG
   DILAKUKAN OLEH PIMPINAN KPK DALAM KASUS PENCEKALAN
   TERHADAP DIREKTUR PT. MASARO RADIOKOM ( ANGGORO
   WIDJOYO)
253.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN DEWAN KOMISARIS
   DALAM PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
   PADA PEREROAN TERBATAS
254.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGAWASAN DAN
   PENGAMANAN KREDIT INVESTASI BANK (STUDI KASUS PADA PT.
   BANK CENTRAL ASIA TBK CABANG JALAN PANGERAN DIPONEGORO
   ______)
255.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGIRIMAN UANG MELALUI
   JASA TRANSFER PADA BANK ARTHA GRAHA CABANG ______
256.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYALURAN KREDIT KEPADA
   NELAYAN TRADISIONAL PADA PT. BNI CABANG SIBOLGA
257.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA JUAL
   BELI PANEN DAUN TEH SERTA KAITANNYA DENGAN ASAS
   KEBEBASAB BERKONTRAK
258.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWA
   GEDUNG ANTARA PT. BHANDA GHARA REKSA DENGAN PT.
   PETROKIMIA GRESIK DI ______
259.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWA
   SAFE DEPOSIT BOX (STUDI PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946
   (PERSERO) TBK CABANG LHOKSEUMAWE)
260.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
   NASABAH PENYIMPANAN DANA DI BANK (STUDI KASUS BANK
   TAGUNGAN NEGARA CABANG ______)
261.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
   TERHADAP UANG TUNAI DI BANK DI JAMIN OLEH PERUSAHAAN
   ASURANSI (STUDI PADA BANK TABUNGAN NEGARA ______)
262.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN RAHASIA BANK
   (STUDI KASUS PADA BANK DUTA CABANG ______)
263.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG SERTIFIKAT DEPOSITO SEBAGAI
   AGUNAN KREDIT (STUDI PADA BII CABANG ______)
264.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG STATUS KEWARGANEGARAAN
   DARI PASANGAN PERKAWINAN CAMPUR MENURUT UNDANG-
   UNDANG KEWARGANEGARAAN RAPUBLIK INDONESIA NO. 12 TAHUN
   2006
265.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG WANPRESTASI DALAM
   PERJANJIAN PEMAKAIAN ARUS LISTRIK PADA PLN CABANG ______,
266.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ABORTUS PROVOCATUS
   DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA INDONESIA (STUDI KASUS
   PN ______)
267.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BANK GARANSI DALAM
   PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN DI KOTAMADYA ______
   (STUDY PADA PT. BANK ______ ______)
268.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CEKPOS WISATA SEBAGAI
   SURAT BERHARGA DAN PELAKSANAANNYA, STUDI PADA PT. POS
   INDONESIA (PERSERO) ______
269.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DIVESTASI KAPAL TANKER
   VLCC PT.PERTAMINA MENURUT UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG
   LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK
   SEHAT
270.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IURAN WAJIB BAGI
   PENUMPANG TAKSI DI KOTA ______(STUDI KASUS PADA PT. JASA
   RAHARJA (PERSERO) CABANG ______)
271.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JOINT VENTURE PADA
   PERUSAHAAN TRANSNASIONAL DALAM RANGKA PENANAMAN
   MODAL ASING DI INDONESIA
272.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN BANK
   PENDAMPING LIKUIDATOR DALAM PENGEMBALIAN DANA NASABAH
   BANK TERLIKUIDASI
273.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN GROSE AKTA
   DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN KREDIT MACET DALAM
   PERBANKAN
274.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGIATAN USAHA YAYASAN
   YANG BESIFAT KOMERSIL (TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
   YAYASAN NO. 28 TAHUN 2004 YANG MERUBAH UNANG-UNDANG NO.
   16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN)
275.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN ATAS
   PEMBAYARAN TAGIHAN KARTU KREDIT MELALUI ATM
   DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PERDATA
276.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELALAIAN PEMBAYARAN
   SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN
   (SWDKLLJ) PADA PT (PERSERO) ASURANSI KERUGIAN JASA
   RAHARJA DI KOTA LANGSA
277.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN UNDERWRITING
   ASURANSI KECELAKAAN DIRI PADA PT. JASINDO CABANG ______
278.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN KETERBUKAAN
   BAGI PERUSAHAAN PUBLIK (EMITEN) YANG MELAKUKAN
   KEGIATAN DI PASAR MODAL
279.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN LEMBAGA
   PENJAMIN SIMPANAN DALAM TAKE OVER BANK GAGAL
280.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK DAGANG
   ELEKTRONIK DALAM E-COMMERCE
281.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MERGER PADA BANK MANDIRI
   DALAM RANGKA PENYEDERHANAAN SISTEM OPERASIONAL DAN
   MANAJEMEN BANK PEMERINTAH
282.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK PANGHASILAN DALAM
   SUATU YAYASAN
283.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN LELANG
   BARANG JAMINAN GADAI (PADA PERUM PEGADAIAN CABANG
   TEBING TINGGI)
284.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP
   KETERBUKAAN LAPORAN KEUANGAN GANDA BANK LIPPO DI PASAR
   MODAL
285.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT TANPA
   AGUNAN PADA BANK DANAMON
286.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN
   KREDIT KEPADA PENGUSAHA KECIL DITINJAU DARI UU PERBANKAN
   NOMOR.10 TAHUN 1998 (STUDY PADA BRI PEMATANG SIANTAR
287.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA
   YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN BERDASARKAN
   PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUB 2003 DI POLDA ______
288.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA
   BAKU DALAM SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK
   DIKAITKAN DENGAN PASAL 18 UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN
   1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
289.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCOCOKAN PIUTANG
   SEBAGAI SALAH SATU BAGIAN DALAM EKSEKUSI PADA PERKARA
   KEPAILITAN MENURUT UU NO.37 TAHUN 2004 (STUDI KASUS PADA
   PENGADILAN NEGERI ______)
290.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KNOW YOUR
   CUSTOMER PRINCIPLES SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
   NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DI INDONESIA (RISET
   PADA BANK INDONESIA CABANG ______)
291.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP SYARIAH
   DALAM OPERASIONAL PERBANKAN (STUDY KASUS PT. BANK
   SYARIAH MANDIRI CABANG ______)
292.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN HUTANG DALAM
   PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI : BRI CABANG PUTRI HIJAU
   ______)
293.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK
   PENGHASILAN ATAS PERSEROAN KOMANDITER (STUDI KASUS PADA
   CV. MAKMUR ______)
294.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN
   BAKU KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TENTANG
   PENGIRIMAN BARANG MELALUI KILAT KHUSUS PADA PT. POS
   INDONESIA KLAS II ______
295.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHENTIAN FASILITAS
   KREDIT PERUMAHAN OLEH KREDITUR PADA BANK TABUNGAN
   NEGARA CABANG ______
296.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALURAN DANA MELALUI
   PEMBERIAN KREDIT KONSUMSI PADA SENTRA KREDIT KONSUMEN
   PT. BNI (PERSERO) TBK. ______
297.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
   DALAM KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL
298.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN ASURANSI DALAM
   PERJANJIAN LEASING
299.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH
   NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG WARALABA DALAM RANGKA
   PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN FRANCHISE
300.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN DONOR MATA DI
   DAERAH ______
301.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN FRANCHISE
   SEBAGAI KONSEKWENSI PENERAPAN TRIP’S DI INDONESIA
302.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JAMINAN HAK
   ATAS TANAH DALAM AKTA PPAT
303.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JAMINAN SOSIAL
   TENAGA KERJA BAGI KARYAWAN DI PT. ALI TOA FIRDAUS INDUSTRI
   KECAMATAN SEI RAMPAH
304.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JASA PELAYANAN
   SAFE DEPOSIT BOX (STUDI PADA PT. BANK MANDIRI CABANG
   ZAINUL ARIFIN ______)
305.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI CRUDE
   PALM OIL (CPO), (STUDI KASUS PT. LESTARI TUNGGAL PRATAMA)
306.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
   ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN SINGAPURA DI BIDANG
   PERTAHANAN KEAMANAN
307.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN
   MENGGUNANAKAN JAMINAN (STUDI KASUS PADA BANK ______)
308.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SEPEDA
   MOTOR HONDA PADA PT. FIF (ASTRA) ______
309.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN LEASING
   KENDARAN BERMOTOR PADA PT. DIFO STAR FINANCE ______
310.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN
   MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS) PADA BANK
   MUAMALAT CABANG ______
311.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLIDUNGAN NASABAH
   MENGENAI ATM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
   TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS
   PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BINJAI)
312.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA
   SEBAGAI HAK MILIK (STUDI PADA CV. MONORA ______)
313.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PATEN
   DALAM AFTA DI INDONESIA
314.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
   FRANCHISE MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN
   1997
315.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
   PEMAKAI JASA POS DAN GIRO (SURAT DAN PAKET POS) PADA
   KANTOR POS DAN GIRO BESAR ______
316.    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH
   DALAM PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DIKAITKAN
   DENGAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8
   TAHUN 1999 (STUDI PADA PT. BNI’46 TBK CABANG SIBOLGA)
317.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERPANJANGAN KREDIT BAGI
   DEBITUR SEBAGAI USAHA MENGHINDARI KREDIT MACET (STUDY
   KASUS DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PRESERO) TBK KANTOR
   SKC ______)
318.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSETUJUAN ANTARA
   REPUBLIK INDONESIA DAN HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE
   REGION DI BIDANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH
   PIDANA
319.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
   PIDANA KORPORASI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
320.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES TUNTUTAN GANTI
   KERUGIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
   (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ______ NO.
   2730/PID.B/2001/PN.MDN)
321.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RESIKO KARENA PERUBAHAN
   NILAI UANG DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN
   (STUDI KASUS PADA PT. WASKITA KARYA ______)
322.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SAHAM PERUSAHAAN SEBAGAI
   JAMINAN TAMBAHAN DALAM KREDIT PERBANKAN DI KOTA ______
323.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB
   PENGANGKUT DAN KAITANNYA DENGAN KLAIM ASURANSI DALAM
   PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT (STUDI KASUS PADA
   PT.SAMUDRA INDONESIA, TBK)
324.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIMBULNYA DISPARITAS
   PIDANA DALAM PUTUSAN DELIK PEMBUNUHAN BIASA (STUDI KASUS
   DI PENGADILAN NEGERI ______
325.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK KEKERASAN PADA
   PROSES PENYIDIKAN TERSANGKA DI TINGKAT KEPOLISIAN
   MENURUT KUHAP DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI
   MANUSIA (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI ______ DAN POLTABES
   ______)
326.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN
   KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN DAN UPAYA
   PENERAPAN / PENEGAKAN HUKUMNYA (STUDI KASUS DI
   KEPOLISIAN RESORT KOTA ______)
327.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PEMBAYARAN
   DENGAN MENGGUNAKAN BANKER’S LETTER OF CREDIT DALAM
   PERDAGANGAN INTERNSIONAL
328.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR.23
   TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
   TANGGA
329.     TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM
   PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH BANK
330.     TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
   PEMBIAYAAN (LEASING)
331.     TINJUAN TERHADAP SITA JAMINAN DALAM PERKARA
   HUTANG PIUTANG SERTA MASALAHNYA DALAM PRAKTEK
332.    TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DENGAN HAK MEMBELI
   KEMBALI (REPO) DI PASAR MODAL
333.    TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
   TINDAKAN PENGGUSURAN PEDAGANG KAKI LIMA SESUAI
   PERATURAN DAERAH NO 31 TAHUN 2007 (STUDI KASUS KANTOR
   POLISI PAMONG PRAJA KOTA ______)
334.    TUNTUTAN GANTI TUGI (KLAIM) DI DALAM PERJANJIAN
   PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT
335.    UNSUR KESALAHAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN
   HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
   TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
336.    UPAYA BANK DALAM MENJAGA KEAMANAN RAHASIA BANK
   SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH (STUDI PADA
   BANK BNI 46 CABANG USU ______)
337.    UPAYA DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN
   LEASING PADA PT. ORIX INDONESIA FINANCE
338.    UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA DITINJAU
   DARI HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS: POLYCARPUS
   BUDIHARI PRIYANTO)
339.    UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI AKSI TERORISME DI
   INDONESIA DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL
340.    UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI
   PEMANFAATAN SARANA PERJANJIAN EKSTRADISI
341.    UPAYA PEMERINTAH MEMINIMALISIR AKSI TERORISME
   MELALUI PENDEKATAN HUKUM DAN SOSIO KULTURAL DI
   INDONESIA
342.    UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN OLEH
   PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN)/DIREKTORAT JENDERAL
   PIUTANG DAN LELANG NEGARA (DJPLN) DEPARTEMEN KEUANGAN
   REPUBLIK INDONESIA MELALUI PENERBITAN SURAT PAKSA (STUDI
   KASUS DI KANTOR PIUTANG DAN LELANG NEGAR
343.    UPAYA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA MACET OLEH
   PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) DAN DIREKTORAT
   JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA (DJPLN) DEPARTEMEN
   KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
344.    UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN
   INTERNASIONAL DIANTARA SESAMA ANGGOTA WTO MENURUT ISI
   KETENTUAN PERJANJIAN WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION)S
345.    UPAYA – UPAYA ASEAN DALAM MENGHADAPI POLUSI UDARA
   LINTAS BATAS NEGARA YANG DISEBABKAN OLEH KEBAKARAN
   HUTAN
346.    URGENSI PEMENUHAN PROPORSI RUANG TERBUKA HIJAU
   KOTA ______ SESUAI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26
   TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
347.    WANPRESTASI DALAM KONTRAK DAGANG ELEKTRONIK
   DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN, 2004
348.    WANPRESTASI DALAM PEMBERIAN KREDIT KENDARAAN
   BERMOTOR DENGAN KPUM SEBAGAI PENJAMIN PADA BANK (STUDI
   PADA KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM ______)
349.    WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN FRANCHISE (RISET PT.
   SUMBER BAKAR DIGDAYA ”WONG SOLO”
350.    WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN
   PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF KUH
   PERDATA (STUDI KASUS PADA BANK MUAMALAT CABANG ______)
351.    WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
   DAN PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS PADA BRI ______ PUTRI
   HIJAU UNIT ______ SUNGGAL)
352.    WANPRESTASI TERHADAP KONTRAK PEMBORONGAN
   PEKERJAAN BANGUNAN (TINJUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
   MAHKAMAH AGUNG RI NO. 407K/PDT/1998)
353.    WARALABA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERSAINGAN
   USAHA
354.    WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
   MENYELESAIKAN SENGKETA HASIL PEMILU LEGISLATIF (SUATU
   TINJAUAN YURIDIS)
355.    WTO DALAM PERKEMBANGANNYA DITINJAU DARI HUKUM
   ORGANISASI INTERNASIONA
356.    ZULFAN: PERKEMBANGAN INTERNATIONAL PLANNED
   PARENTHOOD FEDERATION (IPPF) SEBAGAI ORGANISASI
   INTERNASIONAL DI INDONESIA

				
DOCUMENT INFO
Description: KUMPULAN JUDUL SKRIPSI KIMIA,SKRIPSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, SKRIPSI KESEHATAN LINGKUNGAN INDUSTRI, KUMPULAN JUDUL SKRIPSI SASTRA INGGRIS. KUMPULAN SKRIPSI ILMU PERPUSTAKAAN., KUMPULAN JUDUL SKRIPSI SASTRA BAHASA INDONESIA, KUMPULAN SKRIPSI ILMU HUKUM,KUMPULAN SKRIPSI BAHASA ARAB,KUMPULAN JUDUL SKRIPSI BAHASA JEPANG KUMPULAN SKRIPSI ILMU KOMPUTER, KUMPULAN JUDUL SKRIPSI FISIKA, KUMPULAN JUDUL SKRIPDI FARMAKOLOGI