hukum-

Document Sample
hukum- Powered By Docstoc
					hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/




ASAS ASAS HUKUM PAJAK INDONESIA




MAKALAH INI DIBUAT DALAM RANGKAG UNTUK MEMENUHI SALAH SATU
PERSYARATAN NILAI TUGAS PERKULIAHAN PENGANTAR HUKUM INDONESIA




DISUSUN OLEH




AMINULLAH (09400337)




FAKULTAS HUKUM




UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MALANG




TAHUN AJARAN 2009/2010




KATA PENGANTAR



                                                                page 1 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


Selayaknya, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt. Yang menggengam
seluruh isi Alam Raya ini. Diatas kekuasaannya semua makhluk tunduk dan patuh
kepadanya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan sang
pelita kehidupan.




Ucapan terima kasih di sampaikan kepada Dosen pembimbing mata kuliah
PENGANTAR HUKUM INDONESI yang selalu membimging kami dengan
pemberian tugas makalah ini untuk pengembangan potensi kami dalam mata kuliah
Pengantar hukum indonesia.




Dan juga tak lupa pula diucapkan banyak terima kasih kepada semua teman yang
telah memberikan semangat sebagai kontribusi untuk terlaksananya tugas mulia
ini.



Lahirnya makalah ini, berkat hidayah yang Allah curahkan kepada hambanya. Dan
kami yakin makalah yang telah tersusun ini masih jauh dari kata sempurna, oleh
karena itu  diharapkan  kritik dan saran pembaca  atau sumbangan pemikiran yang
membangun.




Akhirnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya




Malang 6 Januari 2010




HALAMAN MOTO




Keringat dan kepedihan perjuangan di masa kini pasti akan membuakan senyum



                                                                       page 2 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


dihari esok.




DAFTAR ISI




Halaman




Halaman Judul...................................................................I




Kata Pengantar..................................................................II



Halaman Motto.................................................................III




Daftar Isi...........................................................................IV




BAB I  PENDAHULUAN




1.1. Latar Belakang Masalah................................................V




1.2. Tujuan Penulisan..........................................................V




1.3. Metode Penulisan.........................................................V




BAB II PEMBAHASAN




                                                                                          page 3 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


2.1.Definisi Pajak Dan Dasar hukumnya...............................1




2.2.Macam-Macam Hukum Pajak........................................2




2.3.Jenis pajak................................................................... 2




2.4.Ciri-Ciri Pajak................................................................3




2.5.Mamfaat Pajak...............................................................3



2.6.Fungsi Pajak..................................................................4




2.7.Asas-Asas Dalam Pajak..................................................4




2.8.Syarat Pemungutan Pajak...............................................6




2.9.Tinjauan Pajak Dari Beberapa Aspek...............................8




2.10.Peraturan Perpajakan Di Indonesia...............................8




2.11.Penerimaan Pajak Di Indonesia......................................8




BAB III  PENUTUP




                                                                                       page 4 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


3.1.Kesimpulan....................................................................10




3.2.Saran..............................................................................10




DAFTAR PUSTAK




BAB I



PENDAHULUAN




1.1.Latar Belakang Masalah




Adapun yang melatar belakangi penulisan ini adalah semakin menurunnya tingkat
pemahaman mengenai hukum pajak.Seiring dengan perkembangan perekonomian
Indonesia yang semakin berkembang, maka secara otomatis akan diikuti pula
dengan kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan. Oleh karena itu pajak merupakan
fenomena yang selalu berkembang dimasyarakat. Ada sebagian yang setuju dan
ada pula sebagian orang yang tidak menyukai hal tersebut.




Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan demikian baik itu dari faktor
ekonomi itu sendiri maupun dari faktor politik.dan ada pula sebagian warganegara
yang kurang memahami tentang perpajakan itu sendiri, baik secara
keberlangsungan kepemungutan pajak maupaun dari system dan etika dalam
perpajakan.Pada dasarnya, bila dipahami dan sesalu diikuti terus-menesur
perubhannya, dari segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkenaan dengan perpajakan ini, sesungguhnya pajak dapat dimanajemeni secara
efektif. Agar terciptanya suatu efesiensi pembayaran pajak.




                                                                                            page 5 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


Dengan adanya persoalan demikian disini penulis makalah mencoba memaparkan
secara mendasar lewat makalah yang berjuduk ASAS-ASAS HUKUM PAJAK
INDONESIA, apa sebenarnya yang dimaksud perpajakan, dan mengapa negara
harus mewajibkan para warganegara untuk membayar pajak? Dan bagaimana
proses pemungutan dan pemanfaatan dari pajak tersebut? Sehingga kita dan para
warga negara pada umumnya bisa memahami makna yang mendalam dari
perpajakan itu sendri.




1.2. Tujuan penulisan




Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :




* Untuk memenuhi salah satu tugas persaratan pembelajaran




* Untuk mengetahui objek kajian tentang pajak




* untuk menambah wawasan mengenai hukum pajak




1.3.metode penulisan




Dalam usaha menyelesaikan tugas ini,penulis menggunakan metode kepustakaan
yaitu menggunakan sumber - sumber dari buku-buku, majalah,kamus,dan sumber
internet,yang ada hubugannya dengan masalah ini




                                                                      page 6 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


BAB II




PEMBAHASAN




2.1.Defenisi pajak dan dasar hukumnya




Berbicara mengenai pajak, banyak sekali pendapat-pendapat dari para ahli yang
mengemukakan tentang makna dari definisi-definisi pajak itu sendiri.




Pada dasarnya pajak merupakan salah atu sumber penerimaan Negara yang berupa
iuran dari rakyat, guna untuk tercapainya kesejahteraan dan pembangunan dalam
suatu Negara. Hal ini dapat dilihat dari anggaran pendapatan belanja Negara
(APBN) dalam setiap tahun. Dari itu bisa diketahui pajak merupakan sumber
penghasilan neraga yang amat besar bagi pemerintah




Prof. Dr. P.J.A. andriani yang mewakili eropa mengemukakan definisi pajak adalah :
pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum
(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat
ditunjuk dan yang menggunakannya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk
menyelenggarakan pemerintah. Dan Sommerfeld Ray dkk yang mewakili amerika
serikat yang mengemukakan juga bahwa pajak itu adalah suatu pengalihan sumber
dari sector swasta ke kantor pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran hukum,
namum wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu,
tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapt
melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.




Sedangkan prof. Dr. H. Rachmat soemitro, SH.yang mewakili Indonesia mengatakan
pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang



                                                                         page 7 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontrak prestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunti sebagai berikut :
pajak adalah pengalihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negarauntuk
membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya yang digunakan untuk pubcik saving
yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.




Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunti sebagai berikut : pajak
adalah pengalihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negarauntuk membiayai
pengeluaran rutin dan surplusnya yang digunakan untuk pubcik saving yang
merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.




Hukum pajak ialah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan
para wajib pajak, yang antara lain menerangkan :




1. Siapa-siapa wajib pajak




2. Obyek-obyek apa yang dikenakan pajak




3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah




4.Timbul dan hapusnya hutang pajak.




5.Cara penagihan pajak




6.Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.




Dalam penyusunan peraturan perpajakan ini harus diperhatikan banyak hal, antara



                                                                       page 8 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


lain kemampuan wajib pajak, keadilan dalam pembebanan pajak, keadaan
keuangan negara, keadaan ekonomi masyarakat dan cara-cara pelaksanaannya.




Dan adapun mengenai dasar hokum perpajakan itu sendiri, dalam Negara kita telah
menetapkan landasan pemungut hukumnya sebagaimana yang telah
diterakandalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945, yang berisi sebagai berikut : segala
pajak untuk keperlauan Negara yang berdasarkan Undang-Undang. Dan perlu
diketahui dalam pemungutan pajak ini ada di tangan pemerintah yang diajukan
pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan karena DPR
dipilh secara langsung oleh rakyat secara demokratis maka otomatis setiap apa-apa
yang disetujui oleh DPR maka disetujui oleh rakyat pula. Sehingga tidak ada alas an
bagi rakyat untuk menghindari pajak dan penyeludupan pajak.



2.2.Macam-macam Pajak




Pajak dapat dibagi dua golongan, yaitu :




1.Pajak langsung ialah pajak yang harus dipikul sendiri oleh si wajib pajak dan tidak
dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya : pajak seorang pengusaha dibayar dari
pendapatan atau labanya sendiri sehingga pada dasarnya pajak ini tidak menaikkan
harga barang yang diproduksi oleh pengusaha itu.




Contoh pajak langsung : pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak rumah tangga,
pajak perseroan, pajak bumi dan bangunan dan sebagainya.




2. Pajak tidak langsung ialah pajak yang dibayar oleh si wajib pajak tetapi oleh
wajib pajak ini dibebankan kepada orang lain yang membeli barang-barang yang
dihasilkan olehnya.




                                                                           page 9 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


Pajak ini akhirnya dapat menaikkan harga, karena dibebankan kepada pembeli dan
karena itu hanya dibayar kalau terjadi transaksi yang menimbulkan pajak tersebut.




Misalnya : pajak penjualan, pajak pembangunan, bea materai, bea balik nama dan
sebagainya.




2.3.Jenis Pajak




Di tinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis
yaitu:pajak negarah dan pajak daerah antarah lain :



Pajak negara adalah Pajak yang wewenang pemungutannya ada di tangan
pemerintah pusat.Contohnya:




*Pajak Penghasilan




*Pajak Penambahan Nilai




*Pajak Penjualan Barang Mewah




*Pajak Bumi Dan Bangunan




Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti propinsi,
kebupaten, dan kotapraja untuk pembiayaan rumah tangganyab masing.contonnya




*Pajak Kendaraan Bermotor



                                                                        page 10 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


*Pajak radio




*Pajak Reklame




2.4.Ciri-ciri pajak :




Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara
ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor
pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat
dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada
pengertian pajak antara lain sebagai berikut:


  1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan
     perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan
     lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam
     undang-undang."
  2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan)
     yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat
     membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama
     kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
  3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum
     pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin
     maupun pembangunan.
  4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila
     wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi
     sesuai peraturan perundag-undangan.
  5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas
     Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan
     penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk
     mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan
     sosial (fungsi mengatur / regulatif).




2.5.Mamfaat pajak




Manfaat atau guna pajak itu sendiri ialah untuk membiayai



                                                                         page 11 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jadi hasil atau imbalan
yang kita peroleh dari pembayaran pajak ini tidak dapat kita peroleh secara
langusng. Karena prestasi yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan sarana
dan prasarana untuk




kepentingan umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti
sekolah-sekolah negeri dan sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban membayar
pajak, seorang wajib pajak sebagai warga negara yang baik telah membantu
pemerintah dalam membiayai rumah tangga negara dan pembangunan negara.




Hak dan Kewajiban Wajib Pajak



Kewajiban pajak itu timbul setelah memenuhi dua syarat, yaitu :




1. kewajiban pajak subyektif ialah kewajiban pajak yang melihat orangnya.
 Misalnya : semua orang atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia
memenuhi kewajiban pajak subyektif.




2. Kewajiban pajak obyektif ialah kewajiban pajak yang melihat pada hal-hal yang
dikenakan pajak.




Misalnya : orang auat badan hukum yang memenuhi kewajiban pajak kekayaan
adalah orang yang punya kekayaan tertentu, yang memenuhi kewajiban pajak
kendaraan ialah orang yang punya kendaraan bermotor dan sebagainya.




Kewajiban wajib pajak




Dalam menghitung jumlah yang dipakai untuk dasar pengenaan pajak, diperlukan
bantuan dari wajib pajak dengan cara mengisi dan memasukkan surat



                                                                        page 12 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


pemberitahuan (SPT). Setiap orang yang telah menerima SPT pajak dari inspeksi
pajak mempunyai kewajiban :




a. Mengisi SPT pajak itu menurut keadaan yang sebenarnya




b. Menandatangani sendiri SPT itu




c. Mengembalikan SPT pajak kepada inspeksi pajak dalam jangka waktu



yang telah ditentukan.




Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya membayar pajak yang telah ditetapkan,
pada waktu yang telah ditentukan pula. Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi
kewajibannya membayar pajak, dapat diadakan paksaan yang bersifat langsung,
yaitu penyitaan atau pelelangan barang-barang milik wajib pajak.




Hak-hak Wajib Pajak




Wajib pajak mempunyai hak-hak sebagai berikut :




1. Mengajukan permintaan untuk membetulkan, mengurangi atau membebaskan
diri dari ketetapan pajak, apabila ada kesalahan tulis, kesalahan menghitung tarip




atau kesalahan dalam menentukan dasar penetapan pajak.




2. Mengajukan keberatan kepada kepala inspeksi pajak setempat terhadap



                                                                          page 13 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


ketentuan pajak yang dianggap terlalu berat.




3. Mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak, apabila keberatan yang
diajukan kepada kepala inspeksi tidak dipenuhi.




4. Meminta mengembalikan pajak (retribusi), meminta pemindah bukuan setoran
pajak ke pajak lainnya, atau setoran tahun berikutnya.




5. Mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana kalau ada petugas pajak
yangmenimbulkan kerugian atau membocorkan rahasia perusahaan / pembukuan
sehing gamenimbulkan kerugian pada wajib pajak.



2.6.Fungsi pajak




Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,
khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber
pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran
pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi,
yaitu:




*Fungsi anggaran (budgetair)




*Fungsi mengatur (regulerend)




*Fungsi stabilitas.




*Fungsi redistribusi pendapatan




                                                                     page 14 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


2.7.Asas-asas dasar perpajakan




Kata asas, bila dilihat didalam kamus umum bahasa Indonesia memberikan
pengertian yakni “suatu kebenaran yang menjadi dasar pokok atau tumpuan
berfikir” jadi bisa diartikan juga sebagai tumpuan dasar dari tolak ukur yang sifat
analisis bagi suatu hukum. Jadi bila demikian suatu hokum bisa dikatagorikan sah
atau baiknya, maka haruslan sesuai dengan apa-apa yang diasaskan suatu hokum
tersebut.




Dalam perpajakan disini dapat kami temui mengandung empat unsur-unsur asas
yang semuai itu harus ditinjau terlebih dahulu sebelum menjadi sebuah hukum
yang berwewenang. Asas unsure itu yakni asas rechtsfilosofis, asas pembagian
beban pajak. asas pengenaan pajak, dan asas pemungutan pajak. Sementara itu
menurut migasto asas-asas dasar itu melipuit asas legal dan asas kepastian hukum,
asas efesien, asas non distorsi, asas sederhana (simplicity), dan asas adil.




A.Asas Rechtcsfilosofis




Dalam asas ini yakni mencari dasar pembenar terhadap pengenaan pajak kepada
warga Negara sehingga dalam hal ini seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan
yang sangat mendasar seperti kenapa Negara mengenakan pajak terhadap warga
Negara? Dan asas dasar apa Negara mempunyai kewenanagan tersebut! Dan
pertanyaan semua itu sangat memerlukan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan
itu dibawah ini terdapat teori, tetapi pada dasarnya, kendatipun banyak teori-teori
untuk menjawab tersebut, semuanya itu adalah analisis dari asas rechtcsfilosofis.




1. Teori Asuransi




Menurut teori ini diibaratkan dengan sebuah premi asuransi yang harus dibayar
oleh setiap orang karena mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari
pemerintah. Jadi kiranya bisa diibaratkan juga bahwa rakyat sebagai pihak
tertanggung sementara Negara berada dalam posisi pihak penanggung.




                                                                          page 15 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


2. Teori Kepentingan Umum




Dalam teori mengukur dari besarnya pajak sesuai dengan besarny kepentingan
wajib pajak yang dilindungi, jadi semakin besar kepentingan yang dilindungi, maka
semakin desar pula pajak yang harus dibayar.




Teori Daya Beli




Dalam teori ini, pajak merupakan pompa penyedot daya beli seseorang/rakyat dan
kemudian akan dikembalikan lagi kepada masyarakat, hanya saja bentuk
pengembaliannya melalui bentuk saluran lain.



Teori pembenaran pajak menurut pancasila




Seperti yang kita kethui bahwa pancasila mengansung sifat kekeluargaan dan
gotong royong sehingga satu sama lain saling membantu berat sama dipikul ringan
sama dijinjing, dalam artian saling membantu dengan teguhnya persatuan antar
bangsa dan warga negara, demi terwujudnya kesejahteraan.




B. Asas Pembagian Pajak




Asas ini derbeda dengan asas rechtsfilosofis diatas, yang mencari dasar pembenar
pengenaan pajak terhadap warga negara. Sedangkan asas ini mencari jawaban atas
persoalan bagaimana pajak itu dikenakan kepada rakyat secara adil dan merata.
sehingga terjadinya keselarasan dan menghindari diskriminasi antar sesame warga
negara. Dalam hal ini terdapat beberapa teori :


  1. Teori Daya Pikul




                                                                        page 16 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


Dalam teori ini, Prof. de langen menjelaskan bahwa daya pikul yakni kekuatan
seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh
penghasialn dikirangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk
kehidupan primer diri sendiri beserta keluarga. menurut Mr. Ir. Cohen Stuart
disamakan dengan suatu jembatan, di mana daya pikul itu adalah sama dengan
seluruh kekuatan pikul jembatan dikurangi dengan bobot sendiri.


  1. Prinsip Benefit




Santoso Brotodiharjo menyebutnya sebagai asas kenikmatan. Dalam artian bila
pajak bisa dikatakan adil bila seseorang memperoleh kenikmatan lebih besar dari
jasa-jasa public yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak
yang lebih besar pula.



C.Asas pengenaan pajak




Asas pengenaan pajak ini mencari jawaban atas persoalan siapa atau pemerintah
mana yang berwewenang memungut pajak terhadap suatu sasaran pajak. Dalam
hal ini dapat dilihat dari berbagai macam aspek sebagai berikut.




1. Asas negara tempat tinggal




Asas ini disebut juga dengan asas domosili. Dan asas ini mengandung arti bahwa
dilihat dimana negara tempat ia bertempat tinggal tanpa memendang
kewarganegaraannya. Dan negara mengenakan pajak dari setiap pendapatan yang
ia peroleh tanpa melihat dimana pendapatan itu ia diperoleh.




2. Asas negara asal




Dalam asas inimemanjakan pada tempat dimana sumber itu berada, seperti adanya
suatu perusahaan, atau tempat kegiatan di suatu negara. dan negara mempunyai



                                                                       page 17 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


wewenang memungut pajak atas tempat dimana sumber itu berada.




3.Asas kebangsaan




Asas ini mendasarkan pengenaan pajak seseorang pada status kewarga negaraan.
Jadi yang dikenakan pajak ialah semua orang yang mempunyai kewarganegaraan,
tanpa memandang tempat tinggalnya.




D. Asas Pemungutan Pajak



Asas pemungutan pajak sebagaimana yang telah dikemukakan oleh adam smith
dalam buku an inquiri into the nature and cause of the wealth of nations
menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaklah berdasarkan pada :


  1. Equality Yakni harus bersifat adil dan merata, sebanding dengan kemampuan
     pembayaran pajak ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima
  2. Certainty Yaitu penetapan pajak tidak sewenang-wenang baik, baik secara nilai
     maupun secara batas waktu.
  3. Convenience Dalam artian, waktu pembayaran pajak sesuai dengan saat-saat
     yang tidak menyelitkan para pembayar pajak. System ini disebut pay as you
     earn.
  4. Economi Secara economic biaya pemenuhan wajib pajak diharapkan
     seminimum mungkin, demikiab pula beban yang dipikul wajib pajak




2.8.Syarat pemungutan pajak




Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi,
masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka
pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak
menimbulkan berbagai maswalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi
persyaratan yaitu:




                                                                        page 18 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


a.Pemungutan pajak harus adil




Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan
keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun
adil dalam pelaksanaannya.




Contohnya:


  1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
  2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai
     wajib pajak.


  1. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat
     ringannya pelanggaran




b.Pengaturan pajak harus berdasarkan UU




Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang
bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:




*Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut
harus dijamin kelancarannya




*Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum




*Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak




                                                                     page 19 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


c.Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian




Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu
                    ,                     ,             ,
kondisi perekonomian baik kegiatan produksi perdagangan maupun jasa .
Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan
menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil
dan menengah.




d.Pemungutan pajak harus efesien




Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus
diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya
pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus
sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak
akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan
maupun dari segi waktu.




e.Sistem pemungutan pajak harus sederhana




Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan
pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung
beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para
wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya,
jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.




Contoh:


    - Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
    - Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
    - Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan
      disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan
      maupun perseorangan (pribadi)




                                                                       page 20 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


2.9.Tinjauan pajak dari beberapa aspek




ASPEK EKONOMI




Seperti yang kita ketahui bahwa pajak merupakan pemasukan dana negara yang
sangat besar. Dan dari pajak itulah digunakan untuk mengarahkan kehidupan
masyarakat menuju kesejahteraan. Sehingga sangat penting sekali untuk
memobilisasikan system kepemerintahaan ini. Selagi perpajakan itu dilaksanakan
secara adil.




ASPEK HUKUM



Hukum pada dasarnya ialah mengatur kemashlahatan umat manusia, jadi bila
perpajakan dilihat dari aspek hukumnya, maka yang sangat mendasar ialah apakah
perpajakan itu sendiri menimbulkan dampak negative atau positif bagi negara. Bila
telah ditinjau atau dianalisis secara demikian, maka barulalah bisa melihat
bagaimana dampak perpajakan bagi kewarganaegaraan.




2.10. Peraturan Perpajakan di Indonesia




Peraturan perpajakan merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang
meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan
menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga
ia merupakan bagian hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum
antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban
membayar pajak. (Nurmantu, 2005, hlm.114) Undang-undang perpajakan tidak
boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat, maka pembentukannya harus
memperhatikan asas-asas hokum perpajakan. Pembentukan undang-undang
perpajakan yang mengabaikan asas-asasperpajakan akan melanggar hak-hak dasar
warga masyarakat, walaupun berdasarkan pada undang-undang, dan apabila hal



                                                                       page 21 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


demikian terjadi maka pemungutan pajak dari masyarakat merupakan perampokan
yang dilakukan secara legal. Asas hukum yang sangat penting diantaranya asas
keadilan dan kepastian hukum. Asas keadilan dalam pembuatan undang-undang
dapat dijabarkan dengan pendekatan asas persamaan (equality) atau disebut juga
asas non diskriminasi dan equity. Asas non diskriminasi berarti negara tidak boleh
mengadakan diskriminasi 11 diantara wajib pajak, keadaan yang sama atau orang
yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama besar.
pajak yang sama pula. Peraturan pajak dalam keadaan sama harus diterapkan
secara sama sehingga beban pajak adalah sama dan tidak terdapat perbedaan
(Soemitro, 1991, hlm. ix). Asas Kepastian hokum menjadi tujuan setiap
undang-undang dimana undang-undang dan peraturanperaturan yang mengikat
umum harus diusahakan jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau
memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. (Soemitro, 2004, hlm 21).




Kepastian hukum antara lain mencakup siapa yang harus dikenakan pajak, apa saja
yang menjadi objek pajak, sejauh mana hak dan kewajiban yang diberikan oleh
undang-undang kepadanya, dan tidak boleh memuat aturan yang saling
bertentangan.




2.11.Penerimaan Pajak di Indonesia




Target penerimaan negara Indonesia di sektor pajak tahun 2006 secara nasional
sebesar Rp 362 trilyun atau mengalami peningkatan 20 persen dari 2005 lalu.
Angka tersebut terdiri Rp 325 trilyun dari pajak dan Rp 37 trilyun dari Pajak
Penghasilan (PPh) Migas.




Target penerimaan negara dari perpajakan dalam APBN 2006 mencapai Rp.402,1
triliun. Target penerimaan itu antara lain berasal dari:


    - Pajak Penghasilan (PPh) Rp.198,22 triliun
    - Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan
      PPnBM) Rp.126,76 triliun
    - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp.15,67 triliun
    - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.5,06 triliun
    - penerimaan pajak lainnya Rp.2,76 triliun.




                                                                        page 22 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


Pendapatan pajak itu sudah termasuk pendapatan cukai Rp.36,1 triliun, bea masuk
Rp.17,04 triliun dan pendapatan pungutan ekspor Rp.398,1 miliar. Total
penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir (2001-2005) sudah mencapai 1.040
triliun.




PENUTUP




*KESIMPULAN




Setelah melihat uraian diatas, dapat kita simpulkan bahwa pajak merupakan
kebutuhan bagi kita semua. Karena pajak merupankan sarana yang cukup besar
untuk memobilisasikan roda kepemerintahan. Kendatipun terkadang pajak terdapat
kesan mempersulitkan rakyat, tetapi sebagai warganegara yang mempunyai
kesadaran tinggi pastilah ia, memiliki rasa kecintaan kepada tanah air dan ingin dan
bertekat untuk mensejahterakan tanah air. Bila itu dilakukan secara ikhlas dan
pemerintahpun menjalankan amanat dengan penuh tanggung-jawab maka kan
membuahkan indahnya kebersamaan. Karena secara makna yang paling mendalam
dalam melakukan pajak ini ialah berat sama dipikul ringan sama dijinjing.




*Saran


    - Diharapkan dapat mengetahui pentingnya fungsi pajak
    - Diharapkan dapat memacu para generasi muda untuk mengetahui
    - Adanya masukan yang berupa saran dan kritik dari pembaca yang bersifat
      membangun kedepannya dalam pembuatan makalah ini lebih efektif.




DAFTAR PUSTAKA




    - Kamus hukum,DICTIONARY OF LAW CAMPLETE EDITION,Drs.M.Marwan, S.H. &
      Jimmy P.SH.



                                                                         page 23 / 24
hukum |
Copyright mitun ariyan@webmail.umm.ac.id
http://mitun.student.umm.ac.id/2010/01/28/3/


   - Pengantar Hukum Indonesia.SAMIDJO. S.H.
   - Zain Muhammad, Manajemen Perpajakan, Jakarta: PT Salemba Emban Patria,
     2003
   - Pudyatmoko sri, Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarta: Andi.2002
   - Tunggal Amin Widjaja, pelaksanaan Pajak Penghasilan Perorangan, Jakarta: PT
     Rineka Cipta, 1995
   - Ilyas Waluyo Wirawan B, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2003
   - Soemitro Rachmat, Hukum Pajak InternasionalIndonesia Perkembangan Dan
     Pengaruhnya, Bandug: PT.Eresco, 1986.




                                                                      page 24 / 24

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:7/21/2012
language:Luxembourgish
pages:24