Docstoc

Erabaru-MAKALAH HUKUM ACARA PIDANA “PENUNTUTAN”

Document Sample
Erabaru-MAKALAH HUKUM ACARA PIDANA “PENUNTUTAN” Powered By Docstoc
					Erabaru | MAKALAH HUKUM ACARA PIDANA “PENUNTUTAN”
Copyright adisbima01 jaya27@webmail.umm.ac.id
http://adisbima01.student.umm.ac.id/2011/10/19/makalah-hukum-acara-pidana-%e2%80%9cpenun
tutan%e2%80%9d/


MAKALAH HUKUM ACARA PIDANA “PENUNTUTAN”

BAB I
PENDAHULUAN




1.1 Latar Belakang




Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang
demokratis, berdasarkan pancasila dan UUD 1945, bukan berdasarkan atas
kekuasaan semata-mata. Didalam KUHAP disamping mengatur ketentuan tentang
cara proses pidana juga mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang
terlibat proses pidana. Pproses pidana yang dimaksud adalah tahap pemeriksaan
tersangka (interogasi) pada tingkat penyidikan.
 Pada makalah ini akan membahas lebih lanjut tentang tahap-tahap pemeriksaan
dalam hokum acara pidana untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi
pemakalah maupun pendengar lainnya.




1.2 Rumusan Masalah
 1. Apa pengertian penuntutan ?
 2. Bagaimanakah proses penuntutan dalam persidangan ?




BAB II
    PEMBAHASAN




2.1 Pengertian penuntutan
 Definisi Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan
perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh
hakim dalam persidangan
 2.2 Proses Pra Penuntutan Dalam Persidangan
 Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku di
masyarakat, yang keberadaannya sengaja dibuat oleh masyarakat dan diakui oleh
masyarakat sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupannya. Hukum
merupakan alat pengendalian sosial, agar tercipta suasana yang aman, tenteram



                                                                               page 1 / 5
Erabaru | MAKALAH HUKUM ACARA PIDANA “PENUNTUTAN”
Copyright adisbima01 jaya27@webmail.umm.ac.id
http://adisbima01.student.umm.ac.id/2011/10/19/makalah-hukum-acara-pidana-%e2%80%9cpenunt
utan%e2%80%9d/

dan damai. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, berarti harus
mampu menjunjung tinggi hukum sebagai kekuasaan tertinggi di negeri ini,
sebagaimana dimaksud konstitusi kita, Undang-Undang Dasar RI 1945.
 Dari segi proses penanganan suatu perkara dalam proses hukum kita,simaklah
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ihwal prapenuntutan memang tidak diatur dalam Bab tersendiri tapi terdapat di
dalam Bab tentang Penyidikan dan Bab Penuntutan (pasal 109 dan pasal 138
KUHAP).
 Keberadaan lembaga prapenuntutan bersifat mutlak karena tidak ada suatu
perkara pidana pun sampai ke pengadilan tanpa melalui proses prapenuntutan
sebab dalam hal penyidik telah melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang
merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan
kepada penuntut umum.
 Proses berlangsungnya prapenuntutan dilaksanakan baik oleh penyidik maupun
penuntut umum sebagaimana ketentuan pasal 110 ayat (2) KUHAP juncto pasal 138
ayat (1), (2) KUHAP. Antara lain, sebagai berikut :
 Penuntut umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib
memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik. Bila
hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum lengkap
maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai
petunjuk paling lama 14 ( empat belas) hari terhitung berkas perkara diterima
Penuntut Umum.
 Penyidik yang tidak rnelaksanakan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara
maka proses kelengkapan berkas perkara tersebut menjadi bolak - balik. Dalam
sebuah pelaksanaan prapenuntutan, proses prapenuntutan selain dapat memacu
terhindarinya rekayasa penyidikan juga dapat mempercepat penyelesaian
penyidikan juga menghindari terjadinya arus bolak - balik perkara. Proses
prapenuntutan selain dapat menghilangkan kewenangan penyidikan oleh penuntut
umum dalam perkara tindak pidana umum juga dalam melakukan pemeriksaan
tambahan bilamana penyidik Polri menyatakan telah melaksanakan petunjuk
penuntut umum secara optimal namun penuntut umum tidak dapat melakukan
penyidikan tambahan secara menyeluruh artinya penuntut umum hanya dapat
melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi - saksi tanpa dapat melakukan
pemeriksaan terhadap tersangka.
 Definisi dari Prapenuntutan itu sendiri adalah Pengembalian berkas perkara dari
penuntut umum kepada penyidik karena penuntut umum berpendapat bahwa hasil
penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap disertai petunjuk untuk
melengkapinya. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat
belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara.
 Tingkat prapenuntutan, yaitu antara dimulainya Penuntutan dalam arti sempit
(perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.
Dalam melakukan penuntutan, Jaksa dapat melakukan prapenuntutan.
Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan
setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik,
mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang
diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidik untuk



                                                                               page 2 / 5
Erabaru | MAKALAH HUKUM ACARA PIDANA “PENUNTUTAN”
Copyright adisbima01 jaya27@webmail.umm.ac.id
http://adisbima01.student.umm.ac.id/2011/10/19/makalah-hukum-acara-pidana-%e2%80%9cpenunt
utan%e2%80%9d/

dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak
ke tahap penuntutan.
 Surat dakwaan adalah :“surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang
didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan
penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan
dimuka persidangan.”
 Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum, maka hukum akan bertindak
melalui instrumennya yaitu para penegak hukum. Para penegak hukum akan
memproses suatu perkara mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan
sampai dengan pada proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk
mencari kebenaran materil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana.
 Dalam upaya untuk mencari keadilan dan kebenaran materiil terhadap suatu
perkara pidana maka diperlukan kinerja yang optimal dari para penegak hukum.
Kinerja yang optimal dimulai dari proses pemeriksaan pada tingkat prapenuntutan
sangat diperlukan dalam mewujudkan keadilan serta kepastian hukum.
Prapenuntutan dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan. Hal ini
dimaksudkan untuk mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang
pengadilan dan menentukan keberhasilan penuntutan, artinya tindakan
prapenuntutan sangat penting guna mencari kebenaran materiil yang akan menjadi
dasar dalam proses penuntutan.
 Dari pengertian prapenuntutan terdapat istilah penyidikan. Hal ini diatur dalam
pasal 1 ayat (1)KUHAP, yang menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang
(KUHAP) untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Penyidikan dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau
pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang, hal ini disebutkan di dalam pasal 6 ayat 1 KUHAP.
 Setelah penyidikan dinyatakan selesai maka sesuai pasal 110 ayat 1 KUHAP,
penyidik wajib untuk segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut
umum. Hal ini untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya
ringan. Berkas perkara diterima oleh Jaksa/PU untuk mempelajari dan meneliti
kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan tersebut. Bila terdapat kekurangan
baik secara formil maupun materiil maka Jaksa/PU segera memberitahukan kepada
penyidik untuk dilengkapi. Jika Jaksa/PU menyatakan berkas telah lengkap maka
perkara tersebut segera dilimpahkan ke pengadilan dan proses prapenuntutan telah
selesai kemudian masuk ke proses Penuntutan.
 Catatan penting :
 1.PENUNTUTAN “ Tindakan penuntut umum utuk melimpahkan perkara pidana ke
P.N yg berwenang dan menurut cara yg diatur dalam UU ini dengan pemintaan
supaya diperiksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan, dan jika kemudian
harus berisi dengan surat dakwaan
 2.PRAPERADILAN “ Wewenang pengadilan negri untuk memeriksa dan memutus
menurut cara yg diatur dalam UU ini tentang :
 Sah atau tidak nya suatu penangkapan atau pun penahanan atas pemintaan
tersangka atau jg keluarganya . Sah atau tidak nya penyidikan atau penghentian



                                                                               page 3 / 5
Erabaru | MAKALAH HUKUM ACARA PIDANA “PENUNTUTAN”
Copyright adisbima01 jaya27@webmail.umm.ac.id
http://adisbima01.student.umm.ac.id/2011/10/19/makalah-hukum-acara-pidana-%e2%80%9cpenunt
utan%e2%80%9d/

penuntutan atas permintaan demi tegaknya keadilan dan keadilan.Permintaan ganti
kerugian atau rehabilitasioleh tersangka atau keluarganya atas kuasa nya yg
perkaranya tidak diajukan ke pengadilan terdapat dalam kitab KUHAP tentang tata
cara mengadili dan menjaga hak-hak tersangka baik itu sebelum pemeriksaan
hingga ke tahap di adili di pengadilan.
 Di dalam praktik jarang sekali Penuntut Umum memutuskan menghentikan
penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata
bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, sesuai ketentuan pasal 140
(2)a KUHAP. Seandainya penuntut umum menghentikan penuntutan, maka hal itu
harus dituangkan dalam surat ketetapan, dan diberitahukan kepada tersangka dan
apabila ia berrada dalam tahanan, maka ia wajib segera dibebaskan. Turunan surat
keputusan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarganya atau
penasihat hukumnya, pejabat Rumah Tahanan negara, penyidik dan hakim.
 Penghentian penuntutan ini tidak menuntut kemungkinan bagi Penuntut Umum
untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka apabila di kemudian hari ternyata
ada alasan baru. Alasan baru itu diperoleh Penuntut Umum dari penyidik yang
berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda, atau petunjuk yang baru
kemudian diketahui atau didapat (penjelasan Pasal 140 huruf d KUHAP).




PENUTUP
 BAB III




3.1 Kesimpulan
 Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara
pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim
dalam persidangan. Sebelum tahap penuntutan, dikenal adanya tahap pra
penuntutan, yang diatur dalam Pasal 138 KUHAP. Dalam Pasal tersebut secara
tegas diterangkan bahwa apabila jaksa telah menerima berkas perkara dari
penyidik maka segera mempelajari dan meneliti dalam tenggang waktu 7 hari wajib
memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikannya itu sudah lengkap
atau belum.
 Menurut ketentuan pasal 138 ayat (2) apabila menurut penelitian Penuntut Umum
ternyata berkas perkara belumlah lengkap maka penuntut umum harus
mengembalikan berkas disertai petunjuk dan didalam waktu 14 hari sejak tanggal
penerimaan berkas, penidik harus segera menyampaikan kembali berkas itu
kepada Penuntut Umum.
 Setelah Penuntut Umum beranggapan bahwa penyidikan telah lengkap maka
Penuntut Umum segera menentukan apakah berkas perkara pidana sudah
memenuhi syarat untuk dapat dilimpahkan ke Pengadilan. Jika Penuntut Umum
hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka segera dibuat surat
dakwaan(Pasal 140 ayat 1 KUHAP).



                                                                               page 4 / 5
Erabaru | MAKALAH HUKUM ACARA PIDANA “PENUNTUTAN”
Copyright adisbima01 jaya27@webmail.umm.ac.id
http://adisbima01.student.umm.ac.id/2011/10/19/makalah-hukum-acara-pidana-%e2%80%9cpenunt
utan%e2%80%9d/

 Akan tetapi apabila Penuntut Umum berpendapat sesuai Pasal 140 ayat 2 KUHAP
Huruf a, yaitu:Tidak terdapat cukup bukti, Peristiwa tersebut ternyata bukan tindak
pidana (kejahatan atau pelanggaran), Perkara ditutup demi hukum, Maka Penuntut
Umum menghentikan penuntutan dan menuangkan hal tersebut dalam suatu
penetapan yang disebut SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penuntutan). Dalam
perkara yang telah cukup bukti untuk dilimpahkan ke pengadilan maka jaksa
selanjutnya menentukan apakah perkara ini diajukan dengan cara acara
pemeriksaan singkat atau dengan acara pemeriksaan biasa.




                                                                               page 5 / 5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:178
posted:7/21/2012
language:Malay
pages:5