Docstoc

distribusi tanah

Document Sample
distribusi tanah Powered By Docstoc
					   distribusi dan hak kepemilikan atas tanah
                                    BAB I
                                PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
   Pada Zaman Penjajahan Belanda Hukum atas tanah diatur
   dalam     “agrarische     wet”     1870       dan    diudangkan       dalam
   lembaran negara 1870-55. Undang-undang ini                   dibuat atas
   desakan    pengusaha-pengusaha          asing       guna    mengembangkan
   usahanya.    Tujuan     utama    “Agrarische         wet”    1870    adalah
   untuk   membuka      kemungkinan      adanya     jaminan      hukum      bagi
   pengusaha swasta besar, agar dapat memperoleh tanah hak
   Erfpacht atau hak opstal untuk perkebunan besar.
   Peraturan pelaksanaan “Agrarische wet” 1870 (disingkat
   AW   1870)     adalah     “Agrarische         Besluit”       S    1870-118
   (Keputusan     Agraria).        Pasal     1     “Agrarische       Besluit”
   (disingkat     AB)    menyatakan        bahwa       semua    tanah       yang
   dikuasai     oleh     penduduk      pribumi         yang    tidak     dapat
   dibuktikan dengan hak “eigendom” menjadi milik negara
   (domein negara) atau dengan kata lain tanah menjadi
   milik     negara     yang     dikenal         dengan       asas     “domein
   verklaring”.
        Sebagai    akibat      politik     hukum    pemerintah       Belanda,
   hukum      agraria      mempunyai        sifat       dualisme,        yaitu
   berlakunya     peraturan-peraturan            dari     hukum      adat     di
   samping peraturan-peraturan yang didasarkan atas Hukum
  Barat. Penduduk pribumi menganggap hukum agraria dari
  bangsa    penjajah       tidak    menjamin     kepastian       hukum     dan
  tidak     sesuai       dengan     cita-cita     kemerdekaan           bangsa
  Indonesia.
          Setelah Indonesia merdeka hukum agraria mengalami
  perubahan       yang    cukup    signifikan.     Perubahan       tersebut
  tercermin dalam Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar
  1945 yang dituangkan ke dalam Undang Undang No 60 tahun
  1960 tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria dan
  Undang-undang No 56 prp tahun 1960 tentang Penetapan
  Luas tanah Pertanian.
          Pasal   2   ayat     1   Undang-undang     No    5    tahun    1960
  menyebutkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk
  kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
  negara    sebagai       organisasi    kekuasaan     seluruh          rakyat.
  Jadi bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya
  bukan     lagi dimilikioleh          negara    tetapi dikuasasi dan
  dimanfaatkan        bagi     sebesar-besarnya       bagi       kemakmuran
  seluruh rakyat Indonesia.
          Implementasi        penguasaan   negara,    tercermin          dalam
  Pasal     2     ayat    2     Undang-Undang      ini,        yaitu    bahwa
  Pemerintah       yang    mewakili     negara     mempunyai       wewenang
  untuk mengatur dan menyelenggarakan:
- peruntukan,      penggunaan,       persediaan      dan       pemeliharaan
  bumi, air, ruang angkasa.
- menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
  orang-orang dengan bumi,air, angkasa.
- menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
  orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
  bumi, air, ruang angkasa.
          Selanjutnya,           agar    penguasaan       negara       khusus    atas
  tanah    dapat          dimanfaatkan         untuk    sebesar-besarnya         bagi
  kemakmuran         seluruh       rakyat       Indonesia,       perlu    diadakan
  “land reform” dalam arti bahwa tanah-tanah yang selama
  ini   banyak        dikuasai      oleh        tuan    tanah    perlu    diadakan
  pembentukan kembali dengan menetapkan jumlah maksimum
  dan   minimum           kepemilikan      tanah        pertanian.      Pemerintah
  harus membagi tanah-tanah yang belum ada hak di atasnya
  sesuai dengan undang-undang “land reform” yaitu Undang-
  undang       No    56    prp    tahun    1960        tentang   penetapan       luas
  tanah pertanian.
          Di    samping          itu,      dalam        UUPA     ini    pemerintah
  berwenang mengkonversi hak kepemilikan tanah dari hak
  eigendom, hak erfpacht dan lainnya menjadi hak milik,
  hak   guna        usaha,    hak       guna    bangunan,       hak    paakai,   hak
  sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan
  hak lain-lain sesuai dengan pasal 16 ayat 1 UUPA No 5
  tahun 1960.
B. Rumusan Masalah
   Bagaimana Pelaksanaan Land Reform dan bukti kepemilikan
   tanah di Polwali Mandar?
C. Tujuan Penulisan
 1. Untuk melatih diri sebagai mahasiswa, melihat kenyataan
    dengan menggunakan teori-teori hukum   agraria.
 2. Untuk   mengetahui  manfaat   land     reform   dan   bukti
    kepemilikan tanah
 3. Dapat bermanfaat dan memberikan         informasi tentang
    bagaimana proses penguasaan tanah,     kepastian hak atas
    tanah bagi para mahasiswa.




                               BAB II
                          TINJAUAN PUSTAKA
A. Land reform dan Agrarian reform
 1. Pengertian Land reform.
  - Pengertian     “land    reform”        berbeda       dengan      “agrarian
    reform”.     Salah     satu    program       “land     reform”       adalah
    distribusi tanah atau pembagian tanah.
  2. Pengertian “agrarian reform” (pembaruan agraria) lebih
    luas     daripada    “Land    reform”        yaitu    pembaruan       dalam
    struktur     penguasaan,      struktur       produksi      dan    struktur
    pelayanan      pendukung.      “Agrarian          reform”      sebenarnya
    merupakan upaya perubahan atau perombakan sosial yang
    dilakukan secara sadar guna mentransformasikan struktur
    agraria    kearah    sistem     agraria      yang     lebih      sehat   dan
    merata     bagi   pembangunan     pertanian          dan   kesejahteraan
    rakyat desa.
  3. Program “land reform” ini berisi antara lain:
    a. Larangan menguasai tanah melampaui batas
    b. Larangan mengausai tanah secara absentual
c. Kelebihan     kepemilikan      tanah    dan    tanah-tanah        absentual
    dapat didstribusikan
d. Pengaturan     atas     pengembalian         hak    gadai      yang   sudah
    berlangsung 7 tahun atau lebih
    e. Pengaturan kembali bagi hasil pertanian
f. Penetapan     batas     minimum        dan    maksimum       atas      lahan
    pertanian yang dimiliki.
  4. Tujuan “land reform” adalah sebagai berikut :
  a. Pembagian tanah yang adil dengan melakukan perubahan
    struktur pertanahan
   b. Tidak revolusioner
   c. Untuk memperkuat atau memperluas hak milik atas tanah
   d. Untuk   mengakhiri      sistem    tuan     tanah   dan       menghapus
     kepemilikan      tanah     dan      penguasaan        tanah      dengan
     menetapkan batas minimum dan batas maksimum tanah yang
     dapat dimiliki.
   e. Untuk   mempertinggi     produksi    dan     mendorong       pertanian
     intensif secara gotong royong.
5. Kelas-Kelas Penguasa Tanah di Indonesia
   a. Pemerintahan Feodal
      Raja-raja di Indonesia menguasai tanah-tanah, rakyat
     biasa dipekerjakan dan hasilnya untuk raja, bangsawan.
     Rakyat bekerja hanya cukup untuk makan saja.
  b. Tuan-tuan tanah (land lord)
      Tuan-tuan tanah pada pemerintahan kapitalis (Inggris)
     melakukan sistem pembayaran pajak yang disebut rente
     (diciptakan oleh Rafles) disesuaikan dengan kemampuan
     rakyat    yang   diatur    oleh     Kepala    adat.     Makin    besar
     kemampuan     membayara     pajak    makin      luas    tanah      yang
     dikuasai,     sehingga     timbul     tua-tuan      tanah.       Mereka
     menganut asas bahwa semua tanah-tanah yang berada pada
     wilayah jajahan adalah milik raja Inggris. Perkembangan
     selanjutnya      penguasaan       lahan      yang     seluas-luasnya
     dilakukan oleh tuan tanah dari orang-orang Tionghoa.
  c. Masyarakat berjuis (perkembangan kapitalisme)
    Mereka    merubah     struktur       agraria     menjadi    kapitalis
    dengan     memasuki        dunia     ketiga.     Struktur    agraraia
    diciptakan    untuk    melayani       bangsa-bangsa     kapitalisme,
    bangsa penjajah.
  d. Setelah kemerdekaan (Land Reform)
    Dunia     ketiga    setelah        berdaulat    berusaha    melakukan
    reformasi agraria yang mengarah kepada pemerataan dan
    keadilan dengan menetapkan hak-hak atas tanah melalui
    program     “land     reform”.        “Land      reform”    merupakan
    disribusi tanah, pembentukan kembali atas penguasaan ,
    kepemilikan         atas      hak-hak          tanah.      Tanah-tanah
    didistribusikan kepada petani miskin, penggarap, buruh
    tanah dan sebagainya berdasarkan Undang undang Pokok
    Agraria No 5 tahun 1960 dan Undang Undang No 56 prp
    tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
B. Hak-Hak Atas Tanah
  1. Hak Penguasaan tanah
  - Menurut Hukum Tata Negara, penguasaan tanah mempunyai
    hierarchi sebagai berikut :
  1) . Tanah merupakan hak bangsa
    Negara    mempunyai    kewenangan       untuk     memberikan   kepada
    warga negaranya.
2). Hak Penguasaan tanah adalah negara
   Di   Indonesia,     sebelum      berlakunya     Undang-Undang        Pokok
   Agraria No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
   Pokok Agraria berlaku peraturan “agrarische wet” 1870
   (Aw-S    1870-ss)       dan    “agrarische     besluit”     (AB-s    1870-
   118).     Pasal     1     AB    mengatur      keberadaan      tanah    di
   Indonesia,        bahwa       semua   tanah     yang       tidak    dapat
   dibuktikan     kepemiliknannya        adalah milik         negara(domein
   negara)      yang   dikenal      dengan      asas    Verklaring.      Asas
   Verklaring ini mengolongkan hak atas tanah pemerintahan
   jajahan sebagai berikut :
   a). Vrij Lands demein - tanah negara bebas
   Pada Asas Verklaring ini dikenal teori                     Reg Nullius -
   bagi    tanah yang tidak ada penguasanya, termasuk tanah
   yang    dikuasai     secara      bersama-sama       (Hak    ulayat,    hak
   limpo). Akan menimbulkan teori occuvatie -- hak pakai -
   - hak milik.
b). On vrij Land domein - tanah negara tidak bebas, ada
   hak-hak di atasnya, misalnya hak eigendom, hak erfpacht
   atau hak opstal.
   Setelah Indonesia merdeka dan berlaku Undang-undang No
   5    tahun   1960 kepemilikan         negara    atas    tanah      menjadi
   penguasaan negara atas tanah. Pemerintah yang mewakili
   negara       mempunyai         wewenang      untuk     mengatur        dan
   menyelenggarakan:
    - peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya
      bumi, air, ruang angkasa.
    - menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
      orang-orang dengan bumi,air, angkasa.
    - menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
      orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
      bumi, air, ruang angkasa.
      Mengingat       ketentuan    undang-undang      no     5     tahun      1960
      tentang     UUPA    yang    tercantum    pada       pasal    2       ayat   2
      tersebut di atas, maka diadakanlah konversi atas hak
      kepemilikan      tanah-tanah    yang    berdasarkan          “agrarische
      wet     1870.    Menurut    ketentuan     bagian      Kedua          tentang
      ketentuan-ketentuan         Konversi    pasl    1     ayat       1    sampai
      dengan ayat 6 Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang
      Paraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai berikut Hak
      Eigendom, hak erfpacht atau opstal tersebut di hapus
      dan dikonversi menjadi :
-   Hak eigendom milik Warga Negara Indonesia menjadi Hak
      Milik
-   Hak Eigendom Pemerintah Negara Asing termasuk Kediaman
      Perwakilan negara Asing menjadi hak pakai
-   Hak     eigendom     kepunyaan   orang    asing   menjadi          hak    guna
      bangunan dengan jangka waktu 20 tahun
-   Hak Eigendom, hak opstal/hak erfpacht yang membebani hak
     milik menjadi Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu 20
     tahun.
-   Hak hypotheek. Servituu, vruchtengebruik dan hak-hak lain
     yang membebani hak eigendom tetap membebani hak milik
     dan hak guna bangunan
          3). Hak ulayat atas tanah
     Hak ulayat sering juga disebut hak pertuanan atau hak
     limpo (di Sulawesi Selatan). Tanah yang dikerjakan oleh
     rakyat secara terus menerus pada hak ulayat, bukan lagi
     hak ulayat tetapi menjadi hak perseorangan yang lama
     kelamaan menjadi hak milik secara turun-temurun.
          4). Hak perorangan atas tanah
     Hak    ini   diatur   dalam    pasal   16   dan   pasal   20   Undang
     Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-
     Pokok Agraria. Menurut Pasal 16 ayat (1) UUPA terdiri
     dari:
            a.    Hak Milik.
            b.    Hak Guna Usaha.
            c.    Hak Guna Bangunan.
            d.    Hak Pakai.
            e.    Hak Sewa.
            f.    Hak Membuka Tanah.
     g.    Hak Memungut Hasil Hutan
     2. Sumber perolehan hak atas tanah dan pemanfaatannya.
       Hak     atas    tanah       meliputi       semua     hak     yang    diperoleh
       langsung dari negara disebut hak primer dan semua hak
       yang     berasal       dari        pemegang       hak    atas    tanah       lain
       berdasarkan         pada      perjanjian          bersama,      disebut       hak
       sekunder.       Kedua       hak    tersebut       pada   umumnya     mempunyai
       persamaan, di mana pemegangnya berhak untuk menggunakan
       tanah yang dikuasainya untuk dirinya sendiri atau untuk
       mendapat keuntungan dari orang lain melalui perjanjian
       dimana    satu        pihak       memberikan      hak-hak     sekunder       pada
       pihak lain. Hak perorangan ini dapat diperjual belikan
       dan diwariskan yang terdiri dari :
1)   Hak     Primer    :     Hak     Milik,      Hak     Guna     Usaha,    Hak     Guna
       Bangunan,       Hak    Pakai       atas    tanah    negara,      hak      membuka
       hutan dan lain-lain.
2)   Hak Sekunder (sementara) yaitu Hak Gadai, Hak Bagi Hasil,
       Hak sewa.
     3. Hak Milik
     a. Hak Milik Perorangan
       Hak     milik       diberikan       kepada        perorangan.       Hak     Milik
       diberikan dalam waktu yang tidak terbatas lamanya yaitu
       selama     hak       milik        ini     masih    diakui       dalam      rangka
       berlakunya          UUPA.      Berdasarkan          ketentuan       Pasal      27
       UUPA.hak milik atas tanah dapat hapus apabila :
                      - Tanahnya jatuh kepada negara :
     1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal18
2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
     3. Karena diterlantarkan
4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat
     (2)yaitu   memindahkan      hak   milik   kepada     orang     asing,
     Badan   Hukum   selain   yang     ditentukan    oleh    Pemerintah
     adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada
     negara.
                - Tanahnya musnah.
     b. Hak Milik Badan Hukum
     Pada asasnya badan hukum tidak mungkin mempunyai tanah
     dengan hak milik kecuali ditentukan secara khusus oleh
     Undang-undang    atau    peraturan    lainnya,       seperti     yang
     telah   ditentukan   oleh    Peraturan    Pemerintah      Nomor    38
     Tahun 1973 yaitu:
     a. Bank-bank yang didirikan oleh negara.
b.      Perkumpulan       perkumpulan          Koperasi        pertanian
     yang didirikan berdasarkan undang-undang Nomor 79 Tahun
     1958.
c. Badan-badan       keagamaan    yang    ditunjuk      oleh      menteri
     pertanian/agraria setelah mendengar menteri agama.
d.     Badan-badan     sosial     yang    ditunjuk      oleh      menteri
     pertanian/agraria setelah mendengar menteri sosial.
                                       BAB III
                                   PEMBAHASAN


A. DISTRIBUSI TANAH (LAND REFORM)
1) Tanah Feodal
  Distribusi tanah menurut Undang-undang No 56 prp tahun
  1960     tentang     penetapan       luas     tanah    pertanian       belum
  berjalan sebagaimana mestinya. Pasal 2 ayat 1 jumlah
  tanah    pertanian     yang     dapat       dimilik    keluarga       dengan
  jumlah anggota keluarga 7 orang atau lebih untuk daerah
  tidak padat adalah maksimum 20 hektar. Pasal 3 undang-
  undang     ini     menyebutkan        bahwa     bagi     keluarga       yang
  menguasai tanah pertanian yang luasnya lebih                    dari luas
  maksimum     wajib         melaporkan       kepada     Kepala        Agraria
  daerah/Kota        dalam     waktu    3     bulan.     Dalam    kenyataan
  ketentuan    “land     reform”       terhadap    tanah    feodal      belum
  terlaksana       dengan      baik,di        beberapa     daerah       masih
  terdapat     tuan      tanah     yang       berasal     dari     golongan
  bangsawan,         sebagai     contoh         tanah-tanah       di      desa
  Takkatidung        Kecamatan     Polewali        Kabupaten       Polewali
Mandar, adalah berasal dari tanah pertanian feodal yang
luasnya      kurang        lebih      mencapai          ratusan         hektar.
Penguasaan secara yuridis masih berada pada keluarga
tuan    tanah     belum    tersentuh       ketentuan       “land    reform”.
Namun    penguasaan        secara    fisik       tanah-tanah        tersebut
telah ditempati oleh penduduk atau rakyat kecil selama
berpuluh-puluh       tahun       tanpa     surat    kepemilikan          tanah.
Tanah    tuan     tanah    tersebut      konon      berasal     dari     tanah
kerajaan    atau     tanah       feodal.    Rakyat      menempati       tanah-
tanah     tersebut       hanya     bersifat      sementara        dan    tidak
mempunyai        jaminan     kepastian       hukum.      Kesulitan        yang
dialami penduduk yang menempati tanah pertanian feodal
yang berubah fungsi menjadi tanah kapling terjadi bila
tuan tanah memerlukan tanahnya, maka yang bersangkutan
harus     meninggalkan        tempat       itu     tanpa       ganti      rugi,
walaupun        mereka      sudah     menempati         tanah       tersebut
berpuluh tahun lamanya.
Contoh lain tanah negara yang berasal dari perkebunan
kelapa    kepunyaan        orang     Belanda     di     desa    Darma     yang
mencapai    ratusan        hektar,    secara       yuridis     (kepemilikan
sertifikat)       berada     pada    tangan      tuan    tanah     (keluarga
Baco    Sugi),     tetapi    secara      fisik     dikuasai       penggarap.
Tanah ini menjadi tanah sengketa selama berpuluh-puluh
tahun     yang     sudah     mendapat       putusan      Mahkamah         Agung
  sebagai putusan hukum yang berlaku tetap, namun tidak
  dapat dieksekusi.
B. BUKTI KEPEMILIKAN TANAH
  Pengaturan       Bukti    kepemilikan      tanah    sebagaimana       yang
  diatur dalam pasal 16 Undang Undang Pokok Agraria No 5
  tahun 1960, yaitu berupa sertifikat Hak milik, hak guna
  usaha,    hak     guna    bangunan,    hak    pakai,    hak   sewa,    hak
  membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak-hak
  lainnya    belum     dapat    terlaksana      dengan     baik,   sebagai
  contoh    tanah-tanah        penduduk    masyarakat       pesisir     atau
  nelayan    yang     menduduki      tanah     negara    sebagian     besar
  tidak     memiliki       surat-surat    hak    kepemilikan,        karena
  adanya ketentuan dari Badan Pertanahan Nasional bahwa
  tanah yang bisa dibuatkan sertifikat minimal jaraknya
  200 meter dari bibir pantai, sedangkan nelayan membuat
  rumah mereka ditepi pantai kurang dari 200 meter guna
  memudahkan       mereka    turun   kelaut.      Permasalahan       timbul
  bila    ada     program    pemerintah      berupa      perbaikan    rumah
  nelayan    yang     mensyaratkan       penguasaan      secara    yuridis
  atau     adanya     bukti-bukti       kepemilikan       tanah    kapling
  perumahan nelayan.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:59
posted:7/20/2012
language:
pages:15