makalah persidangan by rizkhalokids

VIEWS: 114 PAGES: 10

									                PERSIDANGAN DAN BERITA ACARA PERSIDANGAN

A. PENDAHULUAN

           Tugas Panitera/Panitera Pengganti adalah membantu hakim dengan menghadiri
    dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Catatan sidang itu selanjutnya disusun
    menjadi berita acara persidangan. Untuk dapat me ngikuti dan mencatat jalannya
    persidangan dengan baik, seorang panitera/panitra penggati         harus     mempunyai
    pengetahuan tentang hukum formil         khususnya yang berkenaan dengan proses
    persidangan dan hukum materiil yang menjadi kewenangan pengadilan agama, tampa
    mengerti hukum formil dan hukum materiil mustahil dapat mengikuti dan mencatat
    jalannya persidangan dengan baik, tak mungkin pula dapat menyusun berita acara
    persidangan dengan tepat dan benar. Disamping itu harus mengerti tata bahasa
    Indonesia dan bahasa hukum serta dapat menggunakannya secara tepat. Tak kalah
    pentingnya seorang panitera/panitera pengganti harus menguasai teknologi informasi
    dan memiliki ketrampilan untuk mengoperasikannya sehingga dapat menyelesaikan
    penyusunan berita acara secara tepat waktu.

           Oleh karena itu dalam makalah singkat ini sepintas kilas dipaparkan tahapan-
    tahapan proses persidangan          sesuai    hukum acara dengan           harapan   agar
    panitera/panitera penggugati paham tentang tahapan proses persidangan sehingga
    dapat mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, mampu mengidentifikasi mana
    yang relevan dan harus dicatat dan mana yang tidak perlu dicatat. Pada akhirnya
    panitera/panitera pengganti mampu menyusun berita ac ara persidangan dengan
    benar,tepat sasaran, dan tepat waktu.

B. PERSIDANGAN
  1. MEMASUKKAN GUGATAN
    1.1. Agar gugatan dapat disidangkan, gugatan harus diajukan kepada Pengadilan
         yang berwenang (Pasal 118 (1) HIR. pasal 66, 67 dan pasal 73 UU. No. 7/1989
         jis. UU. No.3/2006 dan UU. No.50/2009.
    1.2. Dalam pengajuan gugatan, pihak penggugat harus mendaftarkannya. Gugatan itu
         baru dapat didaftar apabila panjar biaya perkara sudah dibayar (pasal 121 ayat
         (4) HIR.,     pasal 89     dan 90       UU.No.7/1989   jis.   UU.No.3/2006      dan
         UU.No.50/2009.
    1.3. Setelah gugatan terdaftar, diberi nomor perkara, kemudian diajukan kepada
         ketua pengadilan sesuai prosedur.
  2. PERSIAPAN SIDANG
     2.1. Ketua pengadilan menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan perkara
         tersebut dengan penetapan (PMH).



                                                                                            1
  2.2. Hakim yang ditunjuk menentukan hari sidang dengan penetapan (PHS) dan
         memerintahkan panitera/jurusita untuk memanggil para pihak agar menghadap
         pada sidang Pengadilan Agama pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan
         membawa saksi-saksi serta bukti-bukti yang diperlukan (pasal 121 ayat (1)
         HIR.).
  2.3. Pemanggilan dilaksanakan oleh Jurusita. Surat panggilan tersebut dinamakan
         exploit. Exploit beserta salinan surat gugat diserahkan kepada tergugat pribadi di
         tempat tinggal/diamnya (pasal 121 ayat (2) jo. 390 ayat (1) HIR.).
  2.4. Jika tergugat tidak diketemukan, surat panggilan tersebut disampaikan kepada
         Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan untuk diteruskan kepada tergugat (pasal
         390 ayat (1) HIR.).
  2.5. Kalau tergugat sudah meningal, maka surat panggilan disampaikan kepada ahli
         warisnya, jika ahli warisnya tidak diketahui, maka disampaikan kepada Kepala
         Desa di tempat tinggal terakhir (pasal 390 ayat (2) HIR.)
  26. Apabila tempat tinggal/diam tergugat tidak diketahui, maka surat panggilan
        disampaikan kepada Bupati dan untuk selanjutnya surat panggilan tersebut
        ditempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama yang bersangkutan
        (pasal 390 ayat (3) HIR., untuk perkara perceraikan berlaku pasal 27 PP.
        No.9/1975), sebagai lex specialis.
  27.    Pasal 126 HIR. memberi kemungkinan untuk memanggil tergugat yang tidak
        hadir sekali lagi sebelum perkaranya diputus oleh hakim.
  28. Setelah melakukan pemanggilan, jurusita harus menyerahkan relaas (risalah)
        panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara yang bersangkutan.
  29. Pada hari sidang yang telah ditentukan, sidang pemeriksaan perkara dimulai.
        Selanjutnya dapat diikuti bahasan proses persidangan
3. PROSES PERSIDANGAN
  3.1. SUSUNAN PERSIDANGAN
        3.1.1. Susunan persidangan berbentuk Majelis yang terdiri dari seorang ketua
               dan dua orang hakim anggota, dibantu seorang panitera/panitera pengganti
               yang tugasnya mencatat jalannya persidangan (pasal 11 UU. No. 48/2009,
               pasal 80 ayat (1) dan 97 UU.No.7/1989 jis. UU.No.3/2006 dan
               UU.50/2009.
        3.1.2. Pihak penggugat dan tergugat duduk berhadapan dengan majelis hakim,
               posisi tergugat di sebelah kanan dan penggugat di sebelah kiri.
        3.1.3. Apabila persidangan berjalan lancar, persidangan lebih kurang 8 kali, yaitu
               mulai sidang pertama (perdamaian) sampai putusan hakim.
  3.2. SIDANG PERTAMA


                                                                                         2
   3.2.1. Setelah hakim membuka sidang dengan menyatakan “Sidang dinyatakan
          terbuka untuk umum” diikuti dengan ketukan palu, hakim mulai
          mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penggugat dan tergugat untuk
          mencocokkan identitas para pihak.
   3.2.2. Jika yang hadir adalah kuasa dari para pihak, maka hakim mempers ilahkan
          para pihak untuk meneliti surat kuasa khusus pihak lawan. Apabila tidak
          ditemukan adanya kekuarangan atau cacat pada surat kuasa, sidang
          dilanjutkan (pasal 123 ayat 1 HIR.).
   3.2.3. Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak (pasal 130 ayat (1) HIR.
          jo. PERMA No.1/2008, pasal 82 UUPA). Meskipun para pihak menjawab
          bahwa tidak mungkin damai karena uapaya penyelesa ikan secara
          kekeluargaan melalui musyawarah telah ditempuh,             akan tetapi tidak
          berhasil, mediasi tetap wajib ditempuh.
3.3. SIDANG KEDUA (JAWABAN TERGUGAT)
   3.3.1. Apabila para pihak dapat berdamai, ada dua kemungkinan:
             Khusus perkara perceraian, gugatan dicabut (Buk u II, hal. 116).
             Mereka mengadakan perdamaian di luar atau di muka sidang.
   3.3.2. Apabila perdamaian dilakukan di luar sidang, hakim tidak ikut campur.
          Kedua belah pihak berdamai sendiri. Ciri dari perdamaian di luar
          pengadilan ialah:
             Dilakukan para pihak sendiri tanpa ikut campurnya hakim.
            Apabila salah satu pihak ingkar janji, permasalahannya dapat diajukan
            lagi kepada pengadilan.
   3.3.3. Apabila perdamaian dilakukan di muka hakim,                  dibuatkan akta
          perdamaian (pasal 130 ayat (2) HIR.), ciri-cirinya ialah:
            Kekuatan akta perdamaian sama dengan putusan pengadilan (pasal 130
            ayat (2) HIR.).
            Jika salah satu pihak ingkar janji, perkara tidak dapat diajukan kembali.
   3.3.4. Jika tidak tercapai perdamaian, sidang dimulai dengan mebacakan surat
          gugat, kalau tergugat sudah siap dengan surat jawabannya, dilanjutkan
          dengan penyerahan jawaban dari pihak tergugat. Jawaban sekurang-
          kurangnya dibuat 3 lembar, untuk hakim (masuk dalam berkas perkara),
          untuk penggugat, dan untuk tergugat sendiri (pasal 131 dan 132b ayat (1)
          HIR.).
          Bersamaan dengan jawaban yang pertama itu pula tergugat dapat
          mengajukan:
            Eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi lainnya, khusus
            kompetensi absolut dapat diajukan setiap waktu pemeriksaan (pasal
            133, 134, dan 136 HIR.).
                                                                                      3
              Gugatan rekonpensi (pasal 132b ayat (1) HIR.).
           Jika dalam persidangan tingkat pertama tidak diajukan gugatan
           rekonpensi, maka pada tingkat banding tidak dapat diajukan.
3.4. SIDANG KETIGA (REPLIK)
    Penggugat menyerahkan replik (tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat)
    sekurang-kurangnya rangkap 3 untuk hakim (masuk dalam berkas), tergugat, dan
    penggugat sendiri.
3.5. SIDANG KEEMPAT (DUPLIK)
    Tergugat menyerahkan duplik, yaitu tanggapan terhadap replik dari penggugat.
3.6. SIDANG KELIMA (PEMBUKTIAN DARI PENGGUGAT)
    Sidang kelima dapat disebut sidang pembuktian oleh penggugat. Penggugat
    mengajukan alat-alat bukti untuk memperkuat dalil-dalilnya dan melemahkan
    dalil tergugat, berupa surat-surat dan saksi-saksi.
    Bukti surat berupa foto copy harus dinazegelen lebih dahulu dan dicocokkan
    dengan aslinya oleh hakim maupun tergugat. Hakim memberi pertanyaan-
    pertanyaan yang dilanjutkan oleh tergugat, penggugat memberi jawaban atas
    pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam sidang perdata justru dalam pembuktian
    ini ada tanya jawab dan perdebatan-perdebatan di bawah pimpinan hakim.
    Apabila pembuktian belum selesai, dilanjutkan pada sidang berikutnya, bisa dua
    tiga kali atau lebih tergantung pada kelancaran pembuktian.
    Saksi-saksi yang diajukan sebelum diperiksa harus disumpah terlebih dahulu
    (pasal 147 HIR.).
3.7. SIDANG KEENAM (PEMBUKTIAN DARI TERGUGAT)
    Dalam persidangan ini giliran tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti atau
    sidang pembuktian dari tergugat. Jalannya persidangan sama dengan sidang
    kelima, tanya jawab kebalikan dari sidang kelima.
3.8. SIDANG KETUJUH (PENYERAHAN KESIMPULAN)
    Sidang ketujuh adalah sidang penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak.
    Kesimpulan dimaksud adalah kesimpulan dari sidang-sidang tersebut.
3.9. SIDANG KEDELAPAN (PEMBACAAN PUTUSAN)
    Sidang kedelapan ini dinamakan sidang putusan, hakim membacakan putusa n di
    hadapan para tihak. Setelah selesai membaca putusan hakim mengetukkan palu
    dan para pihak yang tidak puas diberi kesempatan untuk mengajukan banding
    dalam tenggang waktu 14 hari terhitung dari hari berikutnya setelah dibacakan
    putusan. Bagi pihak yang tidak hadir, isi putusan itu harus diberitahukan
    kepadanya (pasal 179 ayat (2) HIR.).




                                                                                   4
BERITA ACARA PERSIDANGAN
1. PENGERTIAN
         Berita acara persidangan adalah berita acara dikaitkan dengan persidangan.
  Berita acara searti dengan “proces verbaal” (Bld.), verslag (Bld.), official report/police
  warant (Ing.). Dalam Kamus Hukum Yan Pramadya Puspa disebutkan “Segala
  kejahatan dan pelanggaran yang didapatinya segera polisi atau pegawai khusus yang
  ditunjuk untuk itu segera membuat acara atau proses verbal yang memuat asal usul
  kejadian, meliputi: tempat kejadian, tanggal dan jam, pelaku-pelaku dan saksi-saksi
  bila mungkin disertai alamat, pekerjaan dsb., jalannya peristiwa, diberi tanggal
  pembuatannya, dan tanda tangan si pembuat.             Menurut Kamus Besar Bahasa
  Indonesia, berita acara berarti catatan laporan yang dibuat (oleh polisi) mengenai
  waktu terjadi, tempat, keterangan, dan petunjuk lain mengenai suatu perkara atau
  peristiwa. Persidangan berasal dari kata sidang yang berarti pertemuan untuk
  membicarakan sesuatu. Persidangan berarti cara, proses, perbuatan bersidang.
         Pasal 97 UUPA menyatakan, “Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan
  Panitera Pengganti bertugas membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat
  jalannya sidang pengadilan”, di dalam penjelasannya dikatakan bahwa berdasarkan
  catatan panitera, disusun berita acara persidangan.
         Pasal 186 ayat (1) HIR. menyatakan, “Panitera membuat berita acara dari tiap-
  tiap satu perkara di dalam berita acara itu disebut juga selain dari yang terjadi dalam
  persidangan, nasehat yang tersebut pada ayat ketiga pasal 7 Reglemen tentang aturan
  Hakim dan Mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman di Indonesia”.
         Jadi berita acara persidangan adalah tulisan yang berisi catatan tentang proses
  persidangan yang dibuat dan disusun dalam bentuk tertentu oleh pejabat yang
  berwenang untuk itu.
2. BENTUK DAN PEMBUATAN BERITA ACARA PERSIDANGAN
         Ditinjau dari segi bentuk dan pembuatannya, berita       acara persidangan dapat
  digolongkan sebagai “akta otentik” karena memenuhi dua unsur:
      Dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu.
      Pembuatannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
         Berita acara persidangan sebagai suatu akta otentik mempunyai kekuatan
  pembuktian:
      Kekuatan Pembuktian Lahir
      Yang dimaksud kekuatan pembuktian lahir ialah k ekuatan pembuktian yang
      didasarkan atas keadaan lahiriahnya atau yang tampak pada lahirnya. Surat yang
      tampak seperti akta, dianggap mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta
      sepanjang tidak terbukti sebaliknya.


                                                                                           5
     Kekuatan Pembuktian Formil
     Artinya memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak
     menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta. Kekuatan
     pembuktian formil menyangkut pertanyaan, “Benarkah ada pernyataan?”.
     Kekuatan Pembuktian Materiil
     Berarti memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak
     menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta. Kekuatan
     pembuktian materiil menyangkut pertanyaan, “Benarkan isi pernyataan dalam
     naskah itu?”.
3. FUNGSI BERITA ACARA PERSIDANGAN
  3.1. SUMBER INFORMASI
     Berita acara persidangan sebagai akta otentik yang mempunyai tiga kekuatan
     pembuktian sebagaimana diuraikan di atas (lahir, formil, matriil) menjadi salah
     satu sumber informasi bagi hakim dalam mebuat putusan.
     Menurut yurisprudensi, apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap
     benar, karena dibuat secara resmi dan ditandatangani oleh hakim dan panitera
     pengganti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Putusan MA-
     RI No. 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976).
  3.2. PENGGANTI PUTUSAN YANG HILANG
     Jika karena sesuatu hal putusan asli hilang, salinan maupun foto copynya tidak
     dapat diketemukan, maka berita acara persidangan yang antara lain memuat amar
     putusan yang diucapkan oleh hakim di persidangan, dapat dijadikan sebagai alat
     bukti pengganti putusan yang hilang.
4. HAL-HAL YANG HARUS DIMUAT DALAM BERITA ACARA
  4.1. WAKTU DAN TEMPAT
      Berita acara pertama-tama harus memuat waktu dan tempat terjadinya peristiwa
      yang meliputi: hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya peristiwa. Mengenai jam
      terjadinya peristiwa tidak lazim disebutkan dalam berita acara persidangan
      meskipun dalam penundaan sidang sering disebutkan oleh hakim yang
      memerintahkan kepada pihak-pihak untuk hadir pada hari, tanggal, dan jam yang
      telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya d imualainya
      persidangan tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan dalam penundaan
      (pasal 186 ayat (1) HIR.).
  4.2. NAMA PARA PIHAK BESRTA IDENTITASNYA
      Pasal 55 UUPA menyatakan bahwa tiap pemeriksaan perkara di pengadilan
      dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan dari pihak-pihak yang
      berperkara dan telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku. Karena itu
      dalam kenyataannya apakah pihak-pihak yang namanya tersebut dalam surat

                                                                                     6
   gugatan telah cocok dengan para penghadap. Jika diwakili oleh kuasanya, maka
   sebutkan pula identitas mereka serta dasar pemberian kuasa.

4.3 SUSUNAN PERSIDANGAN
   Pasal 17 UU. No. 4/2004 dan pasal 80 UUPA menentukan bahwa sidang dengan
   majelis hakim yang sekurang-kurangnya terdiri dri tiga orang dan dibantu oleh
   seorang panitera atau yangditugaskan untuk itu.
4.4. SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM
   Pasal 13 ayat (1) UU. No. 48/2009 sidang terbuka untuk umum merupakan suatu
   asas yang harus dipatuhi. Karena itu harus diperhatikan jangan sampai lupa.
   Kelalaian tidak menyebutkan hal itu akan berakibat tidak sahnya persidangan.
   Dikecualikan dari hal itu persidangan yang menyangkut perkara yang oleh
   undang-undang memang dikecualikan, misalnya masalah perceraian (pasal 80
   ayat (2) UUPA).
4.5. DATANG TIDAKNYA PIHAK-PIHAK
   Pasal 122-125 dan 390 HIR. para pihak hadir sendiri atau kuasa hukumnya, bisa
   jadi salah satu atau kedua belah pihak maupun kuasa hukumnya tidak hadir.
4.6. UPAYA PERDAMAIAN
   Pasal 130 ayat (1) HIR. dan pasal 82 UUPA. Upaya perdamaian imperatif bagi
   hakim, dilanjutkan dengan mediasi sesuai PERMA No . 1/2008.
4.7. SIDANG TERTUTUP
   Khusus perkara perceraian pemeriksaannya dalam sida ng tertutup untuk umum
   (Pasal 80 ayat (2) UUPA).
4.8. PEMBACAAN SURAT GUGATAN
   Pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan (Pasal 131 ayat
   (1) HIR.). Dalam praktek kalau yang hadir dalam persidangan adalah kuasa
   hukumnya, biasanya minta kepada Majelis untuk tidak usah dibacakan karena
   telah membaca salinan surat gugat yang dilampirkan pada surat panggilan.
   Meskipun demikian dalam berita aca persidangan tetap ditulis d ibacakan.
4.9. JAWAB-MENJAWAB
      Jawaban tergugat atas gugatan penggugat.
      Replik, jawaban penggugat atas jawaban tergugat.
      Duplik, jawaban tergugat atas replik penggugat
   Biasanya sampai tiga kali (Pasal 131 ayat (2) – 135, dan 136 HIR.)
4.10. PEMBUKTIAN
     Pembuktian, pasal 163 HIR
       Siapa yang harus membuktikan.
       Apa yang harus dibuktikan.



                                                                               7
    Dimulai dari bukti penggugat, tanggapan bukti penggugat oleh tergugat,
    barulah bukti tergugat dan tanggapan bukti tergugat oleh penggugat.
4.11. PEMERIKSAAN ALAT-ALAT BUKTI
    Pemeriksaan alat-alat bukti (pasal 164 HIR), alat-alat bukti dalam perkara
    perdata ada 5 macam, yaitu:
        Surat
        Saksi
        Persangkaan-persangkaan
        Pengakuan
        Sumpah
4.12. PEMERIKSAAN SAKSI
    Pasal 169 – 172 HIR
    Ketua menanya namanya, pekerjaannya, umurnya dan tempat diam atau
    tinggalnya,   ada tidaknya hubungan darah atau hubungan persemendaan
    dengan kedua belah pihak, apakah ia makan gaji atau jadi pembantu pada salah
    satu pihak (pasal 144 ayat (2) HIR.).
    Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan (pasal 171 ayat (1)
    HIR.).
    Sebelum saksi memberikan keterangannya, lebih dahulu disumpah menurut
    agamanya (pasal 147 HIR.).
    Hakim dapat mengajukan segala pertanyaan kepada saksi dengan maunya
    sendiri yang ditimbangnya berguna untuk mendapat kebenaran (pasal 150 ayat
    (3) HIR.).
    Kedua belah pihak boleh mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui hakim,
    hakim boleh tidak menanyakan apa yang hendak ditanyakan pihak-pihak
    kepada saksi jika pertanyaan itu menyimpang dari perkara itu (pasal 150 ayat
    (1 dan 2) HIR.).
4.13. KESIMPULAN
        Kesimpulan penggugat.
        Kesimpulan tergugat.
    Dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.
4.14. RAPAT MUSYAWARAH
    Pasal 14 UU. No. 48/2009, permusyawaratan bersifat rahasia, hakim wajib
    menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis, jika tidak
    tercapai sepakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam
    putusan (dissenting opinion).




                                                                                8
     4.15. PEMBACAAN PUTUSAN
            Pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 13 ayat (2) UU.
            48/2009, pasal 60 dan 81 ayat (1) UUPA.
     4.16. PENANDATANGAN BERITA ACARA DAN PUTUSAN
            Berita acara ditandatangani oleh ketua majelis dan panitera yang bersidang
            (pasal 51 UU.No. 48/2009 dan pasal 62 ayat (3) UUPA. Putusan
            ditandatangani oleh ketua, hakim- hakim yang memutus perkara, dan panitera
            yang bersidang (pasal 52 ayat (2) UU. No. 48/2009 dan pasal 62 ayat (2)
            UUPA)
26 PERMASALAHAN BERKENAAN DENGAN BERITA ACARA
  1. KETUA MAJELIS MENINGGAL, BERITA ACARA BELUM
     DITANDATANGANI
     Hakim anggota yang lebih senior menandatangani berita acara tersebut.
     Jika panitera yang tidak dapat menandatangani, maka harus dijelaskan dalam berita
     acara (pasal 187 ayat (1 dan 2) HIR.
     Ketentuan tersebut juga berlaku untuk putusan.
  2. KEHADIRAN PANITERA/PANITERA PENGGANTI DALAM RAPAT
     PERMUSYAWARATAN
     Pasal 51 UU. No. 48/2009 menyatakan, “Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan,
     dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan
     panitera sidang.” Berdasarkan ketentuan tersebut panitera/panitera pengganti ikut
     hadir dalam rapat permusyawaratan hakim. Dalam Buku II Edisi Revisi dikataka n,
     “Apabila dipandang perlu dan mendapat persetujuan majelis hakim, panitera sidang
     dapat mengikuti rapat pemusyawaratan majelis hakim” (Buku II Edisi Revisi, hal.
     31). Meskipun demikian ikut tidaknya panitera/panitera pengganti dalam rapat
     permusyawaratan hakim terserah pada ketua majelis.
  3. PEMBERIAN NOMOR URUT PADA BERITA ACARA SIDANG
     Nomor urut berita acara sidang harus dibuat secara bersambung dari sidang pertama
     sampai sidang terakhir.Jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan tertulis menjadi
     kesatuan berita acara dan diberi nomor urut halaman (Buku II Edisi Revisi 2010, hal.
     31).
  4. PENGETIKAN TANYA JAWAB DALAM BERITA ACARA
     Cara pengetikan tanya jawab tidak terdapat aturan yang baku, selama ini yang
     dianjurkan menggunakan sistem iris talas dan balok. Baik sistem iris talas maupun
     balok sebenarnya yang dimaksud adalah agar ada pemisahan secara jelas antara
     pertanyaan hakim dengan jawaban. Untuk selanjutnya terserah mana yang paling
     mudah, rapi, dan efficien


                                                                                        9
Bandung, 31 Mei 2011
  PENYAJI,




 MUHTADIN




                  10

								
To top