Docstoc

Pengertian dan Arti Pajak

Document Sample
Pengertian dan Arti Pajak Powered By Docstoc
					             PENGERTIAN SERTA ARTI PENTING PAJAK DAERAH

                Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pajak

                        Dosen Pengampu Candra Dewi P., S.H.




                                       Disusun Oleh :




                       Gilang Stiyandhini               08401241016

                       Yana Suryana                     08401241018

                       Esti Ariyani                     08401241037




               PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM

                             FAKULTAS ILMU SOSIAL

                     UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

                                            2011




                                          BAB I
                                      PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
         Pajak adalah satu komponen pendapatan yang sangat penting bagi perkembangan
dan pembangunan bangsa. Di sini pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan
untuk diberikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk subsidi.Berdasar kenyataan tersebut
maka pemerintah berusaha untuk mengatur/menetapkan besarnya pajak yang harus
dibayarkan oleh masyarakat melalui departemen dalam negeri.Pada era reformasi ini negara
Indonesia telah mengubah sistem perpajakan yang ada di Indonesia, yaitu sistem yang
dulunya terpusat berlaih ke sistem pemungutan pajak daerah. Dan pemerintah pusat hanya
menerima beberapa prosent dari total pendapatan pajak yang diperoleh dari daerah atau
sering dikenal dengan istilah otonomi daerah.

     Dengan adanya otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih
mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk
memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan
mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah
diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi
kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan
Asli Daerah (PAD).

          Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna dapat
melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah,
diantaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak,
diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan
PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah. Jadi disini peranan pajak adalah untuk
mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan nantinya akan digunakan untuk
pembangunan Daerah. Di sini pemerintah daerah baik tingkat I/tingkat II membuat rumusan
besarnya tarif pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Akan tetapi harus melalui
persetujuan   dari   departemen    dalam     negeri.   Departemen   dalam   negeri   berhak
menerima/menolak rumusan pajak daerah tersebut sesuai dengan kebutuhan.

B. RUMUSAN MASALAH

    1. Bagaimana gambaran/ konsep pajak?
    2. Seberapa penting arti pajak daerah?
    3. Apa tujuan perubahan sistem pajak?
    4. Bagimana cara menilai pajak daerah?
                            BAB II
                         PEMBAHASAN

A. GAMBARAN/DISKRIPSI TENTANG PAJAK DAERAH
  1. Subjek Pajak
         Pajak Bumi dan bangunan (PBB) membawa beberapa perubahan dasar pada
   sistem pajak yang ada di Indonesia. PBB menyederhanakan sistem pajak
   sebelumnya : berbagai jenis pajak tanah diajadikan satu dan hanya ada satu tarif
   untuk semua tanah.PBB menggantikan 7 undang-undang pajak, termasuk IPEDA,
   pajak kekayaan dan pajak rumah tangga. PBB memperluas dasar pajak, dengan
   mengurangi pengecualian dan dengan mengubah daasar pajak dari nilai semua
   perkiraan ke nilai jual. Pada tarif sebesar 0,5% dan nilai kena pajak rasio sebesar
   20%, tarif efektif adalah 0,1% dari nilai jual total tanah dan bangunan. PBB
   menghapus keringanan pajak untuk tanah rumah tinggal dan tarif pajak progresif
   untuk tanah pedesaan.

         PBB mengurangi bias keadilan dengan mengandalkan harga pasar dan dengan
   menetapkan nilai tidak kena pajak Rp 2.000.000/bangunan. Nilai tidak kena pajak
   Rp 2.000.000 ini berarti PBB tidak mencakup sebagian besar rumah pedesaan dan
   rumah kumuh di pinggiran kota, dan karena itu memberikan unsur progresif
   walaupin sangat kecil pada susunan pajak secara keseluruhan. PBB menetapkan
   waktu dan sanksi yang jelas agar pendaftaran tanah dan pembayaran pajak tepat
   waktu. Di sini pemerintah juga menetapkan sanksi yang tegas bila wajib pajak telat
   dalam hal membayar pajak, dan besarnya ditentukan dengan prosentase tertentu dari
   besarnya pajak yang terhutang.

         Sekarang pada umumnya untuk daerah pedesaan para pernagkat desa
   mendatangi rumah-rumah penduduk untuk memberikan keterangan berapa besarnya
   pajak yang hrus dibayarkan oleh wajib pajak (ini hanya berlaku untuk pajak bumi
   dan bangunan/PBB).




2. Dasar Pajak, Nilai Kena Pajak dan Besarnya Tarif Pajak

         Di bawah pajak tanah dan bangunan yang baru ini, daaasar pajak berubah dari
   nilai sewa (hasil) per tahun menjadi nilai jual tanah jual dan bangunan. Nilai jual ini
   diperoleh dari nilai jual sebenarnya tanah bersangkutan (yaitu transaksi pasar) dan
         diterapkan pada semua sektor (kota, desa, pertambangan, perkebunan dan
         kehutanan).

         Manfaat dari penggunaan nilai jual menurut harga pasar ini sebagian dasar pajak:

         a. Perkembangan nilai tanah ini diperhitungkan karena perkiraan mengenai sewa di
            masa datang biasanya dikaitkan pada nilai jual tanah, nilai jual tanah merupakan
            pemikiran yang blebih mendekati kenyataan mengenai nilai ekonomi dan
            kemampuan tanah dibebani pajak daripada sewa.
         b. Tidak perlu lagi ada pajak terpisah untuk tanah kosong. Artinya: nilai jual tanah
            mencakup, baik nilai sewa sekarang maupun nilai tanah bila dikembangkan,
            tidak ada perlunya lagi menentukan pajak terpisah untuk tanah kosong. Hasil
            pajak dari tanah kosong akan lebih tinggi atas dasar nilai jual dari pada atas dasar
            nilai sewa. Pajak yang lebih tinggi ini akan menyebabkan harga mahal. Dan
            tanah dibiarkan kosong saja untuk tujuan spekulasi, dan merangsang
            pengemabangan tanah kosong.
         c. Nilai jual tanah akan memungkinkan dasar pajak tanah seiring dengan naiknya
            harga jual tanah. Karena nilai sewa tanah ditetapkan jauh di masa lampau, nilai
            sewa sebagai dasar pajak mungkin tidak banyak mencerminkan kenaikan milai-
            nilai jual tanah akibat perkembangan kota, karena itu, biasanya lebih
            menguntungkan bagi negara sedang berkembang menggunakan nilai jual tanah
            daripada nilai sewa tanah sebagai dasar pajak (Nicks,1961)




B.   PENTINGNYA PAJAK DAERAH

               Propinsi hanya memiliki 2 macam pajak yang berarti. Keduanya pajak diatas
     kendaraan bermotor. Selain itu sebagian besar propinsi di Indonesia juga memiliki pula
     beberapa jenis pajak kecil berdasarkan pada ketentuan dari masing-masing
daerah/propinsi tersebut. Pada tahun 1983/1984, pajak propinsi menghasilkan sekitar
kurang lebih Rp 298.000.000.000,00. Dan dari 298 milyar tersebut 90% diantaranya
berasal dari pajak kendaraan bermotor. Dan ini berarti hampir tiga perempat dari
penerimaan total daerah itu sendiri. Dan sekitar 15% dari penerimaan total propinsi
termasuk bantuan ari pemerintah pusat.

          Penerimaan pajak pada umumnya meningkat sebesar 22% untuk tiap tahunnya
selama selang waktu 1979/1980 – 1983/1984. Akan tetapi kenaikan proporsi pajak ini
masih kalah jika dibandingkan dengan proporsi bantuan yang diberikan oleh pemerintah
pusat kepada daerah tingkat I/propinsi.

          Kabupaten dan daerah tingkat II memiliki berbagai macam pajak daerah.
Apabila dihitung seluruhnya bisa mencapai ± 50 jenis. Akan tetapi di sini pemerintah
daerah tingkat II hanya memungut pajak daerah yang jenisnya dan jumlahnya relatif
kecil jika dibandingkan banyaknya jenis pajak yang sesungguhnya. Pemerintah daerah
tingkat II (kabupaten) hanya mengambil sekitar 8 sampai 12 jenis pajak daerah.
Sebagian besar dari jumlah pajak yang ditarik oleh pemerintah. Dati II ini berdasar pada
aturan yang ditetapkan oleh peraturan daerah, meskipun banyak juga yang berdasarkan
penyerahan pajak nasional daerah tahun 1950-an. Segala bentuk peraturan mengenai
pajak, baik itu daerah tingkat I ataupun daerah tingkat II itu harus melalui persetujuan
dari departemen dalam negeri. Dan dalam hal ini departemen dalam negeri berhak
menilai apakah pajak itu cocok ayau tidak, baik atau buruk jika dikenakan pada
penduduk daerah itu. Apabila pajak itu dirasa perlu maka departemen dalam negeri
mengambil langkah selanjutnya. Dan perlu diingat pula bahwa di sini yang menetapkan
besarnya proporsi/tarif pajak adalah pemerintah melalui departemen dalam negeri. Pada
tahun 1984 departemen dalam negeri, dengan sebuah keputusan, menyatakan beberapa
jenis pajak daerah atas barang eksport tidak syah, seangkan beberapa jenis pajak daerah
(pajak rumah tangga, pajak jalan) dihapuskan diganti dengan adanya pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) pada tahun 1985.

Untuk daerah tingkat II (kabupaten), penerimaan atas pajak berjumlah sekitar Rp
40.000.000.000,00 pada tahun 1983/1984. Ini berarti dapat diartikan kurang dari satu per
empat dari penerimaan total dari daerah itu sendiri dan jumlahnya hanya sekitar 23%
dari penerimaan total dari daerah tingkat II. Dan itu juga termasuk semua bantuan yang
diberikan oleh pemerintah ditambah dengan pinjaman dari daerah lain.
                Dari sekitar 50 macam pajak seperti yang telah disebutkan di atas, 2 pajak
      terbesar selain pajak kendaraan bermotor ini, pajak tontonan dan pajak hotel/restoran
      menghasilkan 58% ari mtotal pendapatan dari pajak (untuk daerah tingkat II). Dan ada 5
      jenis pajak lainnya yang menghasilkan pendapatan pajak daerah tingkat II. Tetapi angka
      27% ini hanya rata-rata saja, dan sangat berbeda untuk daerah tingkat II yang satu
      dengan lainnya.

                Penerimaan pqjqk untuk daerah ini rata-rata meningkat sebesar 15,2% untuk
      setiap tahunnya. Pada 1979/1980 – 1983/1984, dan ini berarti berada di atas sedikit laju
      inflasi untuk tahun yang sama. Akan tetapi masih jauh di bawah apabila dibandingkan
      dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat (22% setahun).

                Dari angka-angka di atas dapatlah kita ketahui bahwa terjadi perbedaan yang
      sangat mencolok jika dibandingkan dengan penerimaan pajak yang diperoleh masional
      yaitu sebesar Rp 14 trilyun dalam tahun yang sama, dan anggaran nasional total sebesar
      lebih dari 18 trilyun. Jadi jelas bahwa penerimaan pajak Pemda tingkat I apalagi Pemda
      tingkat II sangat kecil jika dibandingkan dengan pajak yang diterima oleh pemerintah
      pusat. Dan ini pada biaaasanya akan membawa dampak yang buruk (negatif) bagi
      kehidupan ekonomi.

C.    TUJUAN PERUBAHAN SISTEM PAJAK

      Terdapat 3 tujuan pokok yang hendak dicapai setiap perubahan pada sistem pajak
      daerah, yaitu:

     1. Menyederhanakan sistem pajak daerah, karena pada umumnya sekarang ini
         tampaknya memilki “nilai pengganggu” (nuinsance value) yang sangat besar
         dibandingkan dengan penerimaan yang dihasilkan. Perubahan semacam ini bertujuan
         menyingkirkan “bobot mati” (deatweight burden) pajak daerah, sesuai dngan
         berbagai macam perubahan di bidang pajak yang dilakukan pada akhir-akhir ini, dan
         akan kekhawatiran mengenai “ekonomi biaya tinggi”. Perubahan ini juga bertujuan
         mewujudkan sistem pajak yang lebih adil.

     2. Menaikkan penerimaan dari pajak daerah, agar daerah tidak terlalu banyak bergantung
        pada bantuan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini sekarang dirasa amatlah sangat
     penting, karena penerimaan pemerintah pusat dari eksport minyak sudah berkurang.
     Akan tetapi menaikkan pajak (penerimaan) bukanlah hal yang gampang segampang
     menaikkan bendera.

       -   Tujuan pertama yang harus dihapus banyak jenis pajak daerah
       -   Hampir semua lahan subur dikuasai pemerintah

     Namun demikian, mungkin ada peluang untuk menaikkan penerimaan dari jenis-jenis
     tertentu dari pajak daerah dan menyerahkan wewenang sumber pajak baru kepada
     pemerintah daerah.

  3. Perubahan sistem pajak juga mungkin ada yang menyangkut pemerintah daerah.
      Sekarang ini pemerintah daerah (setidaknya dalam teori) memilki wewenang yang
      sangat luas untuk menetapkan tarif pajak jika dibandingkan tahun 1980-an.
      Walaupun demikian pemerintah masih harus mendapatkan persetujuan dari
      pemerintah pusat melalui departemen dalam negeri yang menetapkannya.

     Akan tetapi mesti hanya sebagian saja pajak yang ditarik tetapi dalam kenyataan
   hampir tidak ada lagi objek pajak bernilai yang tidak dikenakan pajak oleh pemerintah
   pusat ataupun pemerintah daerah. Karena dalam praktek departemen dalam negeri
   menetapkan tarif pajak untuk daerah maka sesungguhnya wewenang pemerintah daerah
   adalah sangat kecil. Dan juga dalam prakteknya, dati II barangkali hanya seperempat
   dari pendapatan daerah tingkat I.

   Apabila “otonomi daerah” yang nyata benar-benar terwujud, amka itu akan menambah
   penghasilan pemerintah daerah setempat dan tetunya juga akan membaaawa dampak
   yang kurang baik bagi pemerintah pusat, karena hasil pajak akan beralih ke daerah
   masing-masing dan hanya sebagian saja yang akan disetorkan ke perintah pusat.




D. TOLAK UKUR UNTUK MENILAI PAJAK DAERAH

   Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini, penulis akan mengadakan
   serangkaian ukuran di bawah ini:
1. Hasil (yield)
   a. Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan beerbagai macam
        layanan yang dibiayai oleh pemerintah yang menarik pajak tersebut.
   b.   Stabilitaas mudah tidaknya memperkirakan hasil itu.
   c. Elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan
        sebagainya.
   d. Perbandingan hasil pajak dengan biaya yang dipungut.
2. Keadilan (equity)
   a. Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-
        wenang.
   b. Pajak bersangkutan harus adil secara horisontal.
        Ini berarti beban pajak haruslah sama benar dengan antara berbagai
        kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama.
   c. Harus adil secara vertikal
        Ini berati kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar
        memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak
        memiliki sumber daya ekonomi.
        Harus adil dari tempat ke tempat dalam arti tidak ada perbedaan dalam arti
        sewenang-wenangan kepada wajib pajak dalam hal wajib pajak dari satu
        daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan
        dalam cara menyediakan layanan masyarakat.




                                   BAB III

                             KESIMPULAN
             Setelah membaca kutipan di depan mengenai pajak daerah baik untuk daerah
   tingkat I (Dati I) ataupun (Dati II) terutama dalam penarikan dan besarnya tarif pajak
   (prosentase) yang ditetapkan pemerintah, diharapkan pemerintah dapat menyikapi
   terhadap arti penting penarikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Dan pajak itu
   jugas berguna bagi masyarakat itu sendiri.

          Propinsi hanya memiliki 2 macam pajak yang berarti. Keduanya pajak diatas
   kendaraan bermotor. Selain itu sebagian besar propinsi di Indonesia juga memiliki pula
   beberapa jenis pajak kecil berdasarkan pada ketentuan dari masing-masing
   daerah/propinsi tersebut.Jika kita bandingkan antara pajakderah dan pajak pusat dirasa
   tidak seimbang. Penerimaan pajak Pemda tingkat I apalagi Pemda tingkat II sangat kecil
   jika dibandingkan dengan pajak yang diterima oleh pemerintah pusat. Dan ini pada
   biasanya akan membawa dampak yang buruk (negatif) bagi kehidupan ekonomi.

          Terdapat 3 tujuan pokok yang hendak dicapai setiap perubahan pada sistem pajak
   daerah, yaitu: Menyederhanakan sistem pajak daerah, karena pada umumnya sekarang
   ini tampaknya memilki “nilai pengganggu” (nuinsance value) yang sangat besar
   dibandingkan dengan penerimaan yang dihasilkan. Menaikkan penerimaan dari pajak
   daerah, agar daerah tidak terlalu banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat
   Perubahan sistem pajak juga mungkin ada yang menyangkut pemerintah daerah.

   Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini, penulis akan mengadakan
   serangkaian ukuran Hasil (yield) yang terdiri dari: Memadai tidaknya hasil suatu pajak
   dalam kaitan dengan beerbagai macam layanan yang dibiayai oleh pemerintah yang
   menarik pajak tersebut, stabilitaas mudah tidaknya memperkirakan hasil itu, elastisitas
   hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya. perbandingan hasil
   pajak dengan biaya yang dipungut. Ukuran selain hasil yaitu Keadilan (equity) yang
   meliputi; dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang.,
   pajak bersangkutan harus adil secara horisontal, ada keadilan vertikal.




                                  DAFTAR PUSTAKA

Buku
Nicks Dexas..Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia.1960. Jakarta

Muhammad Djafar Saidi. Pembaharuan Hukum Pajak. 2007. Jakarta. PT Raja Grafindo

     Persada.

Suandy, Erly. Hukum Pajak. 2008. Jakarta: Salemba Empat. Halaman Waluyo. Perpajakan

     Indonesia. 2007. Jakarta: Salemba Empat. Halaman


Internet

http://social-pajak.blogspot.com/2008/04/pengertian-serta-arti-penting-pajak.html

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:162
posted:7/17/2012
language:Malay
pages:11