Hubungan Industrial Pancasila

Document Sample
Hubungan Industrial Pancasila Powered By Docstoc
					    HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA (HIP)

  Disusun guna memenuhi tugas individu mata kuliah Hukum Ketatanegaraan




                              Disusun Oleh

              Linggar Agus Pambudi (08401241011)

                            PKnH R 2008



JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM

          FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI

           UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

                                 2011
                                         BAB I

                                  PENDAHULUAN



A.   Hubungan Industrial
     Hubungan Industrial adalah suatu subjek yang membahas sikap dan perilaku orang-orang
     di dalam organisasi kerja (perusahaan) dan mencari sebab-sebab yang menentukan
     terjadinya perilaku tersebut serta mencarikan jawaban terhadap penyimpangan-
     penyimpangan yang terjadi.

B.   Perkembangan Hubungan Industri di Indonesia
     1. Periode sebelum kemerdekaan
     Sistem hubungan industrial masuk Indonesia dibawa oleh Belanda sebagai penjajahan
     pada akhir abad ke 20 dengan pertama-tama memperkenalkannya di perusahaan-
     perusahaan asing khususnya Belanda yang pekerja-pekerjanya juga Belanda.
     2. Periode setelah kemerdekaan
     Hubungan industrial masih tetap diwarnai oleh orientasi politik setelah penyerahan
     kedaulatan dengan system serikat pekerja yang pluralistis maka sistem hubungan
     industrial baik yang berdasarkan liberalisme maupun marxisme berkembang pesat di
     pelopori oleh serikat pekerjanya masing-masing.
     3. Periode demokrasi terpimpin
     Setelah pemberontakan G3O/SPKI dapat ditumpas dan lahirlah pemerintah orde baru
     yang bertekad ingin melaksanakan pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara murni
     dan konsekwen. Maka sejak itu lahirlah “Hubungan Indusrial Pancasila”.
                                            BAB II

                                               ISI



A. Hal-Hal Umum


1. Pengertian

             Hubungan industrial pancasila adalah hubungan antara pelaku dalam proses produksi
   barang dan jasa (pekerja,buruh,pemerintah) didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi
   dari keseluruhan sila-sila dari pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang tumbuh dan
   berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.

             Hubungan industrial di suatu Negara didasarkan atas filsafah bangsa dan Negara
   tersebut.Sehingga dengan demikian setiap Negara mempunyai system hubungan industrialnya
   sendiri yang didasarkan atas filsafah Negara itu.




2. Tujuan

             Tujuan utama dari hubungan industrial pancasila selaras dengan cita-cita bangsa
   Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur ,ikut melaksanakan ketertiban dunia
   yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial,maka dengan demikian
   tujuan industrial pancasila adalah sebagai berikut :

   a. Mensukseskan pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa Indonesia yaitu
       masyarakat adil dan makmur.
   b. Ikut      berperan    dalam      melaksanakan       ketertiban   dunia   yang   berdasarkan
       kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial.
   c. Menciptakan ketenangan,ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha.
   d. Meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.
   e. Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia.
3. Landasan
   a. Hubungan Industrial pancasila mempunyai landasan idiil yaitu pancasila dan landasan
       konstitusional adalah undang-undang dasar 1945.Secara operasional berlandaskan Garis-
       Garis Besar Haluan Negara serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang diatur oleh
       pemerintah di dalam program pembangunan.
   b. Hubungan Industrial pancasila juga berlandaskan kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan
       pemerintah   untuk   menciptakan    keamanan     nasional,stabilitas   nasional,meningkatkan
       partisipasi sosial dan kelanjutan pembangunan nasional.




B. Pokok-Pokok Pikiran dan Pandangan Hubungan Industrial

1. Pokok-Pokok Pikiran
   a. Keseluruhan sila-sila dari pada pancasila secara utuh dan bulat yang tidak dapat
    dipisahkan satu sama lain.
   b. Pengusaha dan pekerja tidak dibedakan karena golongan, kenyakinan, politik, paham,
    aliran, agama, suku maupun jenis kelamin.
   c. Menghilangkan perbedaan dan mengembangkan persamaan serta perselisihan yang
    timbul harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.


2. Asas-Asas untuk mencapai tujuan
   a. Asas-asas pembangunan nasional yang tertuang dalam GBHN seperti asas manfaat,
       usaha bersama dan kekeluargaan, demokrasi, adil dan merata, serta keseimbangan.
   b. Asas kerja yaitu pekerja dan pengusaha merupakan mitra dalam proses produksi.


3. Sikap mental dan sikap sosial

   Sikap sosial adalah kegotong-royongan, toleransi, saling menghormati. Dalam hubungan
   industrial pancasila tidak ada tempat bagi sikap saling berhadapan/ sikap penindasan oleh
   yang kuat terhadap yang lemah.
C. Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila

1. Lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit

   a. Lembaga kerjasama bipartite dikembangkan perusahaan agar komunikasi antar pihak
       pekerja dan pihak pengusaha selalu berjalan dengan lancer.
   b. Lembaga kerjasama tripartite dikembangkan sebagai forum komunikasi, konsultasi
       dan dialog antar ketiga pihak tersebut.

2. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)

   a. Melalui kesepakatan kerja bersama dapat diwujudkan suatu proses musyawarah dan
       mufakat dalam mewujudkan kesepakatan kerja bersama.
   b. Dalam kesepakatan kerja bersama semangat hubungan industrial pancasila perlu
       mendapat perhatian.
   c. Setiap kesepakatan kerja bersama supaya paling sedikit harus memiliki suatu
       pendahuluan/mukadimah yang mencerminkan falsafah hubungan industrial pancasila

3. Kelembagaan penyelesaian perselisihan industrial

   a. Lembaga yang diserahi tugas penyelesaian perselisihan industrial perlu ditingkatkan
       peranannya melalui peningkatan kemampuan serta integritas personilnya.
   b. Kelembagaan penyelesaian perselisihan baik pegawai perantara, arbitrase P4D/P4P
       yang berfungsi dengan baik akan dapat menyelesaikan perselisihan dengan cepat,
       adil, terarah dan murah.

4. Peraturan perundangan ketenagakerjaan

   a. Peraturan perundangan berfungsi melindungi pihak yang lemah terhadap pihak yang
       kuat dan memberi kepastian terhadap hak dan kewajibannya masing-masing.
   b. Setiap peraturan perundangan ketenagakerjaan harus dijiwai oleh falsafah hubungan
       industrial pancasila. Karena itu kalau perlu diciptakan peraturan perundangan yang
       baru yang dapat mendorong pelaksanaan hubungan industrial pancasila.
5. Pendidikan hubungan industrial

   a. Agar falsafah hubungan industrial pancasila dipahami oleh masyarakat, maka falsafah
      itu disebarluaskan baik melalui penyuluhan maupun melalui pendidikan.
   b. Penyuluhan dan pendidikan mengenai hubungan industrial pancasila ini perlu
      dilakukan baik kepada pekerja/serikat pekerja maupun pengusaha dan juga aparat
      pemerintah.




D. Beberapa Masalah Khusus yang Harus Dipecahkan Dalam Pelaksanaan
   Hubungan Industrial

1. Masalah Pengupahan

   Apabila didalam perusahaan dapat diciptakan suatu system pengupahan yang akibat akan
   dapat menciptakan ketenagakerjaan, ketenangan usaha serta peningkatan produktivitas
   kerja. Apabila didalam perusahaan tidak dapat diciptakan suatu system pengupahan yang
   baik, maka upah akan selalu menjadi sumber perselisihan didalam perusahaan.

2. Pemogokan

   Pemogokan akan dapat merusak hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hak mogok
   diakui dan diatur penggunaannya. Oleh sebab itu walaupun secara yuridis dibenarkan
   tetapi secara filosofis harus dihindari.
                                              BAB III

                                            PENUTUP



Kesimpulan
        Hubungan industrial pancasila adalah hubungan antara pelaku dalam proses produksi barang dan
jasa (pekerja,buruh,pemerintah) didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-
sila dari pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang diatas kepribadian
bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.

        Adapun Tujuan utama dari hubungan industrial pancasila selaras dengan cita-cita bangsa
Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur ,ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial,maka dengan demikian tujuan industrial
pancasila adalah sebagai berikut :

   a.   Mensukseskan pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa Indonesia yaitu
        masyarakat adil dan makmur.
   b.   Ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian
        abadi dan keadilan sosial.
   c.   Menciptakan ketenangan,ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha.
   d.   Meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.
   e.   Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia.

Beberapa masalah yang harus dipecahkan dalam pelaksanaan hubungan Industrial yaitu


    1. Masalah Pengupahan
    2. Pemogokan

        Pemogokan akan dapat merusak hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hak mogok
        diakui dan diatur penggunaannya. Oleh sebab itu walaupun secara yuridis dibenarkan
        tetapi secara filosofis harus dihindari.
                                DAFTAR PUSTAKA


-   S. P. Hasibuan, Drs. H. Malayu. (2006). Manajemen SDM. Jakarta: PT Bumi Aksara

-   Teguh, Ambar. dkk. (2003). Manajemen SDM, Konsep dan Pengembangan Dalam Konteks

    Organisasi Publik. Yogjakarta: Graha Ilmu Yogjakarta.

-   http://marthasilvia17.blogspot.com/2010/03/hubungan-industrial-pancasila.html

-   http://www.stekpi.ac.id/informasi/datas/users/1-hubungan%20industrial.pdf

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:326
posted:7/17/2012
language:
pages:8