TRANSAKSI HIWALAH DAN KAFALAH by z41n

VIEWS: 387 PAGES: 7

									                       TRANSAKSI HIWALAH DAN KAFALAH


A. AL-HIWALAH (PENGALIHAN) ATAU PEMINDAHAN UTANG
1. Pengertian Hiwalah
   Secara etimlogi, al-hiwalah berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit,
memikul sesuatu di atas pundak. Sedangkan secara terminologi, Ulama’ Hanafiyah
mendefinisikan dengann :
   Pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang (al-muhil) kepada
orang yang berutang lainnya (al-muhtal ‘alaih) atau Akad yang menghendaki pengalihan
utang dari tanggungjawab seseorang kepada tanggungjawab (orang lain).                   Pengalihan
kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang
kepadanya. Atas dasar saling mempercayai.
2. Dasar Hukum Hiwalah
   Hiwalah sebagai salah satu bentuk ikatan atau transaksi antar sesama manusia
dibenarkan oleh Rasulullah saaw. Melalui sabda beliau yang menyatakan :
                            (‫ملئعلى كم أحداتبعإذاو ظلمالغنيمطل فا ليتبع )عةالجما رواه‬
”Memperlambat pembayaran utang yang dilakukan orang kaya merupakan perbuatan
zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang,
maka hendaklah ia beralih.” (HR al-Jama’ah [mayoritas pakar hadis] dengann lafal yang
berbeda).
   Di samping itu, terdapat kesepakatan ulama (ijma’) yang menyatakan bahwa tindakan
hiwalah boleh dilakukan.
3. Rukun-rukun Hiwalah :
   1. Menurut ulama’ Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun hiwalah adalah
       ijab (pernyataan melakukan hiwalah) dari pihak pertama dan qabul (pernyataan
       menerima hiwalah) dari pihak ke 2 dan ke 3.
   2. Menurut Sayafi’iyah, rukun hiwalah itu ada empat, sebagai berikut :
       a. Muhil, yaitu orang yang menghiwalakan atau orang yang memindahkan utang.
       b. Muhtal, yaitu orang yang dihiwalakan, yaitu orang yang mempunyai utang
            kepada Muhil.
       c. Muhal ‘alaih, yaitu orang yang menerima hiwalah.
       d. Sighaat hiwalah, yaitu ijab dari muhil dengann kata-katanya : “Aku hiwalahkan
            utangku yang hak bagi engkau kepada anu” dan kabul dari muhtal dengann kata-
            katanya. “Aku terima hiwalah engkau.”




4. Sayarat-sayarat Hiwalah :
   Menurut Sayyid Sabiq ialah :

                                                                                                1
   1. Relanya pihak muhil dan muhal tanpa muhal ‘alaih, jadi yang harus rela itu muhil
       dan muhal ‘alaih. Bagi muhal ‘alaih rela maupun tidak rela, tidak akan
       mempengaruhi kesalahan hiwalah. Ada juga yang mengatakan bahwa muhal tidak
       disayaraatkan rela, yang harus rela adalah muhil, hal ini karena Rasul telah bersabda.
       Yang artinya :
                                      ‫فليتبع مليئ علىكم حدأ حيأل إذا‬
       “Dan jika salah seorang di antara kamu dihiwalahkan kepada orang yang kaya,
       maka terimalah.”
   2. Samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya, tempo waktu,
       kualitas, dan kuantitasnya.
   3. Stabilnya muhal ‘alaih, maka penghiwalahan kepada seorang yang tidak mampu
       membayar utang adalah batal.
   4. Hak tersebut diketahui secara jelas.


5. Adakah Tanggungan Muhil Menjadi Gugur Dengann Hiwalah?
   Apabila hiwalah berjalan sah, dengann sendirinya tanggungjawab muhil gugur.
Andaikata muhal ‘alaih mengalami kebangkrutan atau membantah hiwalah atau meninggal
dunia, maka muhal tidak boleh kembali lagi kepada muhil, hal ini adalah pendapat ulama
jumhur.
   Menurut Mazhab Maliki, bila muhil telah menipu muhal, ternyata muhal ‘alaih orang
fakir yang tidak memiliki sesuatu apapaun untuk membayar, maka muhal boleh kembali lagi
kepada muhil. Menurut Imam Malik, orang yang menghiwalahkan utang kepada orang lain,
kemudian muhal ‘alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum
membayar kewajiban, maka muhal tidak boleh kembali kepada muhil.
   Abu Hanifah, Sayarih, dan Utsman berpendapat bahwa dalam keadaan muhal ‘alaih
mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia maka orang yang mengutangkan (muhal)
kembali lagi kepada muhil untuk menagihnya.


6. Akibat Hukum Hiwalah
   Jika akad hiwalah telah terjadi, maka akibat hukum dari akad adalah sebagai berikut :
a. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar utang
kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Sedangkan menurut sebagian ulama
mazhab Hanafi, yakni Kamal ibn al-Hummam, kewajiban itu masih tetap ada, selama pihak
ketiga belum melunasi utangnya kepada pihak kedua, karena mereka memandang bahwa
akad itu didasarkan atas prinsip saling percaya, bukan prinsip pengalihan hak dan kewajiban.
b. Akad hiwalah menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menurut pembayaran
utang kepada pihak ketiga.



                                                                                           2
c. Mazhab Hanafi yang membenarkan terjadinya al-hiwalah al-muthlaqah berpendapat
bahwa jika akad hiwalah al-muthlaqah terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak
dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika
melalukan akad utang piutang sebelumnya masih berlaku, khususnya jika jumlah utang
piutang antara ketiga pihak tidak sama.


7. Berakhirnya Akad Hiwalah
   Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad hiwalah akan berakhir apabila :
a. Salah satu pihak yang sedang melakukan akad itu mem-faskh (membatalkan) akad
hiwalah sebelum akad itu beelaku secara tetap, dengann adanya pembatalan akad itu, pihak
kedua kembali berhak menuntut pembayaran utang kepada pihak pertema. Demikian pula
hak pihak pertama kepada pihak ketiga.
b. Pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua.
c. pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta
pihak kedua.
d. Pihak kedua menghibahkan, atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam
dalam akad hiwalah itu kepada pihak ketiga.
e. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang
dialihkan itu.
f. Hak pihak kedua, menurut ulama Hanafi, tidak dapat dipenuhi karena at-tawa, yaitu :
pihak ketiga mengalami muflis (bangkrut), atau wafat dalam keadaan muflis atau, dalam
keadaan tidak ada bukti otentik tentang akad hiwalah, pihak ketiga mengingkari akad itu.


B. AL-KAFALAH (Tanggungan Atau Jaminan)
1. Pengertian Kafalah.
   Dalam pengertian bahasa kafalah berarti adh dhammu (menggabungkan). Firman Allah :
“Dan Dia (Allah) menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya (Maryam).” (QS. 3 ayat 37).
Menurut pengertian syara’, para ahli fiqh madzhab Hanafi mendefinisikan kafalah dengan :
Proses    penggabungan     tanggungan     kafiil   menjadi    tanggungan      ashiil   dalam
tuntutan/permintaan dengann materi sama atau hutang, atau barang, atau pekerjaan.
Dalam kafalah ditemukan adanya kafiil, ashiil, makful lahu dan makful bihi.
Kafil adalah: Orang yang berkewajiban melakukan makful bihi (yang ditanggung).
Sayaratnya ia wajib seorang yang balig, berakal, berhak penuh bertindak dalam urusan
hartnya, rela dengann kafalah.
Kafiil ini disebut dengann sebutan dhaamin (orang yang menjamin), za’im (penanggung
jawab), hamil (orang yang menanggung beban) dan qabiil (orang yang menerima).




                                                                                           3
Ashiil adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang ditanggung. Untuk ashiil tidak di
sayaratkan balig, berakal, kehadiran dan kerelaannya dengan kafalah. Tetapi cukup kafalah
ini dengann anak kecil, orang gila dan yang tidak hadir.
Makful lahu adalah orang yang menghutangkan. Disayaratkan penjamin mengenalnya.
Karena manusia itu tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dimaksudkan untuk kemudahan
dan kedisiplinan. Dan tuntutan untuk itu berbeda-beda. Sehingga tanpa hal itu jaminan
dianggap tidak benar.
Makful bihi adalah: Orang, atau barang, atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang
hal ihwalnya ditanggung (makful anhu). Untuk ini ada beberapa sayarat, akan dibicarakan
kemudian.
2. Hukum Kafalah
1. Apabila orang yang ditanggung tidak ada atau gaib, kafiil berkewajiban menjamin. Dan ia
tidak dapt keluar dari kafalah, kecuali dengann jalan memenuhi hutang darinya atau dari
Ashiil. Atau dengann jalan orang menghutangkan menyatakan bebas untuk kafiil dari
hutang, atau ia mengundurkan diri dari kafalah. Dia berhak mengundurkan diri, karena itu
persoalan haknya.
3. Dasar Hukum Kafalah
Kafalah disayari’atkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah serta Ijma’.
1. Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman :
                          (66:‫به تنني لتأ اللهمن موثقا تونتؤ حتى معكم أرسله لن قال )يوسف‬
“Ya’kub berkata: Sekali-kali aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu,
sebelum kamu memberikan janji yang teguh atas nama Allah; bahwa kamu pasti
membahwanya kembali kepadaku.”
2. Di dalam sunnah, dari Abi Umamah, bahwa Rasulullah bersabda:
                        (‫غارم الزعيم )حبان إبن صححه حسنهو لترمذي او اوددبوأ رواه‬
“Penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar.” (Riwayat Abu Dawud, At
Tirmidzi yang menghasankannya serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban).
Za’im maknanya: Penjamin dan gharim adalah: Penjamin/pengganti/pembayar.
3. Para Ulama berijma’ membolehkannya. Orang-orang Islam pada masa Nubuwwah
mempraktekkan hal ini, bahkan sampai saat ini, tanpa adanya teguran dari seorang ulama’
pun.
4. Rukun-rukun Kafalah
Rukun-rukun kafalah, yaitu :
       1.      Kafil, yaitu orang yang menjamin
       2.      Makful lah, yaitu orang yang memberi hutang
       3.      Makful ‘anhu, yaitu orang yang berhutang
       4.      Makful bih, yaitu utang/barang/orang
       5.      Lafadz

                                                                                           4
5. Sayarat-sayarat
Sayarat-sayarat kafalah yaitu:
          1.     Kafil adalah orang yang baligh, berakal, tidak tercegah membelanjakan harta,
                 dan dilakukan dengann kehendak sendiri.
          2.     Kafil mengetahui makful lah.
          3.     keadaan makful bih diketahui
          4.     Lafadz tidak digantungkan pada sesuatu.
6. Macam-macam al-Kafalah
Kafalah ada dua macam:
          1.     Kafalah dengann jiwa.
          2.     Kafalah dengann harta.
a. Kafalah dengan jiwa dikenal dengan kafalah bi al-wajhi,yaitu adanya kemestian
   (keharusan) pada pihak penjamin (al-kafil, al-dhamin atau al-za’im) untuk menghadirkan
   orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (Makfullah).
   Penanggungan (jaminan) yang menyangkut masalah manusia boleh hukumnya. Orang
   yang ditanggung tidak mesti mengetahui permasalahan karena kafalah menyangkut
   badan bukan harta. Penanggungan tentang hak Allah, seperti had al-khamar dan had
   menuduh zina tidak sah, sebab Nabi Saw. Bersabda:
   “Tidak ada Kafalah dalam had.” (Riwayat al-Baihaqi).
   Alasan berikutnya ialah karena menggugurkan dan menolaka had adalah perkara
   syubhat. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan jaminan yang dapat dipegang dan tidaklah
   mungkin had dapat dilakukan, kecuali oleh orang yang bersangkutan.
b. Kafalah yang kedua ialah kafalah dengann harta, yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan
   oleh dhamin dengann pembayaran berupa harta. Kafalah harta ada tiga macam, berikut
   ini.
   1. Kafalah bin al-dayn, yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang
   lain, dalam hadis Salamah bin Aqwa bahwa Nabi Saw. Tidak mau menshalatkan mayat
   yang mempunyai kewajiban membayar utang, kemudian Qathadah r.a. berkata:
   “Shalatkanlah dia dan sya akan membayar utangnya, Rasulullah kemudian
   menshalatkannya.”
   Dalam kafalah utang disayaratkan sebagi berikut:
   a. Hendaklah nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan,
          seperti utang Qiradh, upah dan mahar, seperti seseorang berkata, “Juallah benda itu
          kepada A dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya dengann harga sekian’,
          maka harga penjualan benda tersebut adalah jelas, hal disayaratkan menurut Mazhab
          Sayafi’i. Sementara Abu Hanifah, Malik, dan Abu Yusuf berpendapat boleh
          menjamin sesuatu yang nilainya belum ditentukan.



                                                                                           5
   b. Hendaklah barang yang dijamin diketahui menurut Mazhab Sayafi’i dan Ibnu Hazm
       bahwa seseorang tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui, sebab itu
       perbuatan tersebut adalah gharar. Sementara Abu Hanifah, Malik, dan sesuatu yang
       tidak diketahui.
   2. Kafalah dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda
   tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang dighasab dan
   menyerahkan barang jualan kepada pembeli, disayaratkan materi tersebut yang dijamin
   untuk ashil seperti dalam kasus ghasab. Namun bila bukan berbentuk jaminan, kafalah
   batal.
   3. Kafalah dengann ‘aib, maksudnya bahwa barang yang didapati berupa harta terjual
   dan mendapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal
   lainnya, maka ia (pembahwa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual,
   seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut
   adalah barang gadai.
7. Pelaksanaan al-Kafalah
   Al-Kafalah dapat dilaksanakan dengann tiga bentuk, yaitu (a) munjaz (tamyiz), (b)
mu’allaq (ta’liq) dan (c) mu’aqqat (tauqit).
Munjaz (tanjiz) ialah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata “Saya
tanggung si Fulan dan saya jamin si fulan sekarang”, lafadz-lafadz yang menunjukkan al-
kafalah menurut para ulama adalah seperti lafadz: Tahammaltu, takaffaltu, dhammintu, ana
kafil laka, ana za’im, huwa laka ‘indi atau huwa laka ‘alaya. Apabila akad penanggungan
terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad utang, apakah harus dibayar ketika itu,
ditangguhkan, atau dicicil, kecuali disayaratkan pada penanggungan.
Mu’allaq (ta’liq) adalah menjamin sesuatu dengann dikaitkan pada sesuatu, seperti
seseorang berkata, “Jika kamu mengutangkan pada anakku, maka aku yang akan
membayarnya” atau “Jika kamu ditagih pada A, maka aku yang akan membayarnya,” seperti
firman Allah”:
“Dan barangsiapa yang dapt mengembalikan piala raja, akan memperoleh bahan makanan
seberat beban onta dan Akau menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf: 72).
Mu’aqqat (Taukit) adalah tanggungan yang harus dibayar dengann dikaitkan pada suatu
waktu, seperti ucapan seseorang, “Bila ditagih pad abulan Ramadhan, maka aku yang
menanggung pembayaran utangmu”, menurut mazhab Hanafi penanggungan seperti ini sah,
tetapi menurut Mazhab Sayafi’i batal. Apabila akad telah berlangsung maka madmun lah
boleh menagih kepada kafil (orang yang menanggung beban) atau kepada madhmun ‘anhu
atau makful ‘anhu (yang berhutang), hal ini dijelaskan oleh para ulama jumhur.




                                                                                        6
                                 DAFTAR PUSTAKA

Dr. H. Hendl Sulhendl, M.Si., FIQH MUAMALAH, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
Tahun 2008.

Dr.H.Nasiun Haroen, MA, Fiqh Mu’amalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, Cetakan:2,
Januari 2007 M.

Sayid Sabiq, Fikh Sunnah, PT.Al Ma’arif, Bandung, Cetakan:8, 1987.

IBNU RUSYD, Bidayatul Mujtahid, pustaka Amani Jakarta, Cetakan:2, Maret 2002 M.




                                                                                  7

								
To top