Natuna Detail Engineer 3

Document Sample
Natuna Detail Engineer 3 Powered By Docstoc
					                                                                                         3
                                                                 LAPORAN ANTARA
                            PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                           RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
         DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




                                                    BAB 3
                                  KONDISI NEGARA TETANGGA
                                           DAN PERBATASAN
3.1.     Deskripsi Negara Tetangga Pada Lokpri

Secara geografis, posisi Kecamatan Bunguran Timur berada di Pulau Bunguran, Kabupaten
Natuna. Beberapa Negara tetangga yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Natuna
adalah Vietnam, Kamboja, dan Malaysia Bagian Timur. Berikut akan dibahas sekilas mengenai
profil Negara tetangga tersebut.

3.1.1.   Profil Negara Vietnam

3.1.1.1. Data Umum

Nama resmi                 :   Republik Sosialis Vietnam
Ibu kota                   :   Hanoi
 Luas wilayah              :   329.560 km2
 Penduduk 2011             :   87,8 juta
 Agama                     :   Budha 9,3% (mayoritas); Katolik 6,7%; Hoa Hao 1,5%; Cao Dai 1,1%;
                               Protestan 0,5%; dan Islam 0,1%.
Bahasa                     :    Vietnam
Mata uang                  :    Vietnam Dong (VND)
Nilai tukar                :   USD 1 = VND 21.000, Februari 2012
Hari nasional              :   2 September
Kepala Negara              :   Presiden Truong Tan Sang
Kepala Pemerintahan        :   Perdana Menteri Nguyen Tan Dung
Menteri Luar Negeri        :   Pham Binh Minh
Sistem politik             :   Satu partai (Partai Komunis Vietnam)
Pertumbuhan GDP 2011       :   5,89 %
GDP 2011                   :   2.535.008 miliar VND (current price)
GDP per kapita 2011        :   28.872.437 VND (kl USD 1.380)
Ekspor 2011                :   USD 96,3 miliar
Komoditas ekspor           :   Minyak mentah, hasil laut, beras, kopi, karet, teh, garmen, alas
                               kaki, produk kelautan, beras, kopi, karet.



Bab 3 – Kondisi Negara Tetangga dan Perbatasan                                         3-1
                                                                                     3
                                                                LAPORAN ANTARA
                           PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                          RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
        DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




Impor 2011                 :   USD 105,8 miliar
Komoditas impor            :   Peralatan, mesin, produk petroleum, pupuk, produk baja, kapas
                               mentah, gandum, semen, sepeda motor
Keanggotaan dalam
Organisasi Internasional : ADB, APEC, APT, ARF, ASEAN, CP, EAS, FAO, G-77, IAEA, IBRD,
                           ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, IOC,
                           IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, MIGA, NAM, OIF, OPCW, UN, UNCTAD,
                           UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO,
                           WMO, WTO.

3.1.1.2. Sejarah Hubungan Kerjasama

Pada 30 Desember 2010 ini, hubungan
diplomatik Indonesia dan Vietnam akan
berusia 55 tahun. Selama 55 tahun,
hubungan kedua negara berjalan baik
dan selalu meningkat. Peningkatan itu
tidak hanya terjadi pada tingkat pejabat
pemerintahan, tetapi juga hubungan
ekonomi,     perdagangan,      investasi,
pariwisata,    antar    pebisnis     dan
antarmasyarakat kedua negara.

Indonesia     mengawali    hubungan
dengan membuka kantor Konsulat di Hanoi pada 30 Desember 1955. Hubungan tersebut
kemudian ditingkatkan menjadi hubungan diplomatik penuh tingkat Kedutaan Besar pada 10
Agustus 1964.

Dengan semakin berkembangnya hubungan bilateral kedua negara, maka Pemerintah
Indonesia memutuskan untuk membuka Konsulat Jenderal di HCM City pada Mei 1993.

Hubungan baik kedua negara di bidang politik telah memberikan landasan yang kuat bagi
upaya peningkatan kerja sama di berbagai bidang lain.

3.1.1.3. Politik

Hubungan Indonesia-Vietnam terus meningkat baik dalam kerangka bilateral maupun regional
seperti ASEAN dan internasional. Hal itu didasari pada kesamaan latar belakang sejarah kedua
negara dalam mencapai kemerdekaan.

Kedua negara saling membantu dalam menghadapi kesulitan, terutama dalam mengatasi
masalah pangan dan bencana alam.



Bab 3 – Kondisi Negara Tetangga dan Perbatasan                                     3-2
                                                                                      3
                                                                LAPORAN ANTARA
                           PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                          RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
        DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




Kedekatan hubungan itu dapat juga dilihat dari kunjungan timbal balik pejabat tertinggi kedua
negara, seperti di bawah ini:

   Kunjungan Presiden Ho Chi Minh ke Indonesia, Februari 1959.
   Kunjungan Presiden Soekarno ke Vietnam, Juni 1959.
   Kunjungan Presiden Soeharto ke Vietnam, November 1990.
   Kunjungan Presiden Le Duc Anh ke Indonesia, Mei 1994
   Kunjungan Presiden Habibie ke Vietnam tahun 1998 dalam rangka KTT ASEAN ke-6 di
    Hanoi.
   Kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri ke Vietnam, 25-27 Juni 2003.
   Kunjungan Presiden Vietnam Tran Duc Luong ke Indonesia dua kali, 10 -12 Nopember 2001,
    dan 22-23 April 2005 dalam rangka KTT Asia Afrika di Bandung.
   Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Vietnam, 29-31 Mei 2005.
   Kunjungan P. M. Phan Van Khai ke Indonesia, 22-24 Februari 2006.
   Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Vietnam, Desember 2006 dalam
    rangka KTT APEC di Hanoi.
   Kunjungan P. M. Nguyen Tan Dung ke Indonesia, 8-9 Agustus 2007.

3.1.1.4. Ekonomi

Hubungan perdagangan, investasi dan jasa ekonomi terus meningkat selama beberapa tahun
belakangan ini. Indonesia dan Vietnam memiliki potensi besar untuk lebih meningkatkan
hubungan di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi walaupun kedua negara memiliki
karakteristik yang sama dalam hal perdagangan dan investasi.

Pada tahun 2008 perdagangan kedua negara telah mencapai lebih dari USD 2,5 miliar, namun
pada 2009 turun menjadi sekitar USD 2,3 miliar karena krisis ekonomi dan keuangan global.
Neraca perdagangan Indonesia selalu mengalami surplus.

Sampai 2009, investasi langsung Indonesia di Vietnam kurang lebih berjumlah USD 200 juta,
sedangkan yang tidak langsung mencapai lebih dari USD 2 miliar. Investasi Vietnam di
Indonesia baru mencapai kurang lebih USD 20 juta.

Kedua negara telah menandatangani berbagai persetujuan untuk melandasi kerja sama
ekonomi, perdagangan, investasi.

3.1.1.5. Sosial Budaya dan Penerangan

Hubungan di bidang sosial budaya dan penerangan juga cukup meningkat. Kedua negara
menginginkan agar hubungan di bidang ini dapat terus ditingkatkan.

Berbagai persetujuan telah ditandatangani sebagai landasan untuk lebih meningkatkan
hubungan di bidang sosial budaya dan penerangan.




Bab 3 – Kondisi Negara Tetangga dan Perbatasan                                      3-3
                                                                                     3
                                                                 LAPORAN ANTARA
                            PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                           RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
         DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




Pemerintah Indonesia setiap tahun menawarkan berbagai beasiswa dan pelatihan kepada
Vietnam. Beasiswa terdiri dari program jangka pendek di bidang seni dan budaya, maupun
jangka panjang untuk tingkat Sarjana dan Master. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga
memberikan beasiswa kepada Diplomat Vietnam untuk mengikuti pendidikan di Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Kemlu di Jakarta.

Dalam memberikan program pelatihan, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan
Pemerintah Jepang, melalui JICA.

Dalam dua tahun terakhir, kunjungan wisatawan Vietnam ke Indonesia terus meningkat.
Diperkirakan jumlahnya lebih dari 25 ribu orang per tahun. Wisatawan Indonesia ke Vietnam
juga meningkat. Jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 15 ribu orang.

KBRI memanfaatkan forum-forum yang diciptakannya untuk mempromosikan Indonesia dan
untuk menyebarluaskan informasi mengenai perkembangan terkini Indonesia. Forum tersebut
a.l. Media Informal Gathering; dan Business Informal Gathering on Tourism.

3.1.1.6. Pertahanan dan Keamanan

Indonesia dan Vietnam menjalan hubungan persahabatan dan kerja sama di bidang pertahanan
dan keamanan. Hubungan Angkatan Bersenjata Indonesia dan Vietnam terus mengalami
peningkatan.

Peningkatan hubungan tidak hanya terjadi pada pertukaran kunjungan antar pimpinan militer,
tetapi juga delegasi militer.

3.1.2.   Profil Negara Kamboja

3.1.2.1. Data Umum

Nama resmi                 :   Kerajaan
                               Kamboja
Bentuk Negara              :   Kerajaan
                               Konstitusional
Ibu kota                   :   Phnom Penh
Tahun Merdeka/HUT          :   9 November
                               1953
Kepala Negara              :   Preah Bat
                               Samdech Preah
                               Boromneath
                               Norodom
                               Sihamoni, Raja
                               Kamboja



Bab 3 – Kondisi Negara Tetangga dan Perbatasan                                      3-4
                                                                                         3
                                                                LAPORAN ANTARA
                           PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                          RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
        DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




Ketua Senat                 :   Samdech Akka MohaThamma Pothisal CHEA SIM
Ketua Majelis Nasional      :   Samdech Akka Ponhea Chakrei HENG SAMRIN
Kepala Pemerintahan         :   Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN,Perdana
                                Menteri
Menteri Luar Negeri         :   H.E. HOR Namhong
Luas Wilayah                :   181.035 sq.km
Iklim                       :   Des-Feb, kering/sejuk; Mar/Mei, kering/panas; Jun/Agu,
                                hujan/panas; Sep-Nop, hujan/sejuk.
Agama                       :   95% Budha Theravada, 5% lainnya (Islam, Kristen, Animisme)
Etnis                       :   90% Khmer, 5% Vietnam, 1% Cina 4% lainnya (Cham & beberapa
                                suku perbukitan di Timur Laut)
 Bahasa Resmi               :   Khmer
 Lagu Nasional              :   Nokor Reach
Pembagian wilayah           :   24 Propinsi
Jumlah Penduduk             :   14,453,680 (2010)
Jumlah penduduk
di pedesaan                 :   85%
Jumlah penduduk
di perkotaan                :   15%
Mata uang                   :   Riel (Exchange rate US$.1 =+/- 4.000 riel)
 GDP (million US$)          :   11.135 (2010), 10.338 (2009)
 GDP Growth Rate            :   5% (prediksi 2010), 0.1% (2009)
 Pendapatan per kapita      :   US$735 (prediksi 2010), US$693 (2009)
 Inflasi                    :   4% (2010), 0.7% (2009)
Ekspor utama                :   Pakaian jadi, sepatu, karet, beras,kedelai, tembakau dan produk
                                pertanian.
Partner Ekspor utama        :   US, China, Negara- Negara EU,Vietnam dan Thailand.
Impor utama                 :   Produk petrolium, rokok, kertas, kendaraan, emas, textil, semen,
                                besi, bahan bangunan, MSG, alat pertanian, construction
                                material, obat-obatan, pupuk dan produk farmasi.
Partner impor terbesar      :   Thailand, Hong Kong, Cina, Singapura, Vietnam, Taiwan, India,
                                Prancis, Malaysia, Korea Selatan.

3.1.2.2. Kondisi Geografi

Kamboja mempunyai area seluas 181.035 km2. Berbatasan dengan Thailand di barat dan utara,
Laos di timur laut dan Vietnam di timur dan tenggara. Kenampakan geografis yang menarik di
Kamboja ialah adanya dataran lacustrine yang terbentuk akibat banjir di Tonle Sap. Gunung
tertinggi di Kamboja adalah Gunung Phnom Aoral yang berketinggian sekitar 1.813 mdpl.

3.1.2.3. Kondisi Ekonomi



Bab 3 – Kondisi Negara Tetangga dan Perbatasan                                         3-5
                                                                                        3
                                                                 LAPORAN ANTARA
                            PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                           RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
         DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




Perekonomian Kamboja sempat turun pada masa Republik Demokratik berkuasa. Tapi, pada
tahun 1990-an, Kamboja menunjukkan kemajuan ekonomi yang membanggakan. Pendapatan
per kapita Kamboja meningkat drastis, namun peningkatan ini tergolong rendah bila
dibandingkan dengan negara - negara lain di kawasan ASEAN. PDB bertumbuh 5.0% pada tahun
2000 dan 6.3 % pada tahun 2001. Agrikultur masih menjadi andalan utama kehidupan ekonomi
masyarakat terutama bagi masyarakat desa, selain itu bidang pariwisata dan tekstil juga
menjadi bidang andalan dalam perekonomian di Kamboja.

Perlambatan ekonomi pernah terjadi pada masa Krisis Finansial Asia 1997. Investasi asing dan
turisme turun dengan sangat drastis, kekacauan ekonomi mendorong terjadinya kekerasan
dan kerusuhan di Kamboja.

3.1.2.4. Kondisi Budaya

Budaya di Kamboja sangatlah dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada. Diantaranya dengan
dibangunnya Angkor Wat. Kamboja juga memiliki atraksi budaya yang lain, seperti, Festival
Bonn OmTeuk, yaitu festival balap perahu nasional yang diadakan setiap November. Rakyat
Kamboja juga menyukai sepak bola.

3.1.3.   Profil Negara Malaysia

3.1.3.1. Kondisi Geografis

Malaysia adalah sebuah negara
federasi yang terdiri dari tiga belas
negara bagian dan tiga wilayah
persekutuan di Asia Tenggara
dengan luas 329.847 km persegi.
Ibukotanya adalah Kuala Lumpur,
sedangkan Putrajaya menjadi pusat
pemerintahan           persekutuan.
Jumlah penduduk negara ini
melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan -- Malaysia Barat dan
Malaysia Timur -- oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan. Malaysia
berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di
dekat khatulistiwa dan beriklim tropika.

Tanjung Piai, terletak di selatan negara bagian Johor, adalah tanjung paling selatan benua Asia.
Selat Malaka, terletak di antara Sumatera dan Semenanjung Malaysia, jalur pelayaran
terpenting di dunia.




Bab 3 – Kondisi Negara Tetangga dan Perbatasan                                         3-6
                                                                                     3
                                                                LAPORAN ANTARA
                           PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                          RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
        DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




Kuala Lumpur adalah ibukota resmi dan kota terbesar di Malaysia. Putrajaya di pihak lain,
dipandang sebagai ibukota administratif pemerintahan persekutuan Malaysia. Meskipun
banyak cabang eksekutif dan judikatif pemerintahan persekutuan telah pindah ke sana (untuk
menghindari kemacetan yang tumbuh di Kuala Lumpur), tetapi Kuala Lumpur masih dipandang
sebagai ibukota legislatif Malaysia karena di sanalah beradanya kompleks gedung Parlemen
Malaysia. Kuala Lumpur juga merupakan pusat perdagangan dan keuangan Malaysia.

Kota utama lain termasuk Ipoh, George Town, Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu, Miri, Alor
Star, Kota Melaka, dan Petaling Jaya.

3.1.3.2. Sumber Daya Alam

Malaysia diberkati dengan sumber daya alam semisal sektor pertanian, kehutanan, dan
pertambangan. Di sektor pertanian, Malaysia adalah salah satu pengekspor terbesar karet
alam dan minyak sawit, yang bersama-sama dengan damar dan kayu gelondongan, kakao,
lada, nenas, dan tembakau mendominasi pertumbuhan sektor itu. Minyak sawit juga
merupakan pembangkit utama perdagangan internasional Malaysia.

Tentang sumber daya hutan, diketahui bahwa usaha penggelondongan dimulai untuk
membuat kontribusi berarti bagi ekonomi Malaysia pada abad ke-19. Kini, ditaksir 59% daratan
Malaysia masih berupa hutan. Perluasan industri damar yang cepat, khususnya setelah era
1960-an, telah menghasilkan masalah erosi di hutan-hutan negara ini. Tetapi, dengan adanya
komitmen pemerintah untuk melindungi lingkungan dan sistem ekologi, sumber daya hutan
dikelola pada landasan yang berkelanjutan, dampak ikutannya adalah menurunnya laju
penebangan pohon.

Sebagai tambahan, sejumlah wilayah yang substansial diperlakukan sebagai hutan produksi
(silvikultur) dan upaya penghutanan kembali terhadap lahan hutan sudah dilakukan.
Pemerintah Malaysia merencanakan pengayaan tanah seluas 312,30 kilometer persegi dengan
rotan di bawah kondisi hutan alami dan di sela-sela tanaman karet alami sebagai komoditas
panen perantara. Untuk terus memperkaya sumber-sumber hutan, spesies damar yang cepat-
tumbuh seperti meranti tembaga, merawan dan sesenduk juga ditanam. Pada saat yang sama,
penuaian pohon-pohon berharga tinggi seperti jati dan pohon lainnya untuk dijadikan pulp dan
kertas juga dianjurkan. Karet, pernah menjadi arus utama ekonomi Malaysia, kini digantikan
oleh minyak sawit sebagai komoditas ekspor utama pertanian Malaysia.

Timah dan minyak bumi adalah dua sumber daya mineral utama yang menjadi penyokong
ekonomi utama Malaysia. Malaysia pernah menjadi penghasil timah terbesar di dunia hingga
runtuhnya pasar timah di permulaan tahun 1980-an. Pada abad ke-19 dan ke-20, timah
memainkan peran dominan di dalam ekonomi Malaysia. Pada 1972 minyak bumi dan gas alam
mengambil alih timah sebagai komoditas utama sektor pemurnian mineral. Sementara itu,
kontribusi timah semakin menurun. Penemuan minyak bumi dan gas alam di ladang minyak



Bab 3 – Kondisi Negara Tetangga dan Perbatasan                                     3-7
                                                                                      3
                                                                LAPORAN ANTARA
                           PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                          RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
        DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




lepas pantai Sabah, Sarawak, dan Terengganu memiliki sumbangan penting bagi ekonomi
Malaysia. Mineral lain menurut tingkat kepentingan dan keberartiannya adalah tembaga,
bauksit, besi, dan batu bara bersama-sama dengan mineral industri seperti tanah liat, kaolin,
silika, batu gamping, barit, fosfat, dan bebatuan dimensi seperti granit juga blok dan
lempengan marmer. Sejumlah emas dengan kadar minimalis juga diproduksi.

Pada 2004, seorang menteri di Departemen Perdana Menteri, Mustapa Mohamed,
menyatakan bahwa cadangan minyak bumi Malaysia berada pada kisaran 4.84 milyar barel,
sedangkan cadangan gas alam bertambah menjadi 89 triliun kaki kubik (2,500 km³). Pada 1
Januari 2007, Petronas melaporkan bahwa cadangan minyak dan gas di Malaysia berkisar pada
ekuivalensi 20.18 milyar barel.

Pemerintah menaksir bahwa pada laju produksi terkini, Malaysia akan mampu menghasilkan
minyak sampai 18 tahun dan gas sampai 35 tahun ke muka. Pada 2004, Malaysia menduduki
peringkat ke-24 menurut cadangan minyak dunia dan ke-13 menurut cadangan gas. 56% dari
cadangan minyak ada di Semenanjung sedangkan 19% di Malaysia Timur. Tiap-tiap negara
bagian memelihara hak untuk menguasai sumber-sumber daya alam di dalam wilayahnya.
Tetapi, pemerintah persekutuan menguasai minyak dan gas. Negara bagian yang memiliki
minyak dan gas diberi royalti.

3.1.3.3. Kondisi Kependudukan

Penduduk Malaysia terdiri dari berbagai kelompok suku, dengan Suku Melayu sejumlah 50,4%
menjadi ras terbesar dan bumiputra/suku asli (aborigin) di Sabah dan Sarawak sejumlah 11%
keseluruhan penduduk. Menurut definisi konstitusi Malaysia, orang Melayu adalah Muslim,
menggunakan Bahasa Melayu, yang menjalankan adat dan budaya Melayu. Oleh karena itu,
secara teknis, seorang Muslim dari ras manapun yang menjalankan kebiasaan dan budaya
Melayu dapat dipandang sebagai Melayu dan memiliki hak yang sama ketika berhadapan
dengan hak-hak istimewa Melayu seperti yang dinyatakan di dalam konstitusi. Melebihi separo
bagian dari keseluruhan penduduk, bumiputra non-melayu menjadi kelompok dominan di
negara bagian Sarawak (30%-nya adalah Iban), dan mendekati 60% penduduk Sabah (18%-nya
adalah Kadazan-Dusun, dan 17%nya adalah Bajaus). Bumiputra non-Melayu itu terbagi atas
puluhan kumpulan ras tetapi memiliki budaya umum yang sama. Hingga abad ke-20,
kebanyakan dari mereka mengamalkan kepercayaan tradisional tetapi kini telah banyak yang
sudah memeluk Kristen atau Islam. Masuknya ras lain sedikit banyak mengurangi persentase
penduduk pribumi di kedua negara bagian itu. Juga terdapat kelompok aborigin dengan
jumlah sedikit di Semenanjung, mereka biasa disebut Orang Asli.

 23,7% penduduk adalah Tionghoa-Malaysia, sedangkan India-Malaysia sebanyak 7,1% penduduk.
Sebagian besar komunitas India adalah Tamil (85%), tetapi berbagai kelompok lainnya juga ada,
termasuk Malayalam, Punjab, dan Gujarat. Sebagian lagi penduduk Malaysia berdarah
campuran Timur Tengah, Thailand, dan Indonesia. Keturunan Eropa dan Eurasia termasuk
Britania yang menetap di Malaysia sejak zaman kolonial, dan komunitas Kristang yang kuat di



Bab 3 – Kondisi Negara Tetangga dan Perbatasan                                      3-8
                                                                                      3
                                                                LAPORAN ANTARA
                           PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                          RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
        DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




Melaka. Sejumlah kecil orang Khmer dan Vietnam menetap di Malaysia sebagai pengungsi
Perang Vietnam.

Sebaran penduduk sangat tidak merata, dengan lebih dari 17 juta penduduk menetap di
Malaysia Barat, sedangkan tidak lebih dari 7 juta menetap di Malaysia Timur. Karena
tumbuhnya industri padat tenaga kerja, Malaysia memiliki 10% sampai 20% pekerja imigran
dengan besarnya ketidakpastian jumlah pekerja ilegal, terutama asal Indonesia. Terdapat
sejuta pekerja imigran yang legal dan mungkin orang asing ilegal lainnya. Negara bagian Sabah
sendiri memiliki hampir 25% dari 2,7 juta penduduknya terdaftar sebagai pekerja imigran ilegal
menurut sensus terakhir. Tetapi, gambaran 25% ini diduga kurang dari setengah gambaran
yang diperkirakan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Sebagai tambahan, menurut World Refugee Survey 2008, yang diterbitkan oleh Komisi
Pengungsi dan Imigran Amerika Serikat, Malaysia menampung pengungsi dan pencari suaka
mendekati angka 155.700. Dari jumlah ini, hampir 70.500 pengungsi dan pencari suaka berasal
dari Filipina, 69.700 dari Myanmar, dan 21.800 dari Indonesia. Komisi Pengungsi dan Imigran
Amerika Serikat menamai Malaysia sebagai salah satu dari sepuluh tempat terburuk bagi
pengungsi karena adanya praktik diskriminasi negara kepada pengungsi. Petugas Malaysia
dilaporkan memulangkan pendatang secara langsung kepada penyelundup manusia pada
2007, dan Malaysia menugaskan RELA, milisi sukarelawan, untuk menegakkan undang-undang
imigrasi negara itu.

3.1.3.4. Kondisi Perekonomian

Semenanjung Malaya dan pastinya Asia Tenggara menjadi pusat perdagangan di kawasan
selama berabad-abad. Berbagai komoditas seperti keramik dan rempah aktif diperdagangkan
bahkan sebelum Kesultanan Melaka dan Singapura mengemuka.

Menara Petronas di Kuala Lumpur. Pertumbuhan cepat ekonomi dan kemakmuran Malaysia
dicirikan oleh Menara Petronas, kantor pusat raksasa minyak nasional.

Pada abad ke-17, mereka didirikan di beberapa negara bagian. Kemudian, sejak Britania Raya
mulai mengambil alih sebagai administrator Malaya Britania, pohon karet dan kelapa sawit
diperkenalkan untuk tujuan komersial. Di dalam waktu lama, Malaya menjadi penghasil timah,
karet, dan minyak sawit terbesar di dunia. Tiga komoditas ini, beserta bahan mentah lainnya,
mengatur tempo ekonomi Malaysia lebih baik sampai abad ke-20.

Sebagai ganti kebergantungan pada Suku Melayu sebagai sumber tenaga kerja, Britania
membawa Tionghoa dan orang India untuk bekerja di pertambangan, perkebunan, dan
mengisi kekosongan ahli profesional. Kendati banyak dari mereka kembali ke negara asal
mereka setelah kontrak dipenuhi, beberapa di antaranya menetap di Malaysia.




Bab 3 – Kondisi Negara Tetangga dan Perbatasan                                       3-9
                                                                                      3
                                                                LAPORAN ANTARA
                           PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                          RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
        DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




Ketika Malaya bergerak ke arah kemerdekaan, pemerintah mulai menerapkan perencanaan
ekonomi lima tahunan, dimulai dengan Rencana Lima Tahun Malaya Pertama pada 1955. Ketika
Malaysia didirikan, istilah perencanaan diganti dan dinomori, dimulai dengan Rencana Malaysia
Pertama pada 1965.

Pada 1970-an, Malaysia mulai meniru ekonomi Empat Macan Asia (Taiwan, Korea Selatan, Hong
Kong, dan Singapura) dan berkomitmen kepada transformasi dari ekonomi yang bergantung
pada pertambangan dan pertanian ke ekonomi berbasis manufaktur. Dengan investasi Jepang,
industri-industri berat mulai dibuka dan beberapa tahun kemudian, ekspor Malaysia menjadi
mesin pertumbuhan primer negara ini. Malaysia secara konsisten menerima lebih dari 7%
pertumbuhan PDB disertai dengan inflasi yang rendah pada 1980-an dan 1990-an. Pada
dasarnya, pertumbuhan Malaysia bergantung pada ekspor bahan elektronik seperti chip
komputer dan sebagainya. Akibatnya, Malaysia merasakan tekanan hebat semasa krisis
ekonomi pada tahun 1998 dan kemerosotan dalam sektor teknologi informasi pada tahun
2001. KDNK pada tahun 2001 hanya meningkat sebanyak 0,3% disebabkan pengurangan 11%
dalam bilangan ekspor tetapi paket perangsang fiskal yang besar telah mengurangi dampak
tersebut.

Pada periode yang sama, pemerintah berupaya mengurangi angka kemiskinan dengan
Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia (NEP) yang kontroversial, setelah Peristiwa 13 Mei,
kerusuhan antar-etnis pada 1969. Tujuan utamanya adalah menghilangkan keterkaitan ras
dengan fungsi ekonomi, dan rencana lima tahun pertama mulai menerapkan NEP sebagai
Rencana Malaysia Kedua. Kejayaan atau kegagalan NEP menjadi bahan perdebatan, kendati
secara resmi berakhir pada 1990 dan diganti dengan Kebijakan Pembangunan Nasional (NDP).
Baru-baru ini banyak debat muncul sekali lagi tentang hasil dan relevansi NEP. Sebagian pihak
berdalih bahwa NEP jelas-jelas berjaya menciptakan pengusaha dan tenaga profesional Melayu
kelas menengah-atas. Kendati beberapa perbaikan di dalam kekuatan ekonomi Melayu secara
umum, pemerintah Malaysia memelihara kebijakan diskriminasi yang menguntungkan Suku
Melayu di atas suku lain - termasuk pengutamaan penerimaan kerja, pendidikan, beasiswa,
perdagangan, akses mendapatkan rumah murah dan tabungan yang dibantu. Perlakuan
khusus ini memicu kecemburuan dan kebencian di antara non-Melayu dan Melayu.

Penguasaan Tionghoa terhadap sektor ekonomi negara yang dimiliki pihak lokal telah banyak
diserahkan demi menguntungkan Bumiputra/Melayu di banyak industri strategis/penting
seperti distribusi turunan minyak bumi, transportasi, pertanian, dan lain-lain. Sebagian besar
profesional per kapita masih didominasi orang India-Malaysia.

Ledakan ekonomi yang cepat memicu macam-macam masalah pemasokan. Sedikitnya tenaga
kerja segera dipenuhi dengan mengalirnya jutaan pekerja imigran, banyak di antaranya ilegal.
PLC yang kaya akan modal tunai dan konsorsium bank-bank segera menguntungkan
pertambahan dan mencepatnya pemulaian pembangunan projek-projek infrastruktur besar. Ini




Bab 3 – Kondisi Negara Tetangga dan Perbatasan                                      3-10
                                                                                     3
                                                                LAPORAN ANTARA
                           PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                          RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
        DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




berakhir ketika krisis finansial Asia 1997 melanda pada musim gugur 1997, menghantarkan
kejutan besar bagi ekonomi Malaysia.

Seperti negara lain yang dipengaruhi krisis, terjadi penjualan singkat spekulatif mata uang
Malaysia, ringgit. Penanaman modal asing jatuh pada tingkatan yang berbahaya, karena modal
menguap ke luar negara, nilai ringgit jatuh dari MYR 2,50 per USD ke, MYR 4,80 per USD.
Indeks komposit Bursa Malaysia terjungkal dari hampir 1.300 poin ke kisaran 400 poin dalam
hitungan pekan. Setelah penangkapan kontroversial menteri keuangan Anwar Ibrahim, sebuah
Dewan Aksi Ekonomi Nasional dibentuk untuk mengantisipasi krisis moneter. Bank Negara
Malaysia menentukan pengendalian modal dan mematok nilai tukar ringgit Malaysia pada 3,80
terhadap dolar Amerika Serikat. Bagaimanapun, Malaysia menolak paket bantuan ekonomi
dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, tindakan yang mengejutkan analis
asing.

Pada Maret, 2005, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
menerbitkan sebuah makalah tentang sumber-sumber dan langkah pemulihan Malaysia, ditulis
oleh Jomo K.S. dari departemen ekonomi terapan, Universitas Malaya, Kuala Lumpur. Makalah
itu menyimpulkan bahwa kontrol yang ditentukan pemerintah Malaysia tidaklah memperparah
tidak pula membantu pemulihan. Faktor terbesar adalah menaiknya jumlah ekspor komponen
elektronik, yang disebabkan oleh menaiknya permintaan komponen di Amerika Serikat, yang
disebabkan oleh kekhawatiran dampak kedatangan tahun 2000 (Y2K) pada komputer dan
perangkat digital lain yang lebih tua.

Tetapi, pasca-memudarnya Y2K pada 2001 tidak memengaruhi Malaysia seperti banyak negara
lain. Ini menjadi bukti yang lebih jelas bahwa ada sebab-sebab dan dampak-dampak lain yang
mungkin lebih bersesuaian untuk pemulihan. Satu kemungkinan adalah bahwa para spekulan
mata uang mengalami kebangkrutan keuangan setelah jatuh di dalam aksi serang mereka
terhadap dolar Hong Kong pada Agustus 1998 dan setelah rubel Rusia tumbang.

Tanpa memperhatikan sebab dan akibat klaim, peremajaan ekonomi juga bergulir dengan
defisit anggaran dan belanja pemerintah besar-besaran pada tahun-tahun setelah krisis.
Kemudian, Malaysia menikmati pemulihan ekonomi lebih cepat dibandingkan dengan jiran-
jirannya. Bagaimanapun, di banyak cara negara ini belum mengalami kepulihan pada tingkatan
pra-krisis.

Sementara langkah pembangunan kini tidak secepat dulu, tetapi terasa lebih stabil. Kendati
kontrol dan penjagaan ekonomi bukan menjadi alasan utama pemulihan, tidak ada keraguan
bahwa sektor perbankan menjadi lebih kenyal terhadap serangan luar negara. Akun saat ini
berada di surplus struktural, memberikan bantalan bagi pengambangan modal. Harga-harga
aset kini, fraksi dari ketinggian pra-krisis mereka.




Bab 3 – Kondisi Negara Tetangga dan Perbatasan                                     3-11
                                                                                       3
                                                                LAPORAN ANTARA
                           PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                          RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
        DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




Malaysia mempunyai sejumlah elemen makroekonomi yang stabil (di mana tingkat inflasi dan
tingkat pengangguran tetap di bawah 3%), simpanan pertukaran uang asing yang sehat, dan
utang luar negeri yang rendah. Ini memungkinkan Malaysia untuk tidak mengalami krisis yang
sama seperti Krisis finansial Asia pada tahun 1997. Walau bagaimanapun, prospek jangka
panjang kelihatan kurang baik disebabkan kurangnya perubahan dalam sektor badan hukum
terutama sektor yang berurusan dengan utang korporat yang tinggi dan kompetitif.

Nilai tukar yang dipatok dibuka kembali pada Juli 2005 untuk nilai tukar mengambang yang
terawasi setelah satu jam pemberlakuan yang sama oleh Cina. Pada pekan yang sama, ringgit
menguat satu persen dibandingkan mata uang utama lainnya dan diharapkan akan mengalami
apresiasi lebih jauh. Tetapi pada Desember 2005, harapan apresiasi lebih jauh menjadi bisu
karena aliran modal melampaui USD 10 miliar.

Pada September 2005, Howard J. Davies, direktur London School of Economics, di dalam
sebuah pertemuan di Kuala Lumpur, memperingatkan para pejabat Malaysia bahwa jika
mereka ingin pasar modal fleksibel kembali, mereka harus mencabut larangan penjualan
singkat. Pada Maret 2006, Malaysia mencabut larangan penjualan singkat. Kini, Malaysia
dipandang sebagai negara industri baru.

3.1.3.5. Kondisi Infrastruktur

Malaysia memiliki jalan-jalan besar yang menghubungkan semua kota besar di pesisir barat
Semenanjung Malaysia. Pada 2006, panjang keseluruhan Sistem Jalur Cepat Malaysia adalah
1.471,6 kilometer. Jejaring itu menghubungkan semua kota besar dan sekitarnya: Klang Valley,
Johor Bahru, dan Penang satu sama lain. Jalur motor utama (E1 dan E2, E1 adalah bagian Utara
Kuala Lumpur, sedangkan E2 adalah bagian selatan), terentang dari ujung utara dan selatan
Semenanjung Malaysia, masing-masing di Bukit Kayu Hitam dan Johor Bahru. Jalur itu bagian
dari Jaringan Jalur Cepat Asia, yang juga menghubungkan Thailand dan Singapura.

Jalan di Malaysia Timur dan pesisir timur Semenanjung Malaysia relatif kurang terbangun.
Semua itu berupa jalan yang sangat berkelok-kelok melewati pegunungan dan belum dilapisi
aspal, jalan berkerikil. Akibatnya, sungai masih menjadi jalur transportasi penting, di samping
pesawat udara sebagai modus utama atau alternatif transportasi bagi penduduk pedalaman.

Jasa kereta api di Malaysia Barat dioperasikan oleh Keretapi Tanah Melayu dan memiliki rel
cukup banyak yang menghubungkan semua kota besar dan kota kecil di semenanjung, yang
juga melebar hingga Singapura. Juga ada rel pendek di Sabah yang dioperasikan oleh Sabah
State Railway yang utamanya mengangkut komoditas.

Juga ada pelabuhan di negara ini. Pelabuhan besar adalah Port Klang dan Tanjung Pelepas di
Johor. Pelabuhan penting lainnya dapat ditemukan di Tanjung Kidurong, Kota Kinabalu,
Kuching, Kuantan, Pasir Gudang, Penang, Miri, Sandakan, and Tawau.



Bab 3 – Kondisi Negara Tetangga dan Perbatasan                                       3-12
                                                                                        3
                                                                LAPORAN ANTARA
                           PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                          RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
        DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




Bandar Udara ditemukan di pelosok negara. Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA)
adalah bandar udara terbesar di negara ini. Bandar udara penting lainnya termasuk Bandar
Udara Internasional Kota Kinabalu, Bandar Udara Internasional Penang, Bandar Udara
Internasional Kuching, Bandar Udara Internasional Langkawi, dan Bandar Udara Internasional
Senai. Juga ada bandar udara di kota-kota kecil, juga pelabuhan udara perintis domestik di
kawasan perkotaan Sabah dan Sarawak. Terdapat jasa penerbangan harian Timur dan Barat
Malaysia, satu-satunya pilihan yang tepat bagi konsumen perjalanan dari dua belahan negara
ini. Malaysia adalah rumah bagi maskapai udara murah di kawasan ini, AirAsia. AirAsia berbasis
di Kuala Lumpur dan memelihara penerbangan ke Asia Tenggara dan Cina. Di Kuala Lumpur,
AirAsia mengoperasikan Low Cost Carrier Terminal (LCCT) di KLIA.

Jasa telekomunikasi antarkota disediakan di Malaysia Barat terutama oleh riley radio
gelombang pendek. Telekomunikasi internasional disediakan melalui kabel bawah laut dan
satelit. Salah satu perusahaan telekomunikasi terpenting dan terbesar di Malaysia adalah
Telekom Malaysia (TM), yang menyediakan produk-produk dan pelayanan dari sambungan
tetap, sambungan bergerak, juga jasa akses Internet dial-up dan broadband. TM memiliki semi-
monopoli jasa sambungan telepon tetap di negara ini.

Pada Desember 2004, Menteri Energi, Air, dan Komunikasi Lim Keng Yaik melaporkan bahwa
hanya 0,85% atau 218.004 orang di Malaysia menggunakan jasa broadband. Tetapi, angka ini
didasarkan pada banyaknya pelanggan, sedangkan satuan persentase rumah tangga
mencerminkan situasi lebih akurat. Ini menggambarkan kenaikan 0,45% di tiga triwulan. Dia
juga melaporkan bahwa pemerintah menargetkan penggunaan 5% pada 2006 dan berlipat dua
menjadi 10% pada 2008. Lim Keng Yaik mendorong perusahaan-perusahaan telekomunikasi
lokal dan penyedia jasa untuk membuka mil terakhir dan harga lebih murah agar
menguntungkan pengguna.



3.2.    Analisis Dampak          Negara      Tetangga   Terhadap     Pola   Ruang      Wilayah
        Perencanaan

Secara geografis, posisi Kecamatan Bunguran Timur berada di Pulau Bunguran, Kabupaten
Natuna. Posisi Natuna yang berada di Laut Cina Selatan kini telah menjadi salah satu flash point
di kawasan Asia Pasifik. Sengketa wilayah di perairan itu bukan saja melibatkan enam negara
yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia, tetapi juga menyangkut kepentingan
kekuatan besar di kawasan seperti Amerika Serikat. Akibatnya, sengketa wilayah di Laut Cina
Selatan kini tidak lagi sebatas saling klaim wilayah dan perebutan sumberdaya alam, tetapi
sudah merambah pula pada isu kebebasan bernavigasi.

Dalam perkembangan terakhir, sengketa Laut Cina Selatan telah mempengaruhi perubahan
kebijakan pertahanan Amerika Serikat secara global. Mengacu pada Sustaining US Global
Leadership: Priorities for 21st Century Defense yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat



Bab 3 – Kondisi Negara Tetangga dan Perbatasan                                        3-13
                                                                                      3
                                                                 LAPORAN ANTARA
                            PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                           RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
         DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




Barack Obama pada 5 Januari 2012, prioritas utama pertahanan Amerika Serikat saat ini dan ke
depan adalah di kawasan Pasifik. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Amerika Serikat
mulai memusatkan kembali sumberdaya nasionalnya ke kawasan ini, misalnya dalam bentuk
tidak adanya pemotongan anggaran pertahanan yang berkaitan dengan kawasan Pasifik dan
peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Australia.

Perubahan kebijakan pertahanan Amerika Serikat pada dasarnya merupakan respon terhadap
pembangunan kekuatan pertahanan Cina yang dipandang tidak transparan. Sebagai salah satu
negara pengklaim utama kawasan Laut Cina Selatan, dalam beberapa tahun terakhir negara itu
semakin menunjukkan asertivitasnya yang ditandai oleh sejumlah insiden yang berpotensi
merusak stabilitas kawasan. Asertivitas Cina pada dasarnya didasarkan pada kepentingan
nasional negara tersebut, di mana selain mengandung sumberdaya alam yang cukup
melimpah, kawasan Laut Cina Selatan juga merupakan bagian dari zona penyangga pertahanan
Cina bersama dengan Laut Cina Timur dan Laut Kuning.

Berdasarkan uraian singkat sebelumnya, nampak jelas bahwa dinamika politik dan keamanan
yang berkembang di Laut Cina Selatan menghadap kekuatan-kekuatan besar kawasan dengan
kepentingan yang berbeda. Pertemuan kepentingan yang berbeda tersebut lebih dominan
pada bentuk kompetisi daripada kerjasama, di mana kompetisi tersebut khususnya
menyangkut aspek pertahanan berpotensi mengancam stabilitas keamanan kawasan apabila
tidak dikelola dengan baik. Munculnya instabilitas kawasan Asia Pasifik sebagai dampak dari
persaingan Amerika Serikat dan Cina di Laut Cina Selatan akan merugikan pula negara-negara
lain di kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung berkepentingan pula terhadap
stabilitas keamanan di sana.

3.2.1.   Perebutan Ruang

Sengketa di Laut Cina Selatan pada dasarnya terkait dengan perebutan ruang. Sebagaimana
diketahui bahwa dalam pemikiran geopolitik, terhadap interaksi antara ruang dengan manusia.
Interaksi tersebut melahirkan kesadaran ruang (space consciousness) yang langsung atau tidak
langsung terkait dengan kepentingan keamanan dan kesejahteraan bagi manusia. Konsep
kesadaran ruang ini yang awalnya berada pada tataran individu dan keluarga, pada akhirnya
meluas pada tataran yang lebih luas. Dalam konteks negara modern, konsep kesadaran ruang
diwujudkan dengan adanya klaim kedaulatan, yang dibatasi oleh batas negara (boundary)
dengan seperangkat hukum dan aparat untuk menjamin keamanan dan kedaulatan.

Menyangkut hubungan/interaksi antara ruang dengan manusia, beberapa ahli geopolitik
pernah merumuskan pemikirannya. Dua di antaranya yang pernah mewarnai jalannya sejarah
dunia adalah pemikiran Friederich Ratzel dan Karl Haushofer. Menurut Ratzel, kehidupan
adalah perjuangan untuk merebut ruang dan semua bangsa harus mempunyai konsepsi ruang
yang berisi gagasan tentang batas-batas suatu wilayah.




Bab 3 – Kondisi Negara Tetangga dan Perbatasan                                      3-14
                                                                                       3
                                                                 LAPORAN ANTARA
                            PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                           RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
         DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




Selanjutnya Ratzel memandang bahwa negara sebagai suatu kesatuan antara rakyat dengan
tanahnya, adalah organisasi yang tumbuh sebagaimana organisasi lainnya, perbatasan sifatnya
dinamis dan berubah-ubah, sebagai cermin sifat-sifat ekspansionis negara-negara yang agresif.
Oleh karena itu, menurut Ratzel, apabila terjadi kemunduran dalam konsepsi ruang, maka
dapat mengakibatkan runtuhnya suatu bangsa dan negara. Teori Ratzel ini dikenal sebagai
teori lebensraum (ruang hidup).

Teori lebensraum selanjutnya dikembangkan oleh Karl Haushofer. Menurut Haushofer, ruang
(raum) merupakan wadah dinamika politik dan militer. Dengan demikian, menurut Haushofer,
penguasaan ruang atau ruang pengaruh (sphere of influence) merupakan satu fenomena
spasial itu sendiri, di mana jika ruang pengaruh diperluas, maka akan ada yang diuntungkan
dan ada yang dirugikan.

Ruang dalam sengketa Laut Cina Selatan meliputi laut, bawah laut, karang, gosong, pulau dan
ruang udara di atasnya. Perebutan ruang itu akan memberikan implikasi luas terhadap politik,
ekonomi dan keamanan kawasan. Sebab pengendalian ruang di Laut Cina Selatan akan terkait
langsung dengan keamanan energi dan keamanan maritim, dua isu yang kini dan ke depan
senantiasa menjadi perhatian dunia internasional.

3.2.2.   Kepentingan Indonesia

Kepentingan Indonesia terhadap perairan strategis itu meliputi tiga aspek sebagai berikut:

Pertama, Politik. Sengketa Laut Cina Selatan apabila bereskalasi akan berdampak pada
terancamnya perdamaian dan stabilitas kawasan. Kondisi tersebut sangat jelas bertentangan
dengan kepentingan politik Indonesia tentang menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Eskalasi sengketa Laut Cina Selatan akan memberikan implikasi politik yang signifikan terhadap
Indonesia. Implikasi tersebut pada satu sisi adalah Indonesia akan terjepit dalam pertarungan
kepentingan kekuatan besar di kawasan, yaitu Amerika Serikat versus Cina.

Pada sisi lain, kepentingan nasional Indonesia di Laut Cina Selatan juga terancam sebab wilayah
ZEE Indonesia di perairan itu dipastikan akan terkena spill over akibat yang ditimbulkan. Fakta
bahwa Cina pada tahun 1993 telah menerbitkan peta berbentuk huruf U atau nine dash line
yang mengklaim pula zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, merupakan faktor lainnya yang
mendorong Indonesia untuk berperan aktif dalam mencari solusi sengketa di Laut Cina
Selatan. Selain itu, Indonesia wajib pula mengamankan kepentingan nasionalnya di Laut Cina
Selatan dari spill over sengketa yang berkembang, sebab hal itu merupakan amanat konstitusi.
Kepentingan nasional yang dimaksud terkait dengan aspek ekonomi. Untuk bisa menangani
spill over tersebut, Indonesia membutuhkan modalitas politik yang besar, selain tentunya
kekuatan pertahanan yang memadai.




Bab 3 – Kondisi Negara Tetangga dan Perbatasan                                       3-15
                                                                                      3
                                                                 LAPORAN ANTARA
                            PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                           RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
         DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




Kedua, Ekonomi. Implikasi ekonomi secara langsung terhadap Indonesia dalam sengketa Laut
Cina Selatan adalah terancamnya pendapatan negara dari ladang gas bumi di ZEE Indonesia di
perairan tersebut. Selama ini ladang gas bumi di wilayah ZEE Indonesia memberikan kontribusi
yang sangat signifikan terhadap pendapatan negara dan menjadikan Kabupaten Natuna
sebagai salah satu daerah otonom dengan APBD terbesar di Indonesia. Adapun implikasi
ekonomi secara tidak langsung adalah meningkatnya biaya pengapalan komoditas ekspor
Indonesia ke kawasan Asia Timur. Apabila eskalasi sengketa di Laut Cina Selatan meningkat,
dipastikan biaya asuransi kapal niaga yang melintasi perairan itu juga akan meroket. Terbuka
pula kemungkinan kapal niaga yang berlayar ke Asia Timur harus mengubah rutenya melalui
Selat Makasar dan terus ke pantai timur Filipina untuk kemudian mengarah ke Asia Timur.
Padahal nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Timur cukup
signifikan pula dalam menunjang roda ekonomi nasional seiring disepakatinya ASEAN-China
Free Trade Zone (ACFTA) dan Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement (JIEPA).

Ketiga, Militer. Secara teoritis, kekuatan pertahanan Indonesia yaitu TNI harus mampu
mengamankan kepentingan nasional Indonesia apabila pecah konflik di Laut Cina Selatan, baik
meminimalisasi spill over yang muncul maupun mengamankan berbagai ladang gas yang
terletak di ZEE Indonesia. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan suatu postur
kekuatan yang mampu beroperasi (secara gabungan) di Laut Natuna dan sekitarnya.
Perkembangan lingkungan strategis menunjukkan bahwa sejumlah negara yang berstatus
sebagai negara pengklaim terus berupaya memodernisasi kekuatan pertahannya di sekitar
Laut Cina Selatan. Sebagai contoh adalah modernisasi Angkatan Laut Vietnam dengan
pengadaan enam kapal selam kelas Kilo dari Rusia, sedangkan Angkatan Laut Filipina telah
menerima dua fregat eks cutter US Coast Guard kelas Hamilton dari Amerika Serikat.
Modernisasi kekuatan pertahanan khususnya kekuatan maritim di sekitar Laut Cina Selatan
merupakan upaya negara-negara yang berkepentingan untuk mengamankan kepentingannya
masing-masing di perairan tersebut.

3.2.3.   Keamanan Nasional Indonesia

Keamanan nasional Indonesia memiliki cakupan yang sangat luas, sebab mencakup aspek
ideologi (value), politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan. Oleh karena itu, keamanan
nasional tidak sebangun dan sebanding dengan penegakan hukum, sebab penegakan hukum
hanya satu bagian kecil dari bangunan keamanan nasional itu sendiri. Eksistensi keamanan
nasional Indonesia adalah sebagai upaya untuk mengamanatkan terjaganya kepentingan
nasional bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Keamanan kawasan di Laut Cina Selatan memiliki keterkaitan erat dengan keamanan nasional
Indonesia, baik pada aspek politik, ekonomi maupun pertahanan. Pada aspek politik, apabila
Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya tidak mampu menata sengketa di perairan
itu secara damai, akan berkontribusi negatif terhadap keamanan nasional Indonesia. Sengketa




Bab 3 – Kondisi Negara Tetangga dan Perbatasan                                      3-16
                                                                                     3
                                                                LAPORAN ANTARA
                           PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                          RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
        DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




Laut Cina Selatan yang bertransformasi menjadi konflik akan menyerap sumberdaya nasional
Indonesia yang tidak sedikit guna mengamankan kepentingan nasionalnya, termasuk
menyangkut stabilitas kawasan pada ranah diplomatik. Sebab Indonesia berkepentingan untuk
mengendalikan eskalasi konflik agar tidak menjadi lebih buruk lagi.

Sedangkan pada aspek ekonomi, konflik di Laut Cina Selatan akan mempengaruhi secara
langsung ekonomi Indonesia. Dalam era globalisasi saat ini dengan interdependensi ekonomi
antar negara, ketidakmampuan negara-negara kawasan menata sengketa di Laut Cina Selatan
akan memunculkan gelombang kejut terhadap ekonomi Indonesia. Paling tidak, selain
mendorong naiknya harga minyak mentah dunia yang pasti akan berpengaruh terhadap APBN
Indonesia, hal itu juga akan mengancam secara serius kelangsungan perdagangan Indonesia
dengan raksasa-raksasa ekonomi di Asia Timur yang berdasarkan statistik, negara-negara itu
merupakan salah satu mitra penting ekonomi Indonesia. Kondisi demikian dipastikan akan
berpengaruh langsung terhadap ekonomi domestik Indonesia nantinya.

Adapun menyangkut aspek pertahanan, kepentingan nasional Indonesia terkait dengan upaya
menjaga keutuhan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan.
Posisi perairan Laut Natuna yang merupakan penghubung antara kawasan Samudera India dan
Laut Cina Selatan menjadi pilihan lintasan terpendek bagi kapal-kapal perang yang ingin
menuju wilayah konflik di Laut Cina Selatan dan kondisi demikian dapat menimbulkan
komplikasi tersendiri terhadap Indonesia.

Di samping itu, kekuatan pertahanan Indonesia dituntut untuk mampu mencegah spill over
konflik Laut Cina Selatan menjalar ke Laut Natuna sekaligus mengamankan anjungan-anjungan
minyak yang berada di ZEE Indonesia di Laut Cina Selatan. Pengamanan anjungan minyak itu
penting sebab anjungan itu merupakan salah satu aset vital dalam menyumbangkan devisa
negara, selain mencegah kemungkinan negara lain yang berperan mengamankan anjungan
tersebut.




Bab 3 – Kondisi Negara Tetangga dan Perbatasan                                     3-17

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: Natuna
Stats:
views:148
posted:7/16/2012
language:
pages:17