Docstoc

Natuna Detail Engineer 2

Document Sample
Natuna Detail Engineer 2 Powered By Docstoc
					                                                                                      1
                                                                LAPORAN ANTARA
                           PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                          RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
        DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




                                                                   BAB 1
                                                             PENDAHULUAN
1.1.   Latar Belakang

Dalam menentukan arah pembangunan dan pemanfaatan ruang di suatu wilayah, dibutuhkan
sebuah rencana tata ruang yang menjadi acuan bersama bagi pemerintah daerah dan
masyarakat. Kawasan Perbatasan Negara merupakan salah satu kawasan strategis nasional
yang diprioritaskan untuk ditangani segera dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi
Pemerintah dan stakeholder daerah dalam membangun kawasan tersebut. Dalam konteks
penataan ruang nasional, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Nasional telah disusun dan
akan ditetapkan sebagai arahan kebijakan penataan ruang yang bersifat umum.

Dalam prakteknya, kebutuhan terhadap rencana rinci yang sifatnya lebih operasional, seperti
dalam hal membangun infrastruktur wilayah, fasilitas pertahanan dan keamanan, serta fasilitas
negara lainnya, dibutuhkan suatu perangkat aturan tata ruang yang sifatnya lebih rinci dengan
tingkat kedalaman rencana detail tata ruang untuk masing-masing wilayah kecamatan yang
memiliki pos perbatasan lintas negara maupun kecamatan yang dinilai strategis untuk diatur
secara rinci pemanfaatan ruangnya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
maka kebutuhan terhadap produk rencana yang lebih rinci menjadi sangat penting dalam
upaya menetapkan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan
persoalan penataan ruang yang selama ini sulit di kendalikan terutama di kawasan perbatasan
dapat diatasi.

Kawasan perbatasan memiliki peran penting dalam pembangunan wilayah secara keseluruhan
dan umumnya mempunyai komunitas desa maupun penduduk yang memiliki ketergantungan
dengan negara tetangga. Apalagi jika kecamatan tersebut merupakan pintu utama untuk
keluar dan masuk melalui jalur darat. Dengan memperhatikan fenomena yang ada di
perbatasan dan sesuai dengan undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) serta peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang yang menyebutkan perlunya di
tambahkan Peraturan Zonasi sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang dalam
produk Rencana Detail, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kawasan Perbatasan di Lokasi Prioritas (Lokpri).



Bab 1 - Pendahuluan                                                                 1-1
                                                                                          1
                                                                LAPORAN ANTARA
                           PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                          RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
        DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




Selain itu, dalam rangka operasionalisasi dari rencana tata ruang kawasan perbatasan oleh
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang sebagian tugasnya menetapkan kebijakan
program pembangunan perbatasan dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Batas
Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, maka perlu dilakukan penjabaran arah pemanfaatan
ruang yang lebih rinci melalui evaluasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan
pada lokasi-lokasi prioritas. Dari hasil perumusan arah pemanfaatan ruang ini ini diharapkan
dapat menjabarkan arahan yang telah di tetapkan RTR KSN Perbatasan dan RTRW Kabupaten
yang memayungi kecamatan (lokpri) tersebut ke dalam bentuk rencana blok peruntukan
ruang, kepadatan dan ketinggian bangunan (tata massa bangunan), indikasi program
pembangunan, serta arahan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang (Peraturan Zonasi).

Salah satu kawasan perbatasan yang menjadi lokasi prioritas pada tahun anggaran 2012 ini
adalah Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan ini
terletak di Laut Cina Selatan dengan posisi yang sangat strategis baik dari segi bisnis maupun
pertahanan dan keamanan karena terletak pada jalur pelayaran internasional. Berdasarkan
orientasi dengan ibukota negara-negara Asia Tenggara, maka kawasan ini terletak diantara
Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, Saigon, Bandar Sribegawan (Brunei). Sedangkan ibukota
negara Asia Tenggara Lainnya, seperti Bangkok, Hanoi, Rangoon dan Manila terletak pada
radius kurang dari 2000 kilometer dari Natuna.



1.2.   Beberapa Istilah Dalam Konteks Kawasan Perbatasan

Untuk memudahkan pemahaman dan kesamaan persepsi terhadap beberapa istilah yang
umum digunakan dalam konteks pembahasan kawasan perbatasan, berikut akan diuraikan
beberapa pengertian berikut:

1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah
   Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan,
   perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di
   bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang
   terkandung di dalamnya.
2. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.
3. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi
   Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat
   dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
   undangan dan hukum internasional.

4. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara
   yang didasarkan atas hukum internasional.




Bab 1 - Pendahuluan                                                                   1-2
                                                                                            1
                                                                LAPORAN ANTARA
                           PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                          RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
        DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




5. Batas Wilayah Yurisdiksi adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan
   kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan
   perundang-undangan dan hukum internasional.
6. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam
   sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di
   darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
7. Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat)
   mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
8. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut
   teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
   mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis
   pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
9. Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di
   bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah
   wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus)
   mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi
   kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil
   laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima
   ratus) meter.
10. Lokasi Prioritas adalah kawasan perbatasan prioritas berupa kecamatan di kawasan darat
    yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau terdapat exit/entry point
    maupun kecamatan di kawasan laut yang secara tradisional memiliki interaksi intensif dari
    sisi sosial, budaya, maupun ekonomi dengan penduduk negara tetangga di sebelahnya
    ditandai dengan adanya exit/entry point yang disepakati dengan negara tetangga.
11. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara,
    pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
12. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalulintas
    barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.
13. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan diantara pulau-
    pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang berhubungan satu sama lain demikian
    eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu
    kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang
    secara historis dianggap demikian.
14. Perjanjian internasional adalah perjanjian antar negara dalam bentuk dan nama tertentu
    yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak
    dan kewajiban bagi si penanda tangan.


Bab 1 - Pendahuluan                                                                       1-3
                                                                                       1
                                                                LAPORAN ANTARA
                           PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                          RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
        DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




15. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara,
    keutuhan wilayah Negara Kesatuan Repubik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa
    dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
16. Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) internasional adalah tempat pemeriksaan Custom
    (bea cukai), Imigration (keimigrasian), Quarantine (karantina) dan Security (keamanan) bagi
    penduduk di wilayah Republik Indonesia atau penduduk perbatasan negara tetangga untuk
    melakukan perjalanan lintas batas di wilayah perbatasan yang disepakati dengan
    menggunakan Pas Lintas Batas atau Paspor.
17. Pos Lintas Batas (PLB) tradisional adalah tempat pemeriksaan lintas batas yang hanya
    digunakan oleh penduduk yang bermukim diwilayah perbatasan atau penduduk perbatasan
    negara tetangga untuk melakukan perjalanan lintas batas di wilayah perbatasan yang
    disepakati dengan menggunakan Paspor Lintas Batas.
18. Pulau adalah suatu area daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi air dan selalu
    berada di atas air pada saat air pasang (UNCLOS, artikel 121.1).
19. Pulau terluar adalah pulau yang terletak paling luar pada perairan yurisdiksi Republik
    Indonesia, dimana pulau tersebut sebagai penetapan titik dasar (TD).
20.Pemberdayaan Masyarakat perbatasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah,
   Pemerintah Daerah dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
   diwilayah perbatasan.



1.3.    Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Tujuan

Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menyusun arah pemanfaatan ruang melalui evaluasi
terhadap rencana struktur ruang, pola peruntukan ruang, arahan kepadatan dan ketinggian
bangunan, serta arahan peraturan zonasi di kawasan perbatasan.

1.3.2. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah :

a. Teridentifikasinya kebutuhan perencanaan pembangunan kawasan perbatasan;
b. Terumuskannya kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang kawasan
   perbatasan;
c. Ditetapkannya blok kawasan strategis untuk dikembangkan;
d. Tersusunnya rencana struktur ruang dan pola ruang;



Bab 1 - Pendahuluan                                                                   1-4
                                                                                     1
                                                                LAPORAN ANTARA
                           PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                          RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
        DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




e. Terumuskannya intensitas penggunaan ruang menurut KLB dan KDB;
f. Terumuskannya indikasi program pemanfaatan ruang kawasan perbatasan;
g. Terumuskannya peraturan zonasi kawasan perbatasan.



1.4.    Keluaran Studi

Keluaran dari pekerjaan ini :

1.   Inventarisasi data dan informasi terkait pengembangan ruang yang aktual dan informatif.
2.   Peta-peta Tematik yang menggambarkan kondisi eksisting dan peta-peta pengembangan
     ruang pada 1: 5.000 dalam album peta RDTR.
3.   Dokumen RDTR Kecamatan perbatasan yang berisi :
     a. Potensi permasalahan penataan ruang;
     b. Tujuan Penataan Ruang;
     c. Rencana struktur ruang, yang meliputi rencana pusat kegiatan, rencana sistem
        prasarana transportasi, energi/listrik, pengelolaan lingkungan, dan lain-lain;
     d. Rencana pola ruang kecamatan perbatasan.
     e. Pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan, meliputi :
         1). Arahan kepadatan bangunan (netdensity/KDB) dan ketinggian bangunan
              (maximum height/KLB) untuk setiap blok peruntukan;
         2). Arahan garis sempadan bangunan (GSB) untuk setiap blok peruntukan;
         3). Rencana penanganan lingkungan blok perumahan;
         4). Rencana Pedoman Pengendalian Pemanfatan Ruang;
         5). Indikasi Program Pemanfaatan Ruang dalam 20 (dua puluh) tahun;
         6). Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dalam bentuk Peraturan Zonasi.
4.   Rencana Peraturan Daerah tentang RDTR Kecamatan perbatasan.



1.5.    Ruang Lingkup Pekerjaan

1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah pekerjaan ini adalah Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna,
Provinsi Kepulauan Riau.

1.5.2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi pekerjaan ini meliputi :

a.   Tujuan pengembangan kawasan fungsional kawasan perbatasan;
b.   Rencana struktur dan pola ruang kawasan perbatasan, meliputi;


Bab 1 - Pendahuluan                                                                1-5
                                                                                       1
                                                                   LAPORAN ANTARA
                              PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                             RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
           DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




     1). Struktur ruang, yang meliputi distribusi penduduk, struktur pelayanan kegiatan
         perbatasan, sistem jaringan pergerakan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem
         jaringan energi, dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan;
     2). Pola ruang, yang meliputi pengembangan kawasan fungsional (Kawasan
         permukiman, perdagangan, Jasa, Pemerintahan, pariwisata, perindustrian) dalam
         blok-blok peruntukan.
c.   Pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan meliputi :
     1). Arahan kepadatan bangunan (netdensity/KDB) untuk setiap blok peruntukan;
     2). Arahan ketinggian bangunan (maximum height/KLB) untuk setiap blok peruntukan;
     3). Arahan garis sempadan bangunan untuk setiap blok peruntukan;
     4). Rencana penangan lingkungan blok peruntukan;
     5). Rencana penanganan jaringan prasarana dan sarana,
d.   Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan.

1.5.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan pekerjaan ini meliputi :

a.   Mengumpulkan data dan informasi kawasan studi meliputi Sumber Daya Alam (SDA),
     Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Buatan (SDB) serta kebijakan/peraturan
     Negeri Tetangga dan Kebijakan : Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten.

b.   Melakukan Analisis meliputi :

     1)     Analisis pola ruang perbatasan di Negara tetangga;
     2)     Deliniasi kawasan perbatasan;
     3)     Analisa kebijakan dan Peraturan terkait;
     4)     Analisa kondisi fisik dan lingkungan;
     5)     Analisa Penggunaan Lahan;
     6)     Analisa Sosial kependudukan;
     7)     Analisa Perekonomian;
     8)     analisa Ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana;
     9)     Analisa Sistem Transportasi;
     10)    Analisa hubungan antar Negara;
     11)    Analisa kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

c.   Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, yaitu :

     1).    Rencana Pengembangan Struktur kawasan;
     2).    Rencana jaringan jalan dan sarana Pergerakan;
     3).    Rencana pembagian Blok-blok peruntukan Ruang;
     4).    Rencana Pengembangan Utilitas kecamatan;



Bab 1 - Pendahuluan                                                                   1-6
                                                                                       1
                                                                LAPORAN ANTARA
                           PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                          RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
        DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




    5). Rencana Pengembangan fasilitas pelayanan kecamatan;
    6). Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Rencana Ruang Terbuka Hijau.



1.6.   Landasan Hukum

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, beberapa peraturan yang digunakan sebagai acuan landasan
hukum kegiatan penyusunan arah pemanfaatan ruang melalui evaluasi RDTR kawasan
perbatasan pada lokasi prioritas Kecamatan Bunguran Timur, antara lain:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
   1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 4925);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
   Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
   Pulau Kecil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
   Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
   59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
7. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
   Nasional 2010-2014
8. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
9. Peraturan BNPP No. 1 Tahun 2011 tentang Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara
   dan Kawasan Perbatasan.
10. Peraturan BNPP No. 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah
    Negara dan Kawasan Perbatasan.
11. Permendagri No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola
    Perbatasan di Daerah.




Bab 1 - Pendahuluan                                                                1-7
                                                                                        1
                                                                LAPORAN ANTARA
                           PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                          RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
        DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




1.7.   Pendekatan dan Metodologi

Pendekatan teknis merupakan bagian yang dijadikan kendali teknis dan operasional
penyelesaian pekerjaan. Dalam pekerjaan penyusunan “Penyusunan Arah Pemanfaatan Ruang
Melalui Evaluasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pada Lokasi Prioritas di Kecamatan
Bunguran Timur/Ranai Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau”, secara teknis juga
menggunakan model input – proses – output guna memperoleh “a time line performance” yang
optimal dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk memperoleh input tersebut, langkah yang
dipergunakan adalah dengan menggunakan teknik identifikasi, inventarisasi, wawancara, dan
sejumlah survei serta pengumpulan data/informasi. Sedangkan pemenuhan proses dengan
analisis model keruangan/spatial approach, super impose, strategic planning/SWOT,
participatory approach, dan analisis studi literatur lainnya. Agar dapat dihasilkan suatu output
akhir berupa arahan pemanfaatan ruang.

Dalam menentukan cara pelaksanaan teknis diperlukan sebuah kerangka pikir yang
utuh/komprehensif yang dapat menyerap dan mengakomodasi tuntutan kerangka acuan kerja
(KAK) atau kerangka pikir diperlukan guna mencapai maksud dan tujuan dari penugasan
konsultan. Kerangka pendekatan penyusunan arah pemanfaatan ruang melalui evaluasi
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada lokasi prioritas dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Metodologi dalam pelaksanaan kegiatan “Penyusunan Arah Pemanfaatan Ruang Melalui
Evaluasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pada Lokasi Prioritas di Kecamatan Bunguran
Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau” secara garis besar dilakukan kegiatan
sebagai berikut :

   Melakukan kajian terhadap kebijaksanaan makro yang berkaitan dengan rencana
    pengembangan kawasan;

   Melakukan analisa terhadap seluruh masukan, baik dari hasil diskusi, survey lapangan yang
    sudah berjalan maupun terhadap program yang sedang berjalan. Masukan dapat berasal
    dari internal maupun eksternal untuk memperkuat hasil analisa;

   Membuat kajian dan perumusan terhadap berbagai kebijaksanaan makro dan mikro yang
    berpengaruh terhadap pembangunan daerah.



1.8.   Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika pembahasan Laporan Antara Penyusunan Arah Pemanfaatan
Ruang Melalui Evaluasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pada Lokasi Prioritas Kecamatan
Bunguran Timur, Kabupaten Natuna ini sebagai berikut :




Bab 1 - Pendahuluan                                                                    1-8
                                                                                                                                                                     1
                                                                                                                                                 LAPORAN ANTARA
                                                                                                            PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                                                                                                           RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
                                                                                         DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




Gambar 1.1 : Kerangka Pendekatan Arahan Pemanfaatan Ruang Melalui Evaluasi Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) Pada Lokasi Prioritas Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan
Riau
 Kerangka Pendekatan Arahan Pemanfaatan Ruang Melalui Evaluasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pada
         Lokasi Prioritas Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau
                                             Gambar 1.1 :




Bab 1 - Pendahuluan                                                                                                                                                 1-9
                                                                                      1
                                                                LAPORAN ANTARA
                           PENYUSUNAN ARAH PEMANFAATAN RUANG MELALUI EVALUASI
                          RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA LOKASI PRIORITAS
        DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR, KABUPATEN NATUNA – PROVINSI KEPULAUAN RIAU




BAB 1    PENDAHULUAN

         Pada bab ini menguraikan latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, keluaran
         pekerjaan, landasan hukum, pendekatan dan metodologi, serta sistematika
         pembahasannya.

BAB 2    KONDISI WILAYAH PERENCANAAN

         Pada bab ini akan diuraikan mengenai fakta dan analisis wilaya perencanaan yang
         mencakup delineasi wilayah peencanaan, kondisi fisik dasar, penggunaan lahan,
         sosial-kependudukan, perekonomian, sarana umum, prasarana dan sarana
         transportasi, prasarana dan sarana lingkungan, serta kondisi kelembagaan.

BAB 3    KONDISI NEGARA TETANGGA DAN PERBATASAN

         Pada bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi kawasan perbatasan negara
         tetangga, termasuk potensi dan sejarah kerjasama yang ada, serta dampak dari
         kondisi tersebut.

BAB 4    FAKTOR PERTIMBANGAN DALAM PENYUSUNAN ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

         Pada bab ini akan diuraikan mengenai kajian kinerja rencana tata ruang yang ada,
         keberlanjutan pembangunan, interaksi wilayah dalam kawasan perbatasan,
         kebencanaan dan human security, aspek pertahanan dan keamanan, serta
         pengembangan kebijakan kerjasama antar negara.




Bab 1 - Pendahuluan                                                                1-10

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: Natuna
Stats:
views:161
posted:7/16/2012
language:
pages:10