Docstoc

Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda - Download as PDF

Document Sample
Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda - Download as PDF Powered By Docstoc
					dadang-solihin.blogspot.com   2
Nama               : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir   : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan          : Direktur Evaluasi Kinerja
                     P b            D
                     Pembangunan Daerah   h
                     Bappenas
Alamat Kantor      : Jl. Taman Suropati No. 2
                     Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor    : (021) 392 6248
HP                 : 0812 932 2202
PIN BB             : 277878F0
Email              : dadangsol@yahoo.com
Website            :
 http://dadang-solihin.blogspot.com

                           dadang-
                           dadang-solihin.blogspot.com   3
                            Materi
•   Tupoksi DPRD
•   Orientasi Dasar Politik DPRD
•   Reformasi Perencanaan dan
    Penganggaran Pembangunan
    Daerah
•   Tujuan dan Permasalahan
    Pembangunan Daerah
•   Penyusunan Perda




                         dadang-solihin.blogspot.com   4
dadang-solihin.blogspot.com   5
W d hP     kil R k t
Wadah Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin                    Mana yang paling dekat
oleh Kepala Daerah yang dipilih                     dengan rakyat dan secara
secara langsung oleh rakyat                         nyata sering memperjuangkan
                                                    kepentingan rakyat?
DPRD sebagai organisasi politik                    Organisasi mana yang terkait
Negara yang berpihak dan berjuang                   langsung memperjuangkan
untuk kepentingan rakyat                            kepentingan rakyat?
Berbagai partai politik yang                       Lembaga dan organisasi mana
seharusnya menjadi organisasi politik                               i   b d
                                                    yang mempunyai sumberdaya
sipil tertinggi dari rakyat                         pembangunan yang dapat
                                                    didayagunakan untuk secara
LSM dan berbagai bentuk asosiasi                        t d       t
                                                    nyata dan cepat memenuhihi
yang menjadi wadah fungsional atas                  kebutuhan hidup rakyat?
perjuangan kepentingan tertentu
                                                   Organisasi mana yang
Berbagai organisasi kemasyarakatan                  mempunyai dasar pijakan kuat
yang dibentuk mulai dari tingkat                    dan konkrit di lingkungan
dusun sampai tingkat nasional                       rakyat?

                      dadang-solihin.blogspot.com                                  6
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

                        Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
         Pemda              DPRD           Parpol       LSM                              Ormas
      Kebijakan dan      Produk-produk        Program partai       Kebijakan dan     Agenda lobi dan
        Program
            g            Fungsi DPRD
                             g                   dan janji
                                                     j j          p g
                                                                  program khusus      tekanan politik
                                                                                              p
      Pembangunan                               kampanye                LSM

                                      Arena Pembangunan
            Sosial                 Ekonomi        Lingkungan                        Kelembagaan
     Kesejahteraan sosial      Pertumbuhan dan             Lingkungan yang         Pembuatan
      bagi seluruh warga         pemerataan                sehat dan lestari   keputusan partisipatif


                                  Lembaga Intermediary
         Pemda               DPRD       Parpol                          LSM              Ormas
       KDH, Sekda,         Pimpinan,          Pimpinan Partai,    Berbagai bentuk    Berbagai bentuk
         SKPD            Komisi, Fraksi,      Biro-biro dalam      dan jenis LSM     dan jenis Ormas
                            Kaukus                 Partai

             Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur

                          Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
         Gender             Ekonomi              Domisili           Keamanan          Organisasi
           Laki                 y
                              Kaya                 Tetap
                                                       p                 p
                                                                       Mapan                 p
                                                                                        Kelompok

                                       dadang-solihin.blogspot.com                                      7
       Perempuan              Miskin         Tidak Tetap           Rentan               Individual
     Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
  Fungsi DPRD
menurut UU 27/2009

1.
1    Legislasi


2
2.   Anggaran
     A


3.   Pengawasan




      dadang-solihin.blogspot.com   8
                F ngsi
                Fungsi Legislasi
•   Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
    Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
    Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
    Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
•   Perda k     j    keberlanjutan b h kebijakan daerah.
    P d akan menjaga k b l j t sebuah k bij k di d    h
•   Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
                                                        daerah.
    menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah
•   Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.




                         dadang-solihin.blogspot.com                  9
                Fungsi Anggaran
•   Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
    dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
    pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
    APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
    tentang APBD.
•   APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
    melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
               p
    DPRD dan pemerintah daerah.
•   APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
    nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
    satu tahun anggaran.
•   Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
              daerah                                   kepada
    anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
    kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
    pemerintah bertindak”.
                          dadang-solihin.blogspot.com                 10
            Fungsi Penga asan
            F ngsi Pengawasan
•   Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
    pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
    pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
    pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
                                daerah.
    kerjasama internasional di daerah
•   Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
          y      j             y g progresif memihak masyarakat.
    adanya kebijakan daerah yang p g                    y
•   Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
    daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
    kualitas pelayanan publik.
•   Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
    responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
    penyediaan pelayanan publik di daerah.

                         dadang-solihin.blogspot.com              11
Peran d F
P              i      (1966-
      dan Fungsi DPRD (1966-1998)
•   DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan
    kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang
    diprakarsai eksekutif.
•   Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk
    melakukan analisa secara independen atau untuk meminta
    masukan dari masyarakat.
•   Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan
    kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,
    pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan
      i it konstituen.
    prioritas k  tit
•   Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih
                                   rezim.
    anggota DPRD yang loyal pada rezim



                         dadang-solihin.blogspot.com                12
    P     d F      i      (S t I i)
    Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
•   DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa
    lalu.
•   Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan
    daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
    pemerintah dan memainkan peran penting dalam proses
    pemerintah,
    penganggaran daerah.
•   Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
    keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
    aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
      k      id             k t daerahnya.
    ekonomi dan masyarakat di d       h
•   Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
                                             lalu
    lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat
    memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


                          dadang-solihin.blogspot.com                   13
                                                                  1/2
                                                                  1/2
      T t       b i            Efektif
      Tantangan bagi DPRD yang Ef ktif

•   Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali
    terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri
    sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita
    kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai
                sehari hari Indonesia
    kehidupan sehari-hari di Indonesia.
•   Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan
    merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak
    atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus
    dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.




                         dadang-solihin.blogspot.com               14
                                                               2/2
     Tantangan bagi DPRD yang Ef ktif
     T t       b i            Efektif

• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang
  terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
  kepercayaan publik.
• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
       1 000
  dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
  penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
  menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
  merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.
• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD
  untuk menyetujuinya.




                       dadang-solihin.blogspot.com              15
         M       H l I i T j di?
         Mengapa Hal Ini Terjadi?
•   Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi
    lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada
    berpihak pada pemilih dan masyarakat.
•   Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan
                                  berikut,
    dana untuk pemilihan umum berikut sehingga kebanyakan anggota
    DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji
    mereka kepada partai.
•   Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai
    pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye
         ilih kembali.
    pemilihan k b li
•   “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
                                                        dipilih
    tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
    seringkali melibatkan uang.


                         dadang-solihin.blogspot.com              16
     Kemauan untuk M
     K                 f     i
               t k Mereformasi
•   Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
    sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
    hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
    hari.
•   Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
    permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
    para politisi.
•   DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
    memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
    transparansi.
    t             i




                         dadang-solihin.blogspot.com                  17
dadang-solihin.blogspot.com   18
Agenda P litik Nyata
A   d Politik N t

       Agenda politik yang sangat nyata dan
       langsung memenuhi kebutuhan warga.
            Penanggulangan kemiskinan;
            Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
             pendidikan dan kesehatan;
            Pemberantasan k
             P b        t        i dan f     i
                           korupsi d reformasi
             birokrasi.




     dadang-solihin.blogspot.com                  19
Argumentasi Politik Mendasar
        Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
        mendasar dan tidak klise.
           Dengan membawa dukungan politik nyata dari
                         t          k dapat memperkuat
            warga, anggota DPRD akan d      t        k t
            pijakan mereka dalam proses politik yang
                  g   g              g        g
            berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
           Dengan informasi dan pengetahuan yang
            langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
            anggota DPRD akan mampu membawakan
            semua kepentingan warga ke dalam proses
                                 Daerah,
            pembuatan Peraturan Daerah penentuan APBD
            dan pengawasan politik.




           dadang-solihin.blogspot.com              20
          Positif dan Konstruktif
           y g                 p y
Pemikiran yang selalu mencari upaya
perbaikan.
    Anggota DPRD akan selalu dituntut
     untuk berpikir positif dan
     konstruktif dalam melaksanakan
                fungsinya
     tugas dan fungsinya.
    Sering tanpa disadari kebiasaan ini
     j             g         p
     justru meningkatkan kapasitas
     modal politik yang memang
     dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
       t kt     litik    d k
     struktur politik pendukungnya.




                        dadang-solihin.blogspot.com   21
Membangun Sistem Umpan Balik
                      g             p
                Membangun dan memperkokoh sistem
                umpanbalik yang cepat dan efektif.
                   Para anggota DPRD dan partai
                    politiknya dapat selalu melakukan up-
                    date terhadap informasi dan program
                    kerjanya.
                    kerjanya
                   Partai politik yang diwakili oleh anggota
                                     j g
                    DPRD tersebut juga secara terus
                    menerus mengevaluasi diri apakah
                    mereka mempunyai akar yang kuat di
                    tingkat k           t t j t
                    ti k t akar rumput atau justru
                    berkembang menjadi partai politik yang
                         g
                    mengambang.   g



         dadang-solihin.blogspot.com                    22
    Siklus R     t i W kil Rakyat
    Sikl Representasi Wakil R k t
   Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
    rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
    anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
   Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
                                    keputusan.
    mempengaruhi proses pengambilan keputusan
   Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
                  memilihnya,
    mereka yang memilihnya maka kekuasaan perwakilan itu dapat
    dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
    yang akan datang.
   Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
    wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
    maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
    delegitimasi di mata publik.

                         dadang-solihin.blogspot.com                 23
Siklus Representasi Wakil Rakyat
                                   RAKYAT

                                      PEMILU

                               Representasi Rakyat
                                 (keterwakilan)



     Hubungan dengan                   DPRD
                                                            Fungsi Legislasi
         Pemilih

     Hubungan dengan              MEMBUAT
    media dan kelompok           KEPUTUSAN                  u gs    gga a
                                                           Fungsi Anggaran
       kepentingan                 POLITIK

       Sumber daya
    (anggaran, staf, riset                                  Fungsi Pengawasan
       dan informasi)



                   Perlindungan                 Peningkatan
                 hak-hak Individu          Kesejahteraan Individu
                  dan masyarakat              dan Masyarakat
Sumber: NDI, LGSP          dadang-solihin.blogspot.com                          24
                                                                        1/2
                                                                        1/2
      Indikator P l k     Mandat     Baik
      I dik t Pelaksanaan M d t yang B ik

   Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
    menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
    positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
    anggaran dan pengawasan.
 Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
  perwakilan.
 DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
  keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
  dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
  melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
  individu-invidu warga negara.




                           dadang-solihin.blogspot.com                      25
                                                                2/2
        Indikator P l k     Mandat     Baik
        I dik t Pelaksanaan M d t yang B ik

   Secara substansial
       p        g
        perlindungan hak
       peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
          p
    Secara prosedural
      mengikuti prosedur hukum yang benar
                     y                p      y
        melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
   Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
    Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
   Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
    mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.




                           dadang-solihin.blogspot.com          26
dadang-solihin.blogspot.com   27
       Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah:                             Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke                1.
                                     1    Peningkatan standar hidup (levels
  arah kondisi yang lebih                 of living) setiap orang, baik
  baik                                    pendapatannya, tingkat konsumsi
                                          pangan sandang, papan pelayanan
                                          pangan, sandang papan,
 melalui upaya yang                      kesehatan, pendidikan, dll.
  dilakukan secara                   2.        p            g         y g
                                          Penciptaan berbagai kondisi yang
  terencana.
  t                                       memungkinkan tumbuhnya rasa
                                          percaya diri (self-esteem) setiap
                                          orang.
                                          orang
                                     3.   Peningkatan kebebasan
                                          (freedom/democracy) setiap orang.
                                                                  Todaro, 2000


                            dadang-solihin.blogspot.com                       28
                           How?
                           Ho ?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
     antar daerah
     antar sub daerah
     antar warga masyarakat (p
               g     y                               )
                             (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
        p                      p g       j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
        p                    j g                       y
   agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
   datang (berkelanjutan).




                       dadang-solihin.blogspot.com            29
           g               g
     Tantangan dalam Pembangunan Daerah
                                                                  • Mengurangi
                              Sarana dan
                            Prasarana yang
                            P                                       ketimpangan
                             memadai dan                          • Memberdayakan
                              berkualitas                           masyarakat
                                                                  • Mengentaskan
                                                                    kemiskinan.
                                                                  • Menambah lapangan
                                                                    kerja.
                                                Dunia usaha yg    • Menjaga kelestarian
                                                   kondusif         SDA
                             Pemanfaatan
                          sumber daya secara
                              berkualitas

                Koordinasi yang
               semakin baik antar
                 stakeholders



Peningkatan kapasitas
        SDM
                                    dadang-solihin.blogspot.com                    30
 PEMBANGUNAN DAERAH                        PEMBANGUNAN DI DAERAH




   Upaya terencana untuk
                                           Upaya untuk memberdayakan
   meningkatkan kapasitas
                                           masyarakat di seluruh daerah
    Pemerintahan Daerah

    Sehingga tercipta suatu                    Sehingga tercipta suatu
                                               S hi     t i t       t
  kemampuan yang andal dan                lingkungan yang memungkinkan
     profesional dalam:
     p                                               y
                                                 masyarakat untuk:



 Memberikan pelayanan kepada             M ik ti kualitas kehidupan
                                           Menikmati k lit k hid
  masyarakat,                              yang lebih baik, maju, dan
                                           tenteram,,
 M    l l     b daya
  Mengelola sumber d                      Peningkatan harkat, martabat,
  ekonomi daerah.                          dan harga diri.

                        dadang-solihin.blogspot.com                   31
               PEMBANGUNAN DAERAH
                         Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi              Pengelolaan
                                                         Good Governance
     Daerah                    Sumberdaya

                            Peran Ti Pil
               Keseimbangan P
               K   i b            Tiga Pilar

   Pemerintahan
   P    i t h                   D i U h
                                Dunia Usaha                 Masyarakat
                                                            M      k t

   Menjalankan dan
menciptakan lingkungan     Mewujudkan penciptaan         Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang       lapangan kerja dan          sosial, ekonomi dan
 kondusif bagi unsur-           pendapatan.                     politik.
       unsur lain.

                           dadang-solihin.blogspot.com                          32
           Pergeseran Paradigma:
        From Government to Governance




          Government                                  Governance
 M b ik hak ekslusif bagi
  Memberikan h k k l if b i            P      l           l     blik
                                        Persoalan-persoalan publik
  negara untuk mengatur hal-hal         adalah urusan bersama
  publik,                               pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat          dunia usaha sebagai tiga aktor
  disertakan sejauh negara              utama.
  mengijinkannya.
  mengijinkannya
                        dadang-solihin.blogspot.com                      33
                             g
               Pelaku Pembangunan:
               Paradigma Governance
   Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
    yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
                                     Tenaga Kerja
                      Kontrol                          Kontrol



        Dunia Usaha
                                    Pemerintah                       y
                                                                  Masyarakat
          S    t
          Swasta


                        Nilai                       Redistibusi
                 Pertumbuhan                    Melalui Pelayanan
                                        Pasar

   Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
    Good.
    Good
                                dadang-solihin.blogspot.com                    34
               Governance
         Model Go ernance
                Sektor Swasta      Sektor Publik        Sektor Ketiga


   Tingkat        Perusahaan        Organisasi               LSM
Supranasional    transnasional   Antar Pemerintah       Internasional




  Tingkat        P
                 Perusahaan
                        h                                 Ormas/LSM
  Nasional         Nasional        GOVERNANCE              Nasional



   Tingkat        Perusahaan         Pemerintah           LSM Lokal
 Subnasional         Lokal             Lokal

                                            (Kamarack and Nye Jr., 2002)

                        dadang-solihin.blogspot.com                        35
             g
Pelaku Pembangunan: Stakeholders

           STATE                       CITIZENS
           Executive
                  i                         i di t
                                       organized into:
           Judiciary         Community-based organizations
            g
          Legislature        Non-governmental organizations
                                Professional Associations
         Public service
                                    Religious groups
            Military                Women’s groups
             Police                       Media

                       BUSINESS
              Small / medium / large enterprises
                 Multinational Corporations
                     Fi     i l i tit ti
                     Financial institutions
                        Stock exchange


              dadang-solihin.blogspot.com                     36
   Troika




dadang-solihin.blogspot.com   37
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
               Swasta
  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



  Masyarakat,
  Bangsa, dan
    Negara                                      Masyarakat

                                                             VISI
                                       Pemerintah

Good Governance            Dunia Usaha




                  dadang-solihin.blogspot.com                       38
Sinergitas Stakeholders




       dadang-solihin.blogspot.com   39
Sinergitas Stakeholders




       dadang-solihin.blogspot.com   40
dadang-solihin.blogspot.com   41
             Peraturan
    Hierarki Perat ran PeUUan



                      PP
                                                              Perundang-
                                                                      g
                                                              Perundang-
                 Perpres
                 P                                             undangan

           Perda Provinsi




                         g
Sumber: UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan

                                dadang-solihin.blogspot.com                42
              Asas Pembentukan
                  Perundang-
        Peraturan Perundang-undangan

1. Asas Kejelasan Tujuan:
  Harus mempunyai t j
  H                           jelas dan  hendak dicapai.
                i tujuan yang j l d yang h d k di     i

2.
2 Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat:
    Harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan
     p        g       g yang
     perundang-undangan y g berwenang.   g
    Dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh
     lembaga atau pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.

3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan:
  Harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat
  sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

                     dadang-solihin.blogspot.com                  43
4. Asas Dapat Dilaksanakan:
                                                  Perundang undangan
   Harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di
   dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5.
5 Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan :
   Karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan
   bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas Kejelasan Rumusan:
     Harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-
                                                               perundang
      undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi,
     Bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan
      berbagai macam i t
      b b    i               t i dalam pelaksanaannya.
                     interpretasi d l    l k

6. Asas Keterbukaan:
      Dalam proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau
       penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.
      D        demikian, seluruh l i
       Dengan d iki                            k t         i kesempatan yang
                            l h lapisan masyarakat mempunyai k      t
       seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan
       Perundang-undangan.
                             dadang-solihin.blogspot.com                   44
    Syarat Penyusunan Perda
1. Hindari     b i kewenangan yang
1 Hi d i pemberian k
   berlebihan;
2 Hindari pengaturan dan persyaratan
2.
   yang tidak perlu, berlebihan, dan sulit
   diterapkan;
3. Akomodasi ketetapan yang bersifat
   transparan, akuntabel, dan melewati
                  bil keputusan yang
   proses pengambilan k     t
   benar;
4.
4 Libatkan tokoh masyarakat setempat;
5. Gunakan proses pelibatan publik
   yang luas;
   y g      ;
6. Tingkatkan efektivitas mekanisme
   penegakan hukum.
                        dadang-solihin.blogspot.com   45
             Prinsip Dasar                          1/3
                                                    1/3
       Proses Penyusunan Perda
1. Transparansi/keterbukaan.
   Informasi tentang akan
    ditetapkannya suatu
    kebijakan
    kebijakan,
   Peluang bagi masyarakat
    untuk memberikan
    masukan dan melakukan
    pengawasan terhadap
          i t h
    pemerintah.




                      dadang-solihin.blogspot.com   46
             Prinsip Dasar                                     2/3
       Proses Penyusunan Perda
2. Partisipasi:
      Mendorong terciptanya komunikasi p
                g     p y               publik untuk
       meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses
       pengambilan keputusan pemerintah,
      Mendorong keterbukaan informasi pemerintah yang lebih
       baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam
       memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu
       isu.
      Mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam
           g      g     g        j    y
       menerapkan suatu keputusan dan mendukung penerapan
       akuntabilitas.




                     dadang-solihin.blogspot.com               47
                Prinsip Dasar
                      p                                         3/3
          Proses Penyusunan Perda
3. Koordinasi dan Keterpaduan.
     Koordinasi dan keterpaduan/integrasi berkaitan dengan
      hubungan antara pemerintah dan organisasi dalam
      p
      pemerintah.
     Menyediakan mekanisme yang melibatkan instansi lain dalam
      pengambilan keputusan secara utuh.
     Keterpaduan memerlukan kombinasi yang harmonis antara
      wawasan dan aksi koordinasi, menekan konflik, membatasi
      ketidakefektifan,
      ketidakefektifan dan yang terpenting membatasi jumlah
      produk hukum.




                      dadang-solihin.blogspot.com               48
                                                                   1/3
                                                                   1/3
  Prinsip Dasar Perumusan Substansi

1. Akurasi Ilmiah dan Pertimbangan Sosial-Ekonomi.
      Setiap peraturan hendaknya disusun berdasarkan kajian
       k il        dalamnya.
       keilmuan di d l
      Suatu peraturan tidak bersifat normatif semata, melainkan
       juga harus mencerminkan isu dan permasalahan
       sebenarnya, berikut strategi pemecahan yang dibutuhkan
       masyarakat.
      Untuk dapat memastikan kebutuhan yang sebenarnya dari
       para pemangku kepentingan, suatu kajian akademis
       terhadap      t
       t h d peraturan yang t         h dirancang atau dit t k
                                tengah di          t ditetapkan
       perlu dilakukan, dengan menekankan pertimbangan ilmiah,
             ,                       y
       sosial, dan ekonomi di dalamnya.



                       dadang-solihin.blogspot.com                 49
                                                               2/3
  Prinsip Dasar Perumusan Substansi

2. Pendanaan Berkelanjutan.
      Diperlukan dukungan pendanaan yang cukup untuk
             i l      t ik       t     t
       mengimplementasikan suatu peraturan.
      Pendanaan tersebut digunakan untuk keperluan
                        operasional,
       administrasi dan operasional dan hanya sebagian kecil
       yang digunakan untuk pelaksanaan program dan
       pembangunan.
      Keterbatasan kemampuan dalam mendukung pendanaan
       merupakan salah satu alasan utama lemahnya penegakan
       h k      Indonesia.
       hukum di I d    i




                      dadang-solihin.blogspot.com              50
                                                                   3/3
  Prinsip Dasar Perumusan Substansi

3. Kejelasan.
      Peraturan dapat diterima untuk kemudian dilaksanakan
       dengan baik h
       d                      bil      iliki kejelasan d d
               b ik hanya apabila memiliki k j l               t
                                                       dan dapat
       dipahami oleh masyarakat.
      Kejelasan mengacu pada bagaimana suatu peraturan
       dirumuskan dan masyarakat mengerti akan kandungan yang
       terdapat di dalamnya.




                       dadang-solihin.blogspot.com                 51
                                                                   1/2
    Prinsip dalam Penerapan Hukum
1. Akuntabilitas
1 Ak t bilit
    Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar
     prosedur pelaksanaan;
    Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian
           p              g
     dalam pelaksanaan kegiatan;;
    Adanya output dan outcome yang terukur.
2. Kepastian Hukum
     p
    Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan
     konsisten;
    Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif;
    Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum;
    Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum.


                       dadang-solihin.blogspot.com                 52
                                                                   2/2
    Prinsip dalam Penerapan Hukum
3. Keleluasaan Aministratif
3 K l l        A i i t tif
    Tak satupun peraturan yang dapat secara efektif memprediksi
            kegiatan, fakta,               dibutuhkan.
     semua kegiatan fakta dan situasi yang dibutuhkan
    Keleluasaan dapat dituangkan secara eksplisit dan implisit
                 p
     dalam suatu peraturan.
4. Keadilan
    Setiap warga negara memiliki kedudukan y g sama di depan
          p    g    g                       yang          p
     hukum dan berhak mendapatkan keadilan.
    Hukum ditegakkan bukan atas dasar kepentingan kekuasaan
     ataupun golongan kepentingan tertentu, melainkan demi
     tegaknya keadilan.
    K dil h        didukung oleh k b d
     Keadilan harus did k                     institusi hukum d
                              l h keberadaan i tit i h k      dan
     aparat penegak hukum yang jujur, profesional dan tidak
        p g           golongan manapun.
     terpengaruh oleh g    g        p
                       dadang-solihin.blogspot.com                  53
  Tahapan Penyusunan Perda

                                  2                       3
      1           Identifikasi legal baseline atau    Penyusunan
  Identifikasi                    hukum,
                      landasan hukum dan                Naskah
isu & masalah      bagaimana Perda baru dapat          Akademik
                      memecahkan masalah


                                  5
     6           Penyelenggaraan Konsultasi Publik:       4
                  Revisi Rancangan Perda;
Pembahasan di                                          Penulisan
                  Apabila diperlukan, melakukan
   DPRD             konsultasi publik tambahan         Raperda



                               7
                        Penetapan Perda



                    dadang-solihin.blogspot.com                    54
 1.
 1                        Identifikasi isu   l h
                          Id tifik i i & masalah

1.                   masalah.
1 Identikasi isu dan masalah
2. Identikasi siapa yang terkait dengan masalah.
3 Gunakan metode pemecahan masalah yang sesuai
3.                                      sesuai.
4. Identikasi dampak pemecahan masalah.
5.                                            diatasi.
5 Pembuatan skala prioritas masalah yang akan diatasi




                        dadang-solihin.blogspot.com      55
                    Metode M4E
     M4E = Men, Money, Managerial, Method, Environment


   Men (manusia)
     Dilakukan pengujian bagaimana perilaku manusia (subyek
      h k ) melaksanakan atau b ti d k sehingga ti b l
      hukum)     l k    k    t bertindak hi       timbul
      masalah;
   Money (uang/anggaran)
     Pengujian dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana
                    gg
      kedudukan anggaran dalam p                g          gg
                                pelaksanaan kegiatan sehingga
      menimbulkan masalah;




                     dadang-solihin.blogspot.com                56
   Managerial
    M      i l
     Dilakukan pengujian dan riset apakah pola managerial baik dari
      sistem maupun sub sistem dapat mendukung atau tidak
      terhadap aturan-aturan yang ada.
     Perlu diperbaharui aturan yang lama atau membentuk aturan
      yang baru.
   Method (metode)
      Terkait dengan hubungan antara subyek hukum (pelaku) dengan
       obyek hukum,
    Bagaimana model dan pola hubungannya tersusun dalam
     sebuah metode.
 E i        t (lingkungan)
  Environment (li k       )
     Lingkungan sangat berpengaruh terhadap hadirnya persoalan
           terjadi.
      yang terjadi
     Lingkungan ini terkait juga pengaruh dari luar (globalisasi).

                          dadang-solihin.blogspot.com                 57
2.
2                       Identifikasi legal b
                        Id tifik i l           li
                                         l baseline (1)

1. Identikasi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada
   terkait dengan permasalahan, mulai dari undang-undang sampai
   dengan peraturan perundang-undangan terbawah.
2. Identikasi instansi pelaksana.
3. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada,
   dengan mempertimbangkan penulisannya:
        Kejelasan pasal d ayat; d
     a. K j l         l dan     t dan
     b. Kepastian preskripsi hukum.




                       dadang-solihin.blogspot.com               58
2.
2                      Identifikasi legal b
                       Id tifik i l           li
                                        l baseline (2)

4. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada,
   dengan mempertimbangkan pelaksanaannya:
     a. Ketersediaan dana pelaksanaan;
     b. Kapasitas administrasi; dan
     c. Penegakan hukum.
5. Identikasi peraturan perundang-undangan yang paling berpotensi
   untuk dapat memecahkan masalah, apabila keefektifannya
   ditingkatkan atau dibuat revisi.
6. Identikasi          instrumen hukum yang mungkin dapat
6 Id tik i macam-macam i t       h k            ki d    t
   memecahkan masalah.




                      dadang-solihin.blogspot.com                59
 3
 3.            Penyusunan Naskah Akademik (1)

1. Bentuk tim penyusun secara resmi.
   a Keanggotaan tidak terlalu besar
   a.
   b. Masukkan wakil-wakil stakeholders
   c.                      wakil wakil
   c Penuhi kebutuhan wakil-wakil
   d. Identifikasi staf pendukung
   e Formalkan dengan Surat Keputusan
   e.
2. Komitmen tim penyusun.
   a.
   a Komitmen waktu memadai
   b. Ruangan – satu ruangan pertemuan
    c Anggaran – jasa-jasa pendukung
    c.            jasa jasa
3. Aturan prosedural tim penyusun.

                          dadang-solihin.blogspot.com   60
 3
 3.            Penyusunan Naskah Akademik (2)

4. Identifikasi kelompok penasehat/ pengarah.
      Identifikasi k
   a. Id tifik i pakar
   b. Identifikasi stakeholders
      Tentukan     k     ik i teratur
   c. T t k cara komunikasi t t
5. Susun jadwal penyelesaian pekerjaan.
6 M l i penyusunan (d fti )
6. Mulai           (drafting)
   a. Identifikasi isu dan masalah
   b. Buat i t  tik t li teks
   b B t sistematika, tulis t k
   c. Perbaiki terus
   d B t notulensi setiap pertemuan
   d. Buat t l   i ti        t


                         dadang-solihin.blogspot.com   61
 3
 3.             Penyusunan Naskah Akademik (3)

7. Selenggarakan pertemuan stakeholders dan konsultasi publik untuk
   membahas draft dan memperoleh masukan:
    a. Kirim salinan (copy) draft sebelum pertemuan
    b.
    b Sediakan data pendukung sebelum pertemuan
8. Revisi dan finalisasi.




                            dadang-solihin.blogspot.com          62
 4.
 4                                      Penulisan R
                                        P   li         d
                                                  Raperda

1. Penamaan (Judul)
   –         peraturan;
       jenis perat ran
   –   teritorial/wilayah hukum/yuridiksi (negara, daerah, desa dsb);
   –            p
       nomor peraturan;   ;
   –   tahun pembuatan;
   –   nama peraturan.

   Contoh:
                 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
                         NOMOR 17 TAHUN 2007
                                TENTANG
       PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
          NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
         KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
                        DAERAH KABUPATEN GIANYAR
                         dadang-solihin.blogspot.com                    63
2. Frase/Klausul P
2 F     /Kl    l Permanen
   Contoh:

             DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                       BUPATI BEKASI,

3. Pembukaan
   terdiri t konsiderans atau d
   t di i atas k id                  iki     dasar h k
                          t dasar pemikiran, d     hukum
   pembentukannya dan judul.
4.
4 Batang Tubuh
   1. Ketentuan Umum
    2 Ketentuan Substansi
    2.
    3. Ketentuan Sanksi
5.
5 Penutup
6. Lampiran/Penjelasan

                          dadang-solihin.blogspot.com      64
5.
5           Penyelenggaraan K
            P    l               lt i Publik
                            Konsultasi P blik

 •   Interaksi dengan masyarakat merupakan upaya yang lentur,
                     g                 proses p
     dan harus diintegrasikan ke dalam p      penulisan
     rancangan Perda.
 •   Proses konsultasi dan penulisan bersifat interaktif, saling
     mengisi dan mempengaruhi.




                        dadang-solihin.blogspot.com                65
    6.
    6                         Pembahasan di DPRD
                              P b h

•    e ba asa di           e upa a salah satu bentuk dari
    Pembahasan d DPRD merupakan sa a sa u be u da
    dilaksanakannya konsultasi publik.
•   Pembahasan di DPRD tidak dilakukan oleh DPRD semata,
    melainkan bekerja sama dengan kepala daerah, seperti apa yang
    diamanatkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang
                           Perundang-undangan.
    Pembentukan Peraturan Perundang-undangan




                         dadang-solihin.blogspot.com                66
7.
7                                           Penetapan P d
                                            P   t     Perda
•   Salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan sebuah
    Perda baru adalah masa transisinya, yaitu tanggal mulai
                            baru.
    diberlakukannya Perda baru
•   Sebuah Perda baru sebaiknya ada tenggang waktu antara
               y                  g      gg
    disahkannya sebuah Perda dengan tanggal mulai
    diberlakukannya.
•   Hal ini dimaksudkan agar lembaga/instansi pemerintah terkait
    dan masyarakat dapat melakukan persiapan-persiapan yang
    memadai untuk pelaksanaan secara efektif.
•   Persiapan pelaksanaan meliputi pembentukan k
    P i          l k            li ti   b t k kesadarand
    masyarakat tentang ketentuan-ketentuan hukum yang baru,
          p y      gg
    serta penyelenggaraan p                pelatihan bagi instansi
                            pendidikan dan p           g
    pelaksana dan aparat penegak hukum mengenai ketentuan-
    ketentuan spesifik dari Perda yang baru tersebut.

                       dadang-solihin.blogspot.com                   67
dadang-solihin.blogspot.com   68

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: perda
Stats:
views:96
posted:7/15/2012
language:Malay
pages:68
Description: Capacity Building DPRD Kabupaten Yalimo di Grand Menteng Hotel-Jakarta, 15 Juli 2012