Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

SKRIPSI HUKUM KENEGARAAN DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA

VIEWS: 213 PAGES: 90

skripsi hukum universitas widya mataram yogyakarta

More Info
									IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR
 19 TAHUN 2011 DALAM PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK
       ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) UNTUK
            MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
                     DAERAH (PAD)




                       SKRIPSI
         Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
                        Memperoleh
         Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
           Universitas Widya Mataram Yogyakarta




                      Disusun Oleh:
        Nama                   : DIDIT AZHARI
        Nomor Induk Mahasiswa : 09.221.4250
        Program Studi          : Ilmu Hukum
        Konsentrasi            : Hukum Kenegaraan




                  FAKULTAS HUKUM
      UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA
                     TAHUN 2012
                HALAMAN PERSETUJUAN


IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR
 19 TAHUN 2011 DALAM PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK
       ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) UNTUK
            MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
                     DAERAH (PAD)


                         Penyusun:


                          Signed

                      DIDIT AZHARI
                      NIM: 09.221.4250



                      Disetujui Oleh:
                    Dosen Pembimbing,


                          Signed


          Hj. TRI WAHYUNI HERUWATI, S. H., C. N.
          NIP: 1955121119870 3 2 001




                        Mengetahui,
                   Dekan Fakultas Hukum
           Universitas Widya Mataram Yogyakarta


                  Signed and Stamped


              BAKRI DENIN, B. E., S. H., M. H.
              NIP: 1949051019860 1 1 001
                       HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR
 19 TAHUN 2011 DALAM PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK
       ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) UNTUK
            MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
                     DAERAH (PAD)


    Skripsi Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Skripsi
        Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta
                  Pada Hari Senin, Tanggal 19 Maret 2012



                                 Ketua,


                                 Signed

              Hj. TRI WAHYUNI HERUWATI, S. H., C. N.
              NIP: 1955121119870 3 2 001

       Anggota,                                     Anggota,


       Signed                                       Signed

H. SUNARTA, S. H., M. Hum.             Hj. IPUK ISTIQOMAH, S. H., M. H.
NIP: 1963122819900 3 1 002             NPK: 510.810.228




                               Mengetahui,
                          Dekan Fakultas Hukum
                  Universitas Widya Mataram Yogyakarta


                         Signed and Stamped


                     BAKRI DENIN, B. E., S. H., M. H.
                     NIP: 1949051019860 1 1 001
                          HALAMAN MOTTO




                         “EVERYDAY IS RACE,

                      THE LAST BUT NOT LEAST”

                               (Anonymous)

 “Setiap hari langkah kehidupan begitu cepat, bagaikan pembalap berebut dan

  melaju menjadi nomor satu, tetapi yang terakhir bukanlah yang terburuk.”




“SUCCESS IS THE ABILITY TO GO FROM ONE FAILURE TO ANOTHER

                  WITH NO LOSS OF ENTHUSIASM”

 (Sir Winston Churchill, Great Britain Prime Minister on World War II)

   “Kesuksesan adalah kemampuan untuk beranjak dari suatu kegagalan ke

       kegagalan yang lain tanpa kehilangan keinginan untuk berhasil”
                          HALAMAN PERSEMBAHAN




          Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi

ini Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Keluarga besar Penulis yang telah senantiasa membantu menyelesaikan

   Skripsi ini.

2. Segenap civitas akademika kampus Universitas Widya Mataram Yogyakarta,

   staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam

   beraktivitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Widya Mataram

   Yogyakarta.

3. Teman-teman Penulis baik itu teman kuliah seangkatan, adik kelas, kakak

   kelas pada Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, maupun

   teman-teman dari fakultas dan universitas lain yang telah banyak memberi

   masukan, semangat, dan arahan hingga akhirnya dapat terselesaikan Skripsi

   ini.
                            KATA PENGANTAR



        Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas segala limpahan

rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya

tulis   yang   berbentuk   Skripsi   ini   dengan   judul:   “IMPLEMENTASI

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2011

DALAM PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN

BANGUNAN (BPHTB) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI

DAERAH (PAD)”.

        Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Widya

Mataram Yogyakarta tempat dimana Penulis belajar ilmu hukum. Selain itu juga

untuk menerapkan teori-teori yang pernah Penulis dapatkan selama mengikuti

perkuliahan guna mengetahui pengelolaan BPHTB oleh Pemerintah Kota

Yogyakarta.

        Dalam penyusunan Skripsi ini, Penulis banyak memperoleh bimbingan,

ide, bantuan, dorongan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada

kesempatan kali ini sudah selayaknya apabila Penulis menghaturkan terima kasih

yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta beserta seluruh staf pengajar

    dan karyawan yang telah banyak memberikan berbagai pelayanan dan

    kemudahan selama Penulis mengikuti pendidikan.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta beserta staf

   pengajar dan karyawan yang telah memberikan kemudahan serta bekal ilmu

   pengetahuan untuk mempelajari dan mendalami ilmu hukum selama Penulis

   mengikuti pendidikan.

3. Ibu Hajjah Tri Wahyuni Heruwati, S. H., C. N., selaku dosen pembimbing

   Skripsi yang telah banyak mamberikan bimbingan, nasehat, petunjuk,

   semangat, dan arahan kepada Penulis serta yang selalu terbuka menerima

   usulan dan ide dari Penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

4. Bapak Santoso, S. E. selaku Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan Dinas

   Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta beserta

   stafnya yang telah banyak membantu dan memberikan informasi dan data-data

   yang diperlukan Penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

5. Keluarga besar dan teman-teman Penulis baik itu teman di Universitas Widya

   Mataram Yogyakarta maupun universitas lain yang telah memberikan doa

   restu dan dorongan baik secara moril maupun spirituil selama Penulis

   mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.

       Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka

saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan.

                                                   Yogyakarta, 19 Maret 2012
                                                      Penulis,

                                                       Signed
                                                   DIDIT AZHARI
                                                   NIM: 09.221.4250
                                               DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL ...................................................................................               i

HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................................                       ii

HALAMAN PENGESAHAN .....................................................................                      iii

HALAMAN MOTTO .................................................................................               iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ..................................................................                         v

KATA PENGANTAR.................................................................................               vi

DAFTAR ISI ...............................................................................................   viii

DAFTAR TABEL .......................................................................................         xii

DAFTAR GAMBAR...................................................................................             xiii

ABSTRAKSI/INTISARI ............................................................................              xiv

ABSTRACT/SUMMARY...........................................................................                  xv

BAB I               PENDAHULUAN ................................................................               1

                    A. Latar Belakang Masalah....................................................              1

                    B. Rumusan Masalah .............................................................           6

                    C. Tujuan Penelitian ..............................................................        7

                    D. Manfaat Penelitian ............................................................         8

BAB II               TINJAUAN PUSTAKA.......................................................                   9

                    A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik ..................................                    9

                    B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik.............                           13

                         1. Pengertian Implementasi Kebijakan .............................                  13

                         2. Teori Implementasi Kebijakan .....................................               17
          C. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Peraturan

               Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011 Tentang

               Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor

               84 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan

               Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan

               Keuangan Kota Yogyakarta .............................................             20

               1. Perubahan Pada Pasal 1 Ayat (1) huruf f, Ayat (2)

                  huruf m, dan Ayat (3) huruf j........................................           21

               2. Kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam

                  Mengelola BPHTB.......................................................          23

          D. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD).............                           28

BAB III   METODE PENELITIAN ...................................................                   32

          A. Jenis Penelitian .................................................................   32

          B. Sumber Data .....................................................................    33

             1. Subjek Penelitian ...........................................................     33

             2. Objek Penelitian.............................................................     33

          C. Lokasi Penelitian...............................................................     34

          D. Responden ........................................................................   35

          E. Metode Pengumpulan Data................................................              35

             1. Observasi (Pengamatan).................................................           35

             2. Document Research (Penelitian Kepustakaan)................                        35

             3. Indepth Interview (Wawancara Mendalam) ....................                       36

          F. Metode Analisis Data ........................................................        36
BAB IV   PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN......................                                  39

         A. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota

           Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Perubahan

           Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun

           2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja

           Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota

           Yogyakarta Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli

           Daerah (PAD) ...................................................................   39

           1. Analisis Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8

              Tahun 2010...................................................................   45

           2. Analisis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102

              Tahun 2010...................................................................   48

           3. Analisis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19

              Tahun 2011...................................................................   49

         B. Evaluasi Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan

           Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011 Tentang

           Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor

           84 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan

           Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan

           Keuangan Kota Yogyakarta Untuk Meningkatkan

           Pendapatan Asli Daerah (PAD) .........................................             58

           1. Faktor Pendukung .........................................................      59

           2. Faktor Penghambat .......................................................       60
BAB V             PENUTUP............................................................................         62

                  A. Kesimpulan.......................................................................        62

                  B. Saran.................................................................................   65

DAFTAR PUSTAKA..................................................................................              68

LAMPIRAN
                               DAFTAR TABEL



Tabel I   Proses Kebijakan Publik ........................................................   75
                         DAFTAR GAMBAR



Gambar 1   Bagan Struktur Organisasi Dinas Pajak Daerah dan

           Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta ...............   75
                             ABSTRAKSI/INTISARI

        Berawal dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya dalam pengelolaan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sejak Januari 2011 maka kini
pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki pekerjaan baru sebagai pelimpahan
dari pemerintah pusat. Kota Yogyakarta telah dinilai siap untuk melaksanakan
pekerjaan tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB, dan petunjuk pelaksanaannya dituangkan
dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010, sehingga dinas
yang melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan
Keuangan Kota (DPDPK) Kota Yogyakarta sebagai ujung tombak dalam
pengelolaan BPHTB di Kota Yogyakarta. Dalam melakukan tugas tersebut maka
dikeluarkanlah Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian
Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK)
Kota Yogyakarta yang didalamnya terdapat poin-poin perubahan pasal dalam
rangka mengelola BPHTB. Penerimaan pajak daerah Kota Yogayakarta pada
akhir tutup buku tahun 2010 tercapai melampaui target begitu pula tahun 2011
juga melampaui target yang ditetapkan. Penerimaan sampai bulan Desember 2011
mencapai Rp 158.724.247.821,- dari target yang ditetapkan yakni Rp
131.034.709.856 atau mencapai 121,13%, sehingga penelitian ini dilaksanakan
untuk dalam rangka mengetahui implementasi atas diberlakukannya Peraturan
Walikota Nomor 19 Tahun 2011 dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
        Berdasarkan uraian diatas maka Penulis memilih judul penelitian
“Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011
Dalam Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Bagaimana
Implementasi Perwal tersebut dalam rangka meningkatkan PAD Kota Yogyakarta.
        Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, lokasi penelitian berada di
Kantor Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota
Yogyakarta, teknik pengumpulan data dengan pengamatan, wawancara, dan studi
pustaka. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan analisisnya
menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
        Dari hasil evaluasi data dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi
pengelolaan BPHTB oleh DPDPK Kota Yogyakarta tergolong sangat baik
tercermin dengan pencapaian target yang melampaui target yang ditetapkan dan
telah dikelolanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) per Januari 2012, akan tetapi
kuantitas dan kualitas pegawai DPDPK Kota Yogyakarta cenderung masih perlu
untuk ditingkatkan, hal ini tercermin dari telah dilakukannya penyuluhan kepada
masyarakat/wajib pajak pembayar BPHTB namun masyarakat/wajib pajak
cenderung masih belum berkesadaran untuk membayar dan mengurus sendiri
BPHTB yang dibayarnya.

Kata Kunci: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
                            ABSTRACT/SUMMARY

        Starting from the enactment of Act Number 28 Year 2009 on Regional
Taxes and Levies, particularly in the management of Fees of Acquiring Land
Rights and Buildings (BPHTB/Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
since January 2011 but now a local government district/municipality has a new
job as a devolution of central government. Yogyakarta city has been judged ready
to carry out such work with the issuance of Local Regulation of Yogyakarta
Number 8 Year 2010 on BPHTB, and implementation instructions contained in
the Mayor of Yogyakarta Regulation Number 102 Year 2010, so the agency is
performing a task that the Regional Office of Tax and Financial Management of
Yogyakarta as the spearhead in the management BPHTB in the city of
Yogyakarta. In performing these duties the Mayor of Yogyakarta Regulation
Number 19 Year 2011 regarding Amendment in the Mayor of Yogyakarta
Regulation Number 84 Year 2008 regarding Function, Task Details, and
Administration of Regional Office of Tax and Financial Management of
Yogyakarta city in which there are points of article changes in order to manage
BPHTB. Local tax receipts Yogayakarta City closing at the end of 2010 exceeded
the target as well as achieved in 2011 also exceeded the target set. Acceptance
until the month of December 2011 reached Rp. 158.724.247.821,- of the target set
at Rp. 131.034.709.856,- or reach 121.13%, so that the research was conducted in
order to know the implementation of the enactment of Mayor of Yogyakarta
Regulation Number 19 Year 2011 in order to increase revenue.
        Based on the description above, the study authors chose the title “The
Implementation of Mayor of Yogyakarta Regulation Number 19 Year 2011
in the Management of Acquisition Fees and Building Land Rights To
Increase Revenue”. How this regulation implementation projects in order to
increase the revenue of the city.
        This type of research is descriptive research, the study site is located in the
Regional Office of Tax and Financial Management of Yogyakarta, data collection
techniques by observation, interview and literature study. This type of data is
primary data and secondary data. While the analysis using qualitative descriptive
analysis.
        From the evaluation results can be concluded that the implementation of
data management functions BPHTB by the city of Yogyakarta is in excellent as
reflected by the achievement of targets over the target and has managed land and
building tax (PBB/Pajak Bumi dan Bangunan) since January 2012, but the
quantity and quality of employees Regional Office of Tax and Financial
Management of Yogyakarta likely still need to be improved, it is reflected from
has done outreach to the community/taxpayers paying BPHTB but the
public/taxpayers are still not conscious tend to pay and manage their own BPHTB
which he paid.

Keyword: Fees of Acquiring Land Rights and Buildings (BPHTB/Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
                                      BAB I

                               PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah.

          Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pemerintah pusat

   kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

   (PDRD). Dengan UU ini maka telah dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997,

   sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya

   UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru di satu sisi akan

   memberikan keuntungan bagi daerah kabupaten/kota karena adanya sumber-

   sumber pendapatan baru. Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28

   Tahun 2009 pajak yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota ada 11 jenis

   pajak, dimana 8 pajak merupakan jenis yang lama dan 3 jenis pajak lainnya

   adalah jenis pajak baru, antara lain sebagai berikut:

   1. Pajak Hotel;

   2. Pajak Restoran;

   3. Pajak Hiburan;

   4. Pajak Reklame;

   5. Pajak Penerangan Jalan;

   6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

   7. Pajak Parkir;

   8. Pajak Air Tanah;

   9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan;

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

       Disebutkan juga secara eksplisit dalam Pasal 2 Ayat (3) bahwa daerah

dilarang memungut pajak selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009. Ini berarti bahwa jenis-jenis pajak yang bisa dipungut daerah

bersifat terbatas dan tertutup. Daerah dilarang untuk menetapkan jenis pajak

lain untuk memungutnya.

       Pajak-pajak jenis baru yang sebelumnya menjadi kewenangan

pemerintah pusat dan yang kini diserahkan untuk dipungut dan dikelola oleh

pemerintah daerah kabupaten/kota, antara lain sebagai berikut:

1. Pajak Sarang Burung Walet;

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, dan;

3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

       Dengan bertambahnya jenis pajak yang dikelola oleh daerah tersebut

tentunya akan menambah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila

potensi di daerah demikian besar, dan yang menjadi fokus pada penelitian ini

adalah mengenai BPHTB.

       Pengalihan kewenangan pengelolaan BPHTB dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah dimulai pada tanggal 1 Januari 2011, ini berarti BPHTB

akan menjadi pajak daerah sekaligus sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Sedangkan untuk pengelolan PBB masih akan dialihkan secara bertahap

hingga 1 Januari 2014. Pengalihan kewenangan pengelolaan pajak ini dapat

dikaitkan langsung dengan kebijakan otonomi daerah dimana penyelenggaraan
otonomi daerah memberikan indikasi bahwa daerah diharapkan dapat

menggali potensi sumber-sumber keuangan sendiri dalam rangka membiayai

urusan rumah tangganya. Hal ini dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 25 Tahun 2000 dimana kewenangan kabupaten/kota tidak diatur,

karena Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya meletakkan

semua kewenangan pemerintahan pada daerah kabupaten/kota, kecuali yang

telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.

       Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 95 Ayat

(1), meskipun pemungutan BPHTB menjadi hak daerah, namun tanpa

peraturan daerah (perda), pemerintah daerah tak boleh memungut BPHTB,

dan yang menjadi salah satu problema yang dihadapi oleh pemerintah

kabupaten/kota adalah tak semuanya siap menjadi pemungut pajak ini karena

belum semua daerah kabupaten/kota memiliki perda BPHTB sebagai landasan

untuk memungut dari masyarakat, salah satu kemungkinannya karena potensi

BPHTB di suatu daerah itu terlalu kecil dalam menyumbang pemasukan PAD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009.

       Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Mochamad Tjiptardjo, pemerintah daerah kabupaten/kota harus memiliki

payung hukum pemungutan BPHTB berupa peraturan daerah atau perda.

Selain itu, pemda juga harus menyiapkan sumber daya manusia dan prosedur

pemungutan BPHTB. Pemerintah daerah yang belum memiliki perda hingga 1

Januari 2011 tidak berhak menagih BPHTB. Artinya, selama belum memiliki
perda yang mengatur BPHTB, maka Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan di daerah tersebut sama saja gratis (Sumber: Surat Kabar Patroli

Bangsa, 1 April 2011).

         Berdasarkan Pasal 95 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

andaikata suatu daerah baru memiliki perda pada bulan Februari 2011, maka

transaksi atau perolehan tanah dan bangunan selama bulan Januari 2011 di

daerah itu tidak bisa dikenai BPHTB. Disamping itu Perda BPHTB juga tidak

boleh berlaku surut. Jadi, tak ada istilah BPHTB terutang, ini artinya bisa

menjadi insentif bagi masyarakat di daerah tersebut.

         Pemerintah pusat juga menggariskan, Perda BPHTB tak boleh

menetapkan tarif efektif melampaui tarif maksimum yang ditetapkan sebesar

5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)/Nilai Perolehan Objek Pajak

Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), dimana besaran NPOPTKP serendah-

rendahnya Rp. 60.000.000,- (Sumber: Pasal 87 dan 88 UU Nomor 28 Tahun

2009).

         Jika melihat ke belakang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2000 tentang BPHTB, daerah tidak mendapat 100% penerimaan pajak

ini. Pemerintah pusat membagikan 20% penerimaan BPHTB secara merata ke

seluruh pemda, lalu 16% untuk provinsi dan kabupaten/kota tempat

dipungutnya BPHTB. Kini, berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 BPHTB

telah menjadi 100% hak pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi

lokasi transaksi tanah dan/atau bangunan.
       Kota Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB), ini artinya Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah siap untuk

mengelola BPHTB dan potensi BPHTB di Kota Yogyakarta dianggap besar

atau penting sebagai sumber penerimaan daerah dalam meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Raperda BPHTB di Kota Yogyakarta telah

masuk program legislasi daerah sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 berlaku mulai 1 Januari 2011, yang berarti juga hubungan antara

eksekutif dan legislatif di Kota Yogyakarta dapat dibilang harmonis dengan

telah disahkannya perda tersebut.

       Menurut Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan

(DPDPK) Kota Yogyakarta Arbak Yhoga Widodo, S.E., M. M. pada tutup

buku tahun 2010 realisasi pajak daerah Kota Yogyakarta tercapai 104,06%

atau melebihi target dari yang ditentukan anggaran dimana mampu terealisasi

Rp.78.254.579.242,- dari target sebesar Rp 75, 2 miliar. Sedangkan dari bagi

hasil PBB dan BPHTB tahun 2010 tercapai 91,02% (Sumber: www.

jogjakota.go.id, Rabu, 19 Januari 2011). Pajak daerah adalah penyumbang

konstribusi paling besar dalam PAD Kota Yogyakarta, yaitu sekitar 42%

(Sumber: Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, 27 Desember 2010).

       Sejak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 per 1 Januari 2011,

maka Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota

Yogyakarta mendapat tugas tambahan yaitu memungut dan mengelola
   pendapatan pajak daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

   (BPHTB).

          Dalam melakukan pemungutan BPHTB di Kota Yogyakarta adalah

   menjadi wewenang Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK)

   Kota Yogyakarta yang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan

   pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008 tentang Fungsi,

   Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan

   sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19

   Tahun 2011 yang dimaksudkan khusus guna melaksanakan kewenangan

   pemungutan dan pengelolaan atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

   Bangunan (BPHTB) di Kota Yogyakarta. Hal merupakan sebuah tugas baru

   dan terinci dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf f, Ayat (2) huruf m, dan Ayat (3)

   huruf j, maka hal inilah yang akan Penulis teliti mengenai bagaimana

   implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2011 dalam pengelolaan

   Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk meningkatkan

   Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat dalam menetapkan dan memungut

   BPHTB diperlukan sumber daya manusia dan prosedur pemungutan dan juga

   sejauh mana BPHTB memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah

   (PAD) sejak dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pajak

   Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta sejak 1 Januari 2011.



B. Rumusan Masalah.
          Berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas, maka pertanyaan yang

   muncul berkenaan dengan substansi permasalahan dalam penelitian ini antara

   lain sebagai berikut:

   1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19

      Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta

      Nomor 84 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja

      Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta?

   2. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan

      Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

      Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008 tentang Fungsi,

      Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan

      Keuangan Kota Yogyakarta?



C. Tujuan Penelitian.

          Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini dibagi menjadi

   tujuan objektif dan tujuan subjektif, antara lain sebagai berikut:

   1. Tujuan Objektif:

      a. Untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Walikota Yogyakarta

          Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota

          Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan

          Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota

          Yogyakarta.
      b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi

          Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang

          Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008

          tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan

          Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

   2. Tujuan Subjektif:

              Guna melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi

      untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada

      Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta.



D. Manfaat Penelitian.

          Kegunaan dari dilaksanakannya penelitian ini dikonsentrasikan sesuai

   dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu antara lain sebagai berikut:

   1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bacaan,

      referensi kajian dan rujukan akademis serta menambah wawasan bagi

      Penulis dalam perspektif analisis dan evaluasi sebuah peraturan khususnya

      peraturan walikota.

   2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah

      ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum kenegaraan dalam

      pembuatan peraturan.
                                    BAB II

                            TINJAUAN PUSTAKA



A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik.

             Ruang lingkup dari kebijakan publik sangat luas karena mencakup

   berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum,

   dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hierarkinya kebijakan publik dapat

   bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti undang-undang, peraturan

   pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah

   daerah provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan

   keputusan bupati/walikota.

             Oleh karenanya dalam pembahasan kali ini Penulis akan menyajikan

   teori-teori kebijakan publik, teori implementasi kebijakan publik, pendekatan

   dalam studi kebijakan publik hingga proses kebijakan publik. Karena

   hakekatnya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang

   Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008 tentang

   Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan

   Keuangan Kota Yogyakarta merupakan salah satu bentuk dari kebijakan

   publik.

             Menurut H. Hugh Heglo dalam Said Zainal Abidin (2004:21), buku

   yang berjudul Kebijakan Publik, menjelaskan bahwa kebijakan adalah suatu

   tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan James

   Anderson dalam Irfan Islamy (2000:4), buku yang berjudul Prinsip-Prinsip
Perumusan    Kebijaksanaan      Negara      mendefinisikan   kebijakan   sebagai

serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan

dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan

suatu masalah tertentu.

       Dari kedua penjelasan diatas dapat ditarik konsep dasar bahwa

kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan

tertentu yang kemudian digunakan sebagai alat untuk memecahkan

permasalahan dan mencapai suatu tujuan. Dalam setiap kebijakan pasti

membutuhkan orang-orang sebagai perencana atau pelaksana kebijakan

maupun objek dari kebijakan itu sendiri, dimana pelaksana kebijakan

memegang     peranan      penting   dalam     pelaksanaan    sebuah   kebijakan.

Sebagaimana penjelasan Irfan Islamy (2000:5) kebijakan adalah suatu

program kegiatan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat

dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka

mencapai suatu tujuan tertentu.

       Kebijakan dapat pula diartikan sebagai bentuk ketetapan yang

mengatur yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, jika

ketetapan tersebut memiliki sasaran kehidupan orang banyak atau masyarakat

luas maka kebijakan itu dikategorikan sebagai kebijakan publik.

       Hogwood dan Peters dalam Fadillah Putra (2001: 115-116), buku yang

berjudul Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, menganggap ada

sebuah proses linier pada sebuah kebijakan yaitu policy innovation – policy

succession – policy maintenance – policy termination.
       Policy   innovation   adalah   saat   dimana   pemerintah    berusaha

memasukkan sebuah permasalahan baru yang diambil dari hiruk pikuk

kepentingan yang ada di masyarakat untuk kemudian dikonstruksi menjadi

sebuah kebijakan yang relevan dengan konteks tersebut. Policy succession,

setelah aspirasi itu ditangkap maka pemerintah akan mengganti kebijakan

yang ada dengan kebijakan baru yang lebih baik dan tepat. Policy

maintenance adalah sebuah pengadaptasian atau penyesuaian kebijakan baru

yang dibuat tersebut untuk keep the policy on track agar kebijakan tersebut

dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Policy termination adalah saat dimana

kebijakan yang ada tersebut dan dianggap sudah tidak sesuai lagi maka

kebijakan tersebut dihentikan. Terdapat berbagai macam strategi untuk

menghentikan    kebijakan,   apakah    itu   dengan   mencabut     kebijakan,

membatalkannya, atau menggantinya dengan sebuah kebijakan baru. Substansi

utama dari proses linier yang digagas oleh Hogwood dan Peters secara lugas

mendeskripsikan kepada kita bahwa kebijakan publik merupakan siklus yang

mekanistik, dimana teori tersebut merupakan sebuah siklus yang terus

berputar terhadap sebuah kebijakan.

       Dalam konsep lainnya seorang pakar bernama William N. Dunn

(1998), buku yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua,

mengatakan proses analisis kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas

intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis.

Aktivitas politis itu nampak pada serangkaian kegiatan yang mencakup
penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi

kebijakan, dan penilaian kebijakan.

       Sementara serangkaian proses yang berkaitan dengan kebijakan yaitu

aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring,

dan evaluasi kebijakan sebagai aktivitas yang lebih bersifat intelektual, dapat

diamati melalui Tabel I.

       Jika isu kebijaksanaan adalah usaha sistematis untuk merumuskan

masalah, evaluasi program kebijaksanaan adalah usaha sistematis untuk

menentukan tingkat seberapa jauh masalah telah secara nyata dapat diatasi.

Salah satu perbedaan pokok antara keduanya terletak pada waktu. Isu

kebijaksanaan disiapkan sebelum tindakan dilakukan (bersifat prospektif),

sedangkan program evaluasi kebijaksanaan dibuat setelah diambilnya suatu

kebijakan (retrospektif). Pandangan yang dikemukakan oleh William N. Dunn

(dalam M. Irfan Islamy, 2000:169) inilah yang menjadi dasar pemikiran untuk

menilai hakekat pentingnya suatu evaluasi kebijakan.

       Lebih lanjut William N. Dunn menjelaskan bahwa evaluasi program

kebijaksanaan dimulai dengan menjelaskan usaha-usaha yang telah dilakukan

dalam perumusan masalah, peramalan mengenai akibat-akibat dari alternatif,

dan pembuatan usulan. Evaluasi program kebijaksanaan yang dirancang

dengan berhasil membutuhkan cara penyusunan masalah yang kreatif, sikap

alternatif kebijaksanaan yang baru, dan kerangka arah tindakan yang baru atau

diperbaharui, meskipun evaluasi program kebijaksanaan normalnya berhenti

pada pembuatan usulan yang eksplisit.
            Berbagai argumentasi William N. Dunn diatas merupakan bahan

   pertimbangan yang menyebabkan Penulis lebih memilih untuk menggunakan

   metode-metode evaluasi kebijakan daripada analisis kebijakan. Karena dengan

   melakukan evaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan, outputnya akan

   menghasilkan rekomendasi tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh

   pemerintah maupun para pemangku kepentingan, maka tentunya sumbangsih

   terhadap pemerintah daerah akan jauh lebih konkrit. Sementara analisis

   kebijakan lebih bersifat peramalan (forecasting) yang belum dapat dipastikan

   hasilnya.



B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik.

            Pada dasarnya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011

   tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008

   tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan

   Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta sebagai variabel yang diteliti

   merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk kebijakan yang ada. Untuk

   itulah      Penulis   menggunakan   teori-teori   implementasi    kebijakan

   sebagai kerangka pikir dalam memahami makna dari variabel tersebut. Dan

   agar dapat dimaknai dengan benar, maka Penulis berupaya menjabarkannya

   dengan melakukan pemilahan makna dari setiap variabel yang dimaksud,

   antara lain sebagai berikut:

   1. Pengertian Implementasi Kebijakan.
       Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang

terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan

didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.

Sebagaimana rumusan dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabartier

dalam Solichin Abdul Wahab (1990:51) buku yang berjudul Pengantar

Analisis Kebijaksanaan Negara mengemukakan bahwa implementasi

adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk

undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan

peradilan. Keputusan itu mengidentifikasikan masalah-masalah yang ingin

dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya.

Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya

diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang kemudian output

kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi)

pelaksana, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap undang-

undang atau peraturan yang bersangkutan.

       Berdasarkan pemahaman diatas konklusi dari implementasi jelas

mengarah kepada pelaksanaan dari suatu keputusan yang dibuat oleh

eksekutif. Tujuannya ialah untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi

sehingga tercipta rangkaian yang terstruktur dalam upaya penyelesaian

masalah tersebut. Dalam konsep implementasi ini rangkaian yang

terstruktur memiliki makna bahwa dalam prosesnya implementasi pasti

melibatkan berbagai komponen dan instrumen.
       Dalam       menganalisis   implementasi    kebijakan   publik     selain

dipengaruhi oleh banyaknya aktor yang terlibat didalamnya terutama para

stakeholder yang ikut berperan juga              dipengaruhi oleh      variabel

organisasional dari pelaksana kebijakan publik tersebut. Seperti yang

dikemukakan oleh A. G. Subarsono (2006:89) bahwa kompleksitas

implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit

organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi

dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang

individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel

pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

       Untuk lebih mudah dalam memahami pengertian implementasi

kebijakan Lineberry dalam Fadillah Putra (2001:81) buku yang berjudul

Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik menspesifikasikan proses

implementasi setidak-tidaknya memiliki elemen-elemen antara lain

sebagai berikut:

a. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana;

b. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (Standard

   Operating Procedures/SOP);

c. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok

   sasaran;

d. Pembagian tugas di dalam dan diantara dinas-dinas/badan pelaksana;

e. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.
       Salah satu komponen utama yang ditonjolkan oleh Lineberry, yaitu

pengambilan kebijakan (policy-making) tidaklah berakhir pada saat

kebijakan itu dikemukakan atau diusulkan, tetapi merupakan kontinuitas

dari pembuatan kebijakan.

       Dengan demikian kebijakan hanyalah merupakan sebuah awal dan

belum dapat dijadikan indikator dari keberhasilan pencapaian maksud dan

tujuan. Proses yang jauh lebih esensial adalah pada tataran implementasi

kebijakan yang ditetapkan. Karena kebijakan tidak lebih dari suatu

perkiraan (forecasting) akan masa depan yang masih bersifat semu,

abstrak, dan konseptual. Oleh karena itu, setelah dilahirkannya sebuah

kebijakan maka kebijakan itu akan masuk pada tahap implementasi agar

dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pencapaian maksud dan tujuan.

Namun ketika telah masuk di dalam tahapan implementasi dan terjadi

interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan, barulah

keberhasilan maupun ketidakberhasilan kebijakan akan diketahui.

       Udoji dalam Solichin Abdul Wahab (1997:59) buku yang berjudul

Evaluasi Kebijakan Publik dengan tegas mengatakan bahwa the execution

of policies is as important if not more important that policy-making.

Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are

implemented” (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting,

bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-

kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang

tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). Oleh
   karenanya ditarik suatu kesimpulan bahwa implementasi merupakan unsur

   yang sangat penting sebagai kontinuitas dari munculnya suatu kebijakan.

          Setelah kebijakan diimplementasikan terhadap sekelompok objek

   kebijakan baik itu masyarakat maupun unit-unit organisasi, maka

   bermunculanlah dampak-dampak sebagai akibat dari kebijakan yang

   dimaksud. Irfan Islamy (2000:28) mengatakan bahwa setiap kebijakan

   yang telah dibuat dan dilaksanakan akan membawa dampak tertentu

   terhadap kelompok sasaran, baik yang positif (intended) maupun yang

   negatif (unintended). Untuk itu tinjauan efektifitas kebijakan, selain

   pencapaian    tujuan   harus    diupayakan     pua   untuk    meminimalisir

   ketidakpuasan (dissatisfaction) dari seluruh stakeholder. Dengan demikian

   deviasi dari kebijakan tidak terlampau jauh dan niscaya akan mencegah

   terjadinya konflik di masa yang akan datang.

2. Teori Implementasi Kebijakan.

          Sebagaimana     telah   dibahas   didalam     konsep   implementasi

   kebijakan, terdapat berbagai variabel yang saling terikat, berinteraksi dan

   mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Keseluruhan variabel tersebut

   merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dan dapat menjadi

   faktor pendorong (push factor) maupun faktor penekan (pull factor). Oleh

   sebab itu para pengambil kebijakan (policy maker) hendaknya menyadari

   akan substansi dari berbagai faktor tersebut sebelum kebijakan

   diformulasikan dan diimplementasikan.
       Menurut A. G. Subarsono (2006:89), buku yang berjudul Analisis

Kebijakan Publik ada berbagai macam teori implementasi, seperti dari

George C. Edwards III (1980), Merilee S. Grindle (1980), Daniel A.

Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), Van Meter dan Van Horn (1975),

Cheema dan Rondinelli (1983), dan David L. Weimer dan Aidan R.

Vining (1999). Guna pembatasan teori implementasi dalam penelitian ini

maka Penulis memilih untuk memaparkan beberapa teori yang dianggap

relevan dengan materi pembahasan dari objek atau kebijakan publik yang

diteliti, namun bukan berarti Penulis menjustifikasi bahwa teori-teori lain

tidak lagi relevan dalam perkembangan teori implementasi kebijakan

publik, melainkan lebih kepada mengarahkan Penulis agar lebih fokus

terhadap variabel-variabel yang dikaji melalui penelitian ini, beberapa

teori implementasi tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Teori Merilee S. Grindle.

           Keberhasilan sebuah implementasi menurut Merilee S. Grindle

   (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan

   (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of

   implementation), dimana dikatakan oleh Merilee S. Grindle bahwa isi

   kebijakan (content of policy) terdiri dari kepentingan kelompok

   sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak

   pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang

   dilibatkan.   Sementara     lingkungan     implementasi   (context    of

   implementation) mengandung unsur keleluasaan kepentingan dan
   strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta

   kepatuhan dan daya tanggap.

          Kemudian cara untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan

   yang telah diimplementasikan, Merilee menjelaskan bahwa melalui

   indikator keberhasilan dalam implementasi kebijakan adalah dengan

   melihat konsistensi dari pelaksanaan program dan tingkat keberhasilan

   pencapaian tujuan.

b. Teori Paul A. Sabatier dan Daniel A. Mazmanian.

          Teori lainnya yang tidak jauh berbeda dengan teori Merilee

   diatas ialah teori yang dikemukakan oleh Sabatier dan Mazmanian

   (1987). Karena dalam teorinya mereka menjabarkan dua variabel yang

   mempengaruhi implementasi kebijakan yang hampir identik dengan

   teori Merilee. Variabel pertama yaitu variabel daya dukung peraturan

   yang mencakup instrumen yang memiliki keterlibatan langsung dalam

   mempengaruhi suatu kebijakan. Dan variabel kedua ialah variabel non

   peraturan yang mengandung unsur yang mirip dengan penjelasan

   mengenai lingkungan implementasi Merilee.

          Variabel   tambahan    yang    diuraikan   oleh   Sabatier   dan

   Mazmanian adalah adanya karakteristik dari suatu masalah yang akan

   mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan. Untuk itulah maka

   dipandang perlu untuk melakukan identifikasi masalah (problem

   identification), sebelum kebijakan diformulasikan. Karena dalam

   permasalahan sosial tertentu khususnya di masyarakat Indonesia yang
         heterogen, seni dalam mengolah kebijakan harus benar-benar

         diperhatikan. Tidak jarang suatu kebijakan yang ditujukan demi

         kemaslahatan justru menimbulkan konflik baru yang tidak diramalkan,

         diakibatkan    para     pengambil     kebijakan    gagal      dalam

         mengkarakteristikkan suatu masalah.

                 Pemikiran Sabatier dan Mazmanian dalam Fadillah Putra

         (2003:89) buku yang berjudul Partai Politik dan Kebijakan Publik

         menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi

         pelaksanaannya memenuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan

         (petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis). Karena itu model top

         down yang mereka kemukakan lebih dikenal dengan model top down

         yang paling maju. Hal ini memang sangat relevan dengan konsep

         penelitian, DPDPK Kota Yogyakarta selaku instansi pelaksana

         kebijakan akan menjadi efektif apabila pelaksanaannya memenuhi apa

         yang telah digariskan peraturan petunjuk pelaksana maupun petunjuk

         teknis, dalam hal ini adalah Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun

         2010.



C. Tinjauan   Tentang   Implementasi     Kebijakan   Peraturan      Walikota

   Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan

   Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian

   Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan

   Kota Yogyakarta.
       Dalam setiap pengambilan keputusan hendaknya mengidentifikasikan

masalah-masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan

proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah

tahapan tertentu yang diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang

dalam hal ini UU Nomor 28 Tahun 2009 kemudian output kebijakan dalam

bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, dan akhirnya

perbaikan-perbaikan penting terhadap undang-undang atau peraturan yang

bersangkutan, dan dalam hal ini adalah Peraturan Walikota Yogyakarta

Nomor 19 Tahun 2011.

       Dengan mendasarkan pada sejumlah teori dan konsep para ahli yang

telah diuraikan diatas, maka kita dapat mendefinisikan bahwa yang dimaksud

dengan implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta adalah pelaksanaan

keputusan kebijaksanaan dasar, yang dibuat oleh Walikota Yogyakarta

berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting

dalam mengatur tata pemerintahan maupun tata masyarakat yang dapat

diamati pada beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan Dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf f, Ayat (2) huruf m, dan Ayat (3)

   huruf j.

              Pasal 1 Ayat (1) huruf f berbunyi melaksanakan pendaftaran dan

   pendataan pengajuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

   (BPHTB), Ayat (2) huruf m berbunyi melaksanakan penetapan Bea

   Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Ayat (3) huruf j
berbunyi melaksanakan penagihan dan keberatan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB).

       Sementara Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan dijelaskan

dalam Pasal 1 Angka 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa

Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan

hak atas tanah dan/atau bangunan. Dengan adanya pajak daerah ini

sekaligus bermanfaat bagi pemerintah sebagai sumber pemasukan baru

bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pemerintah Kota Yogyakarta

juga mempunyai tugas baru untuk mengelola jenis pajak daerah ini.

       Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan UU

Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 85 ayat (2) meliputi antara lain sebagai

berikut:

a. Pemindahan hak karena:

   1) Jual beli;

   2) Tukar-menukar;

   3) Hibah;

   4) Hibah wasiat;

   5) Waris;

   6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

   7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

   8) Penunjukan pembeli dalam lelang;

   9) Pelaksanaan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap;

   10) Penggabungan usaha;
      11) Peleburan usaha;

      12) Pemekaran usaha, atau;

      13) Hadiah.

   b. Pemberian hak baru karena:

      1) Kelanjutan pelepasan hak, atau;

      2) Diluar pelepasan hak.

2. Kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mengelola BPHTB.

          Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara rinci telah

   disebutkan pada Pasal 14 Ayat (1) kewenangan untuk daerah

   kabupaten/kota meliputi 16 kewenangan dan pada Ayat (2) urusan

   pemerintahan ada juga bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang

   secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan

   masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah

   yang bersangkutan.

          Memperhatikan kewenangan yang telah dikemukakan di atas,

   maka dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah kewenangan dibidang

   pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah, sehingga kewenangan

   tersebut tetap menjadi wewenang pemerintah pusat dalam wujud

   dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

          Menurut Syaukani H. R., pada Jurnal Otonomi Daerah Nomor 3

   (2001:10) menyatakan bahwa kebijakan otonomi daerah berdasarkan

   Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan kebijakan yang lahir

   dalam rangka menjawab dan memenuhi tuntutan reformasi dan
demokratisasi hubungan pusat dan daerah serta upaya pemberdayaan

daerah.

          Inti otonomi daerah adalah demokratisasi dan pemberdayaan.

Otonomi daerah sebagai demokratisasi berarti ada keserasian antara pusat

dan daerah. Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakatnya. Aspirasi

dan kepentingan daerah mendapat perhatian dalam setiap pengambilan

kebijakan oleh pusat, sedangkan otonomi daerah pemberdayaan daerah

merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk

mengatur, mengurus, dan mengelola kepentingan aspirasi masyarakatnya

sendiri. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah

Otonom tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi

daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan,

demokratisasi     dan   penghormatan    terhadap   budaya   lokal,   dan

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Atas dasar inilah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung

jawab kepada daerah sehingga daerah diberikan peluang untuk mengatur

dan   melaksanakan      kewenangannya   atas prakarsa   sendiri dengan

memperhatikan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerahnya.

Kewenangan ini merupakan upaya untuk membatasi kewenangan

pemerintah pusat dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, karena
pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah provinsi hanya

diberi kewenangan sebatas yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Kewenangan pemerintah daerah

dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek

pemerintahan.

       Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk

menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua

bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri,

pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta

kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan

pemerintah.

       Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan

kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan

diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

       Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa

perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan

kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus

dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,

pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta

pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar
daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

       Dasar pemikiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut

menunjukkan bahwa prinsip pemberian otonomi dalam pelaksanaan

pemerintahan daerah meliputi beberapa hal antara lain sebagai berikut:

a. Mengutamakan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi

   dan keanekaragaman daerah;

b. Otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung

   jawab;

c. Otonomi     daerah   yang     luas,   utuh   diletakkan   pada   daerah

   kabupaten/kota, sedangkan daerah provinsi menunjukkan otonomi

   yang terbatas;

d. Otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap

   terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar

   daerah;

e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian

   daerah otonom oleh sebab itu di daerah kabupaten dan kota tidak ada

   lagi wilayah administratif;

f. Pelaksanaan otonomi daerah lebih meningkatkan peran dan fungsi

   badan legislatif daerah;

g. Asas dekonsentrasi masih diberikan dan dilaksanakan di daerah

   provinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk
   melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan

   kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah;

h. Tugas perbantuan dimungkinkan dari pemerintah kepada daerah

   maupun dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai

   pembiayaan        dengan       melaporkan       pelaksanaan       dan

   mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

       Dengan memperhatikan prinsip-prinsip otonomi yang dianut dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu otonomi yang luas, nyata,

dan bertanggung jawab, maka tujuan pemberian otonomi kepada daerah

adalah dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan

pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan

daerah, maupun antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

       Pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk mengantar

masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik melalui kegiatan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberian pelayananan

kepada masyarakat yang semakin dekat. Penyelenggaraan urusan

pemerintah yang terkandung dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 juga

telah diatur dalam Pasal 11, urusan pemerintahan dibagi berdasarkan

kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan

keserasian hubungan antara susunan pemerintahan, sehingga ada

keterkaitan, ketergantungan dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan
      oleh sebab itu urusan pemerintahan ada yang wajib dan ada pilihan yang

      nantinya dalam pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan pemerintah.

             Dari uraian secara mendalam tersebut maka dapat digambarkan

      bahwa kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola

      BPHTB      merupakan    kewenangan     penyelenggaraan   urusan   yang

      dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Yogyakarta

      sebagai pemberdayaan daerah dalam rangka mencapai tujuan otonomi

      daerah dan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan

      masyarakat Kota Yogyakarta.



D. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

          Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, dimana kewenangan

   kabupaten/kota tidak diatur, dan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun

   1999 yang pada dasarnya meletakkan semua kewenangan pemerintahan pada

   daerah kabupaten/kota, kecuali yang telah diatur menurut Peraturan

   Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 sehingga penyelenggaraan otonomi daerah

   memberikan indikasi bahwa daerah diharapakan dapat menggali potensi

   sumber-sumber keuangan sendiri dalam rangka membiayai urusan rumah

   tangganya. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri oleh karena merupakan

   persyaratan dalam sistem pemerintahan daerah.

          Untuk penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan

   bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber

   keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang

merupakan persyaratan dalam sistem pemerintahan daerah.

       Sejalan dengan hal tersebut, Bagir Manan (1994:208) buku yang

berjudul Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan UUD

1945 mengatakan bahwa desentralisasi khususnya otonomi dimanapun tidak

dapat dipisahkan dari masalah keuangan. Hak mengatur dan mengurus rumah

tangga sendiri menyiratkan makna membelanjai diri sendiri. Membelanjai diri

sendiri atau pendapatan sendiri menunjukkan bahwa daerah (harus)

mempunyai sumber pendapatan sendiri.

       Hal senada dikemukakan juga oleh Andi Mallarangeng (2001:132)

buku yang berjudul Otonomi Daerah Prospektif Teoritis dan Praktis bahwa

tidak ada masalah yang lebih besar dalam pemerintahan lokal selain

kelangkaan sumber daya keuangan. Keuangan inilah yang sering menjadi

penghalang mengimplementasikan beberapa program pembangunan penting.

Dengan demikian peningkatan aministrasi pemerintahan dalam pembangunan

ditingkat lokal tidak akan ada artinya tanpa tanpa adanya peningkatan

keuangan daerah.

       Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa pemerintahan

daerah tidak terlepas dari masalah keuangan daerah, sehingga pemerintah

daerah harus memacu upaya menggali sumber-sumber pendapatan karena

seluruh kegiatan pemerintah daerah harus dibiayai oleh pemerintah daerah

sendiri sesuai dengan kewenangan yang telah diserahkan. Oleh karena itu

untuk memungut pendapatan yang legal harus dibuat instrumen hukumnya
yaitu peraturan daerah yang pada penetapannya harus mendapat persetujuan

secara konstitusional dari lembaga legislatif/Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) yang bersangkutan.

       Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 secara tegas mengatur

tentang sumber pendapatan daerah dalam Pasal 79, sedangkan pada Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2004 sumber pendapatan daerah tercantum pada

Pasal 157, antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi:

   a. Hasil pajak daerah;

   b. Hasil retribusi daerah;

   c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

       yang dipisahkan, dan;

   d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

2. Dana perimbangan;

3. Pinjaman daerah, dan;

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

       Sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana tersebut di atas juga

ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan pada Pasal

6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 antara lain disebutkan bahwa

sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah

antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Dana perimbangan;

3. Pinjaman daerah;

4. Lain-lain penerimaan yang sah.

       Penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan serta

pemberian pelayanan kepada masyarakat dimasa yang akan datang semakin

meningkat dan kompleks, yang membawa konsekuensi bagi pemerintah

daerah terutama untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Oleh karena itu

pemerintah daerah senantiasa melakukan upaya-upaya untuk menggali dan

meningkatkan penerimaan secara terus-menerus dan berkelanjutan agar

konstribusinya semakin dominan dalam pembiayaan pemerintah daerah.

       Kenyataan yang kita hadapi saat ini bahwa Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibuat pada

masa otonomi daerah seperti sekarang ini dalam rangka untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu memerlukan kesiapan dari pemerintah

daerah itu sendiri agar efektif baik dari segi sumber daya manusia maupun

teknis dalam mengelola pekerjaan yang dulu dilakukan oleh pemerintah pusat

dan kini dilimpahkan kepada pemerintah daerah sehingga implementasi dari

peraturan   pelaksana   dari   undang-undang   tersebut   tidak   membebani

masyarakat dan sesuai dengan tujuan dibuatnya sebuah kebijakan.
                                   BAB III

                          METODE PENELITIAN



A. Jenis Penelitian.

           Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Yaitu

   penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu

   variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau

   menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono,

   2006:11).

           Metode deskriptif dipilih karena Penulis ingin memperoleh gambaran

   atau deskripsi fenomena yang terjadi dalam pengimplementasian Peraturan

   Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

   Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008 tentang Fungsi,

   Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan

   Kota Yogyakarta. Dengan menggunakan metode ini, Penulis berharap dapat

   mengetahui dan memahami serta mendapatkan gambaran secara mendalam

   mengenai pelaksanaan dari kebijakan yang diteliti.

           Metode deskriptif diharapkan dapat mengungkap kondisi riil yang

   terjadi di masyarakat dan menyingkap fenomena yang tersembunyi (hidden

   values) dari seluruh dinamika masyarakat. Karena pada dasarnya penelitian

   ini akan menggambarkan dan melakukan eksplorasi secara mendetail

   mengenai permasalahan yang diteliti. Selain itu metode penelitian deskriptif

   yang mengartikulasikan hasil penelitian dalam bentuk data deskriptif (kata-
   kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-

   orang yang diteliti) akan lebih bermakna serta meyakinkan para pembuat

   kebijakan daripada pembahasan melalui angka-angka.



B. Sumber Data.

   1. Subjek Penelitian.

              Penentuan subjek dari penelitian ini dipilih dengan menggunakan

      metode purposive sampling dan incidental sampling. Metode purposive

      sampling yaitu teknik penentuan sampel bertujuan, maksudnya ialah

      sampel yang dipilih oleh Penulis ialah orang-orang yang berkompeten

      dalam memberikan informasi. Selain itu sampel memiliki keterkaitan

      dengan masalah yang dikaji melalui penelitian.         Untuk itu subjek

      penelitian ini yang dapat ditemui oleh Penulis, yaitu Bapak Santosa, S. E.,

      selaku Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan pada Dinas Pajak Daerah

      dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

              Kemudian untuk menentukan informan dari masyarakat peneliti

      menggunakan teknik incidental sampling yaitu teknik penentuan sampel

      berdasarkan kebetulan. Sebagaimana penjelasan Sugiyono (2003:96),

      bahwa     incidental   sampling     yaitu   siapa    saja   yang    secara

      kebetulan/insidental bertemu dengan Penulis dapat digunakan sebagai

      sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai

      sumber data.

   2. Objek Penelitian.
              Objek penelitian Penulis adalah Peraturan Walikota Yogyakarta

       Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota

       Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan

       Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota

       Yogyakarta.



C. Lokasi Penelitian.

          Berdasarkan topik yang dikaji, maka lokasi penelitian ini ditetapkan

   pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota

   Yogyakarta. Dalam penentuan lokasi penelitian, ada beberapa faktor yang

   dipertimbangkan oleh Penulis, terutama berkaitan dengan substansi dari lokasi

   penelitian dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Secara

   lengkap pemilihan instansi tersebut sebagai lokasi penelitian disebabkan oleh

   beberapa sebab, antara lain sebagai berikut:

   1. Pemungutan dan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

       Bangunan (BPHTB) melibatkan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan

       Keuangan Kota Yogyakarta.

   2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

       merupakan instansi pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

       Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

       Bangunan (BPHTB) berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor

       19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta
      Nomor 84 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja

      Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

   3. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan mudah

      pada instansi yang akan menjadi lokasi penelitian.



D. Responden.

   1. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan Kantor Dinas Pajak Daerah dan

      Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

   2. Kemudian untuk menentukan responden dari masyarakat, Penulis

      menggunakan teknik sampling incidental yaitu teknik penentuan sampel

      berdasarkan kebetulan baik yang merupakan wajib pajak maupun

      pembayar BPHTB.



E. Metode Pengumpulan Data.

          Dalam setiap penelitian baik itu bersifat kualitatif maupun kuantitatif

   dibutuhkan    data-data   untuk   diolah   dan    dijadikan   kesimpulan   dari

   permasalahan yang diteliti. Untuk itulah pada penelitian yang menggunakan

   teknik kualitatif ini, Penulis menggunakan beberapa cara guna mengumpulkan

   data-data, yaitu:

   1. Observasi (Pengamatan).

              Observasi yaitu deskripsi secara sistematis tentang kejadian dan

      tingkah laku dalam setting sosial yang dipilih untuk diteliti.

   2. Document Research (Penelitian Kepustakaan).
               Menurut Sugiyono (2007:82) dokumen merupakan catatan

      peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar,

      atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan

      misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi,

      peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya

      foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.

   3. Indepth Interview (Wawancara Mendalam).

               Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang

      didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan dengan

      pihak yang berkompeten..



F. Metode Analisis Data.

           Penelitian ini menggunakan analisis Deskriptif Analitik, dimana

   rancangan    organisasional    dikembangkan     dari   kategori-kategori   yang

   ditemukan dan hubungan-hubungan yang disarankan atau yang muncul dari

   data.

           Selanjutnya data yang diperoleh melalui sumber data primer dan

   sekunder tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut secara bertahap dan terus

   menerus, yaitu mulai sejak awal pengumpulan data hingga pengumpulan data

   berakhir. Proses analisis data tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan,

   antara lain sebagai berikut:
1. Analisis pada tahap pertama dilakukan sejak awal pengumpulan data

   dengan maksud untuk mencari dan menentukan fokus serta untuk

   mempertajam pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara;

2. Analisis pada tahap kedua dilakukan setelah data yang telah banyak

   terkumpul. Penulis kemudian memilah-milah dan mengelompokkan data

   yang telah ada berdasarkan tema atau kategori-kategori yang telah

   ditentukan sebelumnya;

3. Analisis pada tahap ketiga dilakukan setelah semua data dianggap cukup,

   Penulis mulai melihat hubungan-hubungan antara tema atau fenomena

   secara menyeluruh dan sistematis, kemudian Penulis melakukan suatu

   kontekstualisasi antara tujuan dan target penelitian dengan berbagai

   macam temuan nyata atau riil yang ada di lapangan;

4. Setelah itu Penulis melakukan interpretasi dan melakukan evaluasi

   terhadap data yang ada untuk mendalami tentang implementasi Peraturan

   Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

   Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008 tentang Fungsi,

   Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan

   Keuangan Kota Yogyakarta. Dan hingga pada akhirnya Penulis

   memperoleh suatu kesimpulan atau penjelasan mengenai bagaimana

   implementasi dari kebijakan tersebut. Proses pengambilan kesimpulan

   dilakukan secara bertahap, dimulai dari kesimpulan yang bersifat longgar

   kemudian kesimpulan dianggap final ketika sudah ditemukan penjelasan

   mengenai hubungan kontekstual yang utuh dan memadai sesuai dengan
   tujuan dan target studi yang didapat berdasarkan dari data yang telah

   disusun secara sistematis;

5. Hasil penelitian kemudian diungkapkan dalam bentuk Skripsi. Penulisan

   Skripsi tersebut dilakukan dengan cara sistematis dan mendetail agar

   mampu mengungkapkan evaluasi implementasi Peraturan Walikota

   Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

   Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian

   Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan

   Kota Yogyakarta.
                                  BAB IV

                   PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA



A. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta

   Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota

   Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan

   Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota

   Yogyakarta Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

          Pusat perhatian yang pertama-tama dalam penelitian ini adalah

   mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dalam

   masa otonomi daerah ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar

   untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini berarti,

   idealnya   pelaksanaan   otonomi   daerah   harus   mampu     mengurangi

   ketergantungan secara keuangan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi

   lebih mandiri, yang salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya

   Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal pembiayaan daerah yang

   sebelumnya cenderung membebani Dana Alokasi Umum (DAU) dimana dana

   tersebut bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan

   kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

   rangka pelaksanaan desentralisasi yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.

   Dengan dikeluarkannya regulasi yang memberikan kewenangan kepada

   daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah, pemerintah

   daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara
maksimal khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan

dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan

tentu saja dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku,

termasuk diantaranya adalah pajak daerah dalam hal ini kewenangan

memungut dan mengelola BPHTB yang menjadi unsur PAD yang utama di

Kota Yogyakarta pada khususnya.

       Jika menilik sejarah BPHTB yang dimulai adanya Ordonansi Bea

Balik Nama Staatblad 1924 Nomor 291 yang berisikan bahwa pemungutan

biaya balik nama yang diakibatkan atas pemindahan hak termasuk hibah

wasiat dan harta tetap. Objek pajaknya adalah merupakan barang-barang tetap

dan hak-hak kebendaan atas tanah yang pemindahan haknya dilakukan dengan

Akta. Ordonansi tersebut tidak diberlakukan untuk Hak Agraris Eigendom

menurut Pasal 51 Ayat Indische Staatsregeling, yaitu objek-objek yang

terbatas pada titel hukum barat. Sementara itu, UU Nomor 50 tahun 1960

tidak mengenal hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Ordonansi Bea Balik

Nama Staatblad 1924 Nomor 291 tersebut karena dalam UUPA dikenal istilah

unifikasi hukum. Oleh karena itu pada tahun 1961 bea tersebut tidak dapat

dipungut. Namun dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD).

       Selain itu apabila melihat konsep tanah yaitu sebagai kebutuhan dasar

(basic needs) untuk papan, lahan usaha, dan juga alat investasi yang

menguntungkan, maka sewajarnya bagi yang memperoleh hak atas tanah baik
seseorang maupun badan hukum yang memperoleh hak atas tanah dapat

memberikan kontribusi kepada negara dengan membayar pajak Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau

bangunan, sedangkan pajak itu sendiri adalah pungutan yang merupakan hak

preogratif pemerintah, dimana pungutan tersebut harus berdasarkan undang-

undang yang dapat dilakukan secara paksa kepada subjek pajak dengan tidak

ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan/dirasakan pengunaannya.

       Sementara itu yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan

atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan

diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Pengenaan atas pajak tersebut pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku hak atas

tanah meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak

milik atas satuan rumah susun atau hak pengelolaan.

       Objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan hak

pengelolaan diatur dengan Peraturan Pemerintah Pasal 3 Ayat (2) jo. PP

Nomor XX/2000 Kep. Men. Keu Nomor XX/KMK.04/2000. Hal ini diatur

agar lebih memberikan rasa keadilan. Dimana saat pewaris meninggal dunia

pada hakikatnya telah terjadi pemindahan hak dari pewaris kepada ahli waris.

Mengingat ahli waris memperoleh hak secara cuma-cuma, maka adalah wajar

apabila perolehan hak karena waris termasuk objek pajak. Hibah wasiat
merupakan penetapan wasiat khusus yang berlaku pada saat pemberi wasiat

meninggal dunia. Pada umumnya penerima hibah wasiat adalah orang pribadi

yang masih dalam hubungan keluarga yang tidak mampu atau badan sebagai

penghargaan. Jenis hak atas tanah yang dikenakan BPHTB adalah jenis hak

yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 dan UU Nomor 16 Tahun 1985.

Jenis hak yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 adalah meliputi hak

milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, sedangkan jenis

hak yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 1985 adalah hak milik atas satuan

rumah susun dan hak pengelolaan.

       Sedangkan objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB tertuang dalam

Pasal 3 Ayat (1) jo Kep.Men.Keu No.XX/KMK.04/2000 yang meliputi antara

lain sebagai berikut:

1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan

   pembangunan guna kepentingan umum;

3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh

   menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan

   lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi;

4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain

   dengan tidak adanya perubahan nama;

5. Orang pribadi atau badan karena wakaf;

6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
       Terdapat 3 macam perbedaan antara ketentuan yang terkandung dalam

UU Nomor 20 Tahun 2000 (UU BPHTB) dan UU Nomor 28 Tahun 2009 (UU

PDRD) antara lain, dalam hal tarif dalam UU BPHTB dikenakan tarif tunggal

5%, sedangkan dalam UU PDRD paling tinggi 5%, kemudian untuk Nilai

Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dalam UU BPHTB

paling banyak Rp. 300.000.000,- untuk waris dan hibah wasiat, dan paling

banyak Rp. 60.000.000,- untuk selain waris dan hibah wasiat, sedangkan

dalam UU PDRD paling rendah Rp. 300.000.000,- untuk waris dan hibah

wasiat, dan paling rendah Rp. 60.000.000,- untuk selain waris dan hibah

wasiat, dan yang terakhir adalah cara menghitung BPHTB terutang dalam UU

BPHTB 5% x (NPOP-NPOPTKP) sedangkan dalam UU PDRD 5%

(maksimal) x (NPOP-NPOPTKP).

       Sedangkan untuk dasar pengenaan BPHTB ada 3 dasar antara lain

sebagai berikut:

1. Harga Transaksi, yaitu untuk jual beli, penunjukan pembeli dalam lelang;

2. Nilai Pasar, yaitu untuk tukar menukar, hibah, pemberian hak baru, hibah

   wasiat, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan lain

   lain;

3. NJOP PBB, hal ini apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari

   NJOP PBB. (Untuk di Kota Yogyakarta NJOP PBB telah ditetapkan oleh

   DPDPK Kota Yogyakarta sejak 1 Januari 2012).

       Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang

BPHTB, daerah tidak mendapat 100% penerimaan pajak ini. Pemerintah pusat
membagikan 20% penerimaan BPHTB secara merata ke seluruh pemda, lalu

16% untuk provinsi dan kabupaten/kota tempat dipungutnya BPHTB. Kini,

berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 BPHTB telah menjadi 100% hak

pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi lokasi transaksi tanah

dan/atau bangunan.

       Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat

melaksanakan otonomi khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi

daerah, UU Nomor 28 Tahun 2009 yang disahkan oleh Presiden RI pada

tanggal 15 September 2009 diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan

pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Kemudian untuk

melaksanakan salah satu materi dari UU tersebut yaitu BPHTB di Kota

Yogyakarta dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8

Tahun 2010 tentang BPHTB yang petunjuk pelaksanaan perda tersebut

dituangkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010

dan DPDPK Kota Yogyakarta sebagai instansi yang berwenang untuk

memungut dan mengelola BPHTB tertuang dalam Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011.

       Untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi dari Peraturan

Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011 dalam pengelolaan BPHTB

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka harus meneliti

secara runtut mulai dari UU Nomor 28 Tahun 2009 yang telah Penulis

jelaskan secara umum, selanjutnya Perda Nomor 8 Tahun 2010, kemudian

Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2010, setelah itu Penulis kemudian
dapat masuk untuk meneliti secara mengerucut pada Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011 mengenai pelaksanaan rincian tugas dari

Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta

sebagai instansi yang berwenang dan ujung tombak dari pengeloaan BPHTB.

Sedangkan rumus untuk pengenaan Besaran BPHTB berdasarkan Pasal 2 Ayat

(4) Perwal Nomor 102 Tahun 2010 yang wajib dibayar dihitung sendiri oleh

wajib pajak (self assessment) adalah dengan cara sebagai berikut:

( (NPOP – NPOPTKP) x Tarif ) x prosentase pengenaan (Contoh terlampir

pada Lampiran).

1. Analisis Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010.

           Penulis terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap waktu

   disahkannya beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan

   BPHTB, dalam Pasal 185 UU Nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku sejak

   tanggal 1 Januari 2010 dan dalam Pasal 180 Ayat (6) menyatakan bahwa

   UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah

   dan Bangunan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun

   2000 tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya UU

   Nomor 28 Tahun 2009, artinya sejak 1 Januari 2011 BPHTB telah menjadi

   sepenuhnya kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk memungut dan

   mengelolanya dimana sebelumnya merupakan pekerjaan yang dilakukan

   pemerintah pusat.

           Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta dapat

   dikatakan telah siap untuk mengelola dan memungut BPHTB. Hal ini
tercermin dari dilahirkannya Perda Nomor 8 Tahun 2010, yang ditetapkan

tanggal 28 Desember 2010 karena berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU

Nomor 28 Tahun 2009 pemerintah kabupaten/kota dapat saja untuk tidak

memungut BPHTB apabila potensinya kurang memadai dan/atau

disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan

daerah, dan dengan telah adanya perda yang mengatur BPHTB artinya

Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kewenangan penuh untuk

mengelola BPHTB.

       Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk produk hukum

peraturan perundang-undangan tertinggi di daerah, oleh karena itu dalam

proses pembuatan peraturan daerah harus sesuai dengan asas-asas

perundang-undangan yang baik, agar sempurna teknik penyusunannya,

terjaga keabsahan penerbitannya, diakui secara formal dan dapat berlaku

efektif serta diterima oleh masyarakat.

       Pasal 69 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan

bahwa kepala daerah menetapkan peraturan daerah atas persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka penyelenggaraan

otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. Pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004,

tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 136 Ayat (1) menyatakan bahwa

peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat

persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan sampai disini

Penulis telah mendapat kesimpulan pertama bahwa Pemerintah Kota
Yogyakarta telah siap untuk mengelola BPHTB per 1 Januari 2011 dengan

payung hukum berupa perda, dan Kota Yogyakarta memiliki potensi

BPHTB sesuai yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.

Peraturan daerah sebagai payung hukum yang diamanatkan dalam UU

Nomor 28 Tahun 2009 dalam penyelenggaraanya bertujuan untuk

mengatur substansi materi muatannya dan Perda Kota Yogyakarta Nomor

8 Tahun 2010 telah berdasarkan peraturan yang lebih tinggi (tingkat

pusat), lain halnya dengan UU PDRD yang lama yaitu UU Nomor 34

Tahun 2000 dimana pemerintah kabupaten/kota dibebaskan untuk

menentukan jenis pajak dan retribusi lain (open list) diluar yang sudah

ditetapkan dalam UU dan pemerintah daerah (pemda) dapat menambahkan

jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan potensi daerah. Menurut

Penulis hal ini merupakan sebuah kemajuan karena apabila pemda diberi

kelonggaran untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi yang lain selain

yang telah ditetapkan dalam UU dapat saja jenis pajak dan retribusi itu

justru membebankan dunia usaha, karena didalam peraturan daerah yang

dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah objek pengaturannya

tidak saja meliputi yang bersifat substantif tetapi juga bersifat teknis tata

cara pelaksanaannya.

       Sesuai Pasal 88 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 daerah tidak

boleh menetapkan tarif efektif melampaui tarif maksimum yang ditetapkan

sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), namun berdasarkan

Pasal 9 Ayat (2) Perda Nomor 8 Tahun 2010, dikecualikan untuk
   perolehan secara waris dan hibah wasiat hanya ditetapkan sebesar 2,5%.

   Menurut Penulis hal ini merupakan sebuah dasar sosial kemanusiaan

   sesuai kearifan lokal, karena perbuatan hukum waris dan hibah wasiat

   merupakan perbuatan hukum yang lebih bersifat kekeluargaan dan kurang

   bernilai ekonomis, sehingga wajar apabila dikenakan tarif dibawah

   ketentuan maksimal berbeda ketika BPHTB masih dikelola pemerintah

   pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dimana tarif maksimum tetap 5%

   untuk waris dan hibah wasiat. Sedangkan untuk penetapan Nilai Perolehan

   Objek Pajak Tidak Kena Pajak tetap sesuai dengan Pasal 87 Ayat (4) dan

   (5) UU Nomor 28 Tahun 2009 dimana untuk setiap perolehan hak

   dikenakan paling rendah Rp. 60.000.000,- dan khusus untuk waris dan

   hibah wasiat paling rendah Rp. 300.000.000,-.

2. Analisis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010.

          Setelah Penulis menganalisis terhadap Perda Kota Yogyakarta

   Nomor 8 Tahun 2010, kemudian Penulis meneliti peraturan turunannya

   yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 yang

   mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan dari Perda Kota Yogyakarta

   Nomor 8 Tahun 2010. Karena apabila melihat pembentukan peraturan

   daerah adalah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah, maka peraturan

   daerah sebagai penjabaran atau pelaksanaan peraturan perundang-

   undangan yang lebih tinggi bertujuan untuk memberi pengaturan lebih

   lanjut mengenai tata cara pelaksanaannya di daerah.
          Peraturan   Walikota    Yogyakarta      Nomor 102   Tahun   2010

   didalamnya mengatur tata cara pengenaan BPHTB, dimana berdasarkan

   peraturan walikota tersebut maka terdapat berbagai macam prosentase

   pengenaan sebagai contoh didalam Pasal 2 Peraturan Walikota Yogyakarta

   Nomor 102 Tahun 2010 mengenai prosentase pengenaan BPHTB terdapat

   beberapa bagian antara lain sebagai berikut:

   a. 0% (nol persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang, dalam hal

      penerima Hak Pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah

      Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah

      Kabupaten/Kota, lembaga pemerintah lainnya, dan Perusahaan Umum

      Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas);

   b. 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam

      hal penerima Hak Pengelolaan selain dimaksud pada huruf a. Dan

      pengenaan BPHTB untuk wajib pajak orang pribadi yang menerima

      hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah

      dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke

      bawah juga sebesar 50% (lima puluh persen);

   c. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagai bentuk penyertaan

      modal dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada wajib

      pajak Badan Usaha Milik Daerah dikenakan BPHTB sebesar 0 % (nol

      persen).

3. Analisis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011.
       Setelah memahami kedua analisis diatas, maka Penulis dapat

masuk ke tahap berikutnya untuk meneliti implementasi Perwal Nomor 19

Tahun 2011, yang merupakan bagian inti dari penelitian. Penulis telah

melakukan pengumpulan data dengan metode pengamatan pada Kantor

DPDPK di Komplek Balaikota Yogyakarta, wawancara dengan Kepala

Seksi Pembukuan dan Pelaporan DPDPK Kota Yogyakarta, studi pustaka

pada berbagai peraturan yang berkaitan pengelolaan BPHTB di Kota

Yogyakarta, dan wawancara dengan beberapa responden yang melakukan

pembayaran     dan    pelaporan    BPHTB.    Fokus   penelitian   terhadap

implementasi Perwal Nomor 19 Tahun 2011 Penulis kerucutkan pada

perubahan dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf f, Ayat (2) huruf m, dan Ayat (3)

huruf j, yang antara lain sebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat (1) huruf f       berbunyi, melaksanakan pendaftaran dan

   pendataan pengajuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

   (BPHTB);

b. Ayat (2) huruf m berbunyi, melaksanakan penetapan Bea Perolehan

   Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

c. Ayat (3) huruf j berbunyi, melaksanakan penagihan dan keberatan Bea

   Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

       Untuk memperoleh data atas implementasi dari ketiga perubahan

yang ada dalam Perwal Nomor 19 Tahun 2011 tersebut, Penulis

menggunakan beberapa cara untuk memperoleh data, antara lain sebagai

berikut:
a. Observasi (Pengamatan).

          Ketika Penulis mengunjungi Kantor DPDPK Kota Yogyakarta

   yang terletak didalam Komplek Balaikota Yogyakarta, kondisi sarana

   dan prasarana dalam pelayanan pembayaran dan pelaporan BPHTB

   tersedia sangat baik dimana masyarakat pembayar BPHTB dapat

   membayar pada loket BPD DIY yang tersedia didalam Gedung Dinas

   Perijinan Kota Yogyakarta. Sehingga masyarakat pembayar BPHTB

   setelah membayar dapat langsung melaporkan atau mengajukan

   permohonan validasi (penelitian) terhadap BPHTB yang dibayarnya.

   Disamping itu karena pelayanan pembayaran BPHTB tersedia dalam

   satu tempat dengan jenis pelayanan masyarakat yang lainnya, maka

   memudahkan masyarakat untuk dapat mengurus keperluan yang lain

   yang berhubungan dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam sekali

   kunjungan ke Komplek Balaikota, dan kondisi Gedung Dinas Perijinan

   terasa sangat nyaman yang dilengkapi dengan ruang tunggu ber-AC,

   pengambilan nomor antrian secara elektronik, dan tersedianya tempat

   untuk foto kopi berkas-berkas yang diperlukan.

b. Document Research (Penelitian Kepustakaan).

          Penulis juga mendapatkan berbagai dokumen seperti buku-

   buku yang berisi mengenai kumpulan Peraturan Daerah Kota

   Yogyakarta seperti Perda Nomor 8 Tahun Tahun 2010 tentang Bea

   Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dapat

   dipinjam di Perpustakaan Bagian Hukum Komplek Balaikota
   Yogyakarta dan salinan berbagai macam Peraturan Walikota

   Yogyakarta seperti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun

   2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pajak

   Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, Peraturan

   Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

   Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008 tentang Fungsi,

   Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan

   Keuangan Kota Yogyakarta, dan Peraturan Walikota Yogyakarta

   Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

   Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan

   Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), maupun salinan contoh-

   contoh formulir pelaporan BPHTB dan gambar bagan struktur

   organisasi DPDPK Kota Yogyakarta pada Sekretariat Kantor DPDPK

   Kota Yogyakarta dengan menunjukkan Surat Ijin Penelitian yang

   Penulis dapatkan dari Dinas Perijinan Kota Yogyakarta.

          Disamping itu untuk melengkapi bacaan dalam proses

   penelitian ini Penulis juga meminjam buku dengan mendaftar sebagai

   anggota pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi

   Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Indepth Interview (Wawancara Mendalam).

          Wawancara secara mendalam yang Penulis lakukan pada hari

   Kamis, tanggal 5 Januari 2012 dengan tujuan untuk mengetahui

   bagaimana implementasi atas perubahan atas fungsi, rincian tugas, dan
tata kerja (rintuk) DPDPK Kota Yogyakarta sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun

dimana yang berhasil Penulis temui pada waktu itu adalah Bapak

Santoso, S. E. selaku Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan DPDPK

Kota Yogyakarta yang berkantor di lantai 2 pada Gedung Dinas

Perijinan Kota Yogyakarta, adapun hasil wawancaranya setelah

Penulis rangkum menjadi 4 sesi, adalah sebagai berikut:

1) Sumber Daya.

           DPDPK Kota Yogyakarta menyatakan telah siap dan

   memang harus siap dalam mengelola BPHTB, dengan personil 70

   orang yang melaksanakan tugas pengelolaan pajak daerah dan 15

   orang diantaranya yang secara intensif mengelola BPHTB

   disamping mengelola jenis pajak daerah yang lain. Hal ini secara

   umum memang tercermin dengan capaian tutup buku tahun 2010

   realisasi pajak daerah tercapai 104,06% atau melebihi target yang

   ditentukan oleh anggaran dimana mampu tercapai target Rp.

   78.254.579.242,- dari target sebesar 75,2 miliar.dan bagi hasil dari

   PBB dan BPHTB pada tutup buku tahun 2010 tercapai 91,02%

   sedangkan pada tutup buku tahun 2011 juga melampaui target yang

   ditetapkan, dimana penerimaan sampai bulan Desember 2011

   mencapai Rp. 158.724.247.821,- dari target yang ditetapkan yakni

   Rp. 131.034.709.856 atau mencapai 121,13%.
       Realisasi penerimaan pajak daerah yang mencapai 121,13%

dari target yang ditetapkan ini berasal dari hasil pajak daerah

sebesar Rp. 120.578,636,794,- dan bagi hasil pajak sebesar Rp 38,

145, 611,027,- dimana target yang ditetapkan untuk hasil pajak

daerah adalah Rp. 101.349.000.000,- dan target bagi hasil pajak

adalah Rp. 29.685.709.856,-.

       Secara    rinci     hasil   pajak      yang   mencapai   Rp.

120.578,636,794,-    ini     berasal   dari     Pajak   Hotel   Rp.

37.861.435.936,-, Pajak Restoran Rp. 13.817.217.336,-, Pajak

Hiburan Rp. 4.684.984.072,-, Pajak Reklame Rp. 5.439.731.728,-

Pajak Penerangan Jalan Rp. 23.857.657.765,-, Pajak Parkir Rp.

776.411.843,-, Pajak Air Tanah Rp. 318.039.903,- Pajak Sarang

Burung Walet Rp. 3.050.000,- dan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) Rp. 33.820.108.301,-. Sementara itu dari

bagi hasil pajak yang diperoleh melalui bagi hasil Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) sebesar Rp. 38.145.611.027,-. Hal ini juga

merupakan cerminan atas ketaatan warga masyarakat Kota

Yogyakarta dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan

tentunya perolehan pajak daerah ini akan sangat bermanfaat bagi

pembangunan     Kota Yogyakarta,       dan     mulai Januari 2012

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga telah dilakukan

oleh DPDPK Kota Yogyakarta. Capaian dan tahapan maju

mengelola PBB tersebut merupakan cerminan prestasi mengingat
pengelolaan PBB yang dilakukan secara bertahap dari pemerintah

pusat kepada daerah, namun Pemerintah Kota Yogyakarta telah

melakukan pengelolaan pada Januari 2012 disamping itu pajak

daerah merupakan penyumbang kontribusi paling besar dalam

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta yaitu sekitar

42%.

       Sumber daya anggaran yang ada pada DPDPK Kota

Yogyakarta dalam melaksanakan implementasi Perwal Nomor 19

Tahun 2011 dimana sebelum perubahan sekitar senilai 19,4 miliar

dan realisasi setelah perubahan pada tahun 2011 meningkat

menjadi senilai 33 miliar untuk mengelola BPHTB dan jenis pajak

daerah yang lain.

       Untuk sumber daya peralatan terjadi penambahan berbagai

jenis antara lain aplikasi, meteran, blangko, dan lain-lain sebagai

penunjang sarana dan prasarana pengelolaan dan validasi

(penelitian) BPHTB yang dimohonkan oleh wajib pajak.

       Dalam pelaksanaan sumber daya manusia, anggaran, dan

peralatan tersebut diatas memang menemui berbagai macam

kendala antara lain dimana wajib pajak tidak mengajukan

permohonan yang dilampiri persyaratan yang lengkap seperti sket

lokasi dan mengisi formulir/blangko BPHTB sesuai dengan harga

perolehan dan keadaan yang sebenarnya, sehingga apabila

menimbulkan kecurigaan seperti luas bangunan yang jauh lebih
   kecil daripada luas tanah perlu dilakukan cek lapangan, namun

   segala kendala dan persoalan yang terjadi tetap bisa terpecahkan.

2) Personil.

          Langkah aparatur DPDPK Kota             Yogyakarta    dalam

   mengkomunikasikan mengenai pengelolaan BPHTB oleh DPDPK

   kepada masyarakat telah dilakukan penyuluhan disetiap kelurahan

   atau RT/RW diseluruh Kota Yogyakarta yang terakhir dilakukan

   pada bulan Mei 2011 dan berencana akan melakukan penyuluhan

   kepada masyarakat lagi pada bulan Maret 2012.

          Dengan dilakukan penyuluhan tersebut berarti aparatur

   DPDPK telah memahami dan mendalami dari aspek pengelolaan

   BPHTB dimana sebelumnya dikelola pemerintah pusat, dimana

   daerah tidak mengetahui bagaimana pemerintah pusat dalam

   mengelola jenis pajak tersebut.

3) Kinerja Kebijakan.

          Bentuk pelayanan yang diberikan oleh DPDPK Kota

   Yogyakarta seperti tertuang dalam poin perubahan pasal dalam

   perwal tersebut tentu saja melaksanakan pendaftaran dan pendataan

   pengajuan permohonan BPHTB oleh wajib pajak, menetapkan

   penetapan BPHTB yang harus dibayar, dan melaksanakan

   penagihan dan keberatan atas BPHTB meskipun di Negara

   Indonesia menganut sistem self assessment dimana wajib pajak

   berhak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayar, namun
   apabila tidak sesuai dengan kenyataan seperti nilai perolehan

   maupun luasan yang tidak sesuai maka DPDPK Kota Yogyakarta

   dapat melakukan penagihan dan apabila wajib pajak keberatan

   maka dapat mengajukan keberatan atas nilai BPHTB tersebut.

          Harapan di masa mendatang pengelolaan BPHTB tentu saja

   tetap akan dilakukan oleh DPDPK Kota Yogyakarta, namun

   apabila terjadi perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2009, hal itu

   menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

4) Kelompok Sasaran.

          Rekomendasi atau saran dari DPDPK Kota Yogyakarta

   kepada masyarakat wajib pajak pembayar BPHTB agar Pendapatan

   Asli Daerah (PAD) dapat meningkat adalah dalam mengisi nilai

   perolehan untuk tetap mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak

   (NJOP) pada PBB dimana dengan telah dilakukannya pengelolaan

   PBB oleh DPDPK Kota Yogyakarta sejak Januari 2012 maka

   NJOP juga ditetapkan oleh DPDPK Kota Yogyakarta. Pemantauan

   atas hal itu adalah dengan dilakukannya pengecekan lapangan.

          Sedangkan respon masyarakat atau wajib pajak pembayar

   BPHTB selama ini memang terdapat keluhan atau protes terutama

   dari segi ketepatan waktu selesainya validasi (penelitian) yang

   dilakukan oleh DPDPK Kota Yogyakarta. Hal ini sangat

   tergantung dari banyaknya permohonan yang masuk. Persoalan

   ketepatan waktu ini memang belum bisa diukur dari segi apapun,
           apabila memang permohonan itu telah lengkap dan tidak

           menimbulkan kecurigaan maka akan selesai dalam waktu singkat,

           namun apabila sebaliknya akan dilakukan pengecekan lapangan

           dimana waktu penyelesaiaannya belum dapat diukur dan sangat

           tergantung dari jumlah permohonan.

                  Disamping itu selama ini mayoritas yang mengurus validasi

           (penelitian) untuk datang ke Kantor DPDPK Kota Yogyakarta

           adalah pegawai kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk

           mengurus berbagai macam jenis perolehan kecuali perolehan

           karena turun waris, sedangkan untuk perolehan karena turun waris

           seringkali juga dilakukan oleh pegawai kelurahan atau kecamatan.

           Hal ini dapat dilihat apabila dalam permohonan tersebut

           menggunakan surat kuasa mengurus, bukan atas nama wajib pajak

           itu sendiri. DPDPK Kota Yogyakarta sendiri tidak begitu

           mempersoalkan mengenai siapa yang mengurus meskipun berbagai

           penyuluhan telah dilakukan kepada masyarakat, karena hal tersebut

           merupakan lahan tersendiri daripada stakeholder yang berkaitan

           dengan BPHTB, dan DPDPK Kota Yogyakarta tidak dapat untuk

           memerintahkan wajib pajak untuk mengurus sendiri pajak yang

           dibayarkannya.



B. Evaluasi Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota

  Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian

Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan

Kota Yogyakarta Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

       Evaluasi terhadap kebijakan publik dimulai dengan menjelaskan

usaha-usaha yang telah dilakukan guna mencapai tujuan dari dikeluarkanya

kebijakan tersebut, seperti Penulis telah jelaskan bahwa DPDPK Kota

Yogyakarta telah melakukan berbagai macam usaha yang diantaranya

penyuluhan kepada masyarakat, dan hasil dari usaha tersebut memang

membuahkan prestasi dimana penerimaan pajak daerah Kota Yogyakarta

tercapai melampaui target yang diharapkan. Kemudian dari evaluasi terhadap

pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor

19 Tahun 2011, Penulis membagi menjadi dua bagian evaluasi yaitu faktor

pendukung dan faktor penghambat berdasarkan data yang Penulis peroleh di

lapangan, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung.

           Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap responden,

   ditemukan berbagai faktor pendukung dalam implementasi Perwal Nomor

   19 Tahun 2011. Faktor-faktor ini dapat terjadi baik secara internal maupun

   eksternal. Faktor internal meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam tubuh

   DPDPK Kota Yogyakarta. Kemudian faktor eksternal aspek yang

   bersumber dari luar DPDPK Kota Yogyakarta seperti masyarakat atau

   wajib pajak yang mengurus datang ke Kantor DPDPK Kota Yogyakarta.
          Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan faktor-

   faktor tersebut yang meliputi antara lain sebagai berikut:

   a. Adanya kesadaran dari pegawai DPDPK Kota Yogyakarta dalam

      menjalankan peran dan fungsinya yang melayani masyarakat dengan

      sebaik-baiknya;

   b. Penggunaan anggaran untuk kebutuhan sarana dan prasarana

      pengelolaan BPHTB, dukungan dan kerjasama dari pegawai yang

      cukup solid;

   c. Hubungan baik vertikal maupun horizontal berjalan dengan baik dalam

      tubuh organisasi sehingga tercipta suasana harmonis;

   d. Kesadaran dan partisipasi masyarakat cenderung dianggap sangat baik

      dalam membayar BPHTB.

2. Faktor Penghambat.

          Apabila dikonfirmasi antara data hasil wawancara dengan

   kenyataan di lapangan dapat diketahui bahwa dalam implementasi Perwal

   Nomor 19 Tahun 2011 terdapat beberapa hambatan utama yang juga

   terdiri dari faktor internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

   a. Kurangnya ketepatan waktu proses penyelesaian validasi (penelitian)

      BPHTB yang dilakukan DPDPK Kota Yogyakarta terlebih apabila

      dilakukan pengecekan lapangan;

   b. Jumlah pegawai DPDPK Kota Yogyakarta yang relatif sedikit bila

      dibanding kebutuhan kerja dalam mengelola BPHTB dan jenis pajak

      yang lain di wilayah Kota Yogyakarta terutama dalam ketepatan waktu
   penyelesaian penelitian/validasi terlebih lagi apabila melakukan

   pengecekan       lapangan   dan   berbagai   penyuluhan   sehingga

   mempengaruhi efesiensi kerja, utamanya dalam mengejar kualitas

   kerja;

c. Kesadaran masyarakat atau wajib pajak pembayar BPHTB dalam

   mengurus pajak yang dibayarnya cenderung masih mengandalkan

   pegawai PPAT maupun pegawai kecamatan atau kelurahan meskipun

   telah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat, hal ini dapat

   mendorong munculnya makelar yang tidak dapat dipisahkan dari

   kepentingan kalangan bisnis yang berupaya mendapatkan keuntungan

   dengan memperkecil jumlah pajak yang seharusnya disetorkan kepada

   negara/daerah.
                                   BAB V

                                 PENUTUP



A. Kesimpulan.

          Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab I sampai dengan Bab IV,

   maka dapat ditarik kesimpulan mengenai implementasi Peraturan Walikota

   Nomor 19 Tahun 2011 antara lain sebagai berikut:

   1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2011 mengenai

      Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008

      tentang Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja pada Dinas Pajak Daerah dan

      Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta terutama perubahan

      yang berkaitan dengan pengelolaan BPHTB yaitu pada ketentuan Pasal 10

      Ayat (1) huruf f, Ayat (2) huruf m, dan Ayat (3) huruf j, dapat

      dikategorikan tergolong sangat baik dan bisa dibilang dahsyat atau

      fantastis. Hal ini tercermin apabila melihat dari pencapaian target pajak

      daerah secara keseluruhan akhir tahun 2010 yang mencapai 104,06% dan

      akhir tahun 2011 mencapai 121,13% atau terus melebihi target dalam

      meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), karena tidak semua

      kabupaten/kota diseluruh Indonesia mampu untuk mencapai target

      penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan. Secara rinci penerimaan

      sampai bulan Desember 2011 mencapai Rp. 158.724.247.821,- dari target

      yang ditetapkan yakni Rp. 131.034.709.856 atau mencapai 121,13%.

      Realisasi penerimaan pajak daerah yang mencapai 121,13% dari target
yang ditetapkan ini berasal dari hasil pajak daerah sebesar Rp.

120.578,636,794,- yang salah satunya termasuk BPHTB dan bagi hasil

pajak sebesar Rp. 38, 145, 611,027,- dimana target yang ditetapkan untuk

hasil pajak daerah adalah Rp. 101.349.000.000,- dan target bagi hasil pajak

adalah   Rp   29.685.709.856,-.    Hasil   pajak   yang    mencapai    Rp.

120.578,636,794,- tersebut terdiri dari Pajak Hotel Rp. 37.861.435.936,-,

Pajak Restoran Rp. 13.817.217.336,-, Pajak Hiburan Rp. 4.684.984.072,-,

Pajak Reklame Rp. 5.439.731.728,- Pajak Penerangan Jalan Rp.

23.857.657.765,-, Pajak Parkir Rp. 776.411.843,-, Pajak Air Tanah Rp.

318.039.903,-, Pajak Sarang Burung Walet Rp. 3.050.000,-, dan yang

terakhir dan menjadi fokus penelitian ini adalah Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan mencapai Rp. 33.820.108.301,-. Sementara itu dari

bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 38.145.611.027,-.

Dari uraian diatas maka dapat dilihat bahwa BPHTB menempati urutan

kedua terbesar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

setelah Pajak Hotel. Peningkatan jumlah penerimaan pajak daerah tersebut

tentu akan sangat bermanfaat bagi pembangunan di Kota Yogyakarta.

Apabila mengingat definisi pajak itu sendiri yang merupakan pungutan

yang menjadi hak preogratif pemerintah, dimana pungutan tersebut harus

berdasarkan undang-undang dalam hal ini UU Nomor 28 Tahun 2009 yang

dapat dilakukan secara paksa kepada subyek pajak dengan tidak ada balas

jasa yang langsung dapat ditunjukkan/dirasakan pengunaannya, maka

peningkatan pendapatan melalui sektor pajak daerah ini tidak serta merta
   hanya karena prestasi dari DPDPK Kota Yogyakarta semata sebagai ujung

   tombak dalam pengelolaan Pajak Daerah akan tetapi peran serta dari

   warga masyarakat Kota Yogyakarta yang memiliki kesadaran yang sangat

   tinggi dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah dan tentu

   saja peran serta dari stakeholder yang lain seperti Pejabat Pembuat Akta

   Tanah (PPAT) maupun kelurahan/kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta

   karena sampai sejauh ini cenderung masih sangat sedikit wajib pajak yang

   berkesadaran mengurus sendiri proses pengajuan permohonan pendaftaran

   dan pendataan BPHTB.

2. Mengenai kendala dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 19

   Tahun 2011, secara umum hampir tidak ada kendala yang berarti.

   Meskipun menurut Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan DPDPK Kota

   Yogyakarta mengakui adanya kendala namun hal itu segera dapat diatasi

   sehingga tidak sampai menimbulkan hambatan yang berarti daripada

   kinerja DPDPK Kota Yogyakarta itu sendiri, seperti dari segi jumlah

   pegawai DPDPK Kota Yogyakarta yang bekerja untuk melaksanaan

   pengelolaan pajak daerah tidak terbagi spesialisasinya hanya menangani

   salah satu jenis pajak saja seperti BPHTB namun juga untuk menangani

   jenis pajak yang lain, dan kendala yang paling signifikan adalah dimana

   wajib pajak tidak mengisi nilai perolehan sesuai ketentuan dalam hal ini

   sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dimana kadang hanya sesuai

   dengan NJOP meski nilai perolehan sebenarnya jauh diatas NJOP, kendala

   lainnya yaitu bilamana nilai luas tanah atau bangunan yang tidak sesuai
      dengan keadaan sebenarnya. Hal ini tentu saja apabila menimbulkan

      kecurigaan akan dilakukan pengecekan lapangan. Hal inilah yang menjadi

      kendala proses ketepatan waktu penyelesaian pendataan atau validasi

      menjadi memakan waktu lebih lama. Kendala ini juga berkaitan dengan

      peran dari stakeholder yang lain seperti PPAT/Notaris maupun Camat

      apabila sebagai PPAT Sementara dimana dalam blangko formulir juga

      tertera    nama    dan   tanda    tangan       PPAT/Notaris/Kepala   Kantor

      Lelang/Pejabat Lelang yang semestinya dapat menghimbau agar wajib

      pajak mengisi sesuai ketentuan. Oleh karena itu koordinasi antara DPDPK

      Kota Yogyakarta dengan PPAT/Notaris/Kepala Kantor Lelang/Pejabat

      Lelang perlu untuk ditingkatkan agar proses penyelesaiaan validasi

      menjadi lebih singkat. Disamping itu kualitas serta kuantitas pegawai

      DPDPK Kota Yogyakarta yang tidak hanya menangani satu jenis pajak

      juga dapat dikatakan kendala tersendiri, belum lagi tenaga untuk

      melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Dari berbagai kendala diatas

      sejauh ini masih segera dapat diatasi sehingga tidak menghambat kinerja

      dari DPDPK Kota Yogyakarta itu sendiri.



B. Saran.

            Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka Penulis merekomendasikan

   berupa saran-saran antara lain sebagai berikut:

   1. Agar implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2011 dapat

      membuahkan hasil yang lebih maksimal, maka perlu ditingkatkan
kesadaran wajib pajak agar dapat membayar pajak dengan nilai sesuai

ketentuan. Meskipun berbagai penyuluhan telah dilakukan oleh DPDPK

Kota Yogyakarta kepada masyarakat namun apabila masyarakat masih

banyak yang enggan untuk mengurus sendiri permohonan pendataan

BPHTB maka akan sangat rentan munculnya makelar pajak karena

makelar pajak tidak dapat dipisahkan dari kepentingan kalangan bisnis

yang berupaya mendapatkan keuntungan dengan memperkecil jumlah

pajak yang seharusnya disetorkan kepada negara/daerah. Hal ini bisa saja

terjadi dengan adanya kongkalikong atau persekongkolan dengan para

stakeholder yang terlibat. Meski adanya prestasi peningkatan penerimaan

dari sektor pajak di Kota Yogyakarta, agar implementasi kebijakan dapat

tetap keep the policy on track sesuai dengan teori kebijakan publik

Hogwood and Peters, namun jika melihat proses pengelolaan BPHTB

yang dimulai dengan permohonan pendataan BPHTB atau validasi yang

dilakukan bukan oleh wajib pajak itu sendiri yang benar-benar memiliki

kesadaran untuk membayar pajak serta pengisian blangko formulir yang

tidak sesuai dengan ketentuan maka peluang untuk munculnya makelar

pajak sangat rentan. Dan apabila melihat dari kemampuan sumber daya

manusia pegawai DPDPK Kota Yogyakarta tentu akan sangat berat

apabila harus melakukan pengecekan lapangan satu per satu dari setiap

permohonan    yang    masuk.    Oleh   karena   itu   disamping    perlu

ditingkatkannya kualitas dan kuantitas pegawai DPDPK Kota Yogyakarta,

kesadaran masyarakat wajib pajak untuk mengisi sesuai nilai dan keadaan
   yang sebenarnya dan bersedia untuk mengurus sendiri BPHTB agar

   memiliki kesadaran yang tinggi juga perlu ditingkatkan agar peluang

   munculnya makelar pajak dapat dihindari.

2. Apabila melihat berbagai kendala yang ada maka dapat dikatakan bahwa

   kendala peningkatan penerimaan sektor pajak daerah khususnya BPHTB

   di Kota Yogyakarta tidak begitu berpengaruh secara signifikan terhadap

   penerimaaan daerah, dengan terus meningkatnya prosentase penerimaan

   sektor pajak daerah yang sangat berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah

   (PAD). Namun peningkatan tersebut dapat ditingkatkan lebih baik lagi

   apabila kendala-kendala yang ada dapat diminimalisir. Untuk dapat

   mengurangi kendala yang ada maka dapat dilakukan berbagai cara yang

   diantaranya   koordinasi diantara   para   stakeholder   seperti   dengan

   PPAT/Notaris maupun Camat apabila sebagai PPAT Sementara agar lebih

   menghimbau kepada wajib pajak untuk mengisi nilai perolehan sesuai

   dengan ketentuan atau keadaan yang sebenarnya, dengan begitu proses

   penyelesaian pendataan BPHTB yang dilakukan oleh DPDPK Kota

   Yogyakarta menjadi dapat lebih singkat karena tidak perlu melakukan

   pengecekan lapangan, dan penerimaan BPHTB pun juga akan meningkat

   jika wajib pajak membayar sesuai dengan nilai atau keadaan yang

   sebenarnya.
                           DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.


  Abdul Wahab, Solichin. 1990. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara.
        Jakarta: Rineka Cipta.

  Abdul Wahab, Solichin. 1997. Evaluasi Kebijakan Publik. Malang: Fakultas
        Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

  Abidin, Said Zaenal. 2004. Kebijakan Publik, Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan
         Pancur Siwah.

  Alexander, Harry. 2004. Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di
        Indonesia. Jakarta: PT XSYS Solusindo.

  Ali, Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan
          Sosiologis). Jakarta: Gunung Agung.

  Anonim. 2001. Himpunan Peraturan Otonomi Daerah serta Peraturan
        Pelaksanaannya. Jakarta Pusat: Pustaka Antara Utama.

  ---------. 1985. Tugas, Fungsi dan Perannya Dalam Pemerintahan di Daerah.
           Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

  Asshiddigie, Jimly. 2002. Konsulidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan
        Kedua. Jakarta: Pustaka Negara, Fakultas Hukum UI.

  Dunn, William N. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.
        Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

  Hari Adi, Priyo. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan
        Ekonomi. Salatiga: Jurnal Kritis Universitas Kristen Satya Wacana.

  Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.
         Jakarta: Bumi Aksara.

  Mallarangeng, Andi Dkk. 2001. Otonomi Daerah Prospektif Teoritis dan
         Praktis. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

  Manan, Bagir. 1994. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
        Menurut UUD 1945. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

  Mangkoesoebroto, G. 1997. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Muslim, Amrah. 1978. Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah. Bandung:
      Alumni.

Purbopranoto, Kuntjoro. 1981. Beberapa Catatan Hukum Pemerintahan dan
      Peradilan Administrasi. Bandung: Alumni.

Putra, Fadillah. 2001. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik.
        Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Putra, Fadillah. 2003. Partai Politik dan Kebijakan Publik. Yogyakarta:
        Pustaka Pelajar.

Riwu, Kaho Josef. 1991. Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia.
      Jakarta: Rajawali Press.

Sarundajang. 2000. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta: Sinar
      Harapan.

Soejito, Irawan. 1983. Teknik Membuat Peraturan Daerah. Jakarta: Bina
        Aksara.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-
      Dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.

Subarsono, A. G. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan
       Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2006. Statistika Untuk Penelitian, Cetakan Ketujuh. Bandung: CV.
      Alfabeta.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
      Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

Sunggono, Bambang. 2001. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja
      Srafindo Persada.

Suparmoko. 1992. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta:
      BPFE.

Syafrudin, Ateng. 1999. Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki
       Abad XXI. Jakarta: Gaya Media Pratama.
Syarif, Amiroeddin. 1987. Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik
        Membuatnya. Jakarta: Bina Aksara.
B. Undang-Undang.

  Ordonansi Bea Balik Nama Staatblad 1924 No. 291.

  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
        Daerah.

  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang
        Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
        Bangunan (BPHTB).

  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
        Tanah dan Bangunan (BPHTB).

  Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
        Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
        Daerah (PDRD).

  Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
        Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang
        Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
        (PDRD)

  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-
        Undang Nomor 32 Tahun 2004.

  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
        Pokok Agraria.
C. Peraturan.

   Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea
          Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

   Peraturan Pemerintah Pasal 3 ayat (2) jo. PP Nomor XX/2000 Kep. Men. Keu
          Nomor XX/KMK.04/2000.

   Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
          dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
          Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
          Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

   Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
          tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
          tentang Pemerintahan Daerah.

   Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008 tentang Fungsi,
          Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan
          Keuangan Kota Yogyakarta.

   Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
          Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008 tentang Fungsi,
          Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan
          Keuangan Kota Yogyakarta.

   Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk
          Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010
          tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
C. Jurnal.

   Akhmad, Hatta. 2000. Otonomi Daerah Berkenaan Dengan Peningkatan
        Pendapatan Asli Daerah (PAD). Palu: Jurnal Toposantoro.

   Djohan, Djohermansyah. 2001. Masalah Pengelolaan Keuangan Daerah
         Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta: Jurnal Ilmu
         Pemerintahan MIPI Edisi 14 Tahun 2001.

   Syaukani, H. R. 2001. Seminar Otonomi Daerah Strategi Pemberdayaan
         Daya Saing Daerah. Jurnal Otonomi Daerah.

   Suwandi, I Made. 2003. Jurnal Otonomi Daerah. Tahun 2003.

   Tabrani, Rab. 1999. Jurnal Depdagri. Jakarta: Depkeu.
D. Media Massa Cetak dan Elektronik.

   Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, 27 Desember 2010.

   Surat Kabar Patroli Bangsa, 1 April 2011.

   www.jogjakota.go.id, Rabu, 19 Januari 2011.
                                        Tabel I

                               Proses Kebijakan Publik

             Tahap                                     Karakteristik

 Perumusan Masalah                  :   Memberikan informasi mengenai kondisi-
                                        kondisi yang menimbulkan masalah.
 Forecasting (Peramalan)            :   Memberikan          informasi        mengenai
                                        konsekuensi di masa mendatang dari
                                        diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk
                                        apabila tidak membuat kebijakan.
 Rekomendasi Kebijakan              :   Memberikan informasi mengenai manfaat
                                        bersih     dari    setiap    alternatif,  dan
                                        merekomendasikan alternatif kebijakan
                                        yang memberikan manfaat bersih paling
                                        tinggi.
 Monitoring Kebijakan               :   Memberikan          informasi        mengenai
                                        konsekuensi sekarang dan masa lalu dari
                                        diterapkannya alternatif kebijakan termasuk
                                        kendala-kendalanya.
 Evaluasi Kebijakan                 :   Memberikan informasi mengenai kinerja
                                        atau hasil dari suatu kebijakan.

Sumber : A. G. Subarsono (2005:9)

								
To top