Docstoc

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Document Sample
PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA Powered By Docstoc
					PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA & GAGASAN BASED SYARIA EDUCATION




I. PENGANTAR

Pendidikan dalam konteks upaya merekonstruksi suatu peradaban merupakan salah satu kebutuhan
(jasa) asasi yang dibutuhkan oleh setiap manusia dan kewajiban yang harus diemban oleh negara agar
dapat membentuk masyarakat yang memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menjalankan fungsi-
fungsi kehidupan selaras dengan fitrahnya serta mampu mengembangkan kehidupannya menjadi lebih
baik dari setiap masa ke masa berikutnya.


Fitrah kehidupan manusia adalah menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan-aturan kehidupan yang
telah ditetapkan oleh penciptanya, yaitu Allah Swt karena Dia yang paling mengetahui segalanya tentang
makhluk ciptaan-Nya.


           "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku"


Kemudian                                          juga                                    firman-Nya:
Sesungguhnya Tuhanmu Maha luas ampunan-Nya. dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu
ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin di dalam perut ibumu; Maka
janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.
(QS. An-Najm[53]:32)


Fitrah ini pula yang akan mengangkat harkat dan martabat manusia pada posisi yang seharusnya yaitu
sebagai makhluk paling mulia yang diciptakan Allah Swt yang diantaranya dapat tetap terpelihara dengan
didukung           oleh            keberhasilan          suatu           proses            pendidikan.
Sebagaimana                                                                               Firman-Nya:
(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu
malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat
Tuhannya? Katakanlah: “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak
mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakal-lah yang dapat menerima pelajaran. (QS. Az-Zumar
[39]:9)
…Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu
pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Mujadalah
[58]:11)
Adapun terkait dengan tuntutan untuk membangun sebuah peradaban dunia dengan islam adalah
adanya perintah dari As-Syari’ (Allah Swt) yang tegas dinyatakan dalam Al-qur’an maupun As-Sunnah,
baik yang menyangkut tuntutan untuk menghukumi seluruh problematika kehidupan dengan islam,
kewajiban menegakan khilafah islam yang akan mengemban dakwah dan jihad ke berbagai penjuru
dunia, maupun kewajiban untuk menjaga keberlangsungan kehidupan islam tersebut yang diantaranya
pula membutuhkan keberadaan sistem pendidikan.


Sehingga, penguasaan terhadap ilmu, pengetahuan-teknologi, aspek-aspek materi (hasil-hasil teknologi)
dan kemajuan-kemajuan lainnya merupakan sesuatu yang harus disadari oleh kaum muslimin sebagai
kebutuhan dan kewajiban yang harus selalu dilaksanakan dalam menjaga keberlangsungan kehidupan
(peradaban) islam di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah.


Firman-Nya                                         dalam                                        Al-qur’an:
Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila
Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain)
tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah
sesat, sesat yang nyata. (QS. Al-Ahzab [33]:36)


Ataupun firman-Nya yang berkaitan dengan kewajiban mempersiapkan kekuatan kaum muslimin:
Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda
yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan
musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya;                      sedang Allah
mengetahuinya. (QS. Al-Anfal [8]:60)


Mempersiapkan kekuatan (persenjataan, pasukan, teknologi, strategi, dsb) untuk menghadapi musuh-
musuh islam, merupakan aktifitas kewajiban bagi Daulah Khilafah dan kaum muslimin yang untuk
mengimplementasikannya memerlukan dukungan sumber daya manusia yang cerdas, terlatih dan pandai,
dimana mereka semua dapat dihasilkan melalui suatu proses pendidikan yang berkualitas tentunya.
Sedangkan hadits Rasulullah Saw yang berkaitan dengan kewajiban penyelenggaraan pendidikan oleh
negara bagi kaum muslimin, antara lain:


Menuntut     ilmu   itu   wajib   bagi   setiap   muslim   (HR.   Ibnu   Adi   dan   Baihaqi)   ataupun,
Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri china (HR. Ibnu Adi dan Baihaqi dari Annas RA)


Kemudian,
Seorang imam (kepala negara) adalah bagaikan penggembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban
atas gembalaannya (HR. Akhmad, Syaikhan, Tirmidzi)


Hadits di atas menunjukan bahwa pendidikan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sedangkan
negara merupakan pihak yang wajib memberikan layanan pendidikan tersebut kepada rakyatnya sebagai
implementasi dari tanggung jawab yang diamanahkan kepada pemerintah tersebut. Dengan demikian
kaum muslimin pun telah mendapatkan kemudahan jalan menuju syurga melalui aktifitas pendidikan
sebagaimana yang dijanjikan dan juga dipersyaratkan oleh Allah Swt, bahwa:


Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalan baginya menuju
syurga. (HR. Muslim dan Tirmidzi dari Abu Hurairah)


Kemudian,
Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup di dunia, maka hendaklah dicapai dengan ilmu.
Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup di akhirat, maka hendaklah dicapai dengan ilmu.
Dan barang siapa menghendaki kebahagiaan keduanya (dunia dan akhirat), maka hendaklah dicapai
dengan ilmu. (HR. Thabrani)


Saat ini Indonesia sebagai salah satu negeri kaum muslimin terbesar telah didera oleh berbagai
keterpurukan, yang diantara penyebab keterpurukan tersebut terjadi karena kekeliruan dalam
menyelenggarakan sistem pendidikan nasionalnya. Dalam UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Sisdiknas) Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap,   kreatif,   mandiri,   dan   menjadi   warga   negara   yang   demokratis   serta   bertanggung
jawab.Berdasarkan definisi ini maka terdapat beberapa kecakapan hidup yang diharapkan dapat dimiliki
oleh peserta didik setelah menempuh suatu proses pendidikan.


Berangkat dari definisi di atas maka dapat difahami bahwa secara formal sistem pendidikan indonesia
diarahkan pada tercapainya cita-cita pendidikan yang ideal dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa
Indonesia yang bermartabat. Namun demikian, sesungguhnya sistem pendidikan indonesia saat ini
tengah berjalan di atas rel kehidupan ‘sekulerisme’ yaitu suatu pandangan hidup yang memisahkan
peranan agama dalam pengaturan urusan-urusan kehidupan secara menyeluruh, termasuk dalam
penyelenggaran sistem pendidikan. Meskipun, pemerintah dalam hal ini berupaya mengaburkan realitas
(sekulerisme pendidikan) yang ada sebagaimana terungkap dalam UU No.20/2003 tentang Sisdiknas
pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan, “Pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta
menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan
tanah air.” Perlu difahami bahwa sekularisme bukanlah pandangan hidup yang tidak mengakui adanya
Tuhan. Melainkan, meyakini adanya Tuhan sebatas sebagai pencipta saja, dan peranan-Nya dalam
pengaturan kehidupan manusia tidak boleh dominan. Sehingga manusia sendirilah yang dianggap lebih
berhak untuk mendominasi berbagai pengaturan kehidupannya sekaligus memarjinalkan peranan Tuhan.


Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berjalan dengan penuh dinamika. Hal ini setidaknya
dipengaruhi oleh dua hal utama yaitu political will dan dinamika sosial. Political will sebagai suatu produk
dari eksekutif dan legislatif merupakan berbagai regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan
pendidikan diantaranya tertuang dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32
UUD 1945, maupun dalam regulasi derivatnya seperti UU No.2/1989 tentang Sisdiknas yang
diamandemen menjadi UU No.20/2003, UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, PP No.19/2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan, serta berbagai rancangan UU dan PP yang kini tengah di persiapkan oleh
pemerintah (RUU BHP, RPP Guru, RPP Dosen, RPP Wajib belajar, RPP Pendidikan Dasar dan Menengah,
dsb). Kemudian dalam cakupan yang lebih operasional, maka peraturan menteri; peraturan daerah yang
dibuat para gubernur, walikota/bupati; serta keseriusan para anggota DPRD juga memiliki andil yang
besar untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan nasional dalam lingkup daerah. Adapun
berkembangnya dinamika sosial sebagai bentuk aksi-reaksi masyarakat terhadap keberlangsungan
berbagai bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial-budaya, bahkan ideologi) ditengah-tengah mereka
juga turut mempengaruhi dinamika pendidikan, karena berbagai bidang kehidupan tersebut realitasnya
merupakan subsistem yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu sistem yang lebih besar
yaitu sistem pemerintahan. Pendidikan merupakan salah satu subsistem yang sentral, sehingga
senantiasa perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan dalam menjaga kontinuitas proses kehidupan
dalam berbagai aspek di tengah-tengah masyarakat (negara) tersebut (input-proses-output). Demikian,
dalam upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional ternyata memerlukan adanya perbaikan pula
dalam aspek sistemik (regulasi) serta meningkatnya kontrol sosial dari masyarakat.


Terkait dengan kondisi pendidikan di Indonesia, Abdul Malik Fadjar (Mendiknas tahun 2001) mengakui
kebenaran penilaian bahwa sistem pendidikan di Indonesia adalah yang terburuk di kawasan Asia. Ia
mengingatkan, pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik, termasuk persoalan stabilitas
dan keamanan, sebab pelaksanaan pendidikan membutuhkan rasa aman. Menanggapi hasil survei
Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang menyebutkan bahwa sistem pendidikan di
Indonesia terburuk di kawasan Asia, yaitu dari 12 negara yang disurvei oleh lembaga yang berkantor
pusat di Hongkong itu, Korea Selatan dinilai memiliki sistem pendidikan terbaik, disusul Singapura,
Jepang dan Taiwan, India, Cina, serta Malaysia. Indonesia menduduki urutan ke-12, setingkat di bawah
Vietnam (Kompas,5/9/2001).


Kemudian berdasarkan laporan dari United Nations Development Program (UNDP) tahun 2004 dan 2005,
menyatakan bahwa Indeks pembangunan manusia di Indonesia ternyata tetap buruk. Tahun 2004
Indonesia menempati urutan ke-111 dari 175 negara ditambah wilayah khusus Hong Kong dan wilayah
pendudukan Palestina yang diteliti Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedangkan
tahun 2005 IPM Indonesia berada pada urutan ke 110 dari 177 negara. Posisi tersebut tidak jauh
berbeda dari tahun sebelumnya. Berdasarkan IPM 2004, Indonesia menempati posisi di bawah negara-
negara miskin seperti Kirgistan (110), Equatorial Guinea (109) dan Algeria (108). Data yang termuat
dalam situs www.undp.org/hdr2004 terasa menyakitkan jika posisi Indonesia dibandingkan dengan
beberapa negara anggota ASEAN lainnya. Singapura (25), Brunei Darussalam (33) Malaysia ( 58),
Thailand (76), sedangkan Filipina (83). Indonesia hanya satu tingkat di atas Vietnam (112) dan lebih baik
dari Kamboja (130), Myanmar (132) dan Laos (135) (www.suara pembaruan.com/16 juli 2004 dan Pan
Mohamad Faiz. 2006).


Kondisi ini menunjukan adanya hubungan yang berarti antara penyelenggaraan pendidikan dengan
kualitas pembangunan sumber daya manusia indonesia yang dihasilkan selama ini, meskipun masih ada
faktor-faktor lain yang juga mempengaruhinya.


II.                     PEMETAAN                         MASALAH                          PENDIDIKAN
Dalam memetakan masalah pendidikan maka perlu diperhatikan realitas pendidikan itu sendiri yaitu
pendidikan sebagai sebuah subsistem yang sekaligus juga merupakan suatu sistem yang kompleks.
Gambaran pendidikan sebagai sebuah subsistem adalah kenyataan bahwa pendidikan merupakan salah
satu aspek kehidupan yang berjalan dengan dipengaruhi oleh berbagai aspek eksternal yang saling
terkait satu sama lain. Aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan-keamanan, bahkan ideologi
sangat erat pengaruhnya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, begitupun sebaliknya.
Sedangkan pendidikan sebagai suatu sistem yang kompleks menunjukan bahwa pendidikan di dalamnya
terdiri dari berbagai perangkat yang saling mempengaruhi secara internal, sehingga dalam rangkaian
input-proses-output pendidikan, berbagai perangkat yang mempengaruhinya tersebut perlu mendapatkan
jaminan kualitas yang layak oleh berbagai stakeholder yang terkait.


A.         Permasalahan             Pendidikan            Sebagai           Suatu           Sub-Sistem
Sebagai salah satu sub-sistem di dalam sistem negara/ pemerintahan, maka keterkaitan pendidikan
dengan sub-sistem lainnya diantaranya ditunjukan sebagai berikut:
Pertama, berlangsungnya sistem ekonomi kapitalis di tengah-tengah kehidupan telah membentuk
paradigma pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pelayanan negara kepada
rakyatnya yang harus disertai dengan adanya sejumlah pengorbanan ekonomis (biaya) oleh rakyat
kepada negara. Pendidikan dijadikan sebagai jasa komoditas, yang dapat diakses oleh masyarakat (para
pemilik modal) yang memiliki dana dalam jumlah besar saja.


Hal ini dapat dilihat dalam UU Sisdiknas No.20/2003 Pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan bahwa
(1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat
berbentuk badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan hukum pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk
memajukan satuan pendidikan. Sedangkan dalam pasal 54 disebutkan pula (1) Peran serta masyarakat
dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha,
dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.


Berdasarkan pasal-pasal di atas, terlihat bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan nasional
saat ini akan dialihkan dari negara kepada masyarakat dengan mekanisme BHP (lihat RUU BHP dan PP
tentang SNP No.19/2005) yaitu adanya mekasnisme Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada tingkat
SD-SMA dan Otonomi Pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi. Seperti halnya perusahaan, sekolah
dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Koordinator LSM
Education Network for Justice (ENJ), Yanti Mukhtar (Republika, 10/5/2005) menilai bahwa dengan
privatisasi pendidikan berarti Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan
menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah
memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan
mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses
rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatasi dan masyarakat
semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin.


Hal senada dituturkan pengamat ekonomi Revrisond Bashwir. Menurut dia, privatisasi pendidikan
merupakan agenda Kapitalisme global yang telah dirancang sejak lama oleh negara-negara donor lewat
Bank Dunia. Melalui Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP), Pemerintah
berencana memprivatisasi pendidikan. Semua satuan pendidikan kelak akan menjadi badan hukum
pendidikan (BHP) yang wajib mencari sumber dananya sendiri. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah
negeri, dari SD hingga perguruan tinggi.
Kenyataan yang menunjukan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan jasa
komoditas adalah data dari Balitbang Depdiknas 2003 yang menyebutkan bahwa porsi biaya pendidikan
yang ditanggung orang tua/siswa berkisar antara 63,35%-87,75% dari biaya pendidikan total. Sedangkan
menurut riset Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2006 di 10 Kabupaten/Kota se-Indonesia ternyata
orang tua/siswa pada level SD masih menanggung beban biaya pendidikan Rp 1,5 Juta, yang terdiri atas
biaya langsung dan tak langsung. Selain itu, beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah
dan masyarakat (selain orang tua/ siswa) hanya berkisar antara 12,22%-36,65% dari biaya pendidikan
total (Koran Tempo, 07/03/2007). Menurut laporan dari bank dunia tahun 2004, Indonesia hanya
menyediakan 62,8% dari keperluan dana penyelenggaraan pendidikan nasionalnya padahal pada saat
yang sama pemerintah India telah dapat menanggung pembiayaan pendidikan 89%. Bahkan jika
dibandingkan dengan negara yang lebih terbelakang seperti Srilanka, persentase anggaran yang
disediakan oleh pemerintah Indonesia masih merupakan yang terendah. (www.worldbank.com)


Kedua, berlangsungnya kehidupan sosial yang berlandasakan sekulerisme telah menyuburkan paradigma
hedonisme (hura-hura), permisivisme (serba boleh), materialistik (money oriented), dan lainnya di dalam
kehidupan masyarakat. Motif untuk menyelenggarakan dan mengenyam pendidikan baik oleh pemerintah
maupun masyarakat saat ini lebih kepada tujuan untuk mendapatkan hasil-hasil materi ataupun
keterampilan hidup belaka (yang tidak dikaitkan dengan tujuan membentuk kepribadian (shaksiyah) yang
utuh berdasarkan pandangan syari’at islam). Hal ini dapat dilihat dalam UU Sisdiknas No.20/2003 pasal 3
yang menunjukan paradigma pendidikan nasional, dalam bab VI menjelaskan tentang jalur, jenjang, dan
jenis pendidikan yang membedakan antara pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi,
keagamaan, dan khusus. Selain itu dapat pula dilihat dalam regulasi derivatnya seperti PP tentang SNP
No.19/2005, RUU Wajib Belajar dan RUU BHP.


Dalam paradigma materialistikpun indikator keberhasilan belajar siswa setelah menempuh proses
pendidikan dari suatu jenjang pendidikan saat ini adalah dengan perlakuan yang sama secara nasional
pemerintah mengukurnya berdasarkan perolehan angka Ujian Nasional (UN) yang dahulu disebut sebagai
Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS), indikator itupun hanya pada tiga mata pelajaran saja
(Matematika/Ekonomi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris) yang ketiganya tersebut berbasis pada aspek
kognitif (pengetahuan). Pemerintah (Mendiknas) menilai bahwa UN sangat tepat untuk dijadikan sebagai
alat ukur standar pendidikan, dan hasil UN sangat riil untuk dijadikan alat meningkatkan mutu pendidikan
(Senin 12/2/07. www.indonesia.go.id). Di sisi lain, aspek pembentukan kepribadian (shaksiyah) yang
utuh dalam diri siswa, tidak pernah menjadi indikator keberhasilan siswa dalam menempuh suatu proses
pendidikan, sekalipun dalam sekolah yang berbasis agama (lihat standar kompetensi dan kelulusan siswa
dalam PP No.19/2005).
Fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja (pelajar) yang di antara akibatnya menjerumuskan para
pelajar pada seks bebas, terlibat narkotika, perilaku sarkasme/kekerasan (tawuran, perpeloncoan), dan
berbagai tindakan kriminal lainnya (pencurian, pemerkosaan, pembunuhan) yang sering kita dapatkan
beritanya dalam tayangan berita kriminal di media massa (TV dan koran khususnya), merupakan sebuah
keadaan yang menunjukan tidak relevannya sistem pendidikan yang selama ini diselenggarakan dengan
upaya membentuk manusia indonesia yang berkepribadian dan berakhlak mulia sebagaimana dicita-
citakan dalam tujuan pendidikan nasional sendiri (Psl.2 UU No.20/2003), karena realitas justru
memperlihatkan kontradiksinya. Siswa sebagai bagian dari masyarakat mendapatkan pendidikan di
sekolah dalam rangka mempersiapkan mereka agar dapat lebih baik ketika menjalani kehidupan di
tengah-tengah masyarakat. Namun karena kehidupan di tengah-tengah masyarakat secara umum
berlangsung dengan sekuler, ditambah lagi dengan proses pendidikan dalam satuan pendidikan dalam
kerangka sekulerisme juga, maka siklus ini akan semakin mengokohkan kehidupan sekulerisme yang
makin meluas. Oleh karenanya standar kelulusan secara nasional bagi siswa, hendaknya juga melibatkan
assesment (penilaian) terhadap aspek kepribadian (pola fikir dan perilaku) yang telah terbentuk dalam
individu siswa berdasarkan hasil pendidikan (akhlak) di sekolahnya, selain juga assesment terhadap
keterampilan yang telah dimiliki siswa untuk menempuh kehidupan di dalam masyarakat.


Ketiga, berlangsungnya kehidupan politik yang oportunistik telah membentuk karakter politikus
machiavelis (melakukan segala cara demi mendapatkan keuntungan) di kalangan eksekutif dan legislatif
termasuk dalam perumusan kebijakan pendidikan indonesia. Perumusan Rancangan Undang-Undang
Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang sudah berlangsung sejak 2004 dinilai oleh pengamat ekonomi
Tim Indonesia Bangkit (TIB) Revrisond Bashwir sebagai agenda kapitalisme global yang telah dirancang
sejak lama oleh negara-negara donor lewat Bank Dunia. Melalui Rancangan Undang-Undang Badan
Hukum Pendidikan (RUU BHP), Pemerintah berencana memprivatisasi sektor pendidikan. Semua satuan
pendidikan (sekolah) kelak akan menjadi badan hukum pendidikan (BHP) yang wajib mencari sumber
dananya sendiri. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah negeri, dari SD hingga perguruan tinggi.


Selain itu dalam beberapa kebijakan operasional sisdiknas yang dikeluarkan pemerintah ternyata
kadangkala didukung pula oleh dana yang jumlahnya tidak sedikit, meskipun dalam implementasinya
banyak masyarakat yang menilai sering terjadi salah sasaran bahkan penyimpangan. Sebagai contoh
kebijakan Mendiknas, Bambang Sudibyo yang tetap melaksanakan UN pada tahun ajaran 2005/2006
ternyata berkaitan dengan dana yang tersedia untuk program tersebut sangat besar, padahal berbagai
aliansi masyarakat telah mengajukan penolakan. Diantaranya, Koalisi Pendidikan yang terdiri dari
Lembaga Advokasi Pendidikan (LAP), National Education Watch (NEW), Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI), The Center for the Betterment Indonesia (CBE), Kelompok Kajian Studi Kultural (KKSK),
Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Forum Guru Honorer Indonesia (FGHI), Forum Aksi Guru
Bandung (FAGI-Bandung), For-Kom Guru Kota Tanggerang (FKGKT), Lembaga Bantuan Hukum (LBH-
Jakarta), Jakarta Teachers and Education Club (JTEC), dan Indonesia Corruption Watch (ICW),
berdasarkan kajian terhadap UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Kepmendiknas No. 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional, Koalisi Pendidikan menemukan beberapa
kesenjangan (www.tokohindonesia.com). Bahkan saat ini untuk UN 2006/2007 pemerintah telah
mengalokasikan subsidi dana Rp 244 milyar, untuk subsidi siswa SMP Rp 136 miliar, siswa SMA/MA Rp 93
miliar dan Rp 15 miliar lainnya untuk honor tim pemantau independen. Dengan adanya subsidi tersebut
Mendiknas menyatakan bahwa otomatis peserta UN tidak dipungut biaya apapun alias gratis (Senin
12/2/07. www.indonesia.go.id). Dalam operasionalnya dana tersebut diperuntukan juga untuk
pembuatan soal, pencetakan dan penggandaan soal (yang tentu melibatkan perusahaan rekanan) serta
hal-hal lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan UN (Permendiknas No. 45/2006).


Demikianlah uraian problematika pendidikan nasional yang ditinjau dari eksistensinya sebagai suatu sub-
sistem (sistem cabang) ternyata erat kaitannya dengan pengaruh dari sub-sistem yang lain (ekonomi,
politik, sosial-budaya, ideologi, dsb). Sistem pendidikan nasional juga merupakan bagian dari
penyelenggaraan sistem kehidupan di Indonesia saat ini.


B. Permasalahan Pendidikan Sebagai Sebuah Sistem Kompleks


Dalam kaitan pendidikan sebagai suatu sistem, maka permasalahan pendidikan yang saat ini tengah
berkembang diantaranya tergambar dengan pemetaan sebagai berikut:


Sumber : Disdik Provinsi Jawa Barat (Makalah Seminar Pendidikan Nasional-UPI Expo 2006)
Oleh karena itu, berdasarkan pemetaan di atas maka masalah pendidikan nasional dapat diuraikan
sebagai berikut:


A.                                     Pemerataan                                         Pendidikan
1. Keterbatasan Aksesibilitas dan Daya Tampung


Gerakan wajib belajar 9 tahun merupakan gerakan pendidikan nasional yang baru dicanangkan oleh
pemerintahan Suharto pada tanggal 2 Mei 1994 dengan target tuntas pada tahun 2005, namun kemudian
karena terjadi krisis pada tahun 1997-1999 maka program ini diperpanjang hingga 2008/2009. Sasaran
program ini berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam PP No.7/2005 adalah
dengan target Angka Partisipasi Kasar (APK) 94% (APK= perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang
pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu) yaitu meningkatnya siswa SLTP
dari 3,67 juta orang pada tahun 2004/2005 menjadi 4,04 juta orang pada tahun 2009. Sedangkan target
Direktorat SMP, Dirjen Mandikdasmen Depdiknas adalah APK 95% pada tahun 2008 yang artinya 1,9 juta
anak harus terlayani ke SMP. Tahun 2005, APK SMP baru mencapai 85,22% yang menunjukan adanya
selisih 9,78% dari target 95% sehingga perlu adanya pencapaian kenaikan rerata APK sebesar 3,26%
pada setiap tahunnya. Tahun 2006 ditargetkan adanya kenaikan 4,64% atau 526.000 anak usia 13-15
tahun harus tertampung di jenjang SLTP/ Sederajat (Panduan KKN Wajar Dikdas 9 Tahun, UPI 2006).


Berkaitan dengan pencapaian APK dan APM, hingga tahun 2003 secara nasional ketercapaiannya ternyata
masih rendah, hal ini didasarkan pada indikator: (1) anak putus sekolah tidak dapat mengikuti pendidikan
(usia 7-15) sekira 693.700 orang atau 1,7%, (2) putus sekolah SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke
jenjang pendidikan menengah mencapai 2,7 juta orang atau 6,7% dari total penduduk usia 7-15 tahun
(Pusat   Data    dan   Informasi     Depdiknas,2003).   Namun,    baru-baru   ini   pemerintah    menyatakan
optimismenya bahwa penuntasan wajib belajar akan berjalan sukses pada 2008. Keyakinan ini didasarkan
atas indikator pencapaian APM SD dan APK SMP pada akhir 2006 berturut-turut mencapai 94,73 persen
dan      88,68    persen      dari      95    persen     target     yang      dicanangkan        pada   2008
(8/3/2007,www.tempointeraktif.com).


Kondisi ini sebenarnya belum menunjukan bahwa pemerintah telah berhasil dalam menyelesaikan
problematika aksesibilitas pendidikan secara tuntas, karena indikator angka-angka di atas belum
merepresentasikan aksesibilitas terhadap seluruh warga negara usia sekolah SD dan SMP.


Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2004, menunjukkan bahwa angka partisipasi
sekolah anak usia 7-12 tahun adalah 96,77 persen, usia 13-15 tahun mencapai 83,49 persen, dan anak
umur 16-18 tahun 53,48 persen. Hasil riset UNDP 2004, yang kemudian dipublikasikan dalam Laporan
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006, juga memperlihatkan gejala serupa. Rasio partisipasi
pendidikan rata-rata hanya mencapai 68,4 persen. Bahkan, masih ada sekitar 9,6 persen penduduk
berusia 15 tahun ke atas yang buta huruf. (www.republikaonline.com)


2. Kerusakan Sarana/ Prasarana Ruang Kelas


Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan
penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya kerusakan sarana dan prasarana ruang kelas dalam jumlah
yang banyak, maka bagaimana mungkin proses pendidikan dapat berlangsung secara efektif?


Sebagai contoh, problematika yang terjadi di Jawa Barat. Berdasarkan usulan yang disampaikan
Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Jumlah sarana/ prasarana sekolah yang mengalami kerusakan dan segera
memerlukan rehabilitasi yaitu, kebutuhan rehabilitasi SD sebanyak 42.492 ruang kelas, MI sebanyak
6.523 ruang kelas, SMP sebanyak 6.767 ruang kelas, dan MTs sebanyak 2.729 ruang kelas. Sedangkan
untuk pembangunan ruang kelas baru, SMP dibutuhkan sebanyak 5.628 ruang kelas baru dan MTs
sebanyak 1.706 ruang kelas baru. Berdasarkan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru tersebut,
maka dibutuhkan dana keseluruhan sebesar Rp 2.838.770.000.000. Anggaran kebutuhan sebesar Rp 2,8
triliun tersebut, tidak mungkin ditangani seluruhnya oleh APBD. Untuk itu, berdasarkan kesepakatan
bersama antara Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur Jawa Barat, dan para Bupati/Walikota se-Jawa
Barat, pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan sharing antara Pemerintah Pusat sebesar 50% atau
sekitar Rp 1,4 triliun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 30% atau sekitar Rp 840 miliar, sisanya
20% atau sekitar Rp 560 miliar dari 25 Kota/Kabupaten di Jawa Barat. (Sumber: Bulletin Epitech 2006,
Disdik Prov.Jabar).


Menurut Kadisdik Jabar Dr. H. Dadang Dally, M.Si (PR,15/07/2005), berdasarkan catatan beban Provinsi
Jabar untuk setiap tahun kebutuhan biaya menambah dan merehabilitasi bangunan SD/MI saja butuh
dana sebesar Rp 251 miliar, terdiri dari penambahan ruang kelas sebanyak 792 ruang senilai Rp 31,6
miliar, rehab total ruang kelas sebanyak 4.317 ruang senilai Rp 129,5 miliar dan rehabilitasi sedang ruang
kelas sebanyak 6.045 sebesar Rp 90,6 miliar. Kemudian kebutuhan biaya untuk mencegah dan
menanggulangi DO pada tingkat SD/MI sebesar Rp 149,8 miliar. Dengan demikian untuk biaya
pembangunan dan rehabilitasi ditambah penanggulangan drop out SD/MI saja setiap tahunnya mencapai
Rp 410 miliar. Sedangkan kemampuan anggaran pemerintah untuk pembangunan pendidikan di Jabar
hanya mampu untuk mengantisipasi kedua hal tersebut. Adapun kemampuan daerah-daerah untuk
pembangunan bidang pendidikan setiap tahunnya hanya antara Rp 5 miliar sampai Rp 25 miliar,
anggaran tersebut hanya akan menjangkau kebutuhan minimal.


Klaim bahwa pemerintah daerah di lingkungan jawa barat memiliki kemampuan yang terbatas dalam
menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diungkapkan di atas, tentu merupakan koreksi bagi
pemerintah itu sendiri, yaitu mengapa selama ini alokasi untuk program yang lain alokasinya cukup
besar, tetapi untuk program pendidikan jauh lebih kecil. Sebagaimana misalnya dalam APBD Kota
Bandung 2007 alokasi anggaran untuk sebuah tim sepakbola Persib Bandung yang lebih bersifat hobi dan
penghamburan ketimbang suatu program pembangunan besarannya ternyata mencapai Rp 15 Milyar,
bahkan jumlah tersebut masih dianggap kurang.


3. Kekurangan Jumlah Tenaga Guru


Guru sebagai pilar penunjang terselenggarannya suatu sistem pendidikan, merupakan salah satu
komponen strategis yang juga perlu mendapatkan perhatian oleh negara. Misalnya dalam hal
penempatan guru, bahwa hingga sekarang ini jumlah guru dirasakan oleh masyarakat maupun
pemerintah sendiri masih sangat kurang. Sebagai contoh dalam lingkup Jawa Barat saja menurut Drs. H.
Iim Wasliman, M.Pd., M.Si. (Kadisdik Jabar tahun 2002) bahwa kondisi minimnya jumlah guru
dibandingkan kebutuhan yang ada sudah sering dilontarkan. Bukan hanya di tingkat daerah, tapi juga
telah menjadi persoalan nasional. Di Jawa Barat sendiri, masih dibutuhkan sekira 64 ribu guru guna
mengisi kekurangan di sekolah-sekolah. Dengan perincian, 40 ribu guru untuk sekolah dasar (SD), 18
ribu untuk sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), 6 ribu untuk sekolah menengah umum (SMU), dan
sekolah menengah kejuruan (SMK). Kurangnya jumlah guru ini jelas merupakan persoalan serius karena
guru adalah ujung tombak pendidikan. Kekurangan tersebut membuat beban guru semakin bertumpuk
sehingga sangat berpotensi mengakibatkan menurunnya kualitas pendidikan. Sementara itu, siapa pun
mungkin akan setuju mengatakan bahwa pendidikan adalah salah satu fondasi dalam membangun
bangsa. Kualitas sumber daya manusia bergantung pada proses pendidikan yang dilaluinya. Jika proses
itu berjalan buruk, jangan harap kualitas yang dihasilkan akan baik. Dengan kata lain, teruslah bermimpi
menjadi bangsa besar jika pendidikan tidak menjadi prioritas dalam proses pembangunan (Pikiran
Rakyat, 06/10/2002)


Sementara itu Dany Setiawan mengungkapkan bahwa saat ini terdapat masalah kekurangan guru
sebanyak 88.500 lebih terutama untuk jenjang pendidikan dasar di Jabar, sementara di sisi lain sebanyak
48.000 guru bantu tengah menanti pengangkatan, dimana persoalan pengangkatan guru menjadi
pegawai negeri sipil (PNS) merupakan wewenang pusat. Untuk sementara, melalui APBD pemprov jabar
telah menganggarkan tenaga guru bantu sementara yang diberikan tunjangan sebesar Rp 1 juta per
orang. Namun, jumlahnya yang hanya kurang lebih 1.500 tentu saja masih belum bisa menutupi
kekurangan yang mencapai 80 ribu lebih. Sedangkan anggota Komisi E DPRD Jabar yang membidangi
masalah pendidikan Ani Rukmini menegaskan, Pemprov Jabar semestinya mendesak secara kuat kepada
pemerintah pusat untuk segera memunculkan solusi atas persoalan kekurangan tenaga guru serta
kepastian nasib para guru bantu, bahwa kekurangan tenaga guru ini harus segera ditutupi secara
permanen, jangan dengan mekanisme ‘tambal sulam’ seperti saat ini. Pemprov Jabar pada APBD 2005
memang sudah menganggarkan dana untuk menggunakan guru bantu secara sementara di daerah
pelosok dengan gaji masing-masing sebesar Rp 1 juta. Tapi, jumlahnya tidak memadai yakni hanya 1.500
sampai 1.600 orang yang direkrut.


B.                         Pengelolaan                           dan                          Efisiensi
Masalah pengelolaan dan efisiensi pendidikan diantaranya dikelompokan berdasarkan tiga hal yaitu:


1. Kinerja dan Kesejahteraan Guru Belum Optimal


Kesejahteraan guru merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam
menunjang terciptanya kinerja yang semakin membaik di kalangan pendidik. Berdasarkan UU No.14/2005
tentang Guru dan Dosen, pasal 14 sampai dengan 16 menyebutkan tentang Hak dan Kewajiban
diantaranya, bahwa hak guru dalam memperoleh penghasilan adalah di atas kebutuhan hidup minimum
dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan, berbagai fasilitas untuk
meningkatkan kompetensi, berbagai tunjangan seperti tunjangan profesi, fungsional, tunjangan khusus
bagi guru di daerah khusus, serta berbagai maslahat tambahan kesejahteraan.


Undang-undang tersebut memang sedikit membawa angin segar bagi kesejahteraan masyarakat
pendidik, namun dalam realisasinya ternyata tidak semanis redaksinya. Sebagai contoh, Kompas
(6/2/2007) memberitakan bahwa sejumlah guru di Kota Bandung menyesalkan pernyataan Menteri
Pendidikan Nasional yang berencana memperberat penerimaan insentif rutin dan mengaitkan dengan
syarat sertifikasi. Pandangan keberatan ini beberapa di antaranya dilontarkan Ketua Persatuan Guru
Republik Indonesia (PGRI) Kota Bandung Kustiwa dan Sekretaris Jendral Forum Aksi Guru Independen
(FAGI) Kota Bandung Iwan Hermawan. Keduanya sependapat, tunjangan fungsional tidak ada kaitan
sama sekali dengan syarat sertifikasi guru. Hal ini karena keberadaan tunjangan fungsional dan profesi
secara prinsip sebetulnya tidak saling terkait. Tunjangan fungsional lebih dianggap sebagai kebijakan
yang melekat secara otomatis pada profesi guru, terlepas sejauhmana profesionalnya bersangkutan. Jadi,
jelas berbeda dengan tunjangan profesi yang pada prinsipnya bertujuan memacu profesionalitas guru.
Sementara itu, Sekjen FAGI Iwan Hermawan mengatakan, sikap Mendiknas tentang pemebrian
tunjangan fungsional yang berpijakan pada keterbatasan anggaran dianggap sebuah inkonsistensi.


Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan
Indonesia. Berdasarkan survei FGII (Federasi Guru Independen Indonesia) pada pertengahan tahun
2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan serbesar Rp 3 juta rupiah. Sekarang, pendapatan
rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 1,5 juta. guru bantu Rp, 460 ribu, dan guru honorer di sekolah
swasta rata-rata Rp 10 ribu per jam. Dengan pendapatan seperti itu, terang saja, banyak guru terpaksa
melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari,
menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya
(Republika, 13 Juli, 2005).


Baru-baru ini Mendiknas Bambang Sudibyo menyatakan akan menaikkan tunjangan guru dalam APBN
2007. Guru PNS dinaikkan Rp 100 ribu, sedangkan non-PNS dari tunjangan Rp 115.000 naik menjadi Rp
200.000. Sebanyak 556.418 guru madrasah non-PNS mendapat tunjangan fungsional sebesar Rp 200
ribu per orang., kenaikan tunjangan fungsional sebesar Rp 100.000 per orang. Kenaikan akan dibayarkan
melalui Dana Alokasi Umum (DAU).


Dengan kenaikan itu, mulai Januari 2007, guru PNS golongan II yang berjumlah 169.001 mendapat
tunjangan fungsional sebesar Rp 286.000 per bulan per orang. Golongan III mendapat Rp 327.000 per
bulan    per    orang.        Golongan   IV   menjadi   Rp   389.000     per    orang    per     bulan.
Namun dalam APBN 2007, alokasi tersedia baru Rp 223.200 untuk golongan II, Rp 272.400 untuk
golongan III dan Rp 346.800 untuk golongan IV. Dengan kenaikan tunjangan guru tersebut, anggaran
pendidikan 2007 meningkat. Dari Rp 40.255.857.973 pada 2006 menjadi Rp 44.058.392.664 untuk 2007.
(http://www.perbendaharaan.go.id/20-02-2007)


Permasalahan kesejahteraan guru biasanya akan berimplikasi pada kinerja yang dilakukannya dalam
melaksanakan proses pendidikan. Berdasarkan hasil survei dari Human Development Index (HDI)
menunjukkan bahwa sebanyak 60% guru SD, 40% guru SLTP, 43% guru SMU, dan 34% guru SMK
belum memenuhi standardisasi mutu pendidikan nasional. Lebih berbahaya lagi jika dilihat dari hasil
temuan yang menunjukkan 17,2% guru di Indonesia mengajar bukan pada bidang keahlian mereka.
(Toharuddin, Oktober 2005).


Guru sebagai tenaga kependidikan juga memiliki peran yang sentral dalam penyelenggaraan suatu sistem
pendidikan. Sebagai sebuah pekerjaan, tentu dengan menjadi seorang guru juga diharapkan dapat
memperoleh kompensasi yang layak untuk kebutuhan hidup. Dalam teori motivasi, pemberian reward
dan punishment yang sesuai merupakan perkara yang dapat mempengaruhi kinerja dan mutu dalam
bekerja, termasuk juga perlunya jaminan kesejahteraan bagi para pendidik agar dapat meningkatkan
kualitas dan mutu pendidikan yang selama ini masih terpuruk. Dalam hal tunjangan, sudah selayaknya
guru mendapatkan tunjangan yang manusiawi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya mengingat
peranan dari seorang guru yang begitu besar dalam upaya mencerdaskan suatu generasi.


2. Proses Pembelajaran Yang Konvensional


Dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran, selama ini sekolah-sekolah menyelenggarakan pendidikan
dengan segala keterbatasan yang ada. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan sarana-prasarana,
ketersediaan dana, serta kemampuan guru untuk mengembangkan model pembelajaran yang efektif.


Dalam PP No 19/2005 tentang standar nasional pendidikan disebutkan dalam pasal 19 sampai dengan 22
tentang standar proses pendidikan, bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi
aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan
bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Adanya keteladanan pendidik,
adanya perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan yang efektif dan efisien dalam proses
pembelajaran.


Berdasarkan standar yang ditetapkan di atas, maka proses pembelajaran yang dilakukan antara peserta
didik dengan pendidik seharusnya harus meninggalkan cara-cara dan model yang konvensional sehingga
dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Kenyataan saat ini, banyak diantara
pendidik di kota bandung yang masih melaksanakan proses pembelajaran secara konvensional bahkan
diantaranya belum menguasai teknologi informasi seperti komputer dan internet. Sebagaimana di
beritakan dalam www.Pikiran Rakyat.com (03/2004) bahwa ternyata di kota Bandung banyak guru SD
yang belum menguasai komputer dan internet. Menurut Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Kota
Bandung, hanya sebagian kecil guru yang sudah menguasai teknologi tersebut, padahal menguasai
komputer akan mempermudah tugas guru, misalnya ketika memproses nilai-nilai siswa. Terutama guru-
guru yang sudah lama mengabdi, sedikit sekali menguasai komputer dan mengakses internet. Apalagi
guru-guru SD, sehingga sekarang ini pada umumnya kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi
ini kalah oleh para siswanya. Padahal, dengan penguasaan teknologi informasi tersebut akan
mempermudah tugas rutin para guru. Selama ini, tugas tersebut dilakukan guru secara manual.
Kurangnya penguasaan komputer tersebut bukan karena tidak tersedianya sarana komputer di sekolah,
namun karena kurang kemampuan dan kemauan. Sehingga, komputer tersebut lebih banyak digunakan
oleh bagian tata usaha. Akibatnya, saat seorang guru yang memerlukan jasa komputer, cenderung untuk
minta bantuan tenaga karyawan tata usaha.


Sudah selayaknya profesi sebagai seorang pendidik membutuhkan kompetensi yang terintegrasi baik
secara intelektual-akademik, sosial, pedagogis, dan profesionalitas yang kesemuanya berlandaskan pada
sebuah kepribadian yang utuh pula, sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik senantiasa
dapat mengembangkan model-model pembelajaran yang efektif, inovatif, dan relevan.


3. Jumlah dan Kualitas Buku Yang Belum Memadai


Ketersediaan buku yang berkualitas merupakan salah satu prasarana pendidikan yang sangat penting
dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan. Sebagaimana dalam PP No 19/2005
tentang SNP dalam pasal 42 tentang Standar Sarana dan Prasarana disebutkan bahwa setiap satuan
pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku
dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (ayat 1).


Secara teknis, pengadaan buku pelajaran di sekolah tidak lagi boleh dilakukan oleh sekolah dengan
menjual buku-buku kepada siswa secara bebas, melainkan harus sesuai dengan buku sumber yag
direkomendasikan oleh pemerintah. Dalam tahun 2007 ini, pemerintah melalui Ketua Satker Program
Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM Dinas Pendidikan Jabar, Drs. Ismail M.Z menyatakan
bahwa Dana bantuan operasional sekolah (BOS) buku akan dicairkan 22 Februari 2007 atau satu minggu
setelah dana BOS reguler cair. Sedangkan dana BOS buku tahun 2007 untuk Jawa Barat mencapai Rp
131, 088 miliar lebih bagi 5.958.577 siswa, masing-masing untuk tingkat SD, MI, dan SDLB mencapai
4.618.979 siswa dan tingkat SMP, MTs, dan SMPLB sebanyak 1.339.598 siswa.
Dana BOS buku 2007 akan dicairkan karena dana BOS buku tahun 2006 sudah terserap semuanya. Meski
dalam pelaporan serapan dana BOS buku 2006 belum masuk semua ke Satker PKPS BBM tingkat
kabupaten/kota. Unit cost untuk setiap siswa dari BOS buku ini Rp 22.000 yang diperuntukkan untuk
membeli satu buah jenis buku. Jadi kalau dijumlahkan dana BOS buku, baik untuk siswa tingkat SD
maupun SMP sekitar Rp 131,088 miliar lebih. Selain itu, buku yang dibeli juga harus sesuai dengan
peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas)
No. 11 Tahun 2005. Jumlah penerbit yang telah mendapatkan sertifikat dan sesuai menurut
Permendiknas No. 11 Tahun 2005 sebanyak 98 penerbit dan ratusan judul buku. Ke-98 penerbit tersebut
jika dirinci, untuk penerbit buku matematika sebanyak 31 penerbit, bahasa Indonesia sebanyak 45
penerbit, dan bahasa Inggris sebanyak 22 penerbit (www. Klik-galamedia.com, 08 Februari 2007).


C.                        Pengelolaan                           dan                          efisiensi
1. Penyelenggaraan Otonomi Pendidikan


Pemerintah telah menetapkan kebijakan otonomi pendidikan, sebagaimana mengacu pada UU
No.20/2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan yang menyebutkan: (1)
Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat
berbentuk badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan hukum pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk
memajukan satuan pendidikan. (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-
undang tersendiri.


Berdasarkan pasal di atas maka penyelenggaraan pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab negara
melainkan diserahkan kepada lembaga pendidikan itu sendiri. Dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 RUU
Badan Hukum Pendidikan disebutkan bahwa Kemandirian dalam penyelengaraan pendidikan merupakan
kondisi yang ingin dicapai melalui pendirian BHP, dengan menerapkan manajemen berbasis
sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi pada pendidikan tinggi. Hanya
dengan kemandirian, pendidikan dapat menumbuhkembangkan kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas,
dan                                                                                      mobilitasnya.
Artinya pemerintah menilai bahwa selama ini terhambatnya kemajuan pendidikan indonesia diantaranya
karena pengelolaan pendidikan yang sentralistis, sehingga perlunya kebijakan desentralisasi kewenangan
(MBS dan otonomi pendidikan) untuk memajukan pendidikan indonesia.


Kenyataannya, kebijakan tersebut menuai berbagai sikap kontra dari masyarakat karena dinilai sarat
dengan tekanan pihak asing (negara donor) yang menghendaki privatisasi lembaga –lembaga yang
dikelola negara termasuk lembaga pendidikan, sehingga negara pun akan lepas tangan dari tanggung
jawab penyelenggaraan pendidikan secara penuh. Sebagaimana diungkapkan oleh komisi hukum nasional
(KHN) bahwa dalam RUU BHP versi yang baru, semua bentuk pendidikan baik yang diselenggarakan oleh
masyarakat, pemerintah daerah atau pemerintah harus berbentuk badan hukum yang sama yaitu badan
hukum pendidikan. Oleh karenanya, jika RUU BHP disahkan – maka peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan peraturan pemerintah tentang BHMN tidak akan berlaku lagi. Perubahan yang terjadi
antara konsep RUU lama dan yang baru, dapat diamati dari bunyi pasal 1 ayat 7 (versi lama), yang
mengatur bahwa ”Penyelenggara adalah satuan pendidikan berstatus Badan Hukum Pendidikan (BHP)”
dan “Semua satuan pendidikan tinggi harus berstatus Badan Hukum Pendidikan Tinggi (BHPT) (Pasal 2
ayat (1)”. Selain itu, disebutkan juga bahwa “Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat berstatus
Badan Hukum Pendidikan Dasar Menengah (BHPDM)”.


Yang menjadi persoalan, apakah RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) merupakan jawaban yang tepat
bagi pengembangan pendidikan tinggi kedepan? Bagaimana RUU ini meletakkan peran pemerintah dan
masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi serta bagaimana mengkonstruksi hubungan
antara penyelenggara pendidikan (yayasan, perkumpulan, badan wakaf, pemerintah, dll) dengan satuan
pendidikan? Apakah RUU BHP memberikan jaminan bagi terwujudnya pemerataan kesempatan
pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam rangka
menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global ? Selain itu kebijakan otonomi
pendidikan sendiri merupakan hal belum tentu dapat meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bila
makna   otonomi   itu   sendiri   ternyata   bentuk lepas tangan pemerintah    dengan menyerahkan
penyelenggaraan pendidikan secara lebih besar porsinya kepada masyarakat. Padahal hakikatnya
penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara/ pemerintah sebagai pihak yang
diamanahi rakyat untuk mengatur urusan mereka dengan sebaik mungkin.


2. Keterbatasan Anggaran


Ketersediaan anggaran yang memadai dalam penyelenggaran pendidikan sangat mempengaruhi
keberlangsungan penyelenggaraan tersebut. Ketentuan anggaran pendidikan tertuang dalam UU
No.20/2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 49 tentang Pengalokasian Dana Pendidikan yang menyatakan
bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20%
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ayat 1).


Realisasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD ternyata masih sangat sulit untuk dilakukan
pemerintah, bahkan skenario yang diterapkan pun masih mengalokasikan dana pendidikan dari
APBN/APBD dalam jumlah yang terbatas yaitu Total Belanja Pemerintah Pusat menurut APBN 2006
adalah sebesar Rp 427,6 triliun. Dari jumlah tersebut, jumlah yang dianggarkan untuk pendidikan adalah
sebesar Rp36,7 triliun. Sedangkan asumsi kebutuhan budget anggaran pendidikan adalah 20% dari Rp.
427,6 triliun atau sebesar Rp. 85,5 triliun, maka masih terdapat defisit atau kekurangan kebutuhan dana
pendidikan sebesar Rp 47,9 triliun. Skenario progresif pemenuhan anggaran pendidikan yang disepakati
bersama oleh DPR dan Pemerintah pada tanggal 4 Juli 2005 yang lalu hanya menetapkan kenaikan
bertahap 2,7 persen per tahun hingga 2009, dengan rincian kenaikan 6,6 % (2004), 9,29 % (2005),
12,01 % (2006), 14,68 % (2007), 17,40 % (2008), dan 20,10 % (2009). Bandingkan dengan anggaran
yang ternyata hanya dialokasikan sebesar 8,1 % pada tahun 2005 dan 9,1 % pada tahun 2006 (Pan
Mohamad Faiz;2006).


Untuk tahun 2007 ini saja alokasi APBN untuk anggaran sektor pendidikan hanya mencapai 11,8 persen.
Nilai   ini   setara   dengan       Rp   90,10   triliun   dari   total   nilai   anggaran   Rp   763,6
triliun.(www.tempointeraktif.com)
Permasalahan lainnya yang juga penting untuk diperhatikan adalah alasan pemerintah untuk berupaya
merealisasikan anggaran pendidikan 20% secara bertahap karena pemerintah tidak memiliki kemampuan
untuk mengalokasikan 20% secara sekaligus dari APBN/APBD. Padahal kekayaan sumber daya alam baik
yang berupa hayati, sumber energi, maupun barang tambang jumlahnya melimpah sangat besar. Tetapi
karena selama ini penanganannya secara kapitalistik maka return dari kekayaan tersebut malah dirampas
oleh para pemilik modal.


3. Mutu SDM Pengelola Pendidikan


Sumber daya pengelola pendidikan bukan hanya seorang guru atau kepala sekolah, melainkan semua
sumber daya yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan suatu satuan pendidikan. Rendahnya
mutu dari SDM pengelola pendidikan secara praktis tentu dapat menghambat keberlangsungan proses
pendidikan yang berkualitas, sehingga adaptasi dam sinkronisasi terhadap berbagai program peningkatan
kualitas pendidikan juga akan berjalan lamban.


Dalam kaitannya dengan regulasi pengelolaan pendidikan maka yang dilakukan oleh pemerintah saat ini
mengacu pada UU No.20/2003 dan PP No 19/2005 tentang SNP yang dalam pasal 49 tentang standar
pengelolaan oleh satuan pendidikan yang intinya menyebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan
dasar dan menengah menerapkan pola Manajemen Berbasis Sekolah, sedangkan untuk satuan
pendidikan tinggi menerapkan pola Otonomi Perguruan Tinggi. Standar pengelolaan oleh satuan
pendidikan diantaranya satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang : kurikulum
tingkat satuan pendidikan dan silabus; kalender pendidikan/akademik; struktur organisasi; pembagian
tugas diantara pendidik; pembagian tugas diantara tenaga kependidikan; peraturan akademik; tata tertib
satuan pendidikan; kode etik hubungan; biaya operasional satuan pendidikan.
Kemudian standar pengelolaan oleh pemerintah daerah (pasal 59) meliputi penyusunan rencana kerja
pendidikan dengan memprioritaskan: wajib belajar; peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk
jenjang pendidikan menengah; penuntasan pemberantasan buta aksara; penjaminan mutu pada satuan
pendidikan; peningkatan status guru sebagai profesi; akreditasi pendidikan; peningkatan relevansi
pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang
pendidikan.


Sedangkan standar pengelolaan oleh pemerintah (pasal 60) meliputi penyusunan rencana kerja tahunan
dengan memprioritaskan program: wajib belajar; peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang
pendidikan menengah dan tinggi; penuntasan pemberantasan buta aksara; penjaminan mutu pada
satuan pendidikan; peningkatan status guru sebagai profesi; peningkatan mutu dosen; standardisasi
pendidikan; akreditasi pendidikan; peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional
dan global; pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan; dan penjaminan mutu
pendidikan                                                                                    nasional.
Dengan   memahami     kerangka   dasar   penyelenggaraan   pendidikan   nasional   yang   berlandaskan
sekulerisme, maka standar pengelolaan pendidikan secara nasionalpun akan sejalan dengan sekulerisme
tersebut, semisal adanya mekanisme MBS dan Otonomi PT sebagaimana disebutkan di atas yang
merupakan implementasi dari otonomi pendidikan.


D.                                       Relevansi                                        pendidikan
1. Belum Menghasilkan Life Skill Yang Sesuai


Dalam kaitannya dengan life skill yang dihasilkan oleh peserta didik setelah menempuh suatu proses
pendidikan, maka berdasarkan PP No.19/2005 sebagaimana dalam pasal 13 bahwa:1) kurikulum untuk
SMP/MTs/ SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat,
SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukan pendidikan kecakapan hidup. 2) pendidikan
kecakapan hidup yang dimaksud meliputi kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan
vokasional.
Selain itu ditetapkan pula standar kompetensi lulusan, dalam pasal 26 ditetapkan sebagai berikut: 1).
Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakan dasar kecerdasan,
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri, dan mengikuti
pendidikan lebih lanjut. 2). Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan menengah umum
bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri
dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 3). Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah
kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan kepribadianm akhlak mulia, serta
keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 4).
Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik
menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian,
dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang
bermanfaat bagi kemanusiaan.


Adapun kriteria penilaian hasil belajar dapat dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, maupun
pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik diatur dalam pasal 64 antara lain penilaian hasil belajar
kelompok mata pelajaran agama, akhlak mulia, pendidikan kewarganegaraan dan akhlak mulia dilakukan
melalui: a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan
kepribadian peserta didik, serta. b. Ulangan, ujian, dan atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif
peserta didik. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur
melalui ulangan, penugasan, dan atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.
Penilaian hasil belajr kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap
perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta
didik. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan dolakukan
melalui: a. Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk meniali perkembangan
psikomotorik dan afektif peserta didik, dan; b. Ulangan dan atau penugasan untuk mengukur aspek
kognitif peserta didik.


Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam menciptakan life skill yang diharapkan dimiliki oleh siswa
ukuran yang digunakan adalah penilaian-penilaian di atas. Namun kenyataan sebaliknya justru
menunjukan bahwa korelasi antara proses pendidikan selama ini dengan pembentukan kepribadian siswa
merupakan hal yang dipertanyakan? Kasus tawuran antar pelajar, seks bebas, narkoba, dan berbagai
masalah sosial lainnya merupakan indikator yang relevan untuk mempertanyakan hal ini.


2. Pendidikan Yang Belum Berbasis Pada Masyarakat dan Potensi Daerah


Struktur kurikulum yang ditetapkan berdasarkan UU No.20/2003 dalam Pasal 36 tentang Kurikulum
menyebutkan: (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional
pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis
pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah,
dan peserta didik. (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan
akhlak mulia; c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d. keragaman potensi daerah
dan lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. tuntutan dunia kerja; g.
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama; i. dinamika perkembangan global; dan
j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.


Dalam PP No.19/2005 antara lain dalam pasal 6 yang menyebutkan:1) kurikulum untuk jenis pendidikan
umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kelompok mata
pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan akhlak mulia, ilmu pengetahuan dan teknologi,
estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan. 6). Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk
lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis.
Kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.


Masyarakat dan lingkungan tempat tinggal merupakan bagian yang terintegrasi dengan siswa sebagai
peserta didik. Proses pendidikan yang sebenarnya tentu melibatkan peranan keluarga, lingkungan-
masyarakat dan sekolah, sehingga jika salah satunya tidak berjalan dengan baik maka dapat
mempengaruhi keberlangsungan pendidikan itu sendiri.


3. Belum Optimalnya Kemitraan Dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri


Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam UU No.20/2005 Sisdiknas pasal 54
tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan : (1) Peran serta masyarakat dalam
pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan
organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2)
Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3)
Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.


Sebagai contoh, sebagaimana diungkapkan oleh Kadisdik Jabar, Dadang Dally bahwa dunia usaha dan
dunia industri merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan
sistem pendidikan nasional. Perihal kegiatan kerjasama dengan dunia usaha sinergitas telah mulai
dilakukan. Prosesnya telah memasuki tahap inventarisasi. Implementasinya, dunia usaha didorong untuk
membangun sekolah, bukan menggalang dana dari dunia usaha. (www.bapeda-jabar.go.id/2006)


Hal yang justru memunculkan kerawanan saat ini adalah dengan adanya RUU BHP maka peranan pihak
swasta (pengusaha) mendapatkan akses yang lebih luas untuk mengelola pendidikan, sehingga
bagaimana jadinya kalau kemitraan dengan DU/DI tersebut ternyata menempatkan pengusaha ataupun
perusahaan sebagai pihak yang berinvestasi dalam lembaga pendidikan dengan menuntut adanya return
yang sepadan dari investasinya tersebut? Kondisi ini pada akhirnya akan memperkokoh keberlangsungan
kapitalisasi                                                                             pendidikan.
Dalam kaitan antara penyerapan DU/DI terhadap lulusan sekolah maka berdasarkan data BAPPENAS
(1996) yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukan angka pengangguran terbuka yang dihadapi
oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, Diploma/S0 sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%, sedangkan pada
periode yang sama pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan
yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,07%. Menurut data Balitbang Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3
juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah
ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini
disebabkan kurikulum yang materinya kurang funsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika
peserta didik memasuki dunia kerja.


II.                                      PEMECAHAN                                             MASALAH
2.1. Solusi Masalah Mendasar


Penyelesaian masalah mendasar tentu harus dilakukan secara fundamental. Penyelesaian itu hanya dapat
diwujudkan dengan melakukan perombakan secara menyeluruh yang diawali dari perubahan paradigma
pendidikan sekular menjadi paradigma Islam. Hal ini sangat penting dan utama. Artinya, setelah masalah
mendasar diselesaikan, barulah berbagai macam masalah cabang pendidikan diselesaikan, baik itu
masalah aksesibilitas pendidikan, relevansi pendidikan, pengelolaan dan efisiensi, hingga kualitas
pendidikan
Solusi masalah mendasar itu adalah dengan melakukan pendekatan sistemik yaitu secara bersamaan
melakukan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan sistem ekonomi yang kapitalistik menjadi
islami, tatanan sosial yang permisif dan hedonis menjadi islami, tatanan politik yang oportunistik menjadi
islami, dan ideologi kapitalisme-sekuler menjadi mabda islam, sehingga perubahan sistem pendidikan
yang materialistik juga dapat diubah menjadi pendidikan yang dilandasi oleh aqidah dan syariah islam
sesuai dengan karakteristiknya. Perbaikan ini pun perlu dilanjutkan dalam perbaikan aspek formalitas,
yaitu dengan dibuatnya regulasi tentang pendidikan yang berbasiskan pada konsep syari’ah islam.


Upaya perbaikan secara tambal sulam dan parsial, semisal perbaikan kurikulum, kualitas pengajar,
sarana-prasarana dan sebagainya tidak akan dapat berjalan dengan optimal sepanjang permasalahan
mendasarnya belum diperbaiki.


Salah satu bentuk nyata dari solusi mendasar itu adalah mengubah total UU Sistem Pendidikan yang ada
dengan cara menggantinya dengan UU Sistem Pendidikan (Syari’ah) Islam. Hal paling mendasar yang
wajib diubah tentunya adalah asas sistem pendidikan. Sebab asas sistem pendidikan itulah yang
menentukan hal-hal paling prinsipil dalam sistem pendidikan, seperti tujuan pendidikan dan struktur
kurikulum.
2.2 Solusi Untuk Permasalahan Derivat


Seperti diuraikan di atas, selain adanya masalah mendasar, sistem pendidikan di Indonesia juga
mengalami              masalah-masalah                    cabang,                antara                 lain             :
1)            Keterbatasan                aksesibilitas                dan                 daya                 tampung,
2)                   Kerusakan                        sarana                         dan                       prasarana,
3)                               Kekurangan                              tenaga                                     guru,
4)        Kinerja        dan           kesejahteraan            guru            yang           belum              optimal,
5)                  Proses                    pembelajaran                      yang                      konvensional,
6)        Jumlah             dan         kualitas           buku             yang           belum               memadai,
7)                                              Otonomi                                                        pendidikan.
8)                                             Keterbatasan                                                     anggaran
9)                   Mutu                       SDM                      Pengelola                             pendidikan
10)         Life        skill          yang           dihasilkan             tidak          sesuai             kebutuhan
11)       Pendidikan            yang     belum            berbasis       masyarakat               dan          lingkungan
12) Kemitraan dengan DU/DI


Untuk menyelasaikan masalah-masalah cabang di atas, diantaranya juga tetap tidak bisa dilepaskan dari
penyelesaian masalah mendasar. Sehingga dalam hal ini diantaranya secara garis besar ada dua solusi
yaitu:
Pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan
sistem pendidikan, antara lain: sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial, ideologi, dan lainnya.
Dengan demikian, penerapan ekonomi syari’ah sebagai pengganti ekonomi kapitalis ataupun sosialis akan
menyeleraskan paradigma pemerintah dan masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan sebagai
salah satu bentuk kewajiban negara kepada rakyatnya dengan tanpa adanya pembebanan biaya yang
memberatkan ataupun diskriminasi terhadap masyarakat yang tidak memiliki sumber dana (capital).
Penerapan sistem politik islam sebagai pengganti sistem politik sekuler akan memberikan paradigma dan
frame politik yang dilakukan oleh penguasa dan masyarakat sebagai bentuk perjuangan untuk menjamin
terlaksananya pengaturan berbagai kepentingan ummat oleh penguasa termasuk diantaranya dalam
bidang pendidikan. Sehingga bukan malah sebaliknya menyengsarakan ummat dengan memaksa mereka
agar melayani penguasa. Penerapan sistem sosial yang islami sebagai pengganti sistem sosial yang
hedonis dan permisif akan mampu mengkondisikan masyarakat agar memiliki kesadaran yang tinggi
terhadap kewajiban terikat pada hukum-hukum syari’at sehingga peran mereka dalam mensinergiskan
pendidikan di sekolah adalah dengan memberikan tauladan tentang aplikasi nilai-nilai pendidikan yang
diperoleh siswa di sekolah.
Secara keseluruhan perbaikan sistem ini akan dapat terlaksana jika pemerintah menyadari fungsi dan
tanggung         jawabnya         sebagai       pemimpin.         Rasulullah     Saw        bersabda:
Seorang Imam ialah (laksana) penggembala dan Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas
gembalaannya (rakyatnya) (HR. Muslim)


Kedua, solusi teknis, yakni solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan internal dalam
penyelenggaraan                     sistem                    pendidikan.                Diantaranya:
Secara tegas, pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mengalokasikan dana pendidikan nasional
dalam jumlah yang memadai yang diperoleh dari hasil-hasil eksploitasi sumber daya alam yang melimpah
yang merupakan milik ummat. Dengan adanya ketersediaan dana tersebut, maka pemerintahpun dapat
menyelesaikan permasalahan aksesibilitas pendidikan dengan memberikan pendidikan gratis kepada
seluruh masyarakat usia sekolah dan siapapun yang belum bersekolah baik untuk tingkat pendidikan
dasar (SD-SMP) maupun menengah (SLTA), bahkan harus pula berlanjut pada jenjang perguruan tinggi.
merekrut jumlah tenaga pendidik sesuai kebutuhan di lapangan disertai dengan adanya jaminan
kesejahteraan dan penghargaan untuk mereka. Pembangunan sarana dan prasarana yang layak dan
berkualitas untuk menunjang proses belajar-mengajar. Penyusunan kurikulum yang berlandaskan pada
nilai-nilai syari’ah (Al-Qur’an dan As-Sunnah). Melarang segala bentuk kapitalisasi dan komersialisasi
pendidikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta menjamin terlaksananya pendidikan yang
berkualitas dengan menghasilkan lulusan yang mampu menjalani kehidupan dunia dengan segala
kemajuannya (setelah menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan teknologi serta seni baik yang
berasal dari islam maupun hadharah ’am) dan mempersiapkan mereka untuk mendapatkan bagiannya
dalam kehidupan di akhirat kelak dengan adanya penguasaan terhadap tsaqofah islam dan ilmu-ilmu
keislaman lainnya.


III.              SISTEM                PENDIDIKAN                   BERBASIS              SYARI’AH
Seperti diungkapkan di atas, bahwa sistem pendidikan Islam merupakan alternatif solusi mendasar untuk
menggantikan sistem pendidikan sekuler saat ini. Bagaimanakah gambaran sistem pendidikan Islam
tersebut? Berikut uraiannya secara sekilas.


3.1 Tujuan Pendidikan Islam


Pendidikan Islam merupakan upaya sadar, terstruktur, terprogram, dan sistematis yang bertujuan untuk
membentuk manusia yang berkarakter (khas) islami. Antara lain:


Pertama, berkepribadian Islam (shaksiyah islamiyah). Ini sebetulnya merupakan konsekuensi keimanan
seorang Muslim. Intinya, seorang Muslim harus memiliki dua aspek yang fundamental, yaitu pola pikir
(‘aqliyyah) dan pola jiwa (nafsiyyah) yang berpijak pada akidah Islam.
Untuk mengembangkan kepribadian Islam, paling tidak, ada tiga langkah yang harus ditempuh,
sebagaimana              yang                dicontohkan                 Rasulullah             saw.,              yaitu:
1. Menanamkan akidah Islam kepada seseorang dengan cara yang sesuai dengan kategori akidah
tersebut, yaitu sebagai ‘aqîdah ‘aqliyyah; akidah yang muncul dari proses pemikiran yang mendalam.
2. Menanamkan sikap konsisten dan istiqâmah pada orang yang sudah memiliki akidah Islam agar cara
berpikir    dan   berprilakunya      tetap     berada      di     atas     pondasi     akidah     yang     diyakininya.
3. Mengembangkan kepribadian Islam yang sudah terbentuk pada seseorang dengan senantiasa
mengajaknya untuk bersungguh-sungguh mengisi pemikirannya dengan tsaqâfah islâmiyyah dan
mengamalkan ketaatan kepada Allah SWT.


Kedua, menguasai perangkat ilmu dan pengetahuan (tsaqâfah) Islam. Islam telah mewajibkan setiap
Muslim untuk menuntut ilmu. Berdasarkan takaran kewajibannya, menurut al-Ghazali, ilmu dibagi dalam
dua                                                 kategori,                                                      yaitu:
1. Ilmu yang termasuk fardhu ‘ain (kewajiban individual), artinya wajib dipelajari setiap Muslim, yaitu
tsaqâfah Islam yang terdiri dari konsepsi, ide, dan hukum-hukum Islam; bahasa Arab; sirah Nabi saw.,
Ulumul        Quran,       Tahfizh           al-Quran,          ulumul        hadis,      ushul          fikih,       dll.
2. Ilmu yang dikategorikan fadhu kifayah (kewajiban kolektif); biasanya ilmu-ilmu yang mencakup sains
dan teknologi serta ilmu terapan-keterampilan, seperti biologi, fisika, kedokteran, pertanian, teknik, dll.


Ketiga, menguasai ilmu kehidupan (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni/IPTEKS). Menguasai IPTEKS
diperlukan agar umat Islam mampu mencapai kemajuan material sehingga dapat menjalankan fungsinya
sebagai khalifah Allah di muka bumi dengan baik. Islam menetapkan penguasaan sains sebagai fardlu
kifayah, yaitu jika ilmu-ilmu tersebut sangat diperlukan umat, seperti kedokteran, kimi, fisika, industri
penerbangan, biologi, teknik, dll. Begitu pula dengan penguasaan terhadap seni, dimana seni merupakan
sesuatu yang dibutuhkan pula baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyelaraskan
teknologi dengan fitrah manusia yang menyenangi keindahan (sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan                                                                                                         syara’).
Keempat, memiliki keterampilan yang memadai. Penguasaan ilmu-ilmu teknik dan praktis serta latihan-
latihan keterampilan dan keahlian merupakan salah satu tujuan pendidikan Islam, yang harus dimiliki
umat Islam dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah SWT. Sebagaimana penguasaan
IPTEKS, Islam juga menjadikan penguasaan keterampilan sebagai fardlu kifayah, yaitu jika keterampilan
tersebut sangat dibutuhkan umat, seperti rekayasa industri, penerbangan, pertukangan, dan lainnya.


3.2. Pendidikan Islam Adalah Pendidikan Terpadu


Agar keluaran pendidikan menghasilkan SDM yang sesuai harapan, harus dibuat sebuah sistem
pendidikan yang terpadu. Artinya, pendidikan tidak hanya terkonsentrasi pada satu aspek saja. Sistem
pendidikan yang ada harus memadukan seluruh unsur pembentuk sistem pendidikan yang unggul.
Dalam hal ini, minimal ada 3 hal yang harus menjadi perhatian, yaitu :


Pertama, sinergi antara sekolah, masyarakat, dan keluarga. Pendidikan yang integral harus melibatkan
tiga unsur di atas. Sebab, ketiga unsur di atas menggambarkan kondisi faktual obyektif pendidikan. Saat
ini ketiga unsur tersebut belum berjalan secara sinergis, di samping masing-masing unsur tersebut juga
belum berfungsi secara benar.


Buruknya pendidikan anak di rumah memberi beban berat kepada sekolah/kampus dan menambah
keruwetan persoalan di tengah-tengah masyarakat seperti terjadinya tawuran pelajar, seks bebas,
narkoba, dan sebagainya. Pada saat yang sama, situasi masyarakat yang buruk jelas membuat nilai-nilai
yang mungkin sudah berhasil ditanamkan di tengah keluarga dan sekolah/kampus menjadi kurang
optimum. Apalagi jika pendidikan yang diterima di sekolah juga kurang bagus, maka lengkaplah
kehancuran dari tiga pilar pendidikan tersebut.


Kedua, kurikulum yang terstruktur dan terprogram mulai dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi.
Kurikulum sebagaimana tersebut di atas dapat menjadi jaminan bagi ketersambungan pendidikan setiap
anak didik pada setiap jenjangnya.


Selain muatan penunjang proses pembentukan kepribadian Islam yang secara terus-menerus diberikan
mulai dari tingkat TK hingga PT, muatan tsaqâfah Islam dan Ilmu Kehidupan (IPTEK, keahlian, dan
keterampilan) diberikan secara bertingkat sesuai dengan daya serap dan tingkat kemampuan anak didik
berdasarkan jenjang pendidikannya masing-masing.


Pada tingkat dasar atau menjelang usia baligh (TK dan SD), penyusunan struktur kurikulum sedapat
mungkin bersifat mendasar, umum, terpadu, dan merata bagi semua anak didik yang mengikutinya.
Khalifah Umar bin al-Khaththab, dalam wasiat yang dikirimkan kepada gubernur-gubernurnya,
menuliskan, “Sesudah itu, ajarkanlah kepada anak-anakmu berenang dan menunggang kuda, dan
ceritakan kepada mereka adab sopan-santun dan syair-syair yang baik.”


Khalifah Hisyam bin Abdul Malik mewasiatkan kepada Sulaiman al-Kalb, guru anaknya, “Sesungguhnya
anakku ini adalah cahaya mataku. Saya mempercayaimu untuk mengajarnya. Hendaklah engkau
bertakwa kepada Allah dan tunaikanlah amanah. Pertama, saya mewasiatkan kepadamu agar engkau
mengajarkan kepadanya al-Quran, kemudian hapalkan kepadanya al-Quran…”


Di tingkat Perguruan Tinggi (PT), kebudayaan asing dapat disampaikan secara utuh. Ideologi sosialisme-
komunisme atau kapitalisme-sekularisme, misalnya, dapat diperkenalkan kepada kaum Muslim setelah
mereka memahami Islam secara utuh. Pelajaran ideologi selain Islam dan konsepsi-konsepsi lainnya
disampaikan bukan bertujuan untuk dilaksanakan, melainkan untuk dijelaskan dan dipahami cacat-
celanya serta ketidaksesuaiannya dengan fitrah manusia.


Ketiga, berorientasi pada pembentukan tsaqâfah Islam, kepribadian Islam, dan penguasaan terhadap
ilmu pengetahuan. Ketiga hal di atas merupakan target yang harus dicapai. Dalam implementasinya,
ketiga hal di atas menjadi orientasi dan panduan bagi pelaksanaan pendidikan.


3.3. Pendidikan Adalah Tanggung Jawab Negara


Islam merupakan sebuah sistem yang memberikan solusi terhadap berbagai problem yang dihadapi
manusia. Setiap solusi yang disajikan Islam secara pasti selaras dengan fitrah manusia. Dalam konteks
pendidikan, Islam telah menentukan bahwa negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek
yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan dan mengupayakan agar pendidikan dapat
diperoleh rakyat secara mudah. Rasulullah saw. bersabda: Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan
ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. (HR al-Bukhari dan Muslim).


Perhatian Rasulullah saw. terhadap dunia pendidikan tampak ketika beliau menetapkan para tawanan
Perang Badar dapat bebas jika mereka mengajarkan baca-tulis kepada sepuluh orang penduduk Madinah.
Hal ini merupakan tebusan. Dalam pandangan Islam, barang tebusan itu merupakan hak Baitul Mal (Kas
Negara). Tebusan ini sama nilainya dengan pembebasan tawanan Perang Badar. Artinya, Rasulullah saw.
telah menjadikan biaya pendidikan itu setara nilainya dengan barang tebusan yang seharusnya milik
Baitul Mal. Dengan kata lain, beliau memberikan upah kepada para pengajar (yang tawanan perang itu)
dengan harta benda yang seharusnya menjadi milik Baitul Mal. Kebijakan beliau ini dapat dimaknai,
bahwa kepala negara bertanggung jawab penuh atas setiap kebutuhan rakyatnya, termasuk pendidikan.


Imam Ibnu Hazm, dalam kitabnya, Al-Ihkâm, menjelaskan bahwa kepala negara (khalifah) berkewajiban
untuk memenuhi sarana pendidikan, sistemnya, dan orang-orang yang digaji untuk mendidik masyarakat.
Jika kita melihat sejarah Kekhalifahan Islam, kita akan melihat begitu besarnya perhatian para khalifah
terhadap pendidikan rakyatnya. Demikian pula perhatiannya terhadap nasib para pendidiknya. Imam ad-
Damsyiqi telah menceritakan sebuah riwayat dari al-Wadliyah bin Atha’ yang menyatakan, bahwa di kota
Madinah pernah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar bin al-Khaththab
memberikan gaji kepada mereka masing-masing sebesar 15 dinar (1 dinar=4,25 gram emas). Seandainya
harga 1 gram emas=Rp 100.000,00, maka gaji seorang pendidik yang diberikan oleh Daulah Khilafah
sejak 13 abad yang lalu jumlahnya mencapai Rp 6.375.000,00 (subhanallah), sungguh merupakan angka
yang fantastis, apalagi jika dibandingkan dengan saat ini dimana berlangsungnya sistem ekonomi
kapitalisme telah nyata sangat tidak menghargai peran pendidik, semisal upah yang didapatkan seorang
guru honorer hanya berkisar Rp 5.000-30.000 untuk setiap jam pelajaran.


Perhatian para khalifah tidak hanya tertuju pada gaji pendidik dan sekolah, tetapi juga sarana pendidikan
seperti perpustakaan, auditorium, observatorium, dll. Pada masa Kekhilafahan Islam, di antara
perpustakaan yang terkenal adalah perpustakaan Mosul didirikan oleh Ja‘far bin Muhammad (w. 940 M).
Perpustakaan ini sering dikunjungi para ulama, baik untuk membaca atau menyalin. Pengunjung
perpustakaan ini mendapatkan segala alat yang diperlukan secara gratis, seperti pena, tinta, kertas, dll.
Bahkan para mahasiswa yang secara rutin belajar di perpustakaan itu diberi pinjaman buku secara
teratur. Seorang ulama Yaqut ar-Rumi memuji para pengawas perpustakaan di kota Mer Khurasa karena
mereka mengizinkan peminjaman sebanyak 200 buku tanpa jaminan apapun perorang. Ini terjadi pada
masa Kekhalifahan Islam abad 10 M. Bahkan para khalifah memberikan penghargaan yang sangat besar
terhadap para penulis buku, yaitu memberikan imbalan emas seberat buku yang ditulisnya.


Wallahu a’lam bi shawab




REFERENSI :


UU No.20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Permendiknas No. 45/2006 Tentang UN Tahun Ajaran 2006/2007.
Media Cetak : Kompas,5/9/2001; Pikiran Rakyat, 06/10/2002; Republika, 10/5/2005; Republika,
13/7/2005; Pikiran Rakyat,15/07/2005; Kompas, 6/2/2007; Koran Tempo, 07/03/2007.
Website : www.suara pembaruan.com/16 juli 2004; www.undp.org/hdr2004 ; www.worldbank.com;
www.republikaonline.com; www.indonesia.go.id (Senin 12/2/07); http://www.perbendaharaan.go.id/20-
02-2007; www.Pikiran Rakyat.com (03/2004); www. Klik-galamedia.com, (08 Februari 2007);
(www.tempointeraktif.com); www.bapeda-jabar.go.id/2006. www.tempointeraktif.com (8/3/2007)
Al-Baghdadi, Abdurrahman. 1996. Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam. Bangil-Jatim: Al-Izzah
Muhamad Shidiq Al-Jawi. Pendidikan Di Indonesia, Masalah dan Solusinya. Artikel. www.khilafah1924.org
Panduan KKN Wajar Dikdas 9 Tahun, UPI 2006.
Bulletin Epitech 2006, Disdik Prov.Jabar.




*Written by : Handayani S.Pd (Tim Lajnah Maslahiyah DPD II HTI Kota Bandung)


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:154
posted:7/11/2012
language:Indonesian
pages:29