Docstoc

3. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK

Document Sample
3. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK Powered By Docstoc
					1.   PP NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS
2.   PP NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN,
     PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS
3.   PERMENPAN DAN RB NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABFUNG
     GURU DAN ANGKA KREDITNYA
4.   PERATURAN BERSAMA MENDIKNAS DAN KEPALA BKN NOMOR
     03/V/PB/2010 – NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG JUKLAK JABFUNG
     GURU DAN ANGKA KREDITNYA
5.   PERMENDIKNAS NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG JUKNIS JABFUNG
     GURU DAN ANGKA KREDITNYA
6.   PERMENDIKNAS NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN
     TATA KERJA KEMDIKNAS
   Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
           sudah 2 kali disempurnakan




Keputusan MENPAN Nomor 26 Tahun 1989
Keputusan MENPAN Nomor 84 Tahun 1993
Peraturan MENPAN dan RB Nomor 16 Tahun
2009

Ketentuan pelaksanaan peraturan tersebut juga disempurnakan
PASCA OTDA WEWENANG PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT
DAN PROSEDUR KENAIKAN JABATAN/PANGKAT GURU
DISESUAIKAN




                Diterbitkan




                 Diterbitkan
 Berdasarkan Permendiknas No. 174 Tahun 2010, Mendiknas
 menguasakan sebagian wewenangnya untuk menetapkan
 angka kredit guru dalam bentuk Pemberian Kuasa.

   Pemberian Kuasa, untuk dan atas nama Mendiknas,
   kepada:
1. Sekretaris Jenderal menetapkan angka kredit untuk
   kenaikan jabatan/pangkat Guru Pembina Tk. I,
   golongan ruang IV/b menjadi Guru Utama Muda,
   golongan ruang IV/c sampai dengan Guru Utama
   Madya, golongan ruang IV/d dan pengangkatan
   pertama kali Guru Utama Muda, golongan ruang IV/c
   dan Guru Utama Madya, golongan ruang IV/d.
2.KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN MENETAPKAN
  ANGKA KREDIT UNTUK:

 kenaikan jabatan/pangkat:
   Pembina, golongan ruang IV/a menjadi Guru
   Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b;
   Guru Pratama, golongan ruang III/a menjadi Guru
   Pratama Tk. I, golongan ruang III/b sampai dengan
   Guru Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b bagi Guru
   pada Sekolah Indonesia di luar negeri;dan
   pengangkatan pertama kali Guru Pembina Tk. I,
   golongan ruang IV/b ke atas.
PENETAPAN ANGKA KREDIT

        digunakan untuk salah satu syarat
             ~ Pengangkatan
             ~ Kenaikan pangkat
             ~ Kenaikan Jabatan



tidak dapat diajukan keberatan o/ pejabat
      fungsional ybs oleh karena itu
  anggota tim penilai harus benar-benar
   kompeten bekerja secara profesional
   cermat – teliti – obyektif – total – dan
      memiliki komitmen yang tinggi

                        7
PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional PNS menyatakan
bahwa Pejabat Fungsional dapat naik
jabatan dan pangkat apabila memenuhi
sejumlah angka kredit yang
dipersyaratkan disamping persyaratan
lain sesuai dengan ketentuan.
     Pasal 1 angka 7 Permenpan dan RB
                     No 16 Tahun 2009:

Angka Kredit adalah:
“satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh guru dalam rangka pembinaan karier
kepangkatan dan jabatannya”.
 Angka kredit merupakan representasi Prestasi
 Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.
 Dengan demikian, guru yang berprestasi
 dapat lebih cepat naik jabatan/pangkat.
Pasal 21 Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2009

(1)   Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
      Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh
      kegiatan yang dilakukan.
(2)   Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru
      dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
(3)   Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan
      pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik
      pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1
      (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan
      pangkat Pegawai Negeri Sipil.
PASAL 22 PERMENPAN DAN RB NO. 16 TAHUN 2009
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA
KREDIT

              Guru Madya, IV/b s.d. Guru Utama, IV/e
              di lingkungan instansi pusat dan daerah;
              Guru Pertama, III/a s.d. Guru Utama, IV/e
              yang diperbantukan pada SILN




               Guru Madya, IV/a
               di lingkungan Kementerian Agama



              Guru Muda, III/c s.d. III/d
              di lingkungan Kantor Wilayah Kemenag.
Guru Pertama, III/a s.d. III/b
di lingkungan Kantor Kab/Kota Kemenag.



Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a
di lingkungan Provinsi



Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a
di lingkungan Kab/Kota



    Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a
    di lingkungan inst pusat selain Guru SILN
    dan Kemenag
PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT DIBANTU OLEH TIM
PENILAI (PASAL 21 AYAT (2))


                         TIM PENILAI PUSAT



                       TIM PENILAI KEMENAG


                   TIM PENILAI KANWIL KEMENAG


                        TIM PENILAI KANTOR
                        KAB/KOTA KEMENAG
TIM PENILAI PROPINSI




TIM PENILAI KAB/KOTA




 TIM PENILAI INSTANSI
  PASAL 23 PERMENPAN DAN RB NO. 16 TAHUN 2009

  1.   Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru
       terdiri dari unsur teknis, dan pejabat
       fungsional Guru.
  2.   Susunan keanggotaan Tim Penilai:
           a.   seorang Ketua merangkap anggota unsur teknis;
           b.   seorang wakil Ketua merangkap anggota;
           c.   seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur
                kepegawaian; dan
           d.   paling kurang 4 (empat) orang anggota.

Pasal 10 ayat (7) Peraturan Bersama Mendiknas dan Ka BKN ttg Juklak
Jabfung Guru: Susunan Anggota Tim Penilai paling sedikit 7 orang.
Pasal 10 ayat (8) anggota tim penilai paling kurang 2 orang harus dari guru
      TIM PENILAI ANGKA KREDIT GURU
                    Tim penilai angka kredit
            dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat
          yang berwenang dan bertugas menilai
         prestasi kerja jabatan fungsional GURU

Pasal 23 ayat (3) Persyaratan Tim Penilai:
a. menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan
   dan pangkat guru yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja guru; dan
c. dapat aktif melakukan penilaian


 Pasal 23 ayat (4): Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru harus
 lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat
 dari Menteri Pendidikan Nasional
                                    16
      UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
      (LAMPIRAN I PERMENPAN DAN RB NO. 16 TAHUN 2009)

NO       UNSUR                                    SUBUNSUR

I     Pendidikan         A. Pend. Sekolah dan mendapat ijazah/gelar ( 3)
                         B. Diklat prajabatan dan memperoleh STTPP atau sertifikat (1)


II    Pembelajaran/      A. Melaksanakan proses pembelajaran (1)
      Bimbingan &        B. Melaksanakan proses pembimbingan (1)
                         C. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah (13)
      Tugas Tertentu
III   Pengemb.           A. Melaksanakan pengembangan diri (diklat & keg kolektif unt
      Keprofesian           peningkatan kompetensi) (10)
                         B. Melaksanakan publikasi ilmiah (23)
      Berkelanjutan      C. Melaksanakan karya inovatif (12)

                         A. Perolehan gelar/ijazah diluar bid yg diampunya (3)
IV     Penunjang tugas   B. Melaksanakan kegiatan yg mendukung tugas guru (9)
       Guru
                         C. Perolehan penghargaan/tanda jasa (4)


                                                                               80 kegiatan
         KOMPOSISI PENILAIAN

 Unsur Utama > 90 %
  - Pelatihan Prajabatan
  - Pembelajaran/Pembimbingan & tugas tertentu
  - Pengembangan keprofesian berkelanjutan



 Unsur Penunjang < 10 %
   - Perolehan gelar/ijazah yg tidak sesuai dengan
     bidang yang diampunya
   - Pelaksanaan kegiatan pendukung tugas guru


                         18
              PROSEDUR PENGAJUAN DUPAK
1.   Kepala Sekolah dibantu guru senior
     mencantumkan perkiraan angka kredit guru
     pada format DUPAK sesuai dengan bukti
     prestasi kerja guru
2.   Pencantuman perkiraan angka kredit setiap
     butir dilakukan secara berurutan
3.   Kepala sekolah meneliti ulang kebenaran
     isinya dan kemudian menandatangani
     formulir serta dilengkapi bukti-bukti
4. Untuk Guru Madya IV/b s.d Guru Utama IV/e

                                       1. Ijazah
  KEPALA RA/TK,                        2. Bukti fisik pelaks kegiatan
  MA/SD,MTs/SLTP,                         unsur utama dan penunjang
                       Berkas          3. SK pangkat/jabatan terakhir
   MA/SLTA, SLB         usul           4. PAK terakhir
                                       5. SK pembagian tugas guru


                                     1 SET SAJA


     KA. BKD                      MENDIKNAS
PROPINSI/KAB/KOTA                U.p. Sekretaris             Tim penilai
                                Tim Penilai Pusat
Dengan Tembusan:
1. Kadisdik Prop
2. Kadisdik Kab/kota
SEKRETARIAT       3B
    TPP                 3A    PEJABAT
                              PENETAP
                               ANGKA         PAK
                               KREDIT
     1             Y


                              T
TIM PENILAI   2        OK          SURAT PENGANTAR/
   PUSAT                            LAPORAN HASIL
                                      PENILAIAN




                                               4
                               UNIT
                             PENGUSUL
KEPALA                         1.    Ijazah
                               2.   Bukti fisik pelaks kegiatan unsur
TKlB,/SDLB,SLTPLB,
                                    utama dan penunjang
SLTALB               Berkas    3.   SK pangkat/jabatan terakhir
                      usul     4.   PAK terakhir
                               5.   Surat pembagian tugas




                           GUBERNUR /
  KEPALA BKD              KEPALA DINAS
   PROPINSI            PENDIDIKAN PROPINSI
6. GURU PERTAMA, III/a S.D. GURU PEMBINA, IV/a DI KAB/KOTA



   KEPALA                               1. Ijazah
                             Berkas     2. Bukti fisik pelaks kegiatan
   TK,/SD,SLTP,
                              usul         unsur utama dan penunjang
   SLTA, SLB                            3. SK pangkat/jabatan
                                           terakhir
                                        4. PAK terakhir




        KA. BKD                 BUPATI/WALIKOTA/
                                   KEPALA DINAS
                                PENDIDIKAN KAB/KOTA
      KAB/KOTA
7. GURU yang diperbantukan pada SILN
  Guru Pertama, III/a s.d. Guru Utama, IV/e

         KEPALA                          1. Ijazah
     PERWAKILAN R.I /        Berkas      2. Bukti fisik pelaks kegiatan
       PEJABAT YG             usul          unsur utama dan penunjang
       MEMBIDANGI                        3. SK pangkat/jabatan
       PENDIDIKAN                           terakhir
                                         4. PAK terakhir




       MENDIKNAS
    U.P. SEKRETARIAT TIM
        PENILAI PUSAT
8. GURU GOLONGAN II
   Ps. 44 huruf c dan d Permenpan RB No. 16 Tahun 2009


   KEPALA                                1. Ijazah
                             Berkas      2. Bukti fisik pelaks kegiatan
   TK,/SD,SLTP,
                              usul          unsur utama dan penunjang
   SLTA, SLB                             3. SK pangkat/jabatan
                                            terakhir
                                         4. PAK terakhir



         KA. DINAS
        PENDIDIKAN

    PROPINSI/KAB/KOTA
8. GURU PERTAMA S.D MADYA GOL IV/a DILUAR KEMENAG DAN PEMDA


    KEPALA                                   1. Ijazah
                                    Berkas   2. Bukti fisik pelaks kegiatan
    TK,/SD,SLTP,
                                     usul       unsur utama dan penunjang
    SLTA, SLB                                3. SK pangkat/jabatan
                                                terakhir
                                             4. PAK terakhir


PEJABAT YG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN
       (PALING RENDAH ES III)




               MENTERI
                YANG
            BERSANGKUTAN
Pasca restrukturisasi organisasi Kemdiknas, maka
 kedudukan Tim Penilai Pusat, sesuai fungsi, berada
 pada:
1.Ditjen PAUDNI untuk Guru RA/TK Formal, TK-LB

2.Ditjen Dikdas untuk Guru MI/SD, MTs/SMP/SMPLB

3.Ditjen   Dikmen untuk Guru MA/SMA dan MAK/SMK/
 SMALB.
     Kedudukan Sekretariat Tim Penilai berada pada unit yang
 menangani pendidik dan tendik pada masing-masing Ditjen
 tersebut *).
*) tentatif. Akhir tahun 2011 akan disiapkan edaran mengenai
 prosedur pengusulan penilaian prestasi kerja guru.
PENILAIAN & PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU (PASAL 21)

    1. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan
       angka kredit, Guru wajib mencatat dan
       menginventarisasikan seluruh kegiatan yang
       dilakukan.
    2. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap
       Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam
       setahun.
       Tidak harus menunggu memenuhi jumlah angka
       kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/
       jabatan setingkat lebih tinggi.
    Bukti fisik hasil prestasi kerja guru yang dapat
    dinilai dan mendapat angka kredit adalah yang
    diperoleh pada saat periode penilaian (setelah
    kenaikan jabatan yang terakhir),
    Kecuali bukti fisik pendidikan sekolah.

•   Bukti fisik pendidikan sekolah (ijazah) dapat
    diajukan pada periode penilaian berikutnya
    sepanjang belum pernah dinilai pada penilaian
    sebelumnya

                                      29
Usul PAK disampaikan dengan kelengkapan berkas :

1.    Surat Pengantar dari BKD bagi guru Pemda
2.    Surat pengantar usul dari pejabat ybw. bagi guru di luar Dinas
      Pendidikan dan Kemenag)
3.    Surat Pengantar dari Kepala Biro Kepegawaian Kemenag bagi
      guru-guru di lingkungan Kemenag
4.    DUPAK
5.    Surat pernyataan melaksanakan kegiatan unsur utama dan
      penunjang
6.    Bukti fisik melakukan kegiatan unsur utama dan penunjang
7.    SK kenaikan jabatan dan pangkat terakhir
8.    PAK terakhir
9.    DP3 tahun terakhir
10.   Surat Keputusan mengenai pembagian tugas guru dari kepala
      sekolah, SK pengangkatan Kepala Sekolah
11.   Foto copy ijazah bagi yang belum diajukan penilaiannya

                                                                       30
Dalam hal pengajuan DUPAK guru, KEPALA SEKOLAH selaku
    atasan langsung:

  a. Menetapkan SK pembagian tugas guru dalam
     melaksanakan PBM, setiap awal tahun pelajaran
  b. Membuat surat pernyataan pelaksanaan PBM
     atau proses BK, setiap akhir semester
  c. Membuat surat pernyataan pelaksanaan penunjang
     PBM atau bimbingan, yang menjadi kewenangannya.
  d. Memeriksa dan menetapkan DUPAK guru
     di lingkungannya yang akan naik jabatan/pangkat
  e. Mengusulkan DUPAK beserta bukti prestasi guru ybs.
     kepada pejabat yang membidangi kepegawaian
     di lingkungan Pemda



                                          31
Untuk meningkatkan pelayanan penilaian angka
kredit Guru Pembina keatas, sejak tahun 2003 telah
dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yang
berkedudukan di 12 LPMP, yaitu:
Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, Bali,
Nusa Tenggara Barat, , Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,
Lampung, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan,
Berkas usul tidak perlu dikirim ke Kantor
Kemdiknas di Jakarta, tetapi ke LPMP Propinsi
setempat.




                                                             32
TUJUAN PERCEPATAN PENILAIAN PRESTASI
KERJA GURU
• Mendekatkan pada sasaran/guru yang dinilai
• Tersedianya SDM/Tim Penilai Pusat yang
  berkedudukan di daerah
• Pelayanan perolehan angka kredit guru lebih
  efisien dan efektif
• Guru akan lebih cepat mengetahui hasilnya




                                33
HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA GURU TAHUN 2011 (AKHIR JUNI)
REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA GURU
   Tahun 2007
    Tingkat keberhasilan sebesar 16%

   Tahun 2008
    * Berkas usul yang dinilai          5.603
    * Memenuhi syarat                   1.385
    * Belum memenuhi syarat             4.218

    Tingkat keberhasilan 24,71 %


                                   36
•   Jumlah berkas usul setiap tahun semakin
    bertambah banyak jumlahnya
•   Tingkat keberhasilan setiap tahun
    seharusnya cenderung meningkat
•   Guru yang belum memenuhi syarat untuk
    kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
    pada umumnya kesulitan untuk memenuhi
    angka kredit pengembangan profesi.




                               37
 UNTUK KESINAMBUNGAN KARIER GURU, SELAMA BELUM
DISAMPAIKAN EDARAN PROSEDUR PENGUSULAN YANG BARU,
MAKA BERKAS USUL PAK GURU PEMBINA TK I, IV/b KE ATAS
S.D. GURU UTAMA, IV/e, SELAIN DI 12 PROPINSI YAITU Jawa
Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, Bali, Nusa
Tenggara Barat, , Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung,
Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, disampaikan
kepada:
 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
 U.P. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
 GEDUNG C LANTAI 5
 JLN. JENDERAL SUDIRMAN, SENAYAN, JAKARTA PUSAT
  BAGI GURU PEMBINA TK I, IV/b S.D. GURU UTAMA,
IV/e YANG BERADA DI 12 PROPINSI PENGUSULAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT AGAR DISAMPAIKAN
KEPADA KEPALA LPMP DI PROPINSI TERSEBUT SELAKU
SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT YANG
BERKEDUDUKAN DI LPMP.
  PROSEDUR INI PERLU DITAATI KARENA
MEMPERPENDEK JALUR BIROKRASI DAN
PENGELOLAAN DOKUMEN/BERKAS USUL AKAN LEBIH
EFISIEN DITANGANI OLEH LPMP.
  PENILAIAN, PELAPORAN, DAN PEMROSESAN AKHIR
TETAP DILAKSANAKAN OLEH TIM PENILAI PUSAT DAN
SEKRETARIAT TPP.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1079
posted:7/5/2012
language:
pages:40
fatkhul mujibfatkhul7 fatkhul mujibfatkhul7 directur www.mlinksystem.co.cc
About biasa aja