Pelayanan Gawat Darurat by N99wsBl0

VIEWS: 1,911 PAGES: 55

									                                          BAB I
                                 PENDAHULUAN


1.1   Latar Belakang
           Kementerian Kesehatan berupaya untuk menjaga mutu layanan
      melalui kegiatan akreditasi rumah sakit baik rumah sakit pemerintah
      maupun swasta. Dasar hukum pelaksanaan akreditasi rumah sakit adalah
      UU no. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, permenkes no. 159 B tahun 1988
      yang mengatur tentang akreditasi rumah sakit, S.K.Menkes no 436/93
      tentang berlakunya standar layanan rumah sakit dan layanan medik dan SK
      Dirjen YanMedik no. YM.02.03.3.5.2626 tentang Komisi Akreditasi Rumah
      Sakit dan Sarana Kesehatan lainnya (KARS).
           Berbagai     keputusan       strategis    mengenai   peraturan   perundang-
      undangan juga mengamanatkan bahwa program akreditasi rumah sakit harus
      dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari dua Undang-Undang yaitu UU
      Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 44
      Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun
      2004 Tentang Praktik Kedokteran dapat dilihat bahwa semua penyedia
      pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan profesi kedokteran harus
      membenahi      diri.   Penyedia     pelayanan     kesehatan   tersebut    meliputi
      Puskesmas, Balai Pengobatan, Praktek Dokter, Rumah Sakit, dan
      sebagainya.
           Dari beberapa institusi tersebut, Rumah Sakit merupakan institusi
      yang memiliki beban yang paling berat mempersiapkan diri dalam
      menyesuaikan Undang-Undang praktik kedokteran tersebut . Dokter umum,
      dokter gigi dan dokter spesialis mengerjakan kegiatan profesinya paling
      banyak di Rumah Sakit oleh karena itu di Rumah Sakitlah terdapat paling
      banyak kegiatan pembenahan administrasi pelayanan kedokteran. Rumah
      Sakit harus melaksanakan perubahan dalam rangka menyesuaikan diri
      terhadap      Undang-Undang          praktik     kedokeran    tersebut.     Mulai
      mempersiapkan Prosedur Tetap (Standard Operating Procedure) tiap
      pelayanan kedokteran, memperbaiki kebijakan persetujuan pelayanan oleh



                                                                                      1
      pasien (informed consent) dan segala sesuatu yang diamanatkan oleh
      Undang-Undang tersebut.
           Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit,
      Pasal 29 huruf b menyebutkan bahwa Rumah Sakit wajib memberikan
      pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif
      dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan
      rumah sakit, kemudian pada Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa dalam
      upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi
      secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Dari kedua Undang-Undang
      tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Akreditasi rumah sakit
      penting untuk dilakukan dengan alasan agar mutu/kualitas diintegrasikan
      dan dibudayakan kedalam sistem pelayanan di Rumah Sakit.
           Sebagai salah satu subsistem dalam pelayanan kesehatan, rumah sakit
      menjadi tempat rujukan bagi berbagai unit pelayanan kesehatan dasar.
      Rumah sakit merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang jasa dengan
      ciri-ciri padat karya, padat modal, padat teknologi, padat masalah dan padat
      umpatan. Sejalan dengan lajunya pembangunan nasiona maka tuntutan akan
      mutu pelayanan kesehatan oleh rumah sakit juga semakin meningkat. Hal
      ini ditandai dengan berbagai kritikan tentang ketidakpuasan terhadap
      pelayanan rumah sakit berbagai upaya termasuk melalui jalur hukum. Oleh
      karena itu upaya untuk menjaga dan meningkatkan mutu layanan rumah
      sakit baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik internal maupun
      eksternal rumah sakit perlu dilaksanakan.


1.2   Tujuan
           Tujuan dalam penyusunan makalah yang berjudul Akreditasi Nasional
      Rumah Sakit adalah sebagai berikut:
      a. Mengetahui definisi akreditasi rumah sakit level nasional
      b. Mengetahui tahap pelaksanaan akreditasi rumah sakit level nasional
      c. Mengetahui keterkaitan akreditasi dengan pelayanan rumah sakit




                                                                                2
                                   BAB II
                          TINJAUAN PUSTAKA


2.1. Pengertian Akreditasi Rumah Sakit
          Akreditasi menurut ensiklopedi nasional adalah suatu bentuk
     pengakuan yang diberikan oleh pemerintah untuk suatu lembaga atau
     institusi. Pasal satu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
     417 tahun 2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit menyebutkan
     bahwa Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang
     diberikan oleh lembaga independen yang ditetapkan oleh Menteri, setelah
     dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit
     yang berlaku. Untuk sampai kepada pengakuan, rumah sakit melalui suatu
     proses penilaian yang didasarkan pada standar nasional perumahsakitan
     (depkes.1999).
          Akreditasi rumah sakit mencakup penilaian terhadap terhadap fisik
     bangunan, pelayanan kesehatan, perlengkapan, obat-obatan, ketenagaan dan
     administrasi. Akreditasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap tiga tahun
     sekali dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Penilaian dilakukan berulang
     dengan interval yang regular diawali dengan kegiatan kajian mandiri (self
     assessment) oleh rumah sakit yang dinilai. Survei akreditasi ini dilakukan
     oleh badan yang terlegitimasi dan di Indonesia adalah komite akreditasi
     rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya (KARS). Sedangkan sertifikasi
     diberikan oleh dirjen pelayanan medis depkes RI berdasarkan rekomendasi
     KARS.


2.2. Dasar Hukum Akreditasi Rumah Sakit
          Dasar hukum akreditasi rumah sakit adalah sebagai berikut:
     a. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit Pasal 40
       (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib
           dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali.




                                                                             3
          (2) Akreditasi Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
             dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun
             dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku.
          (3) Lembaga independen sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh
             menteri.
          (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi Rumah Sakit sebagaimana
             dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
             Menteri.
     b. Permenkes no. 159b/88 tentang rumah sakit, pasal 26 mengatur tentang
          akreditasi Rumah Sakit.
     c. SK Menkes 436/93 menyatakan berlakunya standard pelayanan Rumah
          Sakit dan standard pelayanan medis.
     d. SK Dirjen Yanmed No. YM.02.03.3.5.2626 tentang Komisi Akreditasi
          Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan Lainnya.


2.3. Tujuan Akreditasi Nasional Rumah Sakit
            Pada dasarnya tujuan utama akreditasi rumah sakit agar kualitas
     pelayanan yang diberikan terintegrasi dan menjadi budaya sistem pelayanan
     di rumah sakit.
            Secara khusus tujuan akreditasi adalah sebagai berikut:
     a.     Memperoleh gambaran seberapa jauh rumah sakit di Indonesia telah
            memenuhi berbagai standard yang ditentukan sehingga mutu
            pelayanan rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan.
     b.     Memberikan pengakuan dan penghargaan kepada rumah sakit yang
            telah mencapai tingkat pelayanan sesuai dengan standard yang
            ditetapkan.
     c.     Memberikan jaminan kepada petugas rumah sakit bahwa semua
            fasilitas, tenaga dan lingkungan yang diperlukan tersedia sehingga
            dapat mendukung upaya penyembuhan dan pengobatan pasien dengan
            sebaiknya.




                                                                              4
     d.       Memberikan jaminan dan kepuasan kepada individu, keluarga dan
              masyarakat sebagai pelanggan bahwa pelayanan yang diberikan oleh
              rumah sakit diselenggarakan dengan baik.


2.4. Tingkat Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit
              Ada 3 cara pelaksanaan akreditasi yaitu tingkat dasar, tingkat lanjut
     dan tingkat lengkap yang disesuaikan dengan kegiatan pelayanan di rumah
     sakit.
     a.       Akreditasi Tingkat Dasar
                    Menilai 5 kegiatan pelayanan di rumah sakit yaitu Administrasi
              dan   Manajemen,     Pelayanan   Medis,    Pelayanan   Keperawatan,
              Pelayanan Gawat Darurat dan Rekam Medik.
     b.       Akreditasi Tingkat Lanjut
                    Menilai 12 kegiatan pelayanan di rumah sakit yaitu Administrasi
              dan Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan keperawatan, Pelayanan
              Gawat Darurat, Rekam Medik, Farmasi, Radiologi, Kamar Operasi,
              Pengendalian Infeksi, Pelayanan Resiko tinggi, Laboratorium dan
              Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana.
     c.       Akreditasi Tingkat Lengkap
                    Menilai 16 kegiatan pelayanan di rumah sakit yaitu Administrasi
              dan Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan keperawatan, Pelayanan
              Gawat Darurat, Rekam Medik, Farmasi, Radiologi, Kamar Operasi,
              Pengendalian Infeksi, Pelayanan Resiko tinggi, Laboratorium dan
              Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana ditambah
              Pelayanan    Intensif,   Pelayanan   Transfusi   Darah,    Pelayanan
              Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Gizi.
              Rumah sakit boleh memilih akan melaksanakan akreditasi tingkat
     mana sesuai dengan kemampuan, kesiapan dan kebutuhan rumah sakit baik
     pada penilaian pertama kali atau penilaian ulang setelah akreditasi.
              Perlu dipahami bahwa pelaksanaan kegiatan akreditasi rumah sakit
     sebaiknya berdasarkan perencanaan rumah sakit dan terjadwal sehingga




                                                                                 5
    dapat disesuaikan dengan jadwal pembinaan di Dinas Kesehatan Provinsi
    dan KARS.


2.5. Metode Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit
          Survei akreditasi dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu tahap
    persiapan, tahap pelaksanaan survei akreditasi dan tahap pascasurvei
    akreditasi.


    a.    Tahap persiapan
                  Kegiatan yang dilaksanakan disini adalah self assessment (kajian
          mandiri) yang dilakukan oleh rumah sakit yang akan dinilai
          menggunakan instrumen survei akreditasi rumah sakit. Kajian mandiri
          dilaksanakan oleh tim akreditasi rumah sakit yang terdiri dari
          beberapa kelompok kerja, sesuai dengan pelayanan yang akan dinilai.
          Misalnya bila rumah sakit memilih untuk akreditasi tingkat dasar
          maka tim akreditasi rumah sakit terdiri dari 5 kelompok kerja.
                  Langkah-langkah persiapan survei akreditasi di rumah sakit
          adalah sebagai berikut:
          1)      Pimpinan, pemilik dan seluruh pegawai sepakat melaksanakan
                  persiapan survei akreditasi rumah sakit dengan sosialisasi pada
                  setiap kesempatan dengan menjelaskan kaitan akreditasi dengan
                  mutu pelayanan di rumah sakit
          2)      Tim akreditasi rumah sakit perlu dibentuk dengan surat
                  keputusan direktur
          3)      Ubah pola kerja menjadi kerja tim, saling terbuka dan
                  menghargai
          4)      Sosialisasikan apa yang dimaksud dengan akreditasi dan makna
                  yang terkandung di dalamnya, kepada seluruh jajaran rumah
                  sakit mulai dari manjer puncak hingga pelaksana di lapangan
                  termasuk satpam, tukang kebun, juru masak dan lainnya.




                                                                                6
          Tim akreditasi rumah sakit terdiri atas kelompok kerja yang
     sesuai dengan instrumen kajian mandiri serta mempunyai uraian tugas
     yang jelas berdasarkan SK direktur rumah sakit. Tim akreditasi
     bersifat terbuka, koordinasi sangat diperlukan dalam tim karena
     banyak hal menjadi lebih efisien bila dikerjakan secara tim.
          Tugas yang dilaksanakan oleh Tim akreditasi diantaranya adalah
     sebagai berikut:
     1)   Membuat rencana kerja dengan koordinasi antar kelompok kerja
          dan ketua tim akreditasi
     2)   Siapkan ruangan yang dapat digunakan untuk bekerja
     3)   Sosialisasikan pada setiap kesempatan pentingnya akreditasi
     4)   Melakukan kajian mandiri dengan memberi skor yang sesuai
          pada kegiatan pelayanan yang dinilai
     5)   Mempelajari dan memahami setiap standard an definisi
          operasional dari setiap parameter, sistem skoring, data
          pelengkap yang ada untuk setiap parameter sebagai cara
          pembuktian
     6)   Selalu melakukan cek dan ricek antar kelompok kerja secara
          proaktif.


b.   Tahap pelaksanaan survei akreditasi rumah sakit
          Pada tahap ini, survei dilaksanakan oleh KARS menggunakan
     instrumen akreditasi rumah sakit. Pelaksanaan survei didampingi oleh
     staf Dinkes Provinsi dari seksi rujukan bidang pelayanan kesehatan.
     Hal ini dilakukan supaya Dinkes Provinsi juga tahu hal apa saja yang
     menjadi rekomendasi untuk perbaikan pada kegiatan pascasurvei
     akreditasi. Hasil penilaian dirangkum untuk diserahkan ke Dirjen
     YanMedik Depkes RI sebagai rekomendasi untuk sertifikasi.


c.   Tahap pascasurvei akreditasi
          Kegiatan pada paska survei akreditasi berupa pembinaan yang
     bertujuan mendorong manajemen rumah sakit untuk memantau



                                                                        7
         pelaksanaan rekomendasi hasil survei, memberikan arahan untuk
         dapat     memenuhi    rekomendasi,   melakukan      evaluasi   terhadap
         penerapan standar yang berdampak pada peningkatan mutu pelayanan
         di rumah sakit serta meningkatkan interaksi antara rumah sakit,
         Dinkes Provinsi dan KARS.
                 Kegiatan pembinaan paska akreditasi dilakukan paling cepat 12
         bulan setelah dilakukan survei akreditasi oleh KARS. Hasil
         pembinaan dalam bentuk laporan sebagai umpan balik terhadap upaya
         rumah sakit untuk memenuhi rekomendasi hasil survei kepada
         pimpinan rumah sakit.


2.6. Komisi Akreditasi Rumah Sakit
         Komisi Akreditasi Rumah Sakit, yang selanjutnya disingkat KARS
    adalah lembaga independen pelaksana akreditasi rumah sakit yang bersifat
    fungsional, non-struktural, dan bertanggung jawab kepada Menteri. Komisi
    ini merupakan badan independen yang dibentuk berdasarkan surat
    keputusan Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI No. YM.02.03.3.5.2626
    tanggal 8 April 1998. Maka semua hasil penilaian akreditasi rumah sakit
    disampaikan ke Dirjen Pelayanan Medik untuk pengeluaran sertifikat status
    akreditasi yang dicapai.
         KARS mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan,
    pembimbingan dan pelatihan serta monitoring dan evaluasi dalam bidang
    akreditasi rumah sakit di Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan dan perkembangan akreditasi rumah sakit secara
    internasional. Masa bakti Komisi Akreditasi Rumah Sakit adalah 5 tahun
    untuk pelaksana akreditasi (surveyor).
         Tugas pokok dan fungsi KARS adalah:
    a.   Merumuskan kebijakan dan tata laksana akreditasi rumah sakit
    b.   Menyusun rencana strategis akreditasi rumah sakit
    c.   Menyusun peraturan internal KARS
    d.   Menyusun standar akreditasi
    e.   Menetapkan status akreditasi rumah sakit



                                                                              8
f.   Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pembimbingan serta
     pengembangan di bidang akreditasi dan mutu layanan rumah sakit
g.   Mengangkat dan memberhentikan tenaga surveyor
h.   Membina kerja sama dengan institusi di dalam negeri maupun di luar
     negeri yang berkaitan dengan bidang akreditasi dan peningkatan mutu
     layanan rumah sakit
i.   Melakukan sosialisasi dan promosi kegiatan akreditasi
j.   Melakukan monitoring dan evaluasi dalam bidang akreditasi rumah
     sakit
k.   Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan akreditasi rumah sakit.


     Surveyor adalah seseorang yang diberi tugas oleh KARS untuk
melakukan survei akreditasi dan bimbingan akreditasi rumah sakit. Surveyor
merupakan tenaga yang handal yang diperoleh melalui rekrutmen dari
tenaga yang ada di daerah atau dari pelamar dan memenuhi persyaratan
yang ditentukan KARS serta wajib mengikuti pelatihan surveyor.
     Surveyor terbagi menjadi surveyor administasi, surveyor medis dan
surveryor keperawatan dengan tugas pokok dan fungsi (1) membimbing dan
memberikan asistensi pada manajemen rumah sakit agar dapat mencapai
standar pelayanan yang ditetapkan serta (2) mengukur tingkat kepatuhan
rumah sakit dalam menerapkan standard dan parameter akreditasi dengan
cara melihat dan mencatat keadaan sebenarnya pada saat survei dilakukan.
     Dalam pelaksanaannya, surveyor administasi memberikan bimbingan
dan penilaian dalam kegiatan pelayanan administasi dan manjemen, rekam
medis, farmasi dan K3. Surveyor medis dalam pelayanan medis, gawat
darurat, laboratorium, radiologi dan kamar operasi. Sedangkan surveyor
keperawatan bertanggungjawab dalam pelayanan keperawatan, perinatal
resiko tinggi dan pengendalian infeksi.
     Untuk menjaga konsistensi penilaian maka ada program Jaga Mutu
Surveyor dengan membentuk tim etik dan kredensial yang melakukan
evaluasi sikap, perilaku dan kemampuan surveyor setiap tahun sehingga
yang tidak memenuhi syarat maka SK pengangkatan tidak diperpanjang.



                                                                           9
    Disamping itu dilakukan pertemuan surveyor setahun dua kali sebagai cara
    untuk menjaga mutu dalam mengikuti perkembangan yang terjadi dalam
    perumahsakitan.
           KARS dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi,
    Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia dan Komite Akreditasi
    Nasional dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja rumah sakit
    pascaakreditasi dan untuk membina rumah sakit dalam upaya meningkatkan
    mutu layanannya. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja
    rumah sakit pascaakreditasi, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
    mengikutsertakan asosiasi perumahsakitan lainnya.


2.7. Instrumen Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit
           Embrio   instrumen   survei   akreditasi   adalah   format   penilaian
    penampilan rumah sakit yang dilaksankan setiap tahun dalam rangka hari
    kesehatan nasional yang dikembangkan tahun 1984. Pengembangan dan
    penyempurnaan indikator penilaian dilakukan berkala setiap 2 tahun sekali.
    Format penilaian penampilan rumah sakit ini dikembangkan Dirjen
    Pelayanan Medik bersama Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan
    Kesehatan di Surabaya dan hingga tahun 1994 menjadi instrumen untuk
    survei akreditasi. Instrumen survei akreditasi mengalami perbaikan hingga
    tahun 2003 sebagai instrumen kajian mandiri yang digunakan sampai saat
    ini.
           Pelayanan yang dinilai dalam instrumen survei akreditasi mengacu
    pada SK menkes pada tahun 1993 tentang standard pelayanan rumah sakit.
    Pada tahun 1999 dilakukan revisi sehingga terdiri dari 20 kegiatan
    pelayanan. Standar pelayanan rumah sakit tersebut meliputi Administrasi
    dan Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan keperawatan, Pelayanan
    Gawat Darurat, Rekam Medik, Farmasi, Radiologi, Kamar Operasi,
    Pengendalian Infeksi, Pelayanan Resiko tinggi, Laboratorium dan
    Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana ditambah
    Pelayanan Intensif, Pelayanan Transfusi Darah, Pelayanan Rehabilitasi




                                                                              10
Medik dan Pelayanan Gizi, Sterilisasi sentral, Pemeliharaan sarana,
Pelayanan Anesteti dan Perpustakaan.
     Setiap kegiatan pelayanan mengandung 7 standard yaitu falsafah dan
tujuan, administrasi dan pengelolaan, staf dan pimpinan, fasilitas dan
peralatan, kebijakan dan prosedur, pengembangan staf dan program
pendidikan serta evaluasi dan pengendalian mutu. Setiap standard
mempunyai parameter dengan skor 0-5 dan dilengkapi dengan definisi
operasional, cara pembuktian dokumen, observasi dan kepada siapa
surveyor melakukan wawancara.
     Dalam perkembangannya, instrumen survei akreditasi pada tingkat
lengkap setelah melalui pembahasan menjadi 16 kegiatan pelayanan saja,
karena ada beberapa kegiataan pelayanan yang dapat digabungkan.
Pelayanan perpustakaan dimasukkan di pelayanan administrasi dan
manajemen, pelayanan pemeliharaan sarana dimasukkan juga ke pelayanan
administrasi dan manajemen, pelayanan anesteti dimasukkan dalam
pelayanan kamar operasi.
     Berikut adalah salah satu contoh instrumen survei akreditasi bidang
pelayanan gawat darurat.


               Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit
                            Pedoman Khusus
                       Pelayanan Gawat Darurat


Standar 1. Falsafah dan tujuan
     Instalasi gawat darurat dapat memberikan pelayanan gawat darurat
kepada masyarakat yang menderita penyakit akut dan mengalami
kecelakaan, sesuai dengan standar.


S.1.P.1. Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan gawat darurat selama
        24 jam terus menerus.
      Skor
        0          =        Tidak ada pelayanan gawat darurat.



                                                                       11
    1   =   Ada pelayanan gawat darurat digabungkan
            dengan pelayanan lain.
    2   =   Ada pelayanan gawat darurat, terpisah dari
            pelayanan lain, tersedia didalam waktu jam
            kerja.
    3   =   Ada pelayanan gawat darurat, terpisah dari
            pelayanan lain, tersedia dalam waktu 24 jam,
            ada perawat jaga on site.
    4   =   Ada pelayanan gawat darurat, terpisah dari
            pelayanan lain, tersedia dalam waktu 24 jam,
            ada dokter dan perawat jaga on site.
    5   =   Ada pelayanan gawat darurat, terpisah dari
            pelayanan lain, tersedia dalam waktu 24 jam
            terus menerus, ada dokter dan perawat jaga
            on site, ada dokter konsulen jaga on call, ada
            petugas jaga dari pelayanan radiologi dan
            laboratorium on site; Petugas mampu
            memberikan informasi secara benar.


D.O.    =   Informasi pelayanan gawat darurat adalah
            semua keterangan tentang pelayanan yang
            tersedia di unit / instalasi Gawat Darurat
            Rumah Sakit.
C.P.    =
    D   =   Jadwal jaga, daftar absen, informasi gawat
            darurat, laporan jaga harian.
    O   =   Pelaksanaan Pelayanan.
    W   =   Perawat, dokter dan petugas administrasi
            yang melaksanakan pelayanan gawat darurat


Skor
:



                                                         12
Catatan / keterangan :




S.1.P.2. Ada instalasi atau unit gawat darurat yang terpisah secara
        fungsional dari unit-unit pelayanan lainnya.


       Skor
        0           =        Tidak ada instalasi/unit gawat darurat dan
                             tidak ada pelayanan gawat darurat
        1           =        Tidak ada instalasi/unit gawat darurat; Ada
                             pelayanan gawat darurat di unit kerja lain
                             dalam jam kerja.
        2           =        Tidak ada instalasi/unit gawat darurat; Ada
                             pelayanan gawat darurat di unit kerja lain
                             dalam waktu 24 jam.
        3           =        Ada instalasi/unit gawat darurat terpisah dari
                             unit kerja lain; Ada pelayanan gawat darurat
                             diberikan dalam jam kerja.
        4           =        Ada instalasi/unit gawat darurat terpisah dari
                             unit kerja lain; Ada pelayanan gawat darurat
                             diberikan sesudah jam kerja.
        5           =        Ada instalasi / unit gawat darurat terpisah
                             dari unit kerja lain; Ada pelayanan gawat
                             darurat diberikan selama 24 jam terus
                             menerus.


       D.O.         =        Parameter ini mengukur keberadaan instalasi
                             atau unit gawat darurat secara organisatorik
                             dan fisik serta berlangsungnya pelayanan
                             gawat darurat yang disediakan
       C.P.         =
        D           =        SK Pembentukan Instalasi / Unit.



                                                                            13
           O          =        Pembangunan / ruangan dan alat-alat.
           W          =        Kepala UGD, Dokter dan Perawat UGD.


       Skor
       :


Catatan / keterangan :




S.1.P.3. Ada kebijakan dan prosedur tentang pasien yang tidak tergolong
           akut dan gawat yang datang berobat di instalasi/unit gawat darurat.


       Skor
           0          =        Tidak ada kebijakan dan prosedur.
           1          =        Ada kebijakan dan prosedur tidak tertulis.
           2          =        Ada kebijakan dan prosedur tertulis
                               ditetapkan sendiri di instalasi/unit gawat
                               darurat
           3          =        Ada kebijakan dan prosedur tertulis
                               ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit tetapi
                               belum dilaksanakan.
           4          =        Ada kebijakan dan prosedur tertulis
                               ditetapkan pimpinan rumah sakit dan sudah
                               ada pelaksanaannya
           5          =        Ada kebijakan dan prosedur tertulis
                               ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit; sudah
                               ada pelaksanaan disertai adanya evaluasi dan
                               tindak lanjut.
       D.O.           =        Yang dimuat dalam kebijakan adalah kriteria
                               pasien akut dan gawat darurat serta
                               penanganan pasien tidak akut dan tidak gawat
                               yang datang di Instalasi/Unit Gawat Darurat


                                                                             14
                                        diluar jam kerja dan pelaporan dari pasien-
                                        pasien ini. Kebijakan dan prosedur harus
                                        ditetapkan dengan SK pimpinan rumah sakit.
          C.P.           =
             D           =         SK Penetapan kebijakan, prosedur tertulis.
             O           =         Kegiatan Pelayanan.
             W           =         Kepala Instalasi / Unit Gawat Darurat, perawat dan
                                   dokter Gawat Darurat.


       Skor :




Catatan / keterangan :




     Standar. 2. Administrasi dan pengelolaan
             Unit gawat darurat harus diatur, dipimpin dan di integrasikan dengan
     bagian lain dan instalasi rumah sakit lainnya
     S.2.P.l. Instalasi/unit gawat darurat dilengkapi dengan bagan organisasi
                 disertai uraian tugas, pembagian kewenangan dan mekanisme
                 hubungan kerja dengan unit kerja lain didalam rumah sakit.


       Skor
         0       = Tidak ada bagan organisasi.
         1       = Ada bagan organisasi lengkap ditetapkan sendiri di
                     instalasi/unit gawat darurat tanpa uraian tugas, pembagian
                     kewenangan dan mekanisme hubungan kerja dengan unit
                     kerja lain.
         2       = Ada bagan organisasi lengkap ditetapkan sendiri di
                     instalasi/unit gawat darurat disertai uraian tugas; tidak ada
                     pembagian kewenangan dan mekanisme hubungan kerja
                     dengan unit kerja lain.


                                                                                      15
         3      = Ada bagan organisasi lengkap ditetapkan sendiri di
                    instalasi/unit gawat darurat disertai uraian tugas dan
                    pembagian kewenangan; Tidak ada mekanisme hubngan
                    kerja dengan unit kerja lain.
         4      = Ada bagan organisasi lengkap ditetapkan pimpinan rumah
                    sakit disertai uraian tugas dan pembagian kewenangan; Tidak
                    ada mekanisme hubungan kerja dengan unit kerja lain.
         5      = Ada bagan organisasi lengkap ditetapkan pimpinan rumah
                    sakit disertai uraian tugas, pembagian kewenangan dan
                    mekanisme hubungan kerja dengan unit kerja lain.


       D.O.     = Yang diartikan dengan bagan organisasi lengkap adalah
                    struktur organisasi instalasi/unit gawat darurat yang terisi
                    pegawai lengkap yang dibutuhkan sesuai pola ketenagaan
                    yang ditetapkan. Bagan organisasi harus dilengkap dengan
                    uraian tugas pegawai, pembagian kewenangan pegawai yang
                    ada dan prosedur atau mekanisme hubungan kerja dengan
                    unit kerja lain diluar instalasi/unit gawat darurat.
       C.P.     =
         D      = SK Pimpinan Rumah Sakit tentang struktur organisasi
                    instalasi/unit gawat darurat, penjabaran uraian tugas,
                    deskripsi kewenangan, hubungan kerja dengan unit kerja lain
                    didalam rumah sakit.
         O      = Unit Gawat Darurat, Sekretariat.
         W      = Pimpinan RS, Petugas UGD.


       Skor :




Catatan / keterangan :




                                                                                   16
S.2.P.2. Ada jadwal jaga harian bagi dokter, perawat, konsulen dan petugas
           pendukung lain yang bertugas di instalasi/unit gawat darurat.
  Skor
    0        = Tidak ada penjadwalan kerja.
    1        = Ada jadwal jaga dari perawat dan petugas pendukung.
    2        = Ada jadwal jaga dokter, perawat dan petugas pendukung;
                 Tidak ada jadwal jaga dari konsulen .
    3        = Ada jadwal jaga dokter, perawat, petugas pendukung dan
                 konsulen.
    4        = Ada jadwal jaga dokter, perawat, petugas pendukung dan
                 konsulen disertai prosedur kerja.
    5        = Ada jadwal jaga dokter, perawat, petugas pendukung dan
                 konsulen disertai prosedur kerja dan evaluasi terhadap
                 prosedur yang ada.


  D.O.       = Yang dimaksud dengan prosedur kerja adalah SPO (standar
                 prosedur operasi atau Protap) untuk mengatur dan
                 melaksanakan tugas jaga di instalasi/unit gawat darurat.
                 Yang dimaksud dengan petugas pendukung adalah pegawai
                 administrasi, radiologi, laboratorium, teknik, ambulans
                 Pelaksanaan baik; petugas datang sesuai dengan jadwal jaga
                 dan tepat waktu (dapat dilihat dari absensi).
                 Pengaturan jadwal dan tugas jaga ditetapkan dengan SPO.
  C.P.       =
    D        = SPO, jadwalnya jaga bulanan, daftar hadir petugas dan
                 laporan jaga.
    O        = Pelaksanaan jaga.
   W         = Petugas jaga.


  Skor :




                                                                            17
Catatan / keterangan :




     S2.P.3. Ada petunjuk dan informasi yang disediakan bagi masyarakat untuk
               menjamin adanya kemudahan, kelancaran dan ketertiban dalam
               memberikan pelayanan di instalasi/unit gawat darurat.
        Skor
          0      = Tidak ada petunjuk dan informasi.
          1      = Ada petunjuk tidak jelas; informasi tersedia lisan.
          2      = Ada petunjuk tidak jelas; informasi tersedia tertulis, tidak
                     lengkap , tidak ada petugas yang dapat menjelaskannya
                     dengan benar .
          3      = Ada petunjuk tidak jelas; informasi tersedia tertulis,
                     lengkap, tidak semua petugas dapat menjelaskannya dengan
                     benar .
          4      = Ada petunjuk jelas; informasi tersedia tertulis, lengkap,
                     semua petugas dapat menjelaskannya dengan benar.
          5      = Ada petunjuk jelas; informasi tersedia tertulis, lengkap,
                     semua petugas dapat menjelaskannya dengan benar disertai
                     adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian informasi
                     dan cara-cara menyediakan petunjuk yang jelas.
        D.O.     = Yang dimaksud petunjuk adalah tanda, rambu atau papan
                     pemberitahuan yang menunjukkan arah, lokasi dan cara
                     mencapai unit/ instalasi Gawat Darurat. Adanya petunjuk
                     ini untuk memudahkan orang yang ingin mencari atau
                     mencapai lokasi unit/instalasi gawat darurat baik dari luar
                     maupun dari dalam rumah sakit.
                     Informasi yang lengkap harus disediakan tertulis dan
                     memuat penjelasan tentang pelayanan yang tersedia, tarif
                     untuk pasien, tata tertib dan lain sebagainya yang
                     dibutuhkan oleh pasien dan keluarganya.
                     Untuk proses evaluasi agar diadakan angket ke



                                                                                   18
                        pasien/keluarganya sebagai umpan balik.
        C.P.       =
          D        = Brosur, leaflet.
          O        = Di unit / instalasi Gawat Darurat, dilokasi yang strategis.
         W         = Perawat, dokter dan petugas di unit / instalasi Gawat
                        Darurat.


        Skor :




Catatan / keterangan :




     Standar. 3. Staf dan Pimpinan
             Instalasi gawat darurat dipimpin oleh dokter yang telah mendapat
     pelatihan gawat darurat, dibantu oleh tenaga medis, para medis perawatan,
     para medis non perawatan dan tenaga non medis yang terampil


     S.3.P.1. Ditetapkan dokter sebagai kepala instalasi/unit gawat darurat yang
                 bertanggung jawab atas pelayanan di UGD.


       Skor
         0       = Tidak ada dokter sebagai penanggung jawab.
         1       = Ada dokter sebagai penanggung jawab; bekerja paruh waktu.
         2       = Ada dokter sebagai penanggung jawab; bekerja purna waktu;
                       belum ada SK pimpinan rumah sakit.
         3       = Ada dokter sebagai penanggung jawab; bekerja purna waktu
                       dan sudah ada SK pimpinan rumah sakit.
         4       = Ada dokter sebagai penanggung jawab; bekerja purna waktu
                       dan sudah ada SK pimpinan rumah sakit; pernah mengikuti
                       pelatihan penanggulangan kegawatdaruratan tanpa sertifikat.


                                                                                   19
         5      = Ada dokter sebagai penanggung jawab; bekerja purna waktyu
                   dan sudah ada SK pimpinan rumah sakit; pernah mengikuti
                   pelatihan penanggulangan kegawatdaruratan dengan
                   memperoleh sertifikat.
       D.O.     = - Dokter Bedah dan Dokter Anestesi dikecualikan dari
                         pelatihan penanggulangan kegawatdaruratan.
                   - Yang dimaksud dengan bekerja paruh waktu adalah bahwa
                         yang bersangkutan mempunyai tugas pokok ditempat lain,
                         di unit kerja diluar unit/instalasi gawat darurat. Bekerja
                         purna waktu adalah bekerja secara penuh di unit/instalasi
                         gawat darurat.
                   - Yang         dimaksud    dengan     pelatihan    penanggulangan
                         kegawatdaruratan adalah pelatihan yang diselenggarakan
                         oleh kalangan profesi atau Departemen Kesehatan dengan
                         memberikan sertifikat PPGD atau sejenisnya (ATLS,
                         ACLS).
        C.P.    = D: SK pengangkatan, Sertifikat PPGD / ATLS / ACLS.
                   O: Pelayanan di gawat darurat.
                   W: Kepala Unit.
         D      = SK pengangkatan dokter Gawat Darurat, bukti pelatihan yang
                   diikuti.
         O      = Unit Gawat Darurat.
         W      = Dokter Gawat Darurat.


       Skor :




Catatan / keterangan :




                                                                                      20
     S.3.P.2. Ditetapkan perawat sebagai penanggung jawab pelayanan
                 keperawatan di unit/instalasi gawat darurat.


        Skor
          0        = Tidak ada perawat sebagai penanggung jawab .
          1        = Sudah ada perawat sebagai penanggung jawab dan bekerja
                       paruh waktu.
          2        = Sudah ada perawat sebagai penanggung jawab dan bekerja
                       purna waktu; belum ada SK pimpinan rumah sakit.
          3        = Sudah ada perawat sebagai penanggung jawab dan bekerja
                       purna waktu; Sudah ada SK pimpinan rumah sakit.
          4        = Sudah ada perawat sebagai penanggung jawab dan bekerja
                       purna waktu; Sudah ada SK pimpinan rumah sakit; pernah
                       mengikuti pelatihan kegawatdaruratan tanpa sertifikat.
          5        = Sudah ada perawat sebagai penanggung jawab dan bekerja
                       purna waktu; Sudah ada SK pimpinan rumah sakit; pernah
                       mengikuti pelatihan kegawatdaruratan dengan sertifikat.
        D.O.       =     -   Periksa DO pada S.3.P.1.
         C.P.      = D: SK pengangkatan, Sertifikat PPGD.
                       O: Pelayanan di gawat darurat.
                       W: Kepala Unit.


        Skor :




Catatan / keterangan :




     S.3 P.3. Jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga yang tersedia sesuai dengan
                 kebutuhan pasien.




                                                                                 21
Skor
  0      = Jumlah dan kualifikasi tidak memenuhi kebutuhan
  1      = Tersedia tenaga perawat; belum terlatih; belum cukup
             jumlahnya.
  2      = Tersedia tenaga perawat dan dokter; belum terlatih; belum
             cukup jumlahnya.
  3      = Tersedia tenaga perawat dan dokter; sudah terlatih; belum
             cukup jumlahnya.
  4      = Tersedia tenaga perawat, dokter dan konsulen; sudah
             terlatih tetapi tidak cukup jumlahnya.
  5      = Tersedia tenaga perawat, dokter dan konsulen, cukup
             jumlahnya serta sudah mengikuti pelatihan
             penanggulangan kegawatdaruratan; tersedia dokter
             konsulen jaga lebih dari 4 jenis spesialisasi.
D.O.     = Kecukupan jumlah dan kualifikasi tenaga perawat, dokter
             dan konsulen harus ditetapkan melalui penetapan pola
             ketenagaan di unit/instlasi gawat darurat. Pola ketenagaan
             ini harus ditetapkan dengan SK pimpinan rumah sakit.
             Pelatihan penanggulangan kegawatdaruratan harus
             dibuktikan dengan sertifikat PPGD, ATLS atau ACLS.
             Jenis spesialisasi disesuaikan dengan jenis pelayanan yang
             tersedia di Rumah Sakit.
C.P.     =
  D      = Ketetapkan Pola Ketenagaan Unit/Instalasi Gawat Darurat,
             SK pengangkatan pegawai UGD, sertifikat/bukti pelatihan,
             uraian tugas masing-masing petugas.
  O      = Instalasi Gawat Darurat, Bagian kepegawaian.
 W       = Penanggung jawab/Kepala UGD .


Skor :




                                                                          22
Catatan / keterangan :




     S.3.P.4. Semua dokter dan tenaga keperawatan mampu melakukan teknik
               pertolongan hidup dasar (Basic Life Support).


        Skor
          0      = Tidak pernah ada pelatihan bagi tenaga unit/instalasi gawat
                     darurat.
          1      = Ada pelatihan tidak teratur untuk tenaga perawat
          2      = Ada pelatihan tidak teratur untuk tenaga dokter
          3      = Ada pelatihan tidak teratur untuk sebagian kecil tenaga
                     dokter dan perawat
          4      = Ada pelatihan teratur untuk sebagian besar tenaga dokter
                     dan perawat
          5      = Ada pelatihan teratur untuk semua tenaga dokter dan
                     perawat
        D.O.     =       - Kemampuan melakukan teknik pertolongan hidup dasar
                          (Basic Life Support) diperoleh melalui pelatihan-
                          pelatihan yang harus dilakukan oleh rumah sakit bagi
                          tenaga staf yang bekerja di unit/instalasi gawat darurat;
                         - Pelatihan ini bisa diselenggarakan oleh tiap-tiap rumah
                          sakit sepanjang dapat memenuhi kualifikasi pelatihan
                          yang tersedia di rumah sakit sesuai dengan kurikulum
                          yang ada. Pelatihan teratur minimal 1 tahun 1 kali
                         - Pimpinan rumah sakit dapat menerbitkan surat
                          keterangan / sertifikat dari tenaga-tenaga yang selesai
                          menjalani pelatihan.
                         - Yang dimaksud dengan sebagian kecil adalah kurang 60
                          % jumlah perawat.
                         - Diperagakan teknik mengatasi masalah A, B dan C.



                                                                                      23
        C.P.       =
          D        = Daftar pegawai UGD, bukti pelatihan .
          O        = UGD
         W         = Pegawai UGD .


        Skor :




Catatan / keterangan :




     S.3.P.5.Informasi       tentang     pelayanan     yang     diperlukan     sudah
                 dikomunikasikan kepada staf yang berkepentingan sebelum pasien
                 sampai.


        Skor
          0        = Tidak ada sistem informasi yang digunakan
          1        = Sistem informasi sedang dalam proses penyusunan.
          2        = Sistem informasi sudah ditetapkan dengan SK Direktur
                       akan tetapi belum disosialisasikan.
          3        = Sistem informasi sudah ditetapkan dengan SK Direktur
                       akan tetapi sudah disosialisasikan.
          4        = Sistem informasi sudah ditetapkan dengan SK Direktur
                       akan tetapi sudah disosialisasikan, sistem belum berjalan
                       lancar.
          5        = Sistem informasi sudah ditetapkan dengan SK Direktur
                       akan tetapi sudah disosialisasikan, sistem sudah berjalan
                       lancar.
        D.O.       = Dalam sistem informasi ini yang perlu diatur adalah muatan
                       informasi yang dibutuhkan, media menyampaikan
                       informasi yang harus tersedia dan disampaikan.


                                                                                   24
                         Muatan informasi berisikan segala sesuatu tentang
                         kemampuan pelayanan gawat darurat dan pelayanan medis
                         lainnya untuk menangani pasien gawat darurat yang akan
                         disampaikan kepada pasien/keluarga yang meminta
                         informasi, termasuk pelayanan untuk bencana massal
                         (disaster).
        C.P.         =


          D          = Sistem informasi yang ditetapkan : untuk Rutin maupun
                         untuk Bencana massal.
          O          = Unit Gawat Darurat, Komite Medik.
         W           = Staf penerima pasien Gawat Darurat, perawat UGD.


        Skor :




Catatan / keterangan :




     Standar 4. Fasilitas dan Peralatan
             Fasilitas yang disediakan harus menjamin efektivitas bagi pelayanan
     pasien gawat darurat dalam waktu 24 jam terus menerus.


       S.4.P.1       Ada kemudahan bagi kendaraan roda empat dari luar untuk
                     mencapai lokasi Instalasi/ Unit Gawat Daurat di rumah sakit,
                     dan kemudahan transportasi pasien dari dan ke UGD dari arah
                     dalam RS.


       Skor      :
         0       = Tidak ada akses
         1       = Ada akses tak langsung


                                                                                    25
   2      = Ada akses langsung, tetapi tidak dapat dicapai dari arah dalam
                RS
   3      = Ada akses langsung, tetapi sukar dicapai dari arah dalam RS
   4      = Ada akses langsung, mudah dicapai dari luar dan dari dalam
                tetapi tidak tersedia tempat parkir khusus Ambulance atau
                sebaliknya.
   5      = Ada akses langsung, mudah dicapai dari luar dan dari dalam
                dan ada lahan parkir bagi ambulance.


 D.O        :       Akses langsung artinya, kendaraan roda empat dapat
                     sampai ke UGD tanpa hambatan.
                    Akses tidak langsung artinya, kendaraan roda empat sukar
                     mencapai UGD.
                    Tidak ada akses artinya kendaraan roda empat/ambulance
                     tidak dapat mencapai UGD.
                    Tidak dapat dicapai dari arah dalam RS artinya tidak ada
                     hubungan langsung UGD dengan Instalasi/Unit lain RS.


 C.P.       :   D : Denah
                W: Pasien, Keluarga, masyarakat, petugas RS
                O : Lokasi UGD.


 Skor :




Keterangan / catatan :




 S.4. P.2       Ada pemisahan tempat pemeriksaan dan tindakan sesuai
                dengan kondisi penyakitnya.




                                                                                26
Skor     :
 0       = Tidak ada tempat pemeriksaan dan tindakan khusus
 1       = Ada tempat pemeriksaan dan tindakan khusus tetapi bergabung
             dengan Unit kerja lain
 2       = Ada tempat pemeriksaan dan tindakan khusus tetapi kasus
             medical dan bedah digabung
 3       = Pemeriksaan dan tindakan untuk kasus medical dan bedah
             terpisah tetapi sebagian ruang lain belum lengkap.
 4       = Pemeriksaan dan tindakan untuk kasus medical dan bedah
             terpisah belum ada ruangan petugas dan ruang tunggu
             keluarga, fungsi belum berjalan baik
 5       = Pemeriksaan dan tindakan untuk kasus medical dan bedah
             terpisah, ruangan-ruangan lain lengkap, fungsi berjalan baik.
D.O      :   Ruangan di UGD meliputi :
                Tempat triase
                Tempat tindakan khusus yaitu resusitasi
                Ruang tindakan : a. Medical
                                   b. Bedah
                Ruang observasi
                Ruang tunggu keluarga
                Ruang istirahat petugas


C.P.     :   D : Denah
             O : Ruangan Instalasi/Unit Gawat Darurat
             W: --




Skor :




Keterangan / Catatan




                                                                             27
S.4. P.3       Pengadaan dan penyediaan peralatan, obat, bahan, cairan infus
               dilakukan sesuai dengan standar pada Buku Pedoman Pelayanan
               Gawat Darurat.


Skor       :
  0      = Tidak ada obat dan alat untuk life saving
  1      = Ada obat, tidak ada alat, atau sebaliknya
  2      = Ada obat, ada alat tak lengkap
  3      = Ada obat, ada alat cukup
  4      = Ada obat, alat lengkap
  5      = Ada obat, alat sangat lengkap/sesuai dengan standar
D.O        :   Obat dan alat sangat lengkap : sesuai dengan standar yang
               tercantum dalam buku “Pedoman Pelayanan Gawat Darurat”
               dikecualikan 3 jenis alat yang tercantum halaman 22 dibawah
               judul Alat dan Obat yang perlu untuk resusitasi
               1. Pneumatic Trousers
               2. Pace Maker
               3. CVP (Central Venous Presure)
               Tidak menjadi persyaratan


C.P.       :   D : Daftar alat dan obat untuk life sving. Prosedur / SPO
                   pengadaan / penyediaan obat / alat
               O : Alat dan obat pelaksanaan pelayanan
               W: Petugas




Skor :




Keterangan / catatan :




                                                                             28
S4. P4           Ada sistem komunikasi untuk menjamin kelancaran hubungan
                 antara unit gawat darurat dengan :
                     unit lain di dalam dan di luar runah sakit yang terkait
                     rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya
                     pelayanan ambulance
                     unit pemadam kebakaran
                     konsulen SMF di UGD


Skor     :
 0           =       Sarana komunikasi sangat minim; tidak ada prosedur.
 1           =       Sarana komunikasi cukup memadai; tidak ada prosedur.
 2           =       Sarana komunikasi cukup memadai; ada prosedur tetapi
                     tidak lengkap.
 3           =       Sarana komunikasi cukup baik; ada prosedur lengkap.
 4           =       Sarana komunikasi cukup baik, ada prosedur lengkap tetapi
                     belum berfungsi baik.
 5           =       Sarana komunikasi cukup baik, ada prosedur lengkap dan
                     berfungsi dengan baik.
DO           :       Sarana komunikasi minim: unit/instalasi gawat darurat tidak
                     mempunyai telepon intern maupun extern
                     Sarana komunikasi cukup memadai : unit/instalasi gawat
                     darurat mempunyai telepon intern dan extern. Hubungan
                     keluar unit/instalasi gawat darurat melalui telepon sentral
                     rumah sakit
                     Sarana komunikasi cukup baik : unit/instalasi gawat darurat
                     mempunyai telepon intern dan extern. Hubungan keluar
                     unit/instalasi gawat darurat dapat langsung
                     Yang dimaksud dengan prosedur adalah standar prosedur
                     operasi yang harus ditetapkan tertulis oleh pimpinan rumah
                     sakit


CP           :       D : Sistem komunikasi, sarana komunikasi, SPO


                                                                                   29
                  O : Pelaksanaan
                  W : Petugas gawat darurat




Skor :




Keterangan / Catatan :




S.4.P.5       Ada ketentuan tentang pemeriksaan, pemeliharaan dan
              perbaikan peralatan secara berkala


Skor      :
 0        = Tidak ada ketentuan
 1        = Ada ketentuan tidak tertulis
 2        = Ada ketentuan tertulis tetapi tidak lengkap
 3        = Ada ketentuan tertulis, lengkap, akan tetapi belum
              dilaksanakan
 4        = Ada ketentuan tertulis, lengkap, sebagian besar sudah
              dilaksanakan
 5        = Ada ketentuan tertulis, lengkap, semua sudah dilaksanakan


DO        :   -    Yang dimaksud dengan ketentuan disini adalah Juklak atau
                   prosedur (SPO) yang mengatur tentang adanya daftar
                   peralatan yang berada dan digunakan di unit/instalasi
                   gawat darurat, skedul pemeriksaan/pemeliharaan peralatan,
                   kalibrasi peralatan, prosedur perbaikannya jika rusak,
                   penggantian (replacement) peralatan dan petugas yang
                   diberi tanggung jawab untuk melasanakan ketentuan ini.



                                                                            30
                -   Yang dimaksud dengan “ semua sudah dilaksanakan”
                    adalah jika semua peralatan sudah menjalani pemeriksaan
                    dan pemeliharaan secara berkala, dan alat siap pakai.


 C.P        :   D : Daftar perlatan, Juklak/SPO, bukti pemeliharaan
                O : lingkungan UGD
                W : petugas yang diberi tanggung jawab




 Skor :




 Keterangan / Catatan :




Standar 5. Kebijakan dan Prosedur
       Harus ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan tertulis di unit yang
selalu ditinjau dan disempurnakan (bila perlu) dan mudah dilihat oleh
seluruh petugas.


 S.5. P.1       Ditetapkan kebijakan tentang TRIASE


 Skor       :
   0      = Tidak ada kebijakan
   1      = Kebijakan dalam proses penyusunan
   2      = Ada kebijakan tetapi belum lengkap dan belum dilaksanakan
   3      = Ada kebijakan, sudah lengkap, tetapi belum dilaksanakan
   4      = Ada kebijakan, sudah lengkap, dilaksanakan oleh perawat
   5      = Ada kebijakan, sudah lengkap, dilaksanakan oleh dokter


 D.O      :     TRIASE adalah system :



                                                                              31
                  1. Seleksi terhadap keluhan atau masalah penderita dalam
                     situasi sehari-hari
                  2. Seleksi penderita atau korban akibat adanya bencana
                  Yang dimaksud dengan kebijakan disini adalah ketentuan
                  tertukis yang ditetapkan pimpinan rumah sakit yang mengatur
                  tentang pelaksanaan Triase di unit/instalasi gawat darurat,
                  memuat juga Juklak/SPO


C.P.      :       D : Kebijakan, SPO, ketentuan tertulis di unit gawat darurat,
                  pelaksanaan
                  O : Pelaksanaan TRIASE
                  W: Petugas Triase.




Skor :




Keterangan / Catatan




S 5. P2           Ditetapkan kebijakan tentang pasien yang perlu dirujuk ke
                  rumah sakit lain.


Skor:
  0           =    Tidak ada kebijakan
  1           =    Kebijakan dalam proses penyusunan
  2           =    Ada kebijakan tetapi belum lengkap dan belum dilaksanakan
  3           =    Ada kebijakan, sudah lengkap, tetapi belum dilaksanakan
  4           =    Ada kebijakan, sudah lengkap, pelaksanaan tidak sesuai
                   Juklak/SPO
  5                Ada ketentuan, sudah lengkap, pelaksanakaan sesuai


                                                                                32
          =    Juklak/SPO
 D.O      :       Yang dimaksudkan rujukan disini adalah pengiriman
                   pasien untuk dilakukan pemeriksaan diagnostik/therapy
                   atau pasien yang dikirim untuk alih rawat
                  Untuk hal-hal tertentu dalam keadaan tertentu
                   pemeriksaan spesimen juga dapat dimasukkan kedalam
                   ketentuan rujukan ini.
                  Yang dimaksud kebijakan disini adalahg ketentuan
                   tertulis ketentuan tertulis yang ditetapkan pimpinan
                   rumah sakit yang mengatur tentang pelaksanaan dari
                   ketentuan ini, termasuk Juklak/SPO.
 C.P      :    D : Juklak/SPO, laporan berkala, Daftar pasien yang dirujuk
               O : Pelaksanaan SPO
               W : Dokter dan perawat


Skor :



Keterangan / Catatan:




S 5.P 3       Ditetapkan kebijakan tentang penggunaan obat dan peralatan
              untuk life saving.


Skor      :
 0        =    Tidak ada kebijakan
 1        =    Kebijakan dalam proses penyusunan
 2        =    Ada kebijakan tetapi belum lengkap dan belum dilaksanakan
 3        =    Ada kebijakan , sudah lengkap, tetapi belum dilaksanakan
 4        =    Ada kebijakan, sudah lengkap, pelaksanaan belum sesuai
                   Juklak/SPO


                                                                           33
  5        =         Ada kebijakan, sudah lengkap, dilaksanakan sesuai
                          Juklak/SPO
D.O          :       Yang dimaksud dengan kebijakan disini adalah ketentuan
                     tertulis yang ditetapkan pimpinan rumah sakit yang
                     mengatur tentang penggunaan obat dan peralatan life-saving,
                     termasuk juga Juklak dan SPO
C.P          :       D : Kebijakan, Juklak/Protap, SK penetapan, pelaksanaan
                     O : Pelaksanaan protap
                     W : Petugas


Skor :




Keterangan / Catatan :




S.5. P.4         Ditetapkan kebijakan, program, prosedur penanggulangan
                 bencana (Disaster Plan) yang mungkin terjadi didalam atau di
                 luar rumah sakit.


Skor     :
  0      = Tidak ada program
  1      = Program sedang dalam proses penyusunan
  2      = Ada program tidak lengkap
  3      = Ada program lengkap tetapi belum dilaksanakan latihan
  4      = Ada program lengkap, sudah dilaksanakan latihan tetapi belum
                 baik
  5      = Ada progran lengkap dan sudah dilaksanakan latihan dengan
                 teratur
                     Program harus berisi
D.O      :                 Methodologi



                                                                                34
                            Organisasi
                            Perencanaan SDM
                            Perencanaan Logistik
                            Perencanaan Komunikasi
                            Perencanaan transportasi
                            Pelaporan
                        Bencana/disaster yang mungkin terjadi dapat dalam bentuk
                         a.l. : kebakaran, keracunan massal, gempa bumi dan
                         kecelakaan massal.
       C.P     :   D : Program, Pelaksanaan Latihan
                   O:-
                   W:-


         Skor :




Catatan / keterangan :




     Standar 6. Pengembangan Staf dan Program Pendidikan
             Instalasi gawat darurat dapat dimanfaatkan untuk pendidikan (in-
     service training) dan pendidikan berkelanjutan bagi petugas.


     S 6. P 1. Ada program orientasi/pelatihan bagi petugas baru yang bekerja di
               UGD.
       Skor
         0     = Tidak ada program pelatihan .
         1     = Ada semacam orientasi tetapi diberikan secara lisan saja .
         2     = Ada orientasi tertulis tetapi dilaksanakan secara terbatas .
         3     = Ada orientasi dan pelatihan sudah tertulis tetapi belum ada
                   penetapan pimpinan RS .




                                                                                35
         4    = Ada penetapan pimpinan RS, belum pernah dievaluasi .
         5    = Ada program orientasi / pelatihan tertulis, sudah ditetapkan
                      pimpinan, dilaksanakan dengan baik, dievaluasi secara berkala
                      serta ditindaklanjuti.


       D.O. = Program memuat:
                          1. Pengenalan RS.
                          2. Pengenalan tugas dan tata laksana di UGD.
       C.P.   =


        D     = Program tertulis, laporan pelaksanaan dan hasil evaluasi
                      tahunan tertulis.
        O     =
        W     = Petugas baru di UGD.


       Skor       :




Catatan / keterangan :




     S.6.P2. Setiap tahun ditetapkan program pelatihan dan pengembangan
              pegawai yang menyeluruh untuk meningkatkan keterampilan
              tenaga        yang    bertugas   di   UGD.   Program   pelatihan   dan
              pengembangan ini telah sesuai dengan kebutuhan perseorangan dan
              organisasi.


       Skor
         0    = Tidak ada program pelatihan dan pengembangan pegawai.
         1    = Ada program pelatihan pegawai tetapi dampak dari program
                      ini tidak diukur.
         2    = Ada program pelatihan, dampak terukur, belum ada evaluasi.


                                                                                  36
         3      = Ad 2. Evaluasi dilakukan secara terbatas.
         4      = Ad 3. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, berkala dan
                    terstruktur.
         5      = Ad 4. Ditambah tindak lanjut.


       D.O.     = Yang dimaksud dengan Program Pelatihan dan Pengembangan
                    pegawai yang lengkap adalah:
                    1 = Program ini disusun secra terstruktur, ditetapkan oleh
                    pimpinan
                         dan diterapkan secara luas.
                    2 = Ada sistem yang mengatur cara monitoring serta evaluasi
                         secara berkala.
                    3 = Ada sistem yang mengatur tentang tindak lanjut,
                         penyempurnaan materi pelajaran serta pengukuran
                         dampak program.
       C.P.     =
        D       = Adanya kebijaksanaan, SK, SPO, bukti-bukti evaluasi, laporan
                    tindak lanjut.
        O       = Bagian Diklat, Staf Diklat.
        W       = Staf bagian Diklat RS, salah satu pegawai yang pernah dilatih.


       Skor :




Catatan / keterangan :




     S.6.P.3. Ditetapkan program pelatihan secara teratur bagi petugas UGD
                untuk menghadapi kemungkinan terjadinya berbagai macam
                bencana (disaster).




                                                                                  37
        Skor
         0       = Tidak ada pelatihan .
         1       = Ada semacam pelatihan tetapi disampaikan secara lisan
                     saja.
         2       = Ada pelatihan sudah tertulis, hanya beberapa petugas saja
                     yang sudah mengikuti.
         3       = Sudah seluruh pegawai mengikuti pelatihan
                     penanggulangan bencana, tetapi belum teratur
                     dilaksanakan.
         4       = Sudah teratur dilaksanakan tetapi belum pernah dievaluasi.
         5       = Ada pelatihan teratur, meliputi seluruh petugas UGD,
                     dilaksanakan dengan baik dan dievaluasi secara berkala.


        D.O.     = Latihan yang dimaksud adalah membiasakan pegawai pada
                     tindakan-tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi
                     bencana misalnya:
                         -   Latihan menggunakan alat pemadam kebakaran.
                         -   Evakuasi pasien.
                         -   Latihan minimal 1 tahun 1 kali.
        C.P.     :   Program pelatihan, laporan pelaksanaan, evaluasi tahunan.


         D       = Modul pelatihan (Kerangka acuan), penetapan direktur,
                     jadwal pelatihan, bukti hadir, evaluasi berkala .
         O       = UGD
         W       = Petugas UGD .


        Skor :




Catatan / keterangan :




                                                                                 38
     S.6.P.4. Setiap tahun ditetapkan program pelatihan untuk meningkatkan
                 keterampilan dalam bidang gawat darurat bagi pegawai rumah sakit
                 dan masyarakat.


        Skor
          0        = Tidak ada program pelatihan tertulis.
          1        = Sedang dalam proses penyusunan.
          2        = Ada, tetapi belum lengkap.
          3        = Ada, lengkap, belum dilaksanakan.
          4        = Ada, lengkap, pelaksanaan belum baik.
          5        = Ada program tahunan secara tertulis , untuk pegawai
                       Rumah Sakit dan masyarakat, dilaksanakan dengan baik,
                       dievaluasi secara berkala.
        D.O.       = Cukup jelas.
        C.P.       :
          D        = Program tertulis, laporan kegiatan, evaluasi tahunan
                       program tindak lanjutnya.
          O        = --
         W         = Petugas rumah sakit.


        Skor :




Catatan / keterangan :




     S.6.P.5. Pelayanan medis di UGD diberikan oleh Dokter Terampil.


        Skor
          0        = Jumlah dan kualifikasi tenaga dokter belum memenuhi
                       syarat; Tidak ada program pelatihan dokter terampil.


                                                                               39
  1      = Jumlah sudah memenuhi syarat akan tetapi kualifikasi
             tenaga dokter belum memenuhi syarat; Tidak ada program
             pelatihan dokter terampil.
  2      = Jumlah dan kualifikasi tenaga dokter belum memenuhi
             syarat; Ada program pelatihan dokter terampil.
  3      = Jumlah sudah memenuhi syarat akan tetapi kualifikasi
             tenaga dokter belum memenuhi syarat; Ada program
             pelatihan dokter terampil.
  4      = Jumlah dan kualifikasi tenaga dokter sudah memenuhi
             syarat; Ada program pelatihan dokter terampil.
  5      = Jumlah dan kualifikasi tenaga dokter sudah memenuhi
             syarat; Ada program pelatihan dokter terampil, disertai
             evaluasi terhadap program latihan dan tindak lanjutnya.
D.O.     = Yang dimaksud dengan dokter terampil adalah dokter yang
             sudah pernah mengikuti pelatihan PPGD/ATLS/ACLS.
             Pelatihan ini harus dibuktikan dengan adanya sertifikat
             pelatihan yang masih berlaku. Pelatihan dapat dilaksanakan
             dalam bentuk in-house training atau diluar rumah sakit.
             Pimpinan rumah sakit harus mendaftarkan pola ketenagaan
             dokter di UGD sebagai dasar untuk merencanakan
             kebutuhan tenaga dan dasar untuk mengukur kecukupan
             jumlah dan kualifikasi tenaga dokter.
C.P.     :
  D      = Dokumen pola ketenagaan, daftar tenaga dokter yang
             bekerja purna waktu di UGD, program pelatihan dan
             pelaporannya, dokumen evaluasi program pelatihan.
  O      = -
 W       = Ka UGD


Skor :




                                                                       40
Catatan / keterangan :




     S.6.P.6 Pelayanan keperawatan di UGD diberikan oleh perawat mahir.


        Skor
          0      = Jumlah dan kualifikasi tenaga perawat belum memenuhi
                     syarat; Tidak ada program pelatihan perawat mahir.
          1      = Jumlah sudah memenuhi syarat akan tetapi kualifikasi
                     tenaga perawat belum memenuhi syarat; Tidak ada program
                     pelatihan perawat mahir.
          2      = Jumlah dan kualifikasi tenaga perawat belum memenuhi
                     syarat; Ada program pelatihan perawat mahir.
          3      = Jumlah sudah memenuhi syarat akan tetapi kualifikasi
                     tenaga perawat belum memenuhi syarat; Ada program
                     pelatihan perawat mahir.
          4      = Jumlah dan kualifikasi tenaga perawat sudah memenuhi
                     syarat; Ada program pelatihan perawat mahir.
          5      = Jumlah dan kualifikasi tenaga perawat sudah memenuhi
                     syarat; Ada program pelatihan perawat mahir, disertai
                     evaluasi terhadap program latihan dan tindak lanjutnya.


        D.O.     = Yang dimaksud dengan perawat mahir adalah perawat yang
                     sudah pernah mengikuti PPGD.
                     Pelatihan ini harus dibuktikan dengan adanya sertifikat
                     pelatihan. Pelatihan dapat dilaksanakan dalam bentuk in-
                     house training atau diluar rumah sakit. Pimpinan rumah
                     sakit harus menetapkan pola ketenagaan keperawatan di
                     UGD sebagai dasar untuk merencanakan tenaga perawat
                     dan dasar untuk mengukur kecukupan jumlah dan
                     kualifikasi tenaga perawat.



                                                                                41
        C.P.        :
          D         = Dokumen pola ketenagaan, daftar tenaga perawat yang
                        bekerja purna waktu di UGD, program pelatihan dan
                        pelaporannya, dokumen evaluasi program pelatihan.
          O         =
         W          = Ka UGD, Kepala keperawatan, peserta program pelatihan.


        Skor :




Catatan / keterangan :




     Standar 7. Evaluasi dan Pengendalian Mutu
              Ada upaya penilaian kemampuan dan hasil pelayanan instalasi gawat
     darurat secara terus menerus.


     S.7.P.l. Data dan informasi tentang pelayanan gawat darurat serta
                 analisisnya disediakan dan disampaikan kepada unit lain yang
                 terkait.


        Skor
          0         = Tidak ada pengumpulan data.
          1         = Ada pengumpulan data, tetapi tidak teratur.
          2         = Ada pengumpulan, teratur, belum diolah.
          3         = Ada pengumpulan data, teratur, sudah diolah.
          4         = Ada pengumpulan data, teratur, sudah diolah disertai
                        analisisnya.
          5         = Ada pengumpulan data, teratur, sudah diolah disertai
                        analisis; Informasi sudah disampaikan ke unit kerja lain
                        yang terkait.


                                                                                   42
        D.O.     =       - Informasi adalah data yang telah diolah dan dianalisa.
                          Informasi ini harus paling sedikit memuat :
                         - * jumlah kunjungan
                         - * penggunaan pemeriksaan penunjang
                         - * pola penyakit dan kecelakaan (10 terbanyak)
                         - * angka kematian
                         - * kasus mediko-legal (visum et repertum)
                         - Angka kematian adalah:
                           Death on arrival.
                           Kematian di UGD.
                         - Diinformasikan di dalam RS artinya:
                           Di pertemuan dalam RS.
                           Bulletin RS / Surat Edaran / Laporan Internal.
                         - Diinformasikan di luar RS artinya:
                           Di papan informasi untuk masyarakat umum.
                           Pertemuan ilmiah di luar RS.
                           Publikasi
        C.P.     :
          D      = Laporan tertulis, buletin / majalah ilmiah, informasi di
                      papan untuk masyarakat umum.
          O      = Instalasi UGD.
         W       = Kepala UGD, staf, petugas unit terkait.


        Skor      :




Catatan / keterangan :




     S.7.P.2. Dilakukan evaluasi mengenai penanganan kasus kecelakaan dan
               kasus medis paling sedikit setahun sekali.


                                                                                    43
        Skor
          0      = Tidak ada kasus kecelakaan.
          1      = Ada kasus kecelakaan dan medis tetapi tidak pernah didata.
          2      = Ada data tentang kasus kecelakaan dan kasus medis tetapi
                     dimasukkan kedalam kasus kasus umum.
          3      = Ada data tentang kasus kecelakaan dan medis tetapi belum
                     pernah dianalisis dan dievaluasi.
          4      = Ada data tentang kasus kecelakaan dan medis; dilakukan
                     evaluasi dan analisis tetapi tidak teratur.
          5      = Ada data tentang kasus kecelakaan dan medis; dilakukan
                     evaluasi dan analisis secara teratur dan berkala.
        D.O.     = Penekanan parameter ini adalah pada evaluasi penanganan
                     kasus “True emergency”.
                     Evaluasi mengandung:
                         1. Jumlah kasus.
                         2. Jenis.
                         3. Rujukan.
                         4. Umpan balik hasil penanganan.
                         5. Kematian.
        C.P.     =
          D      = Data UGD, informasi teratur tentang kasus kecelakaan,
                     bukti analisis dan evaluasi .
          O      = Rekam Medik, UGD
         W       = Petugas Rekam Medik RS, petugas UGD


        Skor     :




Catatan / keterangan :




                                                                              44
S.7.P.3. Ketentuan tentang Informed Consent (IC) telah dilaksanakan oleh
         staf medis dan perawat.


  Skor
    0      = Tidak ada prosedur IC; Tidak ada formulir IC.
    1      = Tidak ada prosedur IC; Ada formulir IC ditetapkan sendiri
               oleh IGD;
    2      = Ada prosedur dan formulir IC, ditetapkan sendiri oleh IGD,
               tetapi belum dilaksanakan.
    3      = Ada prosedur dan formulir IC, ditetapkan sendiri oleh IGD,
               sudah dilaksanakan
    4      = Ada prosedur dan formulir IC, ditetapkan oleh pimpinan
               rumah sakit, sudah dilaksanakan.
    5      = Ada prosedur dan formulir IC, ditetapkan oleh pimpinan
               rumah sakit, sudah dilaksanakan disertai adanya
               evaluasi/audit dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan
               ketentuan tentang IC.
  D.O.     = Pengaturan IC dalam bentuk ketentuan atau peraturan
               rumah sakit harus dibuat tertulis dan ditetapkan oleh
               pimpinan rumah sakit mengacu pada pedoman yang dimuat
               dalam :
                1. Peraturan Menteri Kesehatan RI
                   Nomor : 585/MENKES/PER/X/1989 tentang
                   Persetujuan Tindakan Medik;
                2. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik
                   Nomor : HK. 00.06.3.5.1866, tanggal 21 April 1999
                   tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik
                   (Informed Consent).


               Kepala Unit Gawat Darurat (UGD) harus melakukan
               evaluasi berkala terhadap pelaksanaan ketentuan ini dan
               melaporkan hasil evaluasi ini kepada Pimpinan rumah sakit.



                                                                         45
        C.P.     =
          D      = SK Direktur RS, Juklak/SPO IC, hasil evaluasi, laporan
          O      = Observasi: pelayanan
         W       = Wawancara: perawat, staf medis.


        Skor     :




Catatan / keterangan :




     S.7.P.4. Indikator klinis dikumpulkan, diolah dan dianalisis            untuk
               digunakan melakukan evaluasi terhadap mutu pelayanan.


        Skor
          0      = Tidak ada pengumpulan data indikator klinis
          1      = Ada pengumpulan data indikator klinis, akan tetapi tidak
                     teratur
          2      = Ada pengumpulan data indikator klinis, teratur, tanpa
                     analisis
          3      = Ada pengumpulan data indikator klinis, teratur disertai
                     analisis
          4      = Ada pengumpulan data indikator klinis, teratur disertai
                     analisis dan rekomendasi.
          5      = Ada pengumpulan data indikator klinis, teratur disertai
                     analisis, rekomendasi dan tindak lanjut
        D.O.     = Yang dimaksud dengan indiaktor klinis adalah indikator
                     yang tercantum dslsm Buku Petunjuk Pelaksanaan Indikator
                     Mutu Pelayanan Rumah Sakit ( World Health Organization
                     –Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Departemen
                     Kesehatan, 1998 ). Salah satu indikator klinis yang harus


                                                                                 46
                     dikumpulkan, diolah dan dinalisis dalam standard ini adalah
                     Angka Keterlambatan Pelayanan Pertama Gawat
                     Darurat (Emergency Response Time Rate), atau
                     disingkat Angka KPPGD.
                     Pengumpulan data dan analisis untuk keperluan ini harus
                     ditetapkan secara tertulis disertai kerangka acuan (TOR)
                     jelas. Analisis harus dilakukan secara berkala 3 (tiga) bulan
                     sekali secara terus menerus. Yang harus disimpulkan dari
                     analisis ini adalah kecenderungan (trend) dari
                     Keterlambatan Pelayanan Pertama Gawat Darurat. Perlu
                     dilakukan penilaian, analisis serta evaluasi kemajuan
                     pelayanan.
        C.P.     =
          D      = Kerangka Acuan (TOR), pembentukan unit pelaksana,
                     dokumen analisis, rekomendasi dan tindak lanjut
          O      = UGD,
         W       = Ketua Komite Medis, Ketua Komite Mutu


       Skor      :




Catatan / keterangan :




     S.7.P.5. Dilakukan evaluasi terhadap kejadian kematian di UGD.


        Skor
          0      = Tidak ada pencatatan dan pelaporan kematian di UGD
          1      = Tidak ada pencatatan kematian di UGD; Ada pelaporan
                     tidak tertulis
          2      = Ada pencatatan akan tetapi tidak ada pelaporan kematian di


                                                                                47
                     UGD
          3      = Ada pencatatan dan pelaporan kematian di UGD
          4      = Ada pencatatan dan pelaporan kematian di UGD disertai
                     analisis terhadap kematian secara berkala
          5      = Ada pencatatan dan pelaporan kematian di UGD disertai
                     analisis terhadap kematian secara berkala, rekemondasi dan
                     tindak lanjutnya.


        D.O.     = Angka Kematian di UGD = Jumlah kematian x 100
                                                   Jumlah Pasien UGD


                     Angka kematian ini harus dikumpulkan dan dilaporkan
                     setiap 3 bulan sekali. Yang perlu diperhatikan adalah
                     kecenderungan angka kematian ini dari waktu ke waktu.
                     Tidak dimasukkan didalam angka kematian ini Death On
                     Arrival (DOA).
        C.P.     =
          D      = Laporan, notulen pertemuan, bukti tindak lanjut.
          O      = -
         W       = Direksi RS, Ka UGD, Kepala Rekam Medis.


        Skor     :




Catatan / keterangan :




                                                                              48
2.8. Status Akreditasi


          Keputusan status akreditasi nasional rumah sakit adalah:
     a.   Tidak diakreditasi/ Tidak lulus
          - Nilai total < 65%
     b.   Akreditasi Bersyarat
          - Nilai total > 65% , < 75%
          - Tidak ada nilai <= 60%
          - Satu tahun diakreditasi lagi
     c.   Akreditasi Penuh
          - Nilai total >= 75%
          - Tidak ada nilai <= 60%
          - Tiga tahun masa berlaku
     d.   Akreditasi Istimewa
          - Didapat 3x berturut-turut
          - Lima tahun masa berlaku




                                                                     49
                                  BAB III
                  STUDI KASUS DAN PEMBAHASAN


3.1. Contoh Kasus


    71% RS di Jatim Tak Terakreditasi
    Jumat, 12/08/2011 | 10:28 WIB sumber : Surabaya post online


         SURABAYA- Bertambahnya jumlah rumah sakit (RS) di Jatim
    ternyata masih saja tak diimbangi dengan peningkatan layanan kesehatan
    memadai. Indikasi ini setidaknya masih rendahnya jumlah RS yang
    mengantongi akreditasi dari Kementerian Kesehatan. Dari 309 RS di Jatim
    hanya sekitar 29% atau sekitar 90 RS yang sudah terakreditasi. Sisanya
    71% atau sebanyak 219 tidak terakreditasi.
         Kepala     Dinas   Kesehatan   Jatim,   Drs   Mudjib    Affan   MARS
    mengatakan, akreditasi RS menjadi sesuatu hal yang penting lantaran
    menjadi jaminan bagi masyarakat mendapatkan kualitas layanan kesehatan.
    “Setiap rumah sakit harus terakreditasi, karena akreditasi merupakan salah
    satu standart kualitas dan pelayanan rumah sakit,” kata Affan, Kamis (11/8).
         Lantaran itu, Dinkes Jatim menargetkan tahun 2012 nanti seluruh RS
    harus sudah mendapatkan akreditasi paling tidak secara nasional di Jatim
    yang berlaku untuk rumah sakit tipe A, B, C dan D.
         Ia menyebutkan, dari 309 RS di Jatim rinciannya 206 RS swasta, 58
    RS pemerintah, 12 RS BUMN atau BUMD dan 25 RS milik TNI dan
    polri. ”Jumlah tersebut telah memenuhi jumlah penduduk di Jatim,”
    paparnya.
         Sebab dari 309 RS tersebut setidaknya ada lebih dari 4.000 tempat
    tidur.“Untuk jumlah rumah sakit memang sudah mencukupi. Namun,
    persebarannya belum merata,” katanya.
         Ia mengungkapkan, RS tersebut sebagian ada di kota besar. Seperti
    Surabaya, Malang, Kediri, Jombang dan kota besar lainnya. Di kota tersebut
    semua tipe rumah sakit ada di kota besar. Sedangkan di daerah kebanyakan



                                                                             50
rumah sakit bertipe C dan D dengan jumlah yang cukup sedikit. Karena itu,
ia mengimbau agar lembaga swasta yang ingin mendirikan rumah sakit di
kota besar dan kota lain dibatasi. Dengan memberlakukan syarat yang lebih
tinggi. Sebab, dengan penyebaran rumah sakit yang tidak merata tersebut
maka, akreditasi bisa menjadi jaminan mutu pelayanan bagi masyarakat.
“Jadi, kalau bisa dengan adanya akreditasi rumah sakit maka pelayanan di
RS daerah dan kota besar sama,” ungkapnya.
      Dihubungi terpisah, Dr Slamet Riyadi Yuwono, DTMH, MARS,
Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Jatim membenarkan,
kalau tidak semua rumah sakit di Jatim terakreditasi. “Jumlahnya memang
relatif masih kecil,” paparnya.
      Jumlah yang cukup kecil tersebut, lantaran dulunya akreditasi
dilakukan sebagai imbauan saja. Namun, setelah muncul Undang-Undang
No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit maka akreditasi menjadi kewajiban
bagi semua rumah sakit.
      Tapi, lanjut dia, hal ini tidak hanya terjadi di Jatim saja. Sebab data
Kementerian Kesehatan tahun 2010 mengungkapkan dari 1.523 rumah sakit
di Indonesia dan baru 653 RS yang terakreditasi. Sedangkan saat ini jumlah
rumah sakit sudah 1.668 unit. “Sebanyak 50 persen dari rumah sakit yang
belum terakreditasi adalah rumah sakit pemerintah, dan 50 persen lainnya
rumah sakit swasta,” terangnya.
      Akreditasi rumah sakit, kata dia, diperlukan sebagai batas penilaian
pelayanan yang diberikan rumah sakit. Rumah sakit yang terakreditasi
berarti sudah memenuhi standar pelayanan yang ditentukan pemerintah.
Akreditasi rumah sakit dibagi tiga, yaitu untuk lima pelayanan, 12
pelayanan dan 16 pelayanan. Saat ini mayoritas RS yang mendapatkan
akreditasi, baru sampai tahap lima pelayanan “ Rumah sakit yang
terakreditasi akan memberikan keuntungan pada masyarakat berupa
kepastian hukum serta standart pelayanan medis. Seperti jaminan pelayanan
dan Standart Operation Procedure (SOP). Di Jatim langkah langkah yang
rumah sakit akreditasi yang belum,”terangnya.




                                                                          51
           Ia mengatakan, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan rumah
     sakit tidak mendapatkan akreditasi, di antaranya mutu pelayanan yang
     memang tidak memenuhi syarat atau kurang tenaga kerja. “Selain akreditasi
     lokal, pemerintah juga mendorong agar seluruh rumah sakit memiliki
     akreditasi internasional. Hingga saat ini, hanya empat rumah sakit di
     Indonesia yang memiliki mutu dunia, antara lain, RS Siloam, RS Sentosa
     dan RS Eka,” katanya.


3.2. Analisis dan Solusi Masalah
           Berdasarkan studi kasus tersebut alasan dari masih banyaknya rumah
     sakit yang belum mendapatkan akreditasi adalah pelaksanaan akreditasi
     sebelumnya hanya berupa imbauan, sehingga hanya sedikit yang berinisiatif
     untuk mengajukan akreditasi. Ketika UU no 44 tahun 2009 tentang
     diterapkan, terlihatlah bahwa masih banyak RS yang belum melakukan
     akreditasi. Permasalahan lain yang menjadi kendala pelaksanaan akreditasi
     adalah banyak RS yang belum memiliki tenaga kerja yang memadai, seperti
     belum adanya tenaga dokter dan tenaga medis tetap. Selain itu mutu
     pelayanan di banyak RS juga tidak memenuhi mutu pelayanan yang
     disyaratkan. Sehingga banyak RS masih sulit untuk mendapatkan sertifikat
     akreditasi.
           Pelaksanaan akreditasi RS sangat penting, karena akan memberi
     jaminan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Akreditasi akan memberikan
     standard bagi RS secara nasional, sehingga memungkinkan penyetaraan
     kualitas RS di daerah dan kota. Pemberian akreditasi memungkinkan RS
     berkompetisi secara sehat, dalam meningkatkan pelayanan dan mutu rumah
     sakit itu sendiri. Sehingga bagi masyarakatnya pun bisa memudahkan
     mereka dalam mendapatkan akses rujukan dan mendapatkan pelayanan
     kesehatan yang lebih bermutu sesuai dengan tujuannya yaitu menciptakan
     masyarakat Indonesia yang sehat.
           Akreditasi memberikan jaminan bagi masyarakat tentang mutu
     pelayanan dari rumah sakit. Sementara itu, jika sebuah rumah sakit tidak
     melakukan akreditasi maka izin operasionalnya akan dicabut. Per- 1



                                                                           52
november 2011 akan dimulai akreditasi. Sesuai dengan peraturan yang
mengatur tentang akreditasi itu berlaku setelah dua tahun masa sosialisasi.
Maka setelah tanggal itu sanksi pencabutan izin operasional bagi rumah
sakit yang belum terakreditasi benar-benar di berlakukan.
     Salah satu solusi dari permasalahan diatas adalah dengan pemenuhan
sumber daya yang lebih baik. Setiap rumah sakit hendaknya memiliki
tenaga dokter dan tenaga medis yang mencukupi, sehingga pelayanan yang
ditawarkan akan lebih bermutu kepada masyarakat. Bukan hanya dari segi
kuantitas tenaga dokter dan medis, namun kualitas dari skill mereka pun
harus ditingkatkan. Selain itu juga pemenuhan fasilitas dan peralatan
kesehatan yang diperlukan masyarakat yang berada dalam jangkauan rumah
sakit juga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
     Dalam upaya pemenuhan akreditasi, rumah sakit sudah seharusnya
memberi perhatian yang lebih. Pihak rumah sakit harus mempersiapkan
semua hal mulai dari fisik bangunan, pelayanan kesehatan, perlengkapan,
obat-obatan, ketenagaan dan administrasi sebelum pelaksanaan akreditasi.
Sehingga target pemenuhan akreditasi dapat terpenuhi, dan pelayanan
rumah sakit pun dapat meningkat sesuai dengan harapan masyarakat.




                                                                        53
                                 KESIMPULAN


     Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang
diberikan oleh lembaga independen yang ditetapkan oleh Menteri, setelah dinilai
bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku.
Tujuan utama akreditasi rumah sakit adalah agar kualitas pelayanan yang
diberikan terintegrasi dan menjadi budaya sistem pelayanan di rumah sakit
sehingga memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
     Akreditasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap tiga tahun sekali dan
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Survei akreditasi ini dilakukan oleh badan
yang terlegitimasi dan di Indonesia adalah komite akreditasi rumah sakit dan
sarana kesehatan lainnya (KARS). Sedangkan sertifikasi diberikan oleh dirjen
pelayanan medis depkes RI berdasarkan rekomendasi KARS.
     Dinas kesehatan hendaknya melakukan koordinasi dan pembinaan ke rumah
sakit, baik negeri maupun swasta agar melaksanakan akreditasi. Karena sesuai
dengan UU No 44 tahun 2009 menyebutkan bahwa RS yang tidak melaksanakan
standarisari akreditasi terancam dicabut izin operasionalnya.




                                                                            54
                                DAFTAR PUSTAKA


UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 417/Menkes/Per/II/2011
tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit
http://ngada.org/bn124-2011.htm
http://akreditasi.web.id
http://jurnal.pdii.lipi.go.id




                                                                         55

								
To top