Juknis Pembagian Urusan rev by 793pEZS

VIEWS: 64 PAGES: 22

									                                      Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :
           Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan




                         PETUNJUK TEKNIS
     PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ANTARA
  PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH
                         KABUPATEN/KOTA

1.4.1. PEMERINTAH         : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
                            Tingkat III
       PROVINSI           : Pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
                            perorangan dan masyarakat Tingkat II dan III
     KAB / KOTA           : Pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
                            perorangan dan masyarakat tingkat I dan II

A. PENGERTIAN
   1. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang
      dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan
      meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit,
      peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh
      pemerintah dan/atau masyarakat.
   2. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan yang diberikan
      oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
   3. Pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan kesehatan yang diberikan
      oleh fasilitas pelayanan kesehatan spesialistik.
   4. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan yang diberikan
      oleh fasilitas pelayanan kesehatan sub spesialistik.
   5. UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat
      serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan
      menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat;
   6. UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat
      serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan
      menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan;
   7. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada
      seluruh penduduk yang berada di wilayah Indonesia, baik berupa pelayanan
      kesehatan perorangan maupun dalam bentuk pelayanan kesehatan masyarakat yang
      diperoleh melalui fasilitas pelayanan kesehatan dasar pemerintah, maupun swasta
      seperti Puskesmas beserta jajarannya (Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa) serta
      klinik swasta (poliklinik);
   8. Pelayanan kesehatan dasar meliputi upaya wajib dan upaya pengembangan
      puskesmas yaitu upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana (Kesga),
      upaya perbaikan gizi masyarakat, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit,
      upaya pengobatan, upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya
      kesehatan sekolah, upaya kesehatan olah raga, upaya perawatan kesehatan
      masyarakat, upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya
      kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata, upaya kesehatan usia lanjut, upaya
      pembinaan pengobatan tradisional.
   9. Pelayanan Kesehatan Spesialistik adalah bagian dari pelayanan kesehatan yang
      dilandasi ilmu klinis penyakit atau teknis medis yang meliputi dan mengutamakan
      aspek pelayanan sekunder dan tersier berupa kuratif dan rehabilitatif tanpa
      mengabaikan aspek promotif, preventif yang secara maksimal dapat dilakukan oleh
      dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dokter sub spesialis bersama dengan tenaga
      kesehatan atau non kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan
      yang berkaitan dengan keahliannya.

                                                    Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011   1
                                    Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :
         Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan




10. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) terdiri dari :
     UKP strata pertama adalah UKP tingkat dasar, yaitu yang mendayagunakan ilmu
       pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang ditujukan kepada perorangan.
       Bentuknya berupa praktik bidan, praktik perawat, praktik dokter, praktik dokter
       gigi, poliklinik, balai pengobatan, praktik dokter/klinik 24 jam, praktik bersama
       dan rumah bersalin.
     UKP strata pertama oleh pemerintah juga diselenggarakan oleh Puskesmas. Untuk
       meningkatkan cakupan, Puskesmas dilengkapi dengan Puskesmas Pembantu,
       Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa dan Pos Obat Desa. Pondok Bersalin
       Desa dan Pos Obat Desa termasuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan
       bersumber masyarakat. Dalam UKP strata pertama juga termasuk pelayanan
       pengobatan tradisional dan alternatif, serta pelayanan kebugaran fisik dan
       kosmetika. Pelayanan pengobatan tradisional dan alternatif yang diselenggarakan
       adalah yang secara ilmiah telah terbukti keamanan dan khasiatnya.
     UKP strata kedua adalah UKP tingkat lanjutan, yaitu yang mendayagunakan ilmu
       pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik yang ditujukan kepada
       perorangan. bentuknya berupa praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi
       spesialis, Praktik perawat spesialis dan/atau ahli, klinik spesialis, balai pengobatan
       penyakit paru-paru (BP4), balai kesehatan mata masyarakat (BKMM), balai
       kesehatan jiwa masyarakat (BKJM), rumah sakit kelas C dan B non pendidikan
       milik pemerintah (termasuk TNI/POLRI dan BUMN) dan rumah sakit swasta.
     UKP strata ketiga adalah UKP tingkat unggulan, yaitu yang mendayagunakan ilmu
       pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik yang ditujukan kepada
       perorangan. Bentuknya berupa praktik dokter spesialis konsultan, praktik dokter
       gigi spesialis konsultan, Praktik perawat spesialis konsultan, klinik spesialis
       konsultan, rumah sakit kelas B pendidikan dan kelas A milik pemerintah (termasuk
       TNI/POLRI dan BUMN) serta rumah sakit khusus dan rumah sakit swasta.
11. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) terdiri dari :
     UKM Strata pertama adalah UKM tingkat dasar, yaitu yang mendayagunakan ilmu
       pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang ditujukan kepada masyarakat.
     UKM strata pertama diwujudkan melalui berbagai upaya yang dimulai dari diri
       sendiri, keluarga sampai dengan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
       (Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Dokter Kecil
       dalam UKS sampai dengan Puskesmas).
     UKM Strata kedua adalah UKM tingkat lanjutan, yaitu yang mendayagunakan ilmu
       pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik yang ditujukan kepada
       masyarakat ditingkat Dinas Kab/Kota.
     UKM Strata ketiga UKM tingkat unggulan, yaitu yang mendayagunakan ilmu
       pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik yang ditujukan kepada
       masyarakat. UKM strata ketiga diwujudkan melalui berbagai pusat – pusat
       unggulan.
12. Uraian kegiatan UKP dalam upaya kesehatan tersebut mencakup Kesehatan medik
    dasar, spesialistik, keperawatan, penunjang medik dan kesehatan jiwa.




                                                  Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011   2
                                      Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :
           Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan




B. URUSAN PEMERINTAHAN
     PEMERINTAHAN                           PEMDA                                    PEMDA
                                           PROVINSI                                KAB/KOTA
Pengelolaan Pelayanan            Pengelolaan dan                         Pengelolaan dan
Kesehatan Perorangan dan         penyelenggaraan pelayanan               penyelenggaraan pelayanan
Masyarakat pada pelayanan        kesehatan perorangan dan                kesehatan perorangan dan
kesehatan Tingkat III:           masyarakat Tingkat II dan III:          masyarakat tingkat I dan II:

1. Penetapan kebijakan,           1. Pengelolaan dan bimbingan           1. Penyelenggaraan norma,
   norma, standard prosedur,         teknis terhadap, norma,                standar, prosedur,
   penyusunan pedoman,               standar prosedur,                      penyusunan pedoman, juklak
   juklak dan                        penyusunan pedoman,                    dan juknis pelayanan
   juknis,bimbingan teknis           juklak dan juknis pelayanan            kesehatan perorangan dan
   pelayanan kesehatan               kesehatan perorangan dan               masyarakat Tingkat I dan II.
   perorangan dan                    masyarakat Tingkat II dan
   masyarakat Tingkat III.           III.

2.Pengelolaan terhadap            2. Pengelolaan dan           2. Pengelolaan dan
  Pelayanan kesehatan                penyelenggaraan Pelayanan    Penyelenggaraan Pelayanan
  perorangan dan masyarakat          kesehatan perorangan dan     kesehatan perorangan dan
  Tingkat I,II dan III.              masyarakat Tingkat II dan    masyarakat Tingkat I dan II.
                                     III

3.Monitoring dan evaluasi         3. Monitoring dan evaluasi            3. Monitoring dan evaluasi
  terhadap pelayanan                 pelayanan kesehatan                   pelayanan kesehatan tingkat
  Kesehatan Tingkat Nasional         tingkat Propinsi                      Kab/ Kota


4. Bimbingan dan                  4. Bimbingan dan Pengawasan               -
  Pengawasan pelayanan               pelayanan kesehatan tk.
  kesehatan tk. nasional             Kabupaten/ kota




C. PENANGGUNGJAWAB/ KOORDINATOR
  1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT.
     Sebagai penanggung jawab/ koordinator adalah Kementerian Kesehatan (unit utama
     yang bertanggung jawab di bidang bina upaya kesehatan).
  2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI.
     Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.
  3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA.
     Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.




                                                    Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011   3
                                       Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :
            Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan




1.4.2. PEMERINTAH : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Nasional
      PROVINSI     : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
                    Rujukan Tingkat Provinsi
       KAB / KOTA : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
                    Dasar dan Rujukan Tingkat Kabupaten /Kota

A. PENGERTIAN
   1. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan
      masyarakat dan kasus- kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik baik secara
      vertikal maupun horisontal meliputi rujukan sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga
      ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan
      bahan-bahan pemeriksaan laboratorium;
   2. Sistem rujukan adalah pengaturan pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara
      timbal balik baik vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional
      terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan
   3. Rujukan vertikal adalah rujukan yang terjadi dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan
      kepada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang menjangkau dalam suatu tingkatan
      pelayanan kesehatan yang berbeda.
   4. Rujukan horizontal adalah rujukan yang terjadi dari suatu fasilitas pelayanan
      kesehatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang mampu dalam suatu
      tingkatan yang sama
   5. Rujukan struktural adalah rujukan yang terjadi dari unit struktural kesehatan kepada
      unit struktural kesehatan lainnya yang mampu dalam suatu tingkatan yang berbeda.
   6. Rujukan fungsional adalah rujukan yang terjadi dari unit fungsional kesehatan kepada
      unit fungsional kesehatan lainnya yang mampu dalam suatu tingkatan yang berbeda.
   7. Sistem Rujukan arus balik adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab atas
      kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan dan telah diterima
      kemudian di kembalikkan kepada fasilitas pelayanan pelayanan kesehatan perujuk
   8. Tingkatan pelayanan kesehatan adalah tingkatan pelayanan kesehatan tingkat
      pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga.
   9. Rujukan kasus penyakit atau masalah penyakit adalah rujukan yang dilakukan
      berkaitan dengan pengobatan dan pemulihan berupa pengiriman pasien (kasus),
      spesimen dan pengetahuan Tentang penyakit.
   10. Rujukan permasalahan kesehatan adalah rujukan yang dilakukan berkaitan dengan
      upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan berupa fasilitas, teknologi dan
      operasional
   11. Rujukan nasional adalah pelimpahan wewenang terhadap kasus yang tidak dapat
      ditanggulangi kepada pusat rujukan yang tertinggi dalam Tingkat Nasional




                                                     Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011   4
                                       Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :
            Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan




B. URUSAN PEMERINTAHAN
     PEMERINTAHAN                            PEMDA                                 PEMDA
                                            PROVINSI                             KAB/KOTA
Pengelolaan Pelayanan             Pengelolaan dan                      Pengelolaan dan
Kesehatan Rujukan Nasional :      Penyelenggaraan Pelayanan            Penyelenggaraan Pelayanan
                                  Kesehatan Rujukan Tingkat            Kesehatan Dasar dan Rujukan
                                  Provinsi:                            Tingkat Kabupaten /Kota :
1. Penetapan kebijakan,           1. Pengelolaan dan                   1. Penyelenggaraan NSPK,
   NSPK, juklak dan juknis           penyelenggaraan NSPK,                juklak dan juknis pelayanan
   sistem rujukan dengan             juklak dan juknis                    kesehatan dasar, sistem
   Pelayanan kesehatan               pelayanan kesehatan                  rujukan dengan Pelayanan
   tingkat ketiga                    dasar, serta sistem rujukan          kesehatan tingkat pertama
                                     dengan Pelayanan
                                     kesehatan tingkat kedua

2. Pengelolaan rujukan            2. Pengelolaan dan            2. Pengelolaan dan
   tingkat ketiga meliputi RSU       penyelenggaraan rujukan       penyelenggaraan Pelayanan
   Kelas A dan B Pendidikan,         tingkat pertama dan kedua     Kesehatan Dasar dan
   RS Khusus, RS Swasta, RS          yang membutuhkan              Rujukan tingkat pertama.
   Lapangan dan BP4, BKMM,           pelayanan kesehatan
   BKOM Laboratorium                 tertentu dengan kompetensi
   Rujukan Regional dan              sesuai dengan IPTEK
   Nasional.                         kedokteran spesialistik.
3. Monitoring dan evaluasi        3. Monitoring dan evaluasi    3. Monitoring dan evaluasi
   pelayanan kesehatan               pelayanan Kesehatan           pelayanan Kesehatan Dasar
   rujukan Tingkat nasional.         Rujukan Tingkat Propinsi      dan Rujukan Tingkat
                                                                   Kab/Kota.
4. Bimbingan dan                  4. Bimbingan dan              4. Bimbingan dan
   Pengendalian penerapan            Pengendalian pelayanan        Pengendalian pelayanan
   kebijakan NSPK, upaya             kesehatan rujukan tingkat     Kesehatan Dasar dan
   kesehatan rujukan                 provinsi.                     Rujukan Tingkat Kab/Kota.
   nasional.
                                  .
5. Pelaporan, kompilasi data      5. Pelaporan, kompilasi data         5. Pelaporan, kompilasi data
   pelayanan kesehatan               pelayanan Kesehatan                  pelayanan Kesehatan Dasar
   rujukan Tingkat Nasional.         Rujukan Tingkat Propinsi.            dan Rujukan Tingkat
                                                                          Kab/Kota.


C. PENANGGUNGJAWAB/ KOORDINATOR
    1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT.
      Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Kementerian Kesehatan (unit utama
      yang bertanggung jawab di bidang bina upaya kesehatan).

  2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI.
     Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.

  3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA.
     Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.




                                                     Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011   5
                                       Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :
            Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan




1.4.3. PEMERINTAH : Pengelolaan Upaya Kesehatan pada daerah Tertinggal
                    , Perbatasan , dan Kepulauan Tingkat Nasional
      PROVINSI     : Pengelolaan Upaya Kesehatan pada daerah Tertinggal
                    , Perbatasan , dan Kepulauan Tingkat Provinsi
      KAB / KOTA : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan pada
                    daerah Tertinggal Perbatasan , dan Kepulauan
                    Tingkat Kabupaten

A. PENGERTIAN
1. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti
    keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan
    sosial budaya.
2. Daerah Sangat terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai
    sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa),
    transportasi dan sosial budaya.
3. Daerah Perbatasan adalah Kabupaten yang mempunyai wilayah geografis yang
   berbatasan dengan Negara tetangga secara langsung baik darat maupun laut, dengan
   penduduk yang bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosio-ekonomi
   dan sosio-budaya dengan cakupan wilayah administratif tertentu setelah ada
   kesepakatan antar Negara yang berbatasan.
4. Pulau-pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas area kurang atu sama dengan 2000
   km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang
   menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan
   nasional.
5. Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang relatif kurang berkembang
   dibandingkan daerah lain dalam tingkat nasional dan berpenduduk relatif tertinggal.
   Kriteria penetapan didasarkan pada perekonomian masyarakat, sumber daya manusia,
   prasarana, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristi daerah.
6. Pengelolaan upaya kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan suatu
   bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan, NSPK,
   pengembangan sumber daya manusia pengelola, kajian, bimbingan teknis, monitoring
   dan evaluasi, serta upaya kesehatan daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang
   memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkt
   provinsi dan kabupaten/kota.
7. Bimbingan dan pengawasan upaya kesehatan pada daerah tertinggal , perbatasan, dan
   kepulauan tingkat provinsi adalah suatu bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan pada
   daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang berfokus pada penyusunan dan
   penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan
   tingkat provinsi, pelatihan teknis pengelola, kajian, bimbingan teknis, monitoring dan
   evaluasi, serta upaya kesehatan pada daerah tertinggal , perbatasan, dan kepulauan
   yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada
   tingkat kabupaten/kota.
8. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah tertinggal , perbatasan, dan kepulauan,
   tingkat kabupaten /kota adalah suatu bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan pada
   daerah tertinggal , perbatasan, dan kepulauan, yang berfokus pada penyusunan dan
   penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan
   tingkat kabupaten/kota, pelatihan teknis pengelola, kajian, bimbingan teknis, monitoring
   dan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat.
9. Puskesmas Daerah terpencil adalah Puskesmas yang berada di daerah memiliki dalam hal
   aksesibiliti karena berbagai sebab geografis seperti pegunungan, pedalaman, rawa-rawa
   dan tepi hutan. Jarak tempuh dari kabupaten ke lokasi Puskesmas memerlukan waktu

                                                     Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011   6
                                      Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :
           Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan




   pulang pergi dengan kendaraan yang umum di gunakan di wilayah tersebut,lebih dari 6
   jam perjalanan.
10. Puskesmas Daerah Sangat terpencil adalah Puskesmas yang berada di daerah yang
   memiliki kesulitan dalam hal aksesibilitas karena berbagai sebab geografis seperti
   pegunungan, pedalaman, rawa-rawa dan tepi hutan. Jarak tempuh dari Kabupaten ke
   lokasi Puskesmas, memerlukan waktu pulang pergi dengan kendaraan yang umum
   digunakan di wilayah tersebut, lebih dari 8 jam perjalanan.


B. URUSAN PEMERINTAHAN :
      PEMERINTAH                            PEMDA                            PEMDA
                                         PROVINSI                          KAB / KOTA
Pengelolaan Upaya                 Pengelolaan Upaya                 Pengelolaan dan
Kesehatan pada daerah             Kesehatan pada daerah             Penyelenggaraan Upaya
Tertinggal Perbatasan ,           Tertinggal Perbatasan ,           Kesehatan pada daerah
dan Kepulauan Tingkat             dan Kepulauan Tingkat             Tertinggal Perbatasan ,
Nasional :                        Provinsi:                         dan Kepulauan Tingkat
                                                                    Kabupaten/Kota:

1. Penetapan kebijakan NSPK, 1. Pengelolaan           dan 1. Penyelenggaraan     NSPK
   Juklak,      Juknis,      dan  penyelenggaraan NSPK       upaya          pelayanan
   Bimbingan teknis upaya         upaya         pelayanan    kesehatan pada daerah
   pelayanan kesehatan pada       kesehatan pada daerah      tertinggal,  perbatasan
   daerah             tertinggal, tertinggal,  perbatasan    dan kepulauan tingkat
   perbatasan dan kepulauan       dan kepulauan tingkat      kabupaten/kota
   tingkat nasional.              provinsi

2. Bimbingan teknis terhadap                               2. Bimbingan          teknis
   upaya pelayanan kesehatan 2. Bimbingan           teknis    terhadap           upaya
   pada daerah tertinggal,         terhadap         upaya     pelayanan      kesehatan
   perbatasan dan kepulauan        pelayanan    kesehatan     pada daerah tertinggal,
   tingkat nasional.               pada daerah tertinggal,    perbatasan           dan
                                   perbatasan          dan    kepulauan         tingkat
                                   kepulauan       tingkat    kabupaten/kota
3. monitoring dan evaluasi         provinsi
   terhadap upaya pelayanan                                3. monitoring dan evaluasi
   kesehatan pada daerah                                      terhadap           upaya
   tertinggal, perbatasan dan 3. monitoring dan evaluasi      pelayanan      kesehatan
   kepulauan tingkat nasional.     terhadap         upaya     pada daerah tertinggal,
                                   pelayanan    kesehatan     perbatasan           dan
                                   pada daerah tertinggal,    kepulauan         tingkat
4. Pengelolaan,Pengembangan        perbatasan          dan    kabupaten/kota
   sumberdaya          manusia     kepulauan       tingkat
   pengelolaan       pelayanan     Propinsi.               4. Penyelenggaraan
   kesehatan pada daerah                                      Pengembangan
   tertinggal, perbatasan dan                                 sumberdaya       manusia
   kepulauan tingkat nasional   4. Pengelolaan        dan     pengelolaan    pelayanan
                                   penyelenggaraan            kesehatan pada daerah
                                   Pengembangan               tertinggal,  perbatasan
                                   sumberdaya     manusia     dan kepulauan tingkat
5. Pengembangan       teknologi    pengelolaan pelayanan      Kabupaten/kota
   dan informasi pelayanan
                                                    Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011   7
                                      Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :
           Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan




  kesehatan pada daerah             kesehatan pada daerah
  tertinggal, perbatasan dan        tertinggal,  perbatasan 5. Pengembangan teknologi
  kepulauan tingkat nasional        dan kepulauan tingkat      dan informasi pelayanan
                                    provinsi                   kesehatan pada daerah
6. pengelolaan      manajemen                                  tertinggal,  perbatasan
   mutu pelayanan kesehatan 5. Pengembangan teknologi          dan kepulauan tingkat
   pada daerah tertinggal,          dan informasi pelayanan    kabupaten/kota
   perbatasan dan kepulauan         kesehatan pada daerah 6. Penyelenggaraan
   tingkat nasional                 tertinggal,  perbatasan    manajemen           mutu
                                    dan kepulauan tingkat      pelayanan      kesehatan
                                    provinsi                   pada daerah tertinggal,
7. Pengelolaan      pemenuhan                                  perbatasan           dan
   sumber       daya      upaya 6. pengelolaan           dan   kepulauan         tingkat
   pelayanan kesehatan pada         penyelenggaraan            kabupaten/kota
   daerah            tertinggal,    manajemen           mutu
   perbatasan dan kepulauan         pelayanan     kesehatan 7. Penyelenggaraan
   tingkat nasional                 pada daerah tertinggal,    pemenuhan sumber daya
                                    perbatasan            dan  upaya          pelayanan
                                    kepulauan         tingkat  kesehatan pada daerah
                                    provinsi                   tertinggal,  perbatasan
                                 7. Pengelolaan          dan   dan kepulauan tingkat
                                    penyelenggaraan            kabupaten/kota
                                    pemenuhan        sumber
                                    daya upaya pelayanan
                                    kesehatan pada daerah
                                    tertinggal,  perbatasan
                                    dan kepulauan tingkat
                                    provinsi


C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :

  1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT Sebagai
     penanggung jawab /Koordinator adalah Kementerian Kesehatan. Kesehatan (unit
     utama yang bertanggung jawab di bidang bina upaya kesehatan).

  2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI
     Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.

  3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA
     Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.




                                                    Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011   8
                                       Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :
            Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan




1.4.4. PEMERINTAH : Registrasi, akreditasi, sertifikasi,BLU/BLUD,penetapan,
                      perizinan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai peraturan
                      perundang-undangan
      PROVINSI     : Akreditasi, sertifikasi,BLU/BLUD, perizinan fasilitas pelayanan
                      kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan
      KAB/KOTA      : Akreditasi, sertifikasi,BLU/BLUD, perizinan fasilitas pelayanan
                      kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan

A. PENGERTIAN
   1. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan
      untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif
      maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
      masyarakat
   2. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan
      kesehatan rujukan, serta pelayanan penunjang medik;
      a. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan
         pada semua bidang dan jenis penyakit.
      b. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada
         satu bidang atau satu jenis pelayanan tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan
         umur, organ, jenis penyakit.
      c. Fasilitas pelayanan kesehatan penunjang yang setara meliputi Laboratorium
         kesehatan dan lain sebagainya.
         C1. Laboratorium kesehatan adalah         sarana kesehatan yang melaksanakan
              pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari
              manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis
              penyakit, kondisi kesehatan atau factor yang dapat berpengaruh pada
              kesehatan perorangan dan masyarakat.
         C2. Laboratorium klinik adalah      laboratorium yang melaksanakan pelayanan
               pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan
               perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit,
               penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

     d. Praktik mandiri perseorangan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
        menyelenggarakan pelayanan keperawatan /kebidanan /keterapian fisik/ortotik
        prostetik /teknik gigi oleh perawat /bidan /fisioterapis /okupasi terapis /terapis
        wicara /ortotis prostetis/teknisi gigi pada suatu tempat yang dimiliki oleh
        perorangan.

     e. Praktik berkelompok adalah penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan yang
        dilaksanakan secara berkelompok oleh tenaga kesehatan.
     f. Klinik Umum/Spesialis.

     g. Klinik dokter/dokter gigi keluarga.

     h. Pengobatan Komplementer - Alternatif adalah pelayanan pengobatan non
        konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
        meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui
        pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi, yang
        berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran
        konvensional.

                                                     Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011   9
                                    Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :
         Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan




  i. UTDC, UTD Pembina.

  j. Praktek Dokter dan atau Dokter Gigi adalah Praktik Berkelompok Dokter dan atau
      Dokter Gigi adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
      pelayanan medik dasar yang dilakukan oleh sedikit dikitnya 3 dokter dan atau
      dokter gigi pada satu tempat yang dimiliki oleh perorangan dan atau badan hukum
      dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik sederhana.

  k. Rumah bersalin adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memberikan
     pelayanan medik dasar khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan,
     pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakuan
     oleh bidan dibawah pengawasan dan tanggungjawab dokter umum serta
     dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh/komprehensif yang meliputi
     pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan menjalankan fungsi rujukan.

  l. Klinik Kecantikan Estetika adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan (Praktik
     dokter perorangan/Praktik Berkelompok Dokter) yang bersifat rawat jalan dengan
     menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan
     tindakan medik) untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang
     terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh
     tenaga medik (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis)sesuai
     keahlian dan kewenangannya.

  m. Klinik Rawat Inap adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
     pelayanan medik dasar pada individu berupa rawat jalan maupun rawat inap
     dengan kapasitas 10 (sepuluh) tempat tidur, yang meliputi pelayanan promosi
     kesehatan, pencegahan penyakit, penegakan diagnosis, penyembuhan penyakit
     dan rehabilitasi.

  n. Klinik Dokter Keluarga adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan secara paripurna
     yang memusatkan layanannya kepada setiap individu dalam suatu keluarga binaan.

  o. Klinik Dokter Gigi Keluarga adalah fasilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut
     secara paripurna yang memusatkan layanannya kepada setiap individu dalam suatu
     keluarga binaan.

3. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan
   baik milik Pemerintah maupun Swasta terhadap status dan keberadaannya.
4. Deregistrasi adalah pencabutan terhadap pencatatan resmi tentang status Fasilitas
   Pelayanan Kesehatan di Indonesia.
5. Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada manajemen
   Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
6. Sertifikasi adalah pengakuan tertulis dari pemerintah tentang status fasilitas pelayanan
   kesehatan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
7. Izin Mendirikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah izin yang diberikan untuk
   mendirikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan setelah memenuhi persyaratan untuk
   mendirikan.
8. Izin operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah izin yang diberikan untuk
   menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.



                                                  Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011   10
                                    Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :
         Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan




9. Perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan
   kepada penerima dan pemberi pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar
   yang terdiri dari izin pendirian dan izin penyelenggaraan/operasional.

10. Perizinan Rumah Sakit terdiri atas :
   a. Izin Mendirikan RS
      Diberikan untuk mendirikan/membangun rumah sakit, lama berlaku 2 (dua) tahun
      dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan lama berlaku 1 (satu) tahun.

  b. Izin Operasional RS
     Diberikan untuk menyelenggarakan RS, diberikan selama RS melaksanakan
     kegiatannya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, masa berlaku 5 (lima)
     tahun dan dapat diperpanjang lagi setelah habis masa berlakunya.

11. Pembagian Rumah Sakit :
   a. Berdasarkan Kepemilikan :
      1) RS Pemerintah :
         a) Kemkes : RS Vertikal
         b) Non Kemkes : Pemda (Provinsi, Kabupaten /Kota), TNI/POLRI, BUMN,
            Kementerian lain.

     2) RS Swasta : PT, Yayasan, PMDN, PMA, dll.

  b. Klasifikasi :
     1) RS Umum Pemerintah dan Swasta : Kelas A, B, C dan D
     2) RS Khusus :
        a) Pemerintah Daerah : Kelas A dan B
        b) Pemerintah Pusat dan Swasta : Kelas A, B dan C

 12. Fasilitas pelayanan kesehatan tertentu diantaranya:
  a. Rumah Sakit kelas A atau yang setara;
  b. RS Khusus kelas A
  c. Laboratorium Kesehatan Kelas Utama/pelayanan Laboratorium RS kelas A
  d. Institusi penguji fasilitas kesehatan;
  e. Rumah sakit bergerak;
  f. RS PMA/PMDN;
  g. Pelayanan Radioterapi
  h. Kedokteran Nuklir
  i. Klinik Kedokteran Spesialis/Kedokteran Gigi Spesialis PMA;
  j. Pelayanan Medis Subspesialis khusus




                                                  Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011   11
                                         Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :
              Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan




 B. URUSAN PEMERINTAHAN

         PEMERINTAH                              PEMDA                               PEMDA
                                              PROVINSI                            KAB / KOTA
 Registrasi, akreditasi,             Akreditasi,       sertifikasi,      Akreditasi,       sertifikasi,
 sertifikasi, BLU/ BLUD,             BLU/BLUD, perizinan fasilitas       BLU/BLUD, perizinan fasilitas
 penetapan, perizinan fasilitas      pelayanan kesehatan sesuai          pelayanan kesehatan sesuai
                                     peraturan       perundang-          peraturan        perundang-
 pelayanan kesehatan sesuai
                                     undangan :                          undangan:
 peraturan perundang-
 undangan:
                                     Registrasi Fasilitas pelayanan 1. Registrasi         Fasilitas
                                     kesehatan :                       pelayanan kesehatan :
1. Registrasi            Fasilitas
    pelayanan kesehatan :          Rekomendasi           registrasi Usulan     registrasi    fasilitas
                                   fasilitas pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan
 Penetapan registrasi fasilitas
 pelayanan kesehatan               a. Rekomendasi registrasi a. Usulan registrasi rumah
                                         rumah               sakit,    sakit,          laboratorium
a. Penetapan registrasi rumah            laboratorium Kesehatan,       Kesehatan,             sarana
   sakit,           laboratorium         sarana        pelayanan       pelayanan radioterapi dan
   kesehatan, sarana pelayanan           radioterapi dan sarana        sarana             pelayanan
   radioterapi   dan      sarana         pelayanan    kedokteran       kedokteran
   pelayanan kedokteran nuklir,          nuklir,puskesmas,             nuklir,puskesmas,
   puskesmas, klinik,home care           klinik,home care              klinik,home care

                                     b. Monitoring       evaluasi b. Monitoring        evaluasi
                                        registrasi       fasilitas   registrasi        fasilitas
b. Monitoring evaluasi registrasi       pelayanan      kesehatan     pelayanan       kesehatan
   fasilitas pelayanan kesehatan        seluruh kabupaten di         wilayah              kerja
   seluruh provinsi.                    wilayah kerja provinsi;      kabupaten/kota;

                                    c.Pembinaan        registrasi c. –
                                      fasilitas       pelayanan 2. Akreditasi               fasilitas
c. Pembinaan dan pengawasan           kesehatan          seluruh      pelayanan kesehatan:
   registrasi fasilitas pelayanan     kabupaten di wilayah
   kesehatan seluruh provinsi         kerja Kab/Kota.               Menyelenggarakan kebijakan
                                                                    dan NSPK tentang akreditasi
                                  1. Akreditasi       fasilitas     Fasilitas Pelayanan Kesehatan
                                     pelayanan kesehatan:
2. Akreditasi fasilitas pelayanan
   kesehatan:                      Menyelenggarakan                a. Mengajukan       permohonan
                                      kebijakan     dan    NSPK             untuk akreditasi fasilitas
 Menetapkan kebijakan dan             tentang          akreditasi           pelayanan kesehatan
 NSPK       tentang    akreditasi     Fasilitas       Pelayanan
 Fasilitas Pelayanan Kesehatan        Kesehatan
                                     a. Rekomendasi           dan
                                         penyelenggaraan
a. Menyelenggarakan                      akreditasi      seluruh
   akreditasi seluruh rumah              rumah             sakit,
   sakit,     Puskesmas,klinik,          puskesmas,        klinik,
   laboratorium     kesehatan,

                                                       Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011   12
                                        Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :
             Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan




   sarana pelayanan radiologi,           laboratorium
   radioterapi   dan   sarana            kesehatan,     sarana
   pelayanan       kedokteran            pelayanan radiologi,
   nuklir, UTD Pembina                   radioterapi       dan
                                         sarana      pelayanan
                                         kedokteran      nuklir,
                                         UTD Pembina

                                     b. Bimbingan           dan         b. –
b. Pembinaan                dan         pengawasan
   pengawasan         akreditasi        akreditasi     fasilitas
   Fasilitas          Pelayanan         pelayanan kesehatan
   Kesehatan                            seluruh kabupaten di
                                        wilayah kerja provinsi

                                     c. Monitoring          dan         c. Monitoring dan evaluasi
c. Monitoring dan evaluasi              evaluasi     akreditasi            akreditasi fasilitas pelayanan
   akreditasi        Fasilitas          Fasilitas   Pelayanan              kesehatan        di    wilayah
   Pelayanan Kesehatan                  Kesehatan       seluruh            kabupaten/kota
                                        kabupaten di wilayah
                                        kerja provinsi.

                                      2. Sertifikasi   Fasilitas         3. Sertifikasi Fasilitas pelayanan
3. Sertifikasi,Penetapan                 pelayanan kesehatan:               kesehatan:
   Fasilitas        pelayanan
   kesehatan:

   Menetapkan     Kebijakan
   tentang        sertifikasi
   ,penetapan            dan
   standarisasi     Fasilitas
   Pelayanan Kesehatan
                                     a. Pemberian                       a. Pemberian           usulan
  a. Sertifikasi,penetapan,             rekomendasi                       permohonan        sertifikasi
     peningkatan         kelas          permohonan                        penetapan/peningkatan kelas
     rumah               sakit,         sertifikasi                       RS dan Laboratorium klinik
     Laboratorium klinik di             penetapan/peningkata              Tingkat Kab/Kota
     seluruh wilayah kerja              n kelas RS dan
     Provinsi.                          Laboratorium     klinik
                                        tingkat Provinsi
                                     b. Melakukan                       b. Melakukan monitoring dan
  b. Melakukan pembinaan                pengawasan           di           evaluasi sertifikasi di tingkat
     dan pengawasan di                  tingkat Provinsi                  kab/kota
     tingkat pusat
                                     4.Pengelolaan         dan           4.Pengelolaan            dan
4. Penetapan            dan           Penyelenggaraan BLU/                  penyelenggaraan      BLU/
   penyelenggaraan     BLU/           BLUD fasilitas pelayanan              BLUD fasilitas pelayanan
   BLUD fasilitas pelayanan           kesehatan                             kesehatan
   kesehatan                          a. Pengelolaan       dan            a.Pengelolaaan          dan
   a. Penetapan         dan              penyelenggaraan                     penyelenggaraan     BLU/
      penyelenggaraan BLU/               BLU/ BLUD fasilitas                 BLUD fasilitas pelayanan

                                                      Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011   13
                                          Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :
               Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan




        BLUD           fasilitas             pelayanan Kesehatan               Kesehatan
        pelayanan Kesehatan
                                         b. Bimbingan        dan           b. Pengawasan BLU/BLUD di
      b. Pembinaan          dan             pengawasan                        fasilitas        pelayanan
         pengawasan BLU/BLUD                BLU/BLUD di fasilitas             kesehatan di tk. Kab/Kota
         di fasilitas pelayanan             pelayanan kesehatan
         kesehatan.                         di tk. Provinsi

                                        c. Monitoring       dan            c. Monitoring dan evaluasi
  c. Monitoring       dan                  evaluasi BLU/ BLUD                 BLU/     BLUD    fasilitas
     evaluasi BLU/ BLUD                    fasilitas  pelayanan               pelayanan kesehatan di
     fasilitas  pelayanan                  kesehatan                          tingkat kab/kota
     kesehatan
                                        5. Perizinan     Fasilitas        5. Perizinan Fasilitas Pelayanan
5. Perizinan        Fasilitas              Pelayanan Kesehatan                 Kesehatan
   Pelayanan Kesehatan:
                                        a. Pemberian                      a. Pemberian           usulan
a. perizinan     mendirikan                rekomendasi      dalam            rekomendasi          dalam
   dan     operasional   RS                pendirian           dan           pendirian dan operasional
   kelas A, PMA dan PMDN                   operasional RS kelas              RS     kelas    B     serta
                                           A,PMA dan PMDN serta              memberikan              izin
                                           memberikan          izin          mendirikan             dan
                                           mendirikan          dan           operasional RS kelas C dan
                                           operasional RS kelas B.           D.

                                        b. Pemberian               izin   b. Pengajuan   usulan             izin
b. –                                       penyelenggaraan                   penyelenggaraan
                                           Puskesmas.                        Puskesmas.

                                        c. Pemberian                      c. pemberian             usulan
 c.      Pemberian izin fasilitas          rekomendasi          izin         rekomendasi          fasilitas
       pelayanan        kesehatan          fasilitas     pelayanan           pelayanan         kesehatan
       tertentu               yang         kesehatan       tertentu          tertentu                yang
       menggunakan        teknologi        yang      menggunakan             menggunakan        teknologi
       tinggi dan masih dalam              teknologi tinggi dan              tinggi dan masih dalam
       fase penelitian serta dalam         masih     dalam     fase          fase penelitian serta dalam
       jumlah modal tertentu.              penelitian serta dalam            jumlah modal tertentu.
                                           jumlah modal tertentu.

                                        d. Pemberian         izin         d. Pemberian              izin
d. Pemberian             izin              penyelenggaraan                   penyelenggaraan
   penyelenggaraan                         laboratorium    klinik            laboratorium klinik umum
   laboratorium klinik umum                umum      madya  dan              pratama dan rekomendasi
   utama dan laboratorium                  rekomendasi       izin            izin       penyelenggaraan
   klinik khusus.                          penyelenggaraan                   laboratorium klinik umum
                                           laboratorium    klinik            madya.
                                           umum      utama  dan
                                           laboratorium    klinik
                                           khusus.

                                        e. Pengelolaan             izin   e. Pemberian       izin   Fasilitas

                                                        Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011   14
                                        Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :
             Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan




e. Pengelolaan izin fasilitas              fasilitas     pelayanan           Pelayanan         Kesehatan
   pelayanan                               Kesehatan        praktik          praktik             mandiri
   kesehatanpraktik mandiri                mandiri      perorangan           perorangan.
   perorangan        tingkat               tingkat provinsi
   nasional

                                      f.   Bimbingan        dan         f.   Pengawasan         perizinan
f.    Pembinaan              dan           pengawasan perizinan              fasilitas         pelayanan
      pengawasan       perizinan           fasilitas  pelayanan              kesehatan
      fasilitas       pelayanan            kesehatan
      kesehatan




C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR

     1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT
        Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Kementerian Kesehatan. (unit utama
        yang bertanggung jawab di bidang bina upaya kesehatan).

     2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI
        Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi

     3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA
        Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.




                                                      Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011   15
                                       Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :
            Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan




1.4.5 Pemerintah      : Pengelolaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara
                        berkesinambungan
       Provinsi       : Pengelolaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara
                        berkesinambungan
      Kab/Kota        : Pengelolaan dan penyelenggaraan peningkatan mutu dan
                        keselamatan pasien secara berkesinambungan

A. PENGERTIAN
  1. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang
      dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan
      meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit,
      peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh
      pemerintah dan/atau masyarakat.
   2. UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat
      serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan
      menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat;
   3. UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat
      serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan
      menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan;


B. URUSAN PEMERINTAHAN

        PEMERINTAH                            PEMDA                                PEMDA
                                             PROVINSI                            KAB / KOTA

Pengelolaan peningkatan            Pengelolaan       dan               Pengelolaan           dan
mutu dan keselamatan               penyelenggaraan                     penyelenggaraan
pasien            secara           peningkatan mutu dan                peningkatan mutu dan
berkesinambungan:                  keselamatan     pasien              keselamatan pasien secara
                                   secara                              berkesinambungan:
                                   berkesinambungan:
                                                                    1. Pengelolaan                   dan
1. Penetapan          kebijakan 1. Pengelolaan                  dan    penyelenggaraan
   NSPK,Juknis,Juklak              penyelenggaraan                     NSPK,Juknis,Juklak
   peningkatan     mutu     dan    NSPK,Juknis,Juklak                  peningkatan    mutu           dan
   keselamatan pasien              peningkatan    mutu          dan    keselamatan pasien
                                   keselamatan pasien

2. Bimbingan dan pengawasan 2. Bimbingan                      dan 2. Bimbingan dan pengawasan
   peningkatan    mutu  dan    pengawasan             peningkatan   peningkatan    mutu   dan
   keselamatan pasien          mutu dan               keselamatan   keselamatan pasien
                               pasien

3. Monitoring  dan    evaluasi 3. Monitoring dan evaluasi 3. Monitoring  dan    evaluasi
   peningkatan   mutu     dan     peningkatan   mutu    dan  peningkatan   mutu     dan
   keselamatan pasien tingkat     keselamatan pasien tingkat keselamatan pasien Tingkat
   Nasional                       Provinsi                   Kab/Kota




                                                     Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011   16
                                       Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :
            Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan




1.4.6 Pemerintah      : Penetapan kebijakan dan pengelolaan kesehatan jiwa.
       Provinsi       : Pengelolaan dan penyelenggaraan Kesehatan Jiwa
       Kab/Kota       : Pengelolaan dan Penyelenggaraan kesehatan Jiwa

A. PENGERTIAN
1. Kesehatan jiwa adalah kondisi mental yang sejahtera yang memungkinkan hidup
    harmonis dan produktif sebagai bagian yang untuh dari kualitas hidup seseorang dengan
    memperhatikan semua segi kehidupan manusia.
2. Upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan dan/atau pelayanan kesehatan jiwa
    meliputi preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif yang dilakukan secara terpadu,
    terintregasi dan berkesinambungan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati
    kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan
    kesehatan jiwa lainnya termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat
    adiktif lainnya (NAPZA).
3. Upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat adalah bagian dari upaya kesehatan jiwa
    yang kegiatan dan/atau pelayanannya dilakukan oleh atau bersama masyarakat secara
    terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan
    jiwa masyarakat dalam bentuk promotif, pencegahan, pengobatan serta pemulihan
    kesehatan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan pecandu NAPZA
4. Pelayanan kesehatan jiwa promotif adalah suatu kegiatan dan/atau pelayanan yang lebih
    mengutamakan upaya promosi untuk meningkatkan daya tahan masyarakat atas
    masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA
5. Pelayanan kesehatan jiwa pencegahan/preventif adalah suatu kegiatan dan/atau
    pelayanan pencegahan gangguan jiwa dan gangguan penggunaan NAPZA.
6. Pelayanan kesehatan jiwa kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau pelayanan pengobatan
    kesehatan jiwa yang ditujukan untuk penyembuhan, pengurangan penderitaan dan
    pengendalian kecacatan agar kualitas hidup orang dengan masalah kejiwaan dan
    pecandu NAPZA dapat terjaga seoptimal mungkin.
7. Pelayanan kesehatan jiwa rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau pelayanan pemulihan
    untuk mengembalikan kemampuan fungsi kognitif, emosi dan perilaku orang dengan
    masalah kejiwaan dan pecandu NAPZA sehingga dapat berguna untuk dirinya dan orang
    lain sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya.
8. Pelayanan kesehatan jiwa tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan jiwa difasilitas
    kesehatan dasar dan komunitas.
9. Pelayanan kesehatan jiwa tingkat kedua adalah pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas
    pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum
10. Pelayanan kesehatan Jiwa tingkat ketiga adalah layanan kesehatan jiwa subspesialis di
    RS Khusus dan poliklinik sub spesialisasi kesehatan jiwa di RSU.
11. Pelayanan kesehatan jiwa tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan jiwa spesialistik
    dan subspesialistik di fasilitas kesehatan Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Umum yang
    memiliki kemampuan pelayanan kesehatan jiwa tingkat ketiga.




                                                     Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011   17
                                        Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :
             Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan




B. URUSAN PEMERINTAHAN

        PEMERINTAH             PEMDA                                        PEMDA
                              PROVINSI                                    KAB / KOTA
Penetapan Kebijakan dan Pengelolaan                           dan Pengelolaan           dan
Pengelolaan   Kesehatan Penyelenggaraan                           Penyelenggaraan Kesehatan
Jiwa:                   Kesehatan Jiwa:                           Jiwa:


1. Penetapan         Kebijakan 1. Pengelolaan            dan           1.      Pengelolaan         dan
   NSPK,Juklak,  Juknis    dan    Penyelenggaraan NSPK,                Penyelenggaraan NSPK, Juklak
   bimbingan teknis pelayanan     Juklak,    Juknis      dan           dan      Juknis      pelayanan
   kesehatan jiwa Tingkat I,II    bimbingan           teknis           kesehatan jiwa Tingkat I dan II.
   dan III.                       pelayanan       kesehatan
                                  jiwa Tingkat II dan III.

2. Penetapan          Kebijakan 2. Pengelolaan           dan 2. Penyelenggaraan NSPK, Juklak,
   NSPK,Juklak,    Juknis    dan   Penyelenggaraan NSPK,        Juknis dan bimbingan teknis
   bimbingan teknis pengobatan     Juklak,    Juknis     dan    pengobatan dan perawatan di
   dan perawatan di fasilitas      bimbingan           teknis   fasilitas pelayanan kesehatan
   pelayanan kesehatan bagi        pengobatan            dan    bagi penderita gangguan jiwa
   penderita gangguan jiwa         perawatan di fasilitas       yang terlantar, menggelandang,
   yang                terlantar,  pelayanan      kesehatan     mengancam          keselamatan
   menggelandang, mengancam        bagi penderita gangguan      dirinya dan/atau orang lain,
   keselamatan dirinya dan/atau    jiwa    yang    terlantar,   dan/atau          mengganggu
   orang     lain,     dan/atau    menggelandang,               ketertiban dan/atau keamanan
   mengganggu         ketertiban   mengancam keselamatan        umum.
   dan/atau keamanan umum.         dirinya dan/atau orang
                                   lain,           dan/atau
                                   mengganggu ketertiban
                                   dan/atau       keamanan
                                   umum.

3. Penetapan          Kebijakan 3. Pengelolaan          dan 3. Pengelolaan             dan
   NSPK,Juklak,    Juknis   dan    Penyelenggaraan NSPK,       Penyelenggaraan NSPK, Juklak
   bimbingan teknis Kesehatan      Juklak,    Juknis    dan    dan Juknis Kesehatan Jiwa
   Jiwa Komunitas.                 bimbingan         teknis    Komunitas.
                                   Kesehatan           Jiwa
                                   Komunitas.

4. Penetapan          Kebijakan 4. Pengelolaan          dan 4. Pengelolaan               dan
   NSPK,Juklak,   Juknis    dan    Penyelenggaraan NSPK,       Penyelenggaraan NSPK, Juklak
   bimbingan teknis Layanan        Juklak,   Juknis     dan    dan Juknis Layanan informasi
   informasi    dan     edukasi    bimbingan          teknis   dan edukasi tentang Kesehatan
   tentang Kesehatan Jiwa.         Layanan informasi dan       Jiwa.
                                   edukasi          tentang
                                   Kesehatan Jiwa.

5. Penetapan          Kebijakan 5. Pengelolaan                dan 5. Pengelolaan             dan
   NSPK,Juklak,    Juknis   dan    Penyelenggaraan          NSPK,    Penyelenggaraan NSPK, Juklak

                                                      Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011   18
                                        Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :
             Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan




  bimbingan                teknis     Juklak,   Juknis     dan         dan Juknis Pelaksanaan Wajib
  Pelaksanaan Wajib        Lapor      bimbingan          teknis        Lapor Pecandu Narkotika.
  Pecandu Narkotika.                  Pelaksanaan Wajib Lapor
                                      Pecandu Narkotika.

                                    6. Pengelolaan         dan 6. Pengelolaan             dan
6. Penetapan         Kebijakan        Penyelenggaraan NSPK,      Penyelenggaraan NSPK, Juklak
   NSPK,Juklak,   Juknis    dan       Juklak,     Juknis   dan   dan Juknis Rehabilitasi Medis
   bimbingan teknis Rehabilitasi      bimbingan          teknis  pecandu NAPZA
   Medis pecandu NAPZA                Rehabilitasi       Medis
                                      pecandu NAPZA

7. Penetapan        Kebijakan 7. Pengelolaan         dan 7. Pengelolaan              dan
   NSPK,Juklak,  Juknis   dan    Penyelenggaraan NSPK,      Penyelenggaraan NSPK, Juklak
   bimbingan teknis pelayanan    Juklak,   Juknis    dan    dan      Juknis    pelayanan
   kesehatan jiwa pada pasca     bimbingan         teknis   kesehatan jiwa pada pasca
   bencana.                      pelayanan     kesehatan    bencana
                                 jiwa     pada     pasca
                                 bencana.

 8. Monitoring dan evaluasi          8. Monitoring       dan 8. Monitoring   dan   evaluasi
   kesehatan jiwa termasuk             evaluasi    kesehatan   kesehatan   jiwa   termasuk
   penyalahgunaan NAPZA.               jiwa         termasuk   penyalahgunaan NAPZA.
                                       penyalahgunaan
                                       NAPZA.




                                                      Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011   19
                                     Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :
          Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan




1.4.7 Pemerintah    : Penetapan kebijakan dan pengelolaan pemeriksaan kesehatan
                      Calon Tenaga Kerja Indonesia Tingkat Nasional
      Provinsi      : Penetapan kebijakan dan pengelolaan pemeriksaan kesehatan
                      Calon Tenaga Kerja Indonesia Tingkat Provinsi
      Kab/Kota      : Penetapan kebijakan dan pengelolaan pemeriksaan kesehatan
                      Calon Tenaga Kerja Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota

A. PENGERTIAN
   (KMK 1158 tahun 2008 tentang standar nasional pelayanan pemeriksaan
   kesehatan CTKI)
  1. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap kesehatan Calon
     Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang akan bekerja di luar negeri berupa pemeriksaan
     fisik,jiwa, laboratorium, radiologi dan pemeriksaan penunjang lainnya di sarana
     kesehatan CTKI yang disimpulkan dengan sehat untuk bekerja (fit to work) dan tidak
     sehat untuk bekerja (unfit to work) oleh dokter penanggung jawab sarana kesehatan
     CTKI.
  2. Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang
     memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan
     terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang
     ketenagakerjaan.
  3. Sehat untuk bekerja (fit to work) adalah keadaan sehat seorang calon tenaga kerja
     berdasarkan dari hasil pemeriksaan akhir kesehatan, baik terhadap kondisi fisik
     maupun jiwanya sehingga orang tersebut disimpulkan dapat bekerja sesuai dengan
     bidang pekerjaannya.
  4. Tidak sehat untuk bekerja (unfit to work) adalah keadaan tidak sehat seseorang
     calon tenaga kerja berdasarkan dari hasil pemeriksaan kesehatan, baik terhadap
     kondisi fisik maupun jiwanya sehingga orang tersebut disimpulkan tidak dapat
     bekerja.
  5. Sarana pelayanan pemeriksaan kesehatan CTKI adalah tempat pelaksanaan
     pelayanan pemeriksaan kesehatan yang memenuhi pedoman pelayanan sarana
     pemeriksaan kesehatan CTKI serta persyaratan yang ditentukan dan ditetapkan oleh
     Menteri Kesehatan.




                                                   Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011   20
                                      Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :
           Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan




B. URUSAN PEMERINTAHAN

       PEMERINTAH                          PEMDA                               PEMDA
                                          PROVINSI                          KAB / KOTA
Penetapan kebijakan dan           Penetapan kebijakan dan          Penetapan kebijakan dan
pengelolaan pemeriksaan           pengelolaan pemeriksaan          pengelolaan pemeriksaan
kesehatan Calon Tenaga Kerja      kesehatan Calon Tenaga           kesehatan Calon Tenaga Kerja
Indonesia Tingkat Nasional        Kerja Indonesia Tingkat          Indonesia Tingkat
                                  Provinsi                         Kabupaten/Kota

1. Penerbitan SK Kemenkes 1. Rekomendasi           1. Usulan            Rekomendasi
  tentang Perizinan Sarkes   Penerbitan         SK    Penerbitan    SK     Kemenkes
  pemeriksaan      kesehatan Kemenkes      tentang    tentang    Perizinan    Sarkes
  Calon     Tenaga     Kerja Perizinan      Sarkes    pemeriksaan kesehatan Calon
  Indonesia                  pemeriksaan kesehatan    Tenaga Kerja Indonesia
                             Calon Tenaga Kerja
                             Indonesia

                                  2. Pembinaan,                    2. Pembinaan, Pengawasan, dan
2. Pembinaan, Pengawasan,            Pengawasan, dan                  Pengendalian pengelolaan
  dan Pengendalian                   Pengendalian                     pemeriksaan kesehatan Calon
  berjenjang pengelolaan             pengelolaan                      Tenaga Kerja Indonesia
  pemeriksaan kesehatan              pemeriksaan kesehatan
  Calon Tenaga Kerja                 Calon Tenaga Kerja
  Indonesia                          Indonesia

3. Monev pemeriksaan              3. Monev pemeriksaan             3. Monev pemeriksaan kesehatan
   kesehatan pengelolaan             kesehatan pengelolaan            pengelolaan pemeriksaan
   pemeriksaan kesehatan             pemeriksaan kesehatan            kesehatan Calon Tenaga Kerja
   Calon Tenaga Kerja                Calon Tenaga Kerja               Indonesia
   Indonesia                         Indonesia




                                                    Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011   21
                                       Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :
            Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan




1.4.8 Pemerintah      : Penetapan kebijakan dan pengelolaan pencatatan penyebab
                      kematian
       Provinsi       : Pengelolaan dan penyelenggaraan pencatatan penyebab kematian
       Kab/Kota       : Pengelolaan dan penyelenggaraan pencatatan penyebab kematian


A. PENGERTIAN

   1. Pencatatan Kematian adalah pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh
      seseorang dalam register pada Instansi Pelaksana untuk pengelolaan data
      kependudukan
   2. Pencatatan Penyebab Kematian adalah pencatatan beberapa penyakit atau kondisi
      yang merupakan suatu rangkaian perjalanan penyakit menuju kematian atau
      keadaan kecelakaan atau kekerasan yang menyebabkan cedera dan berakhir dengan
      kematian
   3. Autopsi Verbal adalah suatu penelusuran rangkaian peristiwa, keadaan, gejala, dan
      tanda penyakit yang mengarah pada kematian melalui wawancara dengan keluarga
      atau pihak lain yang mengetahui kondisi sakit dari almarhum.

B. URUSAN PEMERINTAHAN

       PEMERINTAH                         PEMDA                               PEMDA
                                         PROVINSI                           KAB / KOTA
Penetapan kebijakan dan            Pengelolaan dan                  Pengelolaan dan
pengelolaan pencatatan             penyelenggaraan                  penyelenggaraan pencatatan
penyebab kematian                  pencatatan penyebab              penyebab kematian
                                   kematian

1. Penetapan kebijakan             1. Pengelola           dan 1.         Penyelenggaraan kebijakan
   NSPK,Juknis, Juklak dan            penyelenggaraan                    NSPK,Juknis,          Juklak
   bimbingan teknis                   NSPK,Juknis,     Juklak            pencatatan        penyebab
   pencatatan penyebab                pencatatan penyebab                kematian skala kab/kota.
   kematian nasional.                 kematian skala provinsi.


2. Monitoring   dan    Evaluasi 2. Monitoring dan Evaluasi 2.            Monitoring      dan    Evaluasi
   pencatatan         penyebab     pencatatan penyebab                   pencatatan            penyebab
   kematian                        kematian.                             kematian.

3. Bimbingan dan Pengawasan 3. Bimbingan dan                        3.   Bimbingan dan Pengawasan
   pencatatan      penyebab    Pengawasan                                pencatatan      penyebab
   kematian                    pencatatan penyebab                       kematian
                               kematian




                                                     Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011   22

								
To top